Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING (STUDI KASUS : BANK MANDIRI KCP DIPONEGORO KOTA PONTIANAK) NIM. A1011191195, ANINDA NABILA WIDMAN PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Banks are business actors who have the responsibility to protect customers from losses due to their service products. One of the products created by banking is mobile banking. Mobile banking is a banking product that uses an electronic system which on the one hand can provide convenience and benefits to customers and on the one hand has the risk of harming customers. As business actors and service providers, banks have an obligation to carry out their responsibilities to protect customers. The type of research used in this research is empirical research. This research went directly to the field through observation and interviews with Bank Mandiri and customers who use mobile banking. The nature of this study is a descriptive analysis that fully explains the bank's legal responsibility and customer protection of mobile banking users. Based on cases that occurred at Bank Mandiri KCP Diponegoro Pontianak City, the bank has not fully carried out its responsibilities in accordance with legal regulations related to the bank's responsibility to customers using mobile banking. This is due to several obstacles carried out by the bank as business actors and customers as mobile banking users. Keywords: Responsibility, Bank, Customer, Mobile Banking. Abstrak Bank merupakan pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi nasabah dari kerugian akibat produk layanannya. Salah satu produk yang diciptakan perbankan adalah mobile banking. Mobile banking merupakan produk perbankan yang menggunakana sistem elektronik yang di satu sisi dapat memberikan kemudahan dan manfaat kepada nasabah dan di satu sisi memiliki resiko merugikan nasabah. Sebagai pelaku usaha dan penyedia layanan bank memiliki kewajiban untuk melakukan tanggung jawab untuk melindungi nasabah. Jenis penelitian yang digunakan dalam peneletian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini turun langsung kelapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak Bank Mandiri dan nasabah pengguna mobile banking. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menjelasakan secara lengkap tentang tanggung jawab hukum bank dan perlindungan nasabah pengguna mobile banking. Berdasarkan kasus – kasus yang terjadi di Bank Mandiri KCP Diponegoro Kota Pontianak, pihak bank belum sepenuhnya melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan hukum yang terkait tanggungjawab bank terhadap nasabah pengguna mobile banking. Hal ini dikarenakan akibat beberapa hambatan yang dilakuakan pihak bank selaku pelaku usaha dan nasabah sebagai pengguna mobile banking. Kata Kunci: Tanggungjawab, Bank, Nasabah, Mobile banking.

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME KOMERSIAL BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME NIM. A1011191032, VERONIKA MIRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study aims to find out why the Implementation of Commercial Billboard Tax Collection of Trading Firms/Companies Based on Pontianak City Mayor Regulation Number 90 of 2021 concerning the Implementation of Billboard Tax Collection is still not optimal, if carefully examined the revenue is considered less effective with the current condition of advertising growth in Pontianak City, it means that there is still much to be maximized in collecting and how to to solve it. This research is a type of empirical legal research that is descriptive. The types of data used include primary data and secondary data. Primary data is the main data obtained directly from the first source related to the object of research, in this case the primary data used by the author is the result of an interview with the Pontianak City Reklmae Supervision section. While secondary data is used to support and complement primary data. The author uses data analysis techniques with analytical descriptive models aimed at conducting analysis to make conclusions that are applicable to the public. Based on the results of the study, it can be concluded as follows, that the Implementation of Commercial Billboard Tax Collections Based on Pontianak City Mayor Regulation Number 90 of 2021 concerning the Implementation of Billboard Tax Collection is is quite effectivein an effort to increase Regional Original Retune because according to the target recapitulation report and the realization above shows that the realization exceed the expected target. However, the reality on the ground is that the lack of participation of the community, personnel, facilities and infrastructure as well as tools for the installation and lowering of billboards is an obstacle faced in the Implementation of Commercial Billboard Tax Collection based on Pontianak City Mayor Regulation Number 90 of 2021 concerning the Implementation of Billboard Tax Collection.Keywords: Implementation, Commercial Billboard, Pontianak City Mayor Regulation Number 90 of 2021 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Komersial Firma/Perusahaan Dagang Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame masih kurang optimal, apabila dicermati dengan seksama penerimaan tersebut dinilai kurang efektif dengan kondisi pertumbuhan periklanan di Kota Pontianak saat ini artinya masih banyak yang harus dimaksimalkan didalam pemungutannya serta bagaimana cara untuk mengatasinya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang besifat deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam hal ini data primer yang digunakan penulis adalah hasil wawancara dengan bagian Pengawasan Reklmae Kota Pontianak. Sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer. Penulis menggunakan teknik analisis data dengan model deskriptif analitik bertujuan melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Komersial Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sudah cukup efektif dalam upaya meningkatan Pendapatan Asli Daerah karena menurut laporan rekapitulasi target dan realisasi diatas menunjukkan bahwa realisasinya melebihi dari target yang diharapkan. Namun kenyataan di lapangan kurangnya partisipasi masyarakat, personil, sarana dan prasarana serta alat untuk pemasangan dan penurunan reklame merupakan hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Komersial Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.Kata Kunci : Pelaksanaan, Reklame komersil, Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 90 Tahun 2021

ANALISIS KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM MUHAMMAD DAFFA AKBARI WIBAWA NIM. A1011191057
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Death or passed away is an event that must be experienced by everyone. The death of person will certainly leave an inheritance or tirkah and also indirectly cause legal consequences, namely how to proceed regarding the management of one’s rights and obligations, one of which is the distribution of inheritance. However, this distribution of inheritance can cause a problem when the heir’s dies, leaving heir’s where one of the heir’s has a wife who is pregnant whether the heir’s deceased wife gets a share of the inheritance provided that there is a child or not, as well as the explanation of the Compilation of Islamic Law regarding the standing and distributing of the inheritance of the child in the womb.Based on the above, the research method in this study is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining literature or secondary data. In addition to using library materials, this research also uses legal concept analysis approach and statutory approach (statute approach). The legal concept analysis approach is an approach that departs from the views and doctrines that develop in legal science, meanwhile the statutory approach (statute approach) is an approach used to examine all laws that are related to the legal issues involved. being researched.The conclusion of the research is the standing of inheritance rights for a child in the womb is of the view that a child in the womb is considered dead until the child in the womb is born safely and then the child is considered alive. The distribution of inheritance rights for children in the womb according to the Compilation of Islamic Law is not entitled to a share or rights to inheritance. As long as the child in the womb is not yet present, the child (in the womb) does not have the right to be the heir of the heir’s assets. Keywords: Standing, Rights, Inheritance, Children, KHI ABSTRAK Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti dialami oleh setiap orang. Meninggalnya seseorang pastinya akan meninggalkan harta warisan atau tirkah dan juga secara tidak langsung menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana cara kelanjutan mengenai pengurusan hak-hak kewajiban seseorang salah satunya pembagian warisan. Namun pembagian kewarisan ini dapat menimbulkan sebuah persoalan ketika pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli waris. yang salah satu ahli warisnya terdapat seorang istri yang sedang hamil apakah istri almarhum pewaris mendapatkan bagian atas harta warisan dengan ketentuan adanya seorang anak atau tidak, serta penjelasan Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan dan bagian atas harta warisan anak dalam kandungan.Berdasarkan hal diatas, metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain menggunakan bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan analisis konsep hukum yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sedangkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa anak dalam kandungan dianggap tidak hidup sampai anak dalam kandungan tersebut terlahir selamat baru dianggap anak tersebut hidup. Selagi anak dalam kandungan itu belum lagi dilahirkan dengan selamat, maka anak (dalam kandungan) tersebut tidak berhak menjadi ahli waris atas harta kekayaan pewaris. Pembagian hak waris anak dalam kandungan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak berhak mendapatkan bagian atau hak atas harta warisan.Kata Kunci : Kedudukan, Hak, Waris, Anak, KHI

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 1461/DISNAKERTRANS/2021 TENTANG UPAH MINIMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 (STUDI PEMBERIAN UPAH BAGI PEKERJA SUPERMARKET DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1011181275, CINDY RACHMAYANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTARCTIn this thesis, the author raises the issue of the Implementation of the Governor of West Kalimantan Decree Number 1461/DISNAKERTRANS/2021 concerning the Minimum Wage for the City of Pontianak in 2022 (Study of Wages for Supermarket Workers in Pontianak City). This thesis aims to find out how to implement the Decree of the Governor of West Kalimantan Number 1461/DISNAKERTRANS/2021, find out the obstacles faced by supermarket entrepreneurs in Pontianak City and find out the role and efforts made by the Office of Manpower and Transmigration of West Kalimantan Province as the Labor Inspector in implementing these regulations. The type of research used in writing this law is empirical law using a descriptive analysis approach, namely to provide a clear and detailed description of an incident that occurred regarding the completion of the Implementation of Minimum Wage Payment. Collection of legal materials through interviews, observation, questionnaires, and literature studies. Based on the research conducted by the author, the results and conclusions were obtained: First, that the Governor of West Kalimantan Decree Number 1461/DISNAKERTRANS/2021 concerning the Minimum Wage for the city of Pontianak in 2022 has not been properly implemented. Some supermarket entrepreneurs in Pontianak City are still experiencing several obstacles in implementing the regulations set by the Governor of West Kalimantan, including business competition which is increasing every year. Second, the Office of Manpower and Transmigration of West Kalimantan Province as the Labor Inspector has not carried out proper supervision and there is a lack of firmness on the part of the Labor Inspector. Efforts that have been made include conducting supervision and coaching education for supermarket entrepreneurs in Pontianak City regarding the determination of the current minimum wage standard. This shows that the supervision carried out is still not optimal which can make some entrepreneurs not comply with the regulations that are in force.Keywords : Implementation, UMK, Enterpreneurs, Employment ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1461/DISNAKERTRANS/2021 tentang Upah Minimum Kota Pontianak tahun 2022 (Studi Pemberian Upah Bagi Pekerja Supermarket di Kota Pontianak). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1461/DISNAKERTRANS/2021, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha supermarket di Kota Pontianak dan mengetahui peran serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengawas Ketenagakerjaan dalam menerapkan peraturan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah hukum empris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian Pelaksanaaan Pembayaran Upah Minimum. Pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, observasi, kuisioner, dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan: pertama, Bahwa Surat Keputusan Guberur Kalimantan Barat Nomor 1461/DISNAKERTRANS/2021 tentang Upah Minimum Kota Pontianak tahun 2022 memang belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Beberapa pengusaha supermarket di Kota Pontianak masih mengalami beberapa kendala dalam menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat ini, diantaranya yaitu persaingan usaha yang setiap tahunnya semakin meningkat. Kedua, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan barat selaku Pengawas Ketenagakerjaan belum melakukan pengawasan sebagaimana mestinya serta kurangnya ketegasan dari pihak Pengawas Ketenagakerjaan. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah hanya dengan melakukan pengawasan serta pembinaan edukasi kepada pengusaha supermarket di Kota Pontianak mengenai penetapan standar upah minimum yang sedang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih belum optimal yang dapat membuat beberapa pengusaha tidak patuh terhadap peraturan yang sedang berlaku.Kata Kunci : Implementasi, UMK, Pengusaha, Ketenagakerjaan

PANDANGAN ULAMA TERHADAP PENGAKUAN ANAK ANGKAT SEBAGAI ANAK KANDUNG DALAM KARTU KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM NIM. A1011191192, HAFIDZ MAULANA SURIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractAdoption is one of the methods taken by husband and wife who do not have children in their marriage. Adoption of a child must be carried out in accordance with applicable legal provisions. According to Islamic law, adoption of a child cannot eliminate the lineage of the child's biological parents. However, in reality there are still many adoptive parents who include the name of their adopted child as their biological child on their family card. This is of course not allowed and is even forbidden by the ulama because it is contrary to Surah Al-Ahzab verses 4-5. In some views of the ulama, adopted children are not prohibited as long as it concerns caring for them, educating them and nurturing them, however, adopted children are not known if they are connected or associated with their legal position. Therefore I raised the title " The Ulama's Views on the Recognition of Adopted Children as Biological Children in Family Cards According to Islamic Law"The aim of this research is to analyze the views of ulama regarding the recognition of adopted children as biological children in family cards according to Islamic law and to analyze the legal consequences for adopted children who are recognized as biological children according to Islamic law. This research is normative legal research with a concept analysis approach. The sources and types of legal materials used are primary legal materials supported by secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is literature study and the data analysis technique used is qualitative analysisThe results of the research presented by the author on this issue are that the ulama have agreed to prohibit and not allow the practice of adopting children whose lineage is unclear in a family, whether male or female, because it is not in line with the family's own lineage. So of course the ulama have broadcast that this is not in accordance with Islamic law. So the author is interested in investigating this phenomenon. Keywords: Adoption, Islamic Law, Legal Consequences.AbstrakPengangkatan anak merupakan salah satu cara yang ditempuh bagi suami istri yang belum memiliki keturunan di dalam perkawinannya. Pengangkatan anak haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak boleh sampai menghapuskan nasab kepada orang tua kandung anak tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak orang tua angkat yang mencantumkan nama anak angkatnya menjadi anak kandung di dalam kartu keluarganya. Hal ini tentunya tidak diperbolehkan dan bahkan diharamkan oleh para ulama dikarenakan bertentangan dengan surat al-ahzab ayat 4-5. Dalam beberapa pandangan ulama, anak angkat itu tidak dilarang sepanjang hal itu menyangkut memelihara, mendidik dan mengasuhnya, akan tetapi anak angkat itu tidak dikenal bila dihubungkan atau dikaitkan dengan kedudukan hukumnya. Maka dari itu saya mengangkat judul “ Pandangan Ulama Terhadap Pengakuan Anak Angkat Sebagai Anak Kandung Dalam Kartu Keluarga Menurut Hukum Islam”Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pandangan ulama terhadap pengakuan anak angkat sebagai anak kandung dalam kartu keluarga menurut hukum Islam dan menganalisis akibat hukum terhadap anak angkat yang diakui menjadi anak kandung menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisa konsep. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatifHasil penelitian yang disampaikan oleh penulis tentang permasalahan ini adalah para ulama sudah sepakat mengharamkan dan tidak memperbolehkan praktik pengangkatan anak yang tidak jelas nasabnya dalam sebuah keluarga, baik lelaki maupun perempuan, dikarenakan tidak sejalan dengan nasab keluarga itu sendiri. Sehingga tentunya para ulama sudah mensyiarkan bahwa hal tesebut tidak sesuai dengan syari’at Islam. Maka penulis tertarik untuk melakukan terhadap fenomena tersebut. Kata Kunci : Pengangkatan anak, Hukum Islam, Akibat Hukum

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA PONTIANAK PADA PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PENETAPAN NOMOR 675/PDT.P/2018/PA.PTK. IVAN DHAZREKA NIM. A1011191082
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Falsification of identity is an unlawful act, especially when done in marriage. This can lead to annulment of the marriage. Marriage annulment can be carried out according to the basis for filing a marriage annulment because the formal requirements are not fulfilled when marrying. This study aims to analyze the Legal Considerations of Religious Court Judges for Cancellation of Marriage against Falsification of Husband's Identity in Case Number: 675/Pdt.P/2018/PA.Ptk. and analyze the legal consequences for parties who cancel a marriage.This research uses qualitative research in the form of a literature study (Library Research). The method used in this research is a normative research method. Normative research or literature study research is research conducted using researching library materials or secondary data.The results of this study are that the Religious Court Judge on the annulment of marriage against the falsification of the husband's status identity uses Case Number: 675/Pdt.P/2018/PA.Ptk. stipulates that there is falsification of personal evidence, namely that he is still a husband and claims to be a man in the marriage between Respondent I and Respondent II, so the marriage is declared void because it is proven that the marriage of Respondent I and Respondent II is canceled. For the party whose marriage is annulled, the marriage returns to its original status because the marriage has a legal defect/manipulation and the Marriage Certificate of Respondent I and Respondent II in Number: 0093/07/IV/2018 is declared not legally binding. Keywords: Marriage Cancellation, Identity Falsification, Religious Courts. Abstrak Pemalsuan identitas merupakan tindakan yang melanggar hukum, apalagi dilakukan dalam perkawinan. Hal tersebut bisa menyebabkan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan sesuai dasar tentang pengajuan pembatalan perkawinan karena menganalisis tidak terpenuhinya syarat-syarat formil ketika melangsungkan perkawinan. penelitian ini bertujuan untuk Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama atas Pembatalan Perkawinan terhadap Pemalsuan Identitas Status Suami dalam Perkara Nomor : 675/Pdt.P/2018/PA.Ptk. dan menganalisis akibat hukum terhadap pihak yang melakukan pembatalan perkawinan. Dalam penelitian ini memakai penelitian kualitatif pada bentuk studi kepustakaan (Library Research). Metode yang dilakukan pada penelitian ini merupakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif atau penelian studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan cara menelitit bahan pustaka atau data sekunder.Hasil pada penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama atas perkawinan terhada pemalsuan identitas status suami menggunakan Nomor Perkara : 675/Pdt.P/2018/PA.Ptk. menetapkan bahwa adanya pemalsuan bukti diri yaitu masih berstatus suami orang dan mengaku berstatus jejaka pada perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, maka dinyatakan perkawinannya batal lantaran terbukti kebenarannya sehingga perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan. Bagi pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula lantaran perkawinan tersebut terdapat cacat/manipulasi hukum dan Akta Nikah dari Terohon I dan Termohon II dalam Nomor : 0093/07/IV/2018 dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan; Pemalsuan Identitas; Pengadilan Agama

PENERAPAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI DI KELURAHAN TAMBELAN SAMPIT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK MUHAMMAD RIFDAN AZIZ NIM. A1011191215
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractSirri marriages in Tambelan Sampit Village, East Pontianak District, Pontianak City, are an interesting research focus from the perspective of Islamic law, sirri marriages still provide inheritance rights to the wife and children born from the marriage. This research aims to understand the application of Islamic law in the distribution of inheritance for wives and children of unregistered marriages in Tambelan Sampit Village, with a focus on compliance with applicable Islamic law provisions.In practice, the heirs of this sirri marriage carry out the distribution of inheritance through family consultations and consultation with local religious leaders. The inheritance distribution pattern can follow the provisions of the Koran, which requires distribution in the ratio of two for men and one for women. This means men get a bigger share than women. Apart from that, an equal distribution pattern (As sulhu) is also implemented by the local community, with the main aim of achieving mutual benefit.This research concludes that sirri marriages in Tambelan Sampit Village tend to comply with the principles of Islamic law as regulated in the Al-Quran. However, the use of an equal distribution pattern was also found, showing flexibility in the application of Islamic law to achieve the common good. The process of distributing inheritance, which involves deliberation and consultation with religious figures, also reflects the importance of religious views in the process, thereby maintaining harmony within the family and local community. Keywords: Sirri marriage, inheritance, Islamic law AbstrakPerkawinan sirri di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, menjadi fokus penelitian yang menarik dalam pandangan hukum Islam, perkawinan sirri tetap memberikan hak waris kepada istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum Islam dalam pembagian waris bagi istri dan anak-anak perkawinan sirri di Kelurahan Tambelan Sampit, dengan fokus pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam yang berlaku.Dalam praktiknya, ahli waris dari perkawinan sirri ini melaksanakan pembagian harta waris melalui musyawarah keluarga dan berkonsultasi dengan tokoh agama setempat. Pola pembagian waris dapat mengikuti ketetapan Al-Quran, yang mewajibkan pembagian dengan perbandingan dua bagi laki-laki dan satu bagi perempuan. Ini berarti laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar daripada perempuan. Selain itu, pola pembagian yang sama rata (As sulhu) juga diterapkan oleh masyarakat setempat, dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan bersama.Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan sirri di Kelurahan Tambelan Sampit cenderung mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al-Quran. Namun, penggunaan pola pembagian yang sama rata juga ditemukan, menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam demi mencapai kemaslahatan bersama. Proses pembagian harta waris yang melibatkan musyawarah dan konsultasi dengan tokoh agama juga mencerminkan pentingnya pandangan agama dalam proses tersebut, sehingga menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat setempat. Kata Kunci : Perkawinan sirri, Waris, Hukum Islam

AKIBAT HUKUM ANAK ANGKAT YANG MENJUAL TANAH WARISAN TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS NIM. A1011181218, SYARIF MUHAMMAD CAESAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis discusses the Legal Consequences of Adopted Children Selling Inherited Land Without the Knowledge of Heirs. This inheritance case originated from the abandoned inheritance, which was in the form of a piece of land sold under the hands carried out by an adopted daughter of the female sex. At first the heirs did not know that the inherited land was sold but when visiting the Wajok area to collect coconut plantation money the heirs were told by an elder there that one of their lands had been sold under the hands which made the heirs feel upset and disadvantaged. The heirs immediately tried to meet the adopted daughter who lived on Jalan Putri Candramidi (Jalan Podomoro) However, the adopted son did not open the door and avoided the arrival of the heir. In an effort to settle the inheritance case, the effort that has been made is to ask for material damages and the adopted son has asked for time to pay off, but until now not a penny of compensation has been received by the heirs. In the consideration of the heirs regarding the settlement of this heir case, the heirs are still waiting for the good faith of the adopted daughter to pay compensation for unlawful acts that have been committed against the heirs.The formulation of the problem in this study is "What are the Legal Consequences of Adopted Children Selling Inherited Land Without the Knowledge of the Heirs". This study aims to obtain data and information about adopted children who sell inheritance without the knowledge of the heirs, to uncover the factors causing adopted children to sell inheritance without the knowledge of the heirs, to analyze the legal consequences of adopted children who sell inheritance without the knowledge of the heirs, to disclose legal remedies made by the heirs against the inherited property sold by the adopted children without the knowledge of the heirs This research uses a type of Empirical Law research by looking at the law in a real sense and how the law itself works.The result of this study is to find out what are the legal consequences of selling inherited land under the hands without permission who is entitled to the land which is an unlawful act mentioned above and what efforts can be made by the aggrieved party to obtain their rights and prove the hypothesis related to this inheritance case. The legal consequence of an adopted son who sells the inherited land without the knowledge of the heirs is that they must return the property as compensation that has been made to the heirs, but until now the heirs have not received any compensation for the unlawful acts.AbstrakSkripsi ini membahas mengenai Akibat Hukum Anak Angkat Yang Menjual Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris. Perkara waris ini berawal dari harta waris yang ditinggalkan yaitu berupa sebidang tanah dijual secara dibawah tangan yang dilakukan oleh seorang anak angkat berjenis kelamin perempuan.Pada awalnya pihak ahli waris tidak mengetahui bahwa tanah warisan tersebut dijual namun ketika berkunjung ke daerah Wajok untuk mengambil uang kebun kelapa pihak ahli waris diberitahu oleh seorang tetua disana bahwa salah satu tanah milik mereka telah dijual secara dibawah tangan yang membuat pihak ahli waris merasa kesal sekaligus dirugikan. Pihak ahli waris langsung mencoba menemui si anak angkat yang bertempat tinggal di Jalan Putri Candramidi (Jalan Podomoro) Akan tetapi anak angkat tersebut justru tak membukakan pintu dan menghindar dari kedatangan ahli waris. Dalam upaya menyelesaikan perkara waris tersebut upaya yang telah dilakukan ialah meminta ganti rugi secara materiil dan si anak angkat telah meminta waktu untuk melunasi akan tetapi hingga saat ini tidak ada sepeserpun ganti rugi yang diterima oleh ahli waris. Dalam pertimbangan pihak ahli waris terkait penyelesaian perkara waris ini, pihak ahli waris masih menunggu itikad baik dari anak angkat agar melunasi ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terhadap pihak ahli waris.Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Apa Akibat Hukum Anak Angkat Yang Menjual Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang anak angkat yang menjual harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris, untuk mengungkap faktor penyebab anak angkat menjual harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris, untuk menganalisa akibat hukum terhadap anak angkat yang menjual harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris, untuk mengungkapkan upaya hukum yang dilakukan ahli waris terhadap harta warisan yang dijual oleh anak angkat tanpa sepengetahuan oleh ahli waris Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris dengan sifat penelitian Deskriptif dengan analisis data kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak angkat merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi yang menimbulkan kerugian materiil pada pihak ahli waris.Akibat dari perbuatan anak angkat yang menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris yaitu harus mengembalikan tanah yang telah dijual sebagai bentuk ganti rugi yang telah dilakukan kepada pihak ahli waris akan namun hingga saat ini pihak ahli waris belum mendapatkan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut. Kata Kunci : Anak Angkat, Tanah Warisan, Ahli Waris, Ganti Rugi.

PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG PESANGON BAGI PEKERJA YANG DI PUTUS HUBUNGAN KERJANYA PADA PT. RIMBA RAMIN NIM. A1012191253, REGINA ADRIANA HUKUNALA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT.. The background to the problem discusses the implementation of providing severance pay for employees whose employment relationship is terminated at PT Rimba Ramin, a company operating in the wood industry in the West Kalimantan region, precisely in Kubu Raya Regency, Sungai Raya District. It was first established in 1985 and closed in 2010. Only 4 employees remained who served as company security guards and the company terminated their employment relations in 2019, but the company did not pay all the severance pay. The problem formulation in the research is whether the implementation of providing severance pay for workers whose employment at PT. Rimba Ramin is in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning employment. The aim of the research is to obtain data and information about the provision of severance pay, to reveal the factors that cause not implementing severance pay, the legal consequences that arise for employers who do not provide severance pay, the efforts made by employees. This research uses an empirical type of legal research, namely by describing the conditions or facts collected when the research was conducted and then the data is analyzed. The results of the research achieved were that the process of terminating the employment of 4 employees made several efforts to obtain severance pay that had not been paid by the company. This effort is completed through a bipartite process (workers and employers) through deliberations with the company, tripartite (workers and mediators from the Labor Department), communication forums, consultations and deliberations on employment issues whose members consist of elements of the government, employers' organizations and trade unions/ laborerKeywords: Termination of employment, Severance pay ABSTRAK Latar belakang masalah membahas pelaksanaan pemberian uang pesangon bagi karyawan yang diputus hubungan kerjanya pada PT Rimba Ramin adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industry kayu di wilayah Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya. Berdiri pertama kali pada tahun 1985 dan tutup pada tahun 2010. Tersisa hanya 4 karyawan yang menjabat sebagai security/satpam perusahan dan telah di dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan pada tahun 2019 akan tetapi perusahan tidak membayar seluruh uang pesangon. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian Apakah pelaksanaan pemberian uang pesangon bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya pada PT. Rimba Ramin sudah sesuai berdasarkan undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang menjadi tujuan penelitian untuk memperoleh data dan informasi tentang pemberian uang pesangon, mengungkapkan faktor penyebab tidak melaksanakan pemberian uang pesangon, akibat hukum yang timbul bagi pengusaha yang tidak memberikan uang pesangon, upaya yang dilakukan pihak karyawan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitan hukum Empiris yaitu dengan menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang terkumpul pada saat penelitian diadakan dan kemudian data tersebut dianalis. Hasil penelitian yang dicapai adalah proses pemutusan hubungan kerja terhadap 4 karyawan melakukan beberapa upaya guna mendapatkan uang pesangon yang belum dibayarkan perusahaaan. Upaya tersebut melalui proses diselesaikan secara Bipartit (Pekerja dengan pengusaha) secara musyawarah terhadap perusahaan, Tripatit (Pekerja dan Mediator Dari Dinas Tenaga Kerja) forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/buruh. Kata Kunci : Pemutusan hubungan kerja, Pesangon

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENAMBANGAN BIJIH NIKEL ANTARAPT CIPTA DJAYA SURYA DENGAN PT PAMUNGKAS SURYA BUWANA TAMBANG DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171114, RESTUAJI PANGESTU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Implementation of the Nickel Ore Mining Cooperation Agreement Between PT Cipta Djaya Surya and PT Pamungkas Surya Buwana Tambang in Pontianak City", aims to determine the implementation of the nickel ore mining cooperation agreement between PT Cipta Djaya Surya and PT Pamungkas Surya Buwana Tambang in Pontianak City. To find out the factors causing the nickel ore mining cooperation agreement between PT Cipta Djaya Surya and PT Pamungkas Surya Buwana Tambang in Pontianak City to be implemented as expected. To reveal the legal remedies that can be taken by the aggrieved party in the implementation of the nickel ore mining cooperation agreement between PT Cipta Djaya Surya and PT Pamungkas Surya Buwana Tambang in Pontianak CityThis research was carried out using a normative juridical method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the nickel ore mining cooperation agreement between PT Cipta Djaya Surya and PT Pamungkas Surya Buwana Tambang in Pontianak City was carried out by making a joint agreement based on the Nickel Ore Mining Cooperation Agreement which was carried out by both parties below. hand means not in front of a public official such as a Notary so there are still problems where one of the parties does not carry out the agreement properly where there are still problems regarding reporting of financial conditions which are not reported as expected and mining work is not carried out according to the promised time. That the factor causing the failure to implement the nickel ore mining cooperation agreement between PT Cipta Djaya Surya and PT Pamungkas Surya Buwana Tambang in Pontianak City as expected is due to factors that are beyond the ability of the implementing party, where there are unfavorable weather conditions so that the mining implementation does not proceed. according to the agreed time and financial reporting that is not as expected due to the condition of financial employees who are late in reporting. That the legal remedy that can be taken by the aggrieved party in the implementation of the nickel ore mining cooperation agreement between PT Cipta Djaya Surya and PT Pamungkas Surya Buwana Tambang in Pontianak City is to first carry out negotiation efforts between the parties, either by deliberation and consensus, if the matter cannot be resolved. To find a solution, the parties will ask for help from law enforcement agencies, be it the police or a civil lawsuit in district court because one of the parties has neglected their obligations.Keywords: Agreement, Cooperation, Nickel Ore Mining ABSTRAK Penelitian tentang “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penambangan Bijih Nikel Antara PT Cipta Djaya Surya Dengan PT Pamungkas Surya Buwana Tambang Di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel antara PT Cipta Djaya Surya dengan PT Pamungkas Surya Buwana Tambang di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel antara PT Cipta Djaya Surya dengan PT Pamungkas Surya Buwana Tambang di Kota Pontianak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel antara PT Cipta Djaya Surya dengan PT Pamungkas Surya Buwana Tambang di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel antara PT Cipta Djaya Surya dengan PT Pamungkas Surya Buwana Tambang di Kota Pontianak dilaksanakan dengan membuat kesepakatan bersama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penambangan Bijih Nikel yang dilakukan oleh kedua belah pihak dibawah tangan artinya tidak dihadapan pejabat publik seperti Notaris sehingga masih terdapat persoalan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya dimana masih terdapat persoalan soal pelaporan kondisi keuangan yang tidak dilaporkan sebagaimana yang diharapkan serta pekerjaan penambangan tidak terlaksana sebagaimana waktu yang dijanjikan. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel antara PT Cipta Djaya Surya dengan PT Pamungkas Surya Buwana Tambang di Kota Pontianak sesuai dengan yang diharapkan disebabkan karena adanya faktor yang berada diluar kemampuan pihak pelaksana dimana terkada kondisi cuaca yang kurang baik sehingga pelaksanaan penambangan berjalan tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dan pelaporan keuangan yang tidak sesuai yang diharapkan karena adanya faktor kondisi pegawai keuangan yang terlambat melaporkan. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel antara PT Cipta Djaya Surya dengan PT Pamungkas Surya Buwana Tambang di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya negosiasi terlebih dahulu diantara para pihak baik secara musyawarah dan mufakat jika persoalan tidak dapat menemukan jalan penyelesaian maka para pihak akan meminta bantuan lembaga penegakan hukum baik itu kepolisian maupun gugatan secara perdata pada pengadilan negeri akibat salah satu pihak telah melalikan kewajibannya.Kata Kunci : Perjanjian, Kerjasama, Penambangan Bijih Nikel

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA