Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGAWASAN PEREDARAN SUSU MILO ILEGAL DI KOTA PONTIANAK MAGDALENA INDRA NIM. A1012191091
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT West Kalimantan's geographical conditions are open because it has a direct land border with East Malaysia, namely the State of Sarawak, increasing the challenges that arise as a result of globalization on drug and food control. There are 5 (five) entrances that are directly adjacent, namely Entikong (Sanggau Regency). Aruk (Sambas Regency), Jagoi Babang (Bengkayang Regency). Services (Sintang District) and Nanga Badau (Kapuas Hulu District). however, there are far more unofficial border crossings which are small roads. This makes it very possible for unfair trade practices to occur through the circulation of illegal TMS products such as unregistered imported food, narcotics, counterfeit medicines, unregistered traditional medicines and or mixed with medicinal chemicals , cosmetics containing hazardous materials and food products contaminated with hazardous materials and unfit for consumption tend to increase, thus potentially endangering public health safetyThis study uses an empirical juridical approach which uses primary and secondary legal materials. The data that has been collected will then be analyzed qualitatively to answer questions in the research.The results of the study show that in Pontianak City there are still illegal packaged food products circulating in markets and supermarkets. The handling and settlement of the circulation of illegal packaged food products is to take action in the form of confiscation and destruction and to give strict sanctions to business actors. Based on the research, the authors provide suggestions to the government, namely that it must increase supervision of imported food products that enter Indonesia (especially Pontianak), then provide education to business actors about illegal packaged food products that can endanger the health of consumers, and the public must also be careful and observant in buying food products, especially milo milk Malaysia, must see whether the content in the product is harmful to health and whether it has a distribution permit. Keywords POM Pontianak Center for Supervision of Packaged Processed Food Product ABSTRAK Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkotika, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan/kesehatan masyarakat.Penelitian ini mengugunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana mengunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.Data yang sudah terkumpul kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Pontianak masih terdapat produk pangan kemasan ilegal yang beredar di pasar maupun supermarket.Penanganan dan penyelesaian terhadap peredaran produk pangan kemasan ilegal tersebut adalah melakukan tindakan berupa penyitaan dan pemusnahan serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha.Beradasarkan penelitian penulis memberikan saran kepada pemerintah yaitu harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan impor yang masuk ke Indonesia (khususnya Pontianak),kemudian memberikan edukasi kepada pelaku usaha tentang produk pangan kemasan ilegal dapat membahayakan kesehatan konsumen,serta masyarakat juga harus teliti dan jeli dalam membeli produk pangan khususnya susu milo Malaysia,harus melihat apakah kandungan didalam produk tersebut berbahaya bagi kesehatan dan apakah memiliki izin edar.. Kata Kunci : Balai Besar POM Pontianak,Pengawasan,Produk Pangan Olahan Kemasan

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANGKAPAN LAUT ANTARA PEMILIK KAPAL NELAYAN DAN NELAYAN PENGGARAP DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA KABUPATEN KAYONG UTARA AGUS LIANI NIM. A1011151124
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe background of this research problem is based on the profit-sharing agreement made between the ship owner and the ship's crew, based on an oral agreement that has occurred long ago. The distribution of the results obtained after going to sea to the parties varies greatly depending on the habits of the local community and also depending on the agreement of the parties. The agreement creates a legal relationship between the ship owner and the ship's crew and in that relationship, each party has reciprocal rights and obligations.The title of this research is the Implementation of Marine Catch Sharing Agreements between Fishing Boat Owners and Cultivating Fishermen in Karimata Islands District, North Kayong Regency. The formulation of the problem in this research is "What are the causes of the non-implementation of the Sea Catch Sharing Agreement between the Owners of Fishing Vessels and Cultivators?" The purpose of this study was to obtain data and information regarding the implementation of the agreement for the sharing of marine catches between the owners of fishing boats and working fishermen in the Karimata Islands District, Kayong Utara Regency, to reveal the factors causing the non-implementation of the agreement for the sharing of marine catches between the owners of fishing boats and working fishermen. in the District of Karimata Islands, Kayong Utara Regency, to disclose the legal consequences for fishing boat owners who default on working fishermen in the profit sharing agreement and to reveal the efforts that working fishermen can take against fishing boat owners who default in the profit sharing agreement in the Archipelago District. Karimata, North Kayong Regency. The method used in this study is the empirical method by collecting primary data in the form of interviews and questionnaires and secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials. In this study, the author uses an empirical method with a descriptive approach, namely by describing and analyzing based on facts or existing data collected as they were at the time this research was conducted.The results of the research are the implementation of the agreement for the sharing of marine catches between the ship owner and the fishermen in the Karimata Islands District, Kayong Utara Regency only verbally. Even though it is only verbal, it still has legal force and is the same as an agreement made in writing. The factor causing the non-implementation of the agreement for sea catches between fishing boat owners and working fishermen in the Karimata Islands District, Kayong Utara Regency is due to the lack of transparency in the distribution of catches. Keywords: Profit Sharing Agreement, Sea Catch, DefaultAbstrak Latar belakang masalah penelitian ini didasarkan pada perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal, didasarkan atas kesepakatan lisan yang telah terjadi sejak dahulu. Pembagian hasil yang didapat setelah melaut kepada para pihak, sangat bervariasi tergantung faktor kebiasaan masyarakat setempat dan bergantung pula pada kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara pemilik kapal dengan anak buah kapal dan dalam hubungan tersebut, setiap pihak membunyai hak dan kewajiban secara timbal balik.Judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Laut Antara Pemilik Kapal Nelayan Dan Nelayan Penggarap Di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa Yang Menjadi Penyebab Tidak Terlaksananya Perjanjian Bagi Hasil Tangkap Laut Antara Pemilik Kapal Nelayan Dan Nelayan Penggarap?” Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tangkapan laut antara pemilik kapal nelayan dan nelayan penggarap di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara, untuk mengungkapkan faktor penyebab tidak terlaksananya perjanjian bagi hasil tangkap laut antara pemilik kapal nelayan dan nelayan penggarap di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pemilik kapal nelayan yang melakukan wanprestasi terhadap nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil dan untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh nelayan penggarap terhadap pemilik kapal nelayan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara dan kuisioner dan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tangkapan laut antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara hanya secara lisan saja. Walaupun hanya secara lisan, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Faktor penyebab tidak terlaksananya perjanjian bagi hasil tangkap laut antara pemilik kapal nelayan dan nelayan penggarap di Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara dikarenakan tidak adanya transparansi dalam pembagian hasil tangkapan. Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Tangkapan Laut, Wanprestasi

PELAKSANAAN PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN YANG MASA BERLAKUNYA BERAKHIR MENJADI HAK MILIK DI PERUMNAS III KOTA PONTIANAK NOVA RIZKY INNAYA NIM. A1011191186
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTSince a long time ago, the residential and settlement land purchased still has the status of building use rights because it is still under the control of the developer or PT, Perumnas is not allowed to own land in the form of property rights. Afterbuying and selling and renaming transactions, not a few have not improved their land status due to ignorance of the terms and procedures for upgrading, the process of upgrading rights that takes a long time, and large enough costs so that homeowners choose to postpone the increase in land rights until the validity period of their building use rights expires. Having a validity period of up to 20 years, land with the status of building use rights whose validity period expires can be upgraded to property rights with extension of rights or renewal of rights. Therefore, the purpose of writing this thesis entitled "Implementation of Improving the Status of Building Use Rights whose Validity Period Expires as Property Rights in Perumnas III Pontianak City" is to determine the period of transfer of the status of building use rights whose validity period expires into property rights in Perumnas III Pontianak City as well as the causal factors, legal consequences and efforts of Perum Perumnas and Pontianak City Land Office in encouraging increased building use rights to property rights in Perumnas III Pontianak City. The research method used in this study is the empirical juridical method. The nature of this study is descriptive analysis. The sampling method used is purposive sampling. The author took samples at the Pontianak Branch of the Perum Perumnas Office, Pontianak City Land Office and 5 House Owners in Perumnas III Pontianak City who submitted applications for increased building use rights whose validity period expired into property rights. The results showed the fact in the field that the factors that caused the homeowners of Perumnas III Pontianak City to take too long in improving the status of building use rights because of ignorance of the validity period of building use rights in the certificate had expired, lack of knowledge of homeowners about the procedures and conditions needed, costs were not small and the upgrade process took up to several months, also the lack of field socialization from the Land Officen about increasing building use rights to property rights in the community, especially the Perumnas area.Keywords: Improvement of Rights, Building Use Rights, Property Rights ABSTRAKSejak dahulu, tanah perumahan dan permukiman yang dibeli masih berstatus hak guna bangunan karena masih dibawah penguasaan developer atau PT, Perumnas tidak diperbolehkan memiliki tanah dalam bentuk hak milik. Setelah transaksi jual beli dan balik nama, tidak sedikit yang belum meningkatkan status tanahnya karena ketidaktahuan pada syarat dan prosedur peningkatan, proses peningkatan hak yang cukup memakan waktu lama, serta biaya yang cukup besar sehingga pemilik rumah memilih untuk menunda peningkatan hak atas tanah sampai masa berlaku hak guna bangunannya berakhir. Mempunyai masa berlaku hingga dengan 20 tahun, tanah yang berstatus hak guna bangunan yang masa berlakunya berakhir dapat ditingkatkan menjadi hak milik dengan perpanjangan hak atau pembaharuan hak. Oleh karena itu, tujuan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Yang Masa Berlakunya Berakhir Menjadi Hak Milik Di Perumnas III Kota Pontianak” adalah untuk mengetahui jangka waktu pengalihan status hak guna bangunan yang masa berlakunya berakhir menjadi hak milik di Perumnas III Kota Pontianak serta faktor penyebab, akibat hukum dan upaya Perum Perumnas dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam mendorong peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik di Perumnas III Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penulis mengambil sampel pada Kantor Perum Perumnas Cabang Pontianak, Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan 5 Pemilik Rumah di Perumnas III Kota Pontianak yang mengajukan permohonan peningkatan hak guna bangunan yang masa berlakunya berakhir menjadi hak milik. Hasil penelitian menunjukkan fakta di lapangan bahwa faktor yang menyebabkan pemilik rumah Perumnas III Kota Pontianak terlalu lama dalam meningkatkan status hak guna bangunan karena ketidaktahuannya masa berlaku hak guna bangunan di sertifikat telah berakhir, kurangnya pengetahuan pemilik rumah mengenai prosedur dan syarat yang diperlukan, biaya yang tidak sedikit serta proses peningkatan memerlukan waktu hingga beberapa bulan, juga kurangnya sosialisasi lapangan dari Kantor Pertanahan tentang peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik di masyarakat khususnya wilayah Perumnas.Kata Kunci : Peningkatan Hak, Hak Guna Bangunan, Hak Milik

PERLINDUNGAN HUKUM TRADER BINARY OPTION DITINJAU DARI KETERBUKAAN INFORMASI INSTRUMEN INVESTASI OLEH AFFILIATOR SRI OKTIVIANI NIM. A1011191230
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The developments in the world of technology make it easy for the modern society to access financial products, facilitating easy and practical financial transactions for people to invest online. However, the perpetrators of crime in the world of finance or investment adapted within the technological developments in order to execute their action. A form of crime that is complex in this era is binary options, or which are referred to as “Gambling Online” under the guise of trading. Apart from the side of unlicensed regulations, the victims in the are platform are losing money since the algorithm only allows them to do trade against a broker (house), whilst the broker controls the system.This research uses normative law research. Normative legal research is a way to create legal principles, legal provisions, or legal doctrines to resolve legal issues that occur.The final results of this study found that the affiliator in providing information about the platform he introduced to the public did not apply the principle of information disclosure so that it could be categorized as a crime by deliberately spreading false and misleading news, in the sense of deliberately inviting the public to gamble using techniques framing and flexing which results in losses to the public in electronic transactions and without the right to carry out trading education (training). This has fulfilled the elements contained in Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) and Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 concerning amendments to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 on Information and Electronic Transactions.Keywords : Binary Option, Information Disclosure, Affiliator, Restitutio Abstrak Perkembangan dalam dunia teknologi memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mengakses produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan hingga masyarakat lebih mudah dalam berinvestasi secara online. Tetapi para pelaku kejahatan dalam dunia keuangan atau investasi, dengan perkembangan teknologi juga mulai melakukan aksinya. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena kompleks saat ini ialah binary option atau opsi biner yang disebut sebagai “Judi Online” berkedok trading forex. Selain dari sisi regulasi yang tidak berizin, masyarakat yang melakukan trading dalam platform tersebut dalam praktikmya merugi dikarenakan sama halnya dengan trading melawan broker (house), broker dapat berbuat apapun dan mengontrol semuanya.Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (normative law research). Riset hukum normatif ialah suatu cara untuk menciptakan suatu prinsip-prinsip hukum, suatu ketentuan hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.Hasil akhir dari penelitian ini ditemukan bahwa affiliator dalam memberikan informasi seputar platform yang ia perkenalkan kepada masyarakat, tidak menerapkan prinsip keterbukaan informasi sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dalam artian dengan sengaja mengajak masyarakat untuk melakukan judi dengan menggunakan teknik framing dan flaxing yang mengakibatkan kerugian masyarakat dalam transaksi elektronik dan tanpa hak melakukan edukasi (pelatihan) trading. Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) dan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci: Binary Option, Keterbukaan Informasi, Affiliator, Restitusi

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU KECAMATAN SEKAYAM DESA BALAI KARANGAN DIEGO TAMARA SAKTI NIM. A1012191057
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The determination of the basis sub-sector to become a strategic aspect in regional development efforts is very important for the government to determine. appropriate development strategy. The agricultural sector is the largest contributor during 2019-2022 for Sanggau Regency. This sector is also the choice of the majority of the people of Sanggau Regency as a source of income. However, obstacles such as the lack of qualified agricultural infrastructure, the declining enthusiasm of farmers to develop the agricultural sector, and the large number of land conversions have been some of the causes for the decline in the agricultural sector's contribution to Sanggau Regency in the last 5 years. The agricultural sub-sector includes food crops, horticulture, plantations, forestry, fisheries and animal husbandry. The research objective is to analyze the sub-sector of the granting of investment permits for the agricultural sector by the local government in Sanggau Regency. In this study, the normative method was applied, namely normative legal research or library research. This is research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, content analysis of court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars.The results of the study show that a) the forms of delegation of authority can be classified based on assets, influence, economy, according to the source and the method of cultivation. b) The legal consequence of the delegation of authority is that there is a work system that is clearly determined by law without reducing the authority of the central government in determining licensing policies in the investment sector. There is a clear division between what is regulated by the central government and local governments. Keywords: Regional Development, Food Crop Agriculture, Base Subsector ABSTRAK Penentuan subsektor basis menjadi aspek strategis dalam upaya pengembangan wilayah sangat penting bagi pemerintah untuk menentukan. strategi pengembangan yang tepat. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar selama tahun 2019-2022 untuk Kabupaten Sanggau. Sektor ini juga menjadi pilihan bagi mayoritas masyarakat Kabupaten Sanggau sebagai sumber pendapatannya. Akan tetapi hambatan seperti, kurang mumpuninya infrastruktur pertanian, menurunnya antusias petani untuk mengembangkan sektor pertanian, hingga banyaknya alih fungsi lahan menjadi beberapa penyebab turunnya kontribusi sektor pertanian terhadap Kabupaten Sanggau 5 tahun terakhir. Subsektor pertanian meliputi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis subsector pemberian izin investasi sektor pertanian oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sanggau. Dalam penelitian ini diaplikasikan metode normatif, yaitu Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan,content alanysist keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.Hasil penelitian menunjukan bahwa a) bentuk bentuk dari pendelegasian wewenang yaitu dapat digolongkan berdasarkan aset,pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya dan cara penanamanya. b)Akibat hukum dari pendelegasian wewenang adalah adanya sistem kerja yang jelas ditentukan oleh undang – undang dengan tidak mengurangi kewenangan dari pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan perizinan di bidang penanaman modal. Adanya pembagian yang jelas antara mana yang diatur oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kata Kunci: Pengembangan Wilayah, Pertanian Tanaman Pangan, Subsektor Basis

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN SEX TRAFFICKING DI INDONESIA DAN FILIPINA MENURUT PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK DAN PORNOGRAFI ANAK (OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY) VALENTINE QUERUBIN HERMANTO NIM. A1011191076
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis research aims to examine the comparison of the protection of sex trafficking child victims in Indonesia and in the Philippines through a legal review according to the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC). The research method used is normative juridical research. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary data to strengthen the analysis in terms of the norms that apply in both countries. The author is interested in examining this legal comparison due to the difference in the number of cases of sex trafficking that occur in both countries, whereas the Philippines has experienced a decrease in the number of cases and Indonesia is vice versa. The cases examined in this research revolved around the development of cases during the post-COVID 19 period or after the pandemic, due to the increasing number of human trafficking that occurred in the aforesaid period. The Philippines and Indonesia are the two countries in ASEAN region, both countries have more or less similar culture and legal system. Therefore, a comparison of laws can be made to analyze the differences in protection.Keywords : Sex Trafficking, Protection, Children, Rights, Indonesia, Philippines ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan perlindungan anak korban Sex Trafficking di Indonesia dan di Filipina melalui peninjauan menurut Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan data penunjang untuk memperkuat analisa dalam segi norma yang berlaku dalam kedua negara. Penulis tertarik untuk meneliti perbandingan hukum ini dikarenakan oleh perbedaan angka kasus Sex Trafficking yang terjadi di kedua negara, dimana Filipina mengalami penurunan angka kasus dan Indonesia mengalami kenaikan dalam hal yang sama. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini berkisar dalam perkembangan kasus selama masa post-COVID 19 atau setelah pandemi, dikarenakan melonjaknya angka perdagangan manusia yang terjadi selama periode tersebut. Mengenal Filipina dan Indonesia sebagai kedua negara yang berada dalam kawasan ASEAN dan memiliki budaya serta sistem hukum yang kurang lebih sama, perbandingan hukum dapat dilakukan untuk menganalisa perbedaan perlindungan tersebut.Kata Kunci : Sex Trafficking, Perlindungan, Anak, Hak, Indonesia, Filipina

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SINGGAH DI TERMINAL BAGI KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (Studi Kasus Terminal Batulayang) RESTU SADEWO NIM. A1011181127
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research was conducted at the Pontianak City Transportation Service, the West Kalimantan Province Transportation Service, the Pontianak City Police, and the Batulayang Terminal. This study aims to identify and analyze the causes of public motorized vehicles on intercity bus routes within the province that do not stop at the Batulayang terminal, and how to control public motorized vehicles on intercity bus routes within the province that do not stop at the Batulayang terminal. This research was carried out using empirical legal research methods, with structured interviews and with an open system, how to obtain data by using direct interviews with informants, both the Pontianak City Transportation Service, the West Kalimantan Province Transportation Service, the Pontianak City Police, and at the Batulayang Terminal. Based on the results of the research and discussion, the following results are obtained: that many inter-city buses within the province do not stop at the Batulayang terminal. This is due to the fact that there is no combination between inter-city buses within the province and urban transportation. The absence of urban transportation has caused inter-provincial inter-city buses to be allowed to enter the city of Pontianak to deliver passengers directly to their destinations within the hours set by Pontianak Mayor Regulation No. 48 of 2016. Keywords: Supervision, Batulayang Terminal, Inter-City Transportation in the Province. AbstractPenelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota Pontianak, dan Terminal Batulayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang, dan bagaimana pengawasan terhadap Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris, dengan wawancara terstruktur serta dengan sistem terbuka, cara memperoleh data dengan mengunakan wawancara langsung kepada informan baik itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota Pontianak, dan di Terminal Batulayang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa banyak Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang. Hal tersebut disebabkan memang tidak adanya perpaduan antara Bus Antarkota Dalam Provinsi dan Angkutan Perkotaan. Sudah tidakadanya Angkutan Perkotaan menyebabkan Bus Antarkota Dalam Provinsi diperbolehkan untuk memasuki Kota Pontianak untuk mengantarkan penumpang langsung ke tempat tujuan dengan batas jam yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 tahun 2016. Kata Kunci: Pengawasan, Terminal Batulayang, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi.

AKIBAT HUKUM TERJADINYA FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG (STUDI KASUS J&T EXPRESS DI KABUPATEN SINTANG) JESSICA PUTRI IBANI NIM. A1011171214
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Force majeure in the Civil Code only explains that force majeure results in the debtor being released from demands for compensation. The absence of a specific understanding of force majeure regulated in legislation has given rise to many interpretations and opinions by legal experts regarding the meaning of force majeure, even for the parties to the agreement. This often triggers disputes in an agreement that experiences force majeure.Like the flood that occurred in Sintang Regency in 2021, to be precise in early November, where the flood submerged 12 sub-districts in Sintang for four weeks which caused delays or even stopped various community activities. One of them is the activity of transporting goods carried out by carrier services, this activity is greatly disrupted during floods because the floods that occur close access roads which are important means of shipping goods.Starting from the descriptions in the research background, the problem in this research is: "What are the legal consequences of the agreement for the carriage of goods in a force majeure? (Case study of J&T Express in Sintang Regency)". The objectives to be achieved in this thesis research are to determine the factors that cause force majeure, legal consequences and legal remedies in the agreement for the transportation of goods (Case Study of J&T Express in Sintang Regency).Based on the descriptions of the results of the research and the previous chapter above, it can be concluded that the force majeure that occurred in Sintang at that time was a relative or temporary force majeure, where the legal status of the agreement still existed and the delivery of goods by the carrier service, namely J&T Express Sintang, will continue to be carried out after the force majeure is over, or in this case after the flood recedes. Apart from the delay in sending goods to consumers, there are also items that must be returned by J&T to the sender because they have passed the specified time limit, especially for e-commerce goods/packages. after that the sender returns the money to the buyer. This is usually known as a refund, which is a refund due to cancellation of a product purchase.Keywords : Force Majeure, Shipping, Agreement Abstrak Force majeure dalam KUHPerdata hanya menjelaskan bahwa keadaan memaksa mengakibatkan debitur dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Tidak adanya pengertian secara khusus tentang force majeure yang diatur dalam perundang-undangan melahirkan banyak penafsiran dan pendapat-pendapat oleh pakar hukum mengenai pengertian force majeure, bahkan juga bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini seringkali menjadi pemicu perselisihan dalam suatu perjanjian yang mengalami force majeure.Seperti peristiwa banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang pada tahun 2021 tepatnya pada awal november, dimana banjir tersebut merendam 12 kecamatan yang ada di Sintang selama empat pekan yang menyebabkan terhambatnya atau bahkan terhentinya berbagai kegiatan masyarakat. Salah satunya yaitu kegiatan pengangkutan barang yang dilakukan oleh jasa pengangkut, kegiatan ini sangat terganggu pada saat banjir karena banjir yang terjadi menutup akses jalan yang merupakan sarana penting dalam pengiriman barang.Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana akibat hukum dari perjanjian pengangkutan barang dalam force majeure? (Studi kasus J&T Express Di Kabupaten Sintang)". Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab force majeure, akibat hukum dan upaya hukum dalam perjanjian pengangkutan barang (Studi Kasus J&T Express Di Kabupaten Sintang).Berdasarkan uraian-uraian pada hasil penelitian dan bab terdahulu di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa force majeure atau keadaan memaksa yang terjadi di Sintang pada saat itu merupakan keadaan memaksa yang bersifat relatif atau bersifat hanya sementara, dimana status hukum perjanjian masih ada dan pengiriman barang oleh pihak jasa pengangkut yaitu J&T Express Sintang akan tetap dilaksanakan setelah keadaan memaksa selesai, atau dalam hal ini setelah banjir surut. Selain dari penundaan pengiriman barang kepada konsumen adapula barang yang harus dikembalikan oleh pihak J&T kepada pengirim karena sudah melewati batas waktu yang telah di tetapkan, khususnya pada barang/paket e-comerce. setelah itu pengirim mengembalikan uang kepada pembeli hal ini biasanya di kenal dengan istilah refund, yaitu pengembalian dana karena pembatalan pembelian suatu produk.Kata Kunci : Force Majeure, Pengiriman,Perjanjian

IMPLEMENTASI PASAL 42 HURUF B DAN HURUF C PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUMDANPERLINDUNGAN ADITYA SAPUTRA NIM. A1011191027
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractDalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Implementasi Pasal 42 Huruf B Dan Huruf C Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengapa masih munculnya pelanggaran terhadap Pasal 42 huruf b dan huruf c Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 dan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan dan hambatan Satpol PP dalam menegakan Pasal 42 huruf b dan huruf c Perda Kota Pontianak Nomor 19 tahun 2021. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui proses wawancara bersama Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langsung terjun ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menyatakan bahwa alasan masih munculnya pelanggaran terhadap Pasal 42 huruf b dan huruf c erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan Pasal 42 Huruf b Dan Huruf c Perda Nomor 19 Tahun 2021 belum berjalan secara efektif, yaitu mengenai faktor masyarakat, faktor penegakan hukumnya yang belum maksimal dimana maksud dari maksimal ini ialah pelaksanaan penegakan hukum sudah dilakukan namun masih ada hal-hal yang kurang terpenuhi seperti setelah dilakukan penegakan hukum masih ada yang mengulang perbuatannya karena kurangnya pengawasan itu sendiri dan juga termasuk faktor sarana dan fasilitas yang kurang mencukupi. Seharusnya dengan melihat banyaknya pelanggaran khususnya terhadap Pasal 42 huruf b dan c Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 jika ingin berjalan efektif, Pemerintah dapat memulai dengan memperbaiki atau merevisi ulang Pasal 63 ayat (1) huruf ss Perda Nomor 19 Tahun 2021 yang dimana juga pelaksanaan sanksi utamanya lebih ditegaskan lagi serta melakukan pengawasan dan pembinaan yang terstruktur. Kata Kunci : Implementasi, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah

ANALISIS YURIDIS PEMBAJAKAN DRAMA KOREA DI APLIKASI TELEGRAM FERIDIANA NIM. A1011191172
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe entry of South Korean culture known as Korean Wave or Hallyu is the impact of digitalization. Digitalization has made rapid advances in technology and information out of control. One of them is the abuse of the Telegram application by K-Drama Lovers as a means of access, watching and disseminating Korean dramas. This is included in digital piracy which is contrary to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The type of research used is socio-legal research, which is a research method that combines approaches from the perspectives of legal science and social science. Socio legal research will collect information from library materials such as legislation, journals and other literature which is supported by the results of interviews with the community through the distribution of questionnaires or questionnaires with techniques snowball sampling. The aim is to validate the suitability of information obtained based on literature with the conditions that occur in social life regarding mechanisms, causal factors and efforts to overcome piracy. Then, these data will be analyzed qualitatively in a descriptive manner.Based on the result of research conducted by the author, the piracy mechanism in the Telegram application is very easy to do and understand. Actions that are categorized as piracy in the Telegram application such as downloading, watching and spreading Korean dramas through groups chat or personal. This digital piracy can be caused by various factors such as lack of knowledge, free services, ease of access, environment, low awareness of the law, lack of firm law enforcement efforts and sanctions. For this reason, efforts are needed to overcome piracy such as outreach, digital literacy, provision of Standard Operating Procedures (SOP) on the Telegram application, legal awareness to report piracy, development of Trust Positif (Trust+), appreciation of intellectual works, facilities for watching cheap legal Korean dramas and imposition of strict sanctions. Keywords: Piracy, Korean Drama, Telegram Application Abstrak Masuknya budaya Korea Selatan yang dikenal dengan istilah Korean Wave atau Hallyu merupakan dampak digitalisasi. Digitalisasi telah membuat kemajuan pesat di bidang teknologi dan informasi yang tidak terkendali. Salah satunya penyalahgunaan aplikasi Telegram oleh K-Drama Lovers sebagai sarana akses, nonton dan menyebarluaskan drama Korea. Hal ini termasuk ke dalam pembajakan digital yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio legal, yaitu sebuah metode penelitian yang menggabungkan pendekatan dari perspektif ilmu hukum dan ilmu sosial. Penelitian sosio legal akan menghimpun informasi dari bahan pustaka seperti perundang-undangan, jurnal dan literatur lainnya yang didukung oleh hasil wawancara terhadap masyarakat melalui penyebaran angket atau kuesioner dengan teknik snowball sampling. Tujuannya untuk memvalidasi kesesuaian informasi yang diperoleh berdasarkan bahan pustaka dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat mengenai mekanisme, faktor penyebab dan upaya dalam mengatasi pembajakan. Kemudian, data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mekanisme pembajakan di aplikasi Telegram sangat mudah dilakukan dan dipahami. Tindakan yang dikategorikan sebagai pembajakan di aplikasi Telegram seperti mengunduh, menonton dan menyebarkan drama Korea melalui grup chat ataupun pribadi. Pembajakan digital ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti kurangnya pengetahuan, layanan gratis, kemudahan akses, lingkungan, rendahnya kesadaran hukum, kurang tegasnya upaya penegakan hukum dan sanksi. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengatasi pembajakan seperti, sosialisasi, literasi digital, penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada aplikasi Telegram, kesadaran hukum untuk melaporkan pembajakan, pengembangan Trust Positif (Trust+), apresiasi karya intelektual, sarana nonton drama Korea legal yang murah dan pemberian sanksi yang tegas. Kata kunci: Pembajakan, Drama Korea, Aplikasi Telegram

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA