Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM TERHADAP KESEIMBANGAN ANTARA PRINSIP KEMANUSIAAN DAN PRINSIP KEPENTINGAN MILITER DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA RUSIA DAN UKRAINA HAIRUL PERWIRA NIM. A1011191060
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The armed conflict between Russia and Ukraine is the international conflict that has occurred and now ignited on 24 February 2022. In carrying out an armed conflict, the parties must comply with the principles of humanitarian law, including the principle of military necessities and the humanitarian principle which forms the fundamental basis of international humanitarian law. However, in practice, the parties in an armed conflict often violate the principles of international humanitarian law. The compliance and the violation of the aforesaid principles will be analyzed in this research on the armed conflict between Russia and Ukraine. The problem formulation in this research is "How are the principles of military necessity and humanitarian principles applied in armed conflicts between Russia and Ukraine based on the Geneva Convention?" The research method used in this research is normative legal research techniques and the research specification is descriptive with a statutory approach. The object of this research is regarding the regulations written in the principles of military necessities and humanitarian principles and the violations that will be imposed under the principles of military interests and the stated humanitarian principles. The data collection technique was carried out by means of a literature study, through primary and secondary materials. The data analysis used was a descriptive-qualitative method related to the armed conflict between Russia and Ukraine, as well as through norms related to international humanitarian law, namely the principles of humanity and the principle of military necessities in terms of compliance with its rules and violations. The results showed that both Russia and Ukraine in carrying out the armed conflict did not fully comply with the balance of the military necessity principle and the humanity principle, which was measured by the lack of differentiation, proportionality, and precautions. Keywords: Armed Conflict, Russia, Ukraine, Humanitarian Law Abstrak Konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina merupakan konflik internasional yang sudah dimulai sejak lama dan kembali memanas pada 24 Februari 2022 lalu. Dalam pelaksanaan konflik bersenjata, para pihak harus mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter diantaranya yaitu prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar fundamental dalam hukum humaniter internasional. Tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali para pihak melakukan pelanggaran terhadap prinip-prinsip hukum humaniter internasional. Kepatuhan dan pelanggaran pada prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan, dihubungkan dengan konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan itu diberlakukan dalam konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina berdasarkan Konvensi Jenewa?”. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik penelitian hukum normatif dan spesifikasi penelitiannya deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Objek dari penelitian ini adalah mengenai peraturan – peraturan yang tertulis dalam prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan dan pelanggaran – pelanggaran yang akan dikenakan dalam prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan yang tertera. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, melalui bahan primer dan sekunder. Analisis data yang dipakai adalah metode deskriptif-kualitatif berkaitan konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, serta melalui norma-norma yang terkait dengan hukum humaniter internasional yaitu prinsip kemanusiaan dan prinsip kepentingan militer dalam keseimbangannya dari segi kepatuhan akan aturanaturannya serta pelanggaran-pelanggarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pihak baik itu Rusia dan Ukraina dalam melaksanakan konflik bersenjata tersebut tidak sepenuhnya patuh terhadap keseimbangan prinsip kepentingan militer (military necessity principle) dan prinsip kemanusiaan (humanity principle) yang dimana telah diukur dengan belum terciptanya aspek pembedaan, proporsionalitas, dan tindakan pencegahan Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Rusia, Ukraina, Hukum Humaniter

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK NOVIYANTI RIKMASITA NIM. A1011191281
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe purpose of this study is to obtain data and information about sexual violence by children, to discern factors that lead children to sexual violence, and to know the countermeasures taken by children who engage in sexual violence. Those are done through sociological juxide approach. The gathering of data in the study involved two methods, field research (interview methods) and study of related literature. The study uses qualitative analysis that's focused on the problem, by processing deductive data on which fundamentals of science then research problems. Studies show that data on sexual violence perpetrated by children indicate that sexual abuse is also common to children. And the factors that contribute to sexual violence by children include family factors, sexuality education factors, child association (environment) factors, and technological influence. As for the efforts of parents are being made to prevent sexual abuse by children, including family environment, sexuality education, and limiting and controlling children to the use of cell phones.Keyword: Sexual violence, a child in conflict with the law, a contributing factor, a countermeasure AbstrakTujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, untuk mengetahui faktor-faktor yang memicu anak melakukan kekerasan seksual, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan anak yang melakukan kekerasan seksual. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 cara, yaitu penelitian lapangan (metode wawancara) dan studi dokumen kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, untuk fokus kepada masalah, dengan mengolah data yang diperoleh secara deduktif yang mana berlandaskan kepada dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kemudian meneliti persoalan. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa data mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga banyak dilakukan oleh anak. Dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, meliputi faktor keluarga, faktor pendidikan seksualitas, faktor pergaulan anak/lingkungan, dan faktor pengaruh teknologi. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam rangka mencegah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, meliputi lingkungan keluarga, pendidikan seksualitas, dan membatasi dan mengawasi anak dalam menggunakan handphone. Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, faktor penyebab, upaya penanggulangan

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI OJEK ON- LINE YANG MENGGUNAKAN AKUN PENGEMUDI LAIN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191076, THASYA SALSABILA KENANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In general, most people are very dependent on public transportation for the fulfillment of their activities, because most people do not have private vehicles, public transportation, only exists on major roads cannot enter small streets such as alleys or certain complexes. This opportunity makes business actors take advantage of this situation to provide easy and fast transportation services for people who do not have private vehicles or people who do not have time efficiency by riding public transportation.In connection with that, legal protection is needed for users of transportation services and other types of transportation is an element of transportation safety and transportation responsibility, but there are several examples of cases that can harm consumers, namely the driver is not in accordance with the account he uses. The problems that have been formulated are as follows:Whatare the factors perconsumer protection against online ojek drivers who use other driver's accounts in Pontianak City?Whatis theconsumer protection for online ojek drivers who use other driver's accounts in Pontianak City? In this study, the author uses a type of normative legal research or literature law research, which is the method used in legal research by examining existing library materials. Normative legal research is legal research that examines written law with various aspects such as theory, history, comparison, structure and composition, scope and material, consistency, general explanation and explanation of each article, formality and binding provisions of a legislation. Although this research is normative, the researchers prepared 4 respondents for clearer study materials to reveal the facts that occurred, while the 4 people were 3 consumers and 1 business actor. Based on the results of the study, it was found that the case of online transportation that uses other drivers in it there is no legal protection for online transportation consumers who use other drivers because of unsupportive laws, the lack of a legal umbrella regarding online transportation is the main problem of weak legal protection for passengers. In an era like today, online transportation is indeed needed by the community, in addition to providing convenience to travel, the price is also relatively cheap, but if the legal regulations are also not corrected, it will further endanger consumers, consumer rights cannot be fulfilled and online transportation passengers, including those who use other drivers, cannot sue based on the UUPK or UULLAJ, but passengers can only sue under Article 1365 of the Civil Code. Keywords: gojek, online, driver. Abstrak Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat bergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan aktifitasnya, karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki kendaraan pribadi, angkutan umum hanya ada dijalan-jalan besar tidak bisa sampai masuk kejalan-jalan kecil seperti gang atau komplek tertentu. Peluang ini membuat pelaku usaha memanfaatkan keadaan tersebut untuk menyediakan jasa transportasi yang mudah dan cepat bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau masyarakat yang tidak memiliki efisiensi waktu dengan menaiki angkutan umum. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi serta jenis-jenis angkutan lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab pengangkutan, namun ada beberapa contoh kasus yang dapat merugikan konsumen yakni pengemudi tersebut tidak sesuai dengan akun yang di gunakannya. Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :Apa saja faktor-faktor perlindungan konsumen terhadap pengemudi ojek on- line yang menggunakan akun pengemudi lain di kota pontianak ?Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengemudi ojek on- line yang menggunakan akun pengemudi lain di kota pontianak ? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu perundangan. Walaupun penelitian ini bersifat normatif, tetapi peneliti menyiapkan 4 orang responden untuk bahan kajian yang lebih jelas untuk mengungkap fakta lapangan yang terjadi, adapun 4 oarngg tersebut adalah 3 orang konsumen dan 1 orang pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa bahwa kasus transportasi online yang menggunakan driver lain didalamnya tidak terdapat adanya perlindungan hukum bagi konsumen transportasi online yang menggunakan driver lain karena hukum yang tidak mendukung, kurangnya payung hukum mengenai transportasi online ini menjadi persoalan utama lemahnya perlindungan hukum bagi penumpangnya. Di zaman seperti sekarang ini, transportasi online memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, selain memberikan kemudahan untuk berpergian, harganya juga terbilang relatif murah, tetapi jika peraturan hukumnya juga tidak kunjung diperbaiki maka akan semakin membahayakan konsumennya, hak-hak konsumen tidak dapat terpenuhi dan penumpang transportasi online termasuk yang menggunakan driver lain tidak dapat menuntut berdasarkan UUPK maupun UULLAJ, tetapi penumpang hanya dapat menuntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Kata kunci : gojek, on line, driver.

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA ORANG ASING TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Putusan Pidana Hakim Pengadilan Negeri Pontianak)
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Kejahatan adalah suatu tindakan yang selalu ada di berbagai tempat di dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Dewasa ini kejahatan yang ada dapat berbentuk berbagai macam, salah satunya dalam hal ini adalah kejahatan pencurian ikan atau tindak pidana pencurian ikan. Di Indonesia sendiri tindak pidana pencurian ikan sering terjadi bahkan setiap tahun selalu ada perkara tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia itu sendiri maupun dari orang asing. Dalam aturan tentang tindak pidana perikanan di Indonesia sendiri telah diatur dalam undang-undang tersendiri dan di dalamnya terdapat seperangkat aturan-aturan serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan apabila ada yang melanggar. Dalam aturan tersebut sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terpidana orang asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah ZEE Indonesia hanya bisa dijatuhi pidana denda yang dimana terkait pelaksaan eksekusi dendanya terhambat lantaran terpidana tidak bisa membayar atau tidak mampu membayar denda tersebut sehingga menimbulkan permasalahan yang cukup signifikan untuk Negara Indonesia. Dalam hal ini perlu dilihat bahwa apa yang menjadi permaslahan utama dari tidak berjalan maksimalnya pidana denda yang telah dijatuhi hakim kepada terpidana orang asing tersebut, apakah memang terkait dari ketidakmampuan terpidana untuk membayar pidana dendanya atau melaikan ada hal lain seperti tidak adanya kemapuan lebih dari penegak hukum di Indonesia guna mencari solusi atau alternatif lainya untuk mengurangi jumlah kerugian dan meminimalisir terjadinyalagi tindak pidana perikanan yang sama Sehingga dari hal tersebut perlu adanya solusi yang baik guna memberikan efek berkelanjutan, tidak hanya untuk Negara Indonesia melainkan Negara-Negara lain yang berdampingan dengan Indonesia dalam hal penegakan hukum pidana denda itu sendiri.Kata Kunci : Tindak Pidana Perikanan, Pidana Denda Abstrak Crime is an action that always exists in various places in the world without exception in Indonesia. Today, crime can take many forms, one of which in this case is the crime of fish theft or criminal acts of fish theft. In Indonesia itself, criminal acts of fish theft often occur even every year there are always cases of criminal acts of fish theft committed by Indonesian citizens themselves or from foreigners. In the regulation of fisheries crime in Indonesia itself has been regulated in a separate law and in it there is a set of rules and criminal sanctions that can be imposed if there are violators. In this regulation, criminal sanctions imposed on convicted foreigners who commit theft of fish in the Indonesian ZEE can only be sentenced to fines, which in relation to the execution of the fine is hampered because the convict cannot pay or is unable to pay the fine, causing significant problems for the State of Indonesia.In this case, it needs to be seen that what is the main problem of the non-performance of the maximum fine imposed by the judge to the convicted foreigner, whether it is related to the inability of the convict to pay the fine or there are other things such as the absence of more ability of law enforcers in Indonesia to find solutions or other alternatives to reduce the amount of loss and minimize the occurrence of the same fisheries crime. So that from this there needs to be a good solution to provide a sustainable effect, not only for the State of Indonesia but other countries that adjoin Indonesia in terms of law enforcement of the criminal fine itself.Keywords: Fisheries Crime, Criminal Fine.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 119/PDT.G/2013/PN.PTK KHARAN CHRISTOPHER PARDOMUAN NIM. A1011191286
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractLand rights originate from the state's control rights over land which can be granted to individuals, both Indonesian citizens and foreign citizens, groups of people together and legal entities, both private legal entities and political legal entities. In essence, "rights" are legal powers granted by law to a person and the person appointed as the holder of these rights has full control over the control granted. Land disputes often occur in social communities, many are disadvantaged by the land dispute problems experienced by the community. This study aims to find out the legal considerations of judges for both plaintiffs and defendants in land disputes who violate the rules and the process of changing names on land certificates in the Pontianak District Court Case Number 199/PDT.G/2013/PN.PTK. The purpose of this research is to analyze the legal considerations of District Court judges in granting the Plaintiff's lawsuit in Decision Number 199/PDT.G/2013/PN.PTK. The research method used consists of the type of research, namely Normative Juridical Research, the type of approach, namely the Case Approach, data sources or legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Next, the data collection technique uses library study or document study techniques and analyzes systematically according to the subject matter, then a conclusion is drawn from the general analysis of the concrete problems faced. The results of the research are in the form of the judge's considerations stating that the Defendant's exception was rejected due to the fact that the exception had no legal grounds and the lawsuit was strengthened by existing facts and evidence so that the Defendant's exception had to be rejected. Finally, the process of buying and selling/transferring the name on the certificate should be carried out officially by the land certificate holder himself and with a process that has been determined by the state and local area.Keywords : Land Dispute, Nullified by Law, Judge's Determination. AbstrakHak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sekelompok orang secara bersama-sama dan bdan hukum baik dalam badan hukum privat maupun badan hukum politik. Pada hakikatnya “hak” adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dan orang yang ditunjuk sebagai pemegang hak tersebut memegang penuh atas kendali yang diberikan. Sengketa tanah sering terjadi dalam masyarakat sosial banyak yang dirugikan dari permasalahan sengketa tanah yang dialami masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim baik bagi penggugat maupun tergugat sengketa tanah yang melanggar aturan dan terjadinya patal demi hukum porses mengalihan nama pada sertifikat tanah dalam Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Nomor 199/PDT.G/2013/PN.PTK. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan gugatan Penggugat pada Putusan Nomor 199/PDT.G/2013/PN.PTK. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari jenis penelitian yaitu Penelitian Yuridis Normatif, jenis pendekatan yaitu Pendekatan Kasus, sumber data atau bahan hukum yaitu bersumber pada Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen dan menganalis secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konkret yang dihadapi.Adapun hasil penelitian yang berupa pertimbangan hakim yang menyatakan ditolaknya eksepsi para Tergugat akibat dalam eksepsi tidak memiliki alasan hukum serta gugatan yang di perkuat dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga eksepsi para Tergugat haruslah ditolak. Terakhir sebaiknya suatu proses jual beli/ pengalihan nama pada sertifikat haruslah dilakukan secara resmi yang dilakukan oleh pemegang sertifakat tanah itu sendiri dan dengan proses yang sudah ditetapkan oleh negara dan daerah setempat.Kata Kunci : Sengketa Tanah, Batal Demi Hukum, Penetapan Hakim.

STUDI KOMPARASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN (DUSA) MENURUT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG DI KECAMATAN TEMPUNAK DAN HUKUM POSITIF INDONESIA PANKRASIUS YORRIS GIO NIM. A1012191044
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The Dayak Seberuang community recognizes the existence of the Dusa Adat, Dusa itself is adultery or sexual relations outside of marriage. The act of Dusa in the Dayak Seberuang community is an act that is considered to have very fatal consequences because it is believed that if an act of dusa occurs, if left unchecked, it will cause havoc for the offender and the area where the act occurred.In positive law (KUHP) article 284, adultery is defined as an extramarital relationship between a man who is not married and a woman who is married, or vice versa, a relationship between a woman who is not married and a man who is married. In this writing the author uses a normative juridical method which is carried out by researching literature and also called library law research to obtain theoretical data related to this problem and associated with the provisions of customary law norms of the Dayak Seberuang community in Tempunak District, and using a comparative approach ( comparative approach) between customary law and Indonesian positive law in the crime of adultery. And the data collection technique used is by means of interviews and literature studies, then the data that has been obtained is processed and analyzed and then presented descriptively. In customary law and positive law, adultery (Dusa) is defined as sexual relations outside of marriage, but what distinguishes it is that in Article 284 of the Criminal Code, adultery is defined as sexual relations outside of marriage between a man who is not married and a woman who is married, or vice versa. between an unmarried woman and a married man. In Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, article 411 of adultery is defined as anyone who has intercourse with someone who is not his husband or wife, is convicted of adultery. In the Seberuang Dayak community, the perpetrators of the crime of adultery or adultery are required to pay customary fines in the form of items considered to have magical value that can restore the magical balance that was disrupted as a result of the violation of these customs. In Article 284 of the Criminal Code for the perpetrators of the crime of adultery, it is punishable by imprisonment for a maximum of nine months and in UURI No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, article 411 for the perpetrators of the crime of adultery, the perpetrators of the crime of adultery are sentenced to imprisonment for a maximum of 1 (one) year or a fine. mostly category II.Keywords: Dusa, adultery, comparison of law Abstrak Masyarakat Dayak Seberuang mengenal adanya Adat Dusa, Dusa itu sendiri ialah perzinahan atau hubungan seksual diluar nikah. Perbuatan Dusa pada masyarakat Dayak Seberuang merupakan suatu perbuatan yang dianggap sangat fatal akibatnya karena diyakini apabila terjadi suatu perbuatan dusa bila dibiarkan begitu saja maka akan menimbulkan suatu malapetaka bagi pelaku pelanggaran dan daerah tempat dimana perbuatan itu terjadi.Dalam hukum positif (KUHP) pasal 284 zina diartikan sebagai hubungan diluar nikah antara seorang laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang telah bersuami, atau sebaliknya hubungan antara seorang perempuan yang belum bersuami dengan laki-laki yang sudah beristri. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode secara yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan untuk mendapatkan data teoritis yang berhubungan dengan masalah ini dan dikaitkan dengan ketentuan norma hukum adat masyarakat dayak seberuang di Kecamatan Tempunak, dan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) antara hukum adat dan hukum positif Indonesia dalam tindak pidana perzinahan. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif. Dalam hukum adat dan hukum positif zina (Dusa) sama diartikan sebagai hubungan seksual diluar nikah, namun yang membedakannya adalah dalam pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai hubungan seksual diluar nikah antara seorang laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang telah bersuami, atau sebaliknya hubungan antara seorang perempuan yang belum bersuami dengan laki-laki yang sudah beristri. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 411 perzinaan diartikan sebagai setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan. Dalam masyarakat dayak seberuang para pelaku tindak pidana perzinaan atau dusa diharuskan untuk membayar denda adat berupa barang-barang yang dianggap mempunyai nilai magis yang bisa mengembalikan keseimbangan magis yang sempat terganggu akibat dari terjadinya pelanggaran adat tersebut. Didalam pasal 284 KUHP bagi pelaku tindak pidana perzinaan diancam pidana kurungan penjara paling lama sembilan bulan dan dalam UURI No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 411 bagi pelaku tindak pidana perzinaan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.Kata kunci : Dusa, zina, perbandingan hukum

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN TIMBANGAN PLASTIK OLEH PEDAGANG PASAR TERATAI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171179, MITA ADE MULYA PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractPlastic scales are scales that are only intended for households, plastic scales are prohibited from being used for trading. In trading transactions, traders are encouraged to use scales that comply with established standards (legal metrology). Based on the Legal Metrology Act, Law No. 2 of 1981, it is necessary to have the correctness of measurement as well as order and legal certainty in the use of units, measurements, unit standards, measurement methods and measuring tools, weighing and equipment. Related to this, there are still Lotus Market traders in Pontianak City who use plastic scales for trading, where consumer protection is not guaranteed in buying and selling transactions.What are the factors that cause traders to still use plastic scales to trade at the Pontianak City Lotus Market.The purpose of the study was to obtain data and information on further review by the Technical Implementation Unit (UPT) of Pontianak City Legal Metrology at the Lotus Market. To uncover what causes traders to still use plastic scales for trading. The research method used is descriptive research using qualitative analysis, the subject of this research is the vegetable and basic food traders market at the Lotus market in Pontianak City.Keywords: Traders, Scales, ConsumersABSTRAKTimbangan plastik adalah timbangan yang hanya diperuntukan utuk rumah tangga saja, timbangan plastik dilarang penggunaannya untuk berdagang. Dalam transaksi dagang, pedagang dianjurkan untuk menggunakan timbangan yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan (Metrologi legal). Berdasarkan undang-undang Metrologi Legal Undang-Undang No 2 Tahun 1981, perlu adanya kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan, ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya. Terkait hal ini masih ada pedagang Pasar Teratai di Kota Pontianak yang menggunakan timbangan plastik untuk berdagang, dimana tidak terjaminnya perlindungan konsumen dalam transaksi jual dan beli.Faktor apa yang menyebabkan pedagang masih menggunakan timbangan plastik untuk berdagang di Pasar Teratai Kotab Pontianak.Tujuan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi tentang peninjauan lebih lanjut oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Pontianak Di Pasar Teratai. Untuk mengungkap apa yang menyebabkan para pedagang masih menggunakan timbangan plastik untuk berdagang.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif, subjek penelitian ini adalah pasar pedagang sayuran dan sembako di pasar Teratai Kota Pontianak.Kata kunci : Pedagang, Timbangan, Konsumen

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMESAN TIKET KONSER BODONG DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012161089, M RIFQI SYABANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Legal Protection for Consumers Ordering Bodong Concert Tickets in Pontianak City" aims to determine the implementation of legal protection for consumers ordering fake concert tickets in Pontianak City. To find out the factors causing not yet implemented legal protection for consumers ordering fake concert tickets in Pontianak City. To reveal the legal remedies that can be taken by consumers to order fake concert tickets in Pontianak City.This research uses a sociological juridical method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of legal protection for consumers ordering fake concert tickets in Pontianak City has not been felt by consumers. This can be seen from the many cases of discomfort experienced by consumers who bought concert tickets which turned out not to be concerts, resulting in disappointed by consumers because the money that had been sent was not returned by the ticket seller and this is not in accordance with what is in Article 4 paragraph 1 UUPK which states that Consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods or services and paragraph 3 which states that consumers have the right to correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods. The reason why legal protection has not been implemented for consumers ordering fake concert tickets in Pontianak City is because consumers buy tickets via online media so they do not meet face to face with the ticket seller so that when problems arise the seller easily behaves unkindly by not returning the ticket money. has been ordered as well as the factor of a lack of legal awareness on the part of the seller regarding consumer rights which is the failure to fulfill the promise to hold a concert by the artist expected by the consumer. That the legal action that can be taken by consumers regarding ordering fake concert tickets in Pontianak City is to make efforts to ask for clarity from the committee selling fake concert tickets so that they can explain about cases of concerts that are not held by means of negotiation and deliberation between consumers and entertainment service providers. concert tickets If you don't find a way out, the next step is to report it to the authorities or the police. Keywords: Legal Protection, Consumers, Concert Tickets ABSTRAK Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemesan Tiket Konser Bodong Di Kota Pontianak ”bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pemesanan tiket konser bodong di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap konsumen pemesanan tiket konser bodong di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pemesanan tiket konser bodong di Kota Pontianak.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pemesanan tiket konser bodong di Kota Pontianak belum dirasakan oleh konsumen hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus ketidaknyamanan yang dialamai oleh konsumen yang membeli tiket konser yang ternyata tidak jadi konser sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen karena uang yang telah dikirim tidak dikembalikan oleh penjual tiket dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa serta ayat 3 yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap konsumen pemesanan tiket konser bodong di Kota Pontianak adalah dikarenakan konsumen membeli tiket melalui media online sehingga tidak bertemu muka secara langsung dengan penjual tiket sehingga saat timbul masalah pihak penjual dengan mudah bersikap tidak baik dengan tidak mengembalikan uang tiket yang telah dipesan serta faktor kurangnya kesadaran hukum dari pihak penjual akan hak konsumen yang tidak terpenuhinya janji untuk mengadakan konser artis yang diharapkan oleh konsumen. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pemesanan tiket konser bodong di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk meminta kejelasan kepada pihak panitia penjual tiket konser bodong agar dapat menjelaskan tentang perkara konser yang tidak terselenggara dengan cara negosiasi serta musyawarah antara konsumen dan penyedia layanan hiburan tiket konser jika tidak menemukan jalan keluar maka upaya selanjutnya adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada pihak kepolisian. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Tiket Konser

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG MEMUTUSKAN NEBIS IN IDEM TERHADAP PERKARA NOMOR: 39/Pdt.G/2018/PN. Ptk NIM. A1011191139, DEVITYA PUJI ANDINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Nebis In Idem implies that a case with the same object, the same parties and the same subject matter, decided by a court that has permanent legal force that grants or rejects, cannot be re-examined a second time. Case in Decision Number 39/Pdt.G/2018/PN. Ptk is one of the decisions with the dictum that the lawsuit contains the principle of Nebis In Idem so that the civil case ends with a decision in which the lawsuit is declared niet ontvankelijk verklaard. This study aims to find out and analyze the judge's legal considerations in the decision of case number: 39 / Pdt. G / 2018 / PN. Ptk whose lawsuit cannot be accepted because it contains Nebis In Idem and to find out the legal consequences of the court decision case number 39/2018/Pdt. G/PN.Ptk. In this study, the method used is normative legal research using qualitative analysis, namely by explaining existing data with words or statements instead of numbers. The results showed that the judge's consideration in the absence of the defendant was followed by a contradictory examination. The lawsuit by the Plaintiff is a formal defect lawsuit containing the principle of Nebis In Idem which is concluded on the Exception of the Defendant. Therefore, the Panel of Judges declared the case a quo as Nebis In Idem. This is in accordance with the purpose of the issuance of SEMA No. 3 of 2002. Namely to avoid repetition of the law on the same subject and object of the case with different decisions so that it results in the disadvantage of one of the parties as a result of the repetition of the law. Keywords: Nebis In Idem; Exeption; Judge's Legal Consideration Abstrak Nebis In Idem mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Perkara dalam Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN. Ptk merupakan salah satu putusan dengan diktum bahwa gugatan tersebut mengandung asas Nebis In Idem sehingga perkara perdata tersebut berakhir dengan putusan yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor: 39 / Pdt. G / 2018 / PN. Ptk yang gugatannya tidak dapat diterima karena mengandung Nebis In Idem dan untuk mengetahui akibat hukum atas adanya putusan pengadilan perkara nomor 39/2018/Pdt. G/PN. Ptk. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam ketidakhadiran tergugat dilanjutkan dengan upaya pemeriksaan secara kontradiktor. Gugatan oleh Penggugat merupakan gugatan cacat formil yang mengandung asas Nebis In Idem yang disimpulkan atas Eksepsi dari Tergugat. Maka Majelis Hakim menyatakan perkara a quo sebagai Nebis In Idem. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dikeluarkannya SEMA No. 3 tahun 2002 tersebut. Yaitu untuk menghindari pengulangan hukum terhadap subjek serta objek perkara yang sama dengan putusan yang berbeda sehingga berakibat pada dirugikannya salah satu pihak akibat dari adanya pengulangan hukum tersebut. Kata Kunci: Nebis In Idem;Eksepsi;Pertimbangan Hukum Hakim

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUBSIDI TIPE 36 PADA PERUSAHAAN PT. SEJAHTERA NYATA ABADI NADIAYU LULU FIRMANDA NIM. A1011191319
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn creating a sense of security for consumers in an effort to fulfill their daily needs, it is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia, with the existence of legal regulations, it produces security and prevents losses for buyers as consumers. This research aims to determine legal protection for consumers regarding the implementation of subsidized house sale and purchase agreements and to determine legal remedies and the responsibilities of business actors if consumers feel disadvantaged.This research uses empirical legal research methods or survey research, namely research that takes samples from a population and uses questionnaires as the main data collection tonol. The type of approach in this research is a descriptive approach. The types of data used are primary, secondary and tertiary data, all data is processed and analyzed using qualitative methods. The research results obtained by the author in this research show that there are still violations of consumer rights committed by business actors (developers), various legal measures that can be taken by consumers against developer actions that cause losses are regulated in Article 45 paragraph (2) UUPK concerning dispute resolution, namely that consumer dispute resolution can be reached through court or outside court based on the voluntary choice of the parties to the dispute. Can using alternative dispute resolution is regulated in Law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, namely settlement outside of court by means of consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert assessment. Keywords: consumer protection, sales and purchase agreement, legal action AbstrakDalam menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, dengan adanya aturan hukum maka menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli rumah subsidi dan untuk mengetahui upaya hukum serta tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dengan jenis pendekatan dalam penelitian ini pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier, seluruh data di olah dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam penelitian ini bahwa masih ada terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha (developer), berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap perbuatan developer yang menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK tentang penyelesaian sengketa yaitu Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dapat menggunakan Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Jual Beli, Upaya Hukum.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA