Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA PONTIANAK (STUDI DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA) NIM. A1011191291, MIKHAEL ANAK JANJI MARTAHAN PASARIBU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Parking is an essential aspect aimed at providing resting places for vehicles and supporting the smooth flow of traffic. This matter is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation. However, parking areas often face issues, such as users losing their helmets when leaving their vehicles in the parking area.The objective of this research is to gather data and information regarding the obligation of parking attendants to issue parking fees and to explore their responsibility for the loss of helmets belonging to parking users. Additionally, the study aims to reveal the balance between the rights and duties of parking attendants and parking users and to identify the factors contributing to the frequent occurrence of helmet loss in parking areas. This research adopts an empirical legal research method with a descriptive analysis approach.The obligation of parking attendants has not been fully carried out adequately, as many of them fail to collect parking fees from users. Furthermore, parking attendants are often absent when users leave their vehicles in the parking area, despite it being their responsibility to ensure the security and safety of the parked vehicles.The results of the conducted research indicate that parking attendants have not fully fulfilled their obligations and responsibilities. They refuse to take responsibility for the loss or damage experienced by parking users. However, the loss of helmets is a result of parking attendants' negligence in safeguarding the vehicles of parking users, and parking users have the right to seek compensation for any losses they incur. Keywords: Consumer Protection, Service Agreement, Rights and Obligations. Abstrak Parkir merupakan bagian penting dan bertujuan untuk memberikan tempat istirahat bagi kendaraan dan untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas. Tentang parkir ini pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di tempat parkir seringkali terjadi masalah yang dialami oleh pengguna jasa parkir yaitu kehilangan helm pada saat menitipkan kendaraannya di tempat parkir Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang kewajiban petugas parkir untuk memberikan retribusi karcis serta bagaimana tanggung jawab para petugas parkir atas kehilangan helm milik pengguna jasa parkir, mengungkap kesimbangan antara hak dan kewajiban antara petugas parkir dan pengguna jasa parkir serta mengungkapkan faktor faktor yang menyebabkan sering terjadinya kehilangan helm di tempat parkir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis.Kewajiban petugas parkir belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik, banyak petugas parkir yang tidak memberikan retribusi karcis kepada pengguna jasa parkir dan juga seringkali petugas parkir tidak berada di tempat parkir saat pengguna jasa parkir menitipkan kendaraannya, dan sudah menjadi tanggung jawab petugas parkir untuk menjaga keamanan dan kenyaman kendaraan di tempat parkir. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa belum sepenuhnya petugas parkir memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Petugas parkir tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan yang dialami pengguna jasa parkir. Padahal hilangnya helm disebabkan kelalaian petugas parkir dalam menjaga kendaraan milik pengguna jasa parkir dan pengguna jasa parkir berhak memperoleh ganti rugi akibat kerugian yang ia alami. Kata Kunci: Parkir, Pengelolaan, Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban

PERAN APIP DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS) NIM. A1011191063, FIKRI RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Village finances are all village rights and obligations that can be valued in money related to the implementation of village rights and obligations. Village financial management is an activity that includes planning, budgeting, administration, reporting, accountability, and supervision of village finances. In order for this management to run well, guidance and supervision must be needed on this matter. The mandate to carry out guidance and supervision of village financial management is stated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages Article 115 Letter G. This study used empirical research methods and a descriptive approach in the form of library search and field research. The samples in this study were the APIP Regional Inspectorate of Sambas Regency, Head of the Social Service for Coumnity and Village Empowerment, Head of Sambas Sub-Distric, Head of the Lorong Village, Head of the Jagur Village, and Head of Kartiasa Village. The results of this study are as follows; that the supervision of village financial management carried out by the APIP Regional Inspectorate of Sambas Regency is quite good and is in accordance with work regulations, namely Permendagri Number 73 of the Year 2020 concerning Supervision of Village Financial Management. However, there are still several obstacles that are still faced by the Sambas Regency Regional Inspectorate APIP in carrying out supervision, namely the lack of personnel and budget management, considering that the work area coverage is very wide and is not supported by the number of personnel and budget management which is not yet optimal. Keywords: APIP; Supervision; Village Finances Abstrak Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan ini berjalan dengan baik maka harus diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap hal ini. Amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 115 Huruf G. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan deskriptif dengan bentuk penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research), sampel dalam penelitian ini yaitu APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Sambas, Kepala Desa lorong, Kepala Desa Jagur, dan Kepala Desa Kartiasa. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan regulasi kerja yaitu Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Namun masih ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas dalam melakukan pengawasan, yaitu kurangnya jumlah personil dan pengelolaan anggaran, menginat cakupan wilayah kerja yang sangat luas tidak didukung dengan jumlah personil dan pengelolaan anggaran yang belum maksimal. Kata Kunci: APIP; Pengawasan; Keuangan Desa;

PELAKSANAAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UU RI NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO PP NO 43 TAHUN 2017 DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK AISHA ADELLA DEBATAMMA PUTRI NIM. A1011161022
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Children as the key to civilization in a country must have their rights protected. Including the rights of children as victims in a criminal act. In the provisions in the Child Protection Law, it is explained that child victims are included in the category of children in conflict with the law, children who are exploited economically and/or sexually, children who are victims of abuse of narcotics, alcohol, psychotropic substances and other addictive substances, children who victims of pornography, child victims of kidnapping, sale and/or trafficking, as well as child victims of sexual crimes are entitled to special legal protection in the form of the right to restitution or compensation. However, in reality, in the implementation of criminal law where the victims are children, the right to restitution receives little attention. In fact, this right to restitution was created with the aim of ensuring that victims receive compensation for suffering resulting from criminal acts and also as a form of criminal responsibility carried out by theperpetrator. This research aims to find out the mechanism for implementing restitution for child victims of criminal acts and to find out what efforts law enforcement has made to fulfill the right to restitution. This research is located in the Pontianak jurisdiction. This research uses a normative approach method supported by empirical data. Research data was collected through literature study, document study, and interviews. The results of the study show that the right to restitution will only be implemented in 2023, however, there are many obstacles, one of which is that child victims who have applied for restitution will not necessarily get their rights because the perpetrators will not necessarily pay the restitution. The legal basis for carrying out this request for restitution is Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Government Regulation Number 43 of 2017. From the results of this study there are several suggestions that the author gives, namely that the government needs to revise regulations regarding restitution so that the implementation mechanism becomes clearer and there is a need for an active role from law enforcement to provide socialization about the rights inherent in children who are victims of criminal acts. Kata Kunci : Hak Restitusi, Tindak Pidana, Perlindungan Anak Abstrak Anak sebagai kunci dari peradaban dalam sebuah negara wajib dilindungi hakhaknya. Termasuk hak anak sebagai korban dalam sebuah tindak pidana. Dalam pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak korban yang termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, serta anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum khusus berupa hak restitusi atau ganti kerugian. Namun pada kenyataannya dalam penerapan pelaksanaan hukum pidana yang korbannya anak, hak restitusi ini kurang mendapat perhatian. Padahal hak restitusi ini dibuat dengan tujuan agar korban mendapat ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana dan juga sebagai bentuk dari tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan restitusi anak korban tindak pidana dan untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi tersebut. Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara normatif didukung dengan data empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi Pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa hak restitusi baru di tahun 2023 terlaksana namuna dikarenakan terdapat banyak kendala, salah satunya anak korban yang telah mengajukan restitusi belum tentu mendapatkan haknya dikarenakan pelaku belum tentu membayar restitusi tersebut. Dasar hukum dalam melaksanakan permohonan restitusi ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Dari hasil studi ini ada beberapa saran yang penulis berikan yaitu pemerintah perlu merevisi peraturan tentang restitusi ini sehingga mekanisme pelaksanaannya menjadi lebih jelas dan perlunya peran aktif dari pihak penegak hukum untuk memberikan sosialisasi tentang hak-hak yang melekat pada diri anak yang menjadi korban tindak pidana. Keywords: Right to Restitution, Crime, Child Protectio

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) BERDASARKAN PADG NOMOR 21/8/2019 TENTANG IMPLEMENTASI QR CODE UNTUK PEMBAYARAN (STUDI PADA BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG PONTIANAK) NIM. A1011191212, TASYA DWI APRIANTI LUBIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The rapid emergence and evolution of digital technology has impacted the Indonesian economy. One of the most prominent factors that has supported the country's digital transformation is the establishment of the Quick Response Code (“QRIS”), which is the national standard for payment transactions as an initiative to integrate various QR codes from various Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) with policies based on PADG No. 21/8/PADG/2019 concerning Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments as amended by PADG No. 24/7/2022. Hence, this study aims to determine the implementation of QRIS in Pontianak City through one of the PJSP, namely PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. towards their customers. This study uses a normative research method by approaching the regulation regarding the QRIS system. Statue approach and interviews with related parties are used to collect data for this research. This study reviews legal certainty for all parties involved including consumer protection in the QRIS system which of course is also related to realizing the implementation of the QRIS system in society. The result of this research indicates that there were obstacles in the dissemination of QRIS in Pontianak City as the community is still unsure and lacked insight regarding the legal protection of using QRIS. The implementation of preventive legal protection for QRIS users refers to the supervision regulated in article 22 PADG QRIS and with the regulation of PBI No. 22/20/22 Concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Repressive legal protection against abuse in the QRIS system adjusts to other payment system legal regulations, namely in article 35 UU No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. As for suggestions, specifications for legal protection arrangements for the use of the QRIS system and increasing outreach to the community. Keywords: implementaition; QRIS; bank customer Abstrak Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat melahirkan digitalisasi keuangan pada sektor ekonomi. Hal ini didukung oleh pemerintah Indonesia dengan diluncurkannya Quick Response Indonesian Standard (“QRIS”) oleh Bank Indonesia sebagai insiatif mengintegrasikan berbagai macam QR code dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan kebijakan berdasarkan PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 24/7/2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi QRIS di Kota Pontianak melalui salah satu pihak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. terhadap nasabahnya. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum normatif dengan peraturan hukum utama yang diteliti mengenai sistem QRIS yaitu PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran dan peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Metode pengumpulan data dalam penilitian ini dengan pendekatan yuridis dan wawancara terhadap pihak terkait. Penilitian ini meninjau kepastian hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam sistem QRIS hingga perlindungan konsumen QRIS yang tentunya juga berkaitan dalam mewujudkan implementasi sistem QRIS yang aman dan lancar di masyarakat. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya hambatan dalam penyebarluasan QRIS di Kota Pontianak dikarenakan masyarakat masih ragu dan kurang wawasan mengenai perlindungan hukum penggunaan QRIS. Adapun pelaksanaan perlindungan hukum preventif pengguna QRIS mengacu pada pengawasan yang diatur pada pasal 22 PADG QRIS dan dengan diaturnya PBI Nomor 22/20/22 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Perlindungan hukum represif terhadap penyalahgunaan dalam sistem QRIS menyesuaikan dengan pengaturan hukum sistem pembayaran lainnya yaitu pada pasal 35 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun saran spesifikasi pengaturan perlindungan hukum terhadap penggunaan sistem QRIS dan peningkatan sosialisasi pada masyarakat. Kata Kunci: implementasi; QRIS; nasabah bank

ANALISIS YURIDIS KONTRAK JUAL BELI TANAH YANG TUMPANG TINDIH DI KOTA PONTIANAK SIDIK TAUFIK NIM. A1012191088
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Research on "Juridical Analysis of Overlapping Land Sale and Purchase Contracts in Pontianak City", aims to obtain data and information on the implementation of overlapping land sale and purchase contracts in Pontianak City. To reveal the factors that cause the implementation of overlapping sales and purchase contracts in Pontianak City. To disclose the efforts made by the aggrieved party from the overlapping land sale and purchase contract in Pontianak CityThis research conducted with empirical legal methods is a legal research method that functions to be able to see law in a real sense by examining how law works in a community environment, then empirical legal research methods can also be said to be sociological legal research.Based on the results of research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of overlapping land sale and purchase contracts in Pontianak City still often occurs, this is also confirmed by the Head of the Office of the National Land Agency of Pontianak City who states that overlapping land sales and purchases in Pontianak City occupy positions below Kubu Raya Regency and Mempawah Regency. That the factor that causes the implementation of overlapping land sale and purchase contracts in Pontianak City is caused by the buyer's lack of caution about the condition of the land to be purchased because he does not check in advance about the land to be purchased, while from the seller the causative factor can be due to not knowing that the land owned has also been controlled by someone else so that a case of dual ownership of the land will arise Sold. As well as indications that the BPN City ATR Office is negligent in determining the ownership of Land Rights. That the efforts made by the aggrieved party from the overlapping land sale and purchase contract in Pontianak City are to make efforts to hold the seller of the land responsible for the land sold to the buyer by means of negotiation and deliberation between the seller and the buyer and if the seller cannot resolve properly then the settlement is carried out by filing a lawsuit to the Court Local Country or Ko Pontianak State Administrative Court. Keywords : Contract, Buy and Sell, Land, Overlap Abstrak Penelitian tentang “Analisis Yuridis Kontrak Jual Beli Tanah Yang Tumpang Tindih Di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan kontrak jual beli tanah yang tumpang tindih di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan kontrak jual beli yang tumpang tindih di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pihak yang dirugikan dari kontrak jual beli tanah yang tumpang tindih di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan kontrak jual beli tanah yang tumpeng tindih di Kota Pontianak masih sering terjadi hal tersebut juga di benarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak yang menyatakan bahwa jual beli tanah yang tumpang tindih di Kota Pontianak menempati posisi dibawah Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan kontrak jual beli tanah yang tumpang tindih di Kota Pontianak adalah disebabkan karena kurang hati-hatinya pembeli terhadap kondisi tanah yang akan dibeli karena tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang tanah yang akan dibeli, sedangkan dari penjual faktor penyebab bisa dikarenakan tidak mengetahui bahwa tanah yang dimiliki telah juga dikuasai oleh orang lain sehingga muncul kasus kepemilikan ganda atas tanah yang akan dijual. Serta adanya indikasi pihak Kantor ATR BPN Kota yang teledor dalam menetapkan kepemilikan Hak Atas Tanah. Bahwa upaya yang dilakukan pihak yang dirugikan dari kontrak jual beli tanah yang tumpang tindih di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk meminta tanggung jawab dari penjual tanah terhadap tanah yang dijual kepada pembeli dengan cara negosiasi dan musyawarah antara antara penjual dan pembeli dan jika penjual tidak dapat menyelesaikan dengan baik maka penyelesaian dilakukan dengan melakukan gugatan kepad Pengadilan Negeri Setempat atau Pengadilan Tata Usaha Negara Ko Pontianak. Kata Kunci : Kontrak, Jual Beli, Tanah, Tumpang Tindih

ANALISIS YURIDIS BENTUK KERJASAMA BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN PIHAK CV. RIDHO UTAMA NIM. A1012161246, SINTA PRAMESTI HAPSARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTIn implementing the procurement of goods/services, the government is involved in a contractual relationship with a third party, namely through an agreement. The agreement is regulated in book III of the Civil Code (hereinafter referred to as the Civil Code). In Article 1313 of the Civil Code, an agreement is an act by which one or more parties bind themselves to one or more people. The existence of elements of public law means that the legal rules and principles in private contract law do not fully apply to contracts made by the government. The issues raised in this thesis are: what is the process needed to realize a PBJ contract agreement between the Pontianak Regency Government (Mempawah) and the private sector; what are the rights and obligations of the parties in the Medan City Government PBJ cooperation contract agreement with the private sector; and what caused the termination of the Pontianak Regency Government (Mempawah) PBJ cooperation contract agreement with the private sector.The type of research used in writing this thesis is an empirical juridical approach, which apart from referring to legal norms contained in legislation and court decisions as well as legal norms that exist in society, also looks at the synchronization of one rule with other rules in a comprehensive manner. hierarchy. The nature of the research in this thesis is analytical descriptive research, which is research that describes problems by describing facts systematically, factually and accurately. The tool used to collect data in this research is through empirical legal document study.In general, the stages of activity that are followed to create a contract for the procurement of goods and services for shopping for banners and installation costs are through: (a) invitation to request a bid, (b) taking of bid documents, (c) submission of bid letter, (d) opening of bids , technical clarification and price negotiation, (e) Preparation and submission of BA HPL, (f) Issuance of SPPJB, and (g) Signing of Contract and SPK. Overall, the rights and responsibilities of each party are to supervise each other's work and receive the results of each party's work and payment in accordance with the provisions of the goods and services procurement contract agreement. The reasons contracts ended in this research were due to payment, expiration of time, completion of work and cancellation of the contract. The process of making a contract has complied with the provisions of applicable legislation. The articles in the contract must be explained clearly and firmly as to what is intended and desired by the parties. So that the contract does not give rise to multiple interpretations and better balances the rights and obligations of the parties. The best way to complete a cooperation contract agreement is through completion of the work by the provider and full payment by the government. Keywords: Procurement, Goods, Cooperation Contracts, Government Procurement of GoodsABSTRAK Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemerintah terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pihak ketiga yaitu melalui suatu perjanjian. Perjanjian diatur pada bukuke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata). DalamPasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adanya unsur hukum public menyebabkan aturan dan prinsip hukum dalam hukum kontrak privat tidak sepenuhnya berlaku dalam kontrak yang dibuat oleh pemerintah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: apakah proses yang diperlukan untuk dapat terwujudnya perjanjian kontrak PBJ Pemda Kabupaten Pontianak (Mempawah) dengan swasta; apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kontrak kerjasama PBJ Pemkot Medan dengan swasta; dan apakah yangmenyebabkan berakhirnya perjanjian kontrak kerjasama PBJ Pemda Kabupaten Pontianak (Mempawah) dengan swasta.Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis Empiris, yang selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma- norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematik, faktual dan akurat. Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan yuridis Empiris.Secara umum tahapan-tahapan kegiatan yang dilalui untuk terwujudnya kontrak pengadaan barang dan jasa belanja spanduk dan biaya pasang ini adalah melalui: (a) undangan permintaan penawaran, (b) pengambilan dokumen penawaran, (c) pemasukan surat penawaran, (d) pembukaan penawaran, klarifikasi teknis, dan negosiasi harga, (e) Pembuatan dan penyerahan BA HPL, (f) Penerbitan SPPJB, dan (g) Penandatanganan Kontrak dan SPK. Secara keseluruhan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak adalah saling mengawasi pekerjaan satu sama lain dan menerima hasil dari pekerjaan dan pembayaran masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa. Sebab kontrak berakhir pada penelitian ini adalah karena pembayaran, habis waktu, selesai pekerjaan dan pembatalan kontrak. Proses pembuatan kontrak sudah memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku, Pasal-pasal didalam kontrak haruslah diuraikan secara jelas dan tegas apa yang dimaksud dan diinginkan oleh para pihak. Sehingga kontrak tersebut tidak menimbulkan penafsiran ganda dan lebih menyeimbangkan hak dan kewajiban dari para pihak. Sebaik-baiknya penyelesaian perjanian kontrak kerjasama adalah melalui selesainya pekerjaan oleh penyedia dan pembayaran penuh oleh pemerintah. Kata Kunci : Pengadaan, Barang, Kontrak Kerjasama, Pengadaan Barang Pemerintah

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. WAHYU INDAH KONSTRUKSI DENGAN SUB-KONTRAKTOR DI KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU NIM. A1011191250, INDAH AYU LESTARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractAn agreement or contract is a legal tool that binds both parties in conducting a cooperative relationship. In Indonesia itself, the law that regulates the issue of construction services cooperation is Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. There are times when the implementation of the cooperation agreement does not go well, causing problems between the two parties. For example, in this study the cooperation contract between PT. Wahyu Indah Construction with Sub-contractors experienced problems caused by one of the parties carrying out tasks not in accordance with the cooperation contract.The method used in this study is a type of normative research with a case approach and a statutory approach. Data collection techniques in this study were carried out in two ways, namely literature studies and interviews with PT. Wahyu Indah Construction and Sub-contractors.Furthermore, based on the results of research that has found problems between PT. Wahyu Indah Construction with Sub-contractors will be completed by means of mediation. In this case, mediation is carried out by both parties as an effort to resolve disputes peacefully and the party who makes negligence to the cooperation contract will be subject to a fine of 2‰ (two thousandths) calculated per calendar day from the agreed value of the work volume contract. The fine to be paid is Rp. 8,792,000.00. Keywords: Cooperation Agreements, Sub-contractors, Construction Companies. AbstrakPerjanjian atau kontrak kerjasama merupakan suatu alat sah yang mengikat dua belah pihak dalam melakukan hubungan kerjasama. Di Indonesia sendiri, adapun Undang-Undang yang mengatur mengenai permasalahan tentang kerjasama jasa konstruksi ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Ada kalanya pelaksanaan perjanjian kerjasama tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan antar dua belah pihak. Misalnya, dalam penelitian ini kontrak kerjasama antara PT. Wahyu Indah Konstruksi dengan Sub-kontraktor mengalami permasalahan yang diakibatkan oleh salah satu pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kontrak kerjasama.Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normative dengan pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-Undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yakni studi Kepustakaan dan Wawancara dengan pihak PT. Wahyu Indah Konstruksi dan Sub-kontraktor.Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditemui permasalahan antara PT. Wahyu Indah Konstruksi dengan Sub-kontraktor akan diselesaikan dengan cara mediasi. Dalam hal ini mediasi dilakukan oleh kedua pihak sebagai Upaya penyelesaian sengketa secara damai dan pihak yang membuat kelalaian terhadap kontrak kerjasama akan dikenakan denda sebanyak 2‰ (dua perseribu) dihitung perhari kalender dari nilai kontrak borongan pekerjaan yang sudah disepakati. Adapun denda yang harus dibayarkan ialah sebesar Rp. 8.792.000.00. Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Sub-kontraktor, Perusahaan Konstruksi.

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA (Studi Kasus Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara) NIM. A1012161245, WIDI REXSI FAMBUDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The Village Chief is a Village Government Official who has the authority, duties and obligations to manage his Village household and carry out tasks from the Government and Regional Government. The Village Consultative Body (BPD) is an institution that embodies democracy in the administration of village government. In order to carry out the authority they have to regulate and manage the interests of the community, BPD was formed as a legislative body and forum that functions to accommodate and channel community aspirations. This study aims to determine the role of BPD as a function of supervising the performance of The Village Chief (Study at Sebatang Durian Village, Seponti District, North Kayong Regency).The objects in this study were the Village Chief, members of BPD, and members of the Desa Durian Sebatang community. This study used total sampling in order to obtain 15 people. The method used in this research is empirical research method. The type of data used is primary data in the form of interviews and questionnaires.The results of the study show that the implementation of the supervisory function by BPD on the performance of the Village Chief has not been carried out properly in accordance with the applicable Laws and Regional Regulations of Kayong Utara Regency and one of the factors that caused the BPD in Durian Sebatang Village, Seponti District, Kayong Utara Regency to not be maximal in carrying out its duties and obligations in supervising the Village Chief’s performance due to the low level of education of BPD members as well as the lack of Human Resources from BPD members so they do not understand their duties and functions.Keywords: Performance, Supervision, Village Chief, And BPD. Abstrak Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi pengawasan kinerja kepala desa (Studi di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara).Objek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Anggota BPD, dan warga masyarakat Desa Durian Sebatang. Penelitian ini menggunakan sampel total (total sampling) sehingga diperoleh 15 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan kuisioner.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa belum terlaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara yang berlaku dan salah satu faktor yang menyebabkan BPD di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara belum maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dari anggota BPD serta kurangnya Sumber Daya Manusia dari anggota BPD sehingga kurang memahami tugas dan fungsinya.Kata Kunci: Kinerja, Pengawasan, Kepala Desa, Dan BPD.

EFEKTIVITAS PERMENDAG NO.11 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG SAWIT (STUDI KASUS DI DESA MEKAR BARU KABUPATEN KUBU RAYA) NIM. A1012191243, ERIC SANTOSO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Palm Cooking Oil is one of the nine basic ingredients that are strategic and multipurpose. The price increase will have a direct impact on consumers who use cooking oil, both household consumers and industrial consumers, especially for small and medium scale food processing industries. Mekar Baru Village is one of the villages in Kubu Raya Regency, which experienced the highest increase in cooking oil prices, namely around 41.5 percent per kg. There was a scarcity that made traders disobey the Regulation of the Minister of Trade Number 11 of 2022, namely by increasing the price of cooking oil to get their respective profits. When viewed from the existing problems, it is only natural that there should be affirmation and efforts made by the Regional Government of Mekar Baru Village.In this study the authors used empirical legal research methods carried out with a sociological empirical approach, namely research that analyzes the application of law in reality to individuals, groups, communities, organizations or legal institutions in relation to the application or enactment of law. The legal sources used are books, journals, scientific papers, articles and the legal basis relating to the research conducted. In this study the emphasis on the legal basis used is the Regulation of the Minister of Trade Number 11 of 2022 concerning Determination of the Highest Retail Price for Palm Cooking Oil.From the analysis carried out, the results obtained were that some traders obeyed and followed the regulations, namely the highest retail price provisions, while others did not comply and raised the price of cooking oil according to the wishes of each trader. So in this case the government is trying to cooperate with C Mitra Diora (Distributor from Wilmar) to distribute bulk cooking oil to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Low-Income Communities (MBR) in Sungai Raya District. the scarcity and high price of cooking oil on the market as well as providing space for Micro, Small and Medium Enterprises, Super Micro and Low-Income Communities.Keywords: Palm Cooking Oil, Micro, Small and Medium Enterprises, Low-Income Communities. Abstrak Minyak goreng adalah salah satu dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kenaikan harga akan berdampak langsung kepada konsumen pengguna minyak goreng baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri terutama untuk industri pengolahan makanan skala kecil dan menengah. Desa Mekar Baru adalah salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya, yang mengalami kenaikan harga minyak goreng tertinggi yaitu sekitar 41,5 persen per kg. Terjadinya kelangkaan yang membuat para pedagang tidak patuh terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 tahun 2022 yakni dengan cara menaikkan harga minyak goring untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Jika dilihat dari permasalahan yang ada, maka sewajarnya harus ada penegasan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Desa Mekar Baru, Kabupaten Kubu Raya dalam upaya untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris yang dilakukan dengan pendekatan Empiris Sosiologis yaitu penelitian yang menganalisis tentang penerapan Hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Adapun sumber hukum yang digunakan yaitu buku, jurnal, karya ilmiah, artikel serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penekanan dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Dari analisis yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa beberapa pedagang ada yang patuh dan mengikuti peraturan yakni ketentuan harga eceran tertinggi tersebut ada pula yang tidak patuh dan menaikkan harga minyak goreng sesuai dengan kemauan masing-masing pedagang. Maka dalam hal ini pemerintah berupaya yakni bekerjasama dengan CV. Mitra Diora (Distributor dari Wilmar) mendistribusikan minyak goreng curah untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Sungai Raya. Pendistribusian minyak goreng curah tersebut sebagai upaya mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran serta memberikan ruang kepada para pelaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, super mikro dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.Kata Kunci: Minyak Goreng, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Masyarakat Berpenghasilan Rendah

TANGGUNG JAWAB PEMILIK KENDARAAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN TEPAT WAKTU DI KABUPATEN LANDAK PUTRI RIZKI NATALIE NIM. A1011191269
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractEveryone who owns a vehicle has the obligation and responsibility to pay taxes. However, many taxpayers are still unaware and negligent of their responsibilities in making motor vehicle tax payments which are made every 12 months. This research is empirical legal research by taking a qualitative approach, where this research relies on problems related to humans fundamentally and then observations are made which are then described in a sentence-shaped writing. Various efforts have been made by the government to make taxpayers not neglect their obligations, UPT PDD conducts operational services or direct motor vehicle tax payments in each sub-district and village office, increasing service hours so that people can pay their vehicle taxes, delivering arrears letters to taxpayers, developing applications to make it easier for people to pay taxes, socializing and making banners, banners, billboards, videotrones, through local radio broadcasts, through social media such as Instagram and WhatsApp, and conducting field raids which are carried out with the police. It is hoped that this can make taxpayers carry out their obligations to pay taxes on time so that the community feels the development of regional development so that it becomes optimal development. Keyword : taxpayer, motor vehicle tax, responsibility AbstrakSetiap orang yang mempunyai kendaraan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar pajak. Namun, para wajib pajak tersebut masih banyak yang belum menyadari dan lalai terhadap tanggung jawabnya dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan setiap 12 bulan sekali. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan kualitatif, yang dimana penelitian ini bergantung pada permasalahan yang berhubungan dengan manusia secara fundamental dan kemudian dilakukan pengamatan yang selanjutnya dijabarkan dalam sebuah tulisan berbentuk kalimat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membuat wajib pajak agar tidak lalai dari kewajibannya, UPT PDD melakukan operasional pelayanan atau pembayaran pajak kendaraan bermotor langsung di setiap kecamatan dan kantor desa, menambah jam pelayanan agar masyarakat dapat membayar pajak kendaraannya, menyampaikan surat tunggakan kepada wajib pajak mengembangkan aplikasi agar memudahkan masyarakat membayar pajak, melakukan sosialisasi dan membuat spanduk, banner, baliho, videotrone, melalui siaran radio lokal, melalui media sosial seperti instagram dan whatsapp, serta melakukan razia lapangan yang pelaksanaannya dilakukan dengan pihak kepolisian. Yang diharapkan hal tersebut dapat membuat wajib pajak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu agar masyarakat tersebut merasakan berkembangnya pembangunan daerah agar menjadi pembangunan yang optimal. Kata kunci : wajib pajak, pajak kendaraan bermotor, tanggung jawab.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA