Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PUTUSIBAU DALAM PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2022/PA.PTS NIM. A1012191089, MUHAMMAD BUSTAMIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In the case of divorce, one of the conditions that must be met to carry out a divorce in the Religious Courts is that apart from strong reasons, the marriage certificate must also be included when filing for divorce to the Religious Courts as proof of marriage. Problems arise when a marriage is carried out legally according to religious law but is registered and then wants to divorce officially in the Religious Courts with the aim that after a divorce the rights of every legal action carried out in a marriage are protected by law, for example regarding shared assets or regarding custody and responsibility towards children.For example, the case in Decision Number 19/Pdt.G/2022/PA.Pts in the Putussibau Religious Court regarding Divorce filed by a Wife against Husband. according to religious law without being registered with the local Marriage Registrar (KUA), regarding this matter it is interesting to study how the legal considerations of the judges of the Putussibau Religious Court Number 19/Pdt.G/2022/PA.Pts Regarding the wife's divorce against her husband?This research was conducted using normative research methods with a statutory regulation approach combined with a case approach and a legal concept analysis approach. This research activity includes analyzing certain articles in laws and regulations which are then analyzed and interpreted with legal concepts originating from legal theory, legal principles and Islamic ushul fiqh principles which are associated with certain cases by referring to Court Decisions.Based on the results of research and discussion of, "Analysis of Judges' Legal Considerations Regarding Divorce Lawsuit in the Putussibau Religious Court in Decision Number 19/Pdt.G/2022/PA.Pts.". The conclusions that can be drawn are as follows: juridically, itsbat marriage cases can be combined (summed up) with divorce lawsuits, Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law which states: : (a) There is a marriage in the framework of divorce settlement; Apart from that, theoretically, the merger (cumulation) of itsbat marriage with divorce lawsuits can be justified because it is included in the cumulative objective, where the plaintiff can combine several demands in one lawsuit as long as the several combined demands must have a close relationship (Innerlijke samenhangen). Keywords: Divorce Lawsuit, validation of marriage, Accumulation of Lawsuits, Judge's Decision. Abstrak Dalam hal perceraian, salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama adalah Selain alasan yang kuat akta nikah juga harus disertakan ketika mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebagai bukti adanya pernikahan. Permasalahan muncul ketika pernikahan dilakukan secara sah menurut hukum agama tetapi dicatatkan kemudian ingin bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan tujuan setelah terjadi perceraian hak-hak dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan dalam perkawinan menjadi terlindungi oleh hukum, contoh perihal harta bersama atau perihal hak asuh dan tanggung jawab terhadap anak. Sebagai contoh kasus dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Pts di Pengadilan Agama Putussibau mengenai Cerai Gugat yang diajukan Istri terhadap Suami.Dalam hal ini Istri selaku Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Suaminya selaku Tergugat, akan tetapi mereka hanya melakukan pernikahan menurut hukum agama tanpa dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (KUA) setempat, mengenai hal ini menarik untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Putussibau Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Pts Tentang cerai gugat istri terhadap suami ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan pendekatan kasus dan pendekatan analisis konsep hukum. Kegiatan penelitian ini meliputi menganalisis pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis dan ditafsirkan dengan konsep hukum yang bersumber dari teori hukum, asas hukum dan asas ushul fiqh Islam yang dikaitkan dengan perkara tertentu dengan mengacu pada Putusan Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Putussibau Dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Pts.". Adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: secara yuridis Perkara Itsbat Nikah Dapat digabungkan (dikumulasikan) dengan Cerai Gugat Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;". Selain itu Secara Teoritis Penggabungan (Kumulasi) Itsbat Nikah dengan Cerai Gugat dapat dibenarkan sebab termasuk kedalam Kumulasi Objektif yang dimana Penggugat dapat menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu surat gugatan selama beberapa tuntutan yang digabung itu harus terdapat hubungan erat (Innerlijke samenhangen). Kata Kunci: Cerai Gugat, Itsbat Nikah, Kumulasi Gugatan, Putusan Hakim

KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH GURU NGAJI TERHADAP ANAK DI SUNGAI KAKAP DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI NIM. A1011201137, DHEA DHITA NANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Islamic boarding schools which are the backbone of religious education can turn into a terrible perception for many people because of the many cases of sexual violence, one of which occurred in an Islamic boarding school in Sungai Kakap, where a perpetrator was a religious teacher who committed sexual violence and the victim was his own student. The victim was a student at the Islamic boarding school which was equivalent to junior high school. The problem in this study is: "What factors cause sexual violence committed by religious teachers against their students in Sungai Kakap?" The research method used in this study is the empirical juridical method with a case study approach. The results of the study obtained were that the factors that caused religious teachers to commit sexual violence were because the perpetrator had a habit of watching pornographic films, the perpetrator also often closed himself off from the outside environment and the perpetrator had a psychological disorder in the form of liking the same sex.Keywords: Students, Teachers, Sexual ViolenceAbstrak Pesantren yang merupakan tulang punggung dari Pendidikan agama dapat berubah menjadi persepsi yang mengerikan dari banyak orang karena banyaknya kasus kasus kekerasan seksual salah satunya adalah yang terjadi di pesantren yng berada disungai kakap, dimana seorang pelaku adalah guru ngaji yang melakukan kekerasan seksual yang korbannya adalah anak didiknya sendiri. Korban merupakan murid di pesantren tersebut yang setara dengan SMP. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: "Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oknum guru ngaji terhadap anak didik nya di Sungai Kakap?". Metode penelitian yang digunakan dari penelitian ini adalah metode empiris yuridis dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa faktor guru ngaji melakukan kekerasan seksual adalah disebabkan karena pelaku memiliki kebiasaan menonton film porno, pelaku juga seringkali menutup diri dari lingkungan luar dan pelaku memilki kelainan psikologis berupa menyukai sesama jenis.Kata Kunci: Anak didik, Guru, Kekerasan Seksual

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ISLAM PADA KELUARGA ISLAM (Studi Di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota) NIM. A1011181080, FIQRI INDRA SEPTIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis discusses the legal consequences of the distribution of inheritance assets that are not in accordance with Islamic law in Islamic families. This inheritance case started with the inheritance left behind, namely in the form of a sum of cash distributed by the female heirs, consisting of a wife and two daughters, but at the time of the distribution of the inheritance, the male heirs, who were four people, The son of the heir was not involved in the distribution, and because of this incident the male heirs felt upset and disadvantaged because the division of inheritance has an important role in Islamic law, as part of ensuring justice and family welfare.The formulation of the problem in this research is "What are the legal consequences of the distribution of inheritance that is not in accordance with Islamic law in Islamic families in Pontianak City". The aim of the research is to obtain data and information about the distribution of inheritance assets that is not in accordance with Islamic law in Islamic families in Pontianak City, to find out the factors causing the distribution of inheritance assets that are not in accordance with Islamic law in Islamic families in Pontianak City, to find out and analyze the consequences the law on dividing inheritance property which is not in accordance with Islamic law in Islamic families in Pontianak City, to find out how to resolve the problem of dividing inheritance property which is not in accordance with Islamic law in Islamic families in Pontianak City.The results of this research show that the actions taken by female heirs in dividing inheritance property are null and void and there are also violations of Islamic legal norms which have the potential to cause internal disputes within the family, the cause of which is to obtain personal gain, thereby causing material losses. The consequence of the actions of the female heirs who have divided the inherited assets without the knowledge of the male heirs is that they must return the assets according to their original nominal value and the efforts made by the male heirs are to return the inherited assets to their original nominal value and then have another deliberation attended by them. by all heirs based on Islamic law so that there is mutual agreement. AbstrakSkripsi ini membahas mengenai Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Yang Tidak Sesuai Dengan Hukum Islam Pada Keluarga Islam. Perkara waris ini berawal dari harta waris yang ditinggalkan yaitu berupa sejumlah uang tunai yang dibagikan oleh pihak ahli waris perempuan yang terdiri tadi serorang Istri dan dua anak Perempuan, tetapi pada saat pelaksanaan pembagian harta waris tersebut, pihak ahli waris laki-laki yang merupakan empat orang anak laki-laki dari Pewaris tidak dilibatkan dalam pembagian tersebut, dan karena kejadian itu pihak ahli waris laki-laki merasa kesal dan dirugikan sebab dalam pembagian harta waris memiliki peran penting dalam hukum Islam, sebagai bagian untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan keluarga.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana akibat hukum terhadap pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan hukum islam pada keluarga islam di Kota Pontianak". Tujuan dilakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi tentang pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan hukum islam pada keluarga Islam di Kota Pontianak, untuk mengetahui faktor penyebab pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam pada keluarga Islam di Kota Pontianak, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam pada keluarga Islam di Kota Pontianak, untuk mengetahui upaya hukum ahli waris laki-laki dalam permasalahan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam pada keluarga Islam di Kota Pontianak.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh ahli waris perempuan dalam pembagian harta waris adalah batal demi hukum dan juga terdapat pelanggaran terhadap norma hukum Islam yang berpotensi menyebabkan sengketa internal di dalam keluarga, faktor penyebabnya demi memperoleh keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian materiil. Akibat dari perbuatan pihak ahli waris perempuan yang telah membagi harta waris tanpa sepengetahuan ahli waris laki-laki yaitu harus mengembalikan harta tersebut sesuai nominal aslinya dan upaya yang dilakukan oleh ahli waris laki-laki adalah dengan mengembalikan harta warisan ke nominal aslinya kemudian dimusyawarahkan kembali yang dihadiri oleh seluruh ahli waris dengan berdasarkan hukum Islam agar terjadi kesepakatan bersama.Kata Kunci : Harta Waris, Ahli Waris, Kewarisan Islam,Hukum Islam

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA BENGKEL PONTIANAK TRAIL SHOP ATAS KESALAHAN SERVIS PADA PEMILIK KENDARAAN RODA DUA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181257, NAVI KURNIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKondisi kendaraan yang tampil lebih baik, menjadi keinginan bagi setiap pemilik kendaraan. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor perawatan kendaraan yang harus dilakukan secara berkala. Sehingga keberadaan jasa perbaikan kendaraan yang mudah ditemui dan dengan harga suku cadang yang terjangkau semakin dibutuhkan.Akan tetapi dalam proses perbaikan sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak bengkel, sehingga merugikan pemilik kendaraan di mana kondisi kendaraan yang diperbaiki tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan pengusahaTrail Shop belumbertanggung jawab terhadap kesalahan rervis pada pemilik kendaraan roda dua di kota Pontianak.Tujuan dalam penelitian ini ialah Untuk mendapatkan data dan informasi mengenaipelaksanaan perjanjian jasa servis kendaraan bermotor.Untuk mengungkap faktor penyebab pengusaha Bengkel Trail Shop belum bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan servis. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pengusaha Bengkel Trail Shopyang belum bertanggung jawab atas terjadinya servis kendaraan bermotor roda dua. Untuk mengungkapkan upaya pemilik kendaraan bermotor roda dua yang mengalami kesalahan servis dari pengusaha Bengkel Trail Shop.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan serta menganalisa keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa semua fakta tersebut guna untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sedangkan teknik dan alat pengumpul data adalah dengan komunikasi langsung dan tidak langsung serta dengan populasi dan sampel.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perjanjian servis yang terjadi dan telah disepakati antara pihak pengusaha jasa servis kendaraan bermotor atau bengkel, dengan pihak pemilik kendaraan bermotor hanya dilakukan secara lisan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian mengalami kesalahan servis yang kurang memuaskan. Faktor penyebab pihak bengkel Trail Shop lalai dalam melakukan servis, karena masih ada karyawan yang kurang profesional. Akibat hukum pengusaha bengkel Trail Shop belum bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukannya,maka pemilik kendaraan menuntut untuk dilakukan servis ulang atau ganti rugi. Adapun upaya yang dilakukan pemilik kendaraan atas kerugian yang dialami akibat kesalahan servis atau kelalaian pihak bengkel, pemilik kendaraan hanya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan.Key Words: Perjanjian Jasa, Tanggung Jawab Pengusaha, Wanprestasi. ABSTRACT A better looking vehicle condition is the desire of every vehicle owner. This cannot be separated from the vehicle maintenance factor which must be carried out regularly. So the existence of vehicle repair services that are easy to find and with affordable spare parts prices is increasingly needed. However, in the repair process errors are often made by the repair shop, resulting in losses for vehicle owners where the condition of the vehicle being repaired does not match the expected condition. The formulation of the problem in this research is to find out what factors cause Trail Shop entrepreneurs not to be responsible for service errors among two-wheeled vehicle owners in the city of Pontianak. The aim of this research is to obtain data and information regarding the implementation of motor vehicle service agreements. To reveal the causal factors of entrepreneurs The Trail Shop workshop is not responsible for service errors. To reveal the legal consequences for Trail Shop Workshop entrepreneurs who are not responsible for servicing two-wheeled motorized vehicles. To reveal the efforts of two-wheeled motorized vehicle owners who experienced service errors from Trail Shop Workshop entrepreneurs.The method used in this research is the Empirical Legal Research Method with a Descriptive Analysis approach, namely by describing and analyzing the actual situation that occurred when this research was carried out, then the next step is to analyze all these facts in order to reach a conclusion. Meanwhile, data collection techniques and tools are direct and indirect communication as well as with the population and sample.The results obtained from this research show that the service agreement that occurred and was agreed upon between the motor vehicle service entrepreneur or repair shop and the motor vehicle owner was only made verbally. However, during the implementation of the agreement, there was an unsatisfactory service error. The reason why the Trail Shop repair shop is negligent in carrying out services is because there are still employees who are less than professional. As a legal consequence, the Trail Shop repair shop operator is not yet responsible for his negligence, so the vehicle owner demands re-service or compensation. As for the efforts made by the vehicle owner for losses suffered due to service errors or negligence on the part of the repair shop, the vehicle owner only makes amicable settlements. Keywords : Service Agreement, Entrepreneur's Responsibility, Default

CUSTOMER DEFAULT IN THE IMPLEMENTATION EXTENSION OF THE PAWN PERIOD OF COLLATERAL GOODS AT PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC SIMPANG MARTA PONTIANAK CITY NIM. A1011141287, ALDO PUJI PRIBADI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis research is written using empirical methods with a descriptive analysis approach which then uses quantitative and descriptive analysis techniques, namely by describing the current situation based on the facts that exist at the time of conducting research which is then analyzed for problem solving. In this study it can be seen that in the implementation of the pawn agreement between the customer and the pawnshop there are still customers who do not carry out their obligations to extend the pawn period of the collateral and repay the debt at the specified time (Default). The results of this study prove that the factors causing why customers cannot extend the pawn period of collateral goods in pawnshops are due to deliberate actions taken by customers who are in default and customer indifference regarding notifications made by the pawnshop and some are due to the fulfillment of other needs with very diverse and urgent needs of customers so that customers who are in default cannot fulfill their obligations in the pawn proof agreement (SBG) that the customer has agreed to by signing. Keywords: PT Pegadaian (Persero), default, debt and credit agreement with pawn collateral.ABSTRAKPenelitian ini ditulis dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yang selanjutnya dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada pada saat mengadakan penelitian yang kemudian dianalisis guna pemecahan masalah. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah dan pihak pegadaian masih ada nasabah yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan perpanjangan masa gadai barang jaminan dan pelunasan hutang tepat pada waktu yang telah ditentukan (Wanprestasi). Hasil dari penelitian ini membuktikan faktor penyebab mengapa nasabah tidak dapat melakukan perpanjangan masa gadai barang jaminan di pegadaian dikarenakan kesengaajaan yang dilakukan oleh nasabah yang wanprestasi serta ketidak pedulian nasabah mengenai pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pegadaian dan ada pula dikarenakan pemenuhan kebutuhan lainnya dengan kebutuhan yang sangat beragam dan mendesak nasabah sehingga nasabah yang wanprestasi tidak dapat memenuhi kewajibannya didalam perjanjian surat bukti gadai (SBG) yang telah nasabah setujui dengan membubuhkan tandatangan. Kata Kunci: PT. Pegadaian (Persero), Wanprestasi, Perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN UMUM TERHADAP KERUSAKAN BARANG MILIK PENUMPANG (STUDI KASUS PELAKU USAHA ANGKUTAN UMUM RUTE MANDOR-SUNGAI PINYUH) NIM. A1012151042, KRISTINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian tentang "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Angkutan Umum Terhadap Kerusakan Barang Milik Penumpang (Studi Kasus Pelaku Usaha Angkutan Umum Rute Mandor-Sungai Pinyuh)" bertujuan untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai tanggung jawab pelaku usaha angkutan umum terhadap kerusakan barang milik penumpang; untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kerusakan barang milik penumpang pada angkutan umum serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang terhadap pelaku usaha angkutan umum akibat kerusakan barang milik penumpang di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha angkutan umum rute Mandor-Sungai Pinyuh terhadap kerusakan barang milik penumpang dalam bentuk ganti rugi jika ada kesalahan atau kelalaian dari pengangkut. Ganti rugi didasarkan atas nilai kerusakan dari barang atau kesepakatan dari kedua, sesuai dengan Pasal 188, 192 ayat (4) dan 193 ayat (1) UULLAJ. Faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya barang milik penumpang adalah terbatasnya sarana kendaraan angkutan pedesaaan untuk trayek Mandor-Sungai Pinyuh sehingga kendaraan angkutan tidak dapat melayani angkutan orang dan barang secara maksimal. Kelebihan muatan barang menyebabkan barang menjadi rusak karena tertimpa beban barang terlalu berat, barang menjadi pecah, atau barang terjatuh selama perjalanan. Upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yaitu mengunakan pendekatan negosiasi, didalamnya mengandung unsur musyawarah dan barang yang rusak masih diperbaiki atau diganti. Saran dari hasil penelitian ini untuk lebih meningkatkan layanan angkutan umum, terutama untuk angkutan barang milik penumpang, sebaiknya Dinas Perhubungan Kabupaten Landak menambah jumlah kendaraan angkutan umum untuk trayek dari Mandor "“ Sungai Pinyuh atau pelaku usaha angkutan umum mengunakan jenis kendaraan yang lebih besar kapasitas daya angkut penumpang dan barang seperti kendaraan L300 atau mini bus. Dinas Perhubungan Kabupaten Landak hendaknya melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada pelaku usaha angkutan dan warga masyarakat di Kecamatan Mandor, akan arti pentingnya keamanan dan keselamatan dalam pengangkutan di jalan raya guna meminimalisir timbul kecelakaan atau kerusakan barang muatan. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha Angkutan Umum, Ganti Rugi. ABSTRACT Research on "Public Transport Business Actor's Responsibility Against Damage to Passenger Property (Case Study of Public Transport Business Actors for Mandor-Sungai Pinyuh Route)" aims to obtain data and information regarding the responsibility of public transport business actors for damage to passenger property; to reveal the factors that cause damage to passenger property on public transport and to find out legal remedies that passengers can take against public transportation business actors due to damage to passenger property in Mandor District, Landak Regency.This research was conducted using a sociological juridical method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing the facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at the final conclusion. Based on the results of research and discussion, it can be concluded: the implementation of the responsibility of public transport business operators on the Mandor-Sungai Pinyuh route for damage to property belonging to passengers in the form of compensation if there is an error or omission from the carrier. Compensation is based on the value of damage to the goods or the agreement of the two, in accordance with Article 188, 192 paragraph (4) and 193 paragraph (1) UULLAJ. Factors that cause damage to belongings of passengers are the limited means of rural transport vehicles for the Mandor-Sungai Pinyuh route so that transport vehicles cannot serve the transportation of people and goods optimally. Overloading of goods causes the goods to become damaged because they are overloaded, the items break, or the items fall during the trip. Legal remedies to resolve disputes that use a negotiation approach, which contains elements of deliberation and damaged goods are still being repaired or replaced. Suggestions from the results of this study to further improve public transport services, especially for transporting goods belonging to passengers, the Landak District Transportation Department should increase the number of public transport vehicles for the route of the Mandor "“ Sungai Pinyuh or public transportation business operators using a type of vehicle that has greater carrying capacity passengers and goods such as L300 vehicles or mini buses. The Landak District Transportation Office should conduct outreach or outreach to transportation businesses and residents in the District of Mandor, the importance of security and safety in transportation on the highway in order to minimize accidents or damage to cargo. Keywords: Responsibility, Public Transportation Business Actors,Compensation.

KAJIAN YURIDIS PANDANGAN AHLI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH (STUDI KASUS NO.0239/PDT.P/2015/PA.PTK) NIM. A1011181261, ARIF PRASETYO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract According to state regulations, the age for marriage has been determined according to the age limits described in Law No. 1 of 1974, amendments to Law No. 16 of 2019 in Article 7, the age limit for marriage between a man and a woman, namely nineteen years (19 years). The fact that occurs in the field is that there are underage marriages so that marriages are carried out under the hand or unregistered marriages, as a result of these unregistered marriages people do not get a marriage book or marriage certificate. In case study number (0239/PDT.P/2015/PA.PTK.), the Petitioners who are husband and wife entered into a religious marriage or sirri marriage because the age of the two applicants was not old enough for an official marriage to be carried out, so the marriage isbat was submitted as a legalization of the marriage. which was carried out according to Islamic religious law, but was not recorded by the KUA.Based on the research study objects that have been described, this research is included in the normative legal research method. Normative legal research is a process of finding or seeking solutions to legal rules, legal rules, legal principles and doctrines in order to achieve or answer the problems faced. Where legal research is oriented towards practical aspects in order to resolve concrete legal problems, whether in the form of disputes or legal uncertainty in court decisions. However, legal research is usually carried out based on pure curiosity about legal issues through research on legal facts. In the perspective of maturity, Islamic law sees that the age of attaining puberty does not affect the application of law in the matter of determining adulthood in a positive legal manner, in accordance with the legal principles contained in the principle. The legal principle "lex specialis derogat legi generali" is a legal principle which states that specific laws will prioritize general law. Positive law stipulates that the applicants have not been declared adults, the constitutional determination of adulthood is specifically at the age of 21 years in Law No. 1 of 1974, Amendment to No. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law which refers specifically to marriage. In this way, applicants who are still 18 years old who are still under the age of 18 are declared to be immature and legally incapable of acting, and must be represented by the applicant's guardian. The legal consequence that arises from the rejection of the application is that the legal rights of the wife and children are lost. By rejecting the application for marriage isbat, this marriage becomes unregistered in the sense that it has no legal guarantee in the eyes of the state and validation is sufficient in the context of religion only. Keywords: Marriage, Isbat Nikah, Views of Islamic Legal Experts ABSTRAK Secara peraturan negara telah menetapkan usia perkawinan terhadap batasan umur yang dijelaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 batasan umur perkawinan seorang pria dan seorang wanita yaitu sembilan belas tahun (19th). Fakta yang terjadi di lapangan adanya pernikahan dibawah umur sehingga pernikahan dilaksanakan dibawah tangan atau nikah sirri, akibat nikah sirri ini maka tidak mendapatkan buku nikah atau akta nikah. Dalam studi kasus nomor (0239/PDT.P/2015/PA.PTK.) Para Pemohon yang berstatus suami istri melangsungkan pernikahan secara agama atau nikah sirri karena umur kedua pemohon belum mencukupi untuk dilakukannya pernikahan secara resmi maka diajukan isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA.Berdasarkan objek kajian penelitian yang sudah dijabarkan, maka penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses dalam menemukan atau mencari solusi suatu aturan hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin guna mencapai atau menjawab permasalahan yang dihadapi. Dimana penelitian hukumnya berorientasi kepada aspek praktis guna menyelesaikan masalah hukum secara konkret baik dalam bentuk sengketa atau ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan. Namun biasanya penelitian hukum dilakukan atas dasar murni keingintahuan atas permasalahan hukum melalui penelitian fakta-fakta hukum.Dalam perspektif kedewasaan, hukum islam melihat usia yang telah mencapai baligh tidak mempengaruhi pemberlakuan hukum dalam persoalan penentuan dewasa secara hukum positif, sesuai asas hukum yang terkandung dalam prinsip Asas hukum "lex specialis derogat legi generali" merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum yang khusus akan mendahulukan hukum yang umum. Di dalam hukum positif menetapkan bahwa para pemohon belum dinyatakan dewasa penentuan dewasa secara konstitusi khusus pada usia 21 tahun pada peraturan Perundang-undang No.1 Tahun 1974 Perubahan atas No.16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengacu khusus dalam pernikahan. Dengan begitu pengajuan permohonan isbat nikah pada para pemohon yang masih tergolong dalam usia 18 tahun dinyatakan belum dewasa dan tidak cakap bertindak hukum, harus diwakilkan oleh wali para pemohon. Akibat hukum yang timbul terhadap penolakan permohonan tersebut adalah membuat hilangnya hak-hak kedudukan istri dan anak dengan ditolaknya permohonan isbat nikah ini secara tidak langsung perkawinan ini menjadi tidak tercatat dalam artian tidak memiliki jaminan hukum dimata negara dan pengesahannya cukup dalam konteks agama saja. Kata Kunci: Perkawinan, Isbat Nikah, Pandangan Ahli Hukum Islam

IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NIM. A1011171135, R. RYAN HAGA KALISTA SEMBIRING
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis discusses the implementation of the principles of restorative justice based on the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice in Resolving Information and Electronic Transaction Crime Cases. The problem in my research is how to implement the principles of restorative justice based on the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice in resolving Criminal Cases of Violations of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The type of research used in this research is empirical legal (juridical) research or socio-legal research to be able to see and know more clearly what is happening in the field related to research on the application of the principles of Restorative Justice in law enforcement against criminal acts in the field of Information and Transactions. Electronic or cyber crime. Some of the discussions in this thesis are that the orientation towards law enforcement carried out by the Republic of Indonesia National Police has shifted from the Retributive concept which is oriented towards punishing perpetrators of criminal acts to the Restorative concept which is oriented towards recovering the impact of criminal acts. The Restorative Justice model approach in resolving Information and Electronic Transaction Crime cases, both at the investigation and investigation level at the National Police Institution, is based on the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. The implementation of the principles of Restorative Justice based on the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 is expected to help in accelerating the resolution of Information and Electronic Transaction Crime Cases as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Settlement of criminal cases by the National Police using the Restorative Justice settlement method can speed up efforts to provide recovery to both parties and provide legal certainty, benefit and a sense of justice for the community.Keywords: Restorative Justice, Police, ITE ABSTRAK Skripsi ini membahas Implementasi Prinsip Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun permasalahan dalam penelitian saya ini adalah bagaimana Implementasi Prinsip Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum (yuridis) empiris atau socio-legal research untuk dapat melihat dan mengetahui lebih jelas yang terjadi di lapangan berkaitan dengan penelitian penerapan prinsip Restorative Justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kejahatan dunia maya. Adapun beberapa pembahasan skripsi ini adalah orientasi arah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisan Negara Republik Indonesia sudah bergeser dari konsep Retributif yang berorientasi kepada penghukuman pelaku tindak pidana ke konsep Restoratif yang berorientasi pada pemulihan dampak dari tindak pidana. Pendekatan model Keadilan Restoratif atau Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik baik tingkat penyelidikan maupun penyidikan pada Institusi Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi prinsip Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 diharapkan dapat membantu dalam percepatan penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian kasus tindak pidana oleh Polri dengan metode penyelesaian Restorative Justice dapat mempercepat dalam upaya memberikan pemulihan kepada kedua belah pihak dan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.Kata Kunci: Restorative Justice, Kepolisian, ITE

KEGAGALAN PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI POLRESTA PONTIANAK NIM. A1011201060, MAULIA MAHARANI PUTRI ISMAIL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The settlement of minor crimes, especially cases of light maltreatment, has been applied and implemented at the Pontianak City Resort Police (Polresta) level. In order to achieve the success of Restorative Justice efforts in the settlement of minor persecution crimes, there are several conditions that must be met. Restorative Justice in practice does not always experience success even though the persecution case is classified as a minor crime. The research was conducted to determine the failure factors of Restorative Justice efforts in cases of minor persecution crimes. This type of research is empirical research by going directly to the field through interviews. Data sources were obtained from the author through primary data from interviews with Investigators at Pontianak Police Station and First Level Judges at Pontianak District Court Class 1A and secondary data obtained from journals, literature, and related laws and regulations. Based on the results of the research, it is known that efforts to implement Restorative Justice at the Pontianak Police Station level, especially the settlement of minor maltreatment cases, do not always achieve success. The main factor in the failure of Restorative Justice efforts is the non-achievement of an agreement to reconcile due to differences in mindset and opinions in the fulfillment of rights and responsibilities between parties in conflict and the non-fulfillment of predetermined conditions.Keywords: Misdemeanor, Restorative Justice, Failure Abstrak Penyelesaian tindak pidana ringan terutama kasus penganiayaan ringan telah diterapkan dan dilaksanakan di tingkat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak. Demi mencapai keberhasilan upaya Restorative Justice pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Restorative Justice dalam praktiknya tidak setiap waktu mengalami keberhasilan meskipun kasus penganiayaan tergolong tindak pidana ringan. Penelitian dilakukan bertujuan mengetahui faktor kegagalan upaya Restorative Justice pada kasus tindak pidana penganiayaan ringan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan meneliti langsung terjun ke lapangan melalui wawancara. Sumber data didapatkan dari penulis melalui data primer hasil wawancara dengan Penyidik di Polresta Pontianak dan Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A serta perolehan data sekunder berasal dari jurnal, literatur kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Berdasar hasil penelitian, diketahui bahwa upaya penerapan Restorative Justice di tingkat Polresta Pontianak khususnya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan ringan tidak selalu mencapai keberhasilan. Faktor utama terjadinya kegagalan upaya Restorative Justice yaitu tidak tercapainya kesepakatan untuk berdamai disebabkan adanya perbedaan pola pikir dan pendapat dalam pemenuhan hak dan tanggungjawab antarpihak yang berkonflik serta tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kata kunci : Penganiayaan Ringan, Restorative Justice, Kegagalan

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM REGISTRASI SIM CARD PERDANA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201138, BUDIMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK The phenomenon regarding the importance of protecting personal data is starting to strengthen along with the increasing number of cell phone and internet users. A number of cases have emerged, especially those related to misuse of someone's personal data and leading to fraud or criminal acts. However, the issue of personal data protection, which has become an actual and real problem as a violation of privacy, is still not a popular issue among Indonesian people. The issue of misuse of personal data that has emerged recently is related to the implementation of the SIM Card re-registration policy for cell phone service users. One of the cases related to SIM card registration that has occurred is the case experienced by Aninda Irastiwati, one of Indosaat Ooredoo customers who wanted to register her number as required by the government, but had difficulty registering her number. The difficulty she experienced was that the data was in the form of a family card number. and your population identification number has been used by other customers for SIM card registration.The problems that have been formulated are as follows:1. How are consumers protected against misuse of personal data in initial SIM card registration in Pontianak City?2. What efforts is being made by the government to minimize misuse of personal data in initial SIM card registration in Pontianak City?This research is descriptive analytical in nature which aims to accurately describe the individual characteristics of a particular symptom, situation or group. Analytical descriptive research reveals laws and regulations related to the theories that are the object of their implementation in society.Based on the research results, it was found that From these results, it can be concluded that consumer protection against misuse of personal data in Pontianak City needs to be supported by clear legal provisions and regulation of data use permits that provide control to consumers. Therefore, steps to strengthen regulations and provide control to consumers need to be considered in an effort to increase consumer protection in Pontianak City. Keywords: consumer protection, personal data, sim card ABSTRAK Fenoma mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal. Namun demikian permasalahan perlindungan data pribadi, yang telah menjadi permasalahan aktual dan nyata sebagai pelanggaran privasi, masih belum menjadi isu populer di kalangan masyarakat Indonesia. Isu mengenai penyalahgunaan data pribadi yang mengemuka belakangan ini bertalian dengan pemberlakuan kebijakan registrasi ulang SIM Card pada pengguna layanan telepon seluler. Salah satu kasus terkait registrasi SIM card yang sudah terjadi adalah kasus yang dialami oleh Aninda Irastiwati salah satu pelanggan indosaat ooredoo yang ingin mendaftarkan nomornya sesuai yang diwajibkan oleh pemerintah, tetapi kesulitan untuk meregistrasi nomornya tersebut, adapun kesulitan yang dialaminya adalah dimana data berupa nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan miliki aninda telah digunakan oleh pelanggan lainya untuk registrasi SIM Card. Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :Bagaimana perlidungan konsumen terhadap penyalah gunaan data pribadi dalam registrasi sim card perdana di Kota Pontianak?Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir penyalah gunaan data pribadi dalam registrasi sim card perdana di Kota Pontianak? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek pelaksanaannya di dalam masyakat. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi di Kota Pontianak perlu didukung oleh ketentuan hukum yang jelas dan pengaturan izin penggunaan data yang memberikan kontrol kepada konsumen. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memperkuat regulasi dan memberikan kontrol kepada konsumen perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen di Kota Pontianak. Kata kunci : perlindungan konsumen, data pribadi, sim card

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA