Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH DI PABRIK KELAPA SAWIT PTPN XIII DI DUSUN RIMBA BELIAN DESA SEMERANGKAI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TOGA HOTMAN SITANGGANG NIM. A1011191048
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This study discusses the implementation of waste management supervision at PTPN XIII's palm oil mill in the jungle of belian hamlet, Semarang village based on the regional regulation of Kabupaten Sanggau Number 8 of 2013 concerning environmental protection and management. The objective of this research is to identify and analyze the inhibiting factors faced by the environmental agency in Sanggau district in carrying out supervision of palm oil waste management by PTPN XIII in the hamlet of Rimba Berlian, Semarang village, and also to find out the efforts made by the environmental agency. Sanggau district in carrying out supervision of the management of PTPN XIII's palm oil waste, the diamond waste of Semarang village was compiledAs for this study, what the author uses is a type of empirical legal research using qualitative analysis, namely data obtained from research, presented and processed qualitatively.It was concluded that the implementation of the supervision carried out by the Environmental Agency of Sanggau Regency on the management of empty fruit bunches of oil palm waste by PTPN XIII in Rimba Belian Hamlet, Semerangkai Village in Sanggau Regency was still not optimal; The inhibiting factors faced by the Environmental Agency of Sanggau Regency on the management of waste of empty fruit bunches of oil palm by PTPN XIII in the Rimba Belian Hamlet, Semerangkai Village in Sanggau Regency, due to the absence of reports from the community around the waste of empty fruit bunches of oil palm and the lack of personnel. to check and supervise in the field and the efforts made to overcome the inhibiting factors in the implementation of the supervision carried out by the Environmental Agency of Sanggau Regency on the management of waste of empty fruit bunches of oil palm by PTPN XIII in the Rimba Belian Hamlet, Semerangkai Village in Sanggau Regency, is by increasing supervision of the PTPN XIII industry in the Rimba Belian Hamlet, Semerangkai Village, which in carrying out its business has an important impact on the environment and provides strict sanctions to every company that disposes of their waste carelessly.Keywords: Monitoring, Management, Palm Oil Waste, PTPN XIII Abstrak Penelitian ini membahas tentang implementasi pengawasan pengelolaan limbah di pabrik kelapa sawit PTPN XIII di dusun rimba belian desa semarangkai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi badan lingkungan hidup kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan limbah sawit oleh PTPN XIII di dusun rimba berlian desa semarangkai, dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan badan lingkungan hidup kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan limbah sawit PTPN XIII disusun limbah berlian desa semarangkaiAdapun dalam penelitian ini, yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif .Maka disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau terhadap pengelolaan limbah tandan kosong buah sawit oleh PTPN XIII Di Dusun Rimba Belian Desa Semerangkai di Kabupaten Sanggau masih belum maksimal, Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau terhadap pengelolaan limbah tandan kosong buah sawit oleh PTPN XIII Di Dusun Rimba Belian Desa Semerangkai di Kabupaten Sanggau dikarenakan tidak adanya laporan dari masyarakat di sekitar limbah tandan kosong buah sawit dan kurangnya personil untuk melakukan pengecekan dan pengawasan di lapangan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sanggau terhadap pengelolaan limbah tandan kosong buah sawit oleh PTPN XIII Di Dusun Rimba Belian Desa Semerangkai di Kabupaten Sanggau, adalah dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap industri-PTPN XIII Di Dusun Rimba Belian Desa Semerangkai yang dalam menjalankan usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap perusahaan yang membuang limbahnya sembarangan.Kata Kunci : Pengawasan, Pengelolaan , Limbah Kelapa Sawit, PTPN XIII

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIO ASWAD ADDHAULY NIM. A1011191287
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe justice that has been taking place in the criminal justice system in Indonesia is retributive justice, while what is expected is restorative justice. Restorative Justice is the principle of resolving criminal cases that prioritizes recovery for victims, perpetrators, and society. This research was conducted in the jurisdiction of the Sungai Ambawang Police, the results of research conducted by researchers in the last 3 years showed an increase in criminal acts committed by minors during 2019-2021. Obstacles in the application of the principles of Restorative Justice to characterization cases committed by minors at the Sungai Ambawang Police, including the Cultural Factors of the Sungai Ambawang Community, Factors Lack of Socialization, and Factors Less than Optimal Implementation of Chief of Police Regulation Number 8 of 2021Keywords : Restoraive Justice, Theft, ChildrenAbstrakKeadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive, sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative. Keadilan Restoratif adalah prinsip penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Sungai Ambawang, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukan adanya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur selama tahun 2019-2021. Terhambatnya penerapan prinsip Restorative Justice terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polsek Sungai Ambawang antara lain Faktor Kultur Masyarakat Sungai Ambawang, Faktor Kurangnya Sosialisasi, dan Faktor Kurang Optimalnya Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021Kata kunci : Restroraive Justice, Pencurian, Anak

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM AGUNG DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA SITTI NUR HADIJAH NIM. A1011191199
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Persoalan hak cipta musik di era digital belakangan ini menjadi topik yang sering dibahas dikalangan musisi. Hubungan hukum yang dimaksud di sini adalah hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang bersangkutan, baik hak moral yang berarti namanya sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut. Dalam penulisan hukum ini penulis memfokuskan pada putusan hakim Agung dalam perkara pelanggaran hak cipta. Putusan Permohonan Peninjauan Kembali dijadikan sebagai objek studi penelitian, dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terhadap hakim dalam memutuskan sustu perkara dan menganalisis pertimabangan hukum hakim Agung untuk memutus perkara tersebut. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwudunya nilai dari suatu putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim Agung terhadap memutus perkara Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang pelanggaran hak cipta sera menganalisa akibat hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 ini terdapat beberapa alasan dilakukannya Peninjauan Kembali yaitu judex juris telah melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena telah mempertimabangkan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Pihak Tergugat terhadap ciptaan milik Para Penggugat. Kemudian akibat hukum pada putusan ini yaitu terdapat ganti rugi terhadap para pihak yang merasa telah dirugikan pada kasus pelanggaran hak cipta ini. Dengan terlaksanakan ganti rugi ini dapat memberikan rasa keadilan oleh pihak Penggugat. Seharusnya hakim dapat memutus perkara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku agar terciptanya asas keadilan maupu tidak ada yang merasa dirugikan pada kasus ini bagi pihak pemohon dan perlu dipikirkan kembali penggunaan “kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata” sebagai alasan peninjauan kembali.Kata kunci : Hak Cipta, Putusan, Pertimbangan Hukum, Peninjauan Kembali, Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata ABSTRACTThe issue of music copyright in the digital era has recently become a topic that is often discussed among musicians. The legal relationship referred to here is the rights attached to the creations of the person concerned, both moral rights which mean that his name as the creator is listed in the work. In writing this law, the author focuses on the decisions of the Supreme Court justices in cases of copyright infringement. The decision on the request for review is used as the object of a research study, in this decision there is an oversight or obvious mistake by the judge in deciding a case and analyzing what the Supreme Court judge's legal considerations are in deciding the case. The judge's consideration is one of the most important aspects in determining the actual value of a judge's decision.This study aims to analyze the legal considerations of the Supreme Court justices in deciding case Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 concerning copyright infringement and to analyze the legal consequences of the decision. The research method used is the normative legal research method which is carried out by examining literature or secondary data as basic material to be examined by conducting a search of regulations or literature related to the problem under study.The results of the study show that in Decision Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 there are several reasons for conducting a Review, namely the judex juris has made a judge's mistake or an obvious mistake, because he has considered the Copyright infringement committed by the Defendant against creation belonging to the Plaintiffs. Then the legal consequence of this decision is that there is compensation for the parties who feel they have been harmed in this copyright infringement case. With the implementation of this compensation can provide a sense of justice by the Plaintiff. Judges should be able to decide cases in accordance with applicable laws and regulations so that the principle of justice is created and no one feels disadvantaged in this case for the applicant and it is necessary to reconsider the use of "judge oversight or obvious mistake" as a reason for review.Keywords : Copyright, Decision, Law Consideration, Review, judge faults or noticeable erros

UPAYA HUKUM ISTERI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN DI DESA NANGA SURUK SUTRIWAHYUNI NIM. A1011181185
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Marriages that are not registered are called marriages under the question. Underhand marriage is a marriage which is carried out in accordance with the pillars of marriage according to the Islamic religion but is not registered at the Office of Religious Affairs as regulated in the Marriage Law Number ! 1974 Article 2 paragraph (2). In the Marriage Law Number | 1974 Article 2 paragraph (2) states that marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. And every marriage is registered according to the applicable laws and regulations. Based on the description of the background above, the author will discuss the problem with the formulation of the problem, namely "What are the legal efforts of the first wife against the second marriage of husbands carried out under the hands in Nanga Suruk Village, Bunut Hulu District?".The word method comes from the language, "methos" which means the way of working, namely the way of working to be able to fulfill the object that is the target of the science concerned. The method used in this research is Empirical Legal Research with a Descriptive Analysis Approach, which describes and analyzes a situation as it was at the time this research was carried out. This study uses a type of empirical legal research. Empins legal research is a type of research that uses empirical facts that are observed from events in real life and that occur directly in the community environment and analyzes the actual situation that occurred at the time of research to obtain a conclusion.From the results of the discussion about data processing, the researcher has a conclusion that the problems of marriages carried out under the hands in the village of Nanga Suruk are not resolved through any legal remedies, the factor that causes the occurrence of marriages under the hands in the village of Nanga Suruk subdistrict of Bunut Hulu is because the perpetrators do not have permission remarried from his first wife and also because of infidelity, and neither the victim, the perpetrator nor the village apparatus of Nanga Suruk, Bunut Hulu sub-district, were not aware of any regulations governing underhand marriage.Keywords: Marriage, Under Hand, Husband and Wife Abstrak Perkawinan yang tidak dicatatkan itu disebut perkawinan bawah tanyan. Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor ! Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2). Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor | Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Serta tiaptiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan membahas permasalahan dengan rumusan masalah yaitu “Apa Upaya Hukum Isteri Pertama Terhadap Perkawinan Kedua Suami Yang Dilakukan Dibawah Tangan Di Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu ?”.Kata metode berasal dari bahasa, “methos” yang berarti jalan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan”. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris dengan Pendekatan Deskriptif Analisis yaitu memaparkan dan menganalisis suatu keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian ini di laksanakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empins adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diamati dari kejadian di kehidupan nyata dan yang terjadi secara langsung di lingkungan masyarakat serta menganalisa keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan.Dari hasil pembahasan tentang pengolahan data, maka peneliti memepunyai sesuatu kesimpulan bahwa permasalahan perkawinan yang dilakukan dibawah tangan di desa nanga suruk tidak diselesaikan melaui upaya hukum apapun, factor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah tangan di desa nanga suruk kecamtan bunut hulu adalah karena pelaku tidak memiliki izin menikah lagi dari isteri pertama dan juga karena perselingkuhan, dan baik korban, pelaku maupun aparat desa nanga suruk kecamatan bunut hulu tidak satupun mengetahui adanya peraturan yuang mengatur tentang perkawinan dibawah tangan.Kata Kunci : Perkawinan, Dibawah Tangan, Suami Isteri

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ASURANSI DI KOTA PONTIANAK DINA AUDESTY MAHARANI NIM. A1012191019
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The most frequently violated standard clauses are found in life insurance policies, which in essence have transferred the responsibility of business actors to the insured or insurance policy holder as an insurance consumer. This has clearly violated the justice of the insurance consumer community, which should be protected by a policy. This standard form of insurance policy is made unilaterally by business actors or insurers for reasons of economy and time efficiency and is accepted and used by the public. The position of the insurance company is higher than the insured. Because the insured is weak in education, economy, and bargaining power, compared to entrepreneurs who provide consumer products. The problems that have been formulated are as follows:1. What is the standard form of life insurance clauses in Indonesia?2. What is the form of legal protection for the policyholder against the application of the standard life insurance clause? In this study, the authors used normative legal research or library legal research, namely the methods used in legal research by examining existing literature. Normative legal research is legal research that examines written law with various aspects such as theory, history, comparison, structure and composition, scope and material, consistency, general explanation and explanation of each article, formality and binding provisions of a statute. Based on the results of the research, it was found that "Business actors are required to adjust standard clauses that are contrary to this law". In agreements, generally agreements made by the parties are not bound in certain forms. The legal relationship that arises between parties who bind themselves to each other, provides legal consequences that must be obeyed and carried out by both parties, the birth of this relationship begins with an agreement with the goals to be achieved.Keywords: insurance, policy, claims. Abstrak Klausula baku yang paling banyak dilanggar terdapat dalam polis asuransi jiwa yang esensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada tertanggung atau pemegang polis asuransi sebagai konsumen asuransi. Hal ini jelas telah melanggar keadilan masyarakat konsumen asuransi yang dengan adanya polis seharusnya lebih dilindungi. Polis asuransi yang berbentuk baku ini dibuat sepihak oleh pelaku usaha atau penanggung dengan alasan ekonomis dan efisiensi waktu dan diterima serta dipakai oleh masyarakat. Kedudukan perusahaan asuransi lebih tinggi dari tertanggung. Karna tertanggung lemah dalam pendidikan, ekonomis, dan daya tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen. Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :Bagaimana bentuk pengaturan klausula baku asuransi jiwa di Indonesia ?Bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang polis terhadap penerapan klausula baku asuransi jiwa ? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu perundangan. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”. Dalam perjanjian, pada umumnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak terikat dalam bentuk-bentuk tertentu. Hubungan hukum yang timbul pada para pihak yang saling mengikatkan diri, memberikan konsekuensi hukum yang harus ditaati dan di jalankan oleh kedua belah pihak tersebut, lahirnya hubungan tersebut berawal dari adanya kesepakatan dengan tujuan yang akan dicapai.Kata kunci : asuransi, polis, klaim

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MINUMAN YANG SUDAH KADALUARSA DI SUPERMARKET KOTA PONTIANAK WAHDANIYAH NUR NIM. A1012191205
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTWe can easily find drinks in box packaging, in supermarkets, at roadside stalls, even at hawkers, we can easily find these drinks. Drinks with box packaging, some containing tea, some containing fruit or juice flavored drinks. The products in the box packaging are chosen by consumers for various reasons. The main reason is of course practicality. Because consumers do not need to make it yourself. It is enough to reach into the pocket, the fresh drink can be drunk. Another reason is of course a matter of taste and lifestyle. As it is known that recently there has been a lot of expired food circulating in the supermarket market or in places where food is sold which can be harmful to human health, so that this can be detrimental to the interests of consumers.The problems that have been formulated are as follows:1. How is consumer protection against buying and selling expired drinks at Pontianak city supermarkets?2. What are the consumer's legal remedies for purchasing drinks that have expired? in Pontianak city supermarket?In this study, the authors used normative legal research or library legal research, namely the methods used in legal research by examining existing literature. Normative legal research is legal research that examines written law with various aspects such as theory, history, comparison, structure and composition, scope and material, consistency, general explanation and explanation of each article, formality and binding provisions of a statute.Based on the results of the study, it was found that 3. The responsibility of business actors can be requested when business actors violate consumer rights and commit prohibited acts, one of which is as contained in article 8 number 1 letter f of the UUPK which regulates actions that are prohibited for business actors .In accordance with applicable law in Indonesia, if a consumer is harmed in consuming goods or services, he can sue the party that caused the loss. These parties can mean producers or factories, suppliers, wholesalers, retailers or sellers, or parties who market products, depending on who does or does not commit acts that cause harm to consumers, even death to consumers.Keywords: Consumer Protection, Expired, Beverages.ABSTRAK Minuman dengan kemasan kotak mudah kita temui, di supermarket, di warung-warung pinggir jalan, sampai di pedagang asongan pun minuman tersebut akan dengan mudah kita temui. Minuman dengan kemasan kotak ada yang berisi teh ada juga yang berisi minuman berperisa buah atau jus. Produk-produk dalam kemasan kotak itu dipilih konsumen dengan berbagai alasan. Alasan utamanya tentu saja kepraktisan. Karena konsumen tak perlu membuatnya sendiri. Cukup merogoh saku, minuman segar itu bisa diminum. Alasan lainnya tentu saja soal rasa dan juga gaya hidup. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di pasar supermarket ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, Sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli minuman yang sudah kadaluarsa di supermarket kota pontianak ?2. Bagaimana upaya hukum konsumen terhadap pembelian minuman yang sudah kadaluarsa. di supermarket kota pontianak ? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu perundangan. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa 3. Tanggung jawab pelaku usaha dapat dimintakan ketika pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen dan melakukan perbuatab yang dilarang, salah satunya seperti yang terdapat pada pasal 8 angka 1 huruf f UUPK engatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, jika seorang konsumen dirugikan dalam mengonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak tersebut dapat berarti produsen atau pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual, ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen. Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Kadaluarsa, Minuman.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK PENDAFTAR PERTAMA TERKAIT TINDAKAN PASSING OFF YANG MENGANDUNG UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA YULISTIA ILMA TIFANI SARI NIM. A1012191164
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research is motivated by the need for Trademark Intellectual Property Rights to be protected. In the world of commerce, a mark is a form of intellectual property as a sign of an item that is produced to indicate the origin of the product. Trademark is part of the intellectual property rights that are used as identification to distinguish other similar goods. Because brands have strategic and important values for both producers and consumers, especially well-known trademarks. Trademarks are often the object of infringement because they are related to the reputation that the trademark has, so that other parties with bad intentions often use the brand in ways that violate business ethics, decency, or the law, one of which is pillaging. reputation (passing off). This study will discuss the problems regarding the passing off actions that occur. One example of a trademark dispute case that resembles a well-known brand with similar goods and services is the trademark dispute case between Solaria and Solaris in decision number 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks. This research uses the Normative Legal Research method or research that uses literature studies in collecting data. Normative legal research is library research that is guided by regulations, books or legal literature as well as materials related to problems and discussions in writing this thesis. Normative legal research is also known as library research or document study, because it is mostly done on secondary data in the library. Based on the results of the research, trademark law in Indonesia does not clearly regulate passing off because the implementation of legal protection for trademark holders has not run optimally which has resulted in many brands whose rights have been violated by local entrepreneurs. Therefore, brand disputes often occur in the form of imitation of well-known brands for the sake of piggybacking on popularity. It can be seen from the disputed case between Solaria and Solaris, there are similarities in principle and bad faith from Solaris, so that a trademark cancellation lawsuit was filed by Solaria which resulted in the cancellation of the Solaris brand with all the legal consequences. And it can also be seen from the trademark legal arrangements for well-known marks with a system first to file, which means that the party who first applied for trademark registration is recognized as the owner of the mark. This proves that the Solaria brand has a well-known predicate and has also been registered in several Countries and Solaris brands that are proven to have violated Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Keywords: Intellectual Property Rights, Brand, Passing Off ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya Hak Kekayaan Intelektual Merek yang harus dilindungi. Dalam dunia perdagangan, merek merupakan suatu bentuk kekayaan intelektual sebagai tanda dari suatu barang yang dihasilkan untuk menunjukkan asal usul produk tersebut. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang dipakai sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang sejenis lainnya. Dikarenakan merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen, terutama merek dagang terkenal. Merek dagang sering menjadi objek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek dagang tersebut sehingga seringkali dari pihak-pihak lain yang beritikad tidak baik untuk membonceng merek tersebut dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum, salah satunya adalah pemboncengan reputasi (passing off). Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan mengenai tindakan-tindakan passing off yang terjadi. Salah satu contoh kasus sengketa merek yang menyerupai merek terkenal dengan produk barang dan jasa sejenis adalah kasus sengketa merek antara Solaria dengan Solaris dalam putusan nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif atau penelitian yang menggunakan kajian studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, hukum merek di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai passing off karena dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang belum berjalan optimal yang menyebabkan masih banyak merek yang haknya dilanggar oleh pengusaha lokal. Oleh karenanya, seringkali terjadi sengketa merek berupa peniruan merek terkenal demi mendompleng popularitas. Dapat dilihat dari perkara yang dipersengketakan antara Solaria dengan Solaris, adanya persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dari Solaris, sehingga diajukan gugatan pembatalan merek oleh Solaria yang mengakibatkan dibatalkannya merek Solaris dengan segala akibat hukumnya. Dan juga dapat dilihat dari pengaturan hukum merek terhadap merek terkenal dengan system firs to file yang berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek yang diakui sebagai pemilik merek.Hal tersebut terbukti bahwa merek Solaria memiliki predikat terkenal dan juga sudah terdaftar di beberapa Negara dan merek Solaris yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Passing Off

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS KELEBIHAN JAM KERJA STUDI KASUS DI CV. AR. NUSANTARA KOTA PONTIANAK ARDY RUDIANSYAH NIM. A1011161242
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn this thesis, the author raises the issue of Legal Protection for Workers for Excess Working Hours Case Study at CV. AR. The Archipelago of Pontianak City. Today, problems related to employment often occur even though the regulations governing employment have been enacted. As one of the problems that often occurs is the violation of hours or overtime working hours that are not in accordance with the provisions stipulated in the Manpower Act. Violations of labor problems related to working hours that are not in accordance with the laws and regulations often occur in companies engaged in industry that are pursuing targets in their production business.The formulation of the problem in this study is "How is the legal protection for excess working hours at CV. AR. Nusantara City Pontianak?”. The purpose of this study was to obtain data and information on the implementation of working hours at CV. AR. Nusantara Pontianak City, revealed the factors that cause excess working hours at CV. AR. Nusantara, Pontianak City, revealed the legal consequences of excess working hours at CV. AR. Nusantara Pontianak City and to disclose legal protection efforts for excess working hours at CV. AR. The Archipelago of Pontianak City. This research is an empirical legal research using a descriptive analysis approach. Collection of legal materials through the direct interview method.The results of this study, the implementation of legal protection for workers who exceed the overtime limit at CV. AR. Nusantara, has not been fully carried out in accordance with the provisions of the Manpower Act in Article 78 letter b, namely overtime work can only be done for a maximum of 3 hours in 1 day and 14 hours in 1 week. But CV. AR. Nusantara employs overtime workers sometimes up to 5 hours in 1 day. Even though there are violations of overtime hours, the implementation of legal protection for workers who work beyond the overtime limit has been carried out by CV. AR. Nusantara, namely by asking for the approval of workers who want to work overtime, fixed overtime wages, providing adequate rest opportunities, as well as providing compensation in the form of food and drinks when workers work overtime. Keywords: Legal Protection, Workers, Excess Working Hours AbstrakPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Kelebihan Jam Kerja Studi Kasus Di CV. AR. Nusantara Kota Pontianak. Dewasa ini, masih sering terjadi masalah terkait ketenagakerjaan walaupun peraturan yang mengatur ketenagakerjaan sudah ditetapkan. Seperti salah satu masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran jam atau waktu kerja lembur tenaga kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Pelanggaran masalah tenaga kerja terkait waktu kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sedang melakukan kejar target dalam usaha produksinya.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Kelebihan Jam Kerja Di CV. AR. Nusantara Kota Pontianak?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan jam kerja di CV. AR. Nusantara Kota Pontianak, mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan kelebihan jam kerja di CV. AR. Nusantara Kota Pontianak, mengungkapkan akibat hukum atas kelebihan jam kerja di CV. AR. Nusantara Kota Pontianak dan untuk mengungkapkan upaya perlindungan hukum atas kelebihan jam kerja di CV. AR. Nusantara Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode wawancara secara langsung.Hasil penelitian ini, pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang melebihi batas waktu lembur di CV. AR. Nusantara, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 78 huruf b yaitu waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Namun CV. AR. Nusantara memperkejakan lembur pekerjanya terkadang sampai 5 jam dalam 1 hari. Walaupun terdapat pelanggaran waktu jam kerja lembur, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja melebihi batas waktu lembur sudah dilakukan oleh CV. AR. Nusantara, yaitu dengan meminta persetujuan pekerja yang ingin dilemburkan, upah kerja lembur yang ditetapkan, memberikan kesempatan istirahat yang cukup, maupun pemberian kompensasi berupa makanan dan minuman saat pekerja melakukan kerja lembur. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Kelebihan Jam Kerja

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBACA BUKU BACAAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI (Studi Kasus Di Pontianak) DESTA RAHMADANIA NIM. A1011191266
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac According to Law Number 3 of 2017 concerning the Book System, one of the requirements for a book to be eligible for circulation is that it is prohibited to contain pornographic elements. Currently, people are worried about books that are not child-friendly because they contain pornographic elements, both in educational and non-educational books. As we know pornography has a negative impact in the form of being able to damage the morals, mentality and character of children.This research is an empirical research whose nature is descriptive by analyzing the subject and research object. The sources and data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used are direct communication techniques and document study techniquesThe research results obtained by the authors in this study concerning the protection of minors who read books containing pornographic content indicate that protection of the rights of minors. Because there is no report submitted to KPPAD, protection is automatically not given because it is only information that is not necessarily true, it's just confusing and there are no reporters, because KPPAD provides this protection based on complaint offenses and the role of the government in supervising reading books containing pornographic content , The government can actively carry out campaigns to increase public awareness , the government can also implement organ recognition education for children at an early age so that they know which organs of the body may or may not be seen or touched by other people and how to avoid sexual violence .Keywords : Consumer Protection, Children's Reading Books, Pornography Abstrak Syarat sebuah buku layak beredar menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan salah satunya adalah dilarang mengandung unsur pornografi. Saat ini masyarakat dikhawatirkan dengan adanya buku-buku yang tak ramah anak karena mengandung unsur pornografi baik pada buku pendidikan maupun non pendidikan. Seperti yang kita tahu pornografi membawa dampak yang negatif berupa dapat merusak moral, mental dan karakter anak-anak.Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang sifat penelitiannya deskriptif dengan menganilisis subjek dan objek penelitian. Sumber dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung dan teknik studi dokumenHasil penelitian yang diperoleh penulis dalam penelitian ini mengenai perlindungan anak dibawah umur yang membaca buku mengandung konten pornografi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak anak dibawah umur . Karena tidak ada masuk laporan ke KPPAD , otomatis tidak di berikan perlindungan karena itu sifatnya hanya informasi yang belum tentu afsah kebenarannya hanya simpang siur dan pelapornya tidak ada , karena KPPAD memberikan perlindungan ini mendasarkan delik aduan dan Peran Pemerintah dalam mengawasi buku bacaan yang mengandung konten pornografi, Pemerintah dapat secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat , Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak diusia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh atau tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual .Kata kunci : Perlindungan Konsumen,Buku Bacaan Anak,Pornografi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN E-WALLET PADA APLIKASI DANA DUOROTDRIGO MISERIKORDIAS DIMINIUS HANUR NIM. A1012191130
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The development of the digital world has had the impact that the means of payment used by the public today are not only in the form of cash but can also be in electronic form through a payment application such as a digital wallet whose function can replace the function of cash as a means of payment that is far more efficient. One form of payment instrument using a Digital Wallet (E-Wallet) that is widely used by people in Indonesia is the Dana application. However, as the application (E-Wallet) develops, it cannot be denied that users may also experience problems. The problem that has occurred is that when making transactions between Fund applications, the recipient of the funds has not received money transactions made by the sender of funds, but the results of the mutation listed in the sender's Fund application have explained that the transaction was successful, and the balance has also been deducted automatically. The existence of this problem will certainly violate the rule of law relating to consumer protection as a user, so it is important to have a law that protects DANA e-wallet consumers and the importance of an accountability system for the perpetrators of the DANA e-wallet provider, so legal certainty needs to be reviewed.This research is normative research with data collection methods in the form of literature studies based on secondary data. The type of approach used is a statutory approach and a conceptual approach with qualitative data analysis techniques.Based on the results of the research conducted, legal protection for users of Dana e-wallet services is implied through the application of the Consumer Protection Act as a rule of law that provides legal certainty for users, who in this case are also interpreted as consumers. In this case, each user who is harmed by the non-compliance of the services received can prosecute through litigation or non-litigation as referred to in Article 45 paragraphs (1) and (2) of the Consumer Protection Act because basically consumers have the right to receive advocacy, protection, and remedies. settlement of consumer protection disputes as written in Article 4 letter e UUPK. Based on the losses experienced by users, in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Act, the Dana digital wallet business actor has full responsibility for the losses experienced by each user by providing compensation caused by damage to the Dana electronic wallet (e-wallet) system.Keywords : Consumer Protection, E-wallet, Dana Application. Abstrak Perkembangan dunia digital ini telah membawa dampak bahwa alat pembayaran yang digunakan masyarakat saat ini tidak hanya berbentuk uang tunai tetapi juga dapat berbentuk elektronik melalui suatu aplikasi pembayaran seperti dompet digital yang mana fungsinya dapat menggantikan fungsi uang tunai sebagai alat pembayaran yang jauh lebih efisien. Salah satu bentuk alat pembayaran menggunakan Dompet Digital (E-Wallet) yang banyak digunakan masyarakat di Indonesia adalah aplikasi Dana. Namun seiring berkembangnya aplikasi (E-Wallet), tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna dapat juga mengalami permasalahan. Permasalahan yang pernah terjadi yaitu saat melakukan transaksi antar aplikasi Dana, pihak penerima dana belum menerima transaksi uang yang dilakukan oleh pengirim dana, akan tetapi hasil mutasi yang tercantum dalam aplikasi Dana milik pengirim telah menerangkan bahwa transaksi berhasil dan saldo juga telah terpotong secara otomatis. Adanya permasalahan ini tentu akan melanggar kaidah hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sebagai pengguna sehingga penting adanya hukum yang melindungi konsumen e-wallet DANA dan pentingnya sistem pertanggung jawaban pihak pelaku penyedia e-wallet DANA maka perlu ditinjau kepastian hukumnya.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang didasarkan pada data sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan teknik analisis data berupa kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perlindungan hukum terhadap pengguna layanan e-wallet Dana diimplikasikan melalui penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai kaidah hukum yang memberikan kepastian hukum terhadap pengguna yang dalam hal ini juga dimaknai sebagai konsumen. Dalam hal ini, setiap pengguna yang dirugikan akibat ketidaksesuaian jasa yang diterima dapat melakukan penuntutan secara litigasi maupun non litigasi sebagaimana Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pada dasarnya konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 huruf e UUPK. Berdasarkan kerugian yang dialami pengguna maka sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dompet digital Dana memiliki tanggung jawab yang penuh atas kerugian yang dialami setiap pengguna dengan memberikan ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan sistem dompet elektronik (e-wallet) Dana.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, E-wallet, Aplikasi Dana.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA