Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI ATAS WANPRESTASI PENJUAL DALAM JUAL BELI O-NLINE MELALUI APLIKASI SHOPEE DIMAS TRIRIZKI ANANDA SITEPU NIM. A1012171103
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe rise of trade through electronic media has become a highlight of various people and business people in buying and selling transactions for goods and services, trade by utilizing this technology is known as electronic commerce or which is abbreviated as e-commerce. E-commerce is the activity of disseminating, selling, purchasing, ordering products (goods and services), by utilizing telecommunications networks such as the internet, television or other computer networks. One of the E-commerce is Shopee, Shopee is an online shopping application that sells various goods or daily necessities for the needs of buyers ranging from clothes, household appliances, electronic goods and others. In addition to the many benefits or benefits felt by the public, the emergence of online transactions will definitely cause problems, as a result of which it causes buyers to feel worried about making transactions online, especially if a store on the front profile page writes the phrase "Goods that have been purchased cannot be exchanged again" which according to buyers is very discriminatory. In fact, many sellers only prioritize the advantages or advantages of the products or services offered without describing the shortcomings contained in their products or services so that buyers can know.For this description, what can be questioned is How legal protection for buyers against sellers defaulting in online buying and selling agreements through the Shopee application. This thesis research method uses normative juridical legal research methods, which refers to legal norms. This research is descriptive. The data used issecondary data. The data collection technique used is a literature study. The data collection tool used is the study of documents. And data analysis uses qualitative data analysis.Based on the results of the research obtained, it shows that the legal consequences of online transactions through the Shopee Application according to the Civil Code, UUPK, PP No. 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems, the form of Protection to Buyers in the Shopee Application is available in providing complaint services for sellers by Shopee and litigation channels through the general court if the resolution of problems between the parties by mediation by Shopee is unsuccessful. The form of responsibility of Shopee site managers to buyers is reflected in the provision of compensation if buyers receive products that are different from those described and promised.Keywords: Buyer Protection, E-Commerce, Shopee App, Liability, Legal Consequence ABSTRAKMaraknya perdagangan melalui media elektronik menjadi sorotan dari berbagai masyarakat dan pebisnis dalam transaksi jual beli barang maupun jasa, perdagangan dengan memanfaatkan teknologi ini di kenal dengan istilah electronic commerce atau yang di singkat menjadi e-commerce. E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemesaran produk ( barang dan jasa ), dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televise atau jaringan computer lainya. Salah satu E-commerce adalah Shopee, Shopee adalah suatu aplikasi belanja online yang mejual berbagai barang-barang atau kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan pembeli mulai dari pakaian, alat-alat rumah tangga, barang elektronik dan lain-lain. Di samping banyaknya keuntungan atau manfaat yang dirasakan masyarakat, munculnya transaksi online pasti akan menimbulkan permasalahan, Akibatnya menyebabkan pembeli merasa kuatir dalam melakukan transaksi secara online, apalagi jika sebuah toko dalam halaman profil depan menuliskan kalimat “ Barang yang sudah di beli tidak dapat di tukar kembali” yang menurut pembeli sangat diskriminatif. Pada kenyataannya banyak dari penjual hanya mengedepankan kelebihan-kelebihan atau keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan saja tanpa mendeskripsikan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada produk atau jasanya agar dapat diketahui para pembeli. Rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Penjual Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskripif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Dan analisis data menggunakan analisi data kualitatif. Adapun Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi penjual yang wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui aplikasi shoppee dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi pembeli terhadap penjual yang wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui aplikasi shoppee Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa akibat hukum dalam transaksi online melalui Aplikasi Shopee menurut KUHPerdata, UUPK, PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik maka bentuk Perlindungan kepada Pembeli dalam Aplikasi Shopee tersedia dalam penyedian layanan pengaduan bagi penjual oleh Shopee dan jalur litigasi melalui pengadilan umum apabila penyelesaian masalah antar para pihak secara mediasi oleh Shopee tidak berhasil. Bentuk pertanggungjawaban pengelola situs Shopee terhadap pembeli tercermin dengan pemberian ganti rugi apabila pembeli menerima produk yang berbeda dengan yang dideskripsikan dan diperjanjikan. Kata Kunci: Perlindungan Pembeli, E-Commerce, Aplikasi Shopee, Pertanggungjawaban, Akibat Hukum

PELAKSANAAN PENUTUPAN ASURANSI TERHADAP PETANI DI DESA KALIMAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA INDAH SAVIRA NIM. A1012191022
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Implementation of Insurance Coverage for Farmers in Kalimas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency" aims to find out and obtain information about the implementation of insurance coverage for farmers in Kalimas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. To find out the factors causing the implementation of the insurance closure for farmers in Kalimas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency, it was not carried out. To reveal the efforts that can be made by the government for farmers if they do not implement insurance coverage in Kalimas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya RegencyThis research was conducted using empirical legal research methods. Empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see law in a real sense by examining how law works in a community environment, so empirical legal research methods can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of insurance coverage for farmers in Kalimas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency, has not proceeded as mandated by Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers, especially in Article 7 Paragraph 2 which explains that one form of farmer protection strategy is carried out through agricultural insurance, even in Article 37 which reads, "The government and local governments in accordance with their authority are obliged to protect farming carried out by farmers as referred to in Article 12 Paragraph 2 in the form of agricultural insurance and regulations from the Ministry of Agriculture Number 40 of 2015 concerning Facilitation of Agricultural Insurance, that the factors causing the implementation of insurance coverage for farmers in Kalimas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency were not carried out due to various factors including the lack of information and knowledge Huan about the importance of insurance for farmers and the lack of outreach to farmers about the benefits of participating in farmer insurance to anticipate crop failure and crop damage due to uncertain weather. That the effort that can be made by the government for farmers if they do not carry out insurance coverage in Kalimas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency is to try to provide information about farmer insurance which is being promoted by the government, both the central government and the regional government, as well as providing assistance, both in the form of counseling as well as providing assistance in the form of premium payments to farmersKeywords: Implementation, Closure, Farmers Insurance, ABSTRAK Penelitian tentang “Pelaksanaan Penutupan Asuransi Terhadap Petani Di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya” bertujuan Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penutupan Asuransi terhadap Petani di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan penutupan Asuransi terhadap Petani di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tidak terlaksana. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap petani jika tidak melaksanakan penutupan Asuransi pdi Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu RayaPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan penutupan Asuransi terhadap Petani di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, belum berjalan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, terutama dalam Pasal 7 Ayat 2 yang menjelaskan salah satu bentuk strategi perlindungan petani dilakukan melalui asuransi pertanian, bahkan dalam Pasal 37 yang berbunyi, "Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dalam Pasal 12 Ayat 2 dalam bentuk asuransi pertanian serta peraturan Kementerian Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan penutupan Asuransi terhadap Petani di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tidak terlaksana disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor kurangnya informasi dan pengetahuan tentang pentingnya asuransi bagi petani serta kurangnya sosialisasi kepada para petani tentang manfaat dari mengikuti asuransi petani guna mengantisipasi gagal panen dan rusaknya tanaman akibat cuaca yang tidak menentu. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap petani jika tidak melaksanakan penutupan Asuransi di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya adalah dengan berusaha memberikan informasi tentang asuransi petani yang sedang digalakkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta memberikan bantuan baik bantuan dalam bentuk penyuluhan maupun memberikan bantuan dalam bentuk pembayaran premi kepada para petani Kata Kunci : Pelaksanaan, Penutupan, Asuransi Petani,

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 15/Pdt.Sus-PHI/ 2020/PN.Ptk DEAN FERNANDA NIM. A1012181258
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Execution of legal actions taken by the Court to the losing party in a case. Execution or Execution of Decisions is the termination of all civil case processes concerning the rights and obligations of a person in a civil case. The research problem in this study was "Is the Industrial Relations Court's Decision Number 15/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk Implemented by the Defendant?", The purpose of this study was to analyze the legal consequences of the Pontianak District Court Decision Number 15 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk; To analyze the legal remedies taken by workers at the time of the verdict Number 15/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.Ptk. The research uses a normative juridical research method with the type of approach to legislation and a case approach, and uses a descriptive data analysis technique. The results obtained from this study regarding the Judge's Consideration in the Implementation of the Decision (Execution) by making Law no. 13 of 2003 as a legal basis is strengthened by evidence submitted by the plaintiff which states that the defendant terminated the employment relationship (PHK) against the plaintiff unilaterally without being given wages and rights, in Article 100 of Law Number 2 of 2004 it is stated that the working relationship between the plaintiff and the defendant is declared terminated and for this the defendant must pay the plaintiff's rights in cash as stipulated in Article 156 paragraph (2), Article 156 (3), Article 156 (4) of Law Number 13 of 2004 if the verdict has become legally binding and there is no further legal action. Keywords : Execution of Decisions, Judges Considerations, Legal Consequences, Legal Efforts. AbstrakEksekusi tentang tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam satu perkara. Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan merupakan pengakhiran dari segala proses perkara perdata yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang dalam suatu perkara perdata. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk Sudah Dilaksanakan Oleh Pihak Tergugat ?”, Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 15/Pdt.Sus- PHI/2020/PN.Ptk; Untuk menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja pada saatu jatuhnya putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan Jenis Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus, serta menggunakan Teknik Analisis Data Deskripsi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai Pertimbangan Hakim dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dengan menjadikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum diperkuat dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap penggugat secara sepihak dengan tidak diberikan upah dan hak-haknya, pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dinyatakan bahwa hubungan kerja antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus dan atas hal tersebut tergugat harus membayar hak-hak penggugat secara tunai sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 (3), Pasal 156 (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 apabila Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lanjutan. Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) , Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum, Upaya Hukum

PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI SAMBAS ANGELINA THEVANIA PUTRIE NIM. A1011161190
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe process of resolving cases that require no small amount of money also usually takes a long time. But some people are more concerned with winning the case than questioning the amount of costs incurred during the event process or how long it takes to arrive at a decision. There are also some parties who actually don't want to prolong the dispute, but because of their "prestige" or because they have "already" chosen to continue the litigation process. This is certainly not in line with the principle of fast, simple and low cost which is one of the important principles in the litigation process.The formulation of the problem in this study is "How to Implement the Regulation of the Supreme Court no. 4 of 2019 in resolving cases at the Sambas District Court?”. One of the objectives of this research is to obtain data and information on the implementation of the Supreme Court Regulation no. 4 of 2019 in resolving cases at the Sambas District Court. The method used in this study is an empirical legal research method. This research is descriptive.The results of the analysis of this study are that the regulation of simple lawsuits in Indonesian regulations is a process for resolving cases that fall into the category of civil procedural law. That the development of law in the economic and other civil fields in society requires dispute resolution procedures that are simpler, faster, and less costly, especially in simple laws. So that the settlement of simple lawsuits uses the principles of civil procedural law. Civil procedural law in Indonesia has principles that are the basis for interested parties to proceed to proceedings and are the basis for the formation of special laws and regulations that regulate the course of the trial process. Keywords: Supreme Court Regulation, Lawsuit, Simple AbstrakProses penyelesaian perkara yang memerlukan biaya yang tidak sedikit juga biasanya memerlukan waktu yang lama. Tapi beberapa orang lebih mementingkan memenangkan perkara daripada mempersoalkan besarnya biaya yang dikeluarkan selama proses acara berlangsung ataupun berapa lama waktu yang berjalan hingga sampai pada putusan. Adapula beberapa pihak yang sebenarnya sudah tidak ingin memperpanjang sengketa, tapi karena “gengsi” atau karena sudah “terlanjur” memilih untuk meneruskan proses litigasi. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas yang penting dalam proses litigasi.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Negeri Sambas?”. Adapun tujuan penelitian ini salah satunya adalah Untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Sambas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Pengaturan tentang gugatan sederhana dalam Peraturan di Indonesia merupakan proses penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori hukum acara perdata. Bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hukum yang bersifat sederhana. Sehingga penyelesaian perkara gugatan sederhana menggunakan asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata di Indonesia memiliki asas-asas yang merupakan landasan bagi para pihak yang berkepentingan untuk beracara dan merupakan dasar dari terbentuknya undangundang dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur jalannya proses persidangan. Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung, Gugatan, Sederhana

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PUTUSAN NO. 16/Pdt.G/2015/PN Sbs NURUL ANGGRAINI SALEHAH NIM. A1011161074
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn this thesis, the author raises the problem of Analysis of Legal Considerations for Settlement of Land Ownership Disputes through Decision No. 16/Pdt.G/2015/PN Sbs. The choice of the theme is motivated by the existence of cases involving disputes in the land sector which can be said to never subside, even having a tendency to increase in the complexity and quantity of the problems, along with the current economic, social and political dynamics. As an illustration today, with the worsening economic situation, the impact is felt. Based on this background, the author raises the formulation of the problem as follows: How are Legal Considerations for Settlement of Land Ownership Disputes through Decision No. 16/Pdt.G/2015/PN SBS?.This research is a normative legal research using a descriptive analysis approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Furthermore, the existing legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues raised in this study.The results of this study, that as a result of the actions of Defendant I and Defendant II, it is reasonable for the Plaintiff to ask the Chairman of the Sambas District Court Cq. The Panel of Judges who examined this case to punish Defendant I and Defendant II paid forced money to the Plaintiff for every day amounting to Rp. 2,000,000,- (two million rupiah) per day as of the date this decision was read out if the Defendants were late in fulfilling this decision. Based on legal considerations, the Plaintiff's claim was partially granted. The land and houses which were formerly located at the address of Matang Kuang Rt.III, Rw.II, Tebas District, which has now changed to the address of Dusun Matang Segarau Rt.01, Rw.01, Matang Kuang Village, Tekarang District, Sambas Regency, are belong to the Plaintiff. Defendant I and Defendant II were declared to have committed an unlawful act and were sentenced to return and vacate the land and house to the Plaintiff and pay a forced fee (dwangsom) to the Plaintiff in the amount of Rp. in this case since the decision has permanent legal force until it is carried out jointly and severally. Keywords: Analysis, Legal Considerations, Judge's Decision AbstrakPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Pertimbangan Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalui Putusan No. 16/Pdt.G/2015/PN Sbs. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dibidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat dalam kompleksitas maupun kuantitas permasalahannya, seiring dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik saat ini. Sebagai gambaran dewasa ini, dengan semakin memburuknya situasi ekonomi yang sangat terasa dampaknnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pertimbangan Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalui Putusan No. 16/Pdt.G/2015/PN Sbs?.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang ada dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini, bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wajar Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat untuk setiap harinya sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) perhari terhitung sejak putusan ini dibacakan apa bila Para Tergugat terlambat memenuhi putusan ini. Berdasarkan pertimbangan hukum maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Tanah dan rumah yang terletak yang dulunya di alamat Matang Kuang Rt.III, Rw.II, Kecamatan Tebas, yang sekarang telah berubah menjadi alamat Dusun Matang Segarau Rt.01, Rw.01, Desa Matang Kuang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, adalah sah milik Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dihukum untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah dan rumah kepada Penggugat dan membayar biaya uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan dalam perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan secara tanggung renteng. Kata Kunci: Analisis, Pertimbangan Hukum, Putusan Hakim

EFEKTIFITAS PENGAWASAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 15/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN (Studi di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah) FAHRUR ROZI NIM. A1011151199
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Subsidized Fertilizers are goods under supervision whose procurement and distribution receive subsidies from the government for the needs of Farmer groups and/or Farmers in the agricultural sector including Urea fertilizer, SP 36 Fertilizer, ZA Fertilizer, NPK Fertilizer and other types of subsidized fertilizer stipulated by the minister who carry out government affairs in the agricultural sector. Supervision of the procurement, circulation, distribution, storage and use of subsidized fertilizers from retailers to farmer groups is urgently needed to prevent shortages of subsidized fertilizers and to avoid fraud in the distribution of subsidized fertilizers.The formulation of the problem in this study is: "Why is the Supervision of the Subsidized Fertilizer Distribution Based on the Minister of Trade Regulation Number: 15/M-DAG/PER/4/2013 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector in Sungai Purun Besar Village, Segedong District, Mempawah Regency Has Not Been Effective ?”. While the aim of the study was to reveal the supervision of the distribution of subsidized fertilizers in Sungai Purun Besar Village, Segedong District, Mempawah Regency which was carried out by the Fertilizer and Pesticide Control Commission (KP3) of Mempawah Regency, the factors causing the ineffective supervision carried out by the Fertilizer and Pesticide Supervision Commission (KP3) of the Regency Mempawah towards the distribution of subsidized fertilizers that are not in accordance with their designation in Sungai Purun Besar Village, Segedong District, Mempawah Regency, as well as the efforts and actions taken by the Fertilizer and Pesticide Monitoring Commission (KP3) of Mempawah Regency towards the distribution of subsidized fertilizers that are not in accordance with their designation in Sungai Purun Besar Village Segedong District, Mempawah Regency. The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature.Based on the results of the research, it was concluded that the supervision of the distribution of subsidized fertilizers in Sungai Purun Besar Village, Segedong District, Mempawah Regency, which was carried out by the Fertilizer and Pesticide Monitoring Commission (KP3) of Mempawah Regency, was still not effective.Factors causing the ineffectiveness of supervision carried out by the Mempawah Regency Fertilizer and Pesticide Supervision Commission (KP3) on the distribution of subsidized fertilizers that are not in accordance with their designation in Sungai Purun Besar Village, Segedong District, Mempawah Regency is due to the Mempawah Regency Fertilizer and Pesticide Monitoring Commission (KP3) lack of personnel and size Mempawah Regency to carry out supervision. The efforts and actions taken by the Fertilizer and Pesticide Control Commission (KP3) of Mempawah Regency against the distribution of subsidized fertilizers that were not in accordance with their designation in Sungai Purun Besar Village, Segedong District, Mempawah Regency were to give warning sanctions and stop the supply of subsidized fertilizers for 3 months. Keywords: Effectiveness, Supervision, Subsidized Fertilizers. ABSTRAK Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan serta penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian mencakup atas pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK serta jenis pupuk bersubsidi yang lain yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan Pemerintah pada bidang pertanian. Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penyaluran, penyimpanan, dan penggunaan pupuk bersubsidi dari pengecer kepada kelompok tani sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan menghindari terjadinya penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Mengapa Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Belum Efektif?”. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah, faktor penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, serta upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk danPestisida (KP3) Kabupaten Mempawah masih belum efektif. Faktor penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah dikarenakan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah kekurangan personil dan luasnya wilayah Kabupaten Mempawah untuk melakukan pengawasan. Upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Mempawah terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah adalah memberikan sanksi peringatan dan penghentian suplai pupuk bersubsidi selama 3 bulan. Kata Kunci : Efektifitas, Pengawasan, Pupuk Bersubsidi.

PENERAPAN PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI PT. WILMAR CAHAYA INDONESIA, TBK) FARAH LABITHA NIM. A1011191099
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In Indonesia, the government uses Act 13 of 2003 concerning Employment Act 11 of 2020 concerning Work Creation as regulations to build Indonesia's economy to be even more. Those Act stated the rights and responsibilities of employees, and particular regulations for women employees such as paid leave during the menstrual period, pregnancy, and maternity. With the above, it is done research to thoroughly know the field application, regulation and optimisation especially the attainment of women's rights. PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk based on Act 13 of 2003 concerning Manpower and Act 11 of 2020 concerning Work Creation. The type of research used in this study is empirical research. Empirical law study is a law study method that is observed in terms of speech, writing and or behaviour that can be observed from a specific individual, group, community and or organization studied from a unified standpoint. The company's application in fulfilling the rights of women workers in PT. PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk out of a total of eight rights that must be obtained by employees and three obligations that must be fulfilled by the company have all been fulfilled. In optimizing the implementation of the fulfillment of women's workers' rights in PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk does not have a big mistake in fulfilling the rights of women workers at PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. The company is quite good in carrying out the fulfillment of rights for female workers. Regulations and employment contracts applied in PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk is by the rules of Act 13 of 2013 concerning Work creation. Especially towards female workers/laborers. Based on this research, PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk has implemented to fulfill women's ethical rights, has regulations and employment contracts that protect women, and has optimized the implementation of the fulfillment of women's workers' rights as well as possible. Keywords: Women Employee, Protection, Rights Abstrak Pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi yang digunakan untuk membangun perekonomian Indonesia menjadi lebih lagi. Didalam undang-undang tersebut memuat aturan terhadap hak-hak tenaga kerja, kewajiban, dan memuat aturan khusus bagi tenaga kerja perempuan selama bekerja seperti, cuti haid, cuti hamil dan cuti melahirkan. Dengan hal diatas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui secara nyata di lapangan penerapan, regulasi dan pengoptimalan khususnya pemenuhan hak pekerja perempuan. PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh. Penerapan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja perempuan di PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk dari total delapan hak yang harus di dapat oleh karyawan dan tiga kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan telah terpenuhi semuanya. Dalam pengoptimalan penerapan pemenuhan hak pekerja perempuan di PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk tidak memiliki kesalahan yang besar dalam memenuhi hak pekerja perempuan di PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk dan pihak perusahaan cukup baik dalam melaksanakan pemenuhan hak pada pekerja perempuan. Regulasi dan kontrak kerja yang diterapkan di PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. Terutama terhadap pekerja/buruh perempuan. Berdasarkan penelitian ini bahwa PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk telah melakukan penerapan untuk memenuhi hak pekerka perempuan, telah memiliki regulasi dan kontrak kerja yang melindungi perempuan, dan sudah mengoptimalkan penerapan pemenuhan hak pekerja perempuan sebaik mungkin. Kata kunci : Pekerja Perempuan, Perlindungan, Hak

PENGGUNAAN MOBIL AUTOPILOT SEBAGAI SARANA TRANSPORTASI DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF : NEGARA BAGIAN CALIFORNIA AMERIKA SERIKAT) LISA RIYANTO NIM. A1011191221
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract An autopilot car is a car that is equipped with a system where the computer takes over the steering wheel making it easier for the driver to drive, in this system the car can drive automatically without the need to be controlled by the driver. In Indonesia, autopilot cars have existed since 2014, so the existence of autopilot cars has caused various controversies, one of which is regarding legality because Indonesia itself is a legal country, but the existence of autopilot cars does not yet have regulations that specifically regulate it. the existence of the car in Indonesia. In contrast to Indonesia, the State of California has long made regulations regarding the existence of autopilot cars in the country. On September 25, 2012, Governor of California Brown signed into law SB 1298, which allows driverless ("autonomous") vehicles to operate on state roads. California is the third state (after Nevada and Florida) to allow autonomous driving. The new law would be codified as Division 16.6 (starting with 38750) of the California Vehicle Code. This will take effect starting January 1, 2013. In this study, researchers will compare the state of California, United States of America, which has legalized the existence of autopilot cars, by comparing the similarities and differences between the objects below. study namely autopilot cars in Indonesia and those in other countries. part of the United States, namely California, which of course is also related to the facts and characteristics of the object under study using a certain rationale. Autopilot cars will be compared with existing laws and regulations in Indonesia and laws and regulations in the United States related to the classification of autopilot cars, safety standards that must be applied to autopilot cars, to regulations regarding the operation of autopilot cars.Keywords: Autopilot Car, Use, Comparison ABSTRAK Mobil autopilot adalah mobil yang dilengkapi dengan sistem dimana komputer mengambil alih kemudi sehingga memudahkan pengemudi dalam berkendara, pada sistem ini mobil dapat melaju secara otomatis tanpa perlu dikendalikan oleh pengemudi. Di Indonesia mobil autopilot sudah ada sejak tahun 2014, sehingga keberadaan mobil autopilot menimbulkan berbagai kontroversi salah satunya mengenai legalitas karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum, namun keberadaan mobil autopilot belum memiliki regulasi yang mengatur secara khusus. Keberadaan mobil tersebut di Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, Negara Bagian California sudah lama membuat regulasi terkait keberadaan mobil autopilot di negaranya. Pada tanggal 25 September 2012, Gubernur California Brown menandatangani undang-undang SB 1298, yang mengizinkan kendaraan tanpa pengemudi ("otonom") beroperasi di jalan negara bagian . California adalah negara bagian ketiga (setelah Nevada dan Florida) yang mengizinkan mengemudi secara otonom. Undang-undang baru akan dikodifikasikan sebagai Divisi 16.6 (dimulai dengan 38750) dari Kode Kendaraan California. Hal ini akan berlaku mulai 1 Januari 2013. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan negara bagian California, Amerika Serikat yang telah melegalkan keberadaan mobil autopilot, dengan cara membandingkan persamaan dan juga perbedaan antara objek-objek dibawah ini. studi yaitu mobil autopilot yang ada di Indonesia dan yang ada di negara lain. bagian dari Amerika Serikat yaitu California yang tentunya juga terkait dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti dengan menggunakan dasar pemikiran tertentu. Mobil autopilot akan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat terkait penggolongan mobil autopilot, standar keselamatan yang wajib diterapkan pada mobil autopilot, hingga peraturan mengenai pengoperasian mobil autopilot. Kata Kunci: Mobil Autopilot, Penggunaan, Perbandingan

PELAKSANAAN GANTI RUGI OLEH DAZ LAUNDRY KEPADA PENGGUNA JASA DI KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA ANISA FAJRIYATI NIM. A1011191001
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac DAZ laundry is a company of laundrette services in West Kalimantan, particularly Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kelurahan Bansir Darat. The company is a private for-profit company. As a service company, DAZ laundry is responsible for any mishandling of the customer’s laundry. In fact, DAZ laundry acted otherwise and went default for its responsibility. In this study, the problem driving the research is: What factors cause DAZ laundry’s default for its mishandling of the laundry in Kecamatan Pontianak Tenggara Kelurahan Bansir Darat?.The aims of the study is to obtain facts and information that lay on the company for defaulting its responsibility to compensate, to see legal impacts born by the company for customer’s loss, and to shed light upon legal steps customers could take to such company. Descriptive approach was chosen to empirically portray facts. Both direct and indirect communication technique was administered during data collection.From the findings, it was found that DAZ laundry defaulted due to unexpected technical issues such as broken washing machines which led to the DAZ laundry’s default to its customers. Keyword: Service Agreement, Default, Compensation Abstrak Perusahaan jasa DAZ laundry merupakan badan usaha perseorangan yang bergerak dibidang pencucian pakaian di wilayah Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara Kelurahan Bansir Darat. Adapun didirikannya usaha ini untuk mencari mata pencaharian. Bahwa dalam menjalankan usaha tentunya juga harus bertanggung jawab atas kerusakan pakaian pengguna jasa, faktanya pengusaha jasa DAZ laundry tidak bertanggung jawab atau wanprestasi dalam melaksanakan ganti rugi kepada pengguna jasa . Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : Faktor apa yang menyebabkan pengusaha DAZ laundry tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi terhadap pengguna jasa di Kecamatan Pontianak Tenggara Kelurahan Bansir Darat?Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif yakni meneliti berdasarkan atas fakta-fakta yang menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan melalui Teknik komunikasi langsung dan Teknik komunikasi tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai tanggung jawab hukum yang dilakukan pengusaha laundry, untuk mengetahui faktor penyebab pengusaha tidak melakukan pembayaran ganti rugi, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pengusaha yang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna jasa, serta untuk mengungkapkan upaya yang dapat ditempuh pengguna jasa terhadap pengusaha yang tidak bertanggung jawab.Berdasarkan hasil penelitian, pengusaha jasa DAZ laundry tidak melaksanakan pembayaran kepada pengguna jasa hal ini di karenakan peristiwa yang tidak terduga yaitu beberapa mesin cuci rusak yang menyebabkan produksi berkurang sehingga pengusaha tidak mampu melakukan pembayaran ganti rugi kepada pengguna jasa. Kata Kunci : Perjanjian Jasa, Wanprestasi, Ganti Rugi.

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS TERJADINYA PERJANJIAN JUAL BELI OKSIGEN SECARA DROPSHIPPING MELALUI FACEBOOK DI KOTA PONTIANAK HERI CANDRA NIM. A1012171148
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This thesis discusses dropshipping on oxygen buying and selling through Facebook in Pontianak City. The method of buying and selling online by means of dropshipping is more profitable with a 0% risk of loss for not stocking goods, not even shipping. All these responsibilities are carried out by suppliers to consumers on behalf of Dropship. Apart from housewives, teenagers, school children can also make buying and selling transactions using this method because they consider this transaction easy, practical and time-saving. This transaction can be done using social media such as Facebook on a smartphone. The practice of dropshipping also occurs in the sale and purchase of oxygen, which during this pandemic has become one of the necessities for Covid-19 sufferers.The formulation of the problem in this research is "Factors Cause Consumers Have Not Received Legal Protection In accordance with the Oxygen Sale and Purchase Agreement by Dropshipping Via Facebook in Pontianak?". The purpose of this study is to obtain data, information and provide an overview of consumer protection against the sale and purchase of oxygen by dropshipping via Facebook in Pontianak City, to reveal the facts of buying and selling oxygen by dropshipping via Facebook in Pontianak City and to reveal the legal consequences of buying and selling oxygen online. dropshipping via facebook in Pontianak City. The method used in this study is an empirical legal research method. This research is descriptive.The results of the analysis of the study are that based on the facts, oxygen sellers by dropshipping do not carry out their obligations in accordance with the dropshipping sale and purchase agreement via Facebook. In this regard, the seller is still negligent of his obligations to the seller which is carried out not in accordance with the oxygen sale and purchase agreement by dropshipping via facebook in Pontianak.Keywords: Dropshipping, buying and selling oxygen, facebook Abstrak Skripsi ini membahas tentang dropshipping pada jual beli oksigen melalui facebook di Kota Pontianak. Metode jual beli online dengan cara dropshipping lebih memberikan keuntungan dengan resiko kerugian 0% karena tidak menyetok barang, bahkan tidak melakukan pengiriman. Semua tanggungan tersebut dilakukan oleh supplier kepada konsumen atas nama Dropship. Selain ibu rumah tangga, anak remaja, anak sekolah juga bisa melakukan transaksi jual beli menggunakan metode ini karena mereka menganggap transaksi ini mudah, praktis dan hemat waktu. Transaksi ini bisa dilakukan mengunakan media sosial seperti facebook yang ada pada smartphone. Praktik dropshipping juga terjadi pada jual beli oksigen yang pada saat pandemi ini menjadi salah satu kebutuhan bagi penderita Covid-19.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor Penyebab Konsumen Belum Mendapatkan Perlindungan Hukum Sesuai Dengan Perjanjian Jual Beli Oksigen Secara Dropshipping Melalui Facebook Di Pontianak?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, informasi serta memberikan gambaran mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli oksigen secara dropshipping melalui facebook di Kota Pontianak, untuk mengungkapkan fakta jual beli oksigen secara dropshipping melalui facebook di Kota Pontianak dan untuk mengungkapkan akibat hukum jual beli oksigen secara dropshipping melalui facebook di Kota Pontianak.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah bahwa berdasarkan fakta yang ada, penjual oksigen secara dropshipping tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian jual beli dropshipping melalui facebook. Berkaitan dengan hal tesebut, penjual masih lalai akan kewajibannya terhadap penjual yang mana dilaksanakan tidak sesuai dengan perjanjian jual beli oksigen secara dropshipping melalui facebook di Pontianak. Kata Kunci : Dropshipping, jual beli oksigen, facebook

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA