Garuda - Garba Rujukan Digital

WANPRESTASI PENGUSAHA PT. XENTRA GLOBAL INNOVATIVE ATAS KETERLAMBATAN PEMASANGAN PAPAN NAMA TOKO MILIK CV. BONANZA ESTETIKA DI KABUPATEN MELAWI NIM. A1011161207, VINSENSIUS BOBIE DWIPAYANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The implementation of the agreement between the Employer of PT Xentra Global Innovative with CV Bonanza Aesthetics as a service user which in civil law is included in the type of agreement to perform certain services. The agreement between the Employer of PT Xentra Global Innovative and CV Bonanza Aesthetics is done orally (not written). Although it is done orally, its binding force is the same as an agreement made in writing and the agreement gives rise to rights and obligations for the parties, because the agreement has fulfilled the conditions for the validity of the agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely agreeing those who bind themselves, the ability to make or say an agreement, a certain thing and a halal cause.This thesis according to the formulation of the problem: "What Factors Make Employers of PT Xentra Global Innovative Late in the Installation of Shop Nameplates CV. Bonanza Aesthetics in Melawi Regency". The purpose of this research is to obtain information, factors causing default, legal consequences, and also efforts taken in the shop signage service agreement in Melawi Regency. In this research method, the author uses the research type of empirical legal research method with a descriptive approach.From the results of the study it can be seen that the agreement made between CV. Bonanza Estetika as the orderer for the manufacture and installation of store signboards with PT. Xentra Global Innovative is done orally (not written) and the entrepreneur of PT. Xentra Global Innovative defaults in the installation of store signboards. The entrepreneur of PT Xentra Global Innovative has not fully carried out its obligations in accordance with what is agreed (default). The factors that cause the employer of PT Xentra Global Innovative has not carried out its obligations in accordance with what is promised or default is due to the distance that is quite far especially the condition of the number of employees of the company is not good so that the lack of personnel workers in the company and can not carry out the installation of signage outside the city. The legal consequences arising to PT Xentra Global Innovative as the defaulting installer, namely, being given a warning and given a warning letter (written) to immediately complete the installation of the shop sign. Efforts made by CV. Bonanza Estetika against delays in installing shop signboards or defaults are continuously billed and resolved in a family manner, never resolved through court channels.Keywords: Service Agreement, Wanprestasi Abstrak Pelaksanaan perjanjian antara Pengusaha PT. Xentra Global Innovative dengan CV. Bonanza Estetika sebagai pengguna jasa yang mana dalam hukum perdata termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu. Perjanjian antara Pengusaha PT. Xentra Global Innovative dengan CV. Bonanza Estetika dilakukan secara lisan ( tidak tertulis ). Walaupun dilakukan secara lisan tetapi kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak,, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat atau mengatakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.Skripsi ini menurut rumusan masalahnya : “Faktor Apa Yang Membuat Pengusaha PT. Xentra Global Innovative Terlambat Dalam Pemasangan Papan Nama Toko CV. Bonanza Estetika di Kabupaten Melawi”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi, faktor penyebab wanprestasi, akibat hukum, dan juga upaya yang di tempuh dalam perjanjian jasa pemasangan papan nama toko di Kabupaten Melawi. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan antara CV. Bonanza Estetika sebagai pemesan pembuatan dan pemasangan papan nama toko dengan PT. Xentra Global Innovative dilakukan secara lisan ( tidak tertulis ) dan pihak pengusaha PT. Xentra Global Innovative wanprestasi dalam pemasangan papan nama toko. Pihak pengusaha PT. Xentra Global Innovative belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang di perjanjikan ( wanprestasi ). Adapun faktor yang menyebabkan pihak pengusaha PT. Xentra Global Innovative belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau wanprestasi adalah dikarenakan jarak tempuh yang lumayan jauh apalagi kondisi jumlah karyawan perusahaan sedang tidak baik sehingga kurangnya personil pekerja didalam perusahaan dan tidak dapat melaksanakan pemasangan papan nama diluar kota. Akibat hukum yang timbul kepada PT. Xentra Global Innovative sebagai pihak pemasang yang wanprestasi yaitu, diberi teguran dan diberi surat peringatan ( tertulis ) agar segera menyelesaikan pemasangan papan nama toko. Upaya yang dilakukan CV. Bonanza Estetika terhadap keterlambatan dalam pemasangan papan nama toko atau wanprestasi adalah ditagih secara terus – menerus dan diselesaikan secara kekeluargaan, tidak pernah diselesaikan melalui jalur pengadilan.Kata Kunci : Perjanjian jasa, Wanprestasi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA JASA ELEKTRONIK ATM YANG MENGALAMI MUTASI DANA TANPA IZIN (STUDI KASUS SKIMMING) IKHWANUL HAKIM NIM. A1011181110
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The function of legal protection for bank customers is to obtain their rights as consumers or users of bank electronic services from banking crimes, especially skimming. The form of legal protection by the state is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and OJK Regulation Number 6 of 2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. However, in reality there are still many customers who still do not understand and understand about legal protection and there are still cases that cause losses to customers. This reality occurs because there are actors or syndicates that are organized to take advantage of the weaknesses of the banking payment system which are still not perfect, because the perpetrators are not only from outside but also there is involvement from insiders of the bank concerned.In this study, the authors explain the factors of the inadequate handling of problems in legal protection for bank customers who experience banking crime problems, especially skimming. The method used in this research is normative legal research and is descriptive in nature. The types of approaches used are statutory approaches, case approaches, and field research. This is done by summarizing primary data, secondary data, tertiary data, and supporting data, describing and analyzing them to get a complete answer to the matter under study, then giving suggestions for these answers. Primary data were obtained from laws and regulations related to the issues raised by researchers. Meanwhile, secondary data was obtained from literature studies through legal books, legal literature and legal journals. Normative legal research looks at how laws and regulations work in a social environment.Based on the results of the research and discussion, it shows that the payment system in banking is still not optimal to overcome the weaknesses of the system which still causes banking crime problems. Services and handling of legal protection for customers are also still not optimal. Because there are still banks that will not compensate customers for losses resulting from skimming crimes. In addition, the factor of providing understanding and insight into legal protection is still lacking for customers regarding legal protection steps that can be taken by customers.Keywords: Protection, Bank, Banking Crime Abstrak Fungsi dari perlidungan hukum bagi nasabah bank adalah untuk memperoleh haknya sebagai konsumen atau pengguna jasa elektronik jasa keuangan bank dari tindakan kejahatan perbankan khususnya skimming. Bentuk perlindungan hukum oleh negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masayarakat di Sektor Jasa Keuangan. Namun di realitanya masih banyak nasabah yang masih belum mengerti dan memahami mengenai perlindungan hukum dan masih adanya kasus yang menyebabkan kerugian bagi nasabah. Realita tersebut terjadi karena adanya pelaku atau sindikat yang terorganisir memanfaatkan kelemahan sistem pembayaran perbankan tersebut yang masih belum sempurna, karena pelaku tidak hanya berasal dari luar tapi juga ada keterlibatan dari orang dalam bank yang bersangkutan.Dalam penelitian ini penulis memaparkan faktor dari belum maksimalnya penanganan masalah dalam perlindungan hukum bagi nasabah bank yang mengalami masalah kejahatan perbankan khususnya skimming. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan penelitian lapangan. Hal demikian dilakukan dengan cara menyimpulkan data primer,data sekunder, data tersier, dan data penunjang, mendeskripsikan dan menganalisanya untuk mendapatkan jawaban yang lengkap terhadap hal yang diteliti, kemudian diberikan saran terhadap jawaban tersebut. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang diangkat peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka melalui buku-buku hukum,literatur hukum dan jurnal-jurnal hukum. Penelitian hukum normatif melihat bagaimana kerjanya peraturan perundang-undangan disuatu lingkungkan masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya sistem pembayaran dalam perbankan untuk mengatasi kelemahan dari sistemnya tersebut yang masih menyebabkan adanya permasalahan kejahatan perbankan. Pelayanan dan penanganan perlindungan hukum terhadap nasabah juga masih belum optimal. Karena masih ada bank yang tidak akan mengganti kerugian akibat kejahatan dari skimming tersebut kepada nasabah. Selain itu faktor pemberian pemahaman serta wawasan terhadap perlindungan hukum masih kurang diberikan kepada nasabah mengenai langkah perlidungan hukum yang dapat diambil nasabah.Kata Kunci : Perlindungan, Bank, Kejahatan Perbankan

PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (Studi Kasus Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ptk) VERENSIA SISILIA NIM. A1012191213
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe application of punishment in cases of criminal acts of child abuse is a difficult task for judges because basically judges must have a neutral view in making decisions, especially in cases of criminal acts committed by children that are not ordinary child delinquency. The problem raised is why the judge in sentencing the child as the perpetrator of the crime of sexual abuse did not impose a sentence by referring to Article 81 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection but in the form of Community Service and Job Training even though the child has been proven to have committed a criminal offense continuously and accompanied by violence. The author focuses on research on criminal decisions against Children Against the Law (ABH) as perpetrators of the crime of sexual abuse in the Pontianak District Court (Study of Decision No.6/Pid/Sus-Anak/2021/PN Ptk). The research method used in this writing is juridical sociological, namely by approaching legal research by looking at applicable legal norms and connecting them with how the implementation and reality of law in society. The results of the research that the author has obtained are that Judges in making decisions against Children Against the Law (ABH) tend not to adequately consider the losses suffered by child victims and only focus on unlawful acts by Children Against the Law. This can be observed from the lack of attention to the results of the Visum et Repertum as relevant evidence in considering the losses suffered by victims.Keywords: Judge's Consideration, Sexual Abuse, Children Against the LawABSTRAKPenerapan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak menjadi tugas yang berat bagi hakim karena dasarnya hakim harus memiliki pandangan yang netral dalam membuat keputusan, apalagi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan kenakalan anak biasa. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu mengapa Hakim dalam menjatuhi pidana terhadap anak sebagai pelaku pidana pencabulan tidak menjatuhkan pidana dengan mengacu pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melainkan berupa Pelayanan Masyarakat dan Pelatihan Kerja meski Anak telah terbukti melakukan tindak pidana secara berlanjut dan disertai dengan kekerasan. Penulis memfokuskan penelitian pada putusan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Pontianak (Studi Putusan No.6/Pid/Sus-Anak/2021/PN Ptk). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis yaitu dengan pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan bagaimana pelaksanaan dan kenyataan hukum di dalam masyarakat. Adapun hasil dari penelitian yang telah penulis dapatkan yaitu bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) cenderung tidak mempertimbangkan secara memadai mengenai kerugian yang dialami oleh korban anak dan hanya fokus pada perbuatan melawan hukum oleh Anak Berhadapan Hukum. Hal ini dapat diamati dari kurangnya perhatian terhadap hasil Visum et Repertum sebagai bukti yang relevan dalam mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pencabulan, Anak Berhadapan Hukum

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA ANTARA SUPIR RENTAL MOBIL DENGAN PERUSAHAAN RENTAL MOBIL DI KOTA PONTIANAK (STUDI PADA ENGGANG RENT CAR PONTIANAK) NIM. A1011161172, RIZKY ADHYAKSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Penelitian tentang “Analisis Hukum Perjanjian Kerja Antara Supir Rental Mobil Dengan Perusahaan Rental Mobil Di Kota Pontianak (Studi Pada Enggang Rent Car Pontianak)”bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja antara supir rental mobil dengan perusahaan rental mobil di Kota Pontianak khususnya pada Enggang Rent Car & Bus Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian kerja antara supir rental mobil dengan perusahaan rental mobil di Kota Pontianak khususnya pada Enggang Rent Car & Bus Pontianak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara supir rental mobil dengan perusahaan rental mobil di Kota Pontianak khususnya pada Enggang Rent Car & Bus PontianakPenelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara supir rental mobil dengan perusahaan rental mobil di Kota Pontianak khususnya pada Enggang Rent Car & Bus Pontianak belum dirasakan berjalan sesuai dengan keinginan para pihak terutama pihak supir yang biasanya masih ingin bekerja tetapi karena kontrak berakhir dan tidak diperpanjang oleh perusahaan maka akan berakhir pekerjaan yang dijalankan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat 3 kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berisi Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK KEDUA tidak diajukan untuk pengangkatan sebagai karyawan tetap oleh PIHAK PERTAMA, maka perjanjian kerja kontrak akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya waktu perjanjian tersebut. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian kerja antara supir rental mobil dengan perusahaan rental mobil di Kota Pontianak khususnya pada Enggang Rent Car & Bus Pontianak sesuai dengan yang diharapkan adalah dikarenakan pihak perusahaan memiliki kekuasaan untuk memilih supir-supir yang akan dijadikan pekerja tetap atau tetap dikontrak untuk bekerja sama dengan perusahaan sehingga kadangkala ada supir yang merasa pengakhiran kontrak dianggap sangat merugikan mereka. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara supir rental mobil dengan perusahaan rental mobil di Kota Pontianak khususnya pada Enggang Rent Car & Bus Pontianak dengan cara melakukan musyawarah dan mufakat berkaitan dengan berakhirnya kontrak kerja yang dilakukan kepada supir dengan perusahaan sehingga menemukan jalan keluar yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Supir, Rental Mobil Abstrak Research on "Legal Analysis of Employment Agreements Between Car Rental Drivers and Car Rental Companies in Pontianak City (Study on Pontianak Rent Car Hornbills)" aims to determine the implementation of employment agreements between car rental drivers and car rental companies in Pontianak City, especially for Hornbill Rent Car & Pontianak Bus. To find out the factors causing the work agreement between car rental drivers and car rental companies in Pontianak City to not be implemented, especially at Enggang Rent Car & Bus Pontianak as expected. To reveal the efforts that can be made by the aggrieved party in implementing the work agreement between the car rental driver and the car rental company in Pontianak City, especially at Enggang Rent Car & Bus PontianakThis research uses a sociological juridical method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of work agreements between car rental drivers and car rental companies in Pontianak City, especially at Enggang Rent Car & Bus Pontianak, has not been felt to be running in accordance with the wishes of the parties, especially drivers who usually still want to work but because the contract ends and is not extended by the company, the work carried out will end as regulated in Article 5 paragraph 3 of the work contract which has been signed by both parties which contains If after the end of the 2nd work agreement it turns out that the SECOND PARTY is not proposed for appointment as an employee fixed by the FIRST PARTY, then the contractual work agreement will end at the same time as the agreement expires. That the factor causing the work agreement not to be implemented between car rental drivers and car rental companies in Pontianak City, especially at Enggang Rent Car & Bus Pontianak as expected, is because the company has the power to select drivers who will become permanent workers or remain contracted for working together with the company so that sometimes there are drivers who feel that terminating the contract is considered very detrimental to them. That the efforts that can be made by the aggrieved party in implementing the work agreement between the car rental driver and the car rental company in Pontianak City, especially at Enggang Rent Car & Bus Pontianak, are by means of deliberation and consensus regarding the end of the work contract made to the driver with the company so that find a solution that is beneficial for both parties.Keywords: Work Agreement, Driver, Car Rental

STUDI KOMPARATIF TENTANG HUKUM WARIS ANAK BEDA AGAMA MENURUT ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA NIM. A1011161028, NOVIANA SYAFLIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This thesis discusses the position of heirs who have different religions with the heirs. The position of inheritance rights of different religions according to Islam lies in Article 171 letter c of the KHI, where in the article states that the heirs and heirs must be Muslim, while according to Civil law (BW) regarding the status of inheritance rights of children of different religions lies in Article 838 of the Civil Code, where in the article states that those who are not eligible to become heirs are those who are accused of murder, slandering the testator, having committed a crime with a sentence of five yejars in prison, committing violence, and also having embezzled, damaged, or falsified a will. So, in Civil Law (BW) different religions are not a barrier to someone becoming an heir. Because, according to Article 838 of the Civil Code, those who are entitled to become heirs are blood relatives, both legal and out of wedlock and the husband or wife who has lived the longest. The legal consequences of the occurrence of religious differences between the heirs and heirs can be seen that they get the same amount of rights as heirs who are of the same religion as the heirs. This is contrary to the provisions in Islamic law, that a person who is of a different religion with an heir who is Muslim is entitled to inherit property from the heir but not as an heir, but as a recipient of inheritance based on a mandatory will. The mandatory will is worth not more than 1/3 of the inheritance.The formulation of the problem in this study is "How is the position of inheritance rights for children of different religions according to Islamic law and the Civil Code?". This study aims to analyze the differences in the inheritance rights of children of different religions according to the Civil Code and Law, and the legal consequences of differences in the inheritance rights of children of different religions according to Islamic Law and the Civil Code. This research is a normative legal research method with a normative juridical approach, namely by reviewing the legislation.The results of this study are the position of inheritance rights of children of different religions according to Islamic law states that heirs and heirs must be Muslim, while according to Civil Law (BW) different religions are not a barrier to someone becoming an heir. The legal consequence of the occurrence of religious differences between the heirs and heirs is that a person who has a different religion with an heir who is Muslim is entitled to inherit property from the heir but not as an heir, but as a recipient of inheritance based on a mandatory will.Keywords: Different Religions, Islamic Law, Child Inheritance Law, Books Civil Law Act. Abstrak Skripsi ini membahas tentang Kedudukan Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris. Kedudukan hak waris beda agama menurut Islam terletak pada Pasal 171 huruf c KHI, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, Sedangkan menurut hukum Perdata (BW) terkait status hak waris anak beda agama adalah terletak pada Pasal 838 KUHPerdata, dimana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka dipermasalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat. Jadi, dalam hukum Perdata (BW) beda agama bukanlah menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris. Karena, menurut Pasal 838 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Akibat hukum dari terjadinya perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris tersebut dapat dilihat bahwa mendapatkan besaran hak yang sama dengan Ahli Waris yang seagama dengan Pewaris. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam, bahwa seseorang yang berbeda agama dengan Pewaris yang beragama Islam, berhak mendapatkan harta peninggalan dari Pewaris tetapi bukan sebagai Ahli Waris, namun sebagai penerima harta warisan berdasarkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut nilainya tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan.Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kedudukan Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan kedudukan hak waris anak beda agama menurut Hukum dan Kitab Undang-undang Perdata, dan akibat hukum perbedaan hak waris anak beda agama menurut Huku Islam dan Kitab Undang-undang Perdata. Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan.Hasil dari penelitian ini adalah Kedudukan hak waris anak beda agama menurut Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus bergama Islam, Sedangkan menurut hukum Perdata (BW) beda agama bukanlah menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris. Akibat hukum dari terjadinya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris bahwa seseorang yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam, berhak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris tetapi bukan sebagai ahli waris, namun sebagai penerima harta warisan berdasarkan wasiat wajibahKata Kunci: Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Waris Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ANALISIS PEKERJA FILM ANAK MEMPERAGAKAN ADEGAN DEWASA BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN ( STUDI KASUS SINETRON SUARA HATI ISTRI ZAHRA ) NIM. A1011181037, KENZIATHAMA DYTARH KOESOEMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Child laborers are children who do routine work for their parents, for other people, or for themselves which requires a large amount of time, whether or not they are rewarded. Based on Law No. 13 of 2003 article 68 on manpower. it is stated that “Entrepreneurs are prohibited from employing children”. Some of the jobs that are prohibited in this law are the worst jobs for children that can affect morale. In this result study, the author uses the normative legal method, namely library research conducted by researching library materials. The result of this research is that the case of the soap opera Suara Hati Istri: Zahra has violated the applicable rules and norms, which in this soap opera children are forced to marry by playing the third wife and doing several scenes that are considered mature and not according to their age. Sanctions received by producers in the soap opera Suara Hati wife: Zahra, played by a minor, are in the form of administrative sanctions that have been regulated in accordance with Article 190 paragraph 2 of the Manpower Act in the form of a warning, temporary film termination and written sanctions so that the role is played by minors. must be replaced as soon as possible. Forms of legal liability based on the labor law regarding film producers who employ minors are in the form of reprimands, termination of films, and written sanctions so that the roles played by minors must be replaced as soon as possible and look for players who are in accordance with their age and should also comply. social, cultural, religious norms that apply in the community and the provisions of laws and regulations.The government should support and pay attention to all forms of efforts to fulfill children's rights and for the best interests of children by being committed to increasing cooperation between the Central Government, Regional Government, Community, independent institutions, KPI, Ministry of Women and Child Protection in participating in supporting the implementation of the implementation of child protection in Indonesia, especially for underage child workers who work in making a film as well as increasing supervision of film in Indonesia. Keywords : Child Labor, Child Protection, Film Abstrak Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 tentang ketenagakerjaan. disebutkan bahwa “ Pengusaha dilarang memperkerjakan anak “. Beberapa pekerjaan yang dilarang dalam UU ini adalah pekerjaan yang bersifat buruk bagi anak yang dapat mempengaruhi moral mereka dalam kehidupan pribadi yang mereka hadapi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Hukum normatif, yaitu penelitian keperpustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa kasus sinetron Suara Hati Istri : Zahra telah melanggar ketentuan dan norma yang berlaku, yang mana dalam sinetron ini anak dibawah umur dipaksa melakukan perkawinan dengan memerankan istri ketiga dan melakukan beberapa adegan yang dianggap dewasa dan tidak sesuai dengan umurnya. Sanksi yang diterima oleh produser dalam sinetron suara hati istri : zahra yang diperankan oleh anak dibawah umur ini adalah berupa sanksi administratif yang telah diatur sesuai pasal 190 ayat 2 UU Ketenagakerjaan berupa teguran, penghentian film sementara dan sanksi tertulis agar peran yang dimainkan oleh anak dibawah umur tersebut secepatnya harus digantikan. Bentuk pertanggungjawaban hukum berdasarkan UU ketenagakerjaan mengenai produser film yang memperkerjakan anak dibawah umur yaitu berupa teguran, pemberhentian film, dan sanksi tertulis agar peran yang dimainkan oleh anak dibawah umur tersebut secepatnya harus digantikan dan mencari tokoh pemain yang sudah sesuai dengan umurnya dan sudah seharusnya juga menaati norma-norma sosial, budaya, agama yang berlaku dimasyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sudah seharusnya mendukung dan memperhatikan segala bentuk dalam upaya pemenuhan hak anak dan demi kepentingan terbaik anak dengan berkomitmen dalam meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, lembaga – lembaga independen, KPI, Kementerian Perempuan dan Perlindungan anak dalam ikut serta mendukung untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia khususnya terhadap pekerja anak di bawah umur yang melakukan pekerjaan di dalam pembuatan sebuah film serta meningkatkan pengawasan terhadap perfilman di Indonesia.Kata kunci : Pekerja Anak, Perlindungan Anak, Film

IMPLEMENTASI PASAL 39 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN NIM A1011191118, ANTONI BRAM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This study aims to find out what factors cause the implementation of Article 39 Letter A of Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Waste Management in South Pontianak District has not been implemented optimally and what are the community consciously implements Article 39 Letter A of Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Waste Management in South Pontianak District. In this writing, the author uses empirical legal research methods that examine how law can work in society which is then based on the suitability of the theory needed by the author uses empirical legal research methods that examine how law can work in society which is then based on the suitability of the theory needed by the author in writing this research, using primary and secondary data sources, which are then described in the form of descriptive analysis with data generated based on data sources then described and described according to facts in the field or location This research is carried out which will further lead to conclusions. South Pontianak District is one of the sub-districts in Pontianak City that has waste handling that is not optimal as it should be and this study examines humans in the context of the role of the community and the government in an effort to prevent restrictions on waste disposal that cause damage or pollution to the environment. The final results in this study show that based on the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto that the implementation of Article 39 Letter A of Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Waste Management in South Pontianak District has not been carried out properly. The causative factors are factors from Law Enforcement, Legal Facilities and Facilities factors, Community Factors. City regional regulations themselves are something that has been regulated in the constitution, which has a very important role in a country's order. Not all matters become the authority and business of the central government, therefore city regional regulations that are the interests of the city government are accommodated in regulations, for the sake of carrying out the duties and functions and authorities of the city government, it is stated in the city regional regulations so that it has a strong legal basis and is in line and in accordance with the Indonesian state order. Keywords : Waste, Community, Local Regulations, Government Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan Implementasi Pasal 39 Huruf A Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pontianak Selatan belum terlaksana secara maksimal dan apa yang menjadi upaya dari pemerintah agar masyarakat secara sadar mengimplementasi Pasal 39 Huruf A Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pontianak Selatan. Pada penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji bagaimana hukum dapat bekerja dalam masyarakat yang selanjutnya dilatari dengan kesesuaian teori yang dibutuhkan penulis didalam penulisan penelitian ini, dengan menggunakan sumber data secara primer dan sekunder, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk analisis deskriptif dengan data-data yang dihasilkan berdasarkan sumber data kemudian dideskripsikan dan digambarkan sesuai fakta dilapangan atau dilokasi penelitian ini dilakukan yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan. Kecamatan Pontianak Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pontianak yang memiliki penanganan sampah belum optimal sebagaimana mestinya dan penelitian ini mengkaji manusia dalam konteks peran masyarakat dan pihak pemerintahan dalam upaya mencegah larangan-larangan pembuangan sampah yang mengakibatkan timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Hasil akhir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori efektivitas hukum hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa Implementasi Pasal 39 Huruf A Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pontianak Selatan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Faktor penyebabnya adalah faktor dari Penegak Hukum, faktor Sarana dan Fasilitas Hukum, Faktor Masyarakat. Peraturan daerah kota sendiri merupakan suatu hal yang memang telah diatur dalam undang undang dasar, yang mana memiliki peranan sangat penting dalam sebuah tatanan suatu negara. Tidak semua hal menjadi wewenang dan menjadi urusan pemerintah pusat oleh karena itu peraturan daerah kota yang menjadi kepentingan pemerintah kota yang di akomodir dalam peraturan, demi berjalan nya tugas dan fungsi serta wewenang dari pemerintah kota maka hal tersebut dituangkan dalam peraturan daerah kota agar hal tersebut menjadi memiliki sebuah landasan hukum yang kuat dan sejalan serta sesuai dengan tatanan negara Indonesia.Kata Kunci : Sampah, Masyarakat, Peraturan Daerah, Pemerintah

PELAKSANAAN SETORAN JURU PARKIR KEPADA KOORDINATOR PARKIR DI PASAR PURING KECAMATAN PONTIANAK UTARA RAHMANIAR NOVITA MAS NIM. A1011191239
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractLocal Own Revenue is income earned by a region which is collected based on regional regulations in accordance with statutory regulations, as one source of regional revenue is usually in the form of components of regional taxes and regional levies originating from within the area. There are many types of regional revenue sources, one of which is the Public Service Retribution, where parking services on the side of public roads is one of them. Parking fees are carried out by individuals or legal entities that have obtained written permission from the Mayor or the Department of Transportation, Communication and Informatics. In its implementation, the Department of Transportation, Communication and Informatics carries out supervision on how to appoint a third party to supervise parking, namely the parking coordinator. The coordinator is obliged to pay the retribution to the Communication and Informatics Department of Transportation according to the agreed amount. Then the parking coordinator makes an agreement with the parking attendant who is under the responsibility of his area regarding the amount of fees that will be deposited every day by the parking attendant to the coordinator. However, in practice, there were parking attendants who deposited amounts that were not in accordance with the agreement in the Puring Market area, North Pontianak sub-district.The formulation of the problem is “How is the Implementation of Parking Service Deposits by Parking Attendants to Parking Coordinators at Pasar Puring, North Pontianak District?” This research was conducted using an empirical research method with a descriptive analysis type approach using facts found in the field.Whereas what happened was that there was a incompability in the implementation of parking fees at the Puring Siantan market, whether it was the parking coordinator's non-fulfillment of obligations in reporting the addition or replacement of parking attendants for whom he was responsible or the parking coordinator's payment of arrears.Whereas for violation of the agreement between the Parking Coordinator and the Parking Attendant, civil sanctions can be imposed in the form of dismissal or termination of employment for the parking coordinator and criminal sanctions if the violation has an impact on state finances in the form of imprisonment and fines.Keyword: Parking, Parking Coordinators, Retributions Of Parking, Pontianak ABSTRAKPendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu sumber penerimaan daerah biasanya berupa komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang berasal dari dalam daerah tersebut. Sumber-sumber penerimaan daerah banyak jenisnya, salah satunya adalah Retribusi Jasa Umum yang dimana pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah salah satunya. Retribusi parkir dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan hukum yang telah mendapatkan izin tertulis dari Walikota atau Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Dalam Pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan pengawasan terhadap cara menunjuk pihak ketiga untuk mengawasi perparkiran, yaitu kordinator parkir. Koordinator wajib menyetorkan retribusi kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai besaran yang telah disepakati. Lalu koordinator parkir membuat kesepakatan dengan juru parkir yang berada dibawah tanggung jawab wilayahnya mengenai jumlah retribusi yang akan di setor setiap hari oleh juru parkir kepada coordinator. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat juru parkir yang menyetor ke koordinator dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di area Pasar Puring kecamatan Pontianak Utara. Yang menjadi rumusan masalah Bagaimana Pelaksanaan Setoran Pelayanan Parkir Oleh Juru Parkir Kepada Koordinator Parkir Di Pasar Puring Kecamatan Pontianak Utara?”Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Empiris dengan jenis Pendekatan secara deskriptif analisis dengan menggunakan fakta yang ditemukan di lapangan. Bahwa yang terjadi adalah terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan terhadap pelaksanaan retribusi parkir di pasar Puring Siantan, baik itu tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Koordinator parkir dalam melaporkan penambahan ataupun penggantian juru parkir yang menjadi tanggung jawabnya maupun terjadinya tunggakan pembayaran setoran oleh Koordinator Parkir.Bahwa atas pelanggaran kesepakatan antara Koordinator Parkir dan Juru Parkir, maka dapat dikenakan sanksi perdata berupa pemberhentian ataupun pemutusan hubungan kerja terhadap koordinator parkir dan sanksi pidana apabila pelanggaran tersebut berdampak pada keuangan negara berupa pidana kurungan dan pidana denda. Kata Kunci: Parkir, Koordinator Parkir, Retribusi Parkir, Pontianak

PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG VAPE (ROKOK ELEKTRIK) MENURUT HUKUM ISLAM DIKOTA PONTIANAK NIM.A1011151020, ROBBIANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Vape/ E-Cigarette Is A Classic Thing That Has Existed From Ancient Times That Already Exists, Just Like Cigarettes. And It Leads To The Effect Of Addiction / Addiction. Almost A Few People Have Become Addicted To It To Stop And It Is Very Difficult, And Over Time More And More People Are Using It. From The Name, This Electric Cigarette Is Actually A Cigarette, From The Name Alone It Is Similar To A Non-Electric Cigarette. And The Positive Impact Of Vape Is For Cigarette Users, This Vape Is One Way To Get Rid Of Smoking Habits So That The Impact Caused By Vape Is Not Much Dangerous Than Ordinary Cigarettes.The Problem In This Research Is How Do Scholars Think About Vape/E-Cigarettes According To Islamic Law In The City Of Pontianak?. The Objectives To Be Achieved In This Research Are To Reveal The Factors That Cause The Use Of Vape/E-Cigarettes By People In The City Of Pontianak, To Reveal The Views Of Scholars Regarding Vape/E-Cigarettes Used By The Islamic Community In The City Of Pontianak, The Efforts Of The Ulema Council Indonesia In Responding To Differences Of Opinion Regarding Vape/E-CigarettesThe Results Of This Research Are As Follows; That The Factor That Causes The Large Use Of Vape / Electric Cigarettes Is A Current Trend Among Young People Who Use Vapes / Electric Cigarettes That Look Cooler Than Cigarettes. Apart From That, The Smoke That Is Emitted Is Also Not The Same As Cigarettes, Which Smells From Vape/Electric Cigarette Smoke, Which Is Better Than Conventional Cigarettes. That The Existence And Law Of Vape/Electric Cigarettes Are Haram. In Religion, If Something Does More Harm Than Good, Then It Is Haraam. And Also These Vapes/Electric Cigarettes Are Dangerous For Oneself And Those Around Them, That The Efforts Of The Indonesian Ulema Council In Responding To Differences Of Opinion Regarding Vape/Electric Cigarettes Are That The Indonesian Ulema Council Did Not Convey Them Directly To The Public, But Conveyed Them To Other Islamic Organizations Only. So That It Is Other Islamic Organizations That Tell The Public Regarding The Law Of This Vape/Electric Cigarette, Because The Indonesian Ulema Council Is More Careful In Issuing Laws Compared To Nadhlatul Ulama And Muhammadiyah, Because They Are Mindful And Considerate.Keywords: Islamic Law, Ulama's Opinion, Vape/Electric CigaretteAbstrakVape/ Rokok Elektrik Itu Merupakan Hal Classic Yang Sudah Ada Dari Zaman Dulu Yang Sudah Ada, Seperti Halnya Rokok. Dan Hal Itu Mengakibatkan Efek Candu/Ketagihan. Hampir Sedikit Orang Yang Telah Candu Itu Untuk Berhenti Dan Sangat Susah, Dan Beriringan Waktu Semakin Banyak Orang Yang Menggunakannya. Dari Penamaannya Rokok Elektrik Ini Sebetulnya Adalah Rokok, Dari Sisi Nama Saja Mirip Dengan Rokok Yang Tidak Elektrik. Disisi lain dampak negatif dari vape ialah harganya lumayan mahal dan juga asap yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan Dampak Positif Dari Vape Ialah Bagi Penggunaa Rokok, Vape Ini Adalah Salah Satu Cara Untuk Menghilangkan Kebiasaan Merokok Sehingga Dampak Ditimbulkan Vape Tidak Jauh Berbahaya Dari Rokok Biasanya.Yang Menjadi Permasalahan Dalam Penelitian Ini Adalah Bagaimana Pendapat Ulama Tentang Vape/ Rokok Elektrik Menurut Hukum Islam Dikota Pontianak?. Adapun Tujuan Yang Hendak Ingin Dicapai Dalam Penelitian Ini Adalah Untuk Mengungkap Factor-Faktor Penyebab Penggunaan Vape/Rokok Elektrik Oleh Masyarakat Di Kota Pontianak, Untuk Mengungkap Pandangan Para Ulama Terkait Vape/Rokok Elektrik Digunakan Oleh Masyarakat Islam Di Kota Pontianak, Upaya Majelis Ulama Indonesia Dalam Menyikapi Perbedaan Pendapat Mengenai Vape/Rokok Elektrik. Metode Penelitian Hukum Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Penelitian Hukum Empiris Dengan Sifat Penelitian Deskriptif Analisis Data KuantitatifHasil Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut; Bahwa Faktor Penyebab Banyaknya Penggunaan Vape / Rokok Elektrik Ini Adalah Suatu Trend Masa Kini Dikalangan Anak Muda Yang Mana Menggunakan Vape/Rokok Elektrik Itu Terlihat Lebih Keren Dibandingkan Dengan Rokok. Selain Itu Asap Yang Dikeluarkan Juga Tidak Sama Dengan Rokok Yang Mana Baunya Dari Asap Vape/Rokok Elektrik Ini Lebih Enak Dibandingkan Dengan Rokok Konvensional, Pendapat Lembaga Majelis Ulama Indonesia, Pendapat Lembaga Muhammadiah, Pendapat Lembaga Nadhalatul Ulama Dan Pendapat Ustadz Yang Berada Di Kota Pontianak Berpendapat Bahwa Keberadaan Dan Hukum Vape/Rokok Elektrik Ini Adalah Haram. Dalam Agama Jika Suatu Benda Lebih Banyak Mudaratnya Dibandingkan Manfaatnya Maka Hukumnya Haram. Dan Juga Vape/Rokok Elektrik Ini Berbahaya Bagi Diri Sendiri Dan Orang Sekitar, Bahwa Upaya Majelis Ulama Indonesia Dalam Menyikapi Perbedaan Pendapat Mengenai Vape/Rokok Elektrik Ialah Majelis Ulama Indonesia Tidak Disampaikan Langsung Kepada Masyarakat, Melainkan Menyampaikan Kepada Organisasi Islam Lainnya Saja. Sehingga Organisasi Islam Lainnya Lah Yang Mengatakan Kepada Masyarakat Terkait Hukum Dari Vape/Rokok .Elektrik Ini, Karena Majelis Ulama Indonesia Lebih Berhati-Hati Dalam Mengeluarkan Hukum Dibandingkan Dengan Nadhlatul Ulama Dan Muhammadiyah, Karena Mengingat Dan Menimbang.Kata cunci : Hukum Islam, Pendapat Ulama, Vape/Rokok Elektrik

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS NIM. A1011181260, TEGAR AKBARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractLimited Liability Company (hereinafter referred to as PT) is the most dominant form of economic activity currently, in addition to its limited liability. Limited Liability Companies make it easy for owners (shareholders) to transfer their company (to anyone) by selling all the shares they own in the company. In general, management must be responsible for unlawful acts. However, unlawful acts can be carried out directly by the company through its organs, or conversely, unlawful acts can be carried out by company employees and the company must be held responsible. The research aims to analyze the form of responsibility of Directors in Limited Liability Companies according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, to analyze the legal consequences of Directors who commit unlawful acts in Limited Liability Companies according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The results of the research show that the responsibility of the Board of Directors must adhere to the rules contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, namely Article 2, Article 97 paragraph (1), Article 97 paragraph (2), Article 97 paragraph (3), and the Budget Company Basics, which determines that the Board of Directors is obliged to manage the company where the management must be carried out by each member of the Board of Directors in good faith and with a full sense of responsibility. The form of responsibility in civil law is to compensate for losses in the form of material losses (usually in the form of direct losses) and immaterial (usually in the form of losses in terms of mental stress). Keywords: Limited Liability Company, Directors, ResponsibilityAbstrak Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling dominan saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas. Perseroan Terbatas memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Pada umumnya pengurus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai perusahaan dan perusahaan harus mempertanggung jawabkannya. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk menganalisis akibat hukum Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum di Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab Direksi harus memegang teguh aturan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 2, Pasal 97 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), dan Anggaran Dasar Perseroan, yang menentukan bahwa Direksi berkewajiban pada pengelolaan perseroan dimana pengurusan itu harus dilakukan setiap anggota Direksi serta pada itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata adalah mengganti kerugian yang berupa kerugian materiil (biasanya berupa kerugian secara langsung) dan immaterial (biasanya berupa kerugian dalam hal tekanan jiwa). Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Direksi, Tanggungjawab

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA