Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PESAWAT TERBANG YANG MENGALAMI PERALIHAN JADWAL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181164, PRIO ELSHANDY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Research on "Juridical Analysis of Protection of Aircraft Service Users Experiencing Schedule Shifts in Pontianak City" aims to determine the implementation of protection for consumers using aircraft services experiencing schedule shifts in Pontianak City. To find out the causal factors that have not implemented protection for consumers who use aircraft services who experience schedule shifts in Pontianak City. To disclose legal remedies that can be taken by consumers who use aircraft services who experience schedule shifts in Pontianak CityThis research uses the empirical legal research method, which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of protection for consumers using aircraft services who experience schedule shifts in Pontianak City has not been felt by consumers. This can be seen from the cases of inconvenience experienced by consumers who use airplane services where flights are the departure schedule suddenly changed resulting in disappointment by consumers and this is not in accordance with what is in Article 4 paragraph 1 UUPK which states that Consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods or services and is related to Article 4 paragraph 3 UUPK which states that consumers have the right to correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods. Whereas the causal factors for the non-implementation of protection for consumers who use aircraft services who experience schedule shifts in Pontianak City are due to both service provider and consumer factors, each of which has a role in causing legal protection to be implemented in the use of aircraft services, where the airline sometimes submitting sudden changes to flight schedules and consumers who do not immediately read the notifications given by the airlines resulting in problems between the airlines and consumers. Whereas the legal remedy that can be taken by consumers using aircraft services who experience schedule shifts in Pontianak City is to make efforts to request a settlement for the inconvenience of sudden schedule changes by the airline by way of deliberation through negotiations between the two parties so that a satisfactory settlement is found. good for both parties.Keywords: Consumer Protection, Schedule Changes, Airplanes Abstrak Penelitian tentang “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Konsumen Penguna Jasa Pesawat Terbang Yang Mengalami Peralihan Jadwal Di Kota Pontianak”bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen penguna jasa pesawat terbang yang mengalami peralihan jadwal di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan terhadap konsumen penguna jasa pesawat terbang yang mengalami peralihan jadwal di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen penguna jasa pesawat terbang yang mengalami peralihan jadwal di Kota PontianakPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen penguna jasa pesawat terbang yang mengalami peralihan jadwal di Kota Pontianak belum dirasakan oleh konsumen hal ini dapat terlihat dari adanya kasus ketidaknyamanan yang dialami oleh konsumen yang menggunakan jasa pesawat terbang dimana penerbangan yang tiba-tiba berubah jadwal keberangkatan sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa serta berkaitan dengan Pasal 4 ayat 3 UUPK yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan terhadap konsumen penguna jasa pesawat terbang yang mengalami peralihan jadwal di Kota Pontianak adalah disebabkan baik oleh faktor penyedia jasa maupun pihak konsumen yang masing-masing memiliki peran menjadi penyebab belum terlaksananya perlindungan hukum dalam penggunaan jasa pesawat terbang dimana pihak maskapai terkadang menyampaikan perubahan jadwl penerbangan yang mendadak dan konsumen yang tidak segera membaca pemberitahuan yang diberikan oleh pihak maskapai penerbangan sehingga terjadi persoalan antara pihak maskapai dengan konsumen. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen penguna jasa pesawat terbang yang mengalami peralihan jadwal di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk meminta penyelesaian atas ketidaknyamanan perubahan jadwal yang tiba-tiba oleh pihak maskapai dengan cara musyawarah melalui negosiasi antara kedua belah pihak sehingga ditemukan penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perubahan Jadwal, Pesawat Terbang

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA JAWA TENGAH KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA) DIMAS PUJI PURNOMO NIM. A1011191228
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Absract The implementation of empowerment for the community is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, where it is very clear that those responsible for empowering village communities are the local village government and every villager must receive empowerment who receive empowerment not only farmer groups but also community that is not yet part of it. community empowerment in Jawa Tengah Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, has not been maximal in carrying out community empowerment, including the provision of assistance only obtained by farmers who are members of farmer groups, assistance provided by the Jawa Tengah Village Government has not been felt by farmers who have not joined farmer groups. This research uses the type of Empirical research and is Analytical Descriptive in nature. The data sources used are primary data and secondary data. The techniques used are observation and interviews. Then data analysis uses qualitative methods. The conclusion obtained in this study is that in carrying out its authority the Village Government of Jawa Tengah, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency in empowering farmers has a fairly good role through the role of Regulator, Dynamist and Facilitator but it is still not optimal, the cause is not optimal because the community is less active in conveying aspirations regarding what they need from the Jawa Tengah Village government and the causes of the inactivity of the community in providing their aspirations to the Jawa Tengah Village Government because the Jawa Tengah Village Government is not active in providing socialization regarding the mechanism for providing aspirations to the Jawa Tengah Village Government. Keywords : Role of Village Government, Empowerment, Farming Communities, Jawa Tengah Village. Abstrak Penyelenggaraan pemberdayaan kepada masyarakat di atur dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di situ sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab mengenai pemberdayaan masyarakat desa adalah pemerintah desa setempat dan setiap warga desa wajib mendapat pemberdayaan yang mendapat pemberdayaan tidak hanya kelompok tani namun juga masyarakat yang belum tergabung didalamnya. pemberdayaan masyarakat di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya belum maksimal dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat diantaranya pemberian bantuan hanya didapatkan oleh petani yang tergabung di dalam kelompok tani bantuan yang diberikan Pemerintah Desa Jawa Tengah belum di rasakan oleh petani yang belum tergabung di dalam kelompok tani. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dan bersifat Deskriptif Analitis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik yang dilakukan yaitu wawancara dan observasi. Kemudian analisis data menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini ialah dalam menjalankan kewenangannya Pemerintah Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam pemberdayaan petani memiliki peranan yang cukup baik melalui peran sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator namun masih belum maksimal, penyebab belum maksimal dikarenakan masyarakat kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi mengenai apa yang mereka butuhkan kepada pemerintah Desa Jawa Tengah dan penyebab kurang aktifnya masyarakat dalam memberikan aspirasinya kepada Pemerintah Desa Jawa Tengah dikarenakan Pemerintah Desa Jawa Tengah kurang aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai mekanisme dalam memberikan aspirasi kepada Pemerintah Desa Jawa Tengah. Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat Tani, Desa Jawa Tengah.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TERKAIT PEMADAMAN LISTRIK DI DESA BATU AMPAR NIM. A1012191072, DELILA ANGGIA NURMALA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The application of legal protection to customers is an important concern in ensuring that the rights and interests of customers in the electrical energy industry are fulfilled but if power outages often occur continuously it will make customers become restless, especially in economic activities and customer activities that become hampered and disrupted. Regarding the problem of power outages by PT PLN, it is no longer a new thing for people in several regions in West Kalimantan, especially in Batu Ampar Village, Batu ampar Subdistrict, Kubu Raya Regency. This study aims to obtain data, information about the factors that cause power outages in Batu Ampar Village to occur, to find out what form of legal protection for customers and its implementation, and to find out the efforts made by PT PLN to customers in Batu Ampar Village related to power outages that occur. The research method used in writing this thesis is empirical legal research method. The type of data examined in this study consists of primary data (obtained from the main source, namely data obtained directly from the field) and secondary data (used as supporting or supporting primary data) all data that has been obtained is processed and analyzed using qualitative methods. Based on the results of research and discussion, the following results were obtained: The factors causing the occurrence of power outages in Batu Ampar Village are due to 3 factors, including the old engine factor so that the engine power released is limited, limited transportation to carry fuel and items related to the required electrical installations, and limited PLN engine power because the current engine is still using the old engine. The form of preventive legal protection provided is a type of compensation / compensation where compensation is given in the form of a reduction or free electricity tariff but in its implementation it can be seen that it can still be said to be far from what is expected almost all customers interviewed do not know about the existence of compensation / compensation caused by power outages that occur. In addition, the form of repressive legal protection that can be carried out by customers is in the form of filing an objection or a lawsuit against a consumer dispute. regarding dispute resolution arrangements between customers and business actors are contained in Article 45 of the Consumer Protection Law. Every customer who feels aggrieved can sue the business actor through the institution in charge of resolving disputes between customers and business actors or through the courts that are in the general judicial environment. Keywords: Legal Protection, PLN, Electricity Customers, Litrik Blackout, Compensation. ABSTRAKPenerapan Perlindungan hukum terhadap pelanggan menjadi sebuah perhatian penting dalam memastikan hak-hak dan kepentingan pelanggan dalam industri energi listrik terpenuhi tetapi jika pemadaman listrik kerap terjadi secara terus menerus maka akan membuat pelanggan menjadi resah terlebih dalam kegiatan perekonomian dan aktivitas pelanggan yang menjadi terhambat dan terganggu. Mengenai permasalahan pemadaman listrik oleh PT PLN bukan lagi hal yang baru bagi masyarakat di beberapa daerah di Kalimantan Barat khususnya di Desa Batu Ampar Kecamatan Batu ampar Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, informasi tentang faktor-faktor penyebab pemadaman listrik di Desa Batu Ampar terjadi, untuk mengetahui seperti apa bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggan dan pelaksanaanya, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak PT. PLN kepada pelanggan di Desa Batu Ampar terkait pemadaman listrik yang terjadi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris. Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari data primer (yang diperoleh dari sumber utama yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan) dan data sekunder (dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer) seluruh data yang yang sudah didapatkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: faktor penyebab terjadinya pemadaman listrik di Desa Batu Ampar dikarenakan adanya 3 faktor antara lain Faktor mesin yang sudah berumur sehingga tenaga mesin yang dikeluarkan menjadi terbatas, Keterbatasan Transportasi untuk membawa bahan bakar dan barang-barang yang berkaitan dengan instalasi listrik yang diperlukan, dan keterbatasan tenaga mesin PLN karena mesin yang sekarang masih menggunakan mesin yang lama. Bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan adalah sejenis ganti rugi/ kompensasi yang dimana kompensasi yang diberikan berupa pengurangan atau penggratisan tarif listrik tetapi pada pelaksanaannya dapat diketahui masih dapat dikatakan jauh dari apa yang diharapkan hampir seluruh pelanggan yang diwawancarai tidak mengetahui dengan adanya penggantian ganti rugi/ kompensasi yang disebabkan oleh pemadaman listrik yang terjadi. Selain itu bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh pelanggan yaitu berupa pengajuan keberatan atau suatu gugatan terhadap sengketa konsumen. mengenai pengaturan penyelesaian sengketa antara pelanggan dengan pelaku usaha terdapat pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setiap pelanggan yang merasa dirugikan dapat mengggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelanggan dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PLN, Pelanggan listrik, Pemadaman Litrik, Kompensasi.

TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ( Studi Kasus Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PTK jo Putusan 282/B/2020/PT.TUN.JKT ) NIM. A1011191255, SETIA UTOMO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractExecution of the Decision of the State Administrative Court is the rules regarding the methods and conditions used by state officials to assist interested parties to carry out the judge's decision if the losing party is not willing to comply with the contents of the decision within the specified time. The existence of unscrupulous officials who do not carry out the execution of PTUN decisions causes legal problems involving uncertainty regarding PTUN court decisions. The formulation of the problem in this research is "Why is the Pontianak State Administrative Court Decision Number 11/G/2020/PTUN.PTK jo. "Decision Number 282/B/2020/PT.TUN.JKT has not yet been executed even though it already has permanent legal force (Inkracht) and has been regulated in the laws in force in Indonesia." This research aims to analyze and find out the factors why the decision of the State Administrative Court Number 11/G/2020/PTUN.PTK jo. Decision Number 282/B/2020/PT.TUN.JKT has not been executed even though it has permanent legal force (Inkracht). The research was carried out using a type of normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting searches on regulations and literature related to the problem being studied. The results of the research that has been carried out by the government are currently revising Law Number 51 of 2009 or creating a new Law that specifically and in detail regarding the implementation of executions, administrative sanctions mechanisms and forced payment of money so that parties who do not carry out court decisions feel threatened if not implementing a decision of the State Administrative Court, apart from that, there is also a need to improve the appointment of more competent State Administrative officials with a high level of legal awareness.Keywords : Execution, Decision, State Administrative Court Abstrak Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepntingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan. Adanya oknum pejabat yang tidak melaksanakan eksekusi putusan PTUN menyebabkan persoalan hukum yang menyangkut ketidakpastian tentang putusan pengadilan PTUN. Rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu “Mengapa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/G/2020/PTUN.PTK jo. Putusan Nomor 282/B/2020/PT.TUN.JKT Belum Dilakukan Eksekusi padahal sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht) dan sudah diatur dalam Undang Undang yang berlaku di Indonesia”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan mengetahui faktor mengapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 11/G/2020/PTUN.PTK jo. Putusan Nomor 282/B/2020/PT.TUN.JKT belum dilaksanakan eksekusi padahal telah berkekuatan hukum yang tetap (Inkracht). Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan–peraturan dan literarur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pemerintah tengah merevisi Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau membuat Undang – Undang baru yang secara khusus dan terperinci mengenai pelaksanaan eksekusi, mekanisme sanksi administatif dan pembayaran uang paksa agar bagi para pihak yang tidak menjalankan putusan pengadilan merasa terancam apabila tidak menjalankan suatu keputusan pengadilan tata usaha negara, selain itu perlu juga perbaikan tentang pengangkatan pejabat Tata Usaha Negara yang lebih berkompeten dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kata Kunci : Eksekusi, Putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM UNJUK RASA RANCANGAN UNDANG-UNDANG OMNIBUSLAW CIPTA KERJA DI KOTA PONTIANAK THEO BRAYEN NIM. A1012161108
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracChildren are an integral part in the continuation of the life of the nation and state because children are a valuable asset owned by a nation as the next generation or the future face of the Indonesian nation in the future. Therefore, children are always the center of attention and must be supervised and receive special protection in growth period. Indonesia has provided special protection guarantees, such as by establishing Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.But in this modern era, with technological sophistication and no age limit requirements for using an Android cellphone, it makes access to public information so easy that children can easily find out and get various kinds of information, especially regarding the ratification of the Omnibus Law. Work that is considered controversial by society. So demonstrations of rejection took place in various parts of Indonesia, one of which was in Pontianak City, West Kalimantan.The participation of children in political activities in Pontianak City is the center of attention and questions for government and community circles, because children in their growth and development period are prohibited and are not allowed to be involved in political activities so this is very unfortunate to happen. Based on the data and facts that the author obtained through the West Kalimantan Regional Child Monitoring and Protection Commission (KPPAD KALBAR) it was recorded that there were 20 (Twenty Children) through the Pontianak City POLRESTA RESKRIM SAT it was recorded that there were 169 (One Hundred Sixty Nine) children participating in political activities within a period of 3 (three) days of demonstrations against the Omnibus Law on Job Creation in Pontianak City.The results of the author's research in this thesis research are to find facts about the causal factors and how legal protection is given to children who take part in demonstrations of the Omnibus Law on Job Creation in Pontianak City. The factors causing children to take part in the demonstration are the bandwagon factor and the legal protection given to children involved in the demonstration is by informing the parents and/or guardians besides that the children are secured by West Kalimantan KPPAD and the Police to be protected and educated so they don't return to these demonstrations. Keywords : Legal Protection, Children, Rallies Abstrak Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara karena anak merupakan asset berharga yang dimiliki suatu bangsa sebagai generasi penerus atau wajah masa depan bangsa Indonesia di masa mendatang oleh karena itu, anak selalu menjadi pusat perhatian dan harus diawasi serta mendapatkan perlindungan khusus dalam masa tumbuh kembangnya. Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan secara khusus, seperti dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Tetapi Pada zaman modern ini, dengan kecanggihan teknologi dan tidak adanya syarat batasan usia dalam menggunakan handphone android menyebabkan begitu mudahnya akses-akses dalam memperoleh informasi publik sehingga anak pun dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan berbagai macam informasi khususnya terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap kontroversial oleh masyarakat. Sehingga aksi unjuk rasa penolakan terjadi di berbagai wilayah Indonesia salah satunya di Kota Pontianak Kalimantan Barat.Turut ikut sertanya anak dalam kegiatan politik di Kota Pontianak menjadi pusat perhatian dan pertanyaan bagi kalangan pemerintahan dan masyarakat, karena anak dalam masa tumbuh kembangnya dilarang dan tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik sehingga hal ini sangatlah disayangkan terjadi. Berdasarkan data dan fakta yang penulis peroleh melalui Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Barat (KPPAD KALBAR) tercatat ada 20 (Dua Puluh Anak) melalui SAT RESKRIM POLRESTA Kota Pontianak tercatat ada 169 (Seratus Enam Puluh Sembilan) anak yang ikut serta dalam kegiatan politik tersebut dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari aksi demo Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Pontianak.Hasil penelitian penulis dalam penelitian skripsi ini adalah untuk menemukan fakta mengenai faktor penyebab dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Di Kota Pontianak. Adapun faktor penyebab anak ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah faktor ikut-ikutan dan perlindungan hukum yang diberikan bagi anak-anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah dengan memberitahukan kepada pihak orangtua dan/atau wali selain itu anak-anak tersebut diamankan oleh pihak KPPAD Kalbar beserta Pihak Kepolisian untuk dilindungi dan diedukasi agar tidak kembali melakukan aksi unjuk rasa tersebut. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Aksi Unjuk Rasa.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 TRIO SETIAWAN NIM. A1011191258
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractUnited Nations Convention on the Rights of the Child is international laws that regulate about implementation and protection of children's rights. Government of Indonesia already ratified that with Presidential Decree Number 36 of 1990, to ensure UNCRC the Government of Indonesia established Law Number 35 of 2014 about amendement of Law Number 23 of 2002 about Child Protection. Child marriage can affect children's rights because the process of fulfilling the rights of the child is disturbed. This research will discuss the action of the Government of Pontianak City regarding legal protection towards children according to UNCRC in the West Pontianak Subdistrict. The type of research method used in this research is the normative-empirical research method, with the qualitative method. However, the data used in this research are primary data and secondary data, with a primary source, secondary source, and tertiary source. Data already collected will be analyzed with the description technique to describe and explain the data with legal sources that are used. Pontianak Government already action to implement legal protection towards children from child marriage in the west Pontianak subdistrict, with several programs consist Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi Konseling, Generasi Berencana, Forum Anak created by Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana and Komisi Perlindungan Anak Daerah Pontianak City, that action programs will be analyzed with a legal source that has related. Also, founded factors caused child marriage in the West Pontianak Subdistrict consist of social environment, economic factors, education factor, and parenting factor.Key Word : Legal Protection, Child Marriage, United Nations Convention on the Rights of the Child, West Pontianak Subdistrict.Abstrak United Nations Convention On The Rights of the Child atau UNCRC merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang penerapan dan perlindungan terhadap anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCRC dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Rights of the Child. Negara yang telah meratifikasi UNCRC wajib untuk menerapkan. Pemerintah Indonesia harus menjamin terpenuhi hak anak yang ada di Indonesia. Salah satu penyebab anak kehilangan masa menikmati hak sebagai seorang anak adalah perkawinan anak dibawah umur. Kecamatan Pontianak Barat merupakan kecamatan dengan tingkat perkawinan anak di bawah umur tertinggi. Maka dari itu pemerintah Kota Pontianak harus melaksanakan upaya perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan UNCRC. Dalam pelaksanaan ditemukan faktor yang menyebabkan anak melakukan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Pontianak Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, dengan data kualitatif sebagai jenis penelitian yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik deskriptif untuk menghubungkan data dengan sumber hukum.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perkawinan Anak, United Nations Convention on the Rights of the Child, Kecamatan Pontianak Barat.

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 60 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS DI JALAN DAYA NASIONAL DAN JALAN MUHAMMAD ISJA) HAFIZATUL QALBI NIM. A1011191025
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Street vendors are activities included in the city's informal sector that produce goods and services that are not part of the government's observation and are not registered. As can be seen, traders freely sell on the shoulder of the road, even though there are already provisions in the applicable Regional Regulation. This of course will have a negative and positive impact on society. Perda No. 19 of 2021 emphasizes that it is prohibited to erect buildings such as kiosks, tents or the like on sidewalks, on the edge of the road or on the road body, and in public facilities for selling or other purposes unless obtaining permission from the Mayor. Although there are no specific regulations regarding the rights of street vendors, there are several legal products that can be used as a basis for protection for street vendors. The implementation of Peace, Public Order and Community Protection which is the authority of Satpol PP has not fully run as expected, thus making the regulation seem not applicable to street vendors in terms of policing. In addition, the Government has also not found the right steps to deal with street vendors, so that when conducting enforcement, it often ends in clashes between Satpol PP and street vendors. Keywords Street Vendors, Public Order Abstrak Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan yang termasuk sektor informal kota yang melakukan aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang bukan bagian pengamatan pemerintah dan tidak pula terdaftar. Seperti y ang terlihat bahwa para pedagang dengan bebas berjualan di bahu-bahu jalan, walaupun sudah ada ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak negatif maupun positif bagi masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 menegaskan bahwa dilarang mendirikan bangunan seperti kios, tenda atau sejenisnya di atas trotoar, di pinggir jalan atau di atas badan jalan, dan di atas fasilitas umum untuk berjualan atau keperluan lainnya kecuali mendapatkan izin dari Walikota. Meskipun tidak ada peraturan khusus mengenai hak-hak pedagang kaki lima, namun ada bebepara produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi pedagang kaki lima. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, yang merupakan kewenangan Satpol PP belum sepenuhnya terlaksanakan sebagaimana yang diharapkan, sehingga membuat peraturan itu seperti tidak berlaku bagi pedagang kaki lima dalam hal penertiban. Selain itu Pemerintah belum menemukan langkah yang benar tepat untuk menangani pedagang kaki lima sehingga pada saat melakukan penertiban, seringkali berakhir dengan bentrok antara Satpol PP dan Pedagang kaki lima tersebut. Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DI DESA SIMPANG KANAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAZZA LISA NIM. A1011191241
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Kubu Raya Regency has various regional rules called regulations Regional or Perda, one of which issues a Regency Regional Regulation Kubu Raya number 12 of 2019 concerning changes to Regency Regional Regulations Kubu Raya Number 10 of 2015 concerning Village Consultative Bodies, which regulate matters in exploring and accommodating the aspirations of the BPD community conduct public consultations, hold dialogue forums to receive proposals, suggestions and opinions from the public. For this reason, it is necessary to review the extent of the role of the Agency Village Consultation in the formulation of village policies in Simpang Kanan Village Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, in order to achieve the essence of regional autonomy. The focus of the problems revealed in this study is Why Agency Village consultations have not played an optimal role in formulating policies In Simpang Kanan Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency?Keywords: Village Consultative Body, Policy and Village Simpang Kanan Village Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency Abstrak Kabupaten Kubu Raya memiliki berbagai aturan daerah yang disebut Peraturan Daerah atau Perda, dimana salah satunya mengeluarkan Peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 12 tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang mengatur perihal dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat BPD melaksanakan konsultasi publik, mengadakan Forum dialog menerima usul, saran dan pendapat dari masyarakat. Untuk itu perlu ditinjau sejauh mana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perumusan kebijakan desa Di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, demi mencapai hakikat dari otonomi daerah. Fokus permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah Mengapa Badan Permusyawaratan Desa belum berperan secara optimal dalam merumuskan kebijakan Di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya?Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Kebijakan dan Desa Simpang Kanan

PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (1) AYAT (2) DAN AYAT (3) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PELAKSANAAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESALAMATAN KONSTRUKSI BANGUNAN DI ATAS DUA LANTAI ( Studi Pekerjaan Konstruksi Bangunan Di Kecamatan Pontianak Tenggara ) NIM. A1012181204, JANFRI ANTO PANJAITAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Terbatasnya lahan untuk mengembangkan bangunan di Kota Pontianak, menjadikan alasan bagi pemilik bangunan untuk meningkatkan bangunan dengan secara vertikal (ketinggian), seperti yang terjadi dsepanjang jalan Parit Haji Husin II Jalan Padat Karya dan Jalan Sepakat 2, banyak bangunan yang sedang dikerjakan oleh para pemilik bangunan dalam hal ini Pengusaha/Pemilik Bangunan yang memperkejakan tenaga kerja belum menggunakan alat pelindung diri sehingga hal tersebut akan memberikan resiko keselamatan tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh konstruksi terhadap ketinggian bangunan dimana pekerjanya belum menggunakan alat keselamatan dan kesehatan sebagai alat pelindung diri (APD), karena alat yang digunakan masih secara konvensional, penelitian skripsi ini dengan judul Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi terhadap Bangunan diatas Dua Lantai (Studi Pekerjaan Perumahan Di Kecamatan Pontianak Tenggara) terhadap Bangunan diatas Dua Lantai (Studi Pekerjaan Bangunan Di Kecamatan Pontianak Tenggara. Bahwa dari hasil penelitian menggambarkan bahwa penggunaan alat pelindung diri (APD) terhadap para pekerja di konstruksi bangunan masih sangat sederhana tanpa menggunakan alat seperti diatur dalam Permenaker, karena beberapa paktor diantaranya adalah masih rendahnya tingkat pengetahuan untyuk menggunakan alat keselamatan pekerjaan pada ketinggian dan kurannya pengawasan yang dilakukan oleh aparat terkait. Kata kunci, tenaga kerja, Keselamatan, dan Kecelakaan kerja ABSTRACT Limited land for developing buildings in Pontianak City is a reason for building owners to increase buildings vertically (height), as is the case along Jalan Parit Haji Husin II, Jalan Padat Karya and Jalan Sepakat 2, many buildings are being worked on by building owners. In this case, the entrepreneur/building owner who employs the workforce has not used personal protective equipment, so this will pose a risk to the safety of workers who work as construction workers at the height of the building where the workers have not used safety and health equipment as personal protective equipment (PPE), because the tools used are still conventional, this thesis research is entitled Implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 10 of 2021 concerning Construction Safety Management Systems for Buildings over Two Floors (Study of Housing Work in Southeast Pontianak District) for Buildings over Two Floors (Study of Building Work in Southeast Pontianak District. The results of the research illustrate that the use of personal protective equipment (PPE) for workers in building construction is still very simple without using tools as regulated in the Minister of Manpower Regulation, because several factors include the low level of knowledge in using safety equipment for work at height and the lack of supervision. carried out by the relevant authorities. Keywords, labor, safety and work accidents

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG INVESTASI (Studi Kasus Binomo Indra Kenz Dan Quotex Doni Salmanan) SALSA AULIA HANDAYANI NIM. A1011191282
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractLaw enforcement is all forms and ways to enforce the rules and norms of state community life that exist and have to do with laws that aim to punish human behavior or actions. The progress of the times in the field of science and technology has made significant changes in the variety and style of investment. This research is a normative juridical research with a focus on the legal aspects of binary options trading, which can also be called online gambling. This research is a normative juridical research whose research nature is to approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to the research. Regarding the implementation of law enforcement in the field of investment, especially fraudulent investment, especially fraudulent investment affiliated with Indra Kenz and Doni Salmanan, law enforcers provide charges in accordance with the laws that are violated, but in the verdict there are differences in legal decisions against Indra Kenz and Doni Salmanan. The efforts that can be made by law enforcement officials are to be able to weigh more on the legal decisions that will be given to binary option affiliators because many victims have lost their property and hope that law enforcement officials will compensate for the loss of their wealth or income. Keywords: Binomo, Investment, Law Enforcement, Quotex. Abstrak Penegakkan hukum merupakan segala bentuk dan cara untuk menegakkan aturan-aturan dani norma-norma kehidupan masyarakat bernegara yang ada dan memiliki kaitannya dengan hukum yang bertujuan untuk menghukum perilaku atau perbuatan manusia. Kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi. Investasi yang marak dikalangan masyarakat saat ini ialah aplikasi trading Binomo dan Quotex yang termasuk platform Binary Option atau bisa juga disebut judi online. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang sifat penelitiannya dengan melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Mengenai pelaksanaan penegakn hukum dibidang investasi khususnya investasi bodong investasi khususnya investasi bodong yang diaffiliatori Indra Kenz dan Doni Salmanan para penegak hukum memberikan dakwaan sesuai dengan hukum yang dilanggar, namun pada vonis putusan terdapat perbedaan keputusan hukum terhadap Indra Kenz dan doni Salmanan. Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum ialah bisa lebih menimbang lagi atas keputusan hukum yang akan diberikan kepada para affiliator binary option dikarenakan banyaknya korban yang kehilangan hartanya dan berharap bahwa para aparat penegak hukum akan ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan mereka. Kata kunci : Binomo, Investasi, Penegakan Hukum, Quotex.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA