Garuda - Garba Rujukan Digital

HAMBATAN PENYALURAN DANA DESA MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA DESA SELUAS KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG) NIM. A1012181116, YETTI DIAN NOVIAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The Covid-19 pandemic is a non-natural disaster that attacks not only countries in the world but also Indonesia. The increasing spread rate has forced the government to implement several policies to save people's lives, however, on the other hand, it has had a major impact on the economic conditions of most of the existing businesses. Mass layoffs (PHK) are inevitable, as are small traders who are forced to stop their activities to avoid the Covid-19 virus outbreak. Due to its continued spread, not only in big cities, all districts in Indonesia are also taking various precautions to avoid the Covid-19 virus outbreak. This of course means that most people depend on aid for their living because they are no longer able to carry out their business activities as before. The government swiftly acted through a Direct Cash Assistance distribution program which can also reach all corners of Indonesia. Based on the description above, the author uses empirical legal research methods. Empirical legal research here is a legal research method that functions to be able to see the law in real terms by examining how the law works in a social environment. So it can be concluded that the distribution of BLTDD is carried out in the Selebar District of Bengkayang Regency, namely by referring to the Village Minister's Regulation Number 6 of 2020 concerning amendments to the village minister's regulations, development of disadvantaged areas, and transmigration number 11 of 2019 concerning priority use of village funds in 2020. This regulation amends Village Minister Regulation Number 11 of 2019 concerning Priority Use of Village Funds for the 2020 Fiscal Year. In addition, it must be ensured that prospective recipients of direct cash assistance are not included in the recipients of the Family Hope Program (PKH), Basic Food Cards and Pre-Employment Cards. Data collection on potential recipients of direct cash assistance from village funds will take into account Integrated Social Welfare Data from the Ministry of Social Affairs.Keywords: Covid, Cash Assistance, Village Funds ABSTRAK Pandemi Covid-19 menjadi bencana non-alam yang menyerang tidak hanya negara-negara di dunia namun juga di Indonesia. Angka penyebaran yang terus meningkat, membuat pemerintah dengan terpaksa melakukan beberapa kebijakan demi menyelematkan nyawa rakyat, akan tetapi di lain sisi berdampak hebat pada kondisi perekonomian sebagian besar ini usaha yang ada. Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) massal tidak dapat dielakkan, begitu juga dengan para pedagang kecil yang terpaksa menghentikan kegiatannya agar terhindar dari wabah virus Covid-19 tersebut. Dikarenakan penyebarannya yang terus meluas, tidak hanya di kota-kota besar, seluruh kabupaten yang ada di Indonesia turut bergerak melakukan berbagai antisipasi agar terhindar dari wabah virus covid-19 tersebut. Hal ini tentu saja membuat sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari bantuan dikarenakan tidak lagi bisa melakukan kegiatan usahanya seperti sedia kala. Pemerintah dengan sigap bertindak melalui program penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang juga dapat menjangkau hingga ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Maka dapat menarik kesimpulan bahwa penyaluran BLTDD yang dilakukan di Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang yaitu dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bantuan langsung tunai ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.Kata Kunci : Covid, Bantuan Tunai, Dana Desa

PEMBERIAN UPAH MINIMUM PEKERJA OLEH PENGUSAHA TOKO BANGUNAN RIKA JAYA KABUPATEN KUBURAYA BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1468/DISNAKERTRANS/2021 NIM. A1011181251, DENNY HAFIZUN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTMinimum wage is the lowest monthly wage consisting of basic wages including fixed allowances. The concept of establishing a minimum wage is intended as a safety net so that workers' wages do not continue to fall lower and lower as a result of an imbalance in the labor market. The government's aim in setting a minimum wage is to meet the needs of a decent living for workers by paying attention to productivity and economic growth. However, in reality, there are still many entrepreneurs, especially in the trade sector, who do not pay their workers according to the Minimum Wage set by the Government. One of the trade sector entrepreneurs in Kubu Raya Regency who has not paid wages to his workers in accordance with the Decree of the Governor of West Kalimantan Number 1468/Disnakertrans/2021 concerning the 2022 Kubu Raya Regency Minimum Wage is the Rika Jaya Building Shop entrepreneur in Kubu Raya Regency.The problem formulation in this research is: "What factors cause employers not to pay wages in accordance with Governor's Decree Number 1468/Disnakertrans/2021?" Meanwhile, the aim of the research is to reveal the factors that cause Rika Jaya Building Shop entrepreneurs not to carry out their obligations in providing minimum wages to their workers, the legal consequences for Rika Jaya Building Shop entrepreneurs who do not carry out their obligations in providing minimum wages to their workers, and efforts that can be made by workers to Rika Jaya Building Shop entrepreneurs who do not carry out their obligations in providing minimum wages based on the Decree of the Governor of West Kalimantan Number 1468/Disnakertrans/2021 concerning Minimum Wages for Kubu Raya Regency in 2022. The type of research used in this writing is empirical law using a Descriptive Analysis approach, namely providing a clear and detailed description of an event that occurred regarding the completion of Minimum Wage Payment Implementation. Collecting legal materials through interviews, observations, questionnaires and literature studies.Based on the research results, it can be concluded that in practice, the minimum wage for workers in the trade sector at the Rika Jaya Building Store has not been implemented in accordance with the Decree of the Governor of West Kalimantan Number 1468/Disnakertrans/2021 concerning the Minimum Wage for Kubu Raya Regency in 2022. Factors causing shop entrepreneurs Gedung Rika Jaya does not carry out its obligations in providing minimum wages to its workers due to unstable financial conditions plus increasingly narrow business competition and there are still many people who need work and agree with the wages given even though it is below the Kubu Raya Regency Minimum Wage in 2022. Consequences The law for Rika Jaya Building Shop entrepreneurs who do not carry out their obligations in providing minimum wages to their workers is committing an unlawful act and can be sued by paying damages to their workers. The legal action that can be taken by workers against Rika Jaya Building Shop entrepreneurs who do not carry out their obligations in providing minimum wages is to hold discussions with Rika Jaya Building Shop entrepreneurs in Kubu Raya Regency to obtain minimum wages and if the Rika Jaya Building Shop entrepreneurs in Kubu Raya Regency do not If you want to carry out your obligation to pay the appropriate minimum wage, the worker can report it to the Kubu Raya Regency Manpower and Transmigration Service.Keywords: Minimum Wage, Entrepreneurs, Workers, Trade Sector ABSTRAKUpah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Konsepsi ditetapkannya upah minimum dimaksudkan sebagai jaring pengaman agar upah pekerja tidak terus turun semakin rendah sebagai akibat tidak seimbangnya pasar kerja. Tujuan pemerintah menetapkan upah minimum yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun pada kenyataannya, masih banyak pengusaha terutama sektor perdagangan yang belum memberikan upah kepada pekerja mereka sesuai dengan Upah Minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Salah satu pengusaha sektor perdagangan di Kabupaten Kubu Raya yang belum memberikan upah kepada pekerjanya sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1468/Disnakertrans/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten Kubu Raya tahun 2022 adalah pengusaha Toko Bangunan Rika Jaya di Kabupaten Kubu Raya.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Faktor apa yang menyebabkan pengusaha tidak memberikan upah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1468/Disnakertrans/2021?” Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor penyebab pengusaha Toko Bangunan Rika Jaya tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan upah minimum kepada pekerjanya, akibat hukum bagi pengusaha Toko Bangunan Rika Jaya yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan upah minimum kepada pekerjanya, dan upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja terhadap pengusaha Toko Bangunan Rika Jaya yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan upah minimum berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1468/Disnakertrans/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten Kubu Raya tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum empris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian Pelaksanaaan Pembayaran Upah Minimum. Pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, observasi, kuisioner, dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktiknya, upah minimum pekerja pada sektor perdagangan di Toko Bangunan Rika Jaya belum dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1468/Disnakertrans/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten Kubu Raya tahun 2022. Faktor penyebab pengusaha Toko Bangunan Rika Jaya tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan upah minimum kepada pekerjanya dikarenakan kondisi keuangan yang masih belum stabil ditambah persaingan usaha yang semakin sempit dan masih banyak orang yang memerlukan pekerjaan dan setuju dengan upah yang diberikan walaupun di bawah Upah Minimum Kabupaten Kubu Raya tahun 2022. Akibat hukum bagi pengusaha Toko Bangunan Rika Jaya yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan upah minimum kepada pekerjanya adalah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut dengan membayar kerugian kepada pekerjanya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja terhadap pengusaha Toko Bangunan Rika Jaya yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan upah minimum adalah melakukan musyawarah dengan pengusaha Toko Bangunan Rika Jaya di Kabupaten Kubu Raya untuk mendapatkan upah minimum dan apabila pengusaha Toko Bangunan Rika Jaya di Kabupaten Kubu Raya tidak mau melaksanakan kewajiban dalam membayar upah minimum sesuai, maka pekerja dapat melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya.Kata Kunci : Upah Minimum, Pengusaha, Pekerja, Sektor Perdagangan

STUDI KOMPARATIF BAGIAN ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HARTA WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA ABDULLAH AHMAD RITONGA NIM. A1011191083
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Based on the law governing the inheritance share of the child which includes the Compilation of Islamic Law and Civil Law states that a child who is born legally will be able to have a sexual relationship with his father. Meanwhile, if the child born from a marriage is an illegitimate child in the view of law, then the child will not have a relationship with the father including his civil rights will also be void. However, if according to Islamic law or commonly called the Compilation of Islamic Law, an out-of-wedlock child does not have a relationship with the father and only confides in his biological mother and his biological mother's family. The formulation of the problem of this study is "How is the share of extramarital children against inheritance based on the compilation of Islamic Law and the Civil Code?". The purpose of this study is to analyze the advantages and disadvantages of the distribution of inheritance of extramarital children according to the KHI and Civil Code. This study also aims to analyze the similarities and differences in the division of inheritance of extramarital children according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code.The result of this study is that when viewed from the perspective of the Compilation of Islamic Law, the provision of the share of inheritance entitled to be obtained and received by the extramarital child must come from his mother. Meanwhile, in the Civil Code, there is no distinction for the distribution of inheritance for both daughters and sons and if the child is not recognized by the father, then the child will not get a ration to get a share of the inheritance. However, if the child is legally recognized by the father, then the child will get a share of the inheritance. Keywords: Inheritance, Out-of-Wedlock Children, Compilation of Islamic Law, Civil Code Abstrak Berdasarkan hukum yang mengatur tentang bagian waris sang anak yang meliputi Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang dilahirkan secara sah akan dapat memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Adapun apabila anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan tersebut merupakan anak yang tidak sah di dalam pandang hukum, maka anak tersebut tidak akan memiliki nasab dengan sang ayah termasuk hak-hak keperdataannya pun akan ikut gugur. Akan tetapi apabila menurut hukum Islam atau yang biasa disebut juga Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah tidak memiliki nasab dengan sang ayah dan hanya bernasabkan kepada ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Bagian Anak Luar Kawin Terhadap Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan pembagian harta waris anak luar kawin menurut berdasarkan KHI dan KUHPerdata. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pembagian harta waris anak luar kawin menurut KHI dan KUHPerdataHasil dari penelitian ini adalah apabila dilihat dari sudut padang Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan bagian warisan yang berhak diperoleh dan diterima oleh anak luar kawin tersebut haruslah berasal dari ibunya. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak ada pembedaan untuk pembagian waris baik itu untuk anak perempuan maupun anak laki-laki dan apabila anak tersebut tidak diakui oleh sang ayah, maka anak tersebut tidak akan mendapat jatah untuk mendapatkan bagian warisan. Akan tetapi bila anak tersebut diakui oleh sang ayah secara hukum, maka anak tersebut akan mendapat bagian warisan. Kata Kunci: Harta Warisan, Anak Luar Kawin, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus UMKM Sektor Usaha Makanan dan Minuman Di Kota Pontianak) MUHAMMAD IRFAN NIM. A1012171044
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Pontianak City has many MSMEs, especially the food and beverage business sector. During the Covid-19 pandemic, many MSMEs in the food and beverage business sector in Pontianak City closed their businesses because they could not survive. Limited capital, the existence of PPKM and the difficulty in marketing their food and beverage products during the Covid-19 pandemic resulted in the majority of MSMEs being forced to close their businesses. In order to improve Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage business sector in Pontianak City during the Covid-19 pandemic, the Pontianak City Government should have intervened and played a role because the government's job is to prosper its people.In this study, the authors used empirical research methods or also called field research that is descriptive analytical with qualitative data analysis methods.Based on the results of the study, it was concluded that the number of MSMEs in the food and beverage business sector that have business licenses in Pontianak City is 16 MSMEs, of which 7 MSMEs are in South Pontianak District, 4 MSMEs are in Pontianak Kota District, 2 MSMEs are in Southeast Pontianak District. , 2 MSMEs are in North Pontianak District, and 1 MSMEs are in East Pontianak District. However, the number of MSMEs in the food and beverage business sector in Pontianak City that do not have a business license is in the hundreds. So far the Pontianak City Government through the Pontianak City Micro and Trade Cooperative Service has only provided convenience in licensing and accelerating licensing services for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage business sector in Pontianak City during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, assistance in the form of money to increase Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage business sector in Pontianak City during the Covid-19 pandemic has never been given. Thus, it can be said that the Pontianak City Government has not played a role in increasing the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage business sector in Pontianak City during the Covid-19 pandemic. The impact of the absence of regulations regarding the increase in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pontianak City during the Covid-19 pandemic was that MSMEs had difficulty maintaining their businesses and had to close their businesses due to limited capital. Keywords: Role, Government, Improving, MSMEs, Pandemic, Covid-19. ABSTRAK Kota Pontianak yang memiliki banyak UMKM, terutama sektor usaha makanan dan minuman. Pada masa pandemi Covid-19, banyak UMKM sektor usaha makanan dan minuman di Kota Pontianak yang menutup usahanya karena tidak mampu bertahan. Terbatasnya modal, adanya PPKM dan sulitnya memasarkan produk makanan dan minumannya pada masa pandemi Covid-19 mengakibatkan sebagian besar UMKM terpaksa menutup usahanya. Dalam rangka meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor usaha makanan dan minuman di Kota Pontianak pada masa pandemi Covid-19, maka sudah seharusnya ada campur tangan dan peran dari Pemerintah Kota Pontianak karena tugas pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Analitis dengan metode analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa jumlah UMKM sektor usaha makanan dan minuman yang memiliki izin usaha di Kota Pontianak sebanyak 16 UMKM, dimana 7 UMKM berada di Kecamatan Pontianak Selatan, 4 UMKM berada di Kecamatan Pontianak Kota, 2 UMKM berada di Kecamatan Pontianak Tenggara, 2 UMKM berada di Kecamatan Pontianak Utara, dan 1 UMKM berada di Kecamatan Pontianak Timur. Namun jumlah UMKM sektor usaha makanan dan minuman di Kota Pontianak yang tidak memiliki izin usaha mencapai ratusan. Selama ini Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak hanya memberikan kemudahan dalam perizinan dan percepatan pelayanan perizinan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor usaha makanan dan minuman di Kota Pontianak pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan bantuan berupa uang untuk meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor usaha makanan dan minuman di Kota Pontianak pada masa pandemi Covid-19 memang belum pernah diberikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Pontianak belum berperan dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor usaha makanan dan minuman di Kota Pontianak pada masa pandemi Covid-19. Dampak yang ditimbulkan dari belum adanya pengaturan mengenai peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak pada masa pandemi Covid-19 adalah UMKM kesulitan untuk mempertahankan usahanya dan harus menutup usahanya karena keterbatasan modal. Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Meningkatkan, UMKM, Pandemi, Covid-19.

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP UTANG YANG DITINGGALKAN OLEH PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN SUNGAI BELIUNG KECAMATAN PONTIANAK BARAT) RIMBA TAKDIR KALAM NIM. A1012181195
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In Islamic law, the law on the transmission of rights and the transfer of rights over material or non-material objects from heirs to heirs plays an important role. Therefore, the practice of dividing inheritance in Islam is not a matter of choice, but rather a duty with clear rules set out in the Qur’an to create a sense of justice on all its followers. Sometimes heirs not only leave property, but also leave unpaid debts. So the problem of debt left by the heirs will be a new problem that must be addressed immediately by the inheritors.What became the problem in this study is how the responsibility of the heir to the debts left by the heirs according to Islamic law. As for the purpose of this study is to obtain data and information about the practice of inheritance division in a mutual manner that occurs in the valley of the river, the western pontianak district, the Pontianak city, to know what factors caused the heir to bear the debt of heirs, to know the consequences and views of Islam regarding unfinished debt, as well as to know the legal efforts made by the heirs against the debts of heir. The research uses empirical legal research with a Descriptive Analysis approach, and data collection using interviews.The result of this study is that the factor that causes an inheritor to be hindered in carrying out the outcome of the settlement is the limited source of income in the family. When an inheritor is injured, the inheritance shall be transferred to the owner of the property.The results of the research showed that the division of inheritance in Sungai Beliung sub-district, West Pontianak sub-district, had occurred in more than 10 cases, and the respondents knew the consequences if they did not follow Islamic inheritance law. For this reason, the distribution of the heir's debts is carried out by deliberation in accordance with the provisions of the KHI and also the Al-Qur'an. The factors that cause the heirs to be hampered in paying off debts are the insufficient inheritance left behind to pay off the heir's debts, the consequences and views of Islam regarding unfinished debts. awareness of the heirs is needed to bear the debts of the heirs so that they are not subject to sanctions in the form of grave torture, and the legal action taken by the heirs is to hold deliberations in accordance with what is recommended in the Qur'an.Keywords: Liability, Inheritance And Debt ABSTRAK Dalam hukum Islam, hukum tentang cara penerusan hak dan peralihan hak atas benda berwujud atau tidak berwujud dari pewaris ke ahli waris memegang peranan penting. Oleh karena itu, pembagian harta waris didalam Islam bukanlah soal pilihan, melainkan kewajiban dengan aturan jelas yang diatur dalam Al-Qur'an untuk menciptakan rasa keadilan pada semua pemeluk Nya. Terkadang pewaris tidak hanya meninggalkan harta benda, tetapi juga meninggalkan hutang yang belum lunas. Sehingga masalah utang yang ditinggalkan oleh pewaris akan menjadi masalah baru yang harus segera dimusyawarahkan oleh para ahli waris.Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Yang Ditinggalkan Oleh Pewaris Menurut Hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mendapatkan data dan informasi tentang praktik pembagian waris secara musyawarah yang terjadi di kelurahan sungai beliung, kecamatan pontianak barat, kabupaten Pontianak kota, untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan ahli waris menanggung utang pewaris, untuk mengetahui akibat dan pandangan islam mengenai utang yang belum tuntas, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan ahli waris terhadap utang pewaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan analisis data kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan Ahli waris terhambat dalam menjalankan hasil musyawarah adalah terbatasnya sumber penghasilan pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, apabila ahli waris terhambat dalam menjalankan hasil musyawarah, ahli waris dapat menyampaikan kepada pemilik piutang.Hasil penelitian diperoleh, bahwa pembagian waris di kelurahan sungai beliung, kecamatan pontianak barat, telah terjadi lebih dari 10 kasus, dan para responden mengetahui akibat jika tidak mengikuti hukum waris islam. Untuk itu pembagian utang pewaris dilakukan secara musyawarah sesuai dengan ketentuan KHI dan juga Al-Qur’an, faktor yang menyebabkan Ahli waris terkendala dalam melunasi utang adalah tidak mencukupinya harta waris yang ditinggalkan untuk melunasi utang pewaris, akibat dan pandangan islam mengenai hutang yang belum tuntas dibutuhkan kesadaran ahli waris untuk menanggung hutang pewaris agar tidak dikenakan sanksi berupa siksa kubur, dan upaya hukum yang dilakukan ahli waris adalah mengadakan musyawarah sesuai dengan yang dianjurkan di dalam Al-Qur’ankata kunci; Tanggung jawab, Waris, Utang.

JUDICIAL ANALYSIS OF BANK CREDIT INSURANCE RETURN AGREEMENTS TO DEBTORS IN PONTIANAK CITY NIM. A1011161198, RIZKI DELLA RAMADHANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractResearch on "Judicial Analysis of Bank Credit Insurance Return Agreements to Debtors in Pontianak City" aims to obtain data and information regarding the implementation of Bank Credit Insurance return agreements to Debtors in Pontianak City. To reveal the factors causing the non-implementation of Bank Credit Insurance return agreements to Debtors in Pontianak City. To reveal the efforts that can be made by bank customers to return Bank Credit Insurance in Pontianak CityThis research was conducted using empirical legal research methods. Empirical legal research is a legal research method which functions to be able to see the law in real terms by examining how the law works in a social environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the agreement to return Bank Credit Insurance to Debtors in Pontianak City, not all insurance funds can be returned even though they have made full credit payments, this is because not all banks are willing to refund credit insurance funds that have been paid. paid by the debtor, even though the refund can be used to reduce the credit that must be paid by the debtor. The reason why the agreement to return Bank Credit Insurance to Debtors in Pontianak City has not been implemented is because most customers or debtors do not know that credit insurance funds can be requested to be returned by submitting several requirements, and it often happens that banks do not inform or provide a clear picture of the debtor's rights to insurance funds they have paid. Apart from that, the causal factor is the lack of legal awareness on the part of the bank regarding the rights that must be given to debtors. That the efforts that can be made by bank customers to return Bank Credit Insurance in Pontianak City are by requesting information about procedures and ways to get back credit insurance funds that have been paid by debtors to insurance companies through the bank by means of negotiations and deliberations to obtain a solution. the issue of refunding customer insurance funds. Keywords: Agreement, Return, Bank Credit Insurance AbstrakPenelitian tentang “Analisis Yuridis Perjanjian Pengembalian Asuransi Kredit Bank Kepada Debitur Di Kota Pontianak” bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian pengembalian Asuransi Kredit Bank kepada Debitur di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian pengembalian Asuransi Kredit Bank kepada Debitur di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah bank terhadap pengembalian Asuransi Kredit Bank di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian pengembalian Asuransi Kredit Bank kepada Debitur di Kota Pontianak tidak semua dapat dilakukan pengembalian dana asuransi meskipun telah melakukan pelunasan pembayaran kredit, hal ini karena tidak semua bank mau melakukan pengembalian dana asuransi kredit yang telah dibayarkan oleh debitur, padahal pengembalian dana tersebut dapat digunakan untuk mengurangi kredit yang harus dibayarkan oleh debitur. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian pengembalian Asuransi Kredit Bank kepada Debitur di Kota Pontianak adalah dikarenakan kebanyakan nasabah atau debitur tidak mengetahui bahwa dana asuransi kredit dapat diminta Kembali dengan mengajukan beberapa persyaratan, dan sering terjadi bank tidak menginformasikan atau memberikan gambaran yang jelas tentang hak debitur terhadap dana suransi yang telah mereka bayarkan. Selain itu yang menjadi faktor penyebab adalah dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari pihak bank terhadap hak yang harus diberikan kepada debitur. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah bank terhadap pengembalian Asuransi Kredit Bank di Kota Pontianak adalah dengan meminta informasi tentang prosedur serta cara untuk mendapatkan kembali dana asuransi kredit yang pernah dibayarkan oleh debitur kepada perusahaan asuransi melalui bank dengan cara melakukan negosiasi dan musyawarah untuk mendapatkan solusi atas persoalan pengembalian dana asuransi nasabah. Kata Kunci : Perjanjian, Pengembalian, Asuransi Kredit Bank

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA LAHAN ANTARA PT. SINAR HASIL ALAM DENGAN PEMILIK LAHAN DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DI KABUPATEN KUBURAYA MICHAEL ADAM LOUW NIM. A1012191011
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This thesis discusses Default in the Land Lease Agreement Between PT. Rays of Natural Products with Land Owners Teluk Bakung Village, Sungai Ambawang District, in Kubu Raya Regency. Where in the Lease Agreement the parties from PT Sinarhasil Alam are Mr. Liu Haichang as the Director of PT. Sinar Produk Alam wants to rent land on the Ambawang River and the land on the Ambawang River belongs to Mr. Khou Nam Kuang as the land owner in Ambawang. The Leasing Party gives a price to the Lessee at a rental price of Rp. 600,000,000.- (six hundred million rupiah) and the Lessee has agreed to this price and has paid a down payment of Rp. 60,000,000.- (sixty million rupiah) before the addendum (agreement) of this Land Lease agreement is signed, using valid proof of payment (receipt).The formulation of the problem in this study is " What Are the Factors Causing Defaults in Payment of Land Rent to Landowners in Teluk Bakung Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency?”. The purpose of this research is to obtain data and information on the implementation of land lease agreements between PT. Sinar Produk Alam and Khouw Nam Kuang in Teluk Bakung Village, Sungai Ambawang District, Kuburaya Regency, revealed the factors that caused PT. Sinarhasil Alam has not fulfilled its land lease payment obligations to the land owner, revealing the legal consequences of PT. Sinarhasil Alam, which has not made land lease payments to landowners and disclosed efforts by landowners towards PT. Sinarhasil Alam which has not yet made land lease payments. The method used in this research is an empirical legal research method. This research is descriptive in nature.The results of the analysis of this study are that in the implementation of the land lease agreement between PT. Sinar Produk Alam and Khouw Nam Kuang in Teluk Bakung Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, a default occurred, where PT. Sinarhasil Alam as the lessee, in this case, has not paid the rent to the land owner, namely Mr. Khouw Nam Kuang in accordance with the agreed agreement. That the factors causing PT. Sinarhasil Alam did not carry out its obligation to pay land rent to land owners because the money that should have been used to pay the remaining rental costs was used for building construction costs. Legal consequences for PT. Sinarhasil Alam, as a tenant who has not paid land rent, is liable to pay compensation to the tenant. Efforts made by land owners towards PT. Sinarhasil Alam, which has not made land lease payments, is to receive a warning and settle it in a family deliberation.Keywords: Default, Agreement, Lease, Land Abstrak Skripsi ini membahas tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Lahan Antara PT. Sinar Hasil Alam Dengan Pemilik Lahan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Di Kabupaten Kubu Raya. Dimana dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut para pihak nya dari pihak PT Sinar Hasil Alam adalah Bapak Liu Haichang selaku Direktur PT. Sinar Hasil Alam ingin Menyewa Tanah Di Sungai Ambawang dan Tanah yang ada di Sungai Ambawang adalah kepunyaan Bapak Khou Nam Kuang selaku Pemilik Lahan di Ambawang tersebut. Pihak Sewa memberikan harga kepada Pihak Penyewa dengan harga sewa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Pihak Penyewa telah sepakat dengan harga tersebut dan telah membayar uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebelum addendum (perjanjian) perjanjian Sewa Lahan ini ditandatangani, dengan memakai tanda bukti pembayaran (Kwitansi) yang sah.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Yang Menjadi Faktor Penyebab Wanprestasi Dalam Pembayaran Uang Sewa Lahan Terhadap Pemilik Lahan Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan perjanjian sewa lahan antara PT. Sinar Hasil Alam dan Khouw Nam Kuang di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya, mengungkapkan faktor-faktor penyebab PT. Sinar Hasil Alam belum melaksanakan kewajiban pembayaran sewa lahan kepada pemilik lahan, mengungkapkan akibat hukum pihak PT. Sinar Hasil Alam yang belum melaksanakan pembayaran sewa lahan kepada pemilik lahan dan mengungkapkan upaya pemilik lahan terhadap PT. Sinar Hasil Alam yang belum melaksanakan pembayaran sewa lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa lahan antara PT. Sinar Hasil Alam dan Khouw Nam Kuang di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terjadi wanprestasi, dimana PT. Sinar Hasil Alam selaku penyewa yang dalam hal ini belum melaksanakan pembayaran uang sewa pada pemilik lahan yaitu Bapak Khouw Nam Kuang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bahwa faktor penyebab PT. Sinar Hasil Alam tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sewa lahan kepada pemilik lahan adalah dikarenakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar sisa biaya sewa digunakan untuk biaya mendirikan bangunan. Akibat hukum bagi PT. Sinar Hasil Alam selaku penyewa yang belum melaksanakan pembayaran uang sewa lahan adalah penyewa dikenakan sanksi membayar uang ganti rugi. Upaya yang dilakukan oleh pemilik lahan terhadap PT. Sinar Hasil Alam yang belum melaksanakan pembayaran sewa lahan adalah mendapatkan teguran dan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Sewa, Lahan

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN PADA KELUARGA ISTANA AMANTUBILLAH KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1011181055, GUSTI MUHAMMAD AURA RESFITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Along with the times and current technological advances, in essence there is a tendency that there is a shift in the implementation of the custom of the appointment (penabalan) of the king in the customary marriage of the family of the Amantubillah Palace, Mempawah Regency, which is in accordance with the provisions of applicable customary law even though it has undergone changes. This happens because of the influence of the development of mindset and the process of interference from outsiders, religious factors, and the absence of the oldest person in the Amantubillah Palace, Mempawah Regency, which is needed in the traditional marriage process of the Amantubillah Palace Family, Mempawah Regency. In addition, various types of culture have been mixed in carrying out mixed marriages, so that the traditional marriage ceremony in the Amantubillah Palace family, Mempawah Regency, in essence, tends to have undergone various shifts and changes from the actual custom.The formulation of the problem in this research is as follows: "Is the Implementation of Traditional Marriage in the Amantubillah Palace Family of Mempawah Regency Still Implemented in accordance with the provisions of the applicable customary law?". The purpose of this research is to obtain data and information, factors that caused a shift, legal consequences and functional efforts regarding the ceremony of carrying out the traditional marriage of the royal family at the Amantubillah Palace, Mempawah Regency. In this research, this type of research uses empirical legal research methods. According to Amiruddin and Zainal Asikin, empirical legal research methods are "research that focuses on examining a phenomenon or the state of the object of research in detail by collecting the facts that occurred and developing existing concepts with the nature of descriptive research.The results of the study showed that the traditional marriage ceremony for the family community of the Amantubillah Palace, Mempawah Regency was carried out through several stages, namely: Merisik, Proposing, Betunang, Ngantaruang / betel bosar, Married / bride, but not fully carried out in accordance with the original wedding ceremony. because it has undergone changes, especially the Merisik Custom which is felt no longer suitable to be carried out at this time, because nowadays they are able to find their own life partner on their own; factors that cause changes, especially the Amantubillah Palace Family, Mempawah Regency if they do not carry out customs because of these economic factors and time saving factors because if they are compared to the original, they spend too much time and costs too much; there will be no consequences for violators of traditional marriage ceremonies, because marriage customs are not something that is enforced; and the effort that can be done is to carry out the customs continuously, so that the procedures for implementing the marriage custom are not forgotten. In addition, there is also a need for awareness among the Royal Family of the Amantubillah Palace, Mempawah Regency, in particular, to work together to discuss the problem of marriage customs in their area so that the customary marriage law that has been implemented so far does not become extinct.Keywords: Amantubillah Mempawah Palace, Traditional Ceremony, Marriage Abstrak Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, pada hakekatnya terdapat kecendrungan bahwa terjadi pergeseran dalam pelaksanaan adat pengangkatan (penabalan) raja pada perkawinan adat keluarga Keraton Istana Amantubillah Kabupaten Mempawah, yang sesuai dilakukan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku walaupun sudah mengalami perubahan, hal ini terjadi karena pengaruh perkembangan pola pikir dan adanya proses ikut campurnya orang luar, faktor agama, dan sudah tidak adanya orang tertua di Keraton Istana Amantubillah Kabupaten Mempawah yang diperlukan dalam proses perkawinan adat Keluarga Keraton Istana Amantubillah Kabupaten Mempawah. Ditambah lagi telah bercampurnya berbagai jenis kebudayaan dalam melaksanakan perkawinan campuran sehingga membuat upacara perkawinan adat pada keluarga keraton Istana Amantubillah Kabupaten Mempawah pada hakekatnya cenderung telah mengalami berbagai pergeseran dan perubahan dari adat yang sesungguhnya.Yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Keluarga Istana Amantubillah Kabupaten Mempawah Masih Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Adat Yang Berlaku ?". Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran, akibat hukum dan upaya fungsinaris mengenai upacara pelaksanaan perkawinan adat keluarga keraton pada Istana Amantubillah Kabupaten Mempawah. Dalam penelitian ini jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin metode penelitian hukum empiris adalah “penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengann menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada dengan sifat penelitian deskriptif.Adapun hasil penelitian yang dicapai bahwa Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Keluarga Keraton Istana Amantubillah Kabupaten Mempawah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : Merisik, Melamar, Betunang, Ngantaruang / sirih bosar, Menikah / penganten, namun tidak sepenuhnya lagi dilaksanakan upacara adat perkawinan sesuai dengan yang aslinya karena sudah mengalami pergeseran terutama Adat Merisik yang dirasakan sudah tidak cocok lagi dilaksanakan pada saat sekarang ini, karena pada zaman sekarang mereka bisa dengan sendirinya untuk mencari pasangan hidup mereka masing-masing; faktor penyebab terjadinya pergeseran Khususnya Keluarga Keraton Istana Amantubillah Kabupaten Mempawah apabila tidak melaksanakan adat karena faktor ekonomi tersebut dan faktor menghemat waktu karena apabila disamakan dengan aslinya, terlalu banyak menghabiskan waktu serta biaya yang dikeluarkan juga banyak; akibat bagi pelanggar upacara adat perkawinan yang dilakukan sebenarnya tidak ada akibat yang akan timbul, karena adat perkawinan itu bukanlah suatu hal yang dipaksakan pelaksanaannya; dan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan terus menerus adat istiadatnya, sehingga tata cara dalam pelaksanaan adat perkawinan tersebut tidak dilupakan. Di samping itu perlu juga adanya kesadaran pada Keluarga Keraton Istana Amantubillah Kabupaten Mempawah khususnya untuk berkerjasama membicarakan masalah adat perkawinan di daerah mereka agar hukum adat perkawinan yang selama ini dilaksanakan tidak punah.Kata Kunci : Keraton Amantubillah Mempawah, Upacara Adat, Perkawinan

ANALISIS TERHADAP ALAT BUKTI VISUM DAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN PN NGABANG No.84/Pid.Sus/2022/PN Nba) ONDO RICARD MARK SIANIPAR NIM. A1011191086
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The universal prosecution legal basis originates from the indictment message on the Ngabang District Court verdict No. 84/ Pid. Sus/2022/PNNba for the protection of children from victims of intimate violence is contained in article 81 paragraph 2, article 82 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 29 paragraph 1 of the Criminal Code. pursuant to Article 81 paragraph (2) that: "The criminal requirements as defined in paragraph (1) also apply to anyone who deliberately commits deception, a series of lies, or persuades a child to have intercourse with him or with another person.” The criminal act of obscenity with violence is punishable by article 289 of the Criminal Code which stipulates "Anyone who by force or threat of violence forces a woman to have intercourse with him outside of marriage, is threatened with committing decency, with a maximum sentence of twelve years."Ngabang District Court handed down an acquittal against the defendants. This is of course highly questioned by the community because the judge's decisiondeserves to be questioned on the basis of whether the decision was handed down, given that the defendant has committed child sexual abuse which can damage the child's future. Even though there is already a post mortem and sufficient witnesses.However, the judge handed down an acquittal on the basis that the witnesses from the victim's child were Testimonium de auditu witnesses. But for all the series of criminal acts that have occurred, the Judge does not consider that the witness Testimonium de auditu is a valid witness. The judge should be able to consider thepost mortem and the testimony of the witness testimonium de auditu which is additional evidence or evidence. Keywords: Child Abuse; Acquittal; Evidence; Visum et Repertum; Witness Testimonium de auditu. Abstrak Dasar hukum penuntut universal bersumber pada pesan dakwaan pada vonisPN Ngabang Nomor. 84/ Pid. Sus/ 2022/ PN Nba terhadap proteksi anak dari korban kekerasan intim ialah tertuang dalam pasal 81 ayat( 2), pasal 82 Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Proteksi Anak serta Pasal 29 ayat( 1) KUHP. Dimana Pasal 81 ayat( 2) melaporkan:“ Syarat pidana sebagaimana diartikan dalamayat (1) berlaku pula untuk tiap orang yang dengan terencana melaksanakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataupun membujuk anak melaksanakan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain”. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dengan pasal 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun.”.Pengadilan Negeri Ngabang menjatuhkan vonis bebas terhadap para terdakwa. Hal ini tentunya sangat dipertanyakan masyarakat oleh karena putusan hakim tersebut layaknya patut dipertanyakan atas dasar apakah putusan tersebut dijatuhkan, mengingat bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan anak yang dapat merusak masa depan anak. Padahal sudah ada visum dan saksi-saksi yang cukup. Tetapi Hakim menjatuhkan putusan bebas atas dasar saksi-saksi dari pihak anak korban merupakan saksi Testimonium de auditu. Tetapi atas semua rangkaian tindak pidana yang telah terjadi tersebut Hakim tidak menganggap bahwa saksi Testimonium de auditu merupakan saksi yang sah. Seharusnya dapat hakim mempertimbangkan visum dan keterangan dari saksi testimonium de auditu yang menjadikan alat bukti tambahan atau alat bukti petunjuk. Kata Kunci: Pencabulan; Putusan Bebas; Alat Bukti; Visum et Repertum; Saksi Testimonium de auditu.

KEWAJIBAN PENGUSAHA WARUNG KOPI DIALOGIKA UNTUK MENGIKUTSERTAKAN PEKERJANYA DALAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK CHIKA REGITA PRATAMI NIM. A1011191207
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe obligation of entrepreneur to provide protection for their workforce is the most important work relationship and is the right of the employees that must be fulfilled by entrepreneur, both protection in the event of work accidents, old age, retirement and death. This protection is provided in the form of Employment Social Security, and is guided by Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies.This study aims to obtain data and information about fulfilling labor rights in enrolling BPJS Ketenagakerjaan for the employees at Warung Kopi Dialogika. To reveal the factors causing Dialogika coffee shop entrepreneurs not to include their employees in BPJS Ketenagakerjaan. To reveal the legal consequences for the entrepreneurs of Warung Kopi Dialogika who do not fulfill employees rights in participating in BPJS Ketenagakerjaan. To reveal legal consequences for employees who are not registered with BPJS Ketenagakerjaan. This study using empirical methods with a descriptive analysis approach, namely by describing and analyzing the circumstances or facts that were obtained in field at the time this research was conducted.The results of this study show that in practice, entrepreneur of Warung Kopi Dialogika have not carried out their obligations to their workforce to register their workforce in the BPJS Ketenagakerjaan program in Pontianak City. Whereas the factor causing employers not to register their workforce at BPJS Ketenagakerjaan is because Warung Kopi Dialogika entrepreneurs do not know about the obligation of employers to provide social security for employment, so that workers have not received the right to social security for employment. Where the legal consequences for entrepreneurs who have not registered their workforce at BPJS Ketenagakerjaan are that entrepreneurs may be subject to administrative sanctions, such as written warnings, fines or not getting public services. The efforts that can be made by workers to get their rights, the employees of Warung Kopi Dialogika can submit a request to Warung Kopi Dialogika entrepreneurs to give their rights other than salary, employment social security, leave during menstruation and overtime pay, or directly complain to BPJS of Employment. Keywords : Obligations, Entrepreneurs, Social Security Administrator for Employment (BPJS Ketenagakerjaan)ABSTRAK Kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan suatu hubungan kerja yang paling utama dan merupakan hak para tenaga kerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha, bentuk perlindungan terhadap hak – hak pekerja adalah dengan diberlakukannya sistem jaminan sosial yang diselenggarakan dalam bentuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan diatur secara spesifik dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pemenuhan hak tenaga kerja dalam mengikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja pada warung kopi Dialogika. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pengusaha warung kopi Dialogika belum mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pengusaha warung kopi Dialogika yang tidak melaksanakan pemenuhan hak pekerja di dalam keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mengungkapkan upaya hukum bagi pekerja yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta – fakta yang diperoleh secara nyata dilapangan pada saat penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pengusaha Warung Kopi Dialogika belum melaksanakan kewajibannya terhadap tenaga kerjanya untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pontianak. Bahwa faktor yang menyebabkan pengusaha belum mendaftarkan tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan pengusaha Warung Kopi Dialogika belum mengetahui tentang adanya kewajiban para pengusaha untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga para pekerja belum mendapatkan hak diberikannya jaminan sosial ketenagakerjaan. Bahwa Akibat hukum bagi pengusaha yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda atau tidak mendapatkan pelayanan publik. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja untuk mendapatkan haknya yaitu tenaga kerja dapat dengan mengajukan permohonan kepada pengusaha warung kopi Dialogika untuk memberikan kepada mereka hak – hak pekerja selain gaji, tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan, maupun uang lembur, atau langsung mengadu ke BPJS Ketenagakerjaan. Kata Kunci : Kewajiban, Pengusaha, BPJS Ketenagakerjaan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA