cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Published by Institut Agama Islam Negeri Manado
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 606 Documents
 35   36   37   38   39 
Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: A Study of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 Imaro Sidqi; Mhd. Rasidin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v21i1.2337

Abstract

This article aims to analyze the decision of the Constitutional Court Number 24/PUU-XX/2022 concerning interfaith marriage from a philosophical, juridical, and empirical-sociological perspective so that it is more comprehensive because it covers various aspects, including religious views, law, interreligious communication, change law, human rights perspective, and polemic in society. This research is juridical-normative research, which uses a statutory approach, a concept approach, and a case approach through descriptive-qualitative analysis. The study results show that interfaith marriages are not permitted in Indonesia, both from the point of view of Islamic Law, the laws of other religions, the sociocultural community, and the Marriage Law. Therefore, the Constitutional Court issued several decisions to prohibit interfaith marriages, one of which was the Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022, which completely rejected interfaith marriages. In its decision, the Constitutional Court does not allow interfaith marriages for three simple reasons: First, philosophically, interfaith marriages do not represent Pancasila and the essence of the formation of the Constitution. Second, juridically, interfaith marriages have no place in the Marriage Law because the state protects religion, so society remains following its corridors. Third, sociologically, interfaith marriage violates many norms, both local religion and custom. Therefore, from the perspective of religion, law, and sociocultural norms, interfaith marriages are generally not permitted in Indonesia so this research can formulate a balanced policy between individual rights and religious values in interfaith marriages.
PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik) Dahlia Halia Ma'u; Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 2 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v7i2.38

Abstract

Hukum hanyalah bagian dari perkembangan dinamika masyarakat. Bahkan dapat dikatakan dimana ada masyarakat maka disitu pula akan tercipta hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adanya perkembangan dinamika masyarakat tersebut mempengaruhi cara-cara pendekatan terhadap hukum yang selama itu dipakai. Pendekatan inilah yang kemudian dikenal dengan pendekatan hukum sosiologis. Pandangan sosiologis terhadap hukum adalah melihat hukum dari sisi perilakunya, bukan dari sisi normanya. Dengan kata lain, hukum itu sendiri sebagai refleksi dari apa yang dipraktekkan oleh masyarakat. Atas dasar ini, penegakan hukum seharusnya tidak sekedar menurut aturan normatif (seperti yang termuat dalam undang-undang), tapi juga harus melihat hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.
Sertifikat halal dan pengaruhnya terhadap Kepercayaan Konsumen pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado) Mohammad Mangkarto
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 3, No 2 (2005)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v3i2.339

Abstract

Penelitian ini berkenaan dengan studi kasus di restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado yang mengemukakan keberadaan sertifikat halal serta bagaiamana pengaruhnya terhadap kepercayaan konsumen pada restoran.Dengan Adanya sertifikat Halal di restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado yang di keluarkan MUI pusat dan MUI Dati I Kotamadia Manado merupakan suatu hal yang baik bagi konsumen umat islam supaya tidak menimbulakn perasaan subhat.Pada akhirnya keberadaan sertifikat halal di restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado dapat Membantu konsumen umat islam dalam hal status makanan dan minuman yang halal untuk dimakan.
HUKUM JUAL BELI DENGAN BARANG-BARANG TERLARANG Djamila Usup
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 11, No 1 (2013)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v11i1.161

Abstract

Kegiatan ekonomi yang sering dilakukan kebanyakan masyaraka adalah jual beli, karena jual beli adalah suatu usaha untuk mencari keuntungan dari hasil barang yang akan diperjual belikan. Jual beli barang dalam jumlah yang banyak atau sering disebut jual beli secara borongan juga sering terjadi kesalahan dalam bertransaksi, karena jumlah barang yang terlalu banyak dibeli itu kadang tidak sempat diperiksa kembali sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi seperti adanya kualitas yang buruk pada barang tersebut. Dalam transaksi semacam ini biasanya akan terdapat unsur-unsur yang tidak benar sehingga ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Dalam islam memiliki aturan sendiri tentang tatanan rumusan dan praktik jual beli itu sendiri, khususnya cara melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam agar tidak merugikan pihak pembeli maupun penjual. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak kurang, dan memenuhhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli yang ditetapkan oleh syara’.
EKONOMI SYARIAH DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA Wildana Arsyad; Edi Gunawan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 16, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v16i1.649

Abstract

This study aims to provide information about procedure of dispute settlement of sharia economy in the Religious Courts. This research uses qualitative method with juridical approach. The dispute procedure of sharia economic in religious court runs in accordance with the mandate of the Law contained in article 49 to article 53 Act no. 7 years 1989, Law No. 3 year 2006, Law No. 50 of 2009 about Religious Courts. Sharia economic dispute is basically due to three things, namely because one of the parties to break the promise (wanprestasi), due to unlawful acts against the agreements agreed upon and because of coercive circumstances. Settlement of disputes is held with the aim of enforcing the law which contains the value of legal justice, the value of legal certainty, and the value of legal benefit. The settlement of the sharia economic dispute in the Religious Courts is very new, so the Supreme Court up to now still conducts education and training of sharia economic certification for all Religious Court judges.Penelitian ini  bertujuan   untuk memberikan informasi mengenai prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang yang tertera dalam pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo.Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.Sengketa ekonomi syariah pada dasarnya disebabkan karena tiga hal, yaitu karena salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi), karena perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian yang disepakati dan karena keadaan memaksa. Penyelesaian sengketa diadakan dengan tujuan untuk menegakan hukum yang di dalamnya mengandung nilai keadilan hukum, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan hukum.Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama merupakan hal yang sangat baru, sehingga Mahkamah Agung sampai saat ini masih melaksanakan pendidikan dan latihan sertifikasi ekonomi syariah bagi seluruh hakim Pengadilan Agama.
AHLU RIWAYAH DAN AHLU RA'Y Ramli Makatungkang
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 1, No 2 (2003)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v1i2.196

Abstract

Riwayat adalah sesuatu yang membahas tentang periwayatan segala sesuatu yang disandarkan pada nabi berupa      perkataan, perbuatan, ketetapan atau pengakuan sifat jasmani atau tingkah laku dengan cara yang teliti dan terperinci.Ahlu riwayah selalu melihat dari segi sebab turunya serta periwayatan dan mereka memilih mana periwayatan yang terkuat sampai turunnya ayat tersebut. Ahlu riwayah       didalam  mengistimbatkan hukum sangat terikat dengan bunyi nas, tampak mencari alat hukumnya.Ahlu ra'yi selalu mengutamakan akal dan giat mengadakan tinjauan terliadap maksud syara yang terdapat dalam Al Quran.Alilu ra'yi mengusahakan agar supaya hukum syara dapat dimengerti mak­sudnya dan ditegakkan atas dasar yang sama dan tujuan yang sama yaitu kemaslahatan orang banyak.
Legal Analysis Towards Mining in North Sulawesi Post the Implementation of Law Number 3 Year 2020 Hasyim Sofyan Lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i1.1406

Abstract

The issuance of Law No. 3 of 2020 as an amendment to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, has changed the supervisory mechanism for the implementation of mineral and coal mining in the regions. This study aimed at analyzing the legal mining exploration in the regions associated with the principle of decentralization based on regional autonomy. The method used in this study is empirical juridical, and the results obtained illustrate that the issuance of the new mineral and coal law will cause a minimum role for local governments, both provincial, district and/or city in monitoring mining in the regions, especially in terms of mining exploration. It is because the monitoring system for mining exploration becomes centralized and effects on reducing regional revenue potential.
AHL AL-HADIS DAN AHL RA’Y (Dinamika Hukum Islam Dari Masa Peralihan Sahabat ke Masa Para Imam Madzhab) Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 5, No 2 (2007)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v5i2.231

Abstract

Perbedaan pendapat dikalangan ulama di bidang-bidang hukum Islam sesungguhnya telah teradi pada masa Sahabat Nabi. Namun perbedaan-perbedaan tersebut masih daapat diatasi dengan kebijakan politik dan legalitas ijmak. Namun selesainya masa sahabat, yang dikenal dengan masa tabi’in (kira-kira dimulai pada tahun 41 H.) perbedaan pendapat tidak bisa diselesaikan seperti penyelesaian pada masa sahabat. Disinilah awal mula terjadinya proses peralihan hukum islam dari bentuk ijtihad yang bertumpuk pada keagungan sahabat kepada proses yang ilmiah dan terukur sampai lahirnya para imam-imam mazhab yang mengkodifikasikan hasil-hasil pemikiran hukumnya dalam bentuk kitab-kitab fiqh. Ahl al-Hadis dan Ahl al-ra’y adalah dua bentuk pemikiran hukum yang mengantar terjadinya prose peralihan itu. Masa itu adalah masa dimulainya usaha-usaha membentuk hukum islam agar sesuai dengan kondisi masyarakat dan rasionalitas.
The Transformation of the Dilemma of Role Exchange in the Household: Analyzed Gender in Family Resilience Discourse in National Law and Islamic Law Fatum Abubakar; Mazroatus Saadah; Ulin Na'mah
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v21i1.1864

Abstract

This article analyzes the dilemma of changing roles in a household that is often unequal. Inequality occurs due to the wife's dominant role in meeting the family's needs; the wife bears a double burden compared to the husband. This study uses qualitative research with a literature research system through a formal juridical approach and gender analysis. The subject of this research refers to the articles in the Marriage Act and Compilation of Islamic Law. Researchers chose purposive sampling based on specific criteria and categories that can be described and analyzed. The findings of this study indicate the dilemma of relationships and roles in the household, where the ideal relationship within the family must be a provision for family resilience to realize national resilience. In addition, working women must be able to carry out their rights and obligations in a balanced way, even though information technology and the media are challenges to family life today. The optimization of the marriage guidance program and the reconstruction of Islamic Family Law and the Marriage Law must serve as an affirmation basis for the dynamics of marital relationship patterns. However, society must also understand that the social role of a partner is not absolute. His position can be exchanged as needed for the continuation of the marriage. 
PROSPEK DAN PROYEKSI PENGEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM Muhammad Kasim
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 2 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v9i2.29

Abstract

Hukum Islam sebagai bagian integral dari ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka pokok agama (al-din) Islam itu sendiri. Di dalam kehidupan bermasyarakat Islam, norma atau kaedah yang terkandung di dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syariat Islam (Islamic Law). Allah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan syariahk, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Syariah juga wajib dilaksanakan baik sebagai agama maupun sebagai pranata sosial.[1] Pada dasarnya syariah antara lain terdiri dari norma-norma yang harus dilaksanakan berdasarkan kesadaran, apabila terjadi pelanggaran maka harus dilaksanakan cara menegakkannya dengan bantuan alat penyelenggara negara. Dengan kata lain syariah dapat dinyatakan terdiri dari, moral dan norma hukum. Syariah pada dasarnya belum berupa aturan yang tersusun secara sistematis dan siap untuk diterapkan dalam masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.Untuk mewujudkan syariah dalam sistem dan pranata sosial masyarakat diperlukan ijtihad dengan penggunaan penalaran dari para ulama dan para qadhi yang hasilnya tersusun secara sistematis di dalam fikih Islam. Di samping itu fikih Islam (Islamic Yurisprudence) sebagai hasil penalaran, pemahaman dan pengembangan ahli hukum Islam terhadap syariah, senantiasa berkembang menurut perkembangan masyarakat, waktu dan tempat dimana masyarakat Islam tersebut berada.[1]Lihat Qs. An-Nisa ayat 58, al-A’raf 153 dan al-Maidah 44-49 [2]Lihat Taufiq, Transformasi Hukum Islam ke dalam Legislasi Nasional” dalam Orientasi KHI, di Palembang, h. 25-27 

Page 37 of 61 | Total Record : 606

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2003 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 1 (2026) Vol 23, No 2 (2025) Vol 23, No 1 (2025) Vol 22, No 2 (2024) Vol 22, No 1 (2024) Vol 21, No 2 (2023) Vol 21, No 1 (2023) Vol 20, No 2 (2022) Vol 20, No 1 (2022) Vol 19, No 2 (2021) Vol 19, No 1 (2021) Vol 18, No 2 (2020) Vol 18, No 1 (2020) Vol 17, No 2 (2019) Vol 17, No 1 (2019) Vol 16, No 2 (2018) Vol 16, No 1 (2018) Vol 15, No 2 (2017) Vol 15, No 1 (2017) Vol 14, No 2 (2016) Vol 14, No 1 (2016) Vol 13, No 2 (2015) Vol 13, No 1 (2015) Vol 12, No 2 (2014) Vol 12, No 1 (2014) Vol 11, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2013) Vol 10, No 2 (2012) Vol 10, No 1 (2012) Vol 9, No 2 (2011) Vol 9, No 1 (2011) Vol 8, No 2 (2010) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 2 (2009) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 2 (2008) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 2 (2007) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 2 (2005) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 2 (2004) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 2 (2003) Vol 1, No 1 (2003) More Issue