Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Pemerintah Terkait Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Penyediaan Barang dan Jasa di Masa Covid-19 Rini Maisari
Lex Renaissance Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art3

The government's accountability in managing state finances in the procurement of goods and services sector during the Covid-19 pandemic shows that the government's accountability and transparency in using APBN funds is still weak. This is reviewed from the findings made by the Indonesian Corruption Watch (ICW) regarding the management of state finances in the procurement of goods such as test kits, medicines, and health materials in handling Covid, the procedures and mechanisms of which were not conveyed to the public. This problem arises because the government is given discretion to act, especially during a pandemic where the country is in a state of emergency, which increases the opportunity for abuse of power by public officials. This study aims to review how the government is accountable for the procurement of goods and services during the Covid-19 pandemic. This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that government accountability in the financial sector during the pandemic has not shown optimal results because the government thought of hiding information to prevent public panic and the lack of awareness of public officials in being accountable for the use of state finances. This is certainly contrary to several laws that require transparency and accountability, the failure to implement the principles of good governance, and the failure to accommodate the fulfillment of citizens' basic rights to access information openly.Keywords: Accountability, Procurement of Goods and Services, Covid-19 Pandemic AbstrakPertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara di sektor pengadaan barang dan jasa saat pandemi covid-19 menunjukkan masih lemahnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menggunakan dana APBN. Hal tersebut ditinjau dari temuan yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait pengelolaan keuangan negara pada pengadaan barang seperti alat uji, obat, hingga alat material kesehatan dalam penanganan covid yang prosedur maupun mekanismenya tidak disampaikan kepada publik. Persoalan ini muncul karena pemerintah dibekali diskresi untuk bertindak khususnya saat masa pandemi karena negara dalam kondisi darurat sehingga menyebabkan peluang penyalahgunaan kekuasaan semakin besar dilakukan oleh pejabat publik. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pertanggungjawaban pemerintah pada pengadaan barang dan jasa di masa pandemi covid-19. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah di sektor keuangan di masa pandemi belum menunjukkan hasil yang optimal karena adanya pemikiran pemerintah untuk menyembunyikan informasi guna mencegah kepanikan masyarakat hingga tidak adanya kesadaran dari pejabat publik dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara. Hal ini tentu bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang menghendaki adanya transparansi, akuntabilitas dan terselenggaranya prinsip good governance sehingga tidak mewadahi pemenuhan hak asasi warga negara dalam mengakses informasi secara terbuka.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pengadaan Barang dan Jasa, Pandemi Covid-19

Analisis Yuridis Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Critical Legal Studies Atqo Darmawan Aji
Lex Renaissance Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art4

Law enforcement of corruption against officials who harm the state often causes problems. Such conditions result in fear of state administrators to make policies. There is a dualism of regulations regarding the assessment of elements of abuse of authority, namely in the Corruption Eradication Law and the State Administration Law. Such conditions violate the principle of legal certainty. To see which legal domain is more relevant, a critical legal studies perspective is used. Critical legal studies see that law must be in line with human development and the law itself. This study uses normative research methods. The urgency of the study is to determine the views of critical legal studies in enforcing the law on corruption. The formulation of the problem in this study is to determine how to apply critical legal studies in enforcing the law on corruption. Based on critical legal studies, the form of abuse of authority is more appropriately proven first based on the provisions in the State Administration Law. Abuse of authority is more about a person's disobedience to the general principles of good government (AAUPB). The element of abuse of authority in criminal law must begin with an inner intention to commit an unlawful act, this element must be contrary to authority. Unlawful elements that conflict with authority can only be categorized as a criminal act of corruption as regulated in Article 3 of the Corruption Eradication Law. In the provisions of Article 3, the elements of self-benefit and causing state losses must also be met. The occurrence of such losses must be caused by the abuse of authority that is against the law. Therefore, not all cases of abuse of authority by state administrators must be categorized as criminal acts of corruption.Keywords: Administrative Law, Criminal Law, Corruption, Abuse of Authority AbstrakPenegakan hukum korupsi terhadap pejabat yang merugikan negara kerap kali menimbulkan permasalahan. Kondisi yang demikian mengakibatkan rasa takut dari penyelenggara negara untuk membuat kebijakan. Adanya dualisme pengaturan mengenai penilaian unsur penyalahgunaan wewenang yaitu berada di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Kondisi yang demikian melanggar asas kepastian hukum. Untuk melihat domaian hukum mana yang lebih relevan maka mengunakan sudut pandang critical legal studies. Crital legal studies melihat hukum harus sejalan dengan perkembangan manusia dan hukum itu sendiri. Penelitian ini mengunakan metode penelitian normatif. Urgensi dari penelitian adalah untuk mengetahui padangan critigal legal studis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan critical legal studies dalam penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi? Berdasarkan critical legal setudies bentuk penyalahgunaan wewenang lebih tepat dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Administrasi Pemerintah. Penyalahgunaan wewenang lebih kepada ketidakpatuhan seseorang terhadap AAUPB. Unsur penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana harus dimulai dengan niat batin untuk melakukan perbuatan melawan hukum, unsur tersebut harus bertentangan dengan kewenangan. Unsur melawan hukum yang bertentangan dengan kewenangan tersebut baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal 3 tersebut juga harus memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara. Timbulnya kerugian tersebut harus disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang yang melawan hukum. Oleh sebab itu, tidak semua kasus penyalahgunaan wewenang oleh penyelengara negara masuk kategori tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Hukum Admintrasi, Hukum Pidana, Korupsi, Penyalahgunaan wewenang

Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK Doni Noviantama; Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi; Wahyu Priyanka Nata Permana
Lex Renaissance Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art2

This research is motivated by the practice carried out by the Corruption Eradicating Commission (KPK) in determining someone as a suspect along with the issuance of an Investigation Order and a Notification Letter of Commencement of Investigation. This action raises the suspicion that the initial evidence used to determine a suspect is based on evidence at the investigation stage, not the investigation. From this background, the formulation of the problem arises, namely whether the determination of a suspect based on evidence from the results of an investigation by the KPK can be justified according to law? and what are the legal remedies for determining a suspect based on the results of an investigation by the KPK? This research is a normative legal research with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach using secondary data. The data collection technique uses literature studies and legal document studies and the data analysis method uses descriptive-qualitative. The results of the study indicate that the determination of a suspect based on evidence from the results of an investigation is not in accordance with legal provisions, namely the Criminal Procedure Code, the KPK Law, and the Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014. For the KPK's actions, the legal efforts that can be taken by the suspect are to file a pretrial motion regarding the validity of the suspect's determination to the District Court. The conclusion that can be drawn is that the determination of a suspect based on the results of an investigation is an action that is not in accordance with legal provisions and the legal efforts that can be taken by the suspect are to file a pretrial motion.Keywords: Corruption Eradication Commission, Determination of Suspect, Investigation, Prosecution, Pretrial AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik yang dilakukan oleh KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP). Tindakan tersebut memunculkan dugaan jika bukti permulaan yang digunakan untuk melakukan penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti pada tahap penyelidikan bukan penyidikan. Dari latar belakang tersebut memunculkan rumusan masalah yaitu apakah penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan oleh KPK dapat dibenarkan menurut hukum? dan bagaimana upaya hukum terhadap penetapan tersangka yang didasarkan pada hasil penyelidikan oleh KPK?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen hukum serta metode analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan jika penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yakni KUHAP, UU KPK, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014. Atas tindakan KPK tersebut, maka upaya hukum yang bisa dilakukan tersangka adalah dengan mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah penetapan tersangka yang didasarkan pada hasil penyelidikan merupakan tindakan yang tidak sesuai ketentuan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan tersangka adalah mengajukan permohonan praperadilan.Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Penetapan Tersangka, Penyelidikan, Penyidikan, Praperadilan

Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Tahta Fortuna Maharani Wijaya; Ery Agus Priyono
Lex Renaissance Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art1

This study aims to analyze the application of the principle of professionalism to notaries in making authentic deeds. Authentic deeds are considered as deeds that are perfect evidence in the eyes of the law. In their services to the community, notaries must apply principles, one of which is the principle of professionalism. The principle of professionalism has an urgency to be applied by notaries, especially in making authentic deeds where with the principle of professionalism, the authentic deeds made will achieve the appropriate output. In this regard, this study has a problem formulation, namely "What is meant by the principle of professionalism of notaries?" and "How is the application of the principle of professionalism to notaries in making authentic deeds?" The research method with the type of research is normative research using a statute approach. The object of research refers to the research of legal principles, namely the principle of professionalism. Legal materials consist of primary legal materials, namely laws and regulations and related regulations, and secondary legal materials including journals, theses, and learning modules, so that the method of data collection uses literature study techniques and is then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the study indicate that the application of the principle of professionalism in notaries in making deeds can be seen from three applications, namely authentic deed-making services under UUJN and the Code of Ethics and their impacts if violated, legal counseling by notaries related to authentic deeds to support more optimal authentic deed results and the notary's responsibility for the confidentiality of the contents of the deed. The conclusion obtained is that the three applications of the principle of professionalism in notaries in making authentic deeds have a great influence on improving the service and quality of notaries to the community, especially in making authentic deeds.Keywords: Authentic Deed, Professional, Notary AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas profesionalitas pada notaris dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik dianggap sebagai akta yang menjadi alat bukti sempurna di mata hukum. Pada pelayanannya kepada masyarakat, notaris harus menerapkan asas – asas salah satunya asas profesionalitas. Asas profesionalits memiliki urgensi untuk diterapkan notaris khususnya dalam pembuatan akta autentik di mana dengan asas profesionalitas, akta autentik yang dibuat akan mencapai output yang sesuai. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu “Apa yang dimaksud dengan asas profesionalitas notaris?” dan “Bagaimana penerapan asas profesionalitas pada notaris dalam pembuatan akta autentik?”. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statue approach). Objek penelitian mengacu pada penelitian asas hukum yaitu asas profesionalitas. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait serta bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal, tesis/skripsi, dan modul pembelajaran, sehingga cara pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas profesionalitas pada notaris dalam pembuatan akta dapat dilihat dari tiga penerapan yaitu pelayanan pembuatan akta autentik sesuai dengan UUJN dan Kode Etik dan dampaknya jika melanggar, penyuluhan hukum oleh notaris terkait akta autentik untuk mendukung hasil akta autentik yang lebih maksimal dan tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan isi akta. Kesimpulan yang didapatkan adalah ketiga penerapan asas profesionalitas pada notaris dalam pembuatan akta autentiktersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan dan kualitas notaris kepada masyarakat khusunya dalam pembuatan akta autentik.Kata Kunci: Akta Autentik, Profesional, Notaris

Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan Firdaus Arifin
Lex Renaissance Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art5

The amendment to the 1945 Constitution brought significant changes to the cabinet formation mechanism in Indonesia, especially related to the checks and balances between the executive and legislative power. Before the amendment, the president had a broad authority in forming a cabinet without parliamentary oversight, which often led to centralization of power and low accountability. This study aims to analyze the impact of the amendment to the 1945 Constitution on the President's authority in forming a cabinet and how these changes affect the stability and effectiveness of government. Using a normative legal research approach with a comparative method, this study compares the periods before and after the amendment to explore the role of the legislature in the cabinet formation process. The results show that although the amendment strengthened the principle of democracy by increasing the House of Representatives' oversight, it also caused political fragmentation that hampered the process of political negotiation and government effectiveness. The implications of this study indicate the need for further reform in governance to ensure cabinet stability and improve government efficiency without compromising democratic principles.Keywords: Government System, Presidential, Parliamentary, Constitution Abstrak. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan dalam proses pembentukan kabinet di Indonesia, terutama terkait dengan mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Sebelum amandemen, presiden memiliki kewenangan yang sangat luas dalam pembentukan kabinet tanpa pengawasan parlemen, yang sering menimbulkan sentralisasi kekuasaan dan rendahnya akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak amandemen UUD 1945 terhadap kewenangan presiden dalam pembentukan kabinet dan bagaimana perubahan ini memengaruhi stabilitas serta efektivitas pemerintahan. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode komparatif, penelitian ini membandingkan periode sebelum dan sesudah amandemen untuk mengeksplorasi peran legislatif dalam proses pembentukan kabinet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun amandemen memperkuat prinsip demokrasi dengan meningkatkan pengawasan DPR, hal ini juga menyebabkan fragmentasi politik yang menghambat proses negosiasi politik dan efektivitas pemerintahan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi lebih lanjut dalam tata kelola pemerintahan untuk memastikan stabilitas kabinet dan meningkatkan efisiensi pemerintahan tanpa mengurangi prinsip-prinsip demokrasi.Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, Presidensial, Parlementer, Konstitusi

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Berdasarkan Tanggung Jawab Konstitusional Negara Endrianto Bayu Setiawan
Lex Renaissance Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art7

The policy of state universities to increase the Single Tuition Fee (Uang Kuliah Tunggal, hereinafter UKT) has an impact on the community's ability to access higher education. This is because the higher the UKT, the more difficult it will be for the community to access education at the State Universities. This study establishes two problem formulations. First, how is the guarantee of the fulfillment of citizens' constitutional rights through the regulation of UKT financing? Second, how is the reconstruction of the legal policy for increasing UKT so that it provides a sense of justice for the community based on the concept of the state's constitutional responsibility? This study is normative with a conceptual approach and laws and regulations. The results of the study conclude two points. First, the high UKT imposed on the community is a form of neglect of the state's constitutional responsibility to fulfill citizens' constitutional rights to education. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia expressly regulated the allocation of a large budget for the fulfillment of accessible education, especially for the State Universities. Second, the government needs to reconstruct the legal policy so that UKT is in line with the mandate of the constitution by evaluating regulations and arranging the distribution and refocusing of the higher education budget. The short-term policy that needs to be carried out is to change Permendikbudristek No. 2 of 2024 which is the legal basis for the increase in UKT. Then, long-term policies need to evaluate the status of PTN-BH (the State Universities-Legal Entity) as stated in Law No. 12 of 2012 and Government Regulation No. 26 of 2015 in conjunction with Government Regulation No. 8 of 2020.Keywords: Right to Education, State Responsibility, Single Tuition Fee AbstrakKebijakan perguruan tinggi negeri yang menaikkan tarif uang kuliah tunggal (UKT) berdampak terhadap kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Sebab, semakin tinggi UKT akan menyulitkan masyarakat dalam mengakses pendidikan di PTN. Penelitian ini menetapkan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui pengaturan pembiayaan UKT? Kedua, bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum kenaikan UKT supaya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat berdasarkan konsep tanggung jawab konstitusional negara? Penelitian ini bertipe normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan dua poin. Pertama, tingginya UKT yang dibebankan kepada masyarakat merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab konstitusional negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan. UUD NRI 1945 telah mengatur secara tegas adanya alokasi anggaran yang besar untuk pemenuhan pendidikan yang aksesibel, terutama untuk PTN. Kedua, pemerintah perlu melakukan rekonstruksi kebijakan hukum supaya UKT sejalan dengan amanat konstitusi dengan melakukan evaluasi regulasi serta menata distribusi dan refocusing anggaran pendidikan tinggi. Kebijakan jangka pendek yang perlu dilakukan adalah mengubah Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum kenaikan UKT. Kemudian, kebijakan jangka panjang perlu mengevaluasi status PTN-BH yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2012 dan PP No. 26 Tahun 2015 jo. PP No. 8 Tahun 2020.Kata Kunci: Hak Atas Pendidikan, Tanggung Jawab Negara, Uang Kuliah Tunggal

Penguatan Ideologi Partai Politik dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia Eduard Awang Maha Putra; Lalu Aria Nata Kusuma; Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid; Novia Salfat Anggraini
Lex Renaissance Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art8

The shift in the role of ideology in political parties, which was initially a guideline or direction for political parties, has begun to shift and be sidelined by an excessive orientation towards power, patrons, or certain political figures and popularity. Currently, many members of political parties are present without a sufficiently deep understanding of the ideology and main ideas of their party, so this study aims to reconstruct the strengthening of political party ideology to improve the quality of Indonesian democracy. The formulation of the problem discussed in this study is the shift in the role of ideology in political parties in Indonesia; and how the ideal reconstruction of the strengthening of political party ideology. The research method used is normative legal research, using a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that the relationship between ideology and political parties, namely ideology is a set of ideas that influence the goals and programs of political parties. The history of the development of political party ideology in Indonesia began in the early post-independence period which emphasized stream politics in policy making. However, most political parties today do not pay attention to the quality of their members but only prioritize popularity, wealth, and strong personalities to attract public votes. Strengthening the ideology of political parties that will have an impact on improving the quality of democracy in Indonesia can be done in several ways, namely by limiting the term of office of the general chairman of political parties, optimizing political education for party cadres, and providing additional requirements that stipulate that party cadres who can be nominated by political parties in the General Election are cadres who have been members of the party for a certain time.Key Words: Ideology, Political Parties, Democracy AbstrakPergeseran peran ideologi pada partai politik yang awalnya merupakan pedoman atau arah bagi partai politik pada faktanya mulai bergeser dan dikesampingkan oleh orientasi berlebihan terhadap kekuasaan, patron atau tokoh politik tertentu dan popularitas. Saat ini banyak anggota partai politik hadir tanpa adanya pemahaman yang cukup mendalam terkait ideologi dan pokok-pokok pikiran partainya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi penguatan ideologi partai politik dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana pergeseran peran ideologi pada partai politik di Indonesia; dan bagaimana rekonstruksi ideal terhadap penguatan ideologi partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan antara ideologi dan partai politik yakni ideologi merupakan seperangkat gagasan yang memengaruhi tujuan dan program partai politik. Sejarah perkembangan ideologi partai politik di Indonesia dimulai sejak awal pasca kemerdekaan yang lebih menonjolkan politik aliran dalam pengambilan kebijakan. Namun kebanyakan partai politik dewasa ini tidak memperhatikan kualitas daripada anggotanya melainkan hanya mementingkan popularitas, harta kekayaan, dan ketokohan yang kental untuk menggaet suara masyarakat. Penguatan ideologi partai politik yang akan berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni melalui limitasi masa jabatan ketua umum partai politik, mengoptimalkan pendidikan politik untuk kader partai, dan memberikan persyaratan tambahan yang mengatur bahwa kader partai yang dapat diusung oleh partai politik dalam Pemilu adalah kader yang telah menjadi anggota partai pada jangka waktu tertentu.Kata Kunci: Ideologi, Partai Politik, Demokrasi

Pembatasan Wewenang Petahana dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden Mochamad Adli Wafi; Deka Oktaviana
Lex Renaissance Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art6

This article examines the problems and reconstruction of campaign regulations for incumbents and state officials in the Presidential and Vice-Presidential Elections. In this study, there are three formulations of the problem raised. First, how are the problems of campaign regulations by incumbents and state officials in the presidential election in Law No. 7 of 2017 on General Elections (Election Law). Second, how is the interpretation of the Constitutional Court regarding the regulation of general election campaigns carried out by incumbents and state officials? Third, how is the reconstruction of campaign regulations for incumbents and state officials to prevent potential abuse of power. The research method used in this article is normative juridical, with secondary data analysis using a statutory approach and a conceptual approach. This article concludes that there are legal imperfections (lex imperfecta) that stem from three problems: 1) provisions on leave for incumbents who wish to run again; 2) provisions on resignation for state officials who wish to run; and 3) provisions on leave for state officials who wish to campaign. Furthermore, the Author found that there has been no testing of the Election Law that questions the limitation of authority for incumbents and state officials in the election campaign so the interpretation of the Constitutional Court has not been found in this aspect. To overcome those problems, the Author formulated several formulations of campaign regulations for incumbents and state officials, including: 1) regulations on leave for the incumbent president and/or vice president who intend to run for office; 2) regulations on state officials who intend to run for office; 3) regulations on leave for state officials who participate in the campaign; and 4) strict administrative sanctions in enforcing restrictions.Keywords: Campaign, Abuse of Authority, Incumbent, and State Official Abstrak. Artikel ini mengkaji problematika dan rekonstruksi pengaturan kampanye bagi petahana dan pejabat negara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah, yakni: Pertama, bagaimana problematika pengaturan kampanye oleh petahana dan pejabat negara dalam pemilihan presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu); Kedua, bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai pengaturan kampanye pemilihan umum yang dilakukan oleh petahana dan pejabat negara; dan Ketiga, bagaimana rekonstruksi pengaturan kampanye petahana dan pejabat negara guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis data sekunder menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksempurnaan hukum (lex imperfecta) yang berhulu pada tiga problematika: 1) ketentuan cuti bagi petahana yang hendak kembali mencalonkan diri; 2) ketentuan pengunduran diri bagi pejabat negara yang ingin mencalonkan diri; dan 3) ketentuan cuti bagi pejabat negara yang ingin berkampanye. Lebih lanjut, Penulis menemukan bahwa belum terdapat pengujian pada UU Pemilu yang mempersoalkan pembatasan wewenang bagi petahana dan pejabat negara dalam kampanye Pemilu, sehingga penafsiran Mahkamah Konstitusi belum ditemui pada aspek ini. Untuk mengatasi problematika-problematika a quo, Penulis merumuskan beberapa formulasi pengaturan kampanye bagi petahana dan pejabat negara, mencakup: 1) pengaturan cuti bagi presiden dan/atau wakil presiden petahana yang hendak mencalonkan diri; 2) pengaturan pejabat negara yang hendak mencalonkan diri; 3) pengaturan cuti bagi pejabat negara yang ikut serta kampanye; dan 4) sanksi administrasi yang tegas dalam menegakkan pembatasan.Kata Kunci: Kampanye, Penyalahgunaan Wewenang, Petahana, dan Pejabat Negara

Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Azmi Fathu Rohman; Naufal Rizqiyanto; Muhammad RM Fayasy Failaq
Lex Renaissance Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art9

Election regulations became rules that are most frequently changed through legislation or judiciary adjudication. These changes are sometimes made when the election stages have begun, which can cause polemics both in terms of election technicalities and in terms of the substance of election rules. In facing this, the application of the Purcell Principle by the Constitutional Court is considered to be a solution. However, the question is, this principle comes from a country with a different legal culture and election system from Indonesia. This study is here to examine the relevance of the Purcell Principle to the Indonesian general election system and to examine the consistency of the Constitutional Court's practice in applying this principle. This research is a normative legal research with a literature study. The approaches used are the case approach and the conceptual approach. The data and legal materials obtained will be analyzed qualitatively. The results of the study show that the Purcell Principle in the election system in Indonesia has urgency both technically and non-technically. To be relevant, this principle must become a legal culture that is carried out and applied by the Constitutional Court, starting from consistency and making several technical adjustments related to the time of application of this principle. Finally, in the practice of Constitutional Court Decision No. 102/PUU-VII/2009, Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, and Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023 which is a test related to election law regulations shows that there have been differences and inconsistencies in the application of the Purcell Principle in Indonesia by the Constitutional Court.Keywords: Constitutional Court, Election, Purcell Principle AbstrakRegulasi pemilu merupakan aturan yang paling sering berubah baik melalui legislasi maupun ajudikasi oleh lembaga peradilan. Perubahan itu terkadang dilakukan ketika tahapan pemilu telah dimulai sehingga dapat menimbulkan polemik baik dari segi teknis pemilu maupun dari segi substansi aturan pemilu. Menghadapi itu, penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dinilai dapat menjadi solusi. Namun yang menjadi pertanyaan, prinsip tersebut hadir dari negara dengan budaya hukum dan sistem pemilu yang berbeda dengan Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengkaji relevansi Prinsip Purcell terhadap sistem pemilihan umum Indonesia serta mengkaji konsistensi praktik Mahkamah Konstitusi dalam penerapan prinsip tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip Purcell dalam sistem pemilu di Indonesia memiliki urgensitas baik secara teknis maupun non teknis. Agar relevan, prinsip tersebut harus menjadi budaya hukum yang dilakukan dan diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dimulai dari konsistensi dan dilakukan beberapa penyesuaian teknis terkait waktu penerapan prinsip tersebut. Terakhir, pada praktik Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang merupakan pengujian terkait aturan hukum pemilu menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan dan inkonsistensi penerapan Prinsip Purcell di Indonesia olah Mahkamah Konstitusi.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Prinsip Purcell

Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat Kuntonugroho Adnan
Lex Renaissance Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art10

Since the reform era, Indonesia has had Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which is an important instrument in encouraging the creation of economic efficiency and a healthy business competition climate for all business actors. A country's economic development cannot be successful if it is not supported by adequate legal instruments. The role of the state is actually needed in intervening in market competition, because in a free market, market control must be prevented by one, two or a few business actors (monopoly and oligopoly). So the author offers two problem formulations, such as how to contextualize law in economic development and how the function of economic development law in healthy business competition. The type of legal research that will be used is normative juridical which examines written law from various aspects, namely theoretical and philosophical aspects. The data collection method or technique used in this legal research is literature study. This research draws the conclusion that legal contextualization in economic development must provide legal certainty, increase economic effectiveness, public security and justice itself. On the other hand, the role of law will be fundamental to the formation of a business competition climate, especially if the KPPU is able to implement the enforcement of the Business Competition Law well and business actors are committed to carrying out their business activities with healthy competition.Keywords: Business Competition, Constitution, Economic Law AbstrakSejak era reformasi Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan iklim persaingan usaha yang sehat bagi seluruh pelaku usaha. Pembangunan ekonomi di suatu negara tidak dapat memenuhi keberhasilan apabila tidak didukung dari perangkat hukum yang memadai. Peran negara sejatinya diperlukan dalam mengintervensi pasar persaingan, karena dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli). Sehingga penulis menawarkan dua rumusan masalah yakni: bagaimana kontektualisasi hukum dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana fungsi hukum pembangunan ekonomi dalam persaingan usaha yang sehat. Jenis penelitian hukum yang akan digunakan adalah yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teoritis dan filosofis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa kontektualisasi hukum dalam pembangunan ekonomi harus memberikan kepastian hukum, peningkatan efektivitas ekonomi, keamanan umum, dan keadilan itu sendiri. Di samping itu, peranan hukum akan sangat mendasari arah pembentukan iklim persaingan usaha terlebih apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mampu mengimplementasikan penegakan atas Undang-Undang Persaingan Usaha dengan baik dan pelaku usaha berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan persaingan yang sehat.Kata Kunci: Persaingan Usaha, Konstitusi, Hukum Ekonomi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Putera Mustika

Contact Email putera.mustika@uii.ac.id

Phone -

Journal Mail Official pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA