Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN UPACARA ADAT ENKASAU DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK BIDAYU DI DESA ENTABANG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU ABANG FADILZA NIM. A1012191163
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The marriage of the Dayak Bidayu Community in Entabang Village, Entikong District, Sanggau Regency is inseparable from parents, family or relatives, ancestral spirits, and the community. Even in the implementation of the traditional marriage ceremony there are still things related to the supernatural, respecting the ancestors/ancestors. On the other hand, the purpose of marriages that are carried out according to custom is to maintain and preserve the marriage customs of the Dayak Bidayu Community in Entabang Village, Entikong District, Sanggau Regency so that their sustainability is maintained.The formulation of the problem is "Is the Implementation of the Traditional Ceremony "Enkasau" in Marriage in the Dayak Bidayu Community, Entabang Village, Entikong District, Sanggau Regency Still Executed in accordance with the Original ". The method used in this study is an empirical method with a descriptive research nature, namely conducting research by describing the situation as it was at the time this research was conducted to draw a final conclusion. Data collection tool with interviews and questionnaires to the Traditional Stakeholders, and Families Using Marriage Customs in Entabang Village, Entikong District, Sanggau Regency.The result of the research that was achieved was that the implementation of the “Enkasau” traditional ceremony in marriage for the Dayak Bidayu Community in Entabang Village, Entikong District, Sanggau Regency was carried out through several stages, namely: Bepesik, Besure, Nentu Tangal, Ngaba' Temi, and Masau, but not completely. the "Enkasau" traditional ceremony was carried out according to the original because it had undergone changes, especially the Bepesik Custom which was felt to be no longer suitable for implementation at this time, because in this day and age they can independently find their own life partners. Furthermore, the factors that cause changes in the implementation of the "Enkasau" traditional ceremony in marriage for the Dayak Bidayu Community in Entabang Village, Entikong District, Sanggau Regency are due to the influence of economic factors, namely because using marriage customs means using costs that are much more expensive than ordinary receptions, therefore it is not a small number of people in Sanggau Regency, especially the Dayak Bidayu community, do not carry out adat due to economic factors and religious factors. The legal consequence for those who do not carry out traditional marriage ceremonies is to be given customary sanctions in the form of paying customary fines and bringing several items as requirements that must be prepared when paying sanctions The efforts of traditional functionaries in maintaining and preserving traditional wedding ceremonies are by holding deliberations with village officials and appealing to the community, especially youth, to maintain this culture so that it does not disappear with time.Keywords: Adat Dayak Bidayu, Traditional Ceremonies, Marriage. Abstrak Perkawinan Masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tidak terlepas hubungannya dari orang tua, keluarga atau sanak saudara, roh leluhur, maupun masyarakat. Bahkan didalam pelaksanaan upacara adat perkawinan itu masih terdapat hal-hal yang bersangkutan dengan hal ghaib, menghormati leluhur / moyang. Di sisi lain tujuan perkawinan yang dilaksanakan secara adat adalah untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat perkawinan Masyarakat Dayak Bidayu Di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau agar tetap terpelihara kelestariannya.Adapun rumusan masalahnya “Apakah Pelaksanaan Upacara Adat “Enkasau” Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Bidayu Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Masih Dilaksanakan Sesuai Aslinya”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan Sifat penelitian deskriptif, yaitu mengadakan sifat penelitian dengan cara menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan sampai mengambil kesimpulan akhir. Alat pengumpul data dengan wawancara dan kuesioner kepada pihak Pemangku Adat, dan Keluarga yang Menggunakan Adat Perkawinan di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.Hasil penelitian yan di capai adalah pelaksanaan upacara adat “Enkasau” Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :Bepesik,Betentu,Nentu Tangal,Ngaba’ Temi,dan Masau, namun tidak sepenuhnya lagi dilaksanakan upacara adat “Enkasau” sesuai dengan yang aslinya karena sudah mengalami perubahan terutama Adat Bepesik yang dirasakan sudah tidak cocok lagi dilaksanakan pada saat sekarang ini, karena pada zaman sekarang mereka bisa dengan sendirinya untuk mencari pasangan hidup mereka masing-masing. Selanjutnya faktor penyebab terjadinya perubahan pelaksanaan upacara adat “Enkasau” Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Bidayu di Desa Entabang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau karena pengaruh dari Faktor ekonomi yaitu karena menggunakan adat perkawinan berarti menggunakan biaya yang jauh lebih mahal dari pada resepsi biasa, maka dari itu tidak sedikit masyarakat di Kabupaten Sanggau Khususnya Masyarakat Dayak Bidayu tidak melaksanakan adat karena faktor ekonomi tersebut dan faktor agama.Akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan upacara adat perkawinan adalah dengan diberikan sanksi adat berupa membayar denda adat dan membawa beberapa benda sebagai persyaratan yang harus disiapkan saat membayar sanksi adat.Upaya fungsionaris adat dalam menjaga dan melestarikan upacara adat perkawinan adalah dengan melakukan musyawarah bersama perangkat desa dan menghimbau kepada masyarakat terutama remaja agar tetap mempertahankan budaya ini sehingga tidak hilang ditelan zaman.Kata Kunci : Adat Dayak Bidayu, Upacara Adat, Perkawinan.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK (STUDI DI KOTA PONTIANAK) PATRIS NANDA PRATAMA NIM. A1011191111
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrack The use of information and communication technology in various sectors of human life, apparently carries its own risks, especially for the Protection of Personal Data of a person in an Electronic System. This, of course, threatens the right to privacy of Personal Data Owners, which is guaranteed by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Actually, the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia, have regulated the scope of Personal Data Protection in Electronic Systems. In fact, problems related to Personal Data Protection in this Electronic System, also occur in Pontianak City. Therefore, this study aims to find out clearly and definitely about the Implementation of Personal Data Protection in Pontianak City, then to find out the factors and causes of Personal Data Protection in Pontianak City that are still not optimal, as well as efforts that can be made to provide optimal protection of Personal Data in Pontianak City. This research uses empirical legal research methods, which are exploratory in nature, with qualitative data analysis methods. The results showed that, the implementation of Personal Data Protection in Pontianak City, is still not fully running optimally, because various problems were found. This is due to various factors and causes, including the lack of strict and firm Government in supervising and/or controlling Electronic System Operators who process and/or manage Public Personal Data. Meanwhile, efforts that can be made to provide optimal protection of Personal Data in Pontianak City, among others, the Government must be more assertive and tighten supervision and/or control over Electronic System Operators who process and/or manage Public Personal Data. Keywords : Personal Data, Electronic Systems, Protection, Implementation Abstrak Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor kehidupan manusia, rupanya membawa resiko tersendiri, khususnya bagi Perlindungan Data Pribadi seseorang dalam suatu Sistem Elektronik. Hal ini, tentunya mengancam hak atas privasi Pemilik Data Pribadi, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebenarnya, pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sudah mengatur mengenai cakupan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Bahwasannya, Permasalahan terkait Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ini, juga terjadi di Kota Pontianak. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Kota Pontianak, lalu untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab Perlindungan Data Pribadi di Kota Pontianak yang masih belum optimal, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan optimal terhadap Data Pribadi di Kota Pontianak. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang sifatnya eksploratif, dengan metode analisis data kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Kota Pontianak, masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, karena ditemukan berbagai permasalahan. Hal ini, dikarenakan berbagai faktor dan penyebab, diantaranya, kurang ketat dan tegasnya Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan/atau kontrol terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang memproses dan/atau mengelola Data Pribadi Masyarakat. Adapun, upaya-upaya yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan optimal terhadap Data Pribadi di Kota Pontianak, diantaranya, Pemerintah harus lebih tegas dan memperketat pengawasan dan/atau kontrol terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang memproses dan/atau mengelola Data Pribadi Masyarakat. Kata Kunci : Data Pribadi, Sistem Elektronik, Perlindungan, Pelaksanaan

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN PASAL 5 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO: 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN FIF GROUP CABANG PONTIANAK FERNANDO QAMAL BUSTAMI NIM. A1012171176
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the application of administrative sanctions based on Article 5 of Minister of Finance Regulation Number: 130/PMK.010/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees for financing companies FIF GROUP Pontianak Branch.Finance companies that provide loan financing facilities for two-wheeled motorized vehicles on credit are required to register the collateral object (two- wheeled motorized vehicles) of the debtor at the Fiduciary Registration Office located at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The legal basis for registration of fiduciary guarantees is regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number: 130/PMK.010/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees. However, in fact, FIF GROUP Pontianak Branch as a finance company that provides consumer financing facilities in the form of special loan funds for the purchase of Honda brand two-wheeled vehicles on credit does not register fiduciary guarantees for two-wheeled motorized vehicles with credit status at the Fiduciary Registration Office located at the Regional Office. Ministry of Law and Human Rights West Kalimantan.Factors causing administrative sanctions not to be applied based on Article 5 of the Minister of Finance Regulation Number: 130/PMK.010/2012 Concerning Registration of Fiduciary Guarantees for FIF GROUP Pontianak Branch financing companies that do not register fiduciary guarantees for two-wheeled motorized vehicles with credit status due to a lack of HR to check the problem of registering two-wheeled motorized vehicles on credit as fiduciary guarantees to finance companies such as FIF GROUP Pontianak Branch. In addition, debtors who receive credit facilities for two-wheeled vehicles from FIF GROUP Pontianak Branch have never reported to the Legal Services Division of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Kalimantan Province regarding the registration of two-wheeled motorized vehicles on credit as fiduciary guarantees.The legal consequence for the debtor in the event that a two-wheeled motorized vehicle with credit status is not registered as a fiduciary guarantee at the Fiduciary Registration Office located at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights is that a two-wheeled motorized vehicle cannot beexecuted (withdrawal) even though the debtor is in arrears of credit installments. Whereas the legal consequences for FIF GROUP Pontianak Branch who do not register fiduciary guarantees for two-wheeled motorized vehicles with credit status are that they cannot execute (withdrawal) the debtor's two-wheeled motorized vehicles if the debtor is in arrears on his credit installments. In addition, FIF GROUP Pontianak Branch may be subject to administrative sanctions as stipulated in Article 5 of Minister of Finance Regulation Number: 130/PMK.010/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees, as well as criminal sanctions of confiscation due to forced execution (withdrawal) of the debtor's two-wheeled motor vehicle .The efforts that should be made by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan against the finance company FIF GROUP Pontianak Branch which does not register a fiduciary guarantee for two- wheeled motorized vehicles with credit status are to provide administrative sanctions, in accordance with the provisions of Article 5 of Minister of Finance Regulation Number: 130 /PMK.010/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees, if there is a report from a debtor/consumer who knows that a two- wheeled motorized vehicle with credit status is not registered as a fiduciary guarantee by the finance company FIF GROUP Pontianak Branch. Keywords: Implementation, Administrative Sanctions, Registration of Fiduciary Guarantees, Financing Companies. ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak.Perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua secara kredit wajib mendaftarkan objek jaminan (kendaraan bermotor roda dua) debitur ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dasar hukum pendaftaran jaminan fidusia ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Namun faktanya, FIF GROUP Cabang Pontianak selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan konsumen berupa pinjaman dana khusus untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua merek Honda secara kredit tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.Faktor-faktor yang menyebabkan belum diterapkannya sanksi administrasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit dikarenakan kurangnya SDM untuk melakukan pengecekan masalah pendaftaran kendaraan bermotor roda dua secara kredit sebagai jaminan fidusia ke perusahaan pembiayaan seperti FIF GROUP Cabang Pontianak. Selain itu, debitur yang mendapat fasilitas kredit kendaraan bermotor roda dua dari FIF GROUP Cabang Pontianak tidak pernah melaporkan ke Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat mengenai pendaftaran kendaraan bermotor roda duanya secara kredit sebagai jaminan fidusia.Akibat hukum bagi debitur dalam hal kendaraan bermotor roda duanya yang berstatus kredit tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah kendaraan bermotor roda duanya tidak bisa dilakukan eksekusi (penarikan) walaupun debitur menunggak angsuran kreditnya. Sedangkan akibat hukum bagi FIF GROUP Cabang Pontianak yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit adalah tidak bisa melakukan eksekusi (penarikan) kendaraan bermotor roda dua debitur apabila debitur menunggak angsuran kreditnya. Selain itu, FIF GROUP Cabang Pontianak dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta sanksi pidana perampasan karena melakukan eksekusi (penarikan) kendaraan bermotor roda dua debitur secara paksa.Adapun upaya yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit adalah memberikan sanksi administratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, apabila terdapat laporan dari debitur/konsumen yang mengetahui bahwa kendaraan bermotor roda duanya yang berstatus kredit tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak. Kata Kunci : Penerapan,Sanksi Administrasi, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan.

ANALISIS PERBANDINGAN HAK STATUS PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA AQILAH CITRA RENATA NIM. A1011191046
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In this case, there are similarities and differences between that regulations in order Periodical Contractual Agreement Workers(PKWT), especially about validity period of Periodical Contractual Agreement Workers (PKWT). The moment when Law of Job Creation have been enforced. There are norms that erased rules about certain time of Periodical Contractual Agreement (PKWT) that regulated on arcticle 59 of Labour Law. This reasearch used normative judicial with library research and comparative approach. The purposes of this research is to analyze the rights of Periodical Contractual Agreement Workers (PKWT) according the Labor Law and The Job Creation Law. The results of the study show that change of arrangements for worker status in the Job Creation Law which were previously regulated in the Labor Law can be detrimental to workers and provide legal uncertainty for workers to be appointed as workers with an Non Periodical Contratual Agreement Workers (PKWTT) or permanent workers. Keywords: Employment; PKWT; Working Status AbstrakTerdapat persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja terkait adanya beberapa perubahan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kerta Waktu Tertentu (PKWT), khususnya terkait jangka waktu untuk dapat dilakukannya PKWT. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan Pendekatan perbandingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak pekerja PKWT menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pengaturan status pekerja di Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya diatur di dalam UU Ketenagakerjaan dapat merugikan pekerja dan memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja untuk diangkat sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap. Kata Kunci: Ketenagakerjaan; PKWT; Status Pekerja

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN GAME ONLINE ATAS PEMBAYARAN PEMBELIAN AKUN GAME MOBILE LEGEND LILIS SRIWAHYUNI NIM. A1012191220
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Legal Protection of Online Game Players for Payment for Purchase of Mobile Legend Game Accounts", aims to determine the implementation of legal protection for online game players for payment of purchases of Mobile Legend game accounts. To find out the factors that cause legal protection for online game players not to be implemented for paying for purchases of Mobile Legend game accounts. To reveal the efforts that can be made by consumers for legal protection for online game players for payment for purchases of Mobile Legend game accounts.This research was conducted using the empirical method which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense by examining how law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results are obtained: That the implementation of legal protection for online game players for paying for purchases of Mobile Legend game accounts has not been felt by consumers, this can be seen from the many cases of inconvenience experienced by consumers who buy legend mobile game accounts due to payment problems. which sometimes have been paid but are still declared to have not paid and consumers sometimes experience loss of payment money and this is not in accordance with what is in Article 4 paragraph 1 of the UUPK which states that Consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods or services. Whereas the factors causing legal protection for online game players not to be implemented for paying for purchases of Mobile Legend game accounts consist of external factors and internal factors, namely external factors according to game account providers are caused by unstable internet conditions when making payments so that funds are not received smoothly so that it will result in the payment process not going well, while for the internal factors themselves, sometimes consumers themselves do not understand the process of buying a lagend car game account. That efforts that can be made by consumers for legal protection for online game players for paying for purchases of Mobile Legend game accounts are by making efforts to report problems to business actors who carry out trading activities for legend mobile game accounts by negotiating between the two parties so as to get a solution which provides convenienceKeywords: Legal Protection, Game Players, Account Payments ABSTRAK Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Game Online Atas Pembayaran Pembelian Akun Game Mobile Legend”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemain game online atas pembayaran pembelian akun game Mobile Legend. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap pemain game online atas pembayaran pembelian akun game Mobile Legend. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap perlindungan hukum terhadap pemain game online atas pembayaran pembelian akun game Mobile Legend.Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemain game online atas pembayaran pembelian akun game Mobile Legend belum dirasakan oleh konsumen hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus ketidaknyamanan yang dialamai oleh konsumen yang membeli akun game mobile lagend karena persoalan pembayaran yang terkadang sudah di bayar tapi masih dinyatakan belum membayar serta konsumen terkadang mengalami kehilangan uang pembayaran dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap pemain game online atas pembayaran pembelian akun game Mobile Legend adalah terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal yaitu faktor eksternal menurut pihak penyedia akun game adalah disebabkan oleh kondisi internet yang tidak stabil saat pembayaran sehingga dana tidak diterima dengan lancar sehingga akan mengakibatkan proses pembayaran tidak berjalan dengan baik sedangkan untuk faktor internal sendiri terkadang konsumen sendiri yang tidak memahami proses pembelian akun game mobil lagend. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap perlindungan hukum terhadap pemain game online atas pembayaran pembelian akun game Mobile Legend adalah dengan melakukan upaya untuk melaporkan persoalan pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual beli akun game mobile legend dengan cara bernegosiasi antara kedua belah pihak sehingga mendapatkan solusi yang memberikan kenyamanan Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemain Game, Pembayaran Akun

WANPRESTASI PENERIMA FASILITAS DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH HANDPHONE (HP) DI MEGAZIP KOTA PONTIANAK MARIETHA LISA ROKUVAWATI NIM. A1012191210
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe presence of communication tools in the form of mobile phones (HP) has contributed a lot in everyday life. Megazip is here to provide convenience, namely by providing Murabahah financing services with a fairly long period of 12 months and a minimum Down Payment of 15% of the price of the goods with an administration fee of only IDR 149,000 (One hundred Forty Nine Thousand Rupiah). Megazip cooperates with shops that have signed a Memorandum of Understanding (MoU) approved by the head office based in Jakarta.The method used in this study is an empirical legal research method that describes an object under study through data or samples that have been collected both in the form of theory and in the form of implementation practice from the results of field research. The data collection technique used was a direct communication technique by interviewing the Head of the Megazip Branch in Pontianak City and an indirect communication technique by distributing questionnaires to recipients of the Megazip facility in Pontianak City.The research results obtained in the Murabahah financing agreement between the recipient of the facility and the provider of the facility are that both parties have implemented the agreement in accordance with the legal terms of an agreement. However, over time, obstacles arise because the recipient of the facility does not carry out the contents of the agreement or financing contract. Factors causing the recipient of the facility not to carry out the contents of the agreement or financing contract are because they no longer have a permanent job or their business has decreased and other urgent needs, so that the recipient of the facility cannot pay installments every month. Legal consequences arising from non-performance of obligations by the recipient of the facility, namely submitting collateral items voluntarily in accordance with the provisions contained in the agreement or contract of murabahah financing. Efforts made by the facility provider are to provide a warning letter or notification letter to pay the remaining principal, interest and fines to the recipient of the facility. Keywords: Financing Agreement, Payment, Default ABSTRAK Kehadiran alat komunikasi dalam bentuk Handphone (HP) telah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Megazip hadir dengan memberikan kemudahan yaitu dengan cara memberikan pelayanan pembiayaan Murabahah dengan jangka waktu yang cukup panjang yaitu 12 bulan serta minimal Down Payment 15% dari harga barang dengan biaya administrasi hanya Rp.149,000 (Sertus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Megazip bekerjasama denga took-toko yang sudah terikat Memorandum of Understanding (MoU) yang disetujui oleh kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu menggambarkan suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan baik dalam bentuk teori maupun dalam bentuk praktek pelaksanaan dari hasil penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Teknik komunikasi langsung dengan wawancara kepada Kepala Cabang Megazip di Kota Pontianak dan teknik komunikasi tidak langsung dengan cara penyebaran angket atau kuesioner kepada penerima fasilitas Megazip di kota Pontianak. Hasil Penelitian yang didapat dalam perjanjian pembiayaan Murabahah antara penerima fasilitas dan pemberi fasilitas yaitu kedua belah pihak telah melaksanakan perjanjian sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Namun seiring berjalannya waktu timbul hambatan dikarenakan penerima fasilitas tidak melaksanakan isi dari perjanjian atau akad pembiayaan tersebut. Faktor penyebab penerima fasilitas tidak melaksanakan isi dari perjanjian atau akad pembiayaan tersebut dikarenakan sudah tidak lagi memiliki pekerjaan tetap atau usaha mengalami penurunan dan kebutuhan lain yang mendesak, sehingga penerima fasilitas tidak dapat membayar angsuran setiap bulannya. Akibat Hukum yang timbul dari tidak dilaksanakannya kewajiban oleh penerima fasilitas yaitu melakukan penyerahan barang jaminan secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian atau akad pembiayaan Murabahah. Upaya yang dilakukan oleh pemberi fasilitas adalah memberikan surat peringatan atau surat pemberitahuan untuk membayar sisa pokok hutang, bunga dan denda kepada penerima fasilitas. Kata Kunci: Perjanjian Pembiayaan, Pembayaran, Wanprestasi

PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 12 TAHUN2012TENTANG PEMBERDAYAGUNAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN HERIADI HAMONANGAN PASARIBU NIM. A1011181079
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Corporate Social Responsibility, abbreviated as CSR, can be interpreted as corporate social responsibility. The concept of CSR emerged as a result of the public's distrust of corporations. Society considers corporations as parties that always make profits without paying attention to the conditions of society and the surrounding environment. CSR can be said as the company's reciprocity to the community and the surrounding environment because the company has taken advantage of the community and the surrounding environment. This research is empirical legal research, empirical legal research will answer how the implementation of the provisions of Article 4 Paragraph (1) of the Melawi Regency Regional Regulation Number 12 of 2012. This type of approach is Descriptive-Analytic which is intended to provide an overview as well as an analysis regarding the implementation of provisions in regulations based on to the applicable legal provisions. Similarly, it is intended to provide an overview of the reality of the state of the object. The implementation of CSR as stated in Article 4 Paragraph (1) of the Regional Regulation of Melwi Regency Number 12 Year 2012 which requires every company to carry out social and environmental responsibilities can be said to have not been implemented optimally and as it should considering companies that operate have an impact on the environment and social for the local community. The non-maximum implementation of these regional regulations was caused by several factors not being carried out by the Company's CSR obligations towards the people who live around the company resulting in losses felt by the community, especially due to the environment arising from the company's operations. And the government must be more assertive in following up on companies that do not carry out their CSR obligations. Keywords: Corporate Social Responsibility, Company, Social Environment ABSTRAK Corporate Social Responsibility yang disingkat CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep CSR muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memoerhatikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. CSR dapat dikatakan sebagai timbalbalik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena prusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris akan menjawab tentang bagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012. Jenis pendekatan bersifat Deskriptif-Analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturn yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek. Pelaksanaan CSR sebagaimana yang telah tertera dalam pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melwi Nomor 12 Tahub 2012 yang mewajibkan setiap perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan maksimal dan sebagaimana mestinya mengingat perusahaan yang beroprasi memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Tidak maksimalnya penerapan peraturan daerah tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor tidak dijalankan kewajiban CSR Perusahaan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan mengakibatkan kerugian yang dirasakan masyarakat terutama akibat lingkungan yang timbul dari beroprasinya perusahaan. Serta pemerintah yang harus makin tegas dalam menindaklanjuti perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR. Kata kunci : Corporate Socisl Responsibility, Perusahaan, Sosial Lingkungan

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA NO.12/PDT.P/2022/PN PTK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 SALSABILA NIM. A1011191036
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTInterfaith marriages generally have the potential to cause legal problems. Both for husband and wife, as well as for third parties, in this case children. However, despite causing problems, the practice of interfaith marriage still occurs in Indonesian society. This happens because of the high interaction of citizens in Indonesia, whose citizens are plural. In practice, there are several ways to deal with interfaith marriages, one of which is to ask for a court decision. From the explanation above, the researcher formulates the problem as follows "What are the Legal Considerations of the District Court in Case No.12/Pdt.P/2022/PN PTK Based on the Marriage Law Number 1 of 1974". In this study, the main objective of the researcher was to analyze the judge's considerations in imposing or granting interfaith marriage requests. This study uses normative legal methods, with data sources using secondary data from Pontianak District Court decisions. The research results show that: (1). Judges' considerations can be divided into two, namely considerations from a social perspective and considerations from a legal perspective (2). According to him, the judge emphasized that the Marriage Law No. 1/1974 did not clearly regulate interfaith marriages. Responding to this phenomenon, the government is obliged to cover people who will carry out interfaith marriages, considering that a pluralistic society where interaction between humans is very high makes the phenomenon of interfaith marriage unavoidable.Keywords ; Interfaith Marriage, Marriage Law. ABSTRAKPerkawinan beda agama pada umumnya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Baik untuk suami istri, maupun untuk pihak ketiga, dalam hal ini anak-anak. Namun, meski menimbulkan masalah, praktik perkawinan beda agama masih terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena tingginya interaksi warga negara di Indonesia yang warga negaranya majemuk. Dalam praktiknya, ada beberapa cara untuk menangani perkawinan beda agama, salah satunya adalah dengan meminta putusan pengadilan. Dari penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Dalam Perkara No.12/Pdt.P/2022/PN PTK Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”. Dalam penelitian ini, tujuan utama peneliti adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan atau mengabulkan permohonan nikah beda agama. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan sumber data menggunakan data sekunder dari putusan Pengadilan Negeri Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertimbangan ditinjau dari segi sosial dan pertimbangan ditinjau dari segi hukum (2). Menurutnya, hakim menegaskan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas perkawinan beda agama. Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah berkewajiban untuk menutup masyarakat yang akan melakukan perkawinan beda agama, mengingat masyarakat yang majemuk dimana interaksi antar manusia sangat tinggi membuat fenomena perkawinan beda agama tidak dapat dihindari.Kata kunci ; Perkawinan Beda Agama, Undang-undang Perkawinan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGEN KARGO ANGKUTAN UDARA YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINSTRASI DAN TEKNIS UNTUK PEMERIKSAAN KEAMANAN KARGODAN POS DALAM MEMPEROLEH SERTIFIKAT REGULATED AGENT DARI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PRABU PUTRAGUS SUNKAR DEPARI NIM.A1012151168
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe government through the Ministry of Transportation, in particular the Director General of Civil Aviation and the Director of Aviation Security, appoints an activity management company called a Regulated Agent to carry out security checks on cargo and mail. In the interests of national aviation security, cargo and postal security checks carried out by this regulated agent company are a must and very important. Every cargo agent who wants to become a Regulated Agent must have a certificate issued by the Ministry of Transportation. To obtain a Regulated Agent certificate, one must meet administrative and technical requirements. However, in fact, air cargo agents who have fulfilled the administrative and technical requirements for cargo and postal security checks apparently have not received legal protection guarantees in obtaining a Regulated Agent certificate from the Ministry of Transportation.Based on the research results, it can be concluded that the factors causing air cargo agents who meet administrative and technical requirements for cargo and postal security checks have not received legal protection in obtaining a Regulated Agent certificate from the Ministry of Transportation due to evaluation and verification taking into account technical aspects , legal aspects, financial aspects and planning aspects that take time to cause losses, there is no support from ASPERINDO or support from PT. Angkasa Pura II, as well as PT. Angkasa Pura Logistik which can be used as a recommendation to obtain a Regulated Agent certificate, there is intervention from PT. Angkasa Pura II and PT. Angkasa Pura Logistik, which is a BUMN that has been handling cargo and postal issues at airports so that Regulated Agents are considered to be competitors, and the lack of clarity in regulations, so that it does not seem to provide legal certainty. Efforts made by cargo agents and air freight posts to obtain legal protection in obtaining a Regulated Agent certificate from the Ministry of Transportation are by asking for support from ASPERINDO, PT. Angkasa Pura II, and PT. Angkasa Pura Logistics to obtain a recommendation to obtain a Regulated Agent certificate. In addition, request the Ministry of Transportation through the Director General of Civil Aviation and the Director of Aviation Security to accept applications for Regulated Agent certificates submitted by air cargo agents that have met administrative and technical requirements. Keywords: Legal Protection, Cargo and Postal Agent, Certificate, Regulated Agent. ABSTRAK Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Udara dan Direktur Keamanan Penerbangan menunjuk perusahaan pengelola kegiatan yang disebut dengan Regulated Agent untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos. Demi kepentingan keamanan penerbangan nasional, pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang dilakukan oleh perusahaan Regulated Agent ini merupakan suatu keharusan dan sangat penting. Setiap agen kargo yang ingin menjadi Regulated Agent harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Untuk mendapatkan sertifikat Regulated Agent harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Namun faktanya, agen kargo angkutan udara yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk pemeriksaan keamanan kargo dan pos ternyata belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam memperoleh sertifikat Regulated Agent dari Kementerian Perhubungan.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan agen kargo angkutan udara yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk pemeriksaan keamanan kargo dan pos belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh sertifikat Regulated Agent dari Kementerian Perhubungan dikarenakan adanya evaluasi dan verifikasi dengan mempertimbangkan aspek teknis, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek perencanaan yang memakan waktu sehingga menimbulkan kerugian, tidak adanya dukungan dari ASPERINDO maupun dukungan dari pihak PT. Angkasa Pura II, serta PT. Angkasa Pura Logistik yang bisa dijadikan rekomendasi untuk memperoleh sertifikat Regulated Agent, adanya intervensi dari PT. Angkasa Pura II dan PT. Angkasa Pura Logistik yang merupakan BUMN yang selama ini menangani masalah kargo dan pos di bandar udara sehingga Regulated Agent dianggap menjadi pesaingnya, dan ketidakjelasan regulasi, sehingga terkesan tidak memberikan kepastian hukum. Upaya yang dilakukan oleh agen kargo dan pos angkutan udara untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh sertifikat Regulated Agent dari Kementerian Perhubungan adalah dengan cara meminta dukungan dari ASPERINDO, PT. Angkasa Pura II, dan PT. Angkasa Pura Logistik agar memperoleh rekomendasi untuk memperoleh sertifikat Regulated Agent. Di samping itu, meminta kepada Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara dan Direktur Keamanan Penerbangan untuk menerima permohonan sertifikat Regulated Agent yang diajukan oleh agen kargo angkutan udara yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Agen Kargo dan Pos, Sertifikat, Regulated Agent.

PELAKSANAAN PASAL 10 HURUF A UNDANG –UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK) DENNY AKBAR NIM. A01108040
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The library is the warehouse books and knowledge in order to advance and improve the community intelligence. So as to need managed as well as it should and supported by regulations the right policy. In this case the government of Pontianak city trying to implement article 10 law no. 1 43 / 2007 on the library. Objectives of the study are in order to analyze the execution of the laws so that can optimize guidance and the development of against a library of in the Pontianak city. As for the methodology that was used is descriptive analysis in order to analyze the problems that then the infidels.The form of research is with the study literature and the field research was carried out a live interview.The implementation of the research was done in the Pontianak city.Of the study results showed that the government Pontianak city have done the implementation of the provision of the act. This is success in to provide guidance and development library. But on the other hand, by giving the full authority to local library more have optimal results including the administration of funds and human resources.Keywords: The library; Guidance; Development of Human Resources Abstrak Perpustakaan merupakan gudang buku dan ilmu pengetahuan dalam rangka memajukan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat. Sehingga perlu dikelola sebagaimana mestinya dan didukung oleh peraturan kebijakan yang tepat. Dalam hal ini pemerintah kota Pontianak berupaya melaksanakan Pasal 10 UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka menganalisis pelaksanaan undang-undang tersebut sehingga dapat mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan terhadap perpustakaan di kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dalam rangka menganalisa permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulan. Bentuk penelitian adalah dengan studi literatur dan penelitian lapangan dilakukan wawancara langsung. Pelaksanaan penelitian dilakukan di kantor pemerintah kota Pontianak dan perpustakaan kota Pontianak. Dari penelitian diperoleh bahwa pemerintah kota Pontianak sudah melakukan pelaksanaan undang-undang tersebut. Hal ini merupakan keberhasilan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Namun di sisi lain, dengan memberikan wewenang penuh kepada perpustakaan setempat lebih mendapatkan hasil yang optimal termasuk pengelolaan dana dan sumber daya manusia.Kata Kunci: Perpustakaan; pembinaan; pengembangan; sumber daya manusia.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA