Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS DI KABUPATEN BENGKAYANG KEVIN MARTIN TITO NIM. A1011161072
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractSmuggling is an act of importing goods from abroad into the country as well as the act of exporting goods from within the country to abroad illegally or violating the positive law. With the large number of used clothes from abroad that are widely traded by used clothing traders, it can be indicated that the act of smuggling the used clothes that occurs and the prevention measures from the authorities have not been maximized yet. The authorities here means are the Customs and the Excise because They has the function of supervising goods entering and leaving the country, and They has the authority to suspend, seal, inspect goods that enter or leave the country, where This is regulated in Law No. 17 of 2006 concerning amendments to Law No. 10 of 1995 concerning Customs. West Kalimantan is one of the main gates for Indonesia's land route with neighboring countries which are one of the places for goods traffic to enter the country and goods from within the country out of the country. Thus, the border has a high potential for violations that can cause the state losses.The problem formulation of this research is “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS Di Kabupaten Bengkayang”This research was conducted with the aim of knowing the causes of the crime of smuggling used clothes in Bengkayang Regency, the factors that hinder the prevention of the crime of smuggling used clothes in Bengkayang Regency, and solutions to prevent the crime of smuggling used clothes by smugglers in Bengkayang Regency. The method used in this research is empirical juridical which aims to describe the situation, facts on the ground.That the smuggling of used clothes occurs due to the economic factors, actors who know the level of public interest in buying used clothes is still high and linked with the culture of the community shopping for clothes (including used clothes) on every holiday, the relatively cheap goods can reach various levels of society so that the actors are encouraged to smuggle used clothes to make a profit. As well as the lack of optimal supervision and guarding on the border rat roads to prevent the smuggling of used clothes.Keywords: Criminology, Used Clothes Smuggling, Border AbstrakPenyelundupan merupakan salah satu tindakan memasukan/ impor barang dari luar negeri ke dalam negeri maupun tindakan mengeluarkan/ ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri secara ilegal atau melanggar hukum positif. Dengan banyaknya pakaian bekas dari luar negeri yang banyak diperdagangkan oleh pedagang pakaian bekas dapat diindikasikan masih terjadi penyelundupan pakaian bekas yang terjadi serta belum maksimalnya tindakan pencegahan dari pihak yang berwewenang. Pihak berwewenang di sini yaitu Bea dan Cukai karena Bea dan Cukai memiliki fungsi pengawasan terhadap barang yang masuk dari luar negeri serta barang yang keluar dari dalam negeri serta Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk menangguhkan, menyegel, memeriksan barang yang masuk maupun keluar dari negara, dimana ini diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabean. Kalimantan Barat menjadi salah satu pintu utama jalur darat negara Indonesia dengan negara tetangga yang menjadi salah satu tempat lalu lintas barang masuk ke dalam negeri maupun barang dari dalam negeri keluar negeri. Sehingga dengan itu perbatasan memiliki potensi yang tinggi terjadinya tindakan pelanggaran yang dapat memberikan kerugian negara.Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS Di Kabupaten Bengkayang”Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan penyelundapan yang menyelundupkan pakaian bekas di Kabupaten Bengkayang, faktor kendala pencegahan kejahatan penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Bengkayang, serta solusi pencegahan terjadinya kejahatan penyelundupan pakaian bekas oleh pelaku penyelundupan di Kabupaten Bengkayang. Metode yang digunakan penelitian adalah yuridis empiris yang bertujuan menggambarkan keadaan, fakta lapangan.Bahwasannya terjadi penyelundupan pakaian bekas disebabkan karena faktor ekonomi, pelaku yang mengetahui tingkat minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas masih tinggi serta ditambah dengan budaya masyarakat berbelanja pakaian (termasuk pakaian bekas) pada setiap hari raya, harga barang yang relatif murah dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dengan begitu palaku terdorong untuk menyelundupkan pakaian bekas untuk mendapatkan keuntungan. Serta kurangnya pengawasan dan penjagaan yang optimal di jalan-jalan tikus perbatasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan pakaian bekas.Kata Kunci: Kriminologi, Penyelundupan Pakaian Bekas, Perbatasan

WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA KOPERASI JAYA BORNEO DI KOTA PONTIANAK JAKA DANIEL NIM. A1012181106
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Cooperatives are people's business activities that are in great demand by the community, because it is enough with small, affordable capital that they can also help the economy of people who want to do business in the form of providing working capital, and/or other urgent needs. The Jaya Borneo Savings and Loan Cooperative (KSP) has 384 members and the community is traders in South Pontianak, Pontianak City, which has been established with legal entity number 145/BH/X dated 31 August 1998 and this cooperative always organizes RAT (Annual Members' Meeting) because there are default members of the cooperative.Based on the background of the problem, the formulation of the problem to be discussed in this study is "What Factors Cause Cooperative Members Not to Carry Out Their Obligations in Paying Loan Installments at the Jaya Borneo Savings and Loans Cooperative (KSP) in Pontianak City". The purpose of the research is to obtain data and information about the implementation of the agreement to reveal the factors that cause members to default, the legal consequences for members who excel, and the efforts of cooperative management towards members. In this study, empirical legal research methods were used, with descriptive research characteristics and qualitative data analysis.The research results achieved were that the loan agreement entered into by the Jaya Borneo Savings and Loans Cooperative (KSP) with members of the Jaya Borneo Savings and Loans Cooperative (KSP) was carried out in writing in accordance with the agreement contract agreed by both parties. even though at first the deposit amount was in accordance with the agreed agreement but in the end even though the deposit was made the amount was not full so it was not in accordance with the agreed agreement. Factors that cause members of the Jaya Borneo Savings and Loans Cooperative (KSP) to neglect their obligations due to urgent needs and to make loans elsewhere so that even though at first the deposit amount was in accordance with the agreed agreement, in the end even though the deposit was made the amount was not full so it was not in accordance with the agreement that has been agreed because the business is not smooth. The legal consequence for members of the Jaya Borneo Savings and Loans Cooperative (KSP) who do not fulfill their obligations is to get sanctions, namely in the future if they have paid off the loan they can make loans again and Efforts made by the Jaya Borneo Savings and Loans Cooperative (KSP) against members of the Savings and Loans Cooperative (KSP) ) Jaya Borneo whose default was by providing a collection letter and then being given a summons for deliberation. Keywords: Default, Savings and Loans, Cooperative Abstrak Koperasi merupakan kegiatan usaha rakyat yang banyak diminati masyarakat, karena cukup dengan modal kecil yang terjangkau juga dapat membantu perekonomian masyarakat yang ingin berusaha berupa pemberian modal kerja, dan/atau kebutuhan yang mendesak lainnya. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Borneo ini mempunyai anggota sebanyak 384 orang dengan komunitasnya adalah para pedagang yang ada di Pontianak Selatan Kota Pontianak, yang telah didirikan dengan badan hukum nomor 145/BH/X tanggal 31 Agustus 1998 dan koperasi ini setiap tahun selalu menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dikarenakan anggota koperasi ada yang wanprestasi.Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Faktor Apakah Yang Menyebabkan Anggota Koperasi Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Membayar Angsuran Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Borneo Di Kota Pontianak”.Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian mengungkapkan faktor penyebab anggota wanprestasi, akibat hukum bagi anggota yang berprestasi, dan upaya pengurus koperasi terhadap anggota.Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai yaitu bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Borneo dengan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Borneo dilakukan secara tertulis sesuai dengan akad perjanjian yang telah di setujui oleh kedua belah pihak. walaupun pada awalnya melakukan jumlah penyetoran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati tetapi pada akhirnya walaupun melakukan penytoran tetapi jumlahnya tidak penuh sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Faktor yang menyebabkan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Borneo melalaikan kewajibannya karena adanya keperluan mendesak dan melakukan peminjaman di tempat lain sehingga walaupun pada awalnya melakukan jumlah penyetoran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati tetapi pada akhirnya walaupun melakukan penyetoran tetapi jumlahnya tidak penuh sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dikarenakan usaha tidak lancar.Akibat hukum bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Borneo yang tidak memenuhi kewajibannya adalah mendapatkan sanksi, yaitu kedepannya jika sudah melunasi pinjaman bisa melakukan pinjaman lagi dan Upaya yang dilakukan pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Borneo terhadap anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jaya Borneo yang Wanprestasi adalah dengan memberikan surat penagihan kemudian diberikan surat pemanggilan untuk musyawarah. Kata Kunci : Wanprestasi, Simpan Pinjam, Koperasi

WANPRESTASI PENGUSAHA CV ANUGERAH SANTOSA KEPADA PEMBELI DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA TUNAI DI KOTA PONTIANAK JENA PIANA NIM. A1012191168
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracTo determine the authenticity of the BPKB, all BPKBs, both old and new, have a hologram of the Tri Brata Polri image and holographic thread on the BPKB page which is visible using ultra violet light. Based on the author's research, every year there is an increase in the sale and purchase of two-wheeled motorized vehicle ownership, however, not a few problems occur in the process of obtaining a motorized vehicle ownership book due to the fact that the dealer is late in taking care of administrative costs which must be submitted to the Regional Revenue Service. This payment issue will affect how quickly the vehicle ownership book is issued or not. The buyer often gets a motorized vehicle ownership book in quite a long time between 2 to 3 months, if it is done quickly it can take just 1 to 2 hours. The length of time for submitting the BPKB sometimes creates other problems for people who buy in cash, which is different from buying in installments. Ownership of a motorized vehicle book is the right of the buyer who has paid for the sale and purchase of the vehicle.So the problem in this study is what factors make CV Anugerah Santosa default on buyers in buying and selling two-wheeled motorized vehicles for cash in Pontianak City? The objectives to be achieved in this study are to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal remedies regarding CV Anugerah Santosa to buyers in buying and selling two-wheeled motorized vehicles by cash in Pontianak City. In this study, empirical legal research methods were used, with a descriptive approach with qualitative data analysis.So the conclusion in this study is that the dealer's obligation to submit the Book of Ownership of Wheeled Motorized Vehicles has not been carried out properly because there are still complaints from buyers about the length of time to 1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: jena.piana@student.untan.ac.id2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, complete the Book of Ownership of two-wheeled motorized vehicles for the two- wheeled vehicles they buy; factors that cause the Dealer to not submit the Two- Wheeled Motorized Vehicle Ownership Book due to the completeness of the requirements that have not been met due to taxes that have not been paid by the dealer, the book has not yet come from the center (Jakarta), queuing at the Samsat office for the publication of the book, legal consequences of not being given the vehicle owner's book Motorized Two-Wheeled by the Dealer to the Buyer resulting in the vehicle owner not being able to obtain legal certainty regarding the ownership of the two-wheeled motorized vehicle, so that if you want to guarantee the vehicle you cannot do it because the owner does not have proof of ownership; and efforts that can be made by the owner of a two-wheeled motorized vehicle to obtain a BPKB are by contacting the dealer to inquire or to obtain information regarding the completion of the owner's book of ownership of a two- wheeled motorized vehicle, if no response can be made by deliberation and consensus regarding certainty completion of the Book of ownership of two- wheeled motorized vehicles.Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Waprestasi AbstrakUntuk mengetahui keaslian BPKB, semua BPKB baik lama maupun baru terdapat hologram gambar Tri Brata Polri dan benang hologram pada halaman BPKB yang tampak dengan menggunakan sinar ultra violet. Berdasarkan penelitian penulis setiap tahun peningkatan dalam jual beli kepemilikan kendaraan bermotor roda dua namun tidak sedikit proses pengurusan buku kepemilikan kendaraan bermotor terjadi persoalan yang diakibatkan pihak dealer terlambat mengurus biaya administrasi yang harus diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Persoalan pembayaran ini akan mempengaruhi cepat atau tidak terbitnya buku kepemilikan kendaraan tersebut. Pihak pembeli seringkali mendapatkan buku kepemilikan kendaraan bermotor dalam waktu yang cukup lama antara 2 sampai 3 bulan, jika dikerjakan dengan cepat bisa memakan waktu 1 sampai 2 jam saja. Lamanya waktu penyerahan BPKB tersebut kadang kala menimbulkan persoalan lain bagi masyarakat yang membeli secara tunai berbeda dengan pembelian secara cicilan. Kepemilikan buku kendaraan bermotor merupakan hak pembeli yang telah melakukan pembayaran jual beli kendaraan.Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor Apa Yang Membuat CV Anugerah Santosa Wanprestasi Kepada Pembeli Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Tunai Di Kota Pontianak?. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor yang menyebabkan, akibat hukum dan upaya hukum tentang CV Anugerah Santosa Kepada Pembeli Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Tunai Di Kota Pontianak. Ddalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif.Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kewajiban pihak Dealer untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena masih terdapat keluhan pembeli tentang lamanya penyelesaian buku kepemilikan kendaraan bermotor roda dua kendaraan roda dua yang mereka beli; faktor yang menyebabkan Dealer belum menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua dikarenakan kelengkapan persyaratan yang belum dipenuhi dikarenakan pajak yang belum dibayarkan oleh dealer, Bukunya belum datang dari Pusat (Jakarta), Antri di Kantor Samsat untuk terbitnya buku, akibat hukum belum diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh Dealer kepada Pembeli mengakibatkan pemilik kendaraan belum dapat kepastian hukum tentang kepemilikan atas kendaraan bermotor roda dua, sehingga apabila ingin menjaminkan kendaraan tersebut belum dapat dilakukan karena bukti kepemilikan belum ada pada pemilik; dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua untuk mendapatkan BPKB adalah dengan menghubungi pihak dealer untuk menanyakan atau untuk mendapatkan informasi tentang penyelesaian Buku kepemilikan kendaraan bermotor roda dua pemilik kendaraan, jika tidak mendapat tanggapan dapat melakukan upaya dengan musyawarah dan mufakat berkaitan dengan kepastian penyelesaian Buku kepemilikan kendaraan bermotor roda dua. Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Waprestasi

PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 27 TAHUN 2019 JUNCTO PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2020 DI DESA PERMATA KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA DWI EMILIA NIM. A1012191112
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Desa Permata Merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, luas wilayah kecamatan Terentang yaitu sekitar 105,39 km², yang terdiri dari 10 desa salah satunya desa Permata dimana Kecamatan tersebut telah dihuni oleh 3.992 KK dengan 13.614 jiwa penduduk desa ini berbatasan dengan utara : desa sungai radak 2 selatan : desa terentang hulu, dan barat : desa terntang hilir. Desa tersebut telah dihuni oleh 848 jiwa laki – laki dan 771 jiwa perempuan dengan jumlah keseluruhan 1.619 dan terdiri dari 29 dusun. Mata pencarian masyarakat desa permata ini adalah sebagai petani kelapa sawit dan petani padi. Adapun pelaksanaan berbagai pembayaran secara transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Pemerintahan di desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya menerapkan transaksi non tunai agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Peraturan Bupati ini pada pasal 3 ayat (2) mempunyai tujuan dibentuknya Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa menyebutkan : tujuan dibentuknya sistem dan prosdur Pengelolaan Keungan Desa Dan Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa adalah untuk: tujuan peraturan ini untuk memberikan pedoman secara teknis bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembayaran non tunai pada pelaksanaan APB Desa.Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah : Mengapa Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya ? . Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa data, faktor kendala dan upaya yang terkait dengan Ketentuan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Transaksi belanja non tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik atau sejenisnya. Transaksi belanja non tunai pada Pemerintah Desa merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Pentingnya transparansi terhadap pengelolaan keuangan Desa yaitu untuk menghindari tindakan penyalahgunaan anggaran atau penyelewangan keuangan yang dapat merugikan negara khususnya di Desa.. Dalam menerapkan Transaksi belanja non tunai, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan perjanjian kersama dengan melalui Perjanjian tentang Penyelenggaraan Sistem Non Tunai Pengelolaan Keuangan MelaluiUang Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Kata Kunci : Keunagan Desa, Pembeyaran Non tUnai, Belanja Desa Abstrak Permata Village is one of the villages located in the Terentang sub-district, Kubu Raya Regency, the area of the Terentang sub-district is about 105.39 km², consisting of 10 villages, one of which is Permata village where the sub-district has been inhabited by 3,992 families with 13,614 inhabitants of this village. bordering on the north : Sungai Radak 2 village, south : upstream stretching village, and west : downstream terntang village. The village is inhabited by 848 men and 771 women with a total of 1,619 and consists of 29 hamlets. The livelihood of this gem village community is as oil palm farmers and rice farmers. The implementation of various payments in non-cash transactions is realized as one of the efforts to improve financial governance in Permata Village, Terentang District, Kubu Raya Regency. The government in Permata Village, Terentang Subdistrict, Kubu Raya Regency applies non-cash transactions in order to create accountability and transparency in government. This Regent Regulation in article 3 paragraph (2) has the aim of establishing a Village Financial Management System and Procedures and Non-Cash Payments in the Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget stating: the purpose of establishing a Village Financial Management system and procedure and Non-Cash Payments in the Implementation of the Revenue and Expenditure Budget The Village is for: the purpose of this regulation is to provide technical guidance for village governments in the implementation of non-cash payments in the implementation of the Village Budget.Based on the background of the problem above, the formulation of the research problem is: Why are the provisions of Article 8 Paragraph (1) and (2) of the Regent of Kubu Raya Regulation Number 27 of 2019 concerning Systems and Procedures for Village Financial Management and Non-Cash Payments in the Implementation of the Revenue Budget and Village Expenditures Haven't Been Fully Implemented In Permata Village, Terentang Subdistrict, Kubu Raya Regency? . The purpose of this research is to find out and analyze data, constraints and efforts related to System Provisions and Procedures for Village Financial Management and Non-Cash Payments in the Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget in Permata Village, Terentang District, Kubu Raya Regency.Non-cash shopping transactions are payment systems made using Card-Based Payment Instruments (APMK), Cheques, Bilyet Giro, Debit Notes, Electronic Money or the like. Non-cash shopping transactions at the Village Government are one of the efforts to increase transparency and accountability in village financial management. The importance of transparency in village financial management is to avoid acts of budget abuse or financial misappropriation that can harm the state, especially in the village. In implementing non-cash spending transactions, the Kubu Raya Regency Government entered into a cooperation agreement with Bank an Agreement on the Implementation of a Non-Cash Financial Management System through e-Money at the Kubu Raya Regency Government. Keywords: Village Finance, Non-Cash Payments, Village Shopping

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BENDA VIRTUAL DALAM GAME ONLINE DOTA 2 OLEH ANAK YANG BELUM DEWASA MELALUI MEDIA INTERNET DWIKI CAESAR RAHMANA NIM. A1011151144
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In this thesis, the author raises the issue of Juridical Analysis of the Sale and Purchase Agreement of Virtual Objects in the Online Game of Dota 2 by Children who are not yet proficient through Internet Media in Pontianak City. Agreements with unqualified children are made by accessing the web page or media or software provided, containing clauses or agreements made by the first party (the seller) and the other party (the buyer) by simply pressing the button provided as a sign of approval for the contents of the agreement. already exists, without the need for a signature like a general agreement, but using an electronic signature or digital signature. So that the parties do not need to meet in person to enter into an agreement. In the online game DOTA 2, there is a system of buying and selling virtual objects which are generally the same as other online games, the online game DOTA 2 that plays not only adults but children who are underage also play which in practice is in the children's field. also conduct buying and selling virtual objects through internet media, namely the website www.itemku.com. The formulation of the problem in this study is "How are legal remedies that arise against buying and selling virtual objects in the online game Dota 2 carried out by children who are not yet capable?". This research is a normative legal research using a descriptive analysis approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. The results of this study, the implementation of buying and selling virtual objects online games carried out by children who are not yet capable can still be said to be legal, but if later in the future a problem arises then the legal force of the agreement is weak because it does not meetthe legal requirements of an agreement according to Article 1320 of the Civil Code. intact. Therefore, in a transaction, if the transaction does not harm both parties, the agreement is considered valid. This also applies to transactions for buying and selling virtual objects in online games. that legal remedies arising from the sale and purchase agreement of online game virtual objects are carried out by children who are not yet competent considering that minors do not meet the requirements for skills in making an agreement, then the legal settlement of buying and selling virtual objects online games can only be done by the provision that the party filing the lawsuit is the guardian of the minor child or the party whose interests have been harmed. Keywords: Sale and Purchase Agreement, Legal Skills, Online Games, Internet Media Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Benda Virtual Dalam Game Online Dota 2 Oleh Anak Yang Belum Cakap Melalui Media Internet Di Kota Pontianak. Perjanjian dengan anak yang belum cakap dilakukan dengan mengakses halaman web ataupun media atau software yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual) dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membutuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian. Pada game online DOTA 2 terdapat sistem jual beli benda virtual yang pada umumnya sama dengan game online lainnya, game online DOTA 2 yang bermain tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak yang di bawah umur juga ikut bermain yang dalam praktiknya di lapangan anak-anak ini juga melakukan transaksi jual beli benda virtual melalui media internet yaitu website www.itemku.com.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian jual beli beli benda virtual dalam game online Dota 2 yang di lakukan oleh anak yang belum dewasa?”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder.Hasil penelitian ini, pelaksanaan jual beli benda virtual game online yang dilakukan oleh anak yang belum cakap masih dapat dikatakan sah, namun apabila kelak di kemudian hari timbul suatu permasalahan maka kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata secara utuh. Oleh karena itu dalam suatu transaksi, apabila transaksi tersebut tidak merugikan kedua belah pihak maka perjanjian tersebut dianggap sah. Hal ini berlaku juga untuk transaksi jual beli benda virtual game online. bahwa upaya hukum yang timbul terhadap perjanjian jual beli benda virtual game online yang di lakukan oleh anak yang belum cakap mengingat bahwa anak di bawah umur tidak memenuhi syarat kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, maka upaya penyelesaian hukum jual beli benda virtual game online hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang melayangkan gugatan adalah wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Kecakapan Hukum, Game Online, Media Internet

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA AGUS RUBIANSYAH NIM. A1011171031
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Corruption is a destructive culture that will continue to take root if it is not eradicated properly. In Indonesia, corruption is a big enemy that has not been able to be resolved. It is proven by the low Corruption Perception Index that Indonesia in 2022 is ranked 5th in ASEAN. The Corruption Eradication Commission (KPK) in carrying out its duties and authorities based on the mandate of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.The problems studied are: "What is the position and authority of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia?". The method used in this research is normative research method or literature study. The type of approach used is the statutory approach, the fact approach, the legal concept analysis approach, the historical approach and the comparative approach. In this study the authors collect data by literature study and case analysis.Based on the results of research conducted by the author, it can be seen that the position of the Corruption Eradication Commission as a state institution is no longer an independent institution but a state institution under executive power. This is evidenced by the existence of a new organ within the Corruption Eradication Commission, namely the Supervisory Board as a representative of the executive. The existence of the Supervisory Board is a mandate from Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. In addition, there are also changes in the authority in dealing with corruption, both from the main and other authorities.The author in this case proposes a suggestion that the KPK's Juridical Foundation be strengthened to realize an effective and efficient KPK institution in the Indonesian constitutional system. In addition, the independence of the KPK must be returned to its original state so that the KPK can carry out its duties and functions in accordance with the mandate of democracy. The existence of the Supervisory Board which is an obstacle to the KPK must be abolished to create stability in the independence of the KPK as a quasi state institution. Then the KPK institution is expected to reappoint a number of KPK employees who were dismissed for the fulfillment of their rights that have been deprived. And in particular the Executive and Legislative institutions are expected to improve commissioner selection procedures to create commissioners with integrity in accordance with the mandate of the law. Keywords: KPK, Position and Authority, Supervisory Board, State Institution. AbstrakKorupsi merupakan budaya merusak yang akan terus mengakar apabila tidak diberantas dengan baik. Di Indonesia korupsi menjadi musuh besar yang belum mampu diselesaikan. Terbukti dengan rendah nya Indeks Persepsi Korupsi yang Indonesia ditahun 2022 menduduki peringkat 5 di ASEAN. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masalah yang diteliti yaitu: “Bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia ?”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif atau studi kepustakaan. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatang perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan dan analisis kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga negara tidak lagi berstatus lembaga independen melainkan lembaga negara yang berada dibawah kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya organ baru dalam tubuh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Dewan Pengawas sebagai representasi dari eksekuif. Keberadaan Dewan Pengawas merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu kewenangan dalam penanganan Korupsi pun juga terdapat perubahan baik dari kewenangan yang bersifat pokok maupun yang lainnya.Penulis dalam hal ini mengajukan saran agar Landasan Yuridis KPK diperkuat untuk mewujudkan kelembagaan KPK yang efektif dan efisien dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Selain itu Independensi KPK harus dikembalikan seperti semula agar KPK bisa menjalankan tugas dan fungsi nya sesuai dengan amanat demokrasi. Keberadaan Dewan Pengawas yang menjadi penghambat KPK harus dihapuskan untuk menciptakan kestabilan independensi KPK sebagai lembaga negara yang bersifat quasi. Kemudian untuk lembaga KPK diharapkan mengangkat kembali sejumlah pegawai KPK yang diberhentikan demi pemenuhan hak–hak mereka yang telah dirampas. Dan terkhusus lembaga Eksekutif dan Legislatif diharapkan Memperbaiki prosedur seleksi komisioner untuk menciptakan komisioner yang berintegritas sesuai dengan amanat undang-undang. Kata Kunci : KPK, Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas, Lembaga Negara.

I MPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (STUDI PT. SAWIT KHATULISTIWA LESTARI KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG) ABETRI UYA OCTAVIANI DAMANIK NIM. A1011191229
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The implementation of the corporate social responsibility (CSR) program carried out by PT. Sawit Khatulistiwa Lestari has not complied with the provisions of the Sintang regent regulation number 54 of 2016 concerning corporate social responsibility. To analyze the efficiency of the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program carried out by PT. Sawit Khatulistiwa in Ketungau Hilir District, Sintang Regency, based on the provisions of Sintang Regent Regulation Number 54 of 2016 then in this study the research method used in empirical legal research, legal research methods that use empirical data from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and actual behavior through direct observation. Empirical legal research method is a legal research method that looks at the law in its truest sense and examines how the law works in society. This study examines humans in the context of life in society. Based on the results of field research data processing based on the theory of legal effectiveness, it can be concluded that of the five theories of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto, the factors that cause the ineffective implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs are: cultural and social factors. that the implementation of the Corporate Social Responsibility Program at PT. Sawit Khatulistiwa Lestari, Ketungau Hilir Subdistrict, Sintang Regency has not been fully implemented in accordance with Article 7 letter E regarding Forms of Corporate Social Responsibility in Sintang Regent Regulation Number 54 of 2016 concerning Corporate Social Responsibility, due to lack of communication and coordination built in the process of implementing the Corporate Responsibility program. Social Responsibility (CSR). Keywords: Implementation, Corporate Social Responsibility (CSR), Sintang Regent Regulation Number 54 of 2016ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pelaksanaan Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang di lakukan oleh PT. Sawit Khatulistiwa Lestari belum sesuai. Untuk menganalisis efisiensi penerapan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Sawit Khatulistiwa di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2016 maka dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum Empiris yang dengan kata lain adalah jenis metode penelitian hukum sosiologis daan dapat dikatakan pula dengan penelitian lapangan yang menggunakan data empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku aktual melalui pengamatan langsung. Metode penelitian hukum empiris ini adalah metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam arti yang sebenar-benarnya dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Kajian ini mengkaji manusia dalam konteks kehidupannya di masyarakat. Hasil akhir dari penelitian ini di temukan bahwa berdasarkan teori efektivitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Sawit Khatulistiwa Lestari belum sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lestari. Faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan program Corporate Social Responsibility (CSR) adalah faktor kebudayaan dan masyarakat. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Sawit Khatulistiwa Lestari Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Pasal 7 huruf E mengenai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, karena kurangnya komunikasi dan koodinasi yang terbangun didalam proses penyelenggaraan program Corporate Social Responsibility (CSR).Kata Kunci: Implementasi, Corporate Social Responsibility (CSR), Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 Tahun 2016

PENGINGKARAN AHLI WARIS TERHADAP WAKAF TANAH YANG DIWAKAFKAN SECARA LISAN OLEH WAKIF DI DESA SERUNAI KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS ZULPHA ARDHITAMI NIM. A1011191085
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Waqf is the detention and separation of personal assets intended for the benefit of the wider community. Waqf is a charity that is highly recommended in Islamic teachings to be used by someone as a means of distributing sustenance given by Allah SWT. according to law number 41 of 2004, waqf is not enough to make an oral pledge, but must be recorded in front of PPAIW. Whereas according ti islamic law, if the pillars of waqf have been fulfilled then it is valid even if it is made verbally. The culture of tradisional society that tends to think practically certainly overrides adsministrative procedures so as to create conflicts in the future by heirs as e loophole fo waqf denial. Likewise with one of the cases that occured in 1974 and 2013 in the Salatiga Sub-district where the waqf land was taken back by the heirs. What are legal consequnces of the heirs’ denial of the waqf of land that is donated verbally by the wakif? This research is an empirical legal research. Empirical legal research is an approach carried out by field research by looking at and observing what is happening in the field, the application of these regulations in practice in society and is descriptive in nature. This study uses 2 data sources, namely library research and field research with direct communications data collection techniques. The sample used in this study is total sampling with 8 informants from september to november 2022. This study uses qualitative analysis techniques with the aim of: to obtain data and information and reveal factors and legal consequences regarding the denial of heirs to waqf on land donated verbally by the wakif and legal remedies that can be taken by nazhir. Keywords : waqf, heirs, nazhir ABSTRAK Wakaf adalah penahanan dan pemisahaan harta pribadi yang diperuntukkan untuk kerbemanfaatan masyarakat luas. Wakaf adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan Allah SWT. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf tidak cukup dengan diikrarkan lisan, melainkan harus dilakukan pencatatan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan menurut hukum islam, jika sudah terpenuhi rukun-rukun wakafnya maka sah walaupun diikrarkan secara lisan. Budaya masyarakat tradisional yang cenderung berpikir praktis tentu mengesampingkan prosedur administrasi sehingga membuat konflik di kemudian hari oleh para ahli waris sebagai celah untuk melakukan pengingkaran wakaf. Begitupun juga dengan salah salah satu kasus yang pernah terjadi pada tahun 1974 dan 2013 di Kecamatan Salatiga yang mana tanah wakaf diambil kembali oleh ahli waris. Bagaimanakah akibat hukum dari pengingkaran ahli waris terhadap wakaf tanah yang diwakafkan secara lisan oleh wakif? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan ( field research) dengan teknik pengumpulan data komunikasi langsung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh (total sampling) dengan narasumber berjumlah 8 orang dalam kurun waktu penelitian september sampai november 2022. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tujuan : untuk mendapat data dan informasi serta mengungkapkan faktor dan akibat hukum mengenai pengingkaran ahli waris terhadap wakaf atas tanah yang diwakafkan secara lisan oleh wakif dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nazhir. Kata kunci : wakaf, ahli waris wakif, nazhir.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMOHON PASPOR TERTOLAK PADA KANTOR IMIGRASI KELAS IPONTIANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK FACHRIZCA AULIA ZICRI NIM. A1012171167
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACKUndergraduate Thesis with the title "Legal protection of rejected passport applicants at the Class I Pontianak Immigration Office based on Law Number 25 of 2009 Concerning Public Services" was written by Fachrizca Aulia Zicri, NIM: 1012171167, UndergraduateThesis for the Economics Law study program, Faculty of Law, Tanjungpura University Pontianak was guided by Mrs. Siti Rohani, S.H., M.Hum and Mrs. Dina Karlina, S.H., M.H.In the newest online passport queue application called Mobile Passport, which is often called MPaspor, this has slightly changed the flow of the passport issuance process. The payment process, which was previously carried out at the end of a series of issuance processes, was changed to before the process of taking biometric data and interviews. This process change creates a risk of having a passport application rejected because it is not appropriate for someone to have a passport for various reasons, one of which is to use it for work illegally, but the problem is when a passport is refused, payments made previously cannot be returned. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. The sources of data from this study were the Head of the Travel Document Service Sub-Section, Interview Officers, Financial Managers at the Pontianak Class I Immigration Office and rejected passport applicants. Furthermore, the data collection method used is interview, then the data that has been collected is analyzed qualitatively, namely the method of research used to find qualitative truth, namely data that is not in the form of numbers.The results of this study indicate that changes to the flow of the MPaspor application which has been designed by the government as well as possible to meet the needs of the community, it turns out that there are still a few deficiencies where when the passport applicant is deemed unfit and cannot complete the required documents, the passport issuance process is canceled and the money that has been paid is non-refundable. Lack of socialization from the Immigration and lack of understanding of the community has an impact on the lack of information about passport processing procedures to minimize losses for passport applicants. Passport applicants can re-apply with complete requirements and provide appropriate information that can be used as the basis for issuing a passport. Keywords: Legal Protection, Rejected Passport Applicants. ABSTRAKSkripsi dengan judul “ Perlindungan hukum pemohon paspor tertolak pada Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik” ini ditulis oleh Fachrizca Aulia Zicri, NIM : 1012171167, Skripsi program studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak dibimbing oleh Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum dan Ibu Dina Karlina,S.H.,M.H.Di dalam aplikasi antrian paspor online terbaru bernama Mobile Paspor yang sering disebut MPaspor ini telah merubah sedikit alur proses penerbitan paspor. Proses pembayaran yang sebelumnya dilakukan diakhir rangkaian proses penerbitan, dirubah menjadi sebelum dilakukannya proses pengambilan data biometrik dan wawancara. Perubahan proses ini menjadikan adanya resiko permohonan paspor untuk tertolak dikarenakan tidak layaknya seseorang memiliki paspor dengan berbagai alasan salah satunya digunakan untuk bekerja secara ilegal, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika paspor tertolak pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya tidak dapat dikembalikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan, Petugas Wawancara, Pengelola Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak dan pemohon paspor tertolak. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kemudian data yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif yaitu cara penelitian yang digunakan untuk mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang bukan berbentuk angka.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan alur pada aplikasi Mpaspor yang sudah dirancang oleh pemerintah sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ternyata masih terdapat sedikit kekurangan dimana ketika pemohon paspor yang dianggap tidak layak dan tidak dapat melengkapi berkas yang menjadi persyaratan, maka proses penerbitan paspor dibatalkan serta uang yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan. Kurangnya sosialisasi dari pihak Imigrasi dan kurangnya pemahaman masyarakat berdampak pada kurangnya informasi tentang tata cara pengurusan paspor untuk meminimalisir kerugian pemohon paspor. Pemohon paspor dapat melakukan permohonan ulang dengan persyaratan yang telah lengkap serta memberikan keterangan yang layak dan dapat dijadikan dasar penerbitan paspor. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemohon Paspor Tertolak.

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 12/PDT.G/2019/PN PTK TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH SITI RAMADHANTI NIM. A1011181273
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe title of this scientific work is Juridical Review of Court Decision Number 12/PDT.G/2019/PN PTK Concerning Unlawful Acts in Land Disputes. The background of scientific work is Plaintiff (Buyer) binds the sale and purchase of land and house with Defendant (Seller) before the Land Deed Making Officer (PPAT). After time elapsed, Plaintiff was unable to occupy the land because Defendant was unwilling to leave the land that Plaintiff had purchased even though Plaintiff asked for it kindly, but Defendant didn't want acknowledge the sale and purchase that had been made before the Land Deed Making Officer (PPAT). Defendant's actions caused Plaintiff to file a lawsuit with the Court as in Court Decision Number 12/PDT.G/2019/PN PTK. The purpose of the research used is to find out and analyze the legal consequences and legal force of the Court Decision Number 12/Pdt.G/2019/Pn Ptk. The research method used is a normative research method, namely research on a legal object and placing law as a norm in society is carried out by examining library materials referring to Court Decision Number 12/Pdt.G/2019/Pn Ptk. The results of the research achieved are the Defendant of the legal consequences to Plaintiff in the Court Decision Number 12/Pdt.G/2019/Pn Ptk is to Defendants to hand over the land of the disputed house to Plaintiff in good and empty condition and based on the evidence submitted by Plaintiff, is declared valid and legally enforceable. The Sale and Purchase Deed between Plaintiff and Defendant made before the Land Deed Making Officer (PPAT) as well as the legal force of the Court Decision Number 12/Pdt.G/2019/Pn Ptk is legally enforceable, namely, Defendant cannot appeal or cassation which Plaintiff's lawsuit was filed based on authentic evidence that the Defendant could not denyKeywords: Unlawful Acts, Court Decisions, Buying and Selling ABSTRAKJudul karya ilmiah ini adalah Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 12/PDT.G/2019/PN PTK Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah. Latar belakang karya ilmiah adalah Penggugat (Pembeli) melakukan pengikatan jual beli tanah beserta rumah dengan Tergugat (Penjual) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah berjalannya waktu Penggugat tidak dapat menempati tanah dikarenakan Tergugat tidak berkenan meninggalkan tanah yang telah Penggugat beli meski Penggugat telah memintanya secara baik-baik, namun Tergugat tidak mau meninggalkan tanah bahkan tidak mengakui adanya jual beli yang telah dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perbuatan Tergugat menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan seperti pada Putusan Pengadilan Nomor 12/PDT.G/2019/PN PTK. Tujuan penelitian yang digunakan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum serta kekuatan hukum Putusan Pengadilan Nomor 12/Pdt.G/2019/Pn Ptk. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif yaitu penelitian terhadap suatu obyek hukum serta meletakkan hukum sebagai sebuah norma dalam masyarakat dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan mengacu pada Putusan Pengadilan Nomor 12/Pdt.G/2019/Pn Ptk. Hasil penelitian yang dicapai adalah akibat hukum Tergugat kepada Penggugat pada Putusan Pengadilan Nomor 12/Pdt.G/2019/Pn Ptk adalah menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah rumah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta berdasarkan bukti yang telah diajukan Penggugat maka Menyatakan sah dan berkuatan hukum Akta Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta kekuatan hukum dari Putusan Pengadilan Nomor 12/Pdt.G/2019/Pn Ptk adalah berkekuatan hukum tetap yaitu Tergugat tidak dapat mengajukan banding maupun kasasi yang diakibatkan gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TergugatKata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan, Jual Beli

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA