Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PASAL 92 UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL TERHADAP PRAKTIK MANIPULASI HARGA SAHAM DI PASAR MODAL MICHAEL SANTOSO HAMONANGAN NIM. A1011191168
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The capital market is one of the investment instrument that plays an important role in national economic development, the capital market has experienced very rapid development following the times, making transactions in the capital market has become easier in this digital era, but with the development of the capital market it is also accompanied by problems. capital market crimes especially market manipulation where a person can manipulate stock prices deliberately aiming to get more profit, Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market has prohibited price manipulation actions stocks in the capital market,In an effort to find out how effective Article 92 of Law No. 8 of 1995, the research method used by the author is the research method Empirical Law which is an approach in researching law as an object of research. Based on the results of the research conducted, of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market cannot be said to be effective in preventing capital market manipulation even though it has been implemented properly, because from research conducted in testing the effectiveness of Law No. 8 of 1995 concerning Markets Capital from 3 factors used to test the effectiveness of the law, from the legal factors themselves, law enforcement factors and community factors, there are more inhibiting factors than supporting factors that cause Article 92 of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market. In response to this fact, it is necessary for the government to immediately amend regulations related to the capital market so that it is more relevant to market conditions that keep up with the times, and law enforcers in the capital market sector need to work together and take more initiative for a capital market that is clean from capital market crime.Keywords: Capital Market Crimes; Capital Market Manipulation; Effectiveness of Law No. 8 of 1995 concerning Capital MarketAbstrak Pasar modal merupakan salah satu sarana investasi yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, pasar modal telah mengalami perkembangan yang sangat pesat mengikuti perkembangan jaman, melakukan transaksi di pasar modal menjadi semakin mudah pada era digital ini, namun dengan seiring berkembangnya pasar modal juga diikuti dengan permasalahan pasar modal yaitu kejahatan pasar modal khususnya manipulasi pasar modal dimana seseorang dapat memanipulasi harga saham, Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal telah melarang tindakan manipulasi harga saham di pasar modal, tapi sampai saat ini masih sering terjadi manipulasi pasar . Dalam upaya mengetahui bagaimana efektivitas Pasal 92 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian Hukum Empiris yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang telah terjadi pada saat penelitian itu dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahannya berdasarkan fakta-fakta nyata. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal belum dapat dikatakan efektif dalam mencegah manipulasi pasar modal walaupun telah dilaksanakan dengan semestinya, karena dari penelitian yang dilakukan dalam menguji efektivitas Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari 3 faktor yang digunakan untuk menguji efektivitas hukumnya yaitu dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya dan faktor masyarakat, lebih banyak faktor penghambat daripada faktor pendukung. Menyikapi fakta tersebut, maka perlu kiranya pemerintah segera melakukan amandemen terhadap peraturan terkait pasar modal agar lebih relevan dengan keadaan pasar yang mengikuti perkembangan jaman, dan juga para penegak hukum di bidang pasar modal perlu bersinergi dan lebih berinisiatif demi pasar modal yang bersih dari kejahatan pasar modal. Kata Kunci : Kejahatan Pasar Modal; Manipulasi Pasar Modal; Efektivitas Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK PADA TAHUN 2020 (Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016) GAGASAN PRIBADI MANIK NIM. A1011151109
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Mediation is a settlement of disputes pursued by the litigants by way of peace with the assistance of a third party. In accordance with PERMA No. 1 of 2016 that mediation is an obligation that must be obeyed by all courts in the territory of Indonesia. The Pontianak District Court in default cases that researchers encountered from cases entered in the SIPP (Case Tracing Information System) from 2020, namely the successes and failures in the mediation process were not comparable, so it can be said that the Pontianak District Court was not optimal. Based on the above, the authors need to further examine the effectiveness of mediation in default cases at the Pontianak District Court after the entry into force of PERMA No. 1 of 2016.The formulation of the problem: What are the inhibiting factors in carrying out mediation of default cases at the Pontianak District Court? This research is a normative research, through the nature of descriptive research with the analysis used by the author, namely qualitative data so that the writer can describe the description of the data obtained and relate them to one another to get general conclusions.The results of the study show that the mediation process in the Pontianak District Court. From the data on default cases that were entered in 2020 with a total of 31 cases, none of the cases were successful through mediation, so it cannot be said to be effective due to the lack of awareness of the litigants about the importance of solving problems through mediationKeywords: Default, Effectiveness, Mediation, PERMA Factor No. 1 yea 2016. Abstrak Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak berperkara dengan cara perdamaian dengan dibantu pihak ketiga. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa mediasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua peradilan yang ada di wilayah Indonesia. Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara wanprestasi yang peneliti temui dari perkara masuk di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dari tahun 2020, yaitu tidak sebanding antara keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi sehingga dapat dikatakan kurang optimalnya Pengadilan Negeri Pontianak. Berdasarkan hal di atas, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh tentang efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Pontianak Pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016.Adapun rumusan masalahnya: Apa saja faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Pontianak? Penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui sifat penelitin deskriptif dengan analisis yang digunakan penulis yaitu data kualitatif sehingga penulis dapat menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menguhubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan umum.Hasil penelitian menunjukan bahwa proses mediasi di Pengadilan Negeri Pontianak. Dari data perkara wanprestasi yang masuk pada tahun 2020 dengan jumlah 31 perkara tidak ada satupun perkara yang berhasil melalui mediasi sehingga belum dapat dikatakan efektif yang disebabkan kurangnya kesadaran para pihak yang berperkara tentang pentingnya penyelesaian permasalahan melaui mediasiKata Kunci: Wanprestasi, Efektifitas, Mediasi, Faktor PERMA No. 1 Tahun 2016.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA RENTAL MOBIL DI KOTA PONTIANAK LOVELYN KAREEN NIM. A1012181188
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Legal Analysis of the Implementation of Delivery of Consumer Orders by PT. Pinur Merah Abadi in Pontianak City”, aims to find out the implementation of the delivery of goods ordered by consumers by PT. Eternal Red Pinur in Pontianak City. To find out the factors causing the delivery of goods ordered by PT. Eternal Red Pinur in Pontianak City. To reveal the efforts that can be made by consumers for the delivery of goods ordered by PT. Eternal Red Pinur in Pontianak CityThis research was conducted using a sociological juridical method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the delivery of goods ordered by PT. Pinur Merah Abadi in Pontianak City has not been implemented as expected by consumers because they often experience delays in delivery resulting in disappointment by consumers and this is not in accordance with what is in Article 4 paragraph 1 UUPK which states that Consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods or services. Whereas the causal factors have not implemented the delivery of goods ordered by consumers by PT. Pinur Merah Abadi in Pontianak City consists of external factors and internal factors, namely external factors according to the carrier are caused by the condition of the transport vehicle which suddenly suffers damage on the road so that it must be repaired before traveling and the presence of internal factors from the driver's resources who experienced problems due to illness so that delivery experienced a few obstacles because there were not too many drivers available. That the efforts that can be made by consumers for the delivery of goods ordered by PT. Pinur Merah Abadi in Pontianak City is to make efforts to report complaints experienced by consumers to the company so that they can immediately get delivery services that are in accordance with consumer expectations, which are all carried out by way of negotiation and consensus deliberation to find a good way out due to the relationship between the company and consumers have been doing well so far Keywords: Legal Analysis, Delivery of Goods, Orders ABSTRAK Penelitian tentang “Analisis Hukum Pelaksanaan Pengantaran Barang Pesanan Konsumen Oleh PT. Pinur Merah Abadi Di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan pengantaran barang pesanan konsumen oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya pengantaran barang pesanan konsumen oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pengantaran barang pesanan oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pengantaran barang pesanan konsumen oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh konsumen dikarenakan sering mengalami keterlambatan dalam pengantarannya sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya pengantaran barang pesanan konsumen oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak adalah terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal yaitu faktor eksternal menurut pihak pengangkut adalah disebabkan oleh kondisi kendaraan angkutan yang tiba-tiba mengalami kerusakan di jalan sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan serta adanya faktor internal dari sumber daya supir yang mengalami persoalan karena sakit sehingga pengantaran mengalami sedikit hambatan karena supir yang tersedia tidak terlalu banyak. Bahwa upaya upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pengantaran barang pesanan oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk melaoprkan keluhan yang dialami oleh konsumen kepada perusahaan agar segera mendapatkan pelayanan pengantaran yang sesuai dengan harapan konsumen, yang kesemanya dilakukan dengan cara negosiasi serta musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar yang baik disebabkan hubungan antara perusahaan dengan konsumen telah berjalan dengan baik selama ini Kata Kunci : Analisis Hukum, Pengantaran Barang, Pesanan

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENGANTARAN BARANG PESANAN KONSUMEN OLEH PT. PINUR MERAH ABADI DI KOTA PONTIANAK CRISTIAN DENA ARAI NIM. A1012181032
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Legal Analysis of the Implementation of Delivery of Consumer Orders by PT. Pinur Merah Abadi in Pontianak City”, aims to find out the implementation of the delivery of goods ordered by consumers by PT. Eternal Red Pinur in Pontianak City. To find out the factors causing the delivery of goods ordered by PT. Eternal Red Pinur in Pontianak City. To reveal the efforts that can be made by consumers for the delivery of goods ordered by PT. Eternal Red Pinur in Pontianak CityThis research was conducted using a sociological juridical method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the delivery of goods ordered by PT. Pinur Merah Abadi in Pontianak City has not been implemented as expected by consumers because they often experience delays in delivery resulting in disappointment by consumers and this is not in accordance with what is in Article 4 paragraph 1 UUPK which states that Consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods or services. Whereas the causal factors have not implemented the delivery of goods ordered by consumers by PT. Pinur Merah Abadi in Pontianak City consists of external factors and internal factors, namely external factors according to the carrier are caused by the condition of the transport vehicle which suddenly suffers damage on the road so that it must be repaired before traveling and the presence of internal factors from the driver's resources who experienced problems due to illness so that delivery experienced a few obstacles because there were not too many drivers available. That the efforts that can be made by consumers for the delivery of goods ordered by PT. Pinur Merah Abadi in Pontianak City is to make efforts to report complaints experienced by consumers to the company so that they can immediately get delivery services that are in accordance with consumer expectations, which are all carried out by way of negotiation and consensus deliberation to find a good way out due to the relationship between the company and consumers have been doing well so far Keywords: Legal Analysis, Delivery of Goods, Orders ABSTRAK Penelitian tentang “Analisis Hukum Pelaksanaan Pengantaran Barang Pesanan Konsumen Oleh PT. Pinur Merah Abadi Di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan pengantaran barang pesanan konsumen oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya pengantaran barang pesanan konsumen oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pengantaran barang pesanan oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pengantaran barang pesanan konsumen oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh konsumen dikarenakan sering mengalami keterlambatan dalam pengantarannya sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya pengantaran barang pesanan konsumen oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak adalah terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal yaitu faktor eksternal menurut pihak pengangkut adalah disebabkan oleh kondisi kendaraan angkutan yang tiba-tiba mengalami kerusakan di jalan sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan serta adanya faktor internal dari sumber daya supir yang mengalami persoalan karena sakit sehingga pengantaran mengalami sedikit hambatan karena supir yang tersedia tidak terlalu banyak. Bahwa upaya upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pengantaran barang pesanan oleh PT. Pinur Merah Abadi di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk melaoprkan keluhan yang dialami oleh konsumen kepada perusahaan agar segera mendapatkan pelayanan pengantaran yang sesuai dengan harapan konsumen, yang kesemanya dilakukan dengan cara negosiasi serta musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar yang baik disebabkan hubungan antara perusahaan dengan konsumen telah berjalan dengan baik selama ini Kata Kunci : Analisis Hukum, Pengantaran Barang, Pesanan

PELAKSANAAN PASAL 2 Jo PASAL 3 AYAT (1) HURUF C PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI MOBIL ANGKUTAN MATERIAL DESA SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA) ANDREAN WINOTO WIJAYA NIM. A1012191181
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractMotorized vehicles as a means of supporting transportation in the needs of the community. The role of road traffic and transportation is very important in supporting, facilitating and increasing economic development both regionally and nationally. the need for traffic services is increasing so that the number of motorized vehicles is growing and the rate of traffic accidents is increasing. The accident was caused by the lack of motorized vehicles, especially the Pick Up type. The obligation to carry out periodic tests carried out 6 months after the first periodic tests has been regulated in the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 133 of 2015 concerning Periodic Testing of Motorized Vehicles. Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 133 of 2015 concerning Periodic Testing of Motorized Vehicles was issued with the aim that every community conducts periodic tests for feasibility and safety when operating on the highway. This study aims to analyze the effectiveness of the periodic test law for Pick-up type motor vehicles that have a risk of accidents and describe the factors that influence the effectiveness of the periodic test law for Pick-up type motor vehicles which result in disruption to the smooth running of the highway and traffic accidents, as well as examine the efforts made carried out by the UPT of Motorized Vehicle Testing in Kubu Raya Regency in terms of understanding the effectiveness of the periodic testing law for Pick Up type motorized vehicles. This research includes juridical sociology research. Sources of data obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods. The results showed that the effectiveness of the law on periodic testing of motorized vehicles of the Pick Up type for building shops in Sungai Raya Dalam village was still not optimal and many of the vehicles used were more than 10 years old and tended to cause damage on the road so that it greatly disrupted the smooth flow of traffic. . The factors that influence the effectiveness of the periodic test law on Pick-up type motor vehicles against the occurrence of building shop owner accidents are legal factors, law enforcement factors, cultural factors, infrastructure and facilities factors, and community factors. Efforts made by UPT Testing Motorized Vehicles for Building Shop Owners are only limited to preventive efforts. Preventive efforts made is to carry out operations on the highway. Meanwhile, the legal factor will form a regional regulation (Perda Kubu Raya) regarding testing of motorized vehicles, which currently still uses the regulations of the Regent of Kubu Raya.Keywords: Legal Effectiveness, Motorized Vehicle Testing, Material Goods ABSTRAK Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi pendukung dalam kebutuhan masyarakat. Peran dalam lalu lintas dan angkutan jalan sangat penting dalam menunjang, memperlancar dan meningkatkan pembangunan perekonomian baik regional maupun nasional. kebutuhan akan jasa lalu lintas semakin bertambah sehingga jumlah kendaraan bermotor berkembang dan tingkat kecelakaan lalu lintas makin meningkat. Kecelakaan tersebut disebabkan kurang laiknya kendaraan bermotor khususnya jenis Pick Up. Kewajiban melakukan uji berkala yang dilakukan 6 bulan setelah uji berkala pertama telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Reupblik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Peraturan Menteri Perhubungan Reupblik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ini dikeluarkan dengan tujuan agar setiap masyarakat melakukan uji berkala untuk kelayakan dan keamanan saat beroperasi dijalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas hukum uji berkala kendaraan bermotor jenis Pick up yang memeliki resiko terjadinya kecelakaan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum uji berkala kendaraan bermotor jenis Pick Up yang mengakibatkan ganguan kelancaran jalan raya dan kecelakaan lalu lintas , serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kubu Raya dalam hal memahami efektivias hukum uji berkala kendaraan bermotor jenis Pick Up. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas hukum uji berkala kendaraan bermotor jenis Pick Up terhadap Toko bangunan desa Sungai Raya Dalam masih kurang maksimal dan banyak kendaraan yang dipergunakan usia lebih dari 10 tahun dan cendrung mengakibatkan kerusakan diperjalan sehingga sangat menggagu kelancaran laluy nlintas. . Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum uji berkala pada kendaraan bermotor jenis Pick Up terhadap terjadinya kecelakaan pemilik Toko bangunan ini adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan UPT Pengujian kendaraan Bermotor Pemilik Toko Bangunan hanya sebatas upaya preventif. Upaya Preventif yang dilakukan adalah dengan melakukan oprasi di jalan raya. Sedangkan faktor hukum akan membentuk peraturan Daerah (Perda Kubu Raya) terkait uji kendaraan Bermotor yang sekarang masih menggunakan peraturan Bupati Kubu Raya. Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Pengujian Kendaraan Bermotor ,Barang Material

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG PADA PENGIRIMAN JASA EKSPEDISI MARSELLA DI PONTIANAK ADAM FIRDAUS LIUSVIA NIM. A1011191164
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Many residents send goods between cities to other locations, and expeditions are one way to send goods from one place to another. However, the delivery of goods does not always run smoothly and in accordance with the obligations that must be met. In this study, the authors used the Empirical Legal research method with a Descriptive Analysis approach to describe the situation as it is. The results of the study showed that the Marsella expedition had violated the legal agreement and was responsible for the loss of the shipment. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 4 letter (h) states that consumers have the right to obtain compensation and/or reimbursement if the goods and/or services received are not in accordance with the agreement or not as they should be. Consumers file claims to get compensation / compensation, and there are two ways to resolve consumer disputes: outside the court and through the court. Four consumers have received their rights, namely compensation and refunds for shipping costs, while two other consumers are still waiting for claims to be settled and submitted subpoenas to the expedition as a legal warning.Keywords: Consumer Protection, Goods Delivery, Loss of Goods, Marsella ExpeditionAbstrak Banyak penduduk yang mengirimkan barang antar kota ke lokasi lain, dan ekspedisi merupakan salah satu cara untuk mengirim barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, pengiriman barang tidak selalu berjalan lancar dan sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis untuk menggambarkan keadaan sebagaimana adanya.\Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ekspedisi Marsella telah mengingkari perjanjian hukum dan harus bertanggung jawab atas hilangnya barang kiriman. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (h) menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Konsumen mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi/kompensasi, dan ada dua cara penyelesaian sengketa konsumen: diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Empat konsumen telah mendapatkan haknya, yaitu ganti rugi dan refund biaya ongkos kirim, sementara dua konsumen lainnya masih menunggu penyelesaian klaim dan mengajukan somasi kepada pihak ekspedisi sebagai teguran hukum. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pengiriman Barang, Hilangnya Barang, Ekspedisi Marsella

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI TANJUNG BELANDANG DI KABUPATEN KETAPANG BERDASARKAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN TIARA ANGGITA NOVERINA NIM. A1012191194
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Tanjung Belandang Beach Tourism Object is a beach tourism object located in Sungai Awan Kiri Village, Muara Pawan District, Ketapang Regency, West Kalimantan. The Tanjung Belandang tourist attraction is one of the tourist attractions that is not far from the center of Ketapang City and is the most excellent in Ketapang district. The goal to be achieved in this research is to find out what are the roles of the Government in the Development of Tanjung Belandang Beach Tourism Objects. Then to find out the tourism rules that have been implemented in the Tanjung Belandang Beach Tourism Object Area.This study uses empirical legal research methods based on the existence of motives between existing legal norms and their implementation in society. Based on the problems examined by the authors, the authors use empirical legal research methods. Empirical legal research is carried out by studying directly in the field to see directly the application of laws and regulations or legal rules related to law enforcement, as well as conducting interviews with several respondents who are considered to be able to provide information regarding the implementation of law enforcement.The results of this study explain that the Tanjung Belandang Beach Tourism Object is a tourist object that is managed privately and there is little assistance from the local government. That the Ketapang Regency Government has not carried out its obligations to build facilities for the development of the potential for Tanjung Belandang Beach Tourism. in order to make Ketapang a tourist city. That the Ketapang Regency Government has not made efforts to improve the cleanliness and economic income of the people in the Tanjung Belandang Beach Tourism Destination area.Keywords: Tourism, Tourism Object Develope Abstrak Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang adalah salah satu kawasan obyek wisata pantai yang terletak di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, kabupaten ketapang kalimantan barat. Obyek wisata Tanjung Belandang merupakan salah satu tempat wisata yang tidak jauh dari pusat Kota Ketapang dan yang paling menjadi primadona di kabupaten Ketapang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peran Pemerintah dalam Pengembangan Obyek wisata Pantai Tanjung Belandang. Kemudian untuk mengetahui aturan-aturan pariwisata yang sudah diterapkan di Kawasan Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang.Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Obyek Wisata Pantai Tanjung Belandang merupakan Obyek wisata yang dikelola oleh perorangan dan ada sedikit bantuan dari pihak pemerintah daerah. Bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang belum melaksanakan kewajibannya untuk membangun fasilitas mengembangkan potensi Wisata Pantai Tanjung Belandang. dalam rangka menciptakan ketapang menjadi kota wisata. Bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang belum melakukan upaya untuk meningkatkan kebersihan dan pendapatan ekonomi masyarakat dikawasan destinasi Wisata Pantai Tanjung Belandang.Kata Kunci: Pariwisata, Pengembang Obyek Wisata

PELAKSANAAN PASAL 33 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR. 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Pada Rumah Makan Di Kota Pontianak) DWI ALVHIZA ANUGRAH NIM.A1012151173
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The restaurant business promises enough to get and provide substantial profits in supporting household life. Therefore, if you look at the area of Pontianak City, it can also be said to provide business fields and open promising household businesses.However, on the one hand, besides providing benefits that are quite influential on household life, restaurant entrepreneurs should also pay attention to what are their obligations and prohibitions in the restaurant business, which generally depend on LPG as the main support in carrying out this business. So to get the benefits, the restaurant business owners put aside the ban on the use of LPGThe 3 kg that is prohibited for business use is meant because LPG is meant only for the benefit of households, especially and micro-businesses.The prohibition is contained in the Pontianak City Regional Regulation No. 112019 concerning Public Order where the Regional Regulation which is also regulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 of 2007 Article 3 paragraph (1) explains that 3 Kg LPG gas is only for households and micro businesses and is also regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 2008Concerning MSMEs, this was further emphasized in the Circular Letter of the Minister of Energy and Mineral Resources Number26 of 2009 concerning the supply and distribution of Lequefield petroleum gas (LPG)3 Kg and a letter from the Director General of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources, dated 23March 2918 Number 3212/12/DJM.0/2018 concerning controlling 3 Kg LPG gas users for food/bakery businesses, commercial businesses, industry and transportation is also prohibited from using 3 Kg melon gas cylinders. Keywords ; supervision and control.ABSTRAK Usaha rumah makan cukup memberikan janji untuk mendapakan dan memberikan keuntungan yang cukup besar dalam menunjang kehidupan rumah tangga oleh sebab itu jika melihat luasnya wilayah Kota Pontianak juga dapat dikatakan memberikan lapangan usaha dan membuka usaha rumah tangga yang menjanjikan .Namun disatu sisi selain memberikan keuntungan yang cukup berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga juga seharusnya peara pengusaha rumah makan juga harus memperhatikan apa yang menjadi kewajiban dan larangannya dalam usaha rumah makan tersebut yang pada umumnya tergantung kepada gas elpizi sebagai penunjang utama dalam melaksakan usaha tersebut. Sehingga untuk mendapatkan keuntungannya para pemilik usaha rumah makan ini mengeyampingkan larangan penggunaan gas elpizi3 Kg yang dilarang untuk digunkan usaha dimkasud karena gas elpizi dimaksud hanya untuk kepentingan rumah tangga khususnya dan usaha mikro.Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dimana Peraturan Daerah tersebut yang juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Paasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa gas LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga dan usaha mikro dan juga diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008Tentang UMKM, kemudian dipertegas lagi dalam Surat Edaran Menteri ESDM Nomor26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian Lequefield petroleum gas (LPG)3 Kg dan surat Direktur Jenderal Minyak dan gas bumi Kementerian ESDM tanggal 23Maret 2918 Nomor 3212/12/DJM.0/2018 perihal pengendalian pengguna gas LPG 3 Kg untuk usaha makanan/ bakery, usaha komersial, industry dan transportasi juga dilarang menggunakan tabung gas melon 3 Kg. Kata kunci ; pengawasan dan penertiban.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK BENAWAS DI DESA SUNGAI KUNYIT KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU ULLY ROSA FEBRYAN NIM. A1011181073
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The Benawas Dayak community is guided by customary law that applies, one of which is the marriage custom which is still adhered to and carried out, the traditional marriage ceremony in Sungai Kunyit Village, Sekadau Hilir District, Sekadau Regency is carried out from generation to generation and the customary provisions of this marriage are passed down by their ancestors. At this time there has been a shift in the implementation of traditional marriages in Sungai Kunyit Village, Sekadau Hilir District, Sekadau Regency due to the limited ability of the community due to the high cost. The purpose of this research is to obtain data and information about the implementation of traditional marriage ceremonies in the Benawas Dayak community, to reveal the factors that influence the shift regarding traditional wedding ceremonies in the Benawas Dayak community, to reveal the legal consequences if the traditional wedding ceremony is not carried out in the Benawas Dayak community, and to disclose functionalist efforts towards the preservation of Dayak Benawas customary marriages.The type of research is carried out using empirical research methods, namely describing the situation as it was at the time of the research and then analyzing it to draw conclusions and the type of approach using the Descriptive Analysis approach. The results of the study showed that the Benawas Dayak traditional marriage ceremony was carried out from several stages, namely Nyelopit, Betunang, Betotak Kayu, Nontu Ari, Nayokng and Pesta, but it was simplified to Betunang, Nanyokng and Pesta, a shift in the implementation of the Benawas Dayak traditional marriage ceremony occurred due to several factors, namely due to economic factors, modernization and religion, the legal consequences of not carrying out the traditional Dayak Benawas wedding ceremony are considered adultery and ostracized from society. In addition, couples who do not carry out traditional ceremonies will be given customary sanctions in accordance with applicable customary provisions, namely by paying customary 16 for the male party and customary 8 for the female party, functional efforts towards preserving Dayak Benawas traditional marriages are by requiring the community to follow all traditional ceremonial processions that are held and provide socialization to the younger generation about the applicable customary law so that it does not become extinct. Keywords: Dayak Benawas, customary law, traditional marriage ceremony. ABSTRAK Masyarakat Dayak Benawas berpedoman pada hukum adat yang berlaku salah satunya adalah adat perkawinan yang masih ditaati dan dilaksanakan, upacara adat perkawinan di Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dilakukan secara turun temurun dan ketentuan adat perkawinan ini diwariskan oleh leluhur nenek moyang. Pada saat ini telah mengalami pergeseran dalam pelaksanaan perkawinan adat di Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dikarenakan keterbatasan kemampuan masyarakatnya karena biayanya yang mahal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Benawas, mengungkapkan faktor yang mempengaruhi pergeseran mengenai upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Benawas, mengungkapkan akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Benawas, dan mengungkapkan upaya fungsionaris terhadap pelestarian perkawinan adat Dayak Benawas. Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dan kemudian menganalisa hingga menarik kesimpulan dan jenis pendekatan menggunakan pendekatan Analisis Deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa upacara perkawinan adat Dayak Benawas dilaksanakan dari beberapa tahapan, yaitu Nyelopit, Betunang, Betotak Kayu, Nontu Ari, Nayokng dan Pesta namun lebih disederhanakan menjadi Betunang, Nanyokng dan Pesta, pergeseran dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat Dayak Benawas terjadi karena beberapa faktor yaitu karena faktor ekonomi, modernisasi dan agama, akibat hukum tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan Dayak Benawas yaitu dianggap berzina dan dikucilkan dari masyarakat. Selain itu pasangan yang tidak melaksanakan upacara adat akan diberikan sanksi adat yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku yaitu dengan membayar adat 16 untuk pihak laki-laki dan adat 8 untuk pihak perempuan, upaya fungsionaris terhadap pelestarian perkawinan adat Dayak Benawas adalah dengan mewajibkan masyarakatnya untuk mengikuti segala prosesi upacara adat yang diselenggarakan dan memberikan sosialisasi terhadap generasi muda tentang hukum adat yang berlaku agar tidak punah. Kata Kunci: Dayak Benawas, Hukum adat, Upacara perkawinan adat

PELAKSANAAN PENGAWAS BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI KIOS DAN LAPAK JUALAN DI PINGGIR PARIT SEPANJANG JALAN SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA) ALDO LEONARDO WINARNO NIM. A1012191182
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis research was conducted to see how far the supervision was carried out by the Kubu Raya district government through the POamong Praja Police Unit (Satpol PP) on the existence of street vendors in the form of kiosks and stalls along Jalan Sungai Raya on the edge of the moat which are out of place and cause disruption to activities. highways and causing disruption to public order, not least the existence of these street vendors by selling their wares such as wet fish, various fried foods, fruits and other types which disrupt community activities and reduce ethics on the streets. Through regional regulation number 4 of 2010 actually the Kubu Raya district government has issued regulations related to the existence of street vendors occupying prohibited spaces and the results of the research found, where the factor that causes the existence of these street vendors occupying prohibited spaces is, Culture has always been , does not require large capital, and there is a lack of confirmation by the Satpol PP officers to carry out the policing and there has been no monitoring routine in the form of policing since there are signs that stalls or kiosks will be established so that the number is increasing because they feel it is safer.Keywords: Supervision, Effectiveness, Law Enforcement. ABSTRAK Penelitian ini dilakukan ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten Kubu Raya melalui Satuan Polisi POamong Praja (Satpol PP) terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima berupa kios dan lapak disepanjang jalan Sungai Raya dalam pinggir Parit yang tidak pada tempatnya dan menimbulkan gangguan aktifitas jalan raya dan menimbulkan gangguan ketertiban Umum, tidak sedikit keberadaan pedagang kaki Lima ini dengan menjual barang dagangannya berika Ikan basah, beragam Gorengan makanan buah-buahan dan jenis lain yang mengakibatkan terganggunya aktgifitas masyarakat dan mengurangi etitika dijalan. Melalui perda nomor 4 tahun 2010 Sebenarnya Pemerintah kabupaten Kubu Raya telah menerbitkan regulasi terkait dengan keberadaan pedagang kaki Lima yang menempati ruang yang dilarang dan hasil penelitian ditemukan, dimana Faktor yang menjadi penyebab keberadaan Pedagang kaki Lima ini yang menempati ruang yang dilarang adalah, Kebudayaan sejak dahulu, tidak memerlukan modal yang besar, serta kuranya penegasan aparat Satpol PP untuk melakukan penertiban dan belum adanya rutinitas pengawasan berupa penertiban sejak adanya tanda-tanda kleberadaan lapak atau kios akan didirikan sehingga jumlah semakin bertambah karena dirasakan lebih aman.Kata Kunci : Pengawasan, Efektifitas , Penegakan Hukum.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA