Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN KAWIN DALAM MENGATASI MASALAH HARTA PERKAWINAN NESYA RAYNA HIFZIL NIM. A1011191183
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn 2016, the Constitutional Court issued Decision Number 69/PUU-XIII/2015 which allowed marriage agreements to be made after marriage. Thanks to this decision, the couples are possible to make a marriage agreement after marriage according to their respective legal needs. So based on this, it can have implications for how the marriage agreement which is guided by Decision Number 69/PUU-XIII/2015 can facilitate the community in efforts to resolve marital property problems.Therefore the problem to be discussed in this thesis is how the implications of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 on marriage agreements in dealing with marital property problems and how to implement the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 on marriage agreements in overcome the problem of marital property. The research method used is normative legal method, namely the method used in legal research by examining existing library materials.From the research conducted, it can be concluded that the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 has answered the community's unrest, by providing a widening of the time for making a marriage agreement, it also gives freedom to the parties in determining the validity period and related to the contents of the marriage agreement, so that the community can solve their marital property problems according to their respective needs. Then in its implementation, the parties no longer need to apply for a court order to be able to make a marriage agreement after marriage.Keywords: Marriage Agreement, Marital Property, Mixed Marriage, Constitutional Court Decision. Abstrak Pada tahun 2016, MK mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan. Berkat Putusan ini, para pasangan dapat membuat perjanjian kawin setelah perkawinan sesuai dengan kebutuhan hukumnya masing-masing. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat berimplikasi terhadap bagaimana perjanjian kawin yang berpedoman pada Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat memudahkan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah harta perkawinan. Oleh karena itu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian kawin dalam mengatasi masalah harta perkawinan dan bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian kawin dalam mengatasi masalah harta perkawinan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan implikasi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memudahkan masyarakat, dengan memberikan pelebaran waktu pembuatan perjanjian kawin, serta memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan waktu berlaku dan juga terkait isi muatan perjanjian kawin, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah harta perkawinan mereka sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian pada implementasinya, para pihak tak perlu lagi mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk dapat membuat perjanjian kawin setelah perkawinan.Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Harta Perkawinan, Perkawinan Campuran, Putusan Mahkamah Konstitusi.

STUDI KOMPARATIF STATUS PERWALIAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ROSA NIM. A1012191138
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe writing of this thesis is entitled "COMPARATIVE STUDY OF CHILD GUARANTEE STATUS ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND THE MARRIAGE LAW" Research Objectives: 1) To analyze the comparison of child guardianship according to Islamic law and the Marriage Law; 2) To analyze the legal consequences of child guardianship status according to Islamic law and the Marriage Law. This study uses a normative legal research methodology, namely reading, studying, and documenting existing library materials to conduct legal research on secondary data in the form of library materials.Guardians are substitutes for parents in legal proceedings, which are mandated under Islamic law to represent minors. According to the Marriage Law, children under the age of 18 who have never been married and are not under the supervision of their parents are subject to a guardian.The problem of age provisions in Islamic law is determined by the characteristics of maturity, such as menstruation for women and ihtilam (secretion of semen) for men. According to Syaf'iyah and Hanabilah scholars, maturity for men or women is 15 years, while UUP has not yet reached 18 years. In accordance with Islamic law, a guardian must be mukallaf, mature, common sense, the same faith, fair and trustworthy. And UUP is mature, healthy-minded, fair, honest, and well-behaved. As well as appointing a guardian according to Islamic law, the District Court must appoint a guardian after hearing or legally summoning relatives. In the UUP, a guardian can be appointed by one of the parents before his death through a will/oral. Two witnesses were presented.The legal consequences of child guardianship include the parents' obligation to care for the child and the commitment to care for the child until he is mature, intellectual, and able to support himself financially. In conclusion, both mother and father remain responsible for the upbringing and education of their children, based on what is in the best interests of the child, and if there is a dispute over child custody, the court will decide.Keywords: Guardianship, Comparison, Islamic Law, Marriage Law ABSTRAKPenulisan skripsi ini berjudul “STUDI KOMPARATIF STATUS PERWALIAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN” Permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini Bagaimana Perbandingan Status Perwalian Anak menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan. Tujuan Penelitian: 1) Guna menganalisis perbandingan perwalian anak menurut hukum Islam dan UU Perkawinan; 2) Untuk menganalisis akibat hukum status perwalian anak menurut hukum Islam dan UU Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yaitu membaca, mempelajari, dan mendokumentasikan bahan pustaka yang ada untuk melakukan penelitian hukum terhadap data sekunder berupa bahan pustaka.Wali adalah pengganti orang tua dalam proses hukum, yang diamanatkan menurut hukum Islam untuk mewakili anak di bawah umur. Menurut UU Perkawinan, anak-anak di bawah 18 tahun yang belum pernah menikah dan tidak berada di bawah pengawasan orang tuanya tunduk pada wali.Masalah ketentuan umur dalam hukum Islam ditentukan oleh ciri-ciri kedewasaan, seperti haid bagi perempuan dan ihtilam (keluarnya mani) bagi laki-laki. Menurut ulama Syaf'iyah dan Hanabilah, kedewasaan bagi laki-laki atau perempuan adalah 15 tahun, sementara itu UUP belum mencapai 18 tahun. Sesuai syariat Islam, seorang wali harusmukallaf, baligh, akal sehat, iman yang sama, adil dan amanah. Dan UUP dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Serta mengangkat wali menurut hukum Islam adalah Pengadilan Negeri harus menunjuk seorang wali sesudah mendengar atau secara sah memanggil sanak saudara. Dalam UUP seorang wali bisa ditunjuk oleh salah satu orang tua sebelum kematiannya melalui surat wasiat/lisan. Dihadirkan dua orang saksi.Konsekuensi hukum perwalian anak meliputi kewajiban orang tua untuk mengasuh anak dan komitmen untuk memelihara anak sampai ia dewasa, intelektual, dan mampu menghidupi dirinya sendiri secara finansial. Kesimpulannya, baik ibu maupun ayah tetap bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya, berdasarkan apa yang menjadi kepentingan terbaik anak tersebut, dan jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan yang akan memutuskan.Kata Kunci: Perwalian, Perbandingan, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan

ANALISIS SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT TEORI TUJUAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO PERKARA 1597 K/PDT/2014 AHMAD SAWARDI NIM. A1011151108
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In this thesis, the author raises the problem of Analysis of Land Ownership Disputes Based on the Supreme Court's Decision Number 1597 K/Pdt/2014. The provision of guarantees of legal certainty in the land sector, first of all, requires the availability of complete and clear written legal instruments that are carried out consistently in accordance with the spirit of the provisions. Every land right that has been registered, a certificate will be issued by the land office located in each regency/city area, the legal force of the certificate is strong evidence, as long as it is not proven otherwise, the physical data and juridical data listed in the certificate must be accepted as data. correct as long as the data contained in the letter of measurement and the relevant land book.The formulation of the problem in this study is "Is the Supreme Court Decision No. 1597 K/PDT/2014 in accordance with justice, expediency and legal certainty?". The purpose of this study is to analyze the decision of the Supreme Court No. 1597 K/PDT/2014 whether it is in accordance with justice, expediency and legal certainty, to find out what is the basis of the judge in rejecting the Cassation Application on the Supreme Court's Decision No. 1597 K/PDT/2014 . This research is a normative legal research using a descriptive analysis approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials.The results of this study, that the Supreme Court Decision Number 1597 K/Pdt/2014 has shown the application of justice, expediency and legal certainty where in the previous decision there were several errors which resulted in improvements to improve the previous decision. Whereas because the Judex Facti Decision in this case does not conflict with the law and/or legislation, the cassation petition filed by the Cassation Petitioner: Pendriso Hendro and his friends must be rejected by amending the decision of the Pontianak High Court with the decision Number 20/PDT /2013/PT PTK dated August 16, 2013. Keywords: Decision, Supreme Court, Justice, Benefit, Certainty Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Sengketa Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 1597 K/Pdt/2014. Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa ketentuannya. Setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang berada di setiap daerah Kabupaten/Kota, kekuatan hukum Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat,selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertipikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Putusan Mahkamah Agung No 1597 K/PDT/2014 sudah sesuai dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis putusan Mahkamah Agung No 1597 K/PDT/2014 apakah sudah sesuai dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hakim dalam menolak Permohonan Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung No 1597 K/PDT/2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder.Hasil penelitian ini, Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1597 K/Pdt/2014 sudah menunjukkan penerapan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana yang pada putusan sebelumnya terdapat beberapa kekeliruan yang maka dari itu terjadinya perbaikan untuk memperbaiki putusan sebelumnya. Bahwa karena Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pendriso Hendro dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 20/PDT/2013/PT PTK tanggal 16 Agustus 2013. Kata Kunci : Putusan, Mahkamah Agung, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian

WANPRESTASI KATERING IRA TERHADAP PEMESAN DALAM PERJANJIAN JASA KATERING DI KOTA PONTIANAK GUSTI BAGUS FIRNANDO NIM. A1011151110
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracThe title of this thesis is "Ira's Catering Default Against Customers in the Catering Service Agreement in Pontianak City". In order to meet the needs of the community for food and culinary needs, food is one of the businesses in Pontianak City. One of them is IRA catering, which sells several types of food menus for the people of Pontianak City and provides food delivery services for buyers who want to buy but are in a location far from the IRA catering location or buyers who cannot reach the IRA catering location. So there is a delay IRA catering delivery order.The formulation of the problem in this study is "What Factors Cause IRA Catering Entrepreneurs to Default on Orders in Catering Service Ordering Agreements?". The purpose of this study was to obtain data and information about the implementation of an order-to-order food sale and purchase agreement between an IRA catering entrepreneur and the customer, to reveal the factors causing the IRA catering entrepreneur to default in delivering orders late, to reveal the legal consequences for IRA catering entrepreneurs who are late in carrying out their obligations. towards the customer, and to disclose the efforts that the customer has taken to the IRA catering entrepreneur who is late in carrying out his obligations to the customer. The method used in this study is an empirical legal research method. This research is descriptive.The results of the analysis of this study are that in the implementation of the catering service agreement between the IRA Catering Entrepreneur and the customer, which is made verbally and then poured into a memorandum. In the course of the agreement, there was a default in the form of delays in the delivery of orders made by IRA Catering entrepreneurs. There are two factors that cause delays in the delivery of orders made by IRA Catering entrepreneurs, namely the delivery car broke down and the number of other orders that had to be delivered. The legal consequence for the IRA Catering Entrepreneur for the delay in the delivery of orders made is that the IRA Catering entrepreneur must pay compensation for his default. Efforts that can be made by IRA Catering Entrepreneurs are to conduct family deliberation to resolve the problems they are doing.Keywords: Service Agreement, Catering, Default Abstrak Judul dalam skripsi ini adalah “Wanprestasi Katering Ira Terhadap Pemesan Dalam Perjanjian Jasa Katering Di Kota Pontianak”. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pangan dan kuliner, makanan menjadi salah satu usaha yang ada di Kota Pontianak. Salah satunya adalah katering IRA yang menjual beberapa jenis menu makanan bagi masyarakat Kota Pontianak serta memberikan jasa layanan pesan antar makanan bagi pembeli yang ingin membeli namun berada di lokasi yang jauh dari lokasi katering IRA ataupun pembeli yang tidak bisa menjangkau lokasi katering IRA. Sehingga terjadi keterlambatan pihak katering IRA melakukan pengantaran pesanan.Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor Apa yang Menyebabkan Pengusaha Katering IRA Wanprestasi Pada Pemesanan Dalam Perjanjian Pemesanan Jasa Katering?”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli makanan secara pesanan antara pengusaha katering IRA dengan pemesan, untuk mengungkapkan faktor penyebab pengusaha katering IRA wanprestasi terlambat melakukan pengantaran pesanan, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pengusaha katering IRA yang terlambat melaksanakan kewajibannya terhadap pemesan, dan untuk mengungkapkan upaya yang pemesan lakukan terhadap pengusaha katering IRA yang terlambat melaksanakan kewajibannya terhadap pemesan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil analisis dari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jasa katering antara Pengusaha Katering IRA dan pemesan yang dibuat secara lisan kemudian dituangkan kedalam nota. Dalam berjalannya perjanjian terjadi wanprestasi berupa keterlambatan pengantaran pesanan yang dilakukan oleh pengusaha Katering IRA. Faktor penyebab penyebab keterlambatan dalam pengantaran pesanan yang dilakukan oleh pengusaha Katering IRA ada dua yaitu mobil pengantar mogok dan banyaknya pesanan lain yang harus diantarkan. Akibat hukum bagi Pengusaha Katering IRA terhadap keterlambatan pengantaran pesanan yang dilakukan adalah pengusaha Katering IRA harus membayar ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukannya. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pengusaha Katering IRA adalah dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukannya. Kata Kunci : Perjanjian Jasa, Katering, Wanprestasi

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB APOTEKER AKIBAT KESALAHAN DALAM PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN YUSTINUS GEONARD BARAGA NIM. A1011181183
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Pharmaceutical service is a direct and responsible service to patients related to pharmaceutical preparations with the aim of achieving definite results to improve the quality of life of patients, based on the Regulation of the Minister of Health Number 35 of 2014 concerning Standards of Pharmaceutical Services in Pharmacies. The purpose of the study was to obtain clarity, examine and analyze the legal relationship between pharmacists and patients in pharmaceutical services; Settlement of cases of breaking promises/defaults and unlawful acts committed by pharmacists in pharmaceutical services; Prevention so that there are no disputes in pharmaceutical services in drug administration.The research method used in this research is normative juridical, descriptive analytical research specifications, using types and sources of secondary data, and normative-qualitative analytical methods.The conclusion of this study is the legal relationship between pharmacists and patients in administering drugs can occur because of agreements and laws. For the terms of the validity of the agreement, it still refers to the provisions of Article 1320 of the Civil Code and based on the Law it is regulated in the Health Law no. 36 of 2009, Law No. 36 of 2014 concerning Health Workers and Permenkes No. 35 of 2014 which confirms the responsibilities, duties and functions of pharmacists in pharmaceutical services as health workers. If an error occurs in pharmaceutical services that results in harm to the patient, the pharmacist is responsible for providing compensation to the patient. Prevention so that there are no disputes in pharmaceutical services is that pharmacists carry out services in accordance with the provisions of the code of ethics, professional standards, rights of health service users, laws and regulations and carry out services in accordance with the guidelines for Good Pharmaceutical Services (CPFB) as well as mastering effective communication techniques..Keywords : Medication Error, Pharmacist Responsibilities. Abstrak Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan kejelasan, mengkaji dan menganalisis hubungan hukum antara apoteker dengan pasien pada pelayanan kefarmasian; Penyelesaian perkara-perkara ingkar janji/ wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan apoteker dalam pelayanan kefarmasian; Pencegahan supaya tidak terjadi sengketa pada pelayanan kefarmasian dalam pemberian obat.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normative, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis dan sumber data sekunder, dan metode analitis normatif-kualitatif.Simpulan dari penelitian ini adalah hubungan hukum antara apoteker dengan pasien dalam pemberian obat dapat terjadi karena adanya perjanjian dan Undang-undang. Untuk syarat sahnya perjanjian tetap mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dan berdasarkan Undang-undang diatur dalam Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes No. 35 Tahun 2014 yang menegaskan tanggung jawab, tugas dan fungsi apoteker dalam pelayanan kefarmasian sebagai tenaga kesehatan. Jika terjadi kesalahan pada pelayanan kefarmasian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien maka apoteker bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pasien tersebut. Pencegahan supaya tidak terjadi sengketa dalam pelayanan kefarmasian yaitu apoteker melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik (CPFB) juga menguasai teknik komunikasi efektif. Kata Kunci: Kesalahan Pemberian Obat, Tanggungjawab Apoteker.

ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN PASANGAN PRIA DENGAN WANITA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DEALITA NIM. A1011191217
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracThings that often happen in society in carrying out marriages are not in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974, namely marriages that are legal if each marriage is registered under the provisions of the applicable laws and regulations, marriages that are only carried out legally according to Islamic religious law but not recorded according to state law, still legal according to Islamic religious law but marriages that are not carried out at the KUA (Office of Religious Affairs) for those who believe in Islam and for those who are of a religion other than Islam in KCS (Office of Civil Registry) are basically will have an impact on not having permanent legal force, in this case the parties who are most harmed are the wife and children, the wife cannot file a lawsuit because in order to file a lawsuit she must have a marriage certificate as authentic evidence and children who do not have a civil relationship with the father . The implementation of unregistered marriages can occur due to a lack of public understanding of the law, as well as quite expensive costs, then it is synchronized in making the implementation of these regulations, namely referring to Article 2 paragraph (1) and paragraph (2), this creates differences of opinion, so there are still some people who carry out marriages that are not in accordance with Law Number 1 of 1974.The title in this study is Juridical Analysis of the Consequences of Marriages for Couples of Men and Women That Are Not In Accordance with Article 2 of Law Number 1 of 1974, the formulation of the problem "What are the consequences of marriages that are not recorded in accordance with Article 2 of Law Number 1 of 1974? ”, this study aims to find out and analyze the juridical implementation of marriages that are not in accordance with Law Number 1 of 1974, to find out and analyze the juridical consequences of divorce on the rights of wives from marriages that are not in accordance with Law Number 1 of 1974. In this study This study uses normative legal research methods, namely where the author examines and analyzes various secondary data. The nature of this research is the nature of descriptive research, namely to provide an overview of a situation in this study, which is intended to solve problems based on the facts collected and analyzed then conclusions can be drawn.Whereas the implementation of marriages that are not in accordance with Article 2 of Law Number 1 Year 1974 are still carried out by some people, based on the opinion of the MUI (Indonesian Ulema Council) in Pontianak City, they do not agree with the marriage being carried out without going through the KUA (Office of Religious Affairs). , because it is considered to bring more harm than benefits. Keywords: Law, Marriage, Divorce. AbstrakHal yang sering terjadi di masyarakat dalam melakukan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan yang sah apabila tiap-tiap perkawinan tercatat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan yang hanya dilakukan sah menurut hukum agama Islam namun tidak dicatat menurut hukum Negara, tetap sah menurut hukum agama islam akan tetapi perkawinan yang tidak dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang Bergama Islam dan bagi yang beragama selain Islam di KCS (Kantor Catatan Sipil) pada dasarnya akan berdampak pada halnya tidak memiliki kekuatan hukum tetap, dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah istri dan anak, istri tidak dapat melakukan gugatan dikarenakan untuk bisa mengajukan gugatan harus memiliki akta nikah sebagai bukti yang autentik dan anak yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan sang ayah. Pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, serta biaya yang cukup mahal, kemudian dissinkronisasi dalam pembuatan pelaksanan peraturan tersebut yakni merujuk pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), hal tersebut menimbulkan perbedaan pedapat, sehingga masi ada beberapa masyarakat yang melaksanakan perkawinan tidak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Adapun judul dalam penelitian ini yaitu Analisis Yuridis Akibat Perkawinan Pasangan Pria Dan Wanita Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahu 1974, rumusan masalah “Bagaimana Akibat Perkawinan Yang Tidak Dilakukan Pencatatan Sesuai Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yuridis pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk mengetahui dan menganalisis yuridis akibat perceraian terhadap hak istri dari perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu di mana penulis meneliti dan menganalisa dengan berbagai data sekunder. Sifat penelitian in adalah sifat penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran suatu keadaan dalam penelitian ini, yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta yang terkumpul dan dianalisa kemudian dapat ditarik kesimpulan.Bahwa pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masi dilaksanakan oleh beberapa masyarakat, berdasarkan pendapat MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Kota Pontianak, menganggap tidak setuju dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui KUA (Kantor Urusan Agama), karena dianggap lebih banyak mendatangkan ke mudharatan dari pada manfaatnya. Kata Kunci : Hukum, Perkawinan, Perceraian.

PENCEMARAN SUNGAI AKIBAT DARI KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN PASAL 65 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 (STUDI DI DESA RETOK KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA) CRISTINA HELENA NIM. A1012191146
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracWater is a natural resource that is needed for the livelihood of many people and even by all living things. Therefore, water sources must be protected so that they can be utilized properly by humans and other living things. Waste management by an industry that is not done properly will affect the quality of the surrounding water resources. For example, water pollution that occurred in Retok Village, Kuala Mandor B District, Kubu Raya Regency, Terok river water was contaminated with palm oil industry liquid waste, which is suspected of having a leak in the PT SMS (Satria Multi Sukses) palm oil mill waste storage pond located upstream of the river. before there was pollution of the river, it was seen that the water was clear, there were still lots of fish, and the people used the water of the Retok river as a bathing place and a place to catch fish.River pollution as a result of oil palm processing business activities, water pollution has not been fully implemented, especially in the palm oil processing business in Retok Village, Kuala Mandor B District, Kubu Raya Regency. The oil palm processing business in Retok Village, Kuala Mandor B District, Kubu Raya Regency, is still being monitored by the local government (Environmental Service). Keywords: River Pollution, Monitoring, Law Enforcement. Abstrak Air merupaka sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak bahkan oleh semua makhuluk hidup. Oleh karnena itu sumber air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan limbah oleh suatu industry yang tidak dilakukan dengan benar akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya air yang ada disekitarnya. Seperti pencemaran air yang terjadi Di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya , air sungai terok tercemar limbah cair industi kelapa sawit yang diduga ada kebocoran kolam penampungan limbah pabrik sawit PT SMS (Satria Multi Sukses) yang terletak dihulu sungai. sebelum ada pencemaran sungai ,terlihat bahwa air jernih ,ikan masih banyak, dan masyarakat memanfaatkan air sungai retok sebagai tempat pemandian dan tempat mencari ikan.Pencemaran sungai akibat dari kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit pencemaran air belum seutuhnya terimplentasi terutama terhadap usaha pengolahankelapa sawit yang ada di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.berdasarkan penelitian di lapangan, usaha pengolahan kelapa sawit ini masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan membuka usaha nya kembali dan perusahan tersebut masih dalam pantauan pemerintah daerah(Dinas Lingkungan Hidup) usaha pengolahan kelapa sawit di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Kata Kunci : Pencemaran Sungai, Pengawasan, Penegakan Hukum.

WANPRESTASI MANAGER TEMPAT PEMBUATAN KAYU (TPK) 48 E-SPORT PAPUA TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMAIN PROFESIONAL YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE DI KOTA PONTIANAK NAUFAL PASYA NIM. A1012181238
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The professional player cooperation agreement is motivated by technological developments which have created a field of work in online game activities carried out by professional players.The beginning of a violation of an agreement or default because a manager from (TPK) 48 E-Sport did not carry out his obligations in the form of salary and bonuses to professional players.The formulation of the problem in this research is Why has the Manager of the Timber Manufacturing Site (TPK) 48 E-Sport Papua Haven't Implemented Obligations Against Professional Players Conducted Online in Pontianak City?”. The purpose of this study is to find out and obtain data and information about the implementation of the 48 E-Sport Papua Timber Factory Manager (TPK) obligations to professional players which are carried out online in Pontianak City. To reveal the factors that caused the TPK 48 E-Sport Manager to not carry out its obligations to professional players which were carried out online in Pontianak City. To reveal the legal consequences for TPK 48 E-Sport Managers who do not carry out their obligations. To reveal the efforts made by professional players to obtain their rights in an agreement with the Manager of TPK 48 E-Sport. This study uses empirical legal research methods.Based on the results of the research and discussion, the following results are obtained: That the implementation of the obligations of the Manager of the Timber Manufacturing Site (TPK) 48 E-Sport Papua to professional players which is carried out online in Pontianak City has not been carried out as promised because what is the right of professional players has not been carried out, including bonuses which are sometimes not given when players win an event or competition. Whereas the factor that caused the TPK 48 E-Sport Manager not to carry out its obligations to professional players which were carried out online in Pontianak City was due to a lack of awareness of the responsibilities of carrying out what had been promised causing losses to professional players, another factor was due to the delay sending money because the delivery process is experiencing problems. Whereas the legal consequences for the TPK 48 E-Sport Manager who did not carry out their obligations were said to have committed an act of default which could be filed for claims to provide compensation to the party who felt aggrieved. That the efforts made by professional players to obtain their rights in an agreement with the TPK 48 E-Sport Manager are by asking the manager to carry out what was agreed upon by means of deliberation and consensus. If no solution is found, then it is resolved with the provisions of the applicable legal rules.Keywords: Cooperation Agreement, Players, Professionals Abstrak Perjanjian kerjasama pemain professional dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang menimbulkan bidang kerja dalam kegiatan permainan secara online yang dilakukan oleh para pemain professional.Awal dari sebuah pelanggaran sebuah perjanjian atau wanprestasi karena seorang manager dari (TPK) 48 E-Sport tidak menjalankan kewajibannya berupa gaji dan bonus kepada pemain professional seperti yang sudah tertera di perjanjian kerjasama antara pihak manager dan pemain professional.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Manager Tempat Pembuatan Kayu (TPK) 48 E-Sport Papua Belum Melaksanakan Kewajiban Terhadap Pemain Profesional Yang Dilakukan Secara Online Di Kota Pontianak ?”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan kewajiban Manager Tempat Pembuatan Kayu (TPK) 48 E-Sport Papua kepada pemain profesional yang dilakukan secara online di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan Manager TPK 48 E-Sport belum melaksanaan kewajibannya kepada pemain profesional yang dilakukan secara online di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi Manager TPK 48 E-Sport yang tidak melaksanakan kewajibannya. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan para pemain profesional untuk mendapatkan haknya dalam perjanjian dengan Manager TPK 48 E-Sport. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut :. Bahwa pelaksanaan kewajiban Manager Tempat Pembuatan Kayu (TPK) 48 E-Sport Papua kepada pemain profesional yang dilakukan secara online di Kota Pontianak belum terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan karena apa yang menjadi hak dari pemain professional belum dilaksanakan antara lain bonus yang kadang tidak diberikan saat pemain memenangkan suatu event atau pertandingan. Bahwa yang menjadi faktor yang menyebabkan Manager TPK 48 E-Sport belum melaksanaan kewajibannya kepada pemain profesional yang dilakukan secara online di Kota Pontianak adalah karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pemain professional, faktor lain adalah karena terlambatnya pengiriman uang karena proses pengiriman yang mengalami persoalan. Bahwa akibat hukum bagi Manager TPK 48 E-Sport yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah dikatakan telah melakukan Tindakan wanprestasi yang dapat diajukan tuntutan untuk memberikan ganti kerugian pada pihak yang merasa dirugikan. Bahwa upaya yang dilakukan para pemain profesional untuk mendapatkan haknya dalam perjanjian dengan Manager TPK 48 E-Sport adalah dengan meminta pihak manager melaksanakan apa yang diperjanjikan dengan cara musyawarah dan mufakat jika tidak ditemukan jalan keluar barulah diselesaikan dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, Pemain, Profesional

WANPRESTASI PIHAK PT. SAMBOJA INTI PERKASA PEMUAR (SIP) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BUAH SAWIT DI DESA PEMUAR KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI VIKIRIUS VIKRAM NIM. A1012181110
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractPalm fruit is an important industrial plant producing cooking oil, industrial oil, and fuel. In Indonesia itself, a lot of oil palm plants are planted on big islands including Sumatra, Kalimantan and Sulawesi. In Kalimantan itself, in almost every district/city, there are palm fruit plantations, both owned by companies and owned by farmers. So far, many farmers have switched professions to become oil palm farmers, arguing that oil palm fruit quickly brings considerable business opportunities in agriculture or plantations, so that farmers who originally worked as ordinary farmers, have now switched professions to become oil palm farmers in particular. in Pemuar Village, Belimbing District, Melawi Regency. Obligations of PT. SIP Pemmuar pays the remaining payments to the farmers, so they can pay the remaining money for paying the palm fruit products to the Farmers. Therefore, the relationship does not always run smoothly because the agreement does not always go well, there is an act of default by the buyer (Pihak Pengusaha) due to late payment.Starting from the descriptions in the background of the study, the problem in this research is what factors cause Pihak Pengusaha Default in the Palm Fruit Sale and Purchase Agreement in Pemuar Village, Belimbing District, Melawi Regency?. The purpose of this research is to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of the sale and purchase agreement of palm fruit between PT SIP Pemuar and oil palm farmers; In this study used qualitative research methods, with the approach of "empirical legal research.The results of the study were that the implementation of the sale and purchase agreement of oil palm plantations between farmers and PT. Pemmuar SIP has not been implemented properly because there are still PT. SIP Pemmuar has not submitted payment of palm fruit yields to the farmers in a timely manner, namely when the oil palm harvest is carried out even though the palm oil harvest has been received; the factors that led to the implementation of the sale and purchase agreement of oil palm plantation products between farmers and PT. SIP Pemmuar which has not carried out its obligations due to harvests that are not in line with expectations because Pihak Pengusaha Default in the Palm Fruit Sale and Purchase Agreement to Farmers Is Not Having Sufficient Money; legal consequences resulted in PT. SIP Pemmuar becomes the party that is in default so that it must give responsibility to the farmers by fulfilling all obligations or providing compensation to farmers who have made a sale and purchase agreement for oil palm plantations; and efforts that can be made by PT. Pemmuar's SIP to the Smallholders of oil palm plantations who have not submitted their palm oil plantations is to give a warning in advance or give a warning and conduct deliberations so that PT. SIP Pemmuar can fulfill its obligations in paying the promised oil palm plantation products to the farmers.Keywords: Default, Palm Fruit, CompanyAbstrakBuah sawit merupakan tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Di Indonesia sendiri, tanaman sawit banyak sekali ditanam di pulau-pulau besar diantaranya Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Di Kalimantan sendiri, hampir setiap daerah kabupaten/kota, terdapat perkebunan buah sawit baik itu milik perusahaan maupun milik petani. Sejauh ini, banyak sekali para petani yang beralih profesi menjadi petani sawit, dengan alasan bahwa buah sawit cepat mendatangkan peluang usaha yang cukup besar dalam bidang pertanian atau perkebunan, sehingga para petani yang awalnya berprofesi sebagai petani biasa, kini telah beralih profesi menjadi petani sawit khususnya di Desa Pemuar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi. Kewajiban dari Pihak Pengusaha membayar sisa pembayaran kepada Pihak petani, sehingga bisa membayar sisa uang pembayaran hasil kebun sawit kepada pihak Petani. Maka dari itu,hubungan tersebut tidak selamanya berjalan dengan mulus karena perjanjian tidak selamanya berjalan dengan baik, terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli karena terlambat dalam pembayaran.Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor Apa Yang Menyebabkan Pihak Pengusaha Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Sawit Di Desa Pemuar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi ?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan perjanjian jual beli buah sawit antara PT Samboja Inti Perkasa Pemuar (SIP) Pemuar dengan petani buah sawit; Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan “penelitian hukum empiris.Hasil penelitian yang dicapai bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli hasil kebun sawit antara petani dengan Pihak Pengusaha belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih ada pihak Pihak Pengusaha belum menyerahkan pembayaran hasil kebun sawit kepada pihak petani dengan tepat pada waktunya yaitu saat panen sawit dilakukan padahal hasil panen sawit telah diterima; faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian jual beli hasil kebun sawit antara petani dengan Pihak Pengusaha yang belum melaksanakan kewajibannya dikarenakan hasil panen yang tidak sesuai dengan harapan karena Pihak Pengusaha Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Sawit Kepada Petani Adalah Belum Memiliki Uang Yang Cukup; akibat hukum mengakibatkan Pihak Pengusaha menjadi pihak yang melakukan wanprestasi sehingga harus memberikan tanggungjawab kepada petani dengan memenuhi segala kewajiban atau memberikan ganti kerugian kepada petani yang telah membuat perjanjian jual beli hasil kebun sawit; dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak Pihak Pengusaha terhadap Pihak Petani hasil kebun sawit yang belum menyerahkan hasil kebun sawit adalah dengan memberikan peringatan terlebih dahulu atau memberikan peringatan serta melakukan musyawarah agar Pihak Pengusaha dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran hasil kebun sawit yang telah dijanjikan kepada pihak petani..Kata Kunci : Wanprestasi, Buah Sawit, Perusahaan

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MELALUI TRANSAKSI E-COMMERCE DI SHOPEE MUHAMMAD KEVIN ARINATA NIM. A1012181128
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTransaksi E-Commerce merupakan modernisasi dari pada transaksi konvensional yang dimana tidak mempertemukan penjual dan pembeli semuanya dilakukan secara online di suatu situs web atau platform. Shopee merupakan salah satu E-Commerce di Indonesia. Konsumen Shopee telah mendapatkan proteksi perlindungan sesuai dengan regulasi yang dibentuk oleh pemerintah dan shopee, namun tetap saja masih banyak konsumen yang dirugikan dengan menerima produk yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai pengaturan hukum di Indonesia mengenai E-Commerce, perlindungan terhadap konsumen Shopee (E-Commerce) yang menerima produk yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, tanggung jawab Shopee (E-Commerce) terhadap konsumen yang menerima produk berbeda dengan yang dideskripsikan dan diperjanjikan.Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskripif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Dan analisis data menggunakan analisi data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan transaksi E-Commerce Indonesia untuk lebih lanjutnya telah diakomodasi dengan lahirnya PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bentuk Perlindungan kepada konsumen Shopee diaplikasikan dengan penyediaan layanan pengaduan bagi konsumen oleh Shopee dan jalur litigasi melalui pengadilan umum apabila penyelesaian sengketa secara mediasi oleh Shopee tidak berhasil. Bentuk pertanggungjawaban pengelola situs Shopee terhadap konsumen tercermin dengan pemberian ganti rugi apabila konsumen menerima produk yang berbeda dengan yang dideskripsikan dan diperjanjikan. Respon pelayanan shopee hanya berlaku pada saat jam operasional kerja dan perealisasian ganti rugi akan diproses setelah dilakukan pengecekan terhadap barang tersebut apakah memenuhi ketentuan dan syarat yang diperjanjikan. Jika memenuhi ketenuan dan syarat yang diperjanjikan maka akan langsung direalisasikan.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, E-Commerce, Pertanggungjawaban ABSTRACTE-Commerce transactions are a modernization of conventional transactions which do not bring together sellers and buyers, everything is done online on a website or platform. Shopee is one of the E-Commerce in Indonesia. Shopee consumers have received protection protection in accordance with regulations established by the government and shopee, however, there are still many consumers who are harmed by receiving products that are different from the products described and agreed upon. The problems that will be discussed are regarding legal arrangements in Indonesia regarding E-Commerce, protection of Shopee (E-Commerce) consumers who receive products that are different from those described and agreed, Shopee (E-Commerce) responsibilities to consumers who receive different products from those that described and promised.The research method of this thesis uses a normative juridical legal research method, which refers to legal norms. This research is descriptive. The data used is secondary data. The data collection technique used is literature study. The data collection tool used is document study. And data analysis using qualitative data analysis.Based on the research results obtained, it shows that the regulation of Indonesian E-Commerce transactions to be more accommodated with the birth of PP No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems. The form of protection for Shopee consumers is applied by providing complaint services for consumers by Shopee and litigation through the general court if the dispute resolution through mediation by Shopee is not successful. The form of responsibility of the Shopee site manager to consumers by offering compensation if the consumer receives a product that is different from the one described and agreed. Shopee's service response is only valid during working hours and the realization of operational costs will be served after an inspection of the item whether it meets the agreed terms and conditions. If it fulfills the agreed terms and conditions, it will be realized immediately. Keywords: Consumer Protection, E-Commerce, Accountability

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA