Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN AUTENTIKASI DALAM TRANSAKSI FINTECH PEER TO PEER LENDING UNTUK MENJAGA KERAHASIAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAAN ONLINE AULIA PUTRI DEWI NIM. A1012181042
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe presence of Fintech actually brings convenience as well as losses for the community as consumers. The convenience that is felt is time efficiency, because applying for credit can be done anywhere online. However, to ensure the optimization of the role of Fintech for economic growth in society and financial inclusion in Indonesia, studies are needed on how to strike a balance between the convenience and flexibility of financial services offered by Fintech with aspects of consumer protection. Because without this balance, Fintech has the potential to disrupt public confidence in the financial system and economic stability. The type of research used in this research is normative-empirical legal research. Normative legal research is legal research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and contracts in fact in every particular legal event that occurs in society in order to achieve predetermined goals.This study aims to ascertain whether the results of the implementation of the legal event are in accordance with the provisions of the law or not. The legal relationship between the parties in P2P Lending, namely the organizer, the party giving the loan and the party receiving the loan, is a contractual relationship as stipulated in the provisions of Article 18 POJK No. 77/POJK.01/2016. This contractual relationship arises from an agreement made between the organizer and the party giving the loan and an agreement made between the party giving the loan and the party receiving the loan. Dispute resolution in the P2P Lending system can be carried out through courts or through alternative dispute resolution. However, an online-based P2P Lending system requires a faster, easier, and more affordable dispute resolution process, so it is necessary to create an online APS Institution that specifically handles business disputes on lending and borrowing money with information technology intermediaries. Keywords: Fintech Peer To Peer Lending, Customers, Credit Loans.ABSTRAKHadirnya Fintech ternyata membawa kemudahan sekaligus kerugian untuk masyarakat sebagai konsumen. Kemudahan yang sangat terasa dirasakan adalah efisiensi waktu, karena untuk mengajukan kredit dapat dilakukan dimana saja secara online. Namun demikian, untuk memastikan optimalisasi peran dari Fintech bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan inklusi keuangan di Indonesia, maka diperlukan kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh Fintech dengan aspek perlindungan konsumennya. Karena tanpa keseimbangan tersebut, Fintech justru berpotensi menggangu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang. Hubungan hukum antara para pihak dalam P2P Lending yakni pihak penyelenggara, pihak yang memberi pinjaman serta pihak yang menerima pinjaman adalah hubungan yang bersifat kontraktual sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 POJK No. 77/POJK.01/2016. Hubungan yang bersifat kontraktual tersebut lahir dari perjanjian yang dibuat antara pihak penyelenggara dengan pihak yang memberi pijaman dan perjanjian yang dibuat antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman. Penyelesaian sengketa pada sistem P2P Lending dapat dilaksanakan melalui pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa. Akan tetapi sistem P2P Lending yang berbasis online memerlukan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mudah, serta terjangkau, sehingga perlu dibuat Lembaga APS online yang khusus melaksanakan penanganan sengketa bisnis pinjam meminjam uang dengan perantara teknologi informasi Kata Kunci: Fintech Peer To Peer Lending, Nasabah, Pinjaman Kredit.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPEMILIKAN ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 33/G/2019/PTUN.PTK) NEFERTITI TITANIA NIM. A1011171079
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This research entitled "ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN SETTLEMENT OF LAND OWNERSHIP CASES (CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 33/G/2019/PTUN.PTK)" which aims to determine the judge's considerations in settling land ownership rights cases and find out the consequences law suit is not accepted (case study decision number: 33/G/2019/PTUN.Ptk).The formulation of the problem in this study is the judge's considerations in settling cases of ownership of land rights and the legal consequences of lawsuits not being accepted (case study on decision number: 33/G/2019/PTUN.Ptk).Research methods in normative legal research methods are supported by empirical data. This type of approach is the case approach. The object of research is all information relating to judges' considerations in settling land ownership rights cases (case study on decision number: 33/G/2019/PTUN.Ptk). Sources of legal material obtained from secondary data and supported by primary data through interview techniques with Pontianak State Administrative Court Judges.Based on the results of the research achieved with the case approach, this is the basis for the judge's consideration in the decision with the register number: 33/G/2019/PTUN.Ptk which states that the lawsuit was not accepted on the grounds that the plaintiffs have no legal interest in the lawsuit. The legal consequences of the claim are not accepted in the settlement of land ownership cases in the decision number: 33/G/2019/PTUN.Ptk, namely that there is no cancellation or invalidity of a State Administrative Decree and the object of the dispute and the parties in the dispute return to their original state. For justice seekers who want to file a lawsuit related to objects in the form of land, they should be able to know the real facts according to the subject matter. This is absolutely necessary to prevent claims from being accepted/NO (Niet Onvankelijk Verklaard).Keywords: Judge's Considerations, Ownership of Land, Niet Onvankelijk Abstrak Penelitian ini dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 33/G/2019/PTUN.PTK)” yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara kepemilikan hak milik atas tanah dan mengetahui akibat hukum gugatan tidak diterima (studi kasus putusan nomor: 33/G/2019/PTUN.Ptk).Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara kepemilikan hak milik atas tanah dan akibat hukum gugatan tidak diterima (studi kasus putusan nomor: 33/G/2019/PTUN.Ptk).Metode penelitian dalam metode penelitian hukum normatif didukung oleh data empiris. Jenis pendekatan adalah pendekatan kasus (case approach). Objek penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara kepemilikan hak milik atas tanah (studi kasus putusan nomor: 33/G/2019/PTUN.Ptk). Sumber bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder dan didukung dengan data primer melalui teknik wawancara dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai dengan pendekatan kasus adalah dasar pertimbangan Hakim dalam putusan dengan nomor register: 33/G/2019/PTUN.Ptk yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan yaitu dalam gugatan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum. Akibat hukum terhadapat gugatan tidak diterima dalam penyelesaian perkara kepemilikan atas tanah pada putusan nomor: 33/G/2019/PTUN.Ptk yaitu tidak ada amar batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan objek sengketa dan para pihak dalam sengketa kembali pada semula. Bagi masyarakat pencari keadilan yang hendak melakukan gugatan berkaitan dengan objek berupa tanah, seyogyanya dapat mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya sesuai dengan pokok permasalahannya Hal tersebut mutlak dilakukan untuk mencegah gugatan tidak diterima/NO (Niet Onvankelijk Verklaard).Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kepemilikan Atas Tanah, Gugatan Tidak Diterima Niet Onvankelijk Verklaard

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN SEORANG KHUNTSA DAN PEMBAGIAN HARTA WARISNYA MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA DI KOTA PONTIANAK JAYATRI SUHARTATI NIM. A1011161234
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTKhuntsa is a situation in which an individual has two sexes at once in one body, the state of these two sexes cannot immediately be seen and identified whether he or she is male or female. Khuntsa is distinguished into two kinds, namely khuntsa musykil which is a state of double sex that both sexes are equally functioning so it is difficult to be chanted gender and khuntsa ghoiru musykil that has two sexes but only one that functions so it is not difficult to determine the gender. The condition of a khuntsa also raises a problem if it is associated with the law of inherited. The distribution of inheritance has basically been arranged in the Qur'an, not except khuntsa who will also get their share but not clarity provisions bequeathed the bag of khuntsa heirs, the large number of parts they receive, or their obstacles to bequeath.This research is done by empirical research method, while the data collection technique used is interview, this research aims to obtain data and information on the distribution of inheritance to the heirs of khuntsa in the view of Islamic law in the opinion of the Indonesian Ulama Council in pontianak city where the data obtained is sourced from the Indonesian Ulama Council located in Pontianak city. Then the data and information obtained will be analyzed to understand the opinion of the cleric on the distribution of the inheritance of the heirs khuntsa . As for the results of this study shows that the majority of Scholars in Pontianak city argue that the division of khuntsa musykil heritage in accordance with the signs of maturity and gender that works but if it does not have clarity then it will get some and the rest in deferred.Keywords: Khuntsa, Heritage, Heirs, Islamic Law. ABSTRAKKhuntsa adalah suatu keadaan ketika seorang individu memiliki dua kelamin sekaligus di dalam satu tubuh, keadaan dua kelamin ini tidak seketika dapat dilihat dan di diidentifikasikan apakah dia laki-laki atau perempuan. Khuntsa dibedakan menjadi dua macam yaitu khuntsa musykil yaitu suatu keadaan kelamin ganda yang kedua kelamin nya sama-sama berfungsi sehingga sulit untuk ditentunkan jenis kelaminnya dan khuntsa ghoiru musykil yaitu khuntsa yang memiliki dua kelamin tetapi hanya satu saja yang berfungsi jadi tidak sulit untuk menentukan jenis kelaminnya. Keadaan seorang khuntsa juga menimbulkan sebuah permasalahan jika di kaitkan dengan hukum kewarisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya telah di atur dalam Al-Quran, tidak kecuali khuntsa yang juga akan mendapatkan bagiannya tetapi tidak ada kejelasan ketentuan mewaris bag ahli waris Khuntsa, jumlah bagian yang harus mereka terima,atau pun halangan mereka untuk mewaris.Penelitian ini di lakukan dengan metode penelitian empiris , sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara , penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi pembagian harta warisan kepada ahli waris khuntsa dalam pandangan hukum islam menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia di kota Pontianak dimana data yang diperoleh pun bersumber dari Majelis Ulama Indonesia yang berada di kota Pontianak. Kemudia data dan informasi yang didapat tersebut akan di analisis untuk menegtahui pendapat ulama tersebut terhadap pembagian harta warisan ahli waris khuntsa .Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa mayoritas Ulama di kota Pontianak berpendapat Bahwa pembagian harta Warisan Khuntsa Musykil sesuai dengan tanda tanda kedewasaan dan jenis kelamin yang berfungsi tetapi jika tidak memiliki kejelasan maka akan mendapatkan sebagian dan sisa nya di tangguhkan.Kata kunci : Khuntsa , Warisan , Ahli Waris , Hukum Islam.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DAYAK JANGKANG DESA JANGKANG BENUA KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU STEFANO MICHAEL OWEN NIM. A1012191140
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The implementation of marriage customs in the Dayak Jangkang community who live in Jangkang Benua Village, Jangkang District, Sanggau Regency is carried out with traditional ceremonies aimed at honoring the spirits of the ancestors, maintaining the safety and welfare of the prospective bride and groom, both parties who will carry out the marriage with the aim that This can prevent unwanted things from happening when you are about to get married. This is reflected in the implementation of traditional ceremonies that occur in indigenous peoples. However, the reality is that currently there are several changes made by the community, especially the Dayak Jangkang youth in the Jangkang Benua Village, Jangkang District, Sanggau Regency itself, this can be seen when carrying out traditional marriages. In conducting the writing and research of the thesis regarding Changes in the Implementation of the Traditional Marriage Ceremony of the Dayak Jangkang Community in Jangkang Benua Village, Jangkang District, Sanggau Regency.The problem in this study is whether the Implementation of the Traditional Marriage Ceremony of the Ada Dayak Jangkang in the kang of Jangkang Benua Village, Jangkang District, Sanggau Regency, is carried out according to the original customary provisions?”. And the purpose of this research is to obtain data and information, causal factors, legal consequences and efforts to preserve the customs of the Dayak Jangkang Community in Jangkang Benua Village, Jangkang District, Sanggau Regency. The author uses the empirical method with a descriptive analytical research type.Based on the results of the research and discussion, it can be concluded as follows, that the implementation of customary marriage law in the Dayak Jangkang community in Jangkang Benua Village, Jangkang District, Sanggau Regency has undergone changes in the implementation process; that the factor causing the change in the implementation of the traditional wedding ceremony of the Dayak Jangkang community in Jangkang Benua Village, Jangkang District, Sanggau Regency, which was no longer fully implemented, was due to religious and economic factors. That there are no legal consequences if the implementation of the traditional wedding ceremony of the Dayak Jangkang community in Jangkang Benua Village, Jangkang District, Sanggau Regency is no longer fully implemented, this is because there is no coercion or obligation for married couples to carry out traditional ceremonies. That the efforts made by the Traditional Head and the Dayak Jangkang community are to maintain and preserve the traditional marriage ceremony by way of outreach to the community, especially to the younger generation and providing guidance for prospective spouses who will carry out the marriage.Keywords: Custom, Traditional Ceremony, Marriage Abstrak Pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat Dayak Jangkang yang bertempat tinggal di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau dilakukan dengan upacara-upacara adat guna bertujuan untuk menghormati roh- roh para leluhur, menjaga keselamatan dan kesejahteraan calon mempelai kedua belak pihak yang akan melaksanakan perkawinan dengan tujuan agar dapat mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat akan melangsungkan perkawinan. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan upacara adat yang terjadi pada masyarakat adatnya. Namun kenyataannya pada saat ini mengalami beberapa perubahan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya kaum muda Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau itu sendiri, hal ini dapat dilihat pada saat melangsungkan perkawinan adat. Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi mengenai Perubahan Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Jangkang Di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Ada Dayak Jangkang dalam kang Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Dilaksanakan Sesuai Kententuan Adat Aslinya?.”. Dan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor-faktor penyebab, akibat hukum dan upaya dalam melestarikan adat istiadat Masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. Penulis menggunakan metode empiris dengan jenis penelitian deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa pelaksanaan hukum adat perkawinan pada masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau telah mengalami perubahan dalam proses pelaksanaannya; bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan adalah karena faktor agama dan ekonomi. Bahwa tidak adanya akibat hukum apabila pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan, hal inidikarenakan tidak adanya pemaksaan atau mewajibkan pasangan menikah untuk melaksanakan upacara adat. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kepala Adat dan masyarakat Dayak Jangkang ialah tetap menjaga dan melestarikan upacara adat perkawinan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada generasi muda dan memberikan bimbingan bagi para calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.Kata Kunci : Adat, Upacara Adat, Perkawinan

HAMBATAN REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLDA KALIMANTAN BARAT ZAKIYATUL KAMILIA AMMAR NIM. A1011161184
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study discusses the obstacles occurring in reconstruction as one of the examination techniques of perpetrators, witnesses, and related parties in a case of murder criminal. This reconstruction is done to implement the criminal investigation process. The type of research used is sociological juridical, which is research conducted directly in the field, especially in the West Kalimantan Regional Police. Furthermore, the research results were obtained through an interview with Ibu Ari Setyawati, ST, a Ps. Kabag Binops Ditreskrimum West Kalimantan Regional Police. The conclusion gained is a mandatory reconstruction of West Kalimantan Regional Police, specifically against cases that caused the death of others. However, some obstacles occurred before the reconstruction, namely the suspect that is convoluted in bearing testimony to reluctantly conduct reconstruction because it feels unsafe if the suspect to reproduce the scene, witnesses or witnesses who feel enough only to give information without the need to attend the reconstruction and the scene of the event that is not conducive because the victim or the community who feel angry or did not receive the incident to the victim to give threats to the suspect. Therefore, the suggestion of reconstructive writer Polda Kalbar should provide strict security to the parties involved and does not require reconstruction to be carried out in place of the actual events. Moreover, the reconstruction of criminal cases is used as a standard legal product and has its arrangement in the Indonesian Criminal program law provisions. Keywords: reconstruction, roles, and obstacles ABSTRAK Penelitian ini membahas hambatan-hambatan terjadi dalam rekonstruksi sebagai salah satu teknik pemeriksaan terhadap pelaku, saksi dan pihak-pihak terkait dalam suatu kasus tindak pidana pembunuhan. Rekonstruksi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan proses penyidikan tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan khususnya di POLDA Kalimantan Barat. Dan hasil penelitian yang didapatkan adalah melalui wawancara dengan Ibu Ari Setyawati, ST yang merupakan Ps. Kabag Binops Ditreskrimum Polda Kalbar. Dengan kesimpulan yang didapatkan adalah rekonstruksi wajib dilakukan dengan di Polda Kalimantan Barat khusus nya terhadap kasus-kasus yang menyebabkan kematian orang lain. Namun ada beberapa kendala yang terjadi sebelum dilaksanakannya rekonstruksi, yaitu tersangka yang berbelit-belit dalam memberikan kesaksian hingga enggan melaksanakan rekonstruksi karena merasa tidak aman jika tersangka melakukan reka ulang adegan, saksi atau para saksi yang merasa cukup hanya memberikan keterangan tanpa perlu ikut menghadiri rekonstruksi dan tempat kejadian perkara yang tidak kondusif karena pihak korban atau masyarakat yang merasa marah atau tidak terima kejadian tersebut menimpa korban hingga memberikan ancaman kepada pelaku yang membuat jalannya rekonstruksi terganggu. Maka dari itu saran penulis rekonstruksi yang dilakukan Polda Kalbar harus memberikan pengamanan ketat kepada pihak-pihak yang terlibat dan tidak mewajibkan rekonstruksi dilaksanakan tempat perkara kejadian yang sebenarnya. Dan agar rekonstruksi perkara pidana dijadikan sebagai produk hukum yang baku dan memiliki pengaturan tersendiri dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia. Kata kunci : rekonstruksi, peran, dan hambatan

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN ASEAN CONSENSUS ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS SAMAGAT PUDENSIA JESSIE CLARISSA MENAY NIM. A1011171263
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Work is the basic right of every human being. Humans work to meet all their daily needs and their families. From year to year, finding a job is difficult, especially for those who do not have sufficient education, especially in the current global economic era. This then causes high unemployment rates in various developing countries, especially in the Southeast Asia region (ASEAN) where the majority of its members consist of developing countries. For this reason, the author is interested in raising a case with the title "PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS BASED ON THE ASEAN CONSENSUS ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS". Based on this title, the author formulates the problem, namely How is the Protection of Indonesian Migrant Workers according to the ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers? From the title and formulation of the problem, the author was finally able to write this thesis and research this thesis with reference to the Asean Consensus, which, like workers' rights, is protected in the Asean Consensus. So far there has been no renewal from ASEAN Consensus, but in this Pandemic period there are ACMW made by several migrant -sending and recipients of migrants to ensure welfare and protect the rights of migrants in this Pandemic period. As far as it is known that between ASEAN Consensus and ACMW which more implemented in Indonesia will be discussed further in this thesis. Keywords: ASEAN Consensus, worker protection, Indonesian migrant workers. Abstrak Bekerja adalah hak asasi setiap manusia. Manusia bekerja demi memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari beserta keluarganya. Dari tahun ke tahun, mencari pekerjaan merupakan hal yang sulit terutama bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan yang cukup terlebih lagi pada era ekonomi global seperti saat ini. Hal ini kemudian menyebabkan tingginya angka pengangguran di berbagai negara-negara berkembang terutama di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang mayoritas anggotanya terdiri dari negara-negara yang masih berkembang. Untuk itulah penulis tertarik mengangkat kasus dengan judul “PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN ASEAN CONSENSUS ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS”. Bedasarkan judul tersebut, penulis membuat rumusan masalah, yaitu Bagaimanakah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut ASEAN Consensus On The Promotion and Protection of The Rights of Migrant Workers?. Dari judul dan rumusan masalah tersebut penulis akhirnya bisa membuat skripsi ini hingga meneliti skripsi ini dengan mengacu pada Asean Consensus yang sebagaimana para hak pekerja dilindungi dalam Asean Consensus. Sejauh ini belum ada pembaharuan dari Asean Consensus namun di masa pandemi ini terdapatlah ACMW yang dibuat oleh beberapa negara pengirim dan penerima migran untuk menjamin kesejateraan serta melindungi hak para migran di masa pandemi ini. Sejauh yang diketahui bahwa antara Asean Consensus dan ACMW manakah yang lebih diimplementasikan di Indonesia akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini.Kata kunci :Asean Consensus, Perlindungan pekerja, pekerja migran indonesia.

DAMPAK KEBIJAKAN RELAKSASI PEMERINTAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG DITERAPKAN PERBANKAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN OJK NOMOR 48 TAHUN 2020 PADA BANK BRI CABANG SINTANG KALIMANTAN BARAT RINI WINARSIH NIM. A1011171144
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Since the Covid-19 virus pandemic hit the world including Indonesia starting in early March 2020, all MSMEs have experienced difficulties, some have even closed their businesses because they were unable to survive. With this kind of situation, the sustainability of the business carried out by MSMEs is of course threatened. On the one hand, MSMEs receive little or no income at all. On the other hand, they must continue to pay installment fees and interest on loans they obtain from banks. Seeing this condition, the Government through the OJK issued a credit relaxation policy during the period of the spread of the Covid-19 outbreak which was given to MSMEs. The legal basis for the government's relaxation policy on MSMEs is the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 as amended by OJK Regulation Number 48 of 2020 concerning Amendments to Authority Regulations Financial Services Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019. The purpose of issuing this POJK is to reduce the credit burden due to the Covid-19 pandemic by providing credit relaxation for customers affected by Covid-19 so that there will be no massive non-performing loans which will eventually have a systemic impact on the health of the banking system itself. With the relaxation policy from the government, it is intended that MSMEs continue to carry out their businesses and pay their credit burdens with the relief that has been given by the government. However, in practice, the relaxation policies provided by the government for MSMEs are still experiencing various obstacles.In this study, the authors used empirical research methods or also called field research that is descriptive analytical with qualitative data analysis methods.Based on the results of the research, it was concluded that the requirements and mechanism for providing credit relaxation for MSME debtors at Bank BRI Sintang Branch still refer to the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 48 of 2020 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/ 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Covid-19. The obstacles faced by BRI Bank Sintang West Kalimantan Branch in providing credit relaxation for MSMEs are that when credit payments are due, MSME debtors are difficult to contact even though the Bank wants to offer credit relaxation to these MSME debtors. The impact of providing credit relaxation for MSMEs by Bank BRI Sintang West Kalimantan branch is clearly very helpful for MSME debtors because MSME debtors get flexibility in paying credit, but the credit tenor is getting longer. In addition, MSME debtors will receive loan interest relief. Meanwhile for the Bank, the existence of POJK Number 48 of 2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019, can help reduce bank financial problems (Non Performing Finance Bank) which has the possibility to increase if there is no POJK.Keywords: Credit Relaxation, MSME Credit, MSME Credit during the Pandemic. Abstrak Sejak pandemi virus Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia mulai awal Maret tahun 2020, semua UMKM mengalami kesulitan, bahkan ada yang menutup usahanya karena tidak mampu bertahan. Dengan keadaan semacam ini, keberlanjutan usaha yang dilakukan UMKM tentu saja terancam. Pada satu sisi, UMKM hanya menerima sedikit pemasukan atau bahkan tidak menerima pendapatan sama sekali. Di sisi lain, mereka harus tetap membayar biaya angsuran dan bunga atas pinjaman yang mereka peroleh dari perbankan. Melihat kondisi ini, maka Pemerintah melalui OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit selama periode penyebaran wabah Covid-19 yang diberikan kepada UMKM. Dasar hukum kebijakan relaksasi yang dilakukan Pemerintah terhadap UMKM adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Tujuan diterbitkannya POJK ini adalah mengurangi beban kredit akibat adanya pandemi Covid-19 dengan memberikan relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak Covid-19 agar tidak terjadi kredit macet (non performing loan) secara masif yang pada akhirnya akan berdampak sistemik bagi kesehatan perbankan itu sendiri. Dengan adanya kebijakan relaksasi dari pemerintah tersebut dimaksudkan agar para UMKM tetap melangsungkan usaha yang dimilikinya dan membayar beban kreditnya dengan keringanan yang telah diberikan pemerintah. Namun dalam praktiknya, kebijakan relaksasi yang diberikan pemerintah terhadap UMKM masih mengalami berbagai kendala.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Analitis dengan metode analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa persyaratan dan mekanisme pemberian relaksasi kredit bagi debitur UMKM di Bank BRI Cabang Sintang tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Kendala-kendala yang dihadapi Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat dalam pemberian relaksasi kredit bagi UMKM adalah pada saat jatuh tempo pembayaran kredit, debitur UMKM sulit dihubungi padahal Bank ingin menawarkan relaksasi kredit kepada debitur UMKM tersebut. Dampak pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh Bank BRI Cabang Sintang Kalimantan Barat jelas sangat membantu debitur UMKM karena debitur UMKM mendapatkan kelonggaran dalam membayar kredit, akan tetapi jangka waktu (tenor) kredit menjadi semakin lama. Selain itu, debitur UMKM akan mendapat keringanan bunga pinjaman. Sedangkan bagi pihak Bank, dengan adanya POJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dapat membantu menurunkan permasalahan keuangan bank (Non Performing Finance Bank) yang memiliki kemungkinan akan meningkat jika tidak ada POJK tersebut.Kata kunci : Relaksasi Kredit, Kredit UMKM, Kredit UMKM di Masa Pandemi.

TANGGUNG JAWAB BULLETPROOF KR ATAS TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI PAKAIAN OLEH PEMBELI MELALUI E-COMMERCE TAMARA DEBBY CLARISZA SABAGESTRI NIM. A1012181063
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractWith the presence of the internet, business people feel that it brings many benefits, one of which is easier, faster, more practical transactions and also more affordable prices so that business relationships become more efficient. Trade by utilizing this internet technology is known as Electronic Commerce or abbreviated as E-Commerce. In its implementation, buying and selling via the internet often occurs problems that are sometimes caused by the fault of the buyer or seller. Usually the problem or problems that is often encountered in buying and selling agreements via the internet is that it is very vulnerable to default.The formulation of the problem in this study is whether Bulletproof KR has been responsible for defaults in the agreement to buy and sell clothes by buyers through e-commerce. The purpose of this research is to obtain data and information about the implementation of buying and selling clothes through e-commerce between Bulletproof KR and buyers, to find out the factors that cause Bulletproof KR not to be responsible for defaults in the agreement to buy and sell clothes by buyers through e-commerce, to find out the legal consequences that arise for Bulletproof KR who has not been responsible for defaults in the agreement to buy and sell clothes by buyers through e-commerce and to find out the efforts that can be made by buyers against Bulletproof KR who have not been responsible for defaults in the agreement to buy and sell clothes through e-commerce. In this research, the author uses an Empirical legal writing method with a Descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they are at the time this research is conducted.The results of the analysis of this study are that in the implementation of buying and selling clothes through e-commerce between Bulletproof KR and buyers, Bulletproof KR defaulted. Bulletproof KR only promotes the goods it sells on the internet. Which if if there is a buyer who is interested in buying it, the seller will order from the agent. So as long as online buying and selling is carried out by the seller, he does not know the quality or condition of the goods he sells to the buyer because when the goods reach the seller, the seller will not open the item to prevent damage by the seller. The reason why Bulletproof KR has not been responsible for defaults in the sale-purchase agreement for clothes through e-commerce to change clothes according to the buyer's orders in the online sale-purchase agreement is because the stock of clothes has run out and the clothes are not being re-produced. The legal consequence that arises for Bulletproof KR, which has not been responsible for defaults in the agreement to buy and sell clothes through e-commerce, is the claim for compensation from the buyer. Efforts that can be made by the buyer against Bulletproof KR who are not yet responsible for changing clothes according to what the buyer ordered online is by having a family discussion asking the seller to return the money that has been paid. Keywords : Default, Agreement, Sale – Purchase, E-Commerce AbstrakDengan kehadiran internet dirasakan pelaku bisnis membawa banyak manfaat salah satunya transaksi lebih mudah, cepat, praktis dan juga harga yang lebih terjangkau sehingga hubungan bisnis menjadi lebih efisien. Perdagangan dengan memanfaatkan teknologi internet ini yang dikenal menjadi istilah Electronic Commerce atau disingkat menjadi E-Commerce. Pada pelaksanaannya, jual-beli melalui internet seringkali terjadi masalah yang terkadang diakibatkan oleh kesalahan pembeli maupun penjual. Biasanya persoalan atau permasalahan yang sering dijumpai dalam perjanjian jual-beli melalui internet adalah sangat rentan terjadinya wanprestasi.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah Bulletproof KR telah bertanggung jawab atas terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual-beli pakaian oleh pembeli melalui e-commerce. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan jual beli pakaian melalui e-commerce antara Bulletproof KR terhadap pembeli, untuk mengetahui faktor penyebab Bulletproof KR belum bertanggung jawab atas terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual-beli pakaian oleh pembeli melalui e-commerce, mengetahui akibat hukum yang timbul bagi Bulletproof KR yang belum bertanggung jawab atas terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual-beli pakaian oleh pembeli melalui e-commerce dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli terhadap Bulletproof KR yang belum bertanggung jawab atas terjadi wanprestas dalam perjanjian jual-beli pakaian melalui e-commerce. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan hukum Empiris dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Bahwa dalam pelaksanaan jual-beli pakaian melalui e-commerce antara Bulletproof KR terhadap pembeli, Bulletproof KR melakukan wanprestasi. Bulletproof KR hanya mempromosikan barang yang akan dijualnya di internet. Yang apabila jika ada pembeli yang tertarik untuk membelinya maka penjual akan memesan kepada agen. Sehingga selama jual-beli online yang dilakukan oleh pihak penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas atau keadaan barang yang dijualnya kepada pembeli dikarenakan pada saat barang sampai ke pihak penjual, penjual tidak akan membuka barang tersebut untuk mencegah terjadi kerusakan oleh pihak penjual. Faktor penyebab Bulletproof KR belum bertanggung jawab terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual-beli pakaian melalui e-commerce untuk mengganti pakaian sesuai dengan pesanan pembeli dalam perjanjian jual-beli secara online adalah karena stok pakaian sudah habis dan pakaian tidak diproduksi kembali. Akibat hukum yang timbul bagi Bulletproof KR yang belum bertanggung jawab terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual-beli pakaian melalui e-commerce adalah penuntutan ganti rugi dari pihak pembeli. Upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli terhadap Bulletproof KR yang belum bertanggung jawab untuk mengganti pakaian sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli secara online adalah dengan musyawarah kekeluargaan meminta penjual mengembalikan uang yang telah dibayar. Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Jual - Beli, E-Commerce

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL PADA VAPE STORE BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT PUTRA INDRA PRIYATNO NIM. A1012171105
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan diri di UMKM terkhususnya vape store di kecamatan Pontianak Barat . Penelitian ini mengangkat masalah tentang izin usaha mikro dan kecil pada vape store peraturan daerah No 7 Tahun 2009 tentang izin usaha perdagangan . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dan prosedur izin usaha mikro dan kecil pada vape store berdasarkan peraturan daerah No 7 Tahun 2009 di kecamatan Pontianak Barat . Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif . Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara . Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder . Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai instrument utama , serta instrument observasi dan instrument wawancara . Analisis data dilakukan dengan inventarisir dan penyusunan secara sistematik kemudian di olah dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif . Hasil menunjukkan bahwa pentingnya izin usaha mikro dalam pemberdayaan UMK di setiap usaha perdagangan , khususnya usaha vape store agar mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat / pemerintah daerah dalam mengembangkan usahanya . Prosedur izin usaha mikro yakni dengan menyiapkan fotokopi KTP , NPWP , HO , dan foto 3x4 sebanyak 4 lembar berwarna . Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi peneliti , pembaca , dan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya .Kata Kunci: Izin, Usaha Mikro Kecil, Peraturan Daerah, Vape Store Abstrak This research is motivated by the number of business actors who have not registered themselves in MSMEs, especially vape stores in West Pontianak sub-district. This study raises the issue of micro and small business licenses in vape stores based on regional regulation No. 7 of 2009 concerning trading business permits. This study aims to analyze the role of government and procedures for micro and small business licenses in vape stores based on regional regulations No. 7 of 2009 in West Pontianak sub-district. The method used in this research is descriptive qualitative method. The research data were collected by means of observation and interviews. The source of data in this research is secondary data. The data collection tool in this study was the researcher as the main instrument, as well as observation and interview instruments. Data analysis was carried out by taking an inventory and systematically compiled then processed and analyzed using qualitative methods. The results show that the importance of micro business licenses in empowering MSEs in every trading business, especially vape store businesses, in order to get convenience in empowerment from the central government / local government in developing their business. The micro business permit procedure is to prepare a photocopy of your ID card, NPWP, HO, and 4 colored 3x4 photos. This research is expected to be useful for researchers , readers , and can be a reference for the next research . Keyword: Permit, Micro Small Business, Regional Regulation, Vape store

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI BUAH SAWIT ANTARA PETANI DENGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG IVAN JANUARDI NIM. A1012181035
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracResearch on "Juridical Analysis of Sales and Purchase of Palm Fruit Transactions Between Farmers and Companies in Bengkayang Regency" aims to determine the implementation of sale and purchase transactions of palm fruit between farmers and companies in Bengkayang Regency. To find out the factors causing the buying and selling of palm fruit between farmers and companies in Bengkayang Regency that have not been carried out properly. To reveal the efforts that can be made by farmers in buying and selling transactions of palm fruit with companies in Bengkayang RegencyThis study uses a sociological juridical method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that are actually obtained or seen when this research is carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the sale and purchase of palm fruit transactions between farmers and companies in Bengkayang Regency could not be carried out according to the wishes of the parties, there were still problems where a problem occurred where when farmers had to hand over the harvested palm fruit bunches they did not submit them because there is a higher price change when the purchase is made by the company, so that problems arise in the implementation of the agreement to buy and sell palm bunches. Whereas the factors causing the sale and purchase of palm fruit bunches between farmers and companies in Bengkayang Regency have not been carried out properly. due to economic factors where there is an increase in the price of palm fruit bunches when the palm fruit will be harvested and taken by the company, because the price purchased by the company at the price at harvest changes so that there are problems in the process of handing over the fresh fruit bunches (FFB) of the fruit palm that is submitted is not in accordance which is expected because the palm fruit is also sold to other parties whose price increases. That efforts that can be made by farmers in buying and selling palm fruit with companies in Bengkayang Regency, if problems arise, are always sought through deliberation by negotiating between the parties in order to obtain a good solution that is acceptable to each party and not cause harm to any party. That any problems that arise when a dispute occurs will first be resolved by way of deliberation, but if a deadlock is reached, a lawsuit will be filed at the local district court.Keywords: Buying and selling, Palm Fruit Bunches, Farmers, Companies Abstrak Penelitian tentang “Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Buah Sawit Antara Petani Dengan Perusahaan Di Kabupaten Bengkayang” bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli buah sawit antara petani dengan Perusahaan Di Kabupaten Bengkayang. Untuk mengetahui faktor penyebab transaksi jual beli buah sawit antara petani dengan Perusahaan Di Kabupaten Bengkayang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh petani dalam transaksi jual beli buah sawit dengan Perusahaan Di Kabupaten BengkayangPenelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan transaksi jual beli buah sawit antara petani dengan Perusahaan Di Kabupaten Bengkayang belum dapat terlaksana sesuai keinginan para pihak masih terjadi persoalan dimana terjadi masalah dimana petani saat harus menyerahkan hasil panen tandan buah sawit tidak diserahkan karena terjadi perubahan harga yang lebih tinggi saat pembelian dilakukan oleh perusahaan, sehingga muncul masalah dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tandan sawit. Bahwa faktor penyebab transaksi jual beli tandan buah sawit antara petani dengan Perusahaan di Kabupaten Bengkayang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. dikarenakan faktor ekonomi dimana terjadi kenaikan harga Tandan buah sawit saat buah sawit akan dipanen dan diambil oleh perusahaan, karena harga saat yang dibeli perusahaan dengan harga saat panen berubah sehingga terjadinya persoalan pada proses penyerahan tandan buah segara (TBS) kelapa sawit buah yang diserahkan tidak sesuai yang diharapkan karena buah sawit juga dijual kepada pihak lain yang harganya naik. Bahwa bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh petani dalam transaksi jual beli buah sawit dengan Perusahaan Di Kabupaten Bengkayang, jika timbul masalah selalu diupayakan melalui jalan musyawarah dengan melakukan negosasi antara para pihak agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak manapun. Bahwa setiap permasalahan yang muncul saat terjadi sengketa terlebih dahulu akan diselesaikan dengan cara musyawarah namun jika menemui jalan buntu akan dilakukan gugatan pada pengadilan negeri setempat.Kata Kunci : Jual Beli, Tandan Buah Sawit, Petani, Perusahaan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA