Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

1 2 3 4 5

PENINDAKAN ILLEGAL FISHING DAN PERJANJIAN BILATERAL BIDANG PERIKANAN DENGAN NEGARA TETANGGA Ms. Koesrianti
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Indonesia is the biggest maritim state in the world as two third of its area are ocean. In order to maximized its fisheries products, Indonesia has some policies regarding to the management of its waters, including eradicating illegal logging and reforming bilateral agreements with some neighbor countries. This policies, however, appear to be not yet optimal. The government in 1985 has ratified the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 with the Act 17/1985. However, up to now, Indonesia has not ratified yet the United Nations Fish Stocks Agreement 1995 and the 1993 Compliance Agreement as the continued arrangements of UNCLOS 1982. Indonesia should conduct such ratification in order to optimize the Indonesian fisheries industry in which its natural resources, whether living or non-living can be explored and exploited. This is crucial as fisheries industries can provide fish stock as alternative healthy food for the people in Indonesia.

PENJAMINAN KREDIT USAHA KECIL MELALUI GIRALISASI DAN TRANSMISI JAMINAN KEBENDAAN MENJADI TUNAI Tarsisius Muwarji
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

‘Giralisasi’ is the transformation of a physical guarantee (fixed asset) into cash guarantee. Through a pledge/collateral agreement, assets are given by the owner to an issuing bank. The asset is then givena cash value. The cash value is put into an account and transferred to another bank through SocietyWorldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) to guarantee credit for small to mediumscale enterprises. This process and the transformation of guarantees may become an alternative solutionto credit issues faced by small to medium scale enterprises when applying for bank loans. Giralisasi merupakan transformasi jaminan benda menjadi jaminan tunai. Dengan perjanjian gadai, aset diserahkan pemilik kepada bank penerbit, dinilai dengan uang, dimasukkan kedalam rekening dan ditransmisikan ke bank lain melalui Society Worldwide Interbank FinancialTelecommunication (SWIFT) untuk menjamin kredit UKM. Giralisasi dan transformasi jaminanini dapat menjadi alternatif solusi permasalahan jaminan bagi UKM memperoleh kredit bank.

DESENTRALISASI PENGUASAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH KAWASAN HUTAN DI JAWA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Mr. Subadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

After four decades, forest land management in Java has not served the people’s greatest benefit. Enforcement of decentralisation still faces difficulty due to the innumerable conflicting interests. Decentralisation my result to conflict of law, authority, and economic interest. Regional primordialism and euphoria of receiving significant increase of revenues may also occur.Pengelolaan tanah kawasan hutan di Jawa, selama lebih dari 4 dasawarsa belum mampu mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Desentralisasi masih sulit diwujudkan, karena banyaknya tarikmenarik berbagai kepentingan. Desentralisasi akan berimplikasi pada konflik perundang-undangan, konflik kewenangan, konflik ekonomi, euforia peningkatan PAD, dan primordialisme kedaerahan.

KONFLIK YURISDIKSI DAN PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA PASAR TUNGGAL Rahmi Jened
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractIt is invisioned that ASEAN Single Market is to realize in 2015.ASEAN Single Market is what expected from the formation of ASEAN Economic community ( AEC). The basic principle of AEC is free movement of goods, services, personnel and capital. This is inherent with the objective of economic integration that is a fair competition. In relation to single market, there are trans boundary activities. It is highly possibility that international disputes over IP arise. Disputes that involve different countries with law of each their own and the need determination of choice of law /choice of forum or jurisdiction. This paper aims to discuss IP related conﬂict jurisdiction in the era of economic integration specifcally single market ASEANIntisariPada akhir 2015 diharapkan terwujud pasar tunggal ASEAN sebagai esensi perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community). Prinsip utama dalam rangka Economic Community adalah free movement of goods, services, skilled labours and capital. Prinsip ini inheren dengan tujuan utama integrasi ekonomi yakni persaingan sehat (fair competition). Persoalan HKI tidak hanya terbatas dalam suatu wilayah negara tertentu. Untuk itu perlu dianalisis masalah jurisdiksi pengadilan. Artikel ini akan membahas masalah konﬂik yurisdiksi dan penegakan HKI dalam rangka integrasi ekonomi dan pasar tunggal ASEAN.

AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT) Agus Raharjo; A Angkasa; Rahadi Wasi Bintoro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Legal aid for the poor people is a right, but in practice it is hard to do. There is a contradiction between law No. 16 of 2011 which gives obligation of the granting of legal aid is located at LAO which have been accredited, and the provisions of Article 22 (1) of law No. 18 of 2003 which gives obligation to the advocate as an individual. In the realm of practice, the granting of legal aid is not running properly because many advocate/LAO who still wear rate/fee, shifting ideology advocates from officium nobile to the commercialization, and the convoluted Government disbursements. Bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi praktiknya terasa sulit. Metode penelitian hukum normatif dan empiris digunakan untuk mengungkap persoalan tersebut. Terdapat kontradiksi antara UU No. 16 Tahun 2011 dengan UU No. 18 Tahun 2003. Berdasar UU No. 16 Tahun 2011, kewajiban pemberian bantuan hukum terletak pada OBH yang telah terakreditasi, bukan pada advokat sebagai individu sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003. Pada ranah praktik, pemberian bantuan hukum ini tak berjalan semestinya karena banyak advokat/OBH yang mengenakan tarif/bayaran kepada orang yang dibelanya, pergeseran ideologi advokat dari officium nobile ke komersialisasi perkara, dan pencairan dana pemerintah yang berbelit-belit.

KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MELAKSANAKAN WEWENANG PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Alum Simbolon
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The main discussion of this research is concerning the position of KPPU in conducting the task and obligation to overcome and figure out suspect of monopoly practice and unfairly business competition which violate Act Number 5 of 1999. Research results show that in enforcing business competition law and resolving allegation of monopolistic business practice, the KPPU assumes the role as a state auxiliary organ that is independent from government intervention. In practice, the KPPU is a quasi judicial entity because it has the authority to similar to a court’s, inter alia the authority to issue decrees and render judgments. Masalah pokok penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengatasi dan menyelesaikan dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penegakan hukum persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan menyelesaikan dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU bertindak sebagai lembaga negara komplementer (state auxiliary organ) yang terlepas dari pengaruh pemerintah. Dalam praktik, KPPU merupakan lembaga quasi judicial karena KPPU memiliki kewenangan yang serupa dengan badan peradilan, salah satunya kewenangan untuk mengeluarkan penetapan dan putusan.

Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah Taufiqul Hulam
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Classic Muslim scholars disaffirm collateral provisions in mudaraba financing, arguing that mudaraba is supposed to be based on mutual co-operation and confidence. Alas, in order to avert fraudulent claims, ijtihad istihsan reasoning is employed, hence burdening mudarib with collateral provision pursuant to Bank Indonesia Regulation and National Sharia Council’s fatwas. Ulama klasik berpendapat bahwa lembaga jaminan dalam transaksi mudharabah tidaklah diperlukan karena transaksi ini didasarkan atas sikap saling membutuhkan dan saling percaya. Namun demi menghindari praktik-praktik curang, dewasa ini metode interpretasi ijtihad istihsan digunakan sehingga mudharib dibebani dengan jaminan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGATURAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Sekar Anggun Gading Pinilih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACTA political party is one of the tools of democracy in any country that serves to distribute the aspirations of the people to the government, political education, and the others. So that the function can be realized, it needed financial assistance, both from members of the party, from the state or from the donations of others to assist political parties in carrying out its activities. However, in practice a lot happening raising and management of funds by political parties that are not based on the principles of transparency and accountability resulted in various cases of alleged corruption by the political parties. Therefore, it is necessary to reform financial regulation of political parties that meet the principles of transparency and accountability. The principle of transparency and accountability of political party finances can be achieved by requiring each political party financial reports on the sources of funds received by the party, and the financial reports of the elections. In addition, it is necessary also penalties for political parties who are late or even not make those reports, as well as which institutions are given the task of overseeing the financial reports of parties and institutions that enforce sanctions. Therefore, the legislature immediately makes changes to the Electoral Law and the Law on Political Parties to include such arrangements.INTISARIPartai politik adalah salah satu alat demokrasi di negara manapun yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, melakukan pendidikan politik, dan sebagainya. Agar fungsi tersebut dapat terwujud, maka diperlukan bantuan keuangan, baik dari anggota partai itu sendiri, dari negara atau dari sumbangan pihak lain untuk membantu partai politik dalam menjalankan kegiatannya. Namun, dalam praktek banyak terjadi penggalangan dan pengelolaan dana oleh partai politik yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang dilakukan orang partai politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi pengaturan keuangan partai politik yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai politik membuat laporan keuangan atas sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, dan laporan keuangan Pemilu. Selain itu, perlu diatur juga mengenai sanksi bagi partai politik yang terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangan tersebut, serta lembaga mana yang diberikan tugas untuk mengawasi laporan keuangan partai dan lembaga yang menegakkan sanksi-sanksi tersebut. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik dengan memasukkan pengaturan-pengaturan tersebut.Kata kunci:

PRANATA GADAI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BERBASIS KEKUATAN SENDIRI (GAGASAN PEMBENTUKAN UU PERGADAIAN) Lastuti Abubakar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Pawn services in Indonesia has transformed from a traditional financing institution which particularly work within small and medium enterprise to a wider financial institution that include mortgage, investment, parcel delivery services, custody as well as gold trading. Yet it raises question how is the development of pawn services in practice in regards to the objective of pawn institution as a financial alternative. In additon, it also leads to the question how the proper regulation concept is in the future. Research shows that pawn services, particularly sharia pawn services in gold, turns to be a speculative investment. Hence, future regulation concerning pawn services should be able to achieve the objective of pawn services as a tool of economic development. Jasa pegadaian di Indonesia bertransformasi dari semula sebagai lembaga pembiayaan masyarakat, khususnya UMKM meluas menjadi lembaga yang juga melayani fidusia, investasi, pengiriman dan penerimaan barang, penitipan dan jual beli logam mulia. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana perkembangan praktik gadai apabila dikaitkan dengan tujuan pranata gadai sebagai alternatif pembiayaan dan bagaimanakah konsep pengaturan gadai di masa datang guna mewujudkan fungsi gadai sebagai alternatif pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa praktik pegadaian, khususnya gadai emas syariah bergeser menjadi investasi yang spekulatif. Oleh karena itu regulasi pergadaian sangat diperlukan. Regulasi pergadaian di masa datang harus mampu menjadikan pranata gadai sebagai alternatif pembiayaan guna menggerakkan perekonomian.

Status Hukum Internasional dalam Sistem Hukum di Indonesia Wisnu Aryo Dewanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 2 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

A rule of international law is regarded as non-self-executing in the Indonesian legal system. It means the international legal norm does not have legal binding force in the domestic courts of Indonesia without an implementing legislation. Indonesia is a dualist country vis-à-vis the relation of international law and national law. In regard with the implementation of rules of international law into the Indonesian courts, Indonesia follows the transformation theory where the rules of international law must be transposed into national laws to have them enforced. Therefore, it is the supremacy of national law over international law before the domestic courts.

Page 3 of 53 | Total Record : 526

1 2 3 4 5

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA