Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA SENI DESAIN GRAFIS DALAM BENTUK LOGO DAN ILUSTRASI SATRIA YUDHA INDRA PERDANA PUTRA NIM. A10111710005
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Copyright is an exclusive right of the creator that arises automatically based on declarative principles after a work is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations, namely Law Number 28 of 2014. With the increase in the creation of Graphic Designs in the current era, which is increasingly widespread with all its uses in the creative industry world carried out by people who are in the world of graphic design, namely designers, business actors, and the public must be able to know very well the importance of a copyright for a work of creation in order to get protection and avoid plagiarism. The purpose of this study is to find out how to protect the results of a graphic design artwork, especially in the form of logos and illustrations, how well the public understands and understands the importance of copyright in a work of art to get a protection and recording of a work made. This research uses an empirical method by using a descriptive analysis approach. The results of this study indicate that there are still many people, especially the artists themselves, who still do not understand the importance of a copyright in a work of art, causing plagiarism which is detrimental to graphic designers. That the importance of enforcing the law in piracy, copyright, or intellectual property rights violations can lead to international sanctions against Indonesia. These sanctions do not only have an economic and moral impact, in addition to the existence of copyright infringement it weakens the spirit and/or creativity of the creator of the artwork.Keywords: Graphic Design, Copyright Law, Plagiarism Abstrak Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dengan meningkatnya penciptaan Desain Grafis di era sekarang yang semakin marak dengan segala kegunaannya didunia industri kreatif yang dilakukan oleh masyarakat yang menggeluti dunia desain grafis yaitu Desainer, Pelaku usaha ,dan masyarakat harus bisa mengetahui betul pentingnya sebuah Hak cipta untuk sebuah karya ciptaan demi mendapatkan Perlindungan dan menghindari Plagiarisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan kepada hasil suatu karya seni desain grafis terutama dalam bentuk logo dan ilustrasi, seberapa mengerti dan pahamnya masyarakat akan pentingnya hak cipta dalam sebuah karya seni untuk mendapatkan suatu perlindungan dan pencatatan dari suatu karya yang dibuat. Adapun penelitian ini menggunakan metode empiris dengan jenis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat terutama para pelaku seni itu sendiri yang masih kurang paham akan pentingnya suatu hak cipta suatu karya seni sehingga menimbulkan adanya plagiarisme yang merugikan para desainer grafis. Bahwa pentingnya untuk menegakan hukum dalam pembajakan, hak cipta, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat menyebabkan sanksi internasional terhadap Indonesia. Sanksi tersebut tidak hanya berdampak pada ekonomi dan moral, Selain itu dengan adanya pelanggaran hak cipta melemahkan semangat dan/atau kreativitas pencipta karya seni.Kata Kunci : Desain Grafis, UU Hak Cipta , Plagiarisme

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA LAGU TERKAIT COVER VERSION DI YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 NIM. A1011191022, LIA TARANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Human creativity that knows no boundaries has given birth to a new phenomenon that penetrates the world of music, namely cover versions of songs. Both the creator and copyright holder have exclusive rights to a song. Therefore, if there are parties who want to commercialize the song by making a cover version, that party needs permission or license from the creator or copyright holder. The formulation of the problem contained in this study is twofold, namely "How is legal protection for copyright holders or copyright infringement of songs in the form of commercialized cover versions" and "Whether creativity in doing cover versions can also be protected by copyright". This research aims to analyze the protection and legal remedies for copyright holders whose songs are covered by the cover version and to find out whether creativity in doing the cover version can or not is protected by copyright. The research conducted used normative juridical research using a statutory approach and a case approach. In this study, there are types of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through literature studies and the internet. The legal material obtained was then analyzed using deductive techniques to answer the problems in this study. The results of this study can be concluded that the act of uploading a song cover to YouTube media can be said to be copyright infringement if it is not in accordance with the provisions and limitations that have been regulated in the Law. In accordance with Article 23 paragraph (2) letter a, c and d of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, parties who will re-sing songs from a performer are required to fulfill the economic rights of the performer in the form of a request for permission or license accompanied by an obligation to pay royalties. If you have obtained permission by the copyright owner and comply with the rules regulated by the Law, this cover version activity may be carried out. Keywords : Cover Version, Copyright, Youtube Media. Abstrak Kreativitas manusia yang tidak mengenal batas telah melahirkan fenomena baru yang merambah dunia musik, yaitu cover version terhadap lagu. Pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak ekslusif atas suatu lagu ciptaan. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak-pihak yang ingin mengkomersialisasikan lagu tersebut dengan membuat cover version, pihak tersebut membutuhkan izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian ini ada dua yaitu “Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atau pelanggaran hak cipta lagu dalam bentuk cover version yang dikomersilkan” dan “Apakah kreativitas dalam melakukan cover version juga dapat dilindungi oleh hak cipta”. Penelitan ini memiliki tujuan untuk menganalisi perlindungan dan upaya hukum bagi pemegang hak cipta yang lagunya di cover version serta untuk mengetahui apakah kreativitas dalam melakukan cover version dapat atau tidak dilindungi oleh hak cipta. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pada penelitian ini terdapat jenis bahan hukum primer, sekunder serta tersier didapatkan melalui studi kepustakaan dan internet. Bahan hukum yang didapat kemudian dianalisis menggunakan teknik deduktif guna menjawab permasalahan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan mengungah sebuah cover lagu ke media youtube dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta jika tidak sesuai dengan ketentuan dan batasan yang telah diatur dalam Undang Undang. Sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf a, c dan d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak yang akan menyanyikan ulang lagu dari seorang pelaku pertunjukan diharuskan untuk memenuhi hak ekonomi dari pelaku pertunjukan tersebut berupa permintaan izin atau lisensi yang disertai dengan kewajiban pembayaran royalti. Jika sudah mendapatkan izin oleh pemilik hak cipta dan memenuhi aturan yang diatur oleh Undang Undang maka kegiatan cover version ini boleh saja dilakukan. Kata Kunci : Cover Version, Hak Cipta, Media Youtube.

WANPRESTASI PIHAK PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KEPADA PEMILIK JB SOUNDSYSTEM DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN FREDRIK SURESTRIO NIM. A1012141078
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The sound system rental business is growing, including in the South Pontianak District. This business arose because of the large number of people who needed these items. This was due to the high price of sound system equipment sold on the market. This causes not everyone to be able to buy it or have the band equipment because most of those who have a hobby of playing bands are the younger generation.The formulation of the problem in this research is "What are the factors that cause the tenant not to pay the rent in the rental agreement for the sound system equipment to the owner of JB sound system?". The purpose of this study is to obtain data and information on the implementation of the responsibilities of the tenant in the rental agreement for the sound system equipment to the owner of JB Soundsystem in South Pontianak District, to reveal the factors that cause the tenants of the house to not pay the rent in the rental agreement. soundsystem against the owner of JB Soundsystem, to disclose the legal consequences for the tenant of the house who has not paid the rent payment in the rental agreement of the soundsystem equipment to the owner of JB Soundsystem, and to reveal the efforts made by the owner of JB Soundsystem against the tenant who has not made the payment of the rent payment in the rental agreement for the sound system equipment. The method used in this study is an empirical legal research method. This research is descriptive analysis.The results of the analysis of the study are that in practice there are still delays in paying the rent for band equipment and sound systems, so the music rental owner gives a verbal warning or reprimand to the tenant by providing a payment deadline for tenants who do not pay. The factor that causes the tenants to not carry out their responsibilities in paying the remaining rent is because the money that should be used to pay the remaining payment for the sound system rental is used to pay other vendors such as building vendors. The legal consequence for the tenant of the house who has not paid the rent in the rental agreement for the sound system equipment to the owner of JB Soundsystem is that the tenant must pay compensation and pay off the remaining payment for the rental of the sound system equipment. To overcome the problems that arise, the Sound System Equipment rental party gives a warning, provides a grace period for the payment of the remaining Sound System Equipment rental, accompanied by compensation for damage and Sound System Equipment maintenance costs so that the musical instrument in question can be used by other rented parties.Keywords: Tenants, Rent, Soundsystem Abstrak Bisnis penyewaan alat sound system semakin berkembang tidak terkecuali di Kecamatan Pontianak Selatan. Bisnis ini muncul karena banyaknya orang yang membutuhkan barang tersebut, Hal ini disebabkan karena mahalnya harga alat - alat soundsystem yang di jual di pasaran. Sehingga menyebabkan tidak semua orang juga mampu membelinya atau memiliki alat band tersebut karena sebagian besar yang memiliki hobi bermain band adalah kalangan generasi muda.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor Apa Yang Menyebabkan Penyewa Tidak Melunasi Pembayaran Uang Sewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Soundsystem Terhadap Pemilik JB Soundsystem?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi pelaksanaan tanggung jawab pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat soundsystem kepada pemilik JB Soundsystem di Kecamatan Pontianak Selatan, untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan penyewa rumah belum melaksanakan pelunasan pembayaran uang sewa dalam perjanjian sewa menyewa alat soundsystem terhadap pemilik JB Soundsystem, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi penyewa rumah yang belum melaksanakan pelunasan pembayaran uang sewa dalam perjanjian sewa menyewa alat soundsystem terhadap pemilik JB Soundsystem, dan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pemilik JB Soundsystem terhadap pihak penyewa yang belum melaksanakan pelunasan pembayaran uang sewa dalam perjanjian sewa menyewa alat soundsystem.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif.Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam prakteknya masih ada keterlambatan dalam membayar uang sewa alat band dan sound system, sehingga pemilik rental musik memberikan peringatan atau teguran secara lisan kepada pihak penyewa dengan memberikan batas waktu pembayaran bagi penyewa yang tidak membayar. Faktor yang menyebabkan penyewa tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembayaran sisa sewa karena disebabkan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar sisa pembayaran sewa alat soundsystem digunakan untuk membayar vendor lain seperti vendor gedung. Akibat hukum bagi penyewa rumah yang belum melaksanakan pelunasan pembayaran uang sewa dalam perjanjian sewa menyewa alat soundsystem terhadap pemilik JB Soundsystem adalah pihak penyewa harus membayar ganti rugi dan melunasi pembayaran sisa sewa alat sounsystem. untuk mengatasi permasalahan yang timbul pihak penyewaan Alat Sound System melakukan teguran, memberikan tenggang waktu atas pembayaran sisa sewa Alat Sound System, di sertai dengan pergantian kerugian atas kerusakan dan biaya perawatan Alat Sound System agar alat musik yang dimaksud kembali dapat digunakan oleh pihak lain menyewa.Kata Kunci : Penyewa, Sewa Menyewa, Soundsystem

STUDI PERBANDINGAN TENTANG PERBEDAAN PANDANGAN LARANGAN PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID MENURUT HABAIB JAM’IYYAH RABITHA ALAWIYYAH PONTIANAK DENGAN MUI DI PONTIANAK SYF. NURFAIZAH NIM. A1011171257
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Marriage has conditions and pillars that must be met, because it can affect the validity of the marriage. There are also other rules contained in the literature of classical fiqh books, including the concept of kafā'ah, namely equivalence between the prospective bride and groom in various matters including religion (din), descent (nasab), position (hasab) and the like. This concept of kafā'ah then gave birth to a law prohibiting marriage between Syarifah women and non-Sayyid men because they were considered not kufu' and damaged the noble and noble lineage of the Prophet Muhammad. The authors chose Jam'iyyah Rabiṭah Alawiyyah Pontianak, which is a community forum for the Habaib in Pontianak as the object of research, namely seeing from the point of view of the purpose of the establishment of the jam'iyyah which seeks to maintain and protect the lineage of the descendants of the Prophet Muhammad which has been stipulated in the Al-Quran and the hadith of the Prophet Muhammad. purity of lineage until the Day of Judgment, one way is by prohibiting the marriage of Syarifah with non-Sayyid, because it is considered not kufu', because they are in matters of kafā'ah prioritize lineage over other criteria. This research is very interesting to be studied further, therefore the authors are interested in examining the reasons and views of the leaders of the Pontianak Habaib Jam'iyyah Rabiṭah Alawiyyah in protecting and maintaining the lineage that they consider the most noble and authentic, including the prohibition of Syarifah's marriage with non-Muslims. Sayyid.Then the problem is formulated that "How are the similarities and differences in views on the prohibition of marriage between Syarifah women and non-sayyid men according to Rabitha Alawiyyah Pontianak City?". The purpose of this study is to examine the views of Rabithah Alawiyah Pontianak on the marriage of Syarifah women with non Sayyid men Pontianak on the marriage of Syarifah women with non Sayyid men. The research method used in this research is empirical legal research, namely by disclosing data from research results that describe and analyze data obtained at the time of conducting research.From the descriptions in CHAPTER III regarding Data Processing, it can be concluded that according to the view of the majority of Habaib Jam'iyyah Rabiṭah Alawiyyah Pontianak that a Syarifah is prohibited from marrying non-Sayyid men because they are not considered as sekufu' and for those descendants of the Prophet Muhammad there are differences. Therefore, the issue of kafā'ah, especially in terms of lineage, is of great concern to Habaib Rabiṭah Alawiyyah Pontianak. In its application, if a Syarifah marries a non-Sayyid man, then the children of their descendants cannot be attributed to the Prophet Muhammad. But this does not apply to the Sayyids, they have the right to marry anyone and the lineage of their children can still be attributed to the Messenger of Allah, because the lineage of a child is attributed to the lineage of his father.Keywords: Marriage, Syarifah, Non-Sayyd Abstrak Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, karena hal itu dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Ada juga aturan lain yang terdapat dalam literatur kitab-kitab fiqih klasik yang diantaranya adalah konsep kafā’ah, yakni kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama (din), keturunan (nasab), kedudukan (hasab) dan semacamnya. Konsep kafā’ah inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelarangan pernikahan antara wanita Syarifah dengan laki-laki non Sayyid karena dianggap tidak kufu’ dan merusak nasab agung dan mulia dari Nabi Muhammad SAW. Penyusun memilihJam’iyyah Rabiṭah Alawiyyah Pontianak yang merupakan wadah komunitas para Habaib di Pontianak sebagai obyek penelitian yakni melihat dari segi tujuan berdirinya jam’iyyah tersebut yang berusaha menjaga dan melindungi nasabnya keturunan Rasulullah SAW yang telah di tetapkandalam Al-Quran dan hadits Nabu SWT terjaga kemurnian nasabnya sampai hari kiamat, salah satu caranya yakni dengan melarang pernikahan Syarifah dengan non Sayyid, karena dianggap tidak kufu’, sebab mereka dalam masalah kafā’ah lebih memprioritaskan nasab dibanding dengan kriteria yang lain. Penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, oleh karena itu Penyusun merasa tertarik untuk meneliti alasan-alasan dan pandangan para tokoh Habaib Jam’iyyah Rabiṭah Alawiyyah Pontianak dalam melindungi dan mempertahankan nasab yang mereka anggap paling mulia dan shahih, termasuk larangan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid. Rumusan masalah bahwa “Bagaimana Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Larangan Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid Menurut Rabitha Alawiyyah Pontianak?”. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pandangan Rabithah Alawiyah Pontianak terhadap pernikahan wanita Syarifah dengan laki-laki Non Sayyid. Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu dengan mengungkapkan data dari hasil penelitian yang menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh pada saat melakukan sifat penelitian.Hasil penelitian yang di capai bahwa menurut pandangan mayoritas Habaib Jam’iyyah Rabiṭah Alawiyyah Pontianak bahwa seorang Syarifah dilarang menikah dengan lakilaki non Sayyid karena dianggap tidak sekufu’dan bagi mereka keturunan Rasulullah SAW terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang bukan keturunan Rasulullah.Oleh karena itu, masalah kafā’ah terutama dalam hal nasab sangat diperhatikan oleh Habaib Rabiṭah Alawiyyah Pontianak. Dalam penerapannya jika seorang Syarifah menikah dengan laki-laki Non Sayyid, maka anak dari keturunan mereka nasabnya tidak dapat dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi para Sayyid, mereka berhak menikah dengan siapapun dan nasab dari anak-anaknya masih tetap bisa dinisbatkan kepada Rasulullah, sebab, nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada nasab ayahnya.Larangan pernikahan yang disebabkan oleh adanya kafā’ah, secara hukum Islam hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena didalam pernikahan status kafā’ah bukan sebagai syarat sah pernikahan dan hanya sebagai sesuatu hal yang dipertimbangkan, artinya baik kafā’ah itu ada atau tidak, maka pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan hukumnya sah, dengan syarat wali dan wanita tersebut riḍa dengan pernikahannya, tetapi kafā’ah bisa berubah status hukumnya menjadi syarat sah pernikahan dan bisa menimbulkan adanya pelarangan pernikahan ketika tidak ada riḍa dari wali atau dari wanitanya. Jika terjadi pernikahan yang tidak sekufu’kemudian wali atau wanitanya tidak riḍa dengan pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut hukumnya batal atau tidak sah dan boleh untuk difasakh. Jadi Syarifah boleh menikah dengan laki-laki non Sayyid dengan syarat walinya dan wanita Syarifah tersebut riḍa. Kata Kunci : Pernikahan, Syarifah, Non-Sayyd

PERAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERFORMING RIGHTS YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA CAFE DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA MUHAMMAD SODIQ NIM. A1011191145
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractCopyright is an important aspect of protecting creative works in the arts and culture industry. In this realm, performing rights play a central role in securing income and recognition for creators and performers of works of art, especially in the context of live performances, broadcasting and digital distribution. This abstract describes the concept of copyright and focuses on the application of performing rights in the creative industry. In this abstract, we present a comprehensive overview of copyright as a legal basis that protects creative expression. An explanation of the scope of exclusive rights granted to creators and owners of works, including reproduction, distribution and adaptation rights, provides an initial understanding of the copyright legal framework. The aim of this research is to determine the role of the Directorate General of Intellectual Property in song copyright, especially performing rights which focuses on the performance and broadcast aspects of song works. The rights and obligations between café business actors as users of song creations and parties who have the authority to supervise copyright must have a very close relationship in order to implement the regulations made by the government. The results of this research show that there are still many violations committed by café business actors as users of song creations, because they have played songs commercially either through a platform or live, namely music concerts held at their place of business but do not have licenses and permits from related parties. This is what gives rise to violations of song copyright, especially performing rights, and this is of course very detrimental to the parties who own the copyright and related rights to the songs that have been played. The importance of awareness and legal certainty from both parties, namely café business actors and the Directorate General of Intellectual Property, is absolutely necessary to achieve the common goal of protecting song copyright.Keywords : Intellectual Property, Copyright, Performing Rights AbstrakHak cipta merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan karya kreatif di industri seni dan budaya. Dalam ranah ini, hak-hak performing rights memegang peranan sentral dalam mengamankan penghasilan dan pengakuan bagi para pencipta dan eksekutor karya seni, khususnya dalam konteks pertunjukan live, penyiaran, dan distribusi digital. Abstrak ini menguraikan konsep hak cipta dan fokus pada penerapan hak-hak performing rights dalam industri kreatif. Dalam abstrak ini, kami menyajikan gambaran menyeluruh tentang hak cipta sebagai landasan hukum yang melindungi ekspresi kreatif. Penjelasan mengenai cakupan hak-hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dan pemilik karya, termasuk hak reproduksi, distribusi, dan adaptasi, memberikan pemahaman awal tentang kerangka hukum hak cipta. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap hak cipta lagu khususnya hak-hak performing rights yang berfokus pada aspek pertunjukan dan penyiaran karya lagu. Hak dan kewajiban antara pelaku usaha café sebagai pengguna (user) karya cipta lagu dan pihak yang memiliki wewenang dalam pengawasan atas hak cipta haruslah terjadi hubungan yang sangat erat demi menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha café sebagai pengguna (user) karya cipta lagu, karena telah memutarkan lagu secara komersial baik itu melalui suatu platform atau secara live yaitu konser musik yang diadakan di tempat usaha mereka namun tidak memiliki lisensi dan izin dari pihak terkait. Hal inilah yang menimbulkan adanya pelanggaran hak cipta lagu khususnya performing rights, dan ini tentunya sangat merugikan pihak yang memiliki hak cipta dan hak terkait atas lagu yang telah diputarkan. Pentingnya suatu kesadaran dan kepastian hukum dari kedua pihak yaitu pelaku usaha café dan Direktorat Jenderal Kekakayaan Intelektual sangatlah dibutuhkan demi mencapai tujuan bersama dalam melindungi hak cipta lagu tersebut. Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Pertunjukkan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PASAR MALAM PADA TAMAN AKCAYA DI KOTA PONTIANAK (Ditinjau dari Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar) SUGESTI JUNIOR NIM. A1011171264
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research discusses "Juridical Analysis of the Withdrawal of Night Market Retribution at Akcaya Park in Pontianak City (Reviewed from Regional Regulation No. 4 Year 2005 on Market Service Retribution)". With the first objective to explain the effect of market service retribution on the Night Market at Akcaya Park on Regional Original Revenue. In addition, the second objective is to analyze the obstacles in the collection of retribution on the Night Market at Akcaya Park on Local Revenue in Pontianak City.The research method used in this research is Empirical Juridical and can also be called field research with the population of night market traders at Akcaya Park, Pontianak City. The technique used in this research is Interview Technique which is intended to know the direct situation in the field. Based on this research there are still obstacles that become a factor in traders not paying retribution due to the lack of awareness of traders regarding paying retribution.Keywords: Juridical, Rertibusi, Market Retribution, Night Market, Pontianak.AbstrakPenelitian ini membahas mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Penarikan Retribusi Pasar Malam Pada Taman Akcaya di Kota Pontianak (Ditinjau dari Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 Tentang Retriusi Pelayanan Pasar)”. Dengan tujuan pertama untuk menjelaskan pengaruh retribusi pelayanan pasar pada Pasar Malam di Taman Akcaya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu juga tujuan kedua untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam penarikan retribusi pada Pasar Malam di Taman Akcaya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan dengan populasi Pedagang pasar malam di Taman Akcaya Kota Pontianak. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara yang ditujukan guna mengetahui keadaan langsung yang ada dilapangan. Berdasarkan penelitian ini masih ada hambatan yang menjadi faktor pedagang tidak membayar retribusi dikarenakan Oleh Kurangnya Kesadaran Pedagang Terkait Membayar Retribusi.Kata Kunci: Yuridis, Retribusi Pasar, Pasar Malam, Pontianak.

IMPLEMENTASI KERJASAMA BILATERAL EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA DALAM COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA) NIM. A1011161292, NADIA DWI SUSANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea have collaborated in various fields, one of which is the economic sector, which is regulated in the Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). The bilateral economic agreement has been negotiated since 2021 and only reached the conclusion of negotiations on December 18, 2020. This agreement can encourage increased trade and economic relations based on 3 (three) main pillars, namely market access for trade in goods and services, trade and investment facilities, as well as cooperation in increasing capacity. The objectives of this research are (1) To find out what legal or regulatory aspects influence the economic agreement negotiation process between Indonesia–Korea in IK–CEPA. (2) To find out how the IK–CEPA bilateral cooperation is implemented in reducing/eliminating trade tariffs in Indonesia. The research carried out is normative legal research using a descriptive approach taken from data obtained from library materials or literature that has a constitution with research objects and binding legal materials from agreements and applicable provisions. Based on the research results, it can be understood that the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic of Korea have implemented trade agreements several times in order to achieve free trade as a means of prosperity. Since 2012, the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic of Korea have officially agreed to enter into a bilateral agreement under the CEPA framework, and it was signed in December 2020, now known as the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). The implementation of this agreement is considered very profitable because it removes approximately 11,687 tariff lines from Indonesian products for export to Korea. In goods trade, Korea will eliminate up to 95.54%, almost 96% of its tariff posts, while Indonesia will eliminate 92.06% of its tariff posts. With the elimination of tariff posts resulting from negotiations, business actors from Indonesia will not have difficulty in exporting to Korea in order to be able to compete in the Korean market. Keywords: Economic Agreement, IK-CEPA, Trade, Tariff Elimination Abstrak Pemerintah republik Indonesia dan pemerintah republik Korea telah menjalin kerjasama di berbagai bidang salah satunya bidang ekonomi yang diatur dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Perjanjian bilateral ekonomi yang telah dirundingkan sejak tahun 2021 dan baru menemui titik terang perundingan pada 18 Desember 2020. Perjanjian ini dicanagkan dapat mendorong peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu akses pasar perdagangan barang dan jasa; fasilitas perdagangan dan investasi; serta kerjasama dalam capacity building. Tujuan dari penelitan ini ialah (1) Untuk mengetahui apa saja aspek hukum atau peraturan yang mempengaruhi proses perundingan perjanjian ekonomi antara Indonesia–Korea dalam IK–CEPA. (2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama bilateral IK–CEPA dalam penurunan/penghapusan tarif perdagangan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang diambil dari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian dan bahan hukum yang mengikat dari perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pemerintah republik Indonesia dan pemerintah republik Korea telah beberapa kali melaksanakan perjanjian perdagangan dalam rangka mencapai perdagangan bebas sebagai sarana kemakmuran. Sejak tahun 2012 pemerintah republik Indonesia dan pemrintah republik Korea secara resmi sepakat untuk mengadakan perjanjian bilateral di bawah kerangka CEPA dan di tanda tangani pada Desember 2020 kemudia sekarang dikenal dengan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Implementasi dari perjanjian ini dinilai sangat menguntungkan karena menghapus kurang lebih 11.687 pos tarif dari produk Indonesia untuk ekspor ke Korea. Pada berdagangan barang, Korea akan mengeleminasi hingga 95,54% hampir 96% pos tarifnya, sementara Indonesia akan mengeliminasi 92,06% pos tarifnya. Dengan adanya penghapusan pos tarif yang dihasilkan dari perundingan, nantinya agar pelaku usaha dari Indonesia tidak memiliki kesulitan dalam melakukan ekspor ke Korea agar mampu bersaing di pasar Korea. Kata kunci: Perjanjian Ekonomi, IK-CEPA, Perdagangan, Penghapusan Tarif

PENYELESAIAN PERCERAIAN ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK BELANGIN DI DESA ENGKADU KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK NIM. A1011181220, YEHEZKIEL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The Dayak Belangin Indigenous People are guided by the provisions of customary law that apply as a guide in regulating the social life of their people, one of which is Divorce Customs. Traditional divorce in Engkadu Village, Ngabang District, Landak Regency is still carried out today and has been carried out for generations and passed down from the ancestors of the Belangin Dayak people. At this time there has been a change in customary material in the settlement of customary Dayak Belangin divorces in Engkadu Village, Ngabang District, Landak Regency due to the increasingly advanced development of the people's lives.The formulation of the problem "How to Change Customary Materials in Settlement of Divorce in the Dayak Belangin Community in Engkadu Village, Ngabang District, Landak Regency?". The type of research is carried out using empirical research methods, namely describing the situation as it was at the time of the research and then analyzing it to draw conclusions and the type of approach using a descriptive approach, namely giving a real picture of a situation or symptom of the object of this research, with the intention of solving problems based on facts that are collected and appear as they are, which are then analyzed so that a conclusion can be drawn. The purpose of this study was to obtain data and information regarding changes in customary material in the implementation of divorce in the Dayak Belangin community in Engkadu Village, Ngabang District, Landak Regency, to reveal factors that influence changes in customary material in divorce settlements in the Dayak Belangin community in Engkadu Village, Ngabang District, Landak Regency. , to find out the legal consequences for married couples who divorce according to the customary law of the Dayak Belangin in Engkadu Village, Ngabang District, Landak Regency, to reveal what efforts were made by the Traditional Head in preserving adat in the Belangin Dayak community in Engkadu Village, Ngabang District, Landak Regency.The results of the study showed that the customary material in the customary divorce settlement of the Dayak Belangin tribe in Engkadu Village, Ngabang District, Landak Regency underwent changes caused by economic factors and modernization. The legal consequences given to married couples who divorce their partners in the indigenous Dayak Belangin community in Engkadu Village, Ngabang District, Landak Regency will be subject to customary law sanctions, namely 8 Tahil called "Eight tahil tangah bakapala siam, panakartun jampa/bauntung, batanyik tajo, one pig ”. The Customary Head continues to carry out the customary provisions that apply and can preserve customs so that they are not lost or extinct and customs can still adapt to the times.Keywords: Belangin Dayak, Customary Law, Divorce Custom. Abstrak Masyarakat Adat Dayak Belangin berpedoman pada ketentuan hukum adat yang berlaku sebagai panduan dalam mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakatnya salah satunya adalah Adat Perceraian. Perceraian adat di Desa Engkadu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak masih dilaksanakan hingga masa sekarang dan telah dilaksanakan turun temurun dan diwariskan dari nenek moyang masyarakat suku Dayak Belangin. Pada saat ini telah mengalami perubahan pada materi adat dalam penyelesaian perceraian adat Dayak Belangin di Desa Engkadu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dikarenakan perkembangan kehidupan masyarakatnya yang semakin maju.Adapun rumusan masalah “Bagaimana Perubahan Materi Adat Dalam Penyelesaian Perceraian Pada Masyarakat Dayak Belangin Di Desa Engkadu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?”. Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dan kemudian menganalisa hingga menarik kesimpulan dan jenis pendekatan menggunakan pendekatan Deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara nyata mengenai sesuatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perubahan materi adat dalam pelaksanaan perceraian pada masyarakat Dayak Belangin di Desa Engkadu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, untuk mengungkapkan faktor yang mempengaruhi perubahan materi adat dalam penyelesaian perceraian pada masyarakat Dayak Belangin di Desa Engkadu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, untuk mengetahui akibat hukum bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian menurut ketentuan hukum adat Dayak Belangin di Desa Engkadu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, untuk mengungkap upaya apa yang dilakukan oleh Kepala Adat dalam melestarikan adat pada masyarakat Dayak Belangin di Desa Engkadu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.Hasil penelitian menunjukan bahwa materi adat dalam penyelesaian perceraian adat suku Dayak Belangin di Desa Engkadu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan moderenisasi. Akibat hukum yang diberikan kepada pasangan suami istri yang menceraikan pasangannya pada masyarakat adat Dayak Belangin di Desa Engkadu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak akan dikenai sanksi hukum adat yaitu 8 Tahil disebut “Delapan tahil tangah bakapala siam, panarajutn jampa/banyanyi, batanyik tajo, babi satu ekor”. Kepala Adat tetap melaksanakan ketentuan adat yang berlaku serta dapat melestarikan adat istiadat agar tidak hilang atau punah dan adat tetap bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.Kata Kunci: Dayak Belangin, Hukum Adat, Adat Perceraian.

PELAKSANAAN PASAL 11 AYAT (1) a UU NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN SANGGAU FATRICH RIO DUANA NIM. A1011131153
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The political party is one of the important pillars of a democratic order. The political party is the only organization that is eligible to participate in elections, then to deliver the public aspirations as well as occupy the position of the people's representative. Despite that fact, this is often not followed by carrying out party functions as regulated in the Political Party Law. This event happens in Sanggau Regency. Therefore, the author wants to explore do the Political Parties in Sanggau Regency have carried out the functions of political parties based on the Law on Political Parties? And what are the obstacle factors of the political parties in carrying out their function?This study uses the political parties function theory in the constitutional law context. As the function of political parties as agents of political socialization, political recruitment, conflict manager, political communication, and political participation. This research method uses empirical methods. Data were collected by means of library studies and field studies.The case study in Sanggau Regency shows that political parties are able to carry out their party functions well. This can be seen from the various programs on citizens, cadre, and government policies. One of the success indicators of Political Parties carries out their party functions by increasing the number of votes in Sanggau Regency.This study also found some of the obstacles for political parties in Sanggau Regency in carrying out their functions are still considered exclusive by the community, thereby reducing public interest in participating. Besides that, the constraints of facilities and infrastructure in Sanggau Regency and the enthusiasm of the people who have not directed the party to be in harmony with the function of the party.Keywords: Democracy, Political Parties, Political Education Abstrak Partai politik adalah salah satu pilar penting dalam tatanan demokrasi. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang berhak mengikuti pemilu, kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat maupun menduduki jabatan perwakilan rakyat. Meskipun begitu hal ini sering tidak diikuti dengan dijalankannya fungsi-fungsi partai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Hal ini terjadi di Kabupaten Sanggau. Oleh sebab itu penulis hendak menelusuri apakah Partai Politik di Kabupaten Sanggau telah menjalankan fungsi partai politik berdasarkan Undang-Undang Partai Politik? Kemudian apa saja faktor penghambat partai politik dalam menjalankan fungsinya?Kajian ini menggunakan teori fungsi partai politik dalam konteks hukum tata negara. Sebagaimana fungsi partai politik sebagai agen sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengelola konflik, komunikasi politik, dan sebagai partisipasi politik. Metode penelitian ini mengguakan metode empiris. Pengambilan data dilakukan dengan studi Pustaka dan studi lapangan.Studi kasus di Kabupaten Sanggau menunjukan bahwa partai politik dapat menjalankan fungsi kepartaiannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program pada masyarakat, kader, dan kebijakan pemerintah. Salah satu indikator keberhasilan Partai Politik menjalankan fungsi kepartaiannya adalah meningkatnya perolehan suara di Kabupaten Sanggau.Studi ini juga menemukan beberapa kendala Partai Politik di Kabupaten Sanggau dalam menjalankan fungsinya yang masih dianggap ekslusif oleh masyarakat sehingga mengurangi minat masyarakat untuk ikut serta. Disamping itu kendala sarana dan prasarana di Kabupaten Sanggau dan antusias masyarakat yang belum mengarahkan partai agar selaras dengan fungsi partai tersebut.Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, Pendidikan Politik

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK POMPANG’K DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU NIM. A1012191153, EWALD RUSKANANDA MAHESA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The origins of the Pompak'ng Dayak tribe come from Borakng Village and Kamokng Village. The presence of the Dayak Pompak'ng on the Kapuas coast is estimated in the 17th century. The migration journey of the Dayak Pompak'ng tribe through the Kapuas River, and built a settlement in Lintang Lama and had built a long house which eventually caught fire, which is known as "Tomawakng Mosu" which means "former scorched village". The Migration of the Dayak Pompakng people occurred because epidemics and disasters occurred in their area of origin. At that time a kind of strange disaster occurred. Their village was invaded by thousands of frogs. There are frogs everywhere, even up into the house, into the bed and kitchen. In short filled their home. After this epidemic subsided, a new outbreak emerged, in which the village was suddenly filled with feces (a type of human excrement), giving rise to a disgusting stench.Based on the background that has been explained, the problem in this study is: "Is the Dayak Pompak'ng Traditional Marriage Ceremony in Kapuas District, Sanggau Regency Still Performed According to the Original Custom?". The objective of this research is to obtain data and information, marriage procedures, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of traditional marriage ceremonies for the Dayak Pompak'ng community in Kapuas District, Sanggau Regency. In this study, the authors used an empirical research method.So it was concluded that the implementation of the traditional marriage ceremony in the Dayak Pompak'ng community has changed so that the implementation is simplified, for example, like the custom of proposing; that the factors causing changes in the implementation of traditional marriage ceremonies in the Dayak Pompak'ng community are due to economic factors, religious factors and the difficulty of fittings for traditional wedding ceremonies; that the consequences of the Dayak Pompak'ng customary law for customary offenders related to the non-performing of the customary marriage ceremony are subject to adatbesalah (the person who is guilty) in the form of paying customary fines in the form of adat 8 and adat 16 in accordance with the violation and is considered an uncivilized society; and that the legal remedies taken by customary functionaries in preserving the customary law of marriage for the Dayak Pompak'ng community, Kapuas District, Sanggau Regency were deliberations with the Kapuas District community to become an inventory for future generations.Keywords: Traditional Ceremonies, Marriage, Economic Factors Abstrak Asal-usul Suku Dayak Pompak’ng ini berasal dari Kampung Borakng dan Kampung Kamokng. Kehadiran orang Dayak Pompak’ng di pantai Kapuas diperkirakan pada abad ke-17. Perjalanan migrasi Suku Dayak Pompak’ng melalui aliran Sungai Kapuas, dan membangun pemukiman di Lintang Lama dan sempat mendirikan rumah panjang yang akhirnya terbakar, yang terkenal dengan sebutan “Tomawakng Mosu” yang artinya "bekas Kampung yang hangus". Migrasi orang Dayak Pompakng terjadi karena di daerah asal mereka terjadi wabah dan bencana. Pada waktu itu muncul semacam bencana yang aneh. Kampung mereka diserbu oleh ribuan kodok. Di mana-mana terdapat kodok, bahkan sampai naik ke rumah, masuk ke tempat tidur dan dapur. Singkatnya memenuhi rumah mereka. Setelah wabah ini mereda, kemudian muncul wabah baru, yaitu Kampung tiba-tiba dipenuhi oleh kotoran (sejenis kotoran manusia) sehingga menimbulkan bau busuk yang menjijikkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apakah Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Pompak’ng Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Masih Dilaksanakan Sesuai Adat Aslinya ?”. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mendapatkan data dan informasi, tata cara perekawinan, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Dayak Pompak’ng di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Empiris Maka ditarik kesimpulan yaitu Bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Pompak’ng mengalami perubahan sehingga pelaksanaannya lebih disederhanakan contohnya seperti adat melamar; bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Pompak’ng dikarenakan faktor ekonomi, faktor agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara adat perkawinan; bahwa akibat hukum adat Dayak Pompak’ngbagi pelanggar adat terkait dengan tidak dilaksanakan upacara adat perkawinan di kenakan adatbesalah (orang yang bersalah) berupa membayar denda adat berupa adat 8 dan adat 16 sesuai dengan pelanggaran dan dianggap masyarakat yang tidak beradat; dan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam melestarikan hukum adat perkawinan masyarakat Dayak Pompak’ng Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau adalah musyawarah bersama masyarakat Kecamatan Kapuas agar menjadi inventarisasi bagi generasi-generasi penerus.Kata Kunci : Upacara Adat, Perkawinan, Faktor Ekonomi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA