Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SAMBAS NIM. A1011201020, MUHAMMAD FIQRI AZMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstractllegal racing is a social problem that exists in Sambas City, because illegal racing can endanger both the perpetrators themselves and other road users and illegal racing can also cause traffic congestion. Illegal racing is an activity that has long been carried out in Sambas City, the location of illegal racing is the Sambas Regent's Office area. However, in recent years illegal racing has also been conducted on the Kartiasa ring road. Illegal racing is done erratically but is usually done on Sunday nights starting at 10pm until the early hours of the morning. Law enforcement against juvenile offenders who commit illegal racing is an effort made to harmonize the applicable law to be applied in reality so that there is a deterrence from juvenile offenders in committing the crime of illegal racing. The legal efforts given by the police in tackling the crime of illegal racing committed by children are in the form of socialization to schools related to traffic driving safety, regular patrols at locations prone to illegal racing, giving physical punishment and then being subject to a ticket. The causes of children committing illegal racing crimes are due to the influence of friendship, a feeling of wanting to be praised, feeling cool, and an attitude of pride for violating. The community has an important role in tackling illegal racing, the community must be more concerned and alert to report to the police if there is an illegal racing action. The community must have an attitude of concern, reprimand and advise child offenders who do wild racing because most of them are done by children because children are the hope of the nation for the future. Keywords: Law Enforcement, Wild Racing, Patrols, Speeding TicketAbstrak Balap liar merupakan permasalahan sosial yang ada di Kota Sambas, sebab balap liar dapat membahayakan baik bagi pelaku sendiri maupun pengguna jalan lain serta balap liar juga dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Balap liar merupakan kegiatan yang telah lama dilakukan di Kota Sambas, lokasi yang menjadi balap liar ialah area kantor bupati Sambas. Namun, beberapa tahun belakangan ini balap liar dilakukan juga di jalan lingkar Kartiasa. Balap liar dilakukan secara tidak menentu namun biasanya dilakukan pada malam minggu mulai pukul 10 malam hingga dini hari. Penegakan hukum terhadap pelaku anak yang melakukan balap liar merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan agar hukum yang berlaku benar diterapkan secara nyata agar ada kejeraan dari pelaku anak dalam melakukan tindak pidana balap liar. Upaya hukum yang diberikan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh anak ialah berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait keamanan berkendara lalu lintas, patroli secara berkala di lokasi rawan balap liar, pemberian hukuman fisik dan selanjutnya akan ditilang. Penyebab anak melakukan tindak pidana balap liar dikarenakan pengaruh pertemanan, ada perasaan merasa ingin dipuji, merasa keren, dan sikap bangga karena telah melanggar. Masyarakat memiliki peran penting dalam menanggulangi balap liar, masyarakat harus lebih peduli dan sigap melapor kepada pihak kepolisian jika ditemui adanya aksi balap liar. Masyarakat harus memiliki sikap prihatin, menegur dan menasehati pelaku anak yang melakukan balap liar sebab yang melakukan kebanyakan dilakukan oleh anak-anak sebab anak-anak merupakan harapan bangsa untuk masa yang akan datang. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Balap Liar, Patroli, Ditilang

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERBAIKAN KERUSAKAN PERUMAHAN YANG DI BELI PADA DEVELOPER PT. MIARI MUSTAKIM JAYA DI DESA DURIAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012201067, MUSTAKIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTConsumers want to get a house that is livable, safe, and without any disturbances, but in reality on the ground there are quite a few housing consumers who complain about the quality of the building which is damaged after being occupied for a short time, such as cracked walls, leaking roofs, building slanting and so on which are caused by various factors so that residents feel unsafe and disturbed by these damages and can also endanger the residents of the house at any time and in this case the developer is obliged to be responsible for the damage that occurs to the house building that has been built. agreed.The problems that have been formulated are as follows:How to implement consumer protection when repairing damagehousing purchased from developer PT. Miari Mustakim Jaya in Durian Sungai Ambawang Village, Kubu Raya Regency?In this research the author uses a sociological juridical approach. The type of data used by the author is primary and secondary data. Secondary data is data obtained from various existing sources. Secondary data was obtained through literature study. Literature study is the collection of data sourced from books, literature, and opinions of legal experts related to this research, or other sources in the field to support the success and effectiveness of research, namely by broadly separating primary data from secondary data.Based on the research results, it was found that 1. While the housing was being built and sold to consumers, the developer company had received complaints/complaints from consumers regarding building damage and complaints that were often expressed included cracked walls, broken ceramics, leaking roof tiles, sills. damaged and poor road conditions or damaged and potholes. The developer's response to building damage is to respond and accept the complaint and immediately repair the damage complained of by consumers Keywords: Consumer Protection, Housing, Developer. ABSTRAK Konsumen ingin mendapatkan rumah yang layak huni,aman,dan tanpa gangguan apapun,akan tetapi dalam kenyataan nya dilapangan bahwa tidak sedikit konsumen perumahan yang mengeluhkan akan kualitas bangunan yang mengalami kerusakan setelah tidak lama dihuni,seperti dinding retak-retak, atap rumah bocor, bangunan miring dan sebagainya yang disebabkan berbagai macam faktor sehingga penghuni merasa tidak aman dan merasa terganggu akan kerusakan-kerusakan tersebut dan juga dapat sewaktu-waktu membahayakan penghuni rumah dan dalam hal ini developer berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap bangunan rumah yang telah di sepakati.Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen pada perbaikan kerusakanperumahan yang di beli pada developer PT. Miari Mustakim Jaya di Desa Durian sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan penulis adalah data p rimer dan sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa bahwa 1. Selama perumahan di bangun dan di jual kepada konsumen bahwa perusahaan developer pernah menerima keluhan/komplain dari konsumen atas kerusakan bangunan dan keluhan yang sering di sampaikan di antaranya dinding retak, keramik pecah, genteng bocor, kusen yang rusak dan kondisi jalan yang kurang baik atau rusak dan berlubang. Tanggapan dari pihak developer atas kerusakan bangunan yakni menanggapi dan menerima keluhan tersebut dan segera melakukan perbaikan kerusakan yang di keluhkan oleh konsumen Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Perumahan, Developer.

ANALISIS HUKUM PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN NIM. A1012191221, GALUH PERMANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Legal Analysis of Submitting Work Accident Insurance Claims on Construction Projects at the Public Works and Public Spatial Planning Department of Pontianak City", aims to obtain data and information regarding the implementation of submitting work accident insurance claims on construction projects at the Pontianak City Public Works and Spatial Planning Department. To reveal the factors causing the failure to submit work accident insurance claims on construction projects at the Pontianak City Public Works and Spatial Planning Department. To reveal the efforts that can be made by workers in submitting work accident insurance claims on construction projects at the Pontianak City Public Works and Spatial Planning DepartmentThis research was carried out using the empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of submitting work accident insurance claims on construction projects at the Pontianak City Public Works and Spatial Planning Department has not been carried out as expected by employees because insurance claims cannot be disbursed as quickly as expected by employees. Of course, this is not in line with the mandate of Employment Law Number 13 of 2003 concerning Employment, where workers should receive protection, including protection and the right to guarantees while working, including health social security for workers in addition to other social security. That the factors causing the failure to submit work accident insurance claims on construction projects at the Pontianak City Public Works and Spatial Planning Department are due to workers not understanding the process and procedures for submitting insurance claims and the Public Works Department's lack of responsiveness to assisting workers who experience work accidents. to submit an insurance claim for an accident that occurred. That what workers can do when submitting work accident insurance claims on construction projects at the Pontianak City Public Works and Spatial Planning Department is to make efforts to ask for clear information about the claims process that should be carried out so that the claim can be paid by the insurer by means of deliberation. as well as negotiations with both the Public Works Department and the insurance company.Keywords: Insurance Claims, Work Accidents, Construction Projects ABSTRAK Penelitian tentang "Analisis Hukum Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak", bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya pengajuan klaim asuransi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pekerja dalam pengajuan klaim asuransi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh para Karyawan karena klaim asuransi tidak bisa cair secepat yang diharapkan oleh karyawan hal ini tentu tidak sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana pekerja hendaknya mendapatkan perlindungan termasuk perlindungan serta hak atas jaminan saat bekerja baik itu jaminan sosial Kesehatan kepada para pekerja selain jaminan sosial lainnya. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya pengajuan klaim asuransi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak adalah dikarenakan pihak pekerja yang tidak memahami proses serta prosedur pengajuan klaim asuransi serta kurang tanggapnya pihak Dinas Pekerjaan Umum untuk membantu para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja untuk mengajukan klaim asuransi atas kecelakaan yang terjadi. Bahwa yang dapat dilakukan oleh pihak pekerja dalam pengajuan klaim asuransi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk meminta informasi kejelasan tentang proses klaim yang seharusnya dilakukan agar klaim dapat dibayarkan oleh pihak penanggung dengan cara melakukan musyawarah serta negosiasi baik dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum maupun dengan pihak Perusahaan asuransi.Kata Kunci : Klaim Asuransi, Kecelakaan Kerja, Proyek Kontruksi

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERDA KAB. LANDAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATPOL PP DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK NIM. A1011181136, FELIKS ARMANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe thesis entitled "Effectiveness of Implementation of District Regulations. Landak Number 1 of 2020 Regarding the Control of Street Vendors by Satpol PP in Ngabang District, Landak Regency", with the background of problems regarding the control of street vendors which are regulated in Landak Regency Regional Regulation Number 1 of 2020. The author raised this title with the aim of finding out forms of disturbance to public order carried out by street vendors selling in front of the entrance to the Ngabang People's Market in Ngabang District, and to determine the effectiveness of the implementation of regulations governing peace, public order and community protection. The research method used is empirical sociological in this research, it is a type of empirical in the social field using a sociological juridical approach which uses secondary data as initial data which is then used as primary data, so that the author can emphasize research which aims to obtain legal knowledge empirically by conducting research in field.The agency authorized to maintain peace, public order and community protection is the Civil Service Police Unit. The Civil Service Police Unit is one of the institutions that plays an important role in supporting the creation of good governance principles in the Regional Government environment. In connection with the existence of regional government apparatus, the contribution of the Civil Service Police Unit is very necessary to support the successful implementation of regional autonomy in enforcing regional regulations so that good governance can be created.Keywords: Effectiveness of Implementation of Regional Regulations; Peace, Public Order and Community Protection; Control of Street Vendors (PKL); Satpol PP; Pasar Rakyat Ngabang ABSTRAKSkripsi yang berjudul "Efektivitas Implementasi Perda Kab. Landak Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak", dengan latar belakang permasalahan terhadap penertiban PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020. Penulis mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui bentuk gangguan terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh PKL yang berjualan di depan pintu masuk Pasar Rakyat Ngabang di Kecamatan Ngabang, dan untuk mengetahui efektivitas implementasi dari peraturan yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris sosiologis dalam penelitian ini adalah jenis empiris dalam bidang sosial dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang selanjutnya digunakan data primer, sehingga Penulis dapat menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan penelitian di lapangan.Instansi yang berwenang untuk dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Lembaga yang berperan penting dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan eksistensi perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polis Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dalam penegakkan peraturan daerah sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik.Kata Kunci : Efektivitas Implementasi Perda; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL); Satpol PP; Pasar Rakyat Ngabang

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH KORPORASI DI MEMPAWAH NIM. A1011171161, ERRIC SUSANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kebakaran hutan merupakan fenomena yang terjadi hampir setiap tahun tepatnya pada saat musim kemarau. Kebakaran hutan ini pun bisa disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia. Kebanyakan manusia melakukan pembakaran hutan untuk memudahkan dalam pembukaan lahan karena tidak banyak makan biaya. Akan tetapi dampak yang diberikan dari kebakaran hutan bisa berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari seperti terjadinya kabut asap tebal yang membuat masyarakat menjadi sesak napas dan juga mengurangi jarak pandang dalam beraktivitas terutama saat berkendara. Kebakaran hutan tidak hanya dilakukan manusia yang merupakan subjek hukum, namun juga bisa dilakukan oleh korporasi yang mana dapat memudahkan korporasi dalam membuka lahan untuk dikelola. Kebakaran hutan yang terjadi akibat korporasi ini bisa dibilang sulit untuk mencari alat bukti karena kejahatan yang dilakukan oleh korporasi biasanya sangat terorganisir sehingga sulit untuk dijatuhkan hukuman kepada korporasi tersebut.Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh korporasi terhadap tindak pidana pembakaran hutan. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana pengaturan undang-undang yang dapat memberikan pertanggungjawaban kepada korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Mengingat bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh korporasi khususnya dalam pembakaran hutan dan lahan yang dijatuhkan hukuman adalah dewan pengurus, maka itu artinya korporasi tersebut tidak terkena dampaknya karena seharusnya korporasi sebagai subjek hukum juga bisa dijatuhi hukuman. DalamHasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tindak pidana kebakaran hutan dan korporasi sanksi yang diberikan kurang maksimal sebab sanksi yang diberikan hanya pada dewan pengurus dan korporasi tidak terkena dampak dari kejahatan yang dilakukan. Dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal konsesi korporasi juga sulit untuk membuktikan apakah lahan tersebut memang sengaja dibakar atau tidak.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, kebakran hutan dan lahan, korporasi ABSTRACTForest fires are a phenomenon that occurs almost every year, especially during the dry season. Forest fires can also be caused by natural factors or human actions. Most people burn forests to make it easier to clear land because they don't eat much. However, the impact given by forest fires can affect daily life, such as the occurrence of thick smog that makes people short of breath and also reduces visibility in activities, especially when driving. Forest fires are not only carried out by humans who are legal subjects, but can also be carried out by corporations which can make it easier for corporations to clear land for management. Forest fires caused by corporations are arguably difficult to find evidence of crimes committed by big cities, so it is very difficult to apply them to these companies.This research is descriptive-analytical, because in this study it describes how the corporate criminal responsibility for the crime of forest fires is described. Descriptive is research that is directed to provide symptoms, facts or events systematically and accurately, regarding the characteristics of a particular population or area. This is done to find out how to regulate laws that can provide accountability to corporations in forest and land crimes. Bearing in mind that in crimes committed by corporations, particularly in forest and land burning, the punishment is the board of directors, it means that the corporation is not affected by its obligations as legal subjects and can also be sentenced. inThe results of this study indicate that in the case of forest fires and corporate crimes, the sanctions given are not optimal because the sanctions given are only to the board of directors and corporations are not affected by the crimes committed. In the case of forest and land fires that occur in corporate concession areas, it is also difficult to prove whether the land was intentionally burned or not.Keywords: criminal liability, forest and land fires, corporation

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 1394/Pdt.G/2020/PA.Cmi NIM. A1011201230, RATU ANDANI PUTRI PRAMESHWARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Divorce is the final choice if the problems in the household are not resolved and can no longer be maintained, this is in line with Article 39 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The grounds for divorce are regulated in Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 of the Compilation of Islamic Law. Divorce cases that occur in the Cimahi Religious Court where the defendant has a sexual orientation disorder become a new legal issue because it is not regulated in existing legal provisions. This type of research is a descriptive normative legal research. The type of data used in this research is secondary data. Data collection techniques used through literature studies in the form of books, journals, laws and regulations, documents such as case files. Data analysis uses the legal construction method of analogical thinking. Based on the results of research and data analysis that has been carried out, the judge's consideration has granted the plaintiff's claim by paying attention to the principles of legal certainty, the principles of justice and the principles of expediency. The legal consequences of this decision are the dissolution of marriage by imposing divorce one ba'in sughra Defendant against the Plaintiff, the division of joint property obtained during the marriage period and child custody. Keywords: Judges' Legal Considerations, Decisions, Divorce, LGBT, Homosexuals Abstrak Perceraian menjadi pilihan akhir apabila permasalahan dalam rumah tangga tidak terselesaikan dan tidak dapat lagi dipertahankan, hal ini sejalan dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun yang menjadi alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi dimana pihak tergugat memiliki kelainan orientasi seksual menjadi persoalan hukum baru karena tidak diatur dalam ketentuan hukum yang ada. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen seperti berkas perkara. Analisis data menggunakan metode konstruksi hukum berfikir analogi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan bahwa pertimbangan hakim tersebut telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan memperhatikan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Akibat hukum dari putusan ini adalah putusnya perkawinan dengan menjatuhkan talak satu ba"™in sughra Tergugat terhadap Penggugat, pembagian harta bersama yang didapat selama masa perkawinan dan hak asuh anak. Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan, Cerai Gugat, LGBT, Homoseksual

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN NIM. A1011201287, ALIYAH TSABITA RIYANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractLaw Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates that copyright as an intangible movable object can be used as an object of fiduciary security. The intellectual property-based financing scheme is contained in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy. Copyright as a type of intellectual property right can be submitted as an object of fiduciary collateral to bank and non-bank financing institutions. The aim of this research is to determine the implementation of copyright as an object of fiduciary guarantee in banking by analyzing the obstacles and solutions faced in implementing copyright as an object of fiduciary guarantee. The research method used in this research is normative legal research. Data collection methods use literature studies and interviews which are then analyzed by formulating and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of copyright as an object of fiduciary collateral in banking is still hampered because there is no copyright valuation assessment institution and there is no technical guidance in the regulations governing the implementation of copyright as an object of fiduciary collateral. Based on the obstacles faced, the government can form an economic assessment institution for copyright and make regulations regarding the technical implementation of copyright as an object of fiduciary security. Keywords: copyright, fiduciary guarantee, financing institutions AbstrakUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif. Hak cipta sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual dapat diajukan sebagai objek jaminan fidusia di lembaga pembiayaan bank maupun non bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan dengan melakukan analisis terhadap hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawacara yang kemudian dianalisis dengan cara merumuskan dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan masih terhambat karena belum adanya lembaga penilai valuasi hak cipta dan belum adanya panduan teknis dalam regulasi yang mengatur pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut maka pemerintah dapat membentuk lembaga penilai ekonomis hak cipta dan membuat peraturan tentang teknis pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia Kata kunci: hak cipta, jaminan fidusia, lembaga pembiayaan

ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILANTERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1063/PDT.G/2022/PA.PTK NIM. A1011201056, SYARIFAH NAJWA LUTFIAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The court serves as an institution designed to resolve disputes among members of society. It aids in safeguarding the intellectual property rights of conflicting parties. Court decisions are declaratory statements related to legal matters concerning disputes between parties over property or objects. Common property refers to assets acquired during the course of a marriage, from its inception to its termination. In contrast, individual property, known as "Harta Bawaan," is controlled by each respective spouse. This research aims to analyze the outcomes of a legal judgment based on Decision Number 1063/PDT.G/2022/PA.PTK and assess the implementation of the court decision. The research methodology employs normative legal research, involving the examination of literature or secondary data to identify legal rules, principles, and doctrines. The findings confirm that the court decision establishes a specific property as the personal asset of the plaintiff. The execution of the court decision is mandatory for the defendant, who must voluntarily comply. Failure to do so may lead to the plaintiff seeking execution, and the court will proceed accordingly.Keywords: Court, Joint Assets, Inherited Assets, Implementation of The Decisions. Abstrak Pengadilan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai wadah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah antar masyarakat yang berperkara. Membantu melindungi hak kekayaan intelektual dari masing-masing pihak yang berselisih. Putusan pengadilan merupakan pernyataan deklaratoir yang berkenaan dengan putusan yang berhubungan dengan hukum antara para pihak dengan barang atau objek yang disengketakan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir. Harta Bawaan merupakan harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil putusan hukum pengadilan berdasarkan putusan Nomor 1063/PDT.G/2022/PA.PTK dan untuk menganalisis pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan putusan Nomor 1063/PDT.G/2022/PA.PTK. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan perundangan-undangan dan pedekatan kasus. Hasil penelitian yang dicapai merupakan berdasarkan keputusan tersebut menetapkan bahwa harta berupa (Satu) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, dengan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor /Sungai jawi luar, luas 153 M, an. Rita Sari Dewi dan Jamaluddin yang terletak di kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, adalah harta bawaan Penggugat/ harta milik pribadi Penggugat, dan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hakguna bangunan Nomor /Sungai jawi luar, luas 153 M, an. Jamaluddindan Rita Sari Dewi yang terletak di kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat. Pelaksanaan putusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak tergugat secara sukarela karena telah berkekuatan hukum tetap. Jika tergugat tidak melaksanakan atau tidak beretikad baik dalam melaksanakan hasil putusan pengadilan tersebut maka penggugat boleh mengajukan eksekusi dan pengadilan akan mengadakan eksekusi.Kata Kunci: Pengadilan, Harta Bersama, Harta Bawaan, Pelaksanaan Putusan.

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MOBIL ANGKUTAN BARANG YANG DIGUNAKAN MENGANGKUT ORANG DI KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1011201039, DEWI ANJELITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai faktor yang berkontribusi terhadap belum optimalnya penegakan hukum pidana terhadap penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang di Kabupaten Mempawah. Analisis ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan metode pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para informan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi, seperti tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, dan sah atau tidak sah. Teknik evaluasi ini diterapkan terhadap berbagai pandangan, proposisi, pernyataan, rumusan norma, dan keputusan yang ditemukan dalam bahan primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum adalah sanksi yang ringan, kurangnya edukasi dan sosialisasi, minimnya kualitas dan kuantitas angkutan umum, serta faktor biaya. Faktor lain adalah budaya gotong royong yang kuat di masyarakat Mempawah. Teori menenggang dari Soetandyo Wignjosoebroto dapat diterapkan dalam kasus ini. Penegakan hukum perlu dilakukan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Solusi yang komprehensif dari berbagai pihak, seperti penyediaan transportasi yang memadai, edukasi dan sosialisasi, serta penegakan hukum yang efektif, diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Kata Kunci: Penegakan hukum, mobil barang mengangkut orang, Kabupaten Mempawah. Abstract This research aims to thoroughly analyze the various factors contributing to the suboptimal enforcement of criminal law against the use of goods vehicles for passenger transport in Mempawah Regency. The analysis aims to understand the root causes of the problem and find appropriate solutions to improve law enforcement effectiveness in the region. The research method used is the legal approach and the data collection method consists of literature studies and in-depth interviews with informants. The data obtained is analyzed using evaluation techniques, such as appropriate or inappropriate, agree or disagree, true or false, and valid or invalid. This evaluation technique is applied to various views, propositions, statements, norm formulations, and decisions found in primary and secondary legal materials. The research results show that the factors causing suboptimal law enforcement are light sanctions, lack of education and socialization, poor quality and quantity of public transportation, and cost factors. Another factor is the strong culture of gotong royong (mutual cooperation) in Mempawah society. Soetandyo Wignjosoebroto's theory of forbearance can be applied in this case. Law enforcement needs to be carried out fairly and proportionally, considering the needs of the community. A comprehensive solution from various parties, such as providing adequate transportation, education and socialization, and effective law enforcement, is needed to overcome this problem. Keywords: Law enforcement, goods vehicles carrying passengers, Mempawah Regency.

WANPRESTASI PENGUSAHA CV. ALAM GEMILANG ATAS PEMINDAHAN OBJEK TANAH KAVLING DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011201015, SULTAN BAYU PERMANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac When buying and selling, some rights and obligations must be fulfilled by the seller and the buyer. In Article 5 of the agreement for the sale and purchase of plots of land in installments that have been paid, the land certificate will be handed over to the buyer but the seller will not hand it over and will transfer the land object to another party.The formulation of the problem in the research is what factors cause Cv Entrepreneur Default. Alam Gemilang on the transfer of plot land objects in the sale and purchase agreement in Kubu Raya Regency. The method used in the research is empirical. This research was carried out using empirical methods with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were obtained or seen when this research was carried out in the field to conclude.The results of the research carried out were that the sale and purchase agreement for plots of land between CV Alam Gemilang as the seller and 1 buyer in 2015 was carried out in writing. In practice, the seller of the plot of land defaults by transferring the land object to another. The factor that causes the seller to transfer the land object to another party is that they want to increase material profits by selling the land at a higher selling value to another party. The legal consequence for the seller in the sale and purchase agreement for plots of land in Punggur Kecil Village is that compensation is demanded. Efforts that can be made by the buyer against the seller who is in default by transferring the land object to another party are to give a warning/subpoena to the seller.Keywords: Sale And Purchase Agreement, Land Plots, Defa Abstrak Dalam melakukan jual beli terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Pada pasal 5 perjanjian jual beli tanah kavling secara angsuran yang telah dilunasi akan diserahkan sertifikat tanah kepada pihak pembeli namun pihak penjual tidak menyerahkannya dan melakukan pemindahan obyek tanah kepada pihak lain.Rumusan masalah dalam penelitian adalah Faktor apa yang menyebabkan Wanprestasi Pengusaha Cv. Alam Gemilang Atas Pemindahan Obyek Tanah Kavling Dalam Perjanjian Jual Beli Di Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah empiris. Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa perjanjian jual beli tanah kavling antara CV Alam Gemilang selaku pihak penjual dengan 1 orang pihak pembeli pada tahun 2015 dilakukan secara tertulis. Dalam pelaksanaannya penjual tanah kavling wanprestasi dengan melakukan pemindahan objek tanah kepada lain. Faktor penyebab pihak penjual melakukan pemindahan objek tanah kepada pihak lain karena ingin meningkatkan keuntungan materiil dengan cara menjual tanah dengan nilai jual yang lebih tinggi kepada pihak lain. Akibat hukum bagi penjual dalam perjanjian jual beli tanah kavling di Desa Punggur Kecil adalah dituntut ganti rugi. Upaya yang dapat dilakukan pihak pembeli terhadap pihak penjual yang wanprestasi dengan melakukan pemindahan objek tanah kepada pihak lain adalah memberikan peringatan/somasi kepada penjual.Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Tanah Kavling, Wanprestasi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA