Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM ADAT BATAK TOBA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN NIM. A1012201011, DESPRY YOLANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac An agreement is something that can touch various aspects of life, including the aspect of marriage. Marriage is a legal act that has legal consequences, namely the unity of assets obtained during the marriage. This provision of property union can be circumvented by making a marriage agreement.Regulations regarding marriage agreements can be seen in Law Number 1 of 1974 Article 29 and in the Civil Code Book I Chapter VII Articles 139 to Article 154. Marriage agreements are usually made if someone who wants to marry has valuable assets or hopes will gain wealth. By entering into a marriage agreement, there is legal certainty regarding what has been agreed.These regulations have the same aim, namely to regulate the consequences of marriage on assets that deviate from the unity of assets. However, in Batak traditional marriages, marriage agreements are still considered taboo and are considered not in accordance with the purpose of marriage in Batak tradition. This is where the author is interested in examining the comparison of pre-nuptial agreements regarding assets between Law Number 1 of 1974 and the Civil Code.This research aims to analyze marriage agreements as a means of protecting women's rights in Toba Batak traditional marriages, and also to analyze the legal consequences of marriage agreements in Toba Batak traditional marriages in terms of positive law. Marriage agreements in the Toba Batak tradition are still very taboo for couples who are going to get married or are already married, this is because the marriage agreement is not in accordance with the purpose of marriage according to the Toba Batak tradition. This research is a normative juridical research method.Marriage agreements in the Toba Batak tradition are still considered taboo, but marriage agreements can be a way out of problems regarding women's rights in Batak traditional marriages. In Batak Toba customs, marriage agreements are strictly prohibited and if it is discovered that the couple has made a marriage agreement, it will most likely be canceled and sanctions will also be imposed.Key words: marriage agreement, Batak Toba customs, women's rights. Abstrak Perjanjian merupakan hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan tanpa terkecuali dalam aspek perkawinan. perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yaitu persatuan harta yang didapat selama perkawinan berlangsung. Ketentuan persatuan harta ini dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan.Pengaturan tentang perjanjian perkawinan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I Bab VII Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Perjanjian perkawinan biasanya dibuat jika seseorang yang hendak menikah mempunyai harta yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan. Dengan diadakannya perjanjian perkawinan, terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan.Peraturan-peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan yang menyimpangi dari persatuan harta. Namun dalam perkawinan adat batak perjanjian perkawinan masih dianggap tabu dan dan dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam adat batak. Di sinilah penulis tertarik untuk meneliti perbandingan perjanjian pra nikah mengenai harta kekayaan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hak Perempuan dalam perkawinan adat Batak Toba, dan juga untuk menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan dalam perkawinan adat Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Positif. Perjanjian Perkawinan dalam adat Batak Toba masih sangat tabu untuk dilakukan oleh pasangan baik yang akan maupun sudah menikah, hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut adat Batak Toba. Penelitian ini adalah penelitian metode penelitian yuridis normatif.Perjanjian perkawinan dalam adat Batak Toba masih dianggap tabu, namun perjanjian perkawinan dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan mengenai hak Perempuan dalam pekawinan adat batak. dalam adata batak toba perjanjian perkawinan sangatlah dilarang dan jika ketahuan pasangan tersebut membuat perjanjian perkawinan maka kemungkinan besar akan dibatalkan dan juga akan dikenakan sanksi.Kata kunci: perjanjian perkawinan, adat batak toba, hak Perempuan.

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM/ PENGADILAN TENTANG IKTIKAD TIDAK BAIK TERGUGAT DALAM PUTUSAN NO.208/PDT.G/2022/PN PTK NIM. A1011201207, MUTIARA CIKA WIANANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This thesis aims to find out the judge's legal considerations in deciding civil case No.208/Pdt.G/2022/PN Ptk and to find out about the existence of bad faith caused by the Defendant who used all the disputed land with the intention of wanting to own and control it. Defendant, therefore Defendant I and Defendant II do not want to act in good faith towards the Plaintiff, so the Plaintiff intends to return ownership of the two plots of land to and in the name of the Plaintiff.The research method used is normative legal research, namely through a library approach or document study because this research was carried out by studying books, statutory regulations and other legal materials related to this research. The main source used is based on the District Court Decision Number 208/Pdt.G/2022/PN Ptk, while the secondary data sources are from statutory regulations, books, legal journals, and the results of previous research related to bad faith. The method of collecting data in preparing this thesis uses the Library Research method. In this research, the data analysis used is qualitative descriptive analysis. The theories used are the theory of justice, the theory of legal certainty, the theory of expediency, and the theory of good faith. In this research, the author analyzes the legal considerations of judges in civil cases of bad faith based on Decision No.208/Pdt/G/2022/PN Ptk. Based on the results of the research and data analysis carried out, it can be concluded that in deciding the case the judge used legal reasoning in accepting, examining, adjudicating and resolving this case has achieved the values of justice, expediency and legal certainty. In the decision of civil case No.208/Pdt.G/2022/PN Ptk, the Panel of Judges stated that the Defendant acted in bad faith and fulfilled the elements of bad faith based on Article 1338 of the Civil Code and sentenced Defendant I and Defendant II jointly and severally to pay the court costs. amounting to Rp. 3,010,000, and ordered Defendant I and Defendant II to hand over the disputed object of land to the Plaintiff by stating that the Plaintiff is the legal owner of the disputed object of land.Keywords: Judge's Consideration, Land Dispute, Bad Faith Abstrak Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perdata No.208/Pdt.G/2022/PN Ptk dan mengetahui tentang adanya iktikad tidak baik yang disebabkan oleh Pihak Tergugat yang memanfaatkan semua tanah obyek sengketa dengan maksud ingin dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II tidak mau beritikad baik terhadap Penggugat maka Penggugat bermaksud mengembalikan kepemilikan kedua bidang tanah tersebut kepada dan atas nama Penggugat.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber utama yang dijadikan yaitu berdasar pada Putusan Pengadian Negeri Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Ptk, sedangkan sumber data sekundernya yaitu dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan iktikad tidak baik. Cara pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode Library Research (Penelitian Kepustakaan). Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori keadilan, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan, dan teori iktikad baik.Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara perdata iktikad tidak baik berdasarkan Putusan No.208/Pdt/G/2022/PN Ptk. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara hakim menggunakan legal reasoning hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini telah mencapai nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam putusan perkara perdata No.208/Pdt.G/2022/PN Ptk, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik telah memenuhi unsur iktikad tidak baik berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.010.000, dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa.Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Sengketa Tanah, Iktikad Tidak Baik.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DALAM PUTUSAN NOMOR:37/2019.PT/DPS NIM. A1012171112, ILHAM RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In this scientific work in the form of a thesis, the author gives the title, Analysis of the Judge's Consideration of the High Court in Decision Number: 37/2019.PT / DPS, is the author's effort to analyze the results of the Denpasar High Court Decision which has examined and tried civil cases at the appellate level, and has handed down a decision in the lawsuit case, namely strengthening the district court's decision that rejected all default claims of the Plaintiff against the Defendant. The author emphasizes the formulation of the problem in this study regarding the subject, "How is the Consideration of High Court Judges in Decision Number: 37/2019.PT/DPS"? The purpose is to analyze the basis for the Judgment of High Court Judges based on Decision Number: 37/2019. PT/DPS and analyze the legal consequences of the High Court judge's decision regarding the payment of fees. So that the author seeks normatively in analyzing Judges' Decisions through the type of normative law research. In addition, it is carried out with a statutory approach (statue approach) in normative legal research related to the legal issue being handled.Based on the legal considerations of the Denpasar High Court Judges in Decision Number: 37 / 2019.PT/ DPS, that because the original Appellants of the Plaintiffs were on the losing side, both in the court of first instance and in the court of appeal, all costs of cases in both levels of court were borne to him in a joint responsibility.As a result of the law of the Court Judge's Decision for the original Comparators, the Plaintiffs were sentenced to the costs of the Plaintiffs' Lawsuit which had been rejected in full in the State District court through Decision Number: 141 / Pdt.G / 2018 / PN. Nga and High Court Decision Number: 37/Pd/2019/PT DPS, which sentenced the Plaintiffs to pay case costs in the District Court in the amount of Rp. 2,587,000,- (two million five hundred and eighty-seven thousand rupiah); and in an appellate court of Rp.150,000,- (one hundred fifty thousand rupiah). Keywords: judge's consideration, default, legal consequences. Abstrak Dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini, penulis memberikan judul, Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Putusan Nomor:37/2019.PT/DPS, merupakan upaya penulis dalam melakukan analisa hasil Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat banding, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan tersebut yaitu memperkuat putusan pengadilan negeri yang menolak seluruh gugatan wanprestasi pihak Pengugat terhadap pihak Tergugat.Penulis menitikberatkan rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai perihal, "Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Putusan Nomor:37/2019.PT/DPS"? Tujuannya untuk menganalisis dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan Putusan Nomor: 37/2019. PT/DPS dan menganalisis akibat hukum Putusan hakim Pengadilan Tinggi tersebut terkait pembayaran fee. Sehingga, penulis berupaya secara normatif dalam menganalisis Putusan Hakim melalui jenis penelitian hukum normatif (normative law research). Selain itu, dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dalam penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusan Nomor : 37 / 2019.PT/ DPS, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya secara tanggung renteng.Akibat hukum Putusan Hakim Pengadilan bagi Para Pembanding semula Para Penggugat dikenai hukuman biaya perkara Gugatan Para Penggugat yang sudah ditolak untuk seluruhnya di pengadilan Negeri Negara melalui Putusan Nomor : 141/Pdt.G/2018/PN.Nga dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 37/Pd /2019/PT DPS, yang menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara di Pengadilan Negeri berjumlah Rp. 2.587.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, Akibat Hukum.

FENOMENA BUDAYA PEMERKOSAAN (RAPE CULTURE) DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM DI KECAMATAN DELTA PAWAN NIM. A1012201085, SERINA MAULIDIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Rape culture is a sociological term to describe a culture that normalizes sexual violence that occurs in society. The background of the author's interest in making this jurnal is the results of preliminary observations made by the author in Ketapang district, where mild harassment such as cat calling still often occurs and the community aligns it. As well as teenage promiscuity, as evidenced by the high number of underage teenage marriages. This research is exploratory, namely research conducted on knowledge that is still new, there are still no theories or no information about the norms that regulate it or even if there is relatively little. The results of the research conducted by the author show that there are several main factors that encourage this culture, namely: Misunderstanding in religion, the use of social media that is less supervised and the wrong culture such as the culture of hospitality that permits cat calling and patriarchal culture. This explains that traditional gender roles are also not spared and the cause. Keywords: rape culture, patriarchy, teenage promiscuity, cat calling Abstrak Budaya perkosaan adalah istilah sosiologi untuk menggambarkan suatu budaya yang mewajarkan kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat. Yang melatar belakangi penulis penulis tertarik untuk membuat jurnal ini adalah hasil pengamatan awal yang penulis lakukan di kabupaten Ketapang, dimana masih sering terjadi pelecehan ringan seperti cat calling dan masyarakat mewajarkan hal itu. Serta pergaulan remaja yang cenderung bebas, yang dibuktikan dengan tingginya angka pernikahan remaja di bawah umur. Penelitian ini bersifat Eksploratif yaitu pelitian yang dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum adanya teori-teori atau belum adanya informasi tentang norma- norma yang mengatur hal tersebut atau kalaupun sudah ada relatif sedikit. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan ada beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya budaya ini yaitu : Kesalah pahaman dalam beragama, Penggunaan media sosial yang kurang diawasi dan Budaya yang salah seperti budaya ramah tamah yang mewajarkan cat calling dan budaya patriarki. Hal ini menjelaskan bahwa peran gender secara tradisional juga tidak luput dan penyebabnya. Kata Kunci: rape culture, patriarki, pergaulan bebas remaja, cat calling

EKSISTENSI KRATOM SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN PASAL 20 HURUF b GATT NIM. A1011171104, URAY DEA NORMANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The pros and cons of Kratom leaf commodities circulating in international trade between several countries and the main supplier country, namely Indonesia, have caused differences of opinion regarding the legality of Kratom as a commodity that is allowed to be traded. Some argue that the export of Kratom violates the provisions contained in Article 20 letter b GATT relating to the protection of humans, health and life.The method used in writing this thesis is a normative juridical approach method by collecting data through library research accompanied by collecting data and reading references through regulations, magazines, the internet and other sources, then selecting appropriate data to support writing. Normative legal research in this thesis is based on secondary data and analyzed qualitatively.Article 20 letter b GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) gives member countries the opportunity to implement measures deemed necessary to protect human, animal or plant health. However, when discrimination occurs regarding the existence of kratom as a commodity in international trade in some countries, this may be because countries that prohibit or limit kratom trade may consider it a risk to human health.Keywords : Kratom, Internasional Trade, GATT Abstrak Pro dan kontra komoditas daun Kratom yang beredar di perdagangan internasional antar beberapa negara dengan negara pemasok utama yaitu Indonesia menyebabkan perbedaan pendapat mengenai legalitas Kratom sebagai suatu komoditas yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sebagian berpendapat bahwa ekspor Kratom telah melanggar ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 20 huruf b GATT berkaitan dengan perlindungan terhadap manusia, kesehahtan dan kehidupan.Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) disertai dengan mengumpulkan data dan membaca referensi melalui peraturan, majalah, internet, dan sumber lainnya, kemudian diseleksi dengan data-data yang layak untuk mendukung penulisan. Pnelitian hukum normatif dalam skripsi ini didasarkan pada data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.Pasal 20 huruf b GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) memberikan negara-negara anggota kesempatan untuk menerapkan tindakan-tindakan yang dianggap diperlukan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan. Namun, ketika diskriminasi terjadi terkait eksistensi kratom sebagai komoditas dalam perdagangan internasional di beberapa negara, hal ini mungkin disebabkan negara-negara yang melarang atau membatasi perdagangan kratom mungkin menganggapnya sebagai risiko terhadap kesehatan manusia.Kata Kunci : Kratom, Perdagangan Internasional, GATT

STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA NIM. A11112114, NURUL ARIPIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research is motivated by problems that often occur regarding sales and purchase agreements, where one party usually feels aggrieved or disadvantaged but does not feel it because the agreement has been made and is in general effect. Therefore, based on these problems, the researcher tried to compare the conditions for the validity of a sale and purchase agreement according to Islamic law and the Civil Code. In short, it is clear from a study of Islamic law and the provisions of the Civil Code that they both have the same goal, namely providing a sense of security for both parties in transactions. Apart from that, there are similarities and differences regarding the concept of a sale and purchase agreement according to Islamic law studies and the provisions of the Civil Code if looked at in more detail. This research aims as follows; 1) To find out and analyze the similarities and differences in the conditions for the validity of a sale and purchase agreement according to Islamic law and the Civil Code. 2) To find out and analyze the advantages and disadvantages of the conditions for the validity of a sale and purchase agreement according to Islamic law and the Civil Code.The research method used in this research is normative with this research approach using a descriptive analysis approach. Types of normative juridical research. Data sources in this research Data sources in this research are divided into two, namely primary data sources in the form of the muamalah fiqh book (fiqh of buying and selling) and the Civil Code Book. Meanwhile, secondary sources in this research are other written sources related to research material, in the form of books, newspapers, magazines, articles and journals. The technique used in collecting data is documentation technique. The data analysis technique used by researchers uses two analytical techniques, namely hermeneutics and content analysis.Based on the data analysis in this research, it can be concluded: 1) there are similarities and differences in the requirements for the validity of a sale and purchase agreement according to Islamic law and the Civil Code which aims to protect the rights and obligations of the parties entering into an agreement. 2) there are advantages and disadvantages in the conditions for the validity of a sale and purchase agreement according to Islamic law and the Civil Code. However, its advantages are far greater than its weaknesses, which are evident from every aspect of these two sources of law, namely guaranteeing a sense of security between the seller and the buyer and maintaining the rights and obligations between both parties based on sharia ties, while the disadvantages are that it is very difficult to implement. if one of the parties is a non-Muslim or has certain beliefs and sects.Keywords: Sale and Purchase Agreement, Islamic Law, Civil Code, Similarities, Differences, Advantages and Disadvantages ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang sering terjadi mengenai perjanjian jual beli, dimana disalah satu pihak biasanya merasa dirugikan atau dirugikan tetapi tidak merasakannya karena kesepakatan yang telah dibuat dan telah berlaku secara umum. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mencoba untuk melakukan terkait Perbandingan Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara singkat jelas bahwa kajian hukum Islam dan ketentuan KUHPerdata jelas bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan rasa aman bagi para kedua belah pihak dalam bertransaksi. Selain itu, terdapat persamaan dan perbedaan tentang konsep perjanjian jual beli menurut kajian hukum Islam dan ketentuan KUHPerdata jika dilihat lebih mendetail. Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut; 1) Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan syarat sahnya perjanjian jual beli menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan syarat sahnya perjanjian jual beli menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer berupa buku fiqih muamalah (fiqih jual beli) dan Kitab KUHPeradata. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber tertulis lain yang berhubungan dengan materi penelitian, baik dalam bentuk buku, koran, majalah, artikel dan jurnal. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan dua teknik analisis yaitu hermeneutika dan analisis isi (Content Analysis).Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan: 1) terdapat persamaan dan perbedaan syarat sahnya perjanjian jual beli menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bertujuan melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak yang menbuat kesepakatan perjanjian. 2) terdapat kelebihan dan kekurangan dalam syarat sahnya perjanjian jual beli menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi kelebihan yang dimiliki jauh lebih besar disbanding kelemahannya yang terdapat di dalamnya terbukti dari setiap aspek dari kedua sumber hokum tersebut yaitu menjamin rasa aman antara penjual dan pembeli serta memelihara hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak berdasarkan ikatan syara' sedangkan kekurangannya sangat sulit untuk menerapkannya jika salah satu pihak beragama non muslim atau memiliki kepercayaan dan aliran tertentu.Kata kunci: Perjanjian Jual Beli, Hukum Islam, KUHPPerdata, Persamaan, Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PEMBATALAN NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG DENGAN PUTUSAN NOMOR 174/Pdt.G/2019/PA.Skw NIM. A1011201076, ANDI ADMARIDHA MALEO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractMarriage is a sacred bond recognized by law and has significant social impacts in society. This study examines the Legal Considerations of Judges in cases of Annulment of Marriage between Defendant I and Defendant III because Defendant I was still bound by a previous marriage with the Plaintiff. The study aims to analyze the legal considerations of the judges and the legal consequences from the perspectives of Sharia law and civil law in the Singkawang Religious Court based on Decision Number 174/Pdt.G/2019/PA.Skw.Using normative legal research methods, data were collected through document studies, literature reviews, and interviews, then analyzed descriptively and qualitatively. The research results indicate several reasons for the annulment, including: the Plaintiff's legal standing as Defendant I's wife; identity falsification by Defendant I; illegal polygamy without consent; and negligence by Defendant II as the Head of the Religious Affairs Office in verifying marriage status. The judge applied the principles of utility, justice, and legal certainty in the decision. Keywords: Marriage annulment, legal considerations of judges, positive law, Sharia law. Abstrak Pernikahan adalah ikatan suci yang diakui secara hukum dan memiliki dampak sosial signifikan dalam masyarakat. Penelitian ini membahas Pertimbangan Hukum Hakim dalam kasus Pembatalan Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat III karena Tergugat I masih terikat pernikahan sebelumnya dengan Penggugat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dan akibat hukumnya menurut hukum syariah dan hukum perdata di Pengadilan Agama Singkawang berdasarkan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Skw.Menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dikumpulkan melalui studi dokumen, studi kepustakaan, dan wawancara, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa alasan pembatalan perkawinan, termasuk: Legal standing Penggugat sebagai istri Tergugat I; pemalsuan identitas oleh Tergugat I; poligami liar tanpa izin; dan kelalaian Tergugat II sebagai Kepala KUA dalam memeriksa status pernikahan. Hakim menggunakan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam keputusannya. Kata kunci: Pembatalan nikah, pertimbangan hukum hakim, hukum positif, hukum syariat.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK COCOK DENGAN PRODUK KECANTIKAN ( STUDI KASUS KLINIK KECANTIKAN REVE SKIN DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1012201154, RADITA WIDIA ALDANIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research analyzes things, namely the responsibility of beauty clinics towards consumers of beauty services if there is damage to the skin (face) after the treatment process, and legal remedies for consumers of beauty services who suffer losses if there is damage to the skin (face) after the treatment process. In this case example, consumers experienced a mismatch in undergoing beauty treatments at the clinic, which had an impact on their faces. Based on the explanation given by the Supervisor at the Reve Skin beauty clinic, the form of responsibility of the Reve Skin beauty clinic towards consumer patients who are not suitable for the beauty treatment is to provide care and restore the condition of the patient's face, namely by replacing the products or treatments that are used. previously used with a new product or treatment, and replacement of the product must be adjusted based on the patient's facial condition. The research method used in this thesis is an empirical juridical legal research method. The results obtained include, if the beauty clinic in its actions commits a breach of contract or acts against the law, then it must be compensated both materially and immaterially (Articles 1365 and 1366 of the Civil Code regarding unlawful acts) which is based on a therapeutic agreement. However, based on the researchers' findings, patients as consumers of services at the Reve Skin beauty clinic prefer to solve problems immaterially by providing further treatments according to the levels that have been analyzed by the doctor or based on complaints from the patient. These findings confirm that the implementation of consumer protection in Pontianak City has met applicable legal standards. Researchers highlight medical treatment as a form of responsibility, in line with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection by emphasizing the importance of understanding the law and strong enforcement to protect rights. consumers and ensure business actors' compliance with regulations.Keywords : Responsibility, Businessmen , Consumer, Beauty ClinicAbstrakPenelitian ini menganalisa hal yaitu tanggung jawab klinik kecantikan terhadap konsumen jasa kecantikan apabila terjadi kerusakan pada kulit (wajah) setelah dilakukannya proses perawatan, dan upaya hukum konsumen jasa kecantikan yang dirugikan apabila terjadi kerusakan kulit (wajah) setelah dilakukannya proses perawatan. Dalam contoh kasus ini, konsumen mengalami ketidak cocokan dalam melakukan treatment/ perawatan kecantikan di klinik tersebut, yang berdampak pada wajah mereka. Berdasarkan penuturan yang diberikan oleh Supervisor di klinik kecantikan Reve Skin , bentuk tanggung jawab dari pihak klinik kecantikan Reve Skin terhadap pasien konsumen yang tidak cocok dengan treatment kecantikan tersebut adalah dengan memberikan perawatan dan pemulihan kondisi wajah pasien, yaitu dengan mengganti produk-produk atau perawatan yang digunakan sebelumnya dengan produk atau perawatan yang baru, dan penggantian produk tersebut harus disesuaikan berdasarkan kondisi wajah dari pasien tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitan hukum yuridis empiris.Hasil yang didapatkan antara lain adalah,apabila pihak klinik kecantikan dalam tindakannya melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka ia harus ganti rugi baik secara materiil maupun immaterial (Pasal 1365, dan 1366 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum) yang didasarkan pada perjanjian terapeutik. Namun berdasarkan hasil temuan peneliti, pasien selaku konsumen jasa di klinik kecantikan Reve Skin lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara immaterial di mana dengan memberikan perawatan-perawatan lebih lanjut sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang telah dianalisis oleh dokter atau berdasarkan keluhan dari pasien. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi perlindungan konsumen di Kota Pontianak telah memenuhi standar hukum yang berlaku, peneliti menyoroti tindakan medis sebagai bentuk tanggung jawab, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan menekankan pentingnya pemahaman hukum dan penegakan yang kuat untuk melindungi hak konsumen serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan.Kata Kunci : Tanggung jawab, Pelaku usaha , Konsumen, Klinik Kecantikan

PELAKSANAAN PEMBAYARAN HUTANG DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG ANTARA KOPERASI CU. PANCUR KASIH DENGAN ANGGOTA DI KECAMATAN KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK NIM. A1012191115, MANSIO DELVERA DEKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The 1945 Constitution, especially Article 33 Paragraph (1), states that the economy in Indonesia is structured as a joint venture based on the principle of family. Furthermore, Article 33 states that the prosperity of the community is prioritized, not the prosperity of individuals, and the company that is in accordance with that is a cooperative. By considering the position of the Cooperative as above, the role of the Cooperative is very important and fosters and develops the economic potential of the community and in realizing a democratic economic life that has democratic, togetherness, family, and openness characteristics.This type of research is field research, which is a research that is directly conducted at the research location to conduct a study to conduct an observation. While the nature of the research conducted is descriptive analysis, namely with the intention of describing the actual conditions that occurred at the time of the research conducted, then analyzing the data and facts to obtain final conclusions.According to data and information regarding loan agreements and results obtained in the field and the author has analyzed the data that has been obtained and collected, members before applying for a loan, all new members who join are required to attend training or education organized by the CU Cooperative. Pancur Kasih, Kulala Behe District, Landak Regency. Factors that cause many members to default or no longer be able to make payments or repay loans are due to the many sudden needs or lack of income or additional results, so that they are no longer able to continue the payments. The consequences obtained by members of the CU Cooperative. Pancur Kasih who are in default are as follows: 1. Issue a warning by sending a warning letter, 2. Summon members who are in default to carry out mediation or settlement amicably, 3. Withdraw or confiscate goods as collateral for members to the CU Cooperative. Pancur Kasih, Kuala Behe District, Landak Regency. Efforts by the CU Cooperative. Pancur Kasih, Kuala Behe District, Landak Regency to execute goods as collateral belonging to members.Keywords: payment of Debt, Agreement, CU. Abstrak Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian di Indonesia di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 antara lain menyataka bahwa kemakmuran Masyarakatlah yang di utamakan bukan untuk kemakmuran perorangan dan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dan menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dalam mewujudkan kehidupan demokarsasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.Jenis penelitian ini adalah penelitiann lapangan (field resaurch) yaitu suatu penelitian yang secara langsung dilakukan ke lokasi penelitian untuk mengadakan suatu penelitian untuk mengadakan suatu pengamatan. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan bersifat deskriftif analisis yaitu dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian yang dilakukan, kemudian menganalisis data dan fakta tersebut untuk memperoleh kesimpulan akhir.Menurut data dan informasi mengenai perjanjian pinjaman dan hasil perolehan dilapangan dan penulis sudah menganalisa data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan, para anggota sebelum melakukan pengajuan pinjaman, maka seluruh anggota yang baru bergabung diwajibkan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak Koperasi CU. Pancur Kasih Kecamatan Kulala Behe Kabupaten Landak. Faktor yang menyebabkan banyak nya anggota yang wanprestasi atau tidak lagi mampu untuk melakukan pembayaran atau pelunasan pinjaman dikarenakan banyaka nya kebutuhan dadakan atau kurangnya pemasukan atau hasil tambahan, sehingga tidak lagi mampu untuk melanjutkan pembayaran tersebut. Akibat yang didapatkan oleh anggota Koperasi CU. Pancur Kasih yang melakukan wanprestasi sebagai berikut: 1. Melakukan teguran dengan mengirimkan surat peringatan, 2. Memanggil anggota yang melakukan wanprestasi untuk melakukan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan, 3. Melakukan penarikan atau penyitaan barang menjadi jaminan pihak anggota kepada Koperasi CU. Pancur Kasih Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak. Upaya koperasi CU. Pancur Kasih Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak melakukan eksekusi barang menjadi jaminan milik anggota.Kata Kunci : pembayaran Hutang, Perjanjian, CU.

PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR BAGI PEKERJA OLEH CV. PUSTAKA ONE NIM. A1012171230, FERA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT It is the right of workers to receive income or wages in accordance with the applicable working time. The legal basis for workers to obtain income or overtime wages is regulated in Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination. Work relationship. One company that does overtime work is CV. Pustaka One in Pontianak City. The problem in this research is: What are the provisions for implementing overtime wage payments for workers at CV. Pustaka One in Pontianak City has been implemented in accordance with applicable regulations. The method used in this research is empirical legal research with descriptive research specifications. Data sources were obtained through library research, namely secondary and field data. Then the data collection technique uses interview techniques and questionnaire distribution techniques to obtain the research results in question. The results of the research and discussion show that: Implementation of overtime pay for workers at CV. Pustaka One in Pontianak City has not been implemented as it should be because CV. Pustaka One does not pay workers' overtime wages in accordance with applicable laws and regulations and CV. Pustaka One does not provide information regarding overtime pay provisions. Subject to imprisonment for a minimum of 1 month and a maximum of 12 months and/or a fine of at least Rp. 10,000,000 and a maximum of Rp. 100,000,000 in accordance with Article 187 of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. Efforts that workers can make towards CV. If Pustaka One does not implement the overtime pay provisions, discuss it with CV first. Pustaka One (bipartite route), if a solution cannot be found then the next step is mediation (tripartite route), if mediation is also unsuccessful then you can file a lawsuit with the Industrial Relations Court.Keyword: Working Time, Overtime Pay, overtime ABSTRAK Merupakan hak dari tenaga kerja adalah mendapat penghasilan atau upah sesuai dengan waktu kerja yang telah berlaku, Dasar Hukum pekerja untuk mendapatkan penghasilan atau upah lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Salah satu perusahaan yang melakukan pekerjaan lembur adalah CV. Pustaka One di Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah Ketentuan Pelaksanaan Pembayaran Upah Lembur Bagi Pekerja Di CV. Pustaka One di Kota Pontianak Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Sumber data didapatkan melalui penelitian kepustakaan yaitu data sekunder dan lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan teknik penyebaran angket untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa: Pelaksanaan upah lembur bagi pekerja di CV. Pustaka One di Kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena CV. Pustaka One tidak membayar upah lembur pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan pihak CV. Pustaka One tidak memberikan informasi terkait ketentuan upah lembur. Dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak Rp. 100.000.000 sesuai dengan Pasal 187 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Upaya yang bisa dilakukan oleh pekerja terhadap CV. Pustaka One yang tidak melaksanakan ketentuan upah lembur adalah membicarakan terlebih dahulu dengan CV. Pustaka One (jalur bipartit), apabila tidak menemukan penyelesaian maka langkah selanjutnya dengan mediasi (jalur tripartit), jika mediasi juga tidak berhasil maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.Kata kunci: Waktu Kerja, Upah Lembur, lembur

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA