Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH INDONESIA NIM. A1011171249, EVAN MULYANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Interfaith marriages carried out by citizens outside Indonesia are considered to be a solution for people who want to marry but have different religions.The formulation of the problem in this research is What is the Form of Legal Protection for Interfaith Marriages Performed by Indonesian Citizens Outside the Territory of Indonesia? The aim of this research is to analyze the implementation of protection against interfaith marriages carried out by Indonesian citizens outside the territory of Indonesia. To analyze the legal consequences of interfaith marriages carried out by Indonesian citizens outside the territory of Indonesia. To reveal the legal efforts taken by parties carrying out interfaith marriages outside the territory of Indonesia. This research uses normative legal research methods.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of protection against interfaith marriages carried out by Indonesian citizens outside the territory of Indonesia cannot be maximally carried out by the state because basically the state does not approve of interfaith marriages carried out by its citizens despite their human rights. Humans make it easy to carry out interfaith marriages. And if the marriage is not informed or registered then the state is not aware of the existence of the marriage. That the legal consequences of interfaith marriages carried out by Indonesian citizens outside the territory of Indonesia are in accordance with the Supreme Court Circular No. 3 of 2015 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2015 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court, states "In the event that a marriage takes place abroad which is not registered at the marriage registrar's office in Indonesia, the marriage is deemed to have never existed." If the marriage is deemed to have never existed, then the legal consequences of the marriage are deemed to be non-existent. As with marriages carried out in Indonesia based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriages carried out abroad and registered and reported also have legal consequences, both for children born in the marriage and for property. Marriage registration is not intended to limit the human rights of citizens, but on the contrary, to protect citizens in building families and continuing their offspring, as well as providing legal certainty regarding the rights of their husbands, wives and children. That the legal action taken by parties who carry out interfaith marriages outside the territory of Indonesia is to immediately obtain state recognition for interfaith marriages conducted outside the territory of Indonesia so that they can immediately receive protection based on Population Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. Keywords: Legal Protection, Marriage, Different Religions ABSTRAK Pernikahan beda agama yang dilakukan oleh warga negara di luar wilayah Indonesia dianggap menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menikah tapi berbeda agama.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Warga Negara Indonesia Di Luar Wilayah Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis tentang pelaksanaan perlindungan terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia. Untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama yang dilakukan warga negara Indonesiacdi Luar Wilayah Indonesia. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dilakukan para pihak yang melakukan perkawinan beda agama di Luar Wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia belum dapat maksimal dilakukan oleh negara karena pada dasarnya negara tidak menyetujui adanya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh warga negaranya meskipun hak asasi manusia memberikan kemudahan untuk melakukan pernikahan beda agama tersebut. Dan jika perkawinan tersebut tidak diinformasikan atau didaftarkan maka negara tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut. Bahwa akibat hukum perkawinan beda agama yang dilakukan warga negara Indonesia di Luar Wilayah Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatakan “Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.” Apabila perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka akibat hukum dari perkawinan pun dipandang tidak ada. Sebagaimana perkawinan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan di luar negeri dan dicatatkan serta dilaporkan pun memiliki akibat hukum, baik terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan maupun terhadap harta. Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Bahwa upaya hukum yang dilakukan para pihak yang melakukan perkawinan beda agama di Luar Wilayah Indonesia adalah dengan segera mendapatkan pengakuan negara atas perniahan beda agama yang dilakukan di luar wilayah negara Indonesia agar segera mendapatkan perlindungan berdasarkan UU kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perkawinan, Beda Agama

KESADARAN HUKUM PEMILIK KENDARAAN PLAT HITAM DALAM MEMANFAATKAN KENDARAAN SEBAGAI ANGKUTAN PENUMPANG NIM. A1011161290, GEO DESTIAN WICAKSONO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis is entitled: Legal Awareness of Black Plate Vehicle Owners in Utilizing Vehicles as Passenger Transportation. The formulation of the problem in this thesis research is: "How is the Legal Awareness of Black Plate Vehicle Owners in Utilizing Vehicles as Passenger Transportation". The purpose of the research is to find out and analyze the legal awareness of private car owners in using the vehicle as passenger transportation, to find out and analyze how the legal policy is for private vehicles as passenger transportation and to find out and analyze the government's efforts to overcome the use of private vehicles as passenger transportation. The research method that researchers use is normative legal research method.Based on the results of the study that private car owners do not yet have legal awareness regarding the use of private car vehicles as passenger transportation, because they do not have legal awareness, it is necessary to carry out legal policies by the government as a regulator. This needs to be done so that there is no imbalance between private car owners who use them as passenger transport and official transportation entrepreneurs. Legal policies carried out by the Pontianak city government towards private vehicles as passenger transportation such as making regulations and strict requirements for the operation of private vehicles as public transportation, such as the completeness of vehicle documents, vehicle safety standards, and driver's licenses, making strict and clear rules regarding tariffs that can be applied by drivers of private vehicles operating as public transportation, determining certain areas as operating zones for private vehicles as public transportation, developing applications or platforms that can help the public to access and call private vehicles as public transportation easily and safely, create campaigns for and increase public awareness of the risks associated with using private vehicles as unofficial public transport. The legal remedies taken by the Pontianak City Transportation Agency against private car owners as (public) passenger transport include giving written notification regarding sanctions for vehicle owners, detaining vehicles and ownership documents if they do not have permission and coordinating with the transportation agency (DLLAJR). ) and it is mandatory for violators of the route permit to pay a fine to Bank Kalbar with a stipulation letter from the Pontianak City Transportation Service officer. Keywords: Legal Awareness, Black Plate Vehicle Owners, Passenger Transport ABSTRAKSkripsi ini berjudul: Kesadaran Hukum Pemilik Kendaraan Plat Hitam Dalam Memanfaatkan Kendaraan Sebagai Angkutan Penumpang. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah: “Bagaimana Kesadaran Hukum Pemilik Kendaraan Plat Hitam Dalam Memanfaatkan Kendaraan Sebagai Angkutan Penumpang”.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kesadaran hukum pemilik kendaraan mobil pribadi dalam memanfaatkan kendaraan sebagai angkutan penumpang, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan hukum terhadap kendaraan pribadi sebagai angkutan penumpang dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah untuk mengatasi penggunaan kendaraan pribadi sebagai angkutan penumpang.Metode Penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum Normatif.Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemilik kendaraan mobil pribadi belum memiliki kesadaran hukum tentang penggunaan kendaraan mobil pribadi menjadi angkutan penumpang, oleh karena belum memiliki kesadaran hukum maka perlu dilakukan kebikjakan hukum oleh pemerintah sebagai regulator. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan antara pemilik kendaraan mobil pribadi yang menjadikannya sebagai angkutan penumpang dan pengusaha transportasi resmi. Upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap pemilik kendaraan mobil pribadi sebagai angkutan penumpang (umum) yakni melakukan pemeberitahuan secara tertulis terkait sanksi bagi pemilik kendaraan, menahan kendaraan dan surat-surat kepemilikan apabila tidak memiliki ijin serta melakukan koordinasi dengan dinas perhubungan (DLLAJR) dan diwajibkan bagi pelanggar izin trayek tersebut membayar denda pada Bank Kalbar dengan surat ketentuan dari petugas Dinas Perhubungan kota Pontianak. Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pemilik Kendaraan Plat Hitam, Angkutan Penumpang

STUDI KOMPARATIF ASAS ITIKAD BAIK PADA HUKUM KEPERDATAAN DI INDONESIA DAN BELANDA NIM. A1011181074, SOPHIA CLARA ANASTASIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Hukum perdata Belanda sebagai sumber hukum perdata Indonesia telah mengalami pembaruan sejak tahun 1947. Nieuw Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang Baru) berhasil disusun dan telah diberlakukan sejak tahun 1992 yang terdiri dari 10 (sepuluh) buku. Pembaruan ini cukup signifikan apabila dibandingkan dengan hukum perdata Indonesia yang masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) lama yang terdiri dari 4 (empat) buku. Dalam perkembangannya, Ensiklopedia Max Planck tentang Hukum Perdata Eropa menyatakan bahwa pembaruan yang paling signifikan merupakan perluasan terhadap asas itikad baik dalam seluruh Buku 3 dan Buku 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek.Penelitian ini melakukan perbandingan terhadap Nieuw Burgerlijk Wetboek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPer) dengan meletakkan fokus kajian mengenai asas itikad baik melalui rumusan masalah sebagai: “Bagaimana Perbandingan Asas Itikad Baik Menurut Hukum Keperdataan di Indonesia dan Belanda?”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan beserta kelebihan dan kekurangan asas itikad baik dalam hukum keperdataan di Indonesia dan Belanda. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menganalisis sumber data sekunder, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Nieuw Burgerlijk Wetboek, dengan bentuk penelitian perbandingan hukum.Hasil penelitian menemukan adanya persamaan antara asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Belanda, yaitu asas itikad baik menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian. Sebaliknya, perbedaan antara asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Belanda terletak pada perluasan penafsiran yang lebih menjunjung asas kebebasan berkontrak dan membantu hakim dalam pengadilan untuk menghindari multitafsir, serta adanya pembatalan terhadap klausul dalam syarat dan ketentuan umum suatu kontrak dan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atas pembatalan kontrak pada tahap penyusunan kontrak. Penelitian ini juga menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan pada asas itikad baik pada hukum perdata di Indonesia dan Belanda. Pertama, penafsiran asas itikad baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda telah lebih jelas mengatur standar penilaian pelaksanaan asas itikad baik Hal ini merupakan kelebihan asas itikad baik dalam hukum perdata Belanda yang menjadi kekurangan asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia yang belum memberikan penafsiran serta standar penilaian pelaksanaan asas itikad baik yang jelas dan terperinci. Selanjutnya, fungsi derogasi atau restriktif asas itikad baik dalam hukum perdata Belanda yang melindungi para pihak dari kerugian atas pembatalan kontrak secara sepihak hingga tidak diberlakukannya klausul dalam perjanjian yang melanggar asas itikad baik. Kelebihan ini merupakan kekurangan asas itikad baik dalam hukum perdata Indonesia, yang belum mengenal fungsi derogasi atau restriktif. Kata kunci: hukum perdata, perbandingan hukum, asas itikad baik Abstrak Dutch civil law as the source of Indonesian civil law has undergone reforms since 1947. The Nieuw Burgerlijk Wetboek (New Dutch Civil Code) was successfully compiled and has been in effect since 1992, consisting of 10 (ten) books. This reform is quite significant when compared to Indonesian civil law which still uses the old Civil Code which consists of 4 (four) books. In its development, the Max Planck Encyclopedia of European Civil Law stated that the most significant reform was the expansion of the principle of good faith throughout Book 3 and Book 6 of the Nieuw Burgerlijk Wetboek.This research compares the Nieuw Burgerlijk Wetboek and the Indonesian Civil Code (KUHPer) by placing the focus of the study on the principle of good faith through the problem formulation as: "How do the principles of good faith compare according to Civil Law in Indonesia and the Netherlands?". This research aims to analyze the similarities and differences along with the advantages and disadvantages of the principle of good faith in civil law in Indonesia and the Netherlands. The author uses normative legal research methods, namely research that analyzes secondary data sources, such as the Indonesian Civil Code and Nieuw Burgerlijk Wetboek, in the form of comparative legal research.The research results found that there are similarities between the principle of good faith in Indonesian civil law and Dutch civil law, namely that the principle of good faith gives rise to rights and obligations that are not expressly stated in the agreement. On the other hand, the difference between the principle of good faith in Indonesian civil law and Dutch civil law lies in the expansion of interpretation which better upholds the principle of freedom of contract and helps judges in court to avoid multiple interpretations, as well as the cancellation of clauses in the general terms and conditions of a contract and compensation for parties who suffer loss due to cancellation of the contract at the contract drafting stage. This research also found several advantages and disadvantages of the principle of good faith in civil law in Indonesia and the Netherlands. First, the interpretation of the principle of good faith in the Dutch Civil Code has more clearly regulated the standards for assessing the implementation of the principle of good faith. This is an advantage of the principle of good faith in Dutch civil law which is a deficiency of the principle of good faith in Indonesian civil law which does not yet provide a clear and detailed interpretation and standard for assessing the implementation of the principle of good faith. Furthermore, the derogatory or restrictive function of the principle of good faith in Dutch civil law protects the parties from losses due to unilateral cancellation of the contract or non-enforcement of clauses in the agreement that violate the principle of good faith. This advantage is a deficiency in the principle of good faith in Indonesian civil law, which does not yet recognize derogatory or restrictive functions. Keywords: civil law, comparative law, good faith principle

KEWAJIBAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERSUBSIDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) UNTUK MENEMPATI PERUMAHAN SURYA RESIDENCE 1 DI DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011181099, ANDI SEKAR SHAFIRA SULTAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The rights and obligations of the debtor to comply with the provisions after the appointment of credit for home ownership credit, but there are still many debtors who commit violations as agreed in writing or agreed as happened in Surya Residence Housing, where out of all the houses built, namely 200 houses, then of this amount, it can be seen that 20 houses have not been occupied by the debtor even though the credit agreement has been made, the house should have been inhabited properly. Thus there are still many debtors who do not have good faith to carry out all agreements made and agreed upon credit agreements so that the debtor's actions are classified as default.The problem is "Has the Debtor Fulfilled the Obligation to Occupy the House in Home Ownership Credit (KPR) with PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. In Kapur Village, Sungai Raya District, Kuburaya Regency?” The aim of this research is to find data and information about credit agreements between debtors and BTN bank in the Kapur Village housing complex, to reveal the factors that result in debtors not carrying out their obligations to occupy a house after a credit agreement, to reveal the legal consequences of debtors who do not carry out their obligations to occupy a house after a credit agreement. , revealed the legal action taken by Bank BTN Imam Bonjol against debtors who did not carry out their obligations to occupy the house after the credit agreement. The type of research was carried out using descriptive research methods, this study took samples from one population and used a questionnaire as the principal data collection tool called survey research.The research results show that the credit agreement between the debtor and PT. State Savings Bank at the Surya Residence 1 housing complex located on Jalan Desa Kapur, the debtor is willing and agrees to immediately occupy the house and land or apartment unit used as credit collateral, as long as the debtor fulfills all obligations under the credit agreement, the debtor of Surya Residence 1 not carrying out the obligation to occupy the house after the credit agreement because it is an investment and far from the city center, the legal consequences of debtors who do not carry out the obligation to occupy the house after the credit agreement are given sanctions in stages starting from a written warning. If they are not heeded, the house subsidy becomes a non-residential house. subsidies, legal action taken by PT. The State Savings Bank for debtors who do not live in their homes carries out strict supervision, carrying out routine monitoring, in the first stage when verification of bank collections is evaluated through the existing database, by reprimanding up to two warnings. If the debtor does not respond, the bank withdraws the housing subsidy assistance.Keywords: Debtor, People's Housing Credit, Tabungan Negara Bank ABSTRAK Hak dan kewajiban debitur ntuk memenuhi ketentuan setelah adanya pengangkatan kredit kepemilikan rumah kredit, namun masih banyak debitur yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah disetujuinya secara tertulis atau yang disepakati sebagaimana yang terjadi di Perumahan Surya Residence, dimana dari seluruh rumah yang dibangun yaitu 200 rumah, maka dari jumlah tersebut masih terlihat 20 rumah yang belum ditempati oleh debitur padahal sudah akad kredit maka seharusnya rumah tersebut sudah selayaknya dihuni. Dengan demikian masih banyak debitur yang tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan segala perjanjian yang dibuat dan disepakatinya terhadap perjanjian kredit sehingga perbuatan debitur tergolong kepada cidera janji.Adapun rumusan masalah “Apakah Debitur Sudah Memenuhi Kewajiban Menempati Rumah Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dengan PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya?” Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mencari data dan informasi tentang perjanjian kredit antara debitur dengan bank BTN di perumahan Desa Kapur, mengungkapkan faktor yang mengakibatkan debitur tidak melaksanakan kewajiban menempati rumah setelah akad kredit, mengungkapkan akibat hukum debitur yang tidak melaksanakan kewajiban menempati rumah setelah akad kredit, mengungkapkan upaya hukum yang dilakukan pihak Bank BTN Imam Bonjol terhadap debitur yang tidak melaksanakan kewajiban menempati rumah setelah akad kredit. Adapun jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian ini mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok disebut penelitian survei. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian kredit antara debitur dengan pihak PT. Bank Tabungan Negara di perumahan Surya Residence 1 yang berlokasi di Jalan Desa Kapur debitur bersedia dan setuju untuk segera menempati rumah dan tanah atau unit rumah susun yang dijadikan agunan kredit, sepanjang dan selama debitur memenuhi dengan baik semua kewajiban berdasarkan perjanjian kredit, debitur Surya Residence 1 tidak melaksanakan kewajiban menempati rumah setelah akad kredit disebabkan karena sebagai investasi dan jauh dari pusat kota, akibat hukum debitur yang tidak melaksanakan kewajiban menempati rumah setelah akad kredit adalah diberikan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan tertulis jika tidak diindahkan maka subsidi rumah tersebut menjadi rumah non-subsidi, upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara terhadap debitur yang tidak menempati rumah adalah melakukan pengawasan ketat, melakukan pemantauan rutin, pada tahap pertama saat verifikasi penagihan bank dievaluasi melalui database yang ada, dengan cara menegur hingga dua kali peringatan. Jika debitur tidak merespon juga maka bank menarik bantuan subsidi perumahan tersebut.Kata Kunci: Debitur, Kredit Perumahan Rakyat, Bank Tabungan Negara

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH OLEH SUAMI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK NIM. A1012191050, AWFA KAMALIAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah bahwa pelaksanaan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pontianak terdapat beberapa putusan perkara permohonan perkara itsbat nikah yang ditolak, faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan yaitu karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam proses persidangan Itsbat Nikah. Akibat Hukum yang timbul yaitu maka status perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut tidak diakui oleh negara, karena tidak adanya akta perkawinan atau putusan dari Pengadilan sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum. Upaya Hukum yang dilakukan setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama hal ini dilakukan guna memperoleh akta nikah. Kata kunci : Pelaksanaan, Permohonan, Itsbat Nikah Abstract The objective to be achieved in the research is that in the implementation of the Marriage Itsbat application at the Pontianak Religious Court there were several decisions in cases of marriage Hisbat applications which were rejected. The factor that caused the rejection was the failure to fulfill the requirements in the Marriage Itsbat trial process. The legal consequences that arise are that the marital status between the plaintiff and the defendant is not recognized by the state, because there is no marriage certificate or decision from the court so it has no legal force. The legal action taken by each marriage must be recorded, the registration of the marriage is carried out by the Marriage Registrar at the Religious Affairs Office, this is done in order to obtain a marriage certificate. Keywords : Implementation, Application, Itsbat Marriage

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PENYIMPANGAN ORIENTASI SEKSUAL BERDASARKAN PUTUSAN Nomor. 1012/Pdt.G/2018/PA.Ptk NIM. A1011191069, MINHARDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractAn annulment of a marriage is the act of a court decision stating that the marriage being carried out is invalid. As a result, the marriage is considered to have never existed. Cancellation of marriage is regulated in Article 22 - Article 28 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and is further regulated in its implementing regulations, namely Article 37 and Article 38 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research aims to analyze the basis of the judge's legal considerations and the legal consequences in the annulment of marriage in decision Number 1012/Pdt.G/2018/PA.Ptk. Sexual orientation deviation is a complex and controversial issue in the context of marriage law. This decision is an important reference in examining marriage annulment cases involving individuals with deviant sexual orientation. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach (Decision Number 1012/Pdt.G/2018/PA.Ptk). The data obtained was then processed, interpreted logically and analyzed qualitatively. The results of the research found that homosexuals who were only discovered after the marriage had taken place could be used as a reason for canceling the marriage, because it was a mistake or fraud. The legal consequences of an annulment of marriage in decision Number 1012/Pdt.G/2018/PA.Ptk. are that the husband and wife or the parties are deemed to have never had a marriage or never existed. So the use of article 27 of Law Number 1 of 1974 jo. Article 27 paragraph (2) KHI by the Panel of Judges is the right step. The marriage in this case is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Keywords: Marriage Cancellation, Homosexual, Religious Court Decision. Abstrak Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah. Akibatnya, perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 – Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim serta akibat hukumnya dalam pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Ptk. Penyimpangan orientasi seksual merupakan salah satu isu yang kompleks dan kontroversial dalam konteks hukum perkawinan. Putusan ini menjadi acuan penting dalam menelaah kasus-kasus pembatalan perkawinan yang melibatkan individu dengan penyimpangan orientasi seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Ptk). Data-data yang diperoleh kemudian diolah, ditafsirkan secara logis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa homoseksual yang baru diketahui setelah pernikahan berlangsung dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, karena termasuk dalam salah sangka atau penipuan. Akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Ptk., terhadap suami istri atau para pihak dianggap perkawinan tidak pernah dilangsungkan/tidak pernah ada. Sehingga penggunaan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 27 ayat (2) KHI oleh Majelis Hakim adalah langkah yang tepat. perkawinan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Homoseksual, Putusan Pengadilan Agama.

PELAKSANAAN HUKUM TENTANG HAK RESTITUSI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA ATAU HUMAN TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 NIM. A01110044, ANDRIANO SUDIARTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Trafficking in Persons People are very harmful crimes that result in victims suffering from physical, psychological, economic and social harm. Following the enactment of Law Number 21 Year 2007 on the Eradication of Crime of Trafficking in Persons, it is expected that law enforcement against criminal acts of trafficking in persons can be more effective. Liability for damages has also been regulated in Law 21 of 2007 through restitution. But the ineffectiveness in the implementation of restitution becomes an obstacle in giving justice to the victims. This is influenced by the lack of clarity of the procedure for filing restitution for victims of trafficking in persons and some other constraints. This research uses normative - empirical research. In obtaining the data is done literature research and field research in the form of interviews with resource persons. From the result of the research, it can be concluded that the procedure of filing restitution on trafficking crimes cases is regulated separately in the Criminal Act of Trafficking in Persons and refers to the Criminal Procedure Code. Constraints in the application of restitution in cases of trafficking in persons can be classified into 3 factors, namely Laws and Regulations, Law Enforcement Officials, and Victims. Efforts to be made for Restitution to be applied to cases of trafficking in persons is to revise the provisions concerning restitution by providing a complete explanation of the terms and ordinances starting from the filing to the settlement of compensation. Abstrak Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang sangat merugikan yang mengakibatkan korban mengalami penderitaan baik fisik, psikis, ekonomi dan sosial. Setelah diberlakukanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif. Pertanggung jawaban ganti kerugian juga telah diatur dalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 yaitu melalui restitusi. Namun ketidakefektifan dalam penerapan restitusi menjadi kendala dalam memberikan keadilan terhadap para korban. Hal ini dipengaruhi oleh belum jelasnya prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan beberapa faktor kendala lainya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif – empiris. Dalam memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mengacu kepada KUHAP. Kendala dalam penerapan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang dapat diklasifikasikan dalam 3 faktor yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Aparat Penegak Hukum, dan Korban. Upaya yang harus dilakukan agar Restitusi dapat diterapkan pada perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu melakukan revisi pada ketentuan mengenai restitusi dengan memberikan penjelasan secara lengkap tentang syarat dan tata cara dimulai dari pengajuan hingga penyelesaian ganti kerugian. Selanjutnya perlu melakukan koordinasi dan peningkatan kualitas SDM para penegak hukum dalam memahami aspek-aspek penerapan restitusi, serta memberikan sosialisasi terhadap kesadaran hukum korban, yang mana korban beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding dengan yang dialami bahkan ada yang beranggapan jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugian lain sehingga mereka menjadi apatis.

PERCERAIAN ANTARA SUAMI ISTERI TERHADAP HAK ASUH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN NIM. A1012191015, MONICA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The purpose of this study was to determine the parent's responsibility for the custody and management of children's assets after the divorce according to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law by using comparative qualitative analysis methods.This study uses a normative legal research method which is carried out by examining library materials (including interviews with resource persons), by examining Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. Compilation of Islamic Law, and various books, magazines, newspapers, and other scientific writings related to the titles discussed in this thesis.The responsibility of parents towards child custody and children's assets after divorce according to the marriage law in Law Number 1 of 1974 does not explicitly state who has the right to take care of children after divorce but only states that both parents are obliged to maintain and educate children. their children as well as possible and the obligations of the parents in question apply until the child marries or can stand alone and these obligations continue even though the marriage between the two parents is broken. mumayyiz or not yet 12 years old is the right of the mother and the care of a child who has mumayyiz is left to the child to choose between his father or mother as the holder of the right of care. Keywords: Child Custody. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh dan pengurusan harta kekayaan anak setelah terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan metode analisis kualitatif komparatif.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (termasuk wawancara dengan narasumber), dengan meneliti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilimiah lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam skripsi ini.Tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak dan harta kekayaan anak setelah perceraian menurut udang-undang perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berhak memelihara anak setelah perceraian melainkan hanya disebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan secara rinci terhadap pemeliharaan anak setelah perceraian menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya Kata Kunci : Hak Asuh Anak

PERILAKU DAN KESADARAN HUKUM SOPIR BUS DALAM MENAIKKAN DAN MENURUNKAN PENUMPANG TIDAK SESUAI ATURAN DI KABUPATEN SANGGAU I GUSTI MADE CRESNA CHARESDA NIM. A1011191311
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractAbout transportation, of course, every city that is developing has public transportation, Public transportation that is being intensively used is bus transportation, as a means of public service to make it easier for users to travel. With buses, of course, there must be a place for potential passengers to wait, namely the terminal as a place to pick up and drop off passengers so that bus users feel more comfortable access. Bus transportation has an important role, but on the other hand, the existence of public transportation such as buses often invites danger and violates traffic orders. For example raising and lowering passengers in any place, in market areas and at crossroads. This is where bus transportation should be in raising and dropping passengers at places such as stops and terminals. This research uses an empirical normative legal research method, in other words, legal research which is a combination of a normative legal approach with the addition of empirical elements. The data in this research was obtained from legal sources, namely, primary legal materials, which come from binding laws and regulations. Secondary legal materials, including books, journals, theses, and other sources related to the material under study. Namely about the behavior and legal awareness of bus drivers in raising and lowering passengers. The research results explain the facts on the ground, that many people ask drivers to drop them off at the place the passenger wants. Of course, the driver cannot refuse with the reason that the passenger is their income. Some factors also influence bus drivers to pick up and drop off passengers outside the designated places, such as people's ignorance about bus stops, stops that are usually used as places to sell and the number of stops that are still insufficient.Keywords: transportation, bus, stopsAbstrak Berkaitan dengan pengangkutan, tentu disetiap kota yang sedang berkembang mempunyai angkutan umum, angkutan umum yang sedang gencar-gencarnya yaitu transportasi bus, sebagai sarana pelayanan publik untuk memudahkan para pengguna berpergian. Dengan adanya bus tentu harus ada tempat untuk menunggu bagi para calon penumpang, yaitu terminal sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan para penumpang agar lebih dirasa nyaman sebagai akses para pengguna bus. Angkutan bus memiliki peran penting, tetapi di lain pihak keberadaan angkutan umum seperti bus sering kali mengundang bahaya dan melanggar ketertiban lalu lintas. Misalnya menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, di daerah pasar dan di persimpangan jalan. Yang dimana seharusnya angkutan bus dalam menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat seperti halte dan terminal. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hokum normatif empiris yang dengan kata lain penelitian hokum yang merupakan penggabungan antara pendekatan hokum normatif dengan penambahan unsur empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber hukum yaitu, bahan hukum primer, yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang mengikat. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan materi yang diteliti. Yaitu tentang perilaku dan kesadaran hukum sopir bus dalam menaikkan dan menurunkan penumpang. Hasil penelitian menjelaskan fakta dilapangan, bahwa banyak masyarakat yang meminta para sopir untuk menurunkan mereka di tempat yang diinginkan oleh penumpang tersebut. Tentu saja sopir tidak dapat menolak dengan alasan penumpang tersebut sebagai penghasilan mereka. Ada faktor yang juga mempengaruhi sopir bus menaikkan dan menurunkan penumpang di luar tempat yang sudah ditentukan, seperti ketidaktahuan masyarakat tentang tempat pemberhentian bus, halte yang biasa dijadikan sebagai tempat berjualan dan jumlah halte yang masih kurang. Kata Kunci : transportasi, bus, dan halte

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOBA JENIS GANJA DI KABUPATEN SANGGAU (Studi Kasus Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sag) TIA ANGGRAENI NIM. A1011191214
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The distribution of narcotics to this day continues to increase statistically, the government has issued the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics which regulates various forms of abuse, including narcotics crimes committed by children, where this crime has made a person no longer a user but a narcotics dealer. Things that have deviated from the lives of children because narcotics crimes can damage the morale of Indonesia's young generation in the future. In this study the authors used empirical methods with a descriptive analysis type approach, namely by using information, data and facts in the field that will be used to analyze research problems. The location of the research was carried out at the Sanggau District Court, the Kapuas Sector Police, the Sanggau Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service, and the Sanggau District National Narcotics Agency. The goal to be achieved in this research is to find out the reasons why children are involved in the distribution of cannabis narcotics in Sanggau Regency. Based on the results of the study, it showed that children were involved in the distribution of cannabis narcotics because of the influence of family environmental factors, namely the mother of the child was a user and dealer of narcotics, and family economic factors. Efforts that can be made in carrying out prevention and countermeasures related to the involvement of children in the distribution of cannabis-type narcotics are promotive, curative, preventive, rehabilitative and repressive. Keywords: Criminology; Narcotics; Minors Abstrak Peredaran narkotika sampai dengan hari ini secara statistik terus meningkat pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur berbagai bentuk penyalahgunaannya, termasuk kejahatan narkotika yang dilakukan oleh anak, dimana kejahatan ini telah menjadikan seorang bukan lagi penggguna melainkan seorang pengedar narkotika. Hal yang telah menyimpang dalam kehidupan anak-anak sebab kejahatan narkotika bisa merusak moral generasi muda bangsa Indonesia kedepannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan jenis pendekatan deskriptif analisis yaitu dengan menggunakan informasi, data dan fakta-fakta dilapangan yang akan dipergunakan untuk melakukan analisa permasalahan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sanggau, Kepolisian Sektor Kapuas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sanggau, dan Badan Narkotikan Nasional Kabupaten Sanggau. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui penyebab mengapa anak terlibat melakukan peredaran narkotika jenis ganja di Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan keluarga yaitu ibu dari anak merupakan pemakai dan pengedar narkotika, dan faktor ekonomi keluarga. Upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terkait keterlibatan anak dalam peredaran narkotika jenis ganja ialah melakukan promotif, kuratif, preventif, rehabilitatif, dan represif. Kata kunci : Kriminologi; Narkotika; dibawah Umur.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA