Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

2 3 4 5 6

PERKEMBANGAN KONSEP ATAU PEMIKIRAN TEORITIK TENTANG DISKRESI BERBASIS INVESTASI DI DAERAH Subadi Subadi; Tiara Oliviarizky Toersina
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractRegional autonomy as an effort to accelerate the welfare of the people still can not meet the expectations and still needed innovation or legal breakthrough by head of a district. This research has revealed that discretion can be a crucial and innovative solution to address the need, deadlock, legal vacuum, policies and regulations for accelerating investment in the region, with the obligation of reporting to the superior authority and not exceeding the limits of authority. IntisariOtonomi daerah sebagai upaya mempercepat kesejahteraan rakyat masih belum dapat memenuhi harapan dan masih diperlukan inovasi atau terobosan-terobosan hukum oleh kepala daerah. Penelitian ini telah mengungkap dan menemukan bahwa diskresi dapat menjadi solusi kreaktif dan inovatif untuk mengatasi kebutuhan, kebuntuan, kekosongan hukum, kebijakan dan regulasi untuk percepatan investasi di daerah, dengan kewajiban melaporkan kepada atasannya dan tidak boleh melampaui batas kewenangan.

INFORMED CONSENTATAS TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT GRHASIA PAKEM YOGYAKARTA Ninik Darmini; Rizky Septiana Widyaningtyas
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

A written informed consent has been given for all medical acts in Ghrasia Hospital. This to be observed such as the juridical force of informed consent which is given at the beginning of the medical treatment, and the legal protection to Ghrasia Hospital Pakem Yogyakarta related to informed consent which is given at the beginning of the medical treatment. This research shows that the informed consent was valid only for medical acts performed as an initial treatment. Moreover, the hospital must tell the family about the medical treatment that has been done. Sebuahinformed consenttertulis diberikan untuk seluruh tindakan kedokteran di Rumah Sakit Ghrasia, menimbulkan dua hal yang perlu diteliti, yaitu: kekuatan yuridis informed consentyang diberikan pada saat permulaan pasien penderita gangguan jiwa akan menjalani perawatan pada Rumah Sakit Grhasia Pakem Yogyakarta dan perlindungan hukum terhadap Rumah Sakit Grhasia Pakem Yogyakarta berkaitan dengan diberikannya informed consentpada saat permulaan pasien penderita gangguan jiwa akan menjalani perawatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Pertama, informed consenthanya sah untuk tindakan kedokteran yang dilakukan sebagai penanganan awal pasien. Kedua, rumah sakit wajib segera memberitahukan kepada keluarga atas tindakan kedokteran yang telah dilakukan.

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEPRIBADIAN DALAM KONTRAK-KONTRAK OUTSOURCING Taufiq El Rahman; R. A. Antari Innaka; Ari Hernawan; Ninik Darmini; Murti Pramuwardhani Dewi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The freedom of contract applies for parties n outsourcing contracts, even though it is not applicable for outsourcing worker. There are violation in personality principle where the outsourcing contract is applicable for third party. The legal protection for outsourcing worker is also weak. Asas kebebasan berkontrak berlaku bagi para pihak dalam perjanjian outsourcing tetapi tidak berlaku bagi tenaga kerja outsourcing. Terdapat penyimpangan terhadap asas kepribadian, dimana perjanjian outsourcing berlaku bagi tenaga kerja outsourcing yang berkedudukan sebagai pihak ketiga. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing relatif lemah.

RELEVANSI KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS MADRID SYSTEM MELALUI RATIFIKASI MADRID PROTOCOL TERHADAP POTENSI PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA INDONESIA DI BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL Irna Nurhayati; Agustina Merdekawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 3 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Protection of marks is relied on first to file principle, which means that mark protection will only be given by registration. The marks registration can be done through both national and international registration. The Madrid Protocol is an international marks registration within Madrid System, which is one of several international marks registration systems in the world. Indonesia now is still studying the benefits and detriments that would be reached if it joined in the Madrid Protocol. The research found that, first; the Madrid Protocol has both advantages and disadvantages. Second; Indonesia would gain much benefit by joining in this system. However, many things should be prepared well in order to minimize the detriment that would occur.

THE RECOGNITION OF THE LEGAL STANDING OF ENVIRONMENTAL ORGANIZATIONS IN INDONESIA Fajar Winarni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study aims to identify and assess the recognition of the legal standing of environmental organizationsin Indonesia as well as to identify and assess the suitability of the use of legal standing environmental organizations with Article 92 of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management (UUPPLH). This research is normative. Data were analysed by descriptive qualitative. Research showsthat environmental organizations are very effective push policy reforms and changes attitudes and behaviour of government and business. Legal standing not just filed to the court, but also to the Administrative Court and the Constitutional Court. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji diakuinya legal standing organisasi lingkungan hidup di Indonesia serta untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian penggunaan legal standing organisasi lingkungan hidup dengan Pasal 92 Undang-Undang Number 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi lingkungan hidup sangat efektif mendorong pembaruan kebijakan dan mengubah sikap serta perilaku Pemerintah dan pelaku usaha. Legal standing diajukan tidak hanya ke Pengadilan Negeri, namun juga ke PTUN dan Mahkamah Konstitusi.

KEBEBASAN HAKIM PERDATA DALAM PENEMUAN HUKUM DAN ANTINOMI DALAM PENERAPANNYA Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Judiciary independence is observed in every stage in discovery of law process and manifested in the freedom of judges to determine the actual concrete event. Legal discrepancy between this principle and other norms in procedural laws may exist even though these norms and principles are not mutually exclusive. Penerapan asas kebebasan hakim dilakukan dalam setiap tahap kegiatan penemuan hukum dan diwujudkan dengan kebebasan hakim untuk menetapkan peristiwa konkrit yang benar-benar terjadi. Dalam penerapan asas ini terdapat antinomi dengan asas hukum acara lainnya, tetapi semua asas itu dapat berjalan secara bersama-sama.Penerapan asas kebebasan hakim dilakukan dalam setiap tahap kegiatan penemuan hukum dan diwujudkan dengan kebebasan hakim untuk menetapkan peristiwa konkrit yang benar-benar terjadi. Dalam penerapan asas ini terdapat antinomi dengan asas hukum acara lainnya, tetapi semua asas itu dapat berjalan secara bersama-sama.

COALITIONS MODEL IN INDONESIAN PRESIDENTIAL SYSTEM Dinoroy Margonda Aritonang
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe option to pick a suitable governmental system is greatly determined by political stability and effectivity considerations. Presidential system used in Indonesian constitutional system is designed along with the format of multiparty which highly requires coalitions among political parties in the parliament. This feature is actually an original or a real character of parliamentary system. It stems from and is developed well in the system. In this article, it will be described the problems based on empirical experiences of Indonesian Presidential cabinet which is struggling with the multiparty system.IntisariPemilihan model pemerintahan amat ditentukan oleh pertimbangan terhadap stabilitas dan efektiftas dari pemerintahan. Sistem Presidensil yang diterapkan di Indonesia didesain dengan format multiapartai, yang amat menghendaki koalisi dalam partai politik di parlemen. Ciri ini sebenarnya amat cocok (lahir dan tumbuh subur) dalam sistem parlementer. Dalam tulisan ini dideskripsikan mengenai problematika yang berangkat dari pengalaman empiris cabinet pemerintahan yang telah berlangsung di Indonesia dalam desain presidensil yang multipartai.

IMPLIKASI PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG OLEH HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Yusi Amdani
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The judge in deciding a case can perform all the legal interpretation is not explicitly defined in the legislation. On the basis of any decision that has been set by the judge, then the decision must be accountable. But in Decision No:04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Budi Gunawan pretrial matters related to the Commission, the judge has made a legal interpretation considered contrary to the Criminal Code itself. Judge did interpretation of the Code of Criminal Procedure, on the status of Budi Gunawan as a suspect corruption. The decision has weak the authority of the Commission and the bad in the criminal justice system. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat melakukan penafsiran hukum sepanjang belum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar setiap putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam Putusan No: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, terkait perkara praperadilan Budi Gunawan terhadap KPK, hakim telah melakukan penafsiran hukum yang dinilai bertentangan dengan KUHAP sendiri. Hakim melakukan penafsiran terhadap KUHAP, atas status Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Putusan tersebut telah melemahkan kewenangan KPK dan berakibat buruk dalam sistem peradilan pidana.

HAKIKAT KEILMUAN ILMU HUKUM DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT ILMU DAN TEORI ILMU HUKUM Titik Triwulan Tutik
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 3 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The essence of jurisprudence can be seen from two perspectives; perspective of philosophy of science and legal theory. From philosophical point of view, the term of science has two meanings; that is as a product and as a process. As a product, science is knowledge which has been verified in certain disciplines and systemized. Legal theory sees that jurisprudence has a specific character (sui generis), which is normatif. Therefore, jurisprudence remains acceptable as a science while respecting the character of jurisprudence. Hakikat keilmuan ilmu hukum dapat ditinjau dari sudut filsafat ilmu dan teori hukum. Dari sudut filsafat, istilah ilmu (science) menyandang dua makna, yaitu sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Teori hukum memandang, bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang khas (sui generis), yaitu sifatnya yang normatif. Berdasarkan kenyataan demikian, maka Ilmu Hukum tetap diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum.

Perjanjian Lisensi Merek Terkenal Agung Sujatmiko
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Licensing agreement is an approach to protect the exclusive right of trademark. This agreement contains the principles of freedom of contract, mutualism, the utmost good faith, consensualism, and equality. Any dispute regarding the licensing agreement of a well-known mark may be resolved in a court trial or in an arbitration. Perjanjian lisensi adalah suatu cara melindungi hak atas merek yang bersifat khusus. Perjanjian ini mengandung lima prinsip hukum kontrak, yakni kebebasan berkontrak, saling menguntungkan, itikad baik, kesepakatan dan kesederajatan. Perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi merek terkenal bisa diselesaikan di pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Page 4 of 53 | Total Record : 526

2 3 4 5 6

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA