Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWAJIBAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM UNTUK MENUTUP PINTU SELAMA KENDARAAN BERJALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1012201004, HEIKAL AKMAL MUDHAM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractConsumer protection law is currently receiving enough attention because it involves rules for the welfare of society. In this case, the consumer in question is a service user or service consumer, which is defined as every person and / or legal entity that uses transportation services, both transportation of people and goods. Drivers are people who drive motorized vehicles or people who directly supervise prospective drivers who are learning to drive motorized vehicles or non-motorized vehicles. The obligation of public transportation drivers to close the door while the vehicle is running is a form of protection for users of public transportation services that aims to ensure the security and safety of users of public transportation services. But in reality there are still many drivers who still do not carry out their obligations. Therefore, the author is interested in conducting research with the formulation of the problem, namely why public transportation drivers do not comply with the rules to close the door while the vehicle is running. the method used is empirical sociological method, which is a method that serves to see the law in real terms and examine how the law works in society. The data analysis used in this research is descriptive analysis. The reasons public transportation drivers do not close the door while the vehicle is running are due to limited facilities, facilities, and infrastructure that are not yet adequate such as in public transportation that has a broken door, does not have air conditioning, and most importantly there is still a kernet on the side to pick up passengers where the passenger does not get on from a predetermined place. The next reason is the lack of driver awareness of these inadequate facilities, advice and infrastructure and the lack of attention to maintenance and management by the Ketapang Regency local government. And the driver still does not know about his obligations as stated in the applicable laws and regulations, even though the driver as a legal subject should know about it because a rule is made to control humans or society with certain limits and to maintain rights and obligations so that they are balanced and fulfilled.Keywords: Consumer Protection, Drivers, Public Transportation.AbstrakHukum perlindungan konsumen saat ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Didalam hal ini Konsumen yang dimaksud merupakan pengguna jasa atau konsumen jasa, yang diartikan sebagai setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang maupun barang. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor.Kewajiban pengemudi angkutan umum untuk menutup pintu selama kendaraan berjalan merupakan bentuk perlindungan bagi pengguna jasa angkutan umum yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jasa angkutan umum. Namun kenyataannya masih banyak terdapat pengemudi yang masih belum melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu mengapa pengemudi angkutan umum tidak mematuhi aturan untuk menutup pintu selama kendaraan berjalan. metode yang digunakan adalah metode sosiologis empiris yaitu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Alasan-alasan pengemudi angkutan umum tidak menutup pintu selama kendaraan berjalan di karenakan keterbatasan fasilitas, sarana, dan prasarana yang belum memadai seperti di angkutan umum yang memiliki pintu yang rusak, tidak memiliki AC, dan yang terpenting masih adanya kernet disamping untuk melakukan penjemputan penumpang yang dimana penumpang tersebut tidak naik dari tempat yang telah ditentukan. Alasan selanjutnya adalah minimnya kesadaran pengemudi terhadap fasilitas, saran dan prasarana yang kurang memadai tersebut dan kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan dan pengelolaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Serta pengemudi masih belum mengetahui mengenai kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal sudah seharusnya pengemudi sebagai subjek hukum mengetahui mengenai hal tersebut karena sebuah aturan dibuat untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu serta untuk menjaga hak dan kewajiban agar terlaksana secara seimbang dan terpenuhi.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pengemudi, Angkutan Umum.

PENJATUHAN VONIS HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORTUS PROVOKATUS KRIMINALIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.Sus.Anak/2018/PNMbn) NIM. A1011201311, AGNES JULIANTI SIHOMBING
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Abortion remains a controversial and complex topic in society today. The debate surrounding abortion covers a wide range of issues, including for rape victims with unwanted pregnancies. When a rape victim chooses to have an abortion, the decision is the result of complex circumstances. Where the victim experiences deep psychological distress, moreover the victim is still a minor when faced with this problem, when making decisions is unstable and does not think about the impact that can be caused by her actions. As in the case raised by the author in District Court Decision Number 5/PID.Sus.Anak/2018/PN Mbn, where the child who committed abortus provocatus as a result of sexual crimes from his own biological brother, the child must experience deep psychological pressure plus having to serve a sentence and not get a good mental recovery.The type of research used by the author in compiling this research is Normative Juridical legal research, which is an approach based on primary legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research, using literature study techniques and respondent interviews to obtain the results and information needed.Based on the results of the research achieved, that the imposition of a judge"™s verdict on a child who commits abortus provocatus as a victim of a rape crime can have a negative and detrimental impact on the child, where the child is likely to experience depression and mental disorders or PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) plus the child does not get good mental healing. This also has an impact on the child"™s future when they want to apply for a job but are hindered by their history of prison experience. Therefore, other alternative policies are needed that can be carried out by law enfocers as an effort to reduce and heal the psychological trauma experienced by children, namely rehabilitation which is intended as the best solution and for a bright future for child. Keywords: Abortus Provocatus, Rape, Child. Abstrak Saat ini perbuatan aborsi masih menjadi topik yang kontroversial dan kompleks di kalangan masyarakat. Perdebatan seputar aborsi mencakup berbagai isu, termasuk bagi korban perkosaan dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika korban perkosaan memilih untuk melakukan aborsi keputusan tersebut merupakan hasil dari situasi dan kondisi yang rumit. Dimana korban mengalami tekanan psikologi yang mendalam terlebih lagi korban masih tergolong di bawah umur ketika dihadapkan dengan masalah ini maka ketika mengambil keputusan tidak stabil dan tidak memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya. Seperti pada kasus yang diangkat penulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/PID.Sus.Anak/2018/PN Mbn , dimana anak yang melakukan abortus provokatus hasil dari kejahatan seksual dari kakak kandungnya sendiri, anak harus mengalami tekanan psikologi yang mendalam ditambah harus menjalani hukuman dan belum mendapatkan pemulihan mental yang baik.Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara responden untuk mendapatkan hasil dan informasi yang dibutuhkan.Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai, bahwa penjatuhan vonis hakim terhadap anak yang melakukan abortus provokatus korban dari kejahatan perkosaan dapat berdampak buruk dan merugikan anak, dimana anak kemungkinan besar mengalami depresi dan gangguan mental atau PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) ditambah lagi anak tidak mendapatkan penyembuhan mental yang baik. Hal ini juga berdampak bagi masa depan anak saat ingin melamar dalam perkerjaan namun terhalang akibat riwayat pengalaman penjara yang dimilikinya.Maka dari itu diperlukan alternatif kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh Penegak hukum sebagai upaya mengurangi dan menyembuhkan trauma psikologis yang dialami oleh anak, yakni Rehabilitasi yang ditujukan sebagai penyelesaian terbaik dan demi masa depan yang cerah bagi anak. Kata Kunci: Abortus Provokatus, Perkosaan, Anak.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ITEM VIRTUAL DENGAN SISTEM GACHA PADA GAME ONLINE APEX LEGENDS MOBILE NIM. A1011181277, FEBRIAN YURIDHA PRADANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis discusses how Islamic law reviews virtual item buying and selling transactions using the gacha system in a mobile software game, namely Apex Legends Mobile. Purchasing virtual items in this game uses the currency applicable in the game, namely Syndicate Gold, which can be topped up through the game or the website that provides this service. After players top-up, they can buy virtual items in the shop menu, where the purchase mechanism uses a gacha system, which is a random system whose percentages have been set by the game developer. This system is considered detrimental by buyers because they have to spend a lot of money to get the goods they want. So it is not only material things that are affected but it also affects a person's psychology to the point that they become financially wasteful and emotionally unstable. From this background, the question arises about how in the view of Islamic law and the legal consequences regarding the purchase of virtual items in online games because as is known, in the view of Islamic law, economic actors must prioritize clarity in transaction status, size, weight, quality, price, and benefits. This research uses normative methods with descriptive research characteristics and qualitative data analysis. The results of this research show that the transaction of buying and selling virtual items using the gacha system in the Apex Legends Mobile game does not fulfill the pillars and requirements for a sale and purchase contract in the view of Islamic law because there is no certainty about the goods so this transaction falls into the category of buying and selling Gharar which can cause one party loses. Apart from that, this transaction also contains gambling or Maisir due to the speculative element or chance to get the desired item. The legal consequences of buying and selling virtual items using the gacha system are void or invalid. AbstrakSkripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli item virtual dengan menggunakan sistem gacha yang ada pada sebuah game perangkat lunak mobile yaitu Apex Legends Mobile. Pembelian item virtual dalam game ini menggunakan mata uang yang berlaku dalam game tersebut yaitu Syndicate Gold yang bisa di top-up melalui dalam game maupun website yang menyediakan jasa tersebut. Setelah pemain melakukan top-up barulah mereka bisa membeli item virtual di menu shop yang mekanisme pembeliannya menggunakan sistem gacha yaitu sistem acak yang sudah diatur persentase nya oleh pengembang game. Sistem ini dianggap merugikan oleh pembeli karena mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Sehingga tidak hanya materi yang terdampak namun juga mempengaruhi psikologis seseorang hingga menjadi boros dalam keuangan dan emosi yang labil. Dari latar belakang tersebut maka muncullah pertanyaan tentang bagaimana dalam pandangan hukum Islam dan akibat hukum mengenai pembelian item virtual dalam game online karena sebagaimana yang diketahui bahwa dalam pandangan hukum Islam para pelaku ekonomi harus mengutamakan kejelasan dalam status transaksi, ukuran, timbangan, kualitas, harga, dan manfaat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian Deskriptif serta analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa transaksi jual beli item virtual dengan sistem gacha pada game Apex Legends Mobile ini tidak memenuhi rukun dan syarat berakad jual beli dalam pandangan hukum Islam dikarenakan tidak ada kepastian akan barang sehingga transaksi ini masuk ke golongan jual beli Gharar yang bisa menyebabkan salah satu pihak merugi. Selain itu transaksi ini juga mengandung perjudian atau Maisir dikarenakan unsur spekulatif atau untung-untungan untuk mendapatkan item yang diinginkan. Adapun akibat hukum dari transaksi jual beli item virtual dengan sistem gacha ini adalah batal atau tidak sah. Kata kunci : Jual beli, Barang Virtual, Sistem Gacha, Game Online

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF B PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM NIM. A1011191196, AYU ANDIRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Settlement problems faced in small towns such as Sintang Regency are increasingly complex, high birth rates and population immigration collide with the fact that land in urban areas is increasingly limited and land values are increasing and the majority of the population is from a low economic level, giving rise to dense settlements in areas that are considered strategic, namely the riparian area to examine these settlement problems, for people who live around the riverbank who build houses/buildings. The type of research used is analytical descriptive legal research, namely by describing the actual situation of the research results received from respondents and analyzing the facts that existed at the time this research was conducted, to arrive at a conclusion. Descriptive analysis research will collect information from library materials, field interviews, to the community through the distribution of questionnaires or questionnaires. The aim is to validate the suitability of the information obtained based on literature, interviews, with the conditions that occur in social life regarding the legal actions of the Sintang Regency government. Inhibiting factors and legal efforts made by the government of Sintang Regency. Then, these data will be analyzed descriptively quantitatively which is empirical. Based on the results of research conducted by the author, the actions of the Sintang government through Satpol PP were only a warning. The government of Sintang also does not have an effective capacity to ensure that every building/house along the Kapuas river is required to have an IMB, especially for buildings/houses that are old. There are 3 factors that hinder legal action by the Sintang Regency government against buildings/houses along the Kapuas River border, namely: Regulatory factors (legal substance), Rule implementing factors (legal structure), Community factors (legal culture). ABSTRAKPermasalahan permukiman yang dihadapi di kota-kota kecil seperti Kabupaten Sintang semakin kompleks, tingginya tingkat kelahiran dan imigrasi penduduk terbentur pada kenyataan bahwa lahan di perkotaan semakin terbatas dan nilai lahannya yang semakin meningkat serta mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi rendah, menimbulkan permukiman-permukiman padat di kawasan yang di anggap strategis yaitu Kawasan sempadan sungai untuk menelaah permasalahan permukiman ini, untuk masyarakat yang tinggal di sekitar sempadan sungai yang mendirikan rumah/bangunan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari hasil penelitian yang diterima dari responden dan menganalisa fakta-fakta yang ada pada saat penelitian ini dilakukan, hingga memperoleh kesimpulan. Penelitian deskriptif analisis akan menghimpun informasi dari bahan Pustaka, wawancara lapangan, terhadap masyarakat melalui penyebaran angket atau kuesioner. Tujuannya untuk memvalidasi kesesuaian informasi yang diperoleh berdasarkan bahan pustaka , wawancara, dengan keadaan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat mengenai tindakan hukum pemerintah Kabupaten Sintang. Faktor-faktor penghambat serta upaya hukum yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang. Kemudian, data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif yang bersifat empiris.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa tindakan pihak pemerintah Sintang melalui Satpol PP hanya sebatas peringatan. Pemerintah Sintang juga tidak memiliki kemampuan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap bangunan/rumah yang berada di sepanjang sempadan sungai Kapuas wajib memiliki IMB, terutama bagi bangunan/rumah yang berusia tua. Ada 3 faktor yang menghambat tindakan hukum pemerintah Kabupaten Sintang terhadap bangunan/rumah yang berada di sepanjang sempadan sungai kapuas adalah: Faktor peraturan (substansi hukum), Faktor pelaksana aturan (struktur hukum), Faktor masyarakat (budaya hukum).Kata kunci: Permukiman, Sempadan Sungai, Faktor Penghambat Tindakan Hukum.

PELAKSANAAN ADAT MELAHIRKAN MASYARAKAT BUGIS DI DESA PUNGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBURAYA NIM. A1011201221, NADILLA OKTAVIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research examines the Implementation of Bugis Community Childbirth Customs in Punggur Kecil Village, Sungai Kakap District, Kuburaya Regency, which has experienced a slight shift both in the implementation stage and in the way of thinking of the community. The customary implementation of the birth of the Bugis community is Maccera' Wettang and Makan Dalam Kelambu. This study aims to obtain data and information on the implementation of the indigenous birth of the Bugis community, reveal the factors of the shift in implementation, reveal the consequences for people who do not carry out the custom of giving birth, and the last reveals the efforts made by the Traditional Elders of Punggur Kecil Village to preserve the Birth Customs of the Bugis Community in Pungur Kecil Village Sungai Kakap District Kuburaya Regency. In this study, the author used empirical legal research methods with a population of 250 (two hundred and fifty) housewives and a sample consisting of 25 (twenty-five) housewives of Punggur Kecil Village. Based on the description found, it can be concluded that the results of the research in the Implementation of Childbirth Customs of the Bugis Community in Punggur Kecil Village, Sungai Kakap District, Kuburaya Regency are still being implemented but there is a shift, the factors causing this shift are several factors, namely religious factors, economic factors and modernization factors. The consequence for those who do not carry out this custom of giving birth is that they experience disaster/disaster which is usually in the form of disease, and the efforts made by traditional elders to preserve the custom of giving birth to the Bugis community are by continuing to carry out the custom and disseminating knowledge.Keywords: Custom; Childbirth Customs; Bugis Indigenous People; Pregnant and Childbirth Women. Abstrak Penelitian ini meneliti Pelaksanaan Adat Melahirkan Masyarakat Bugis di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya yang telah mengalami sedikit pergeseran baik dari tahap pelaksanaan maupun pada cara berfikir masyarakatnya. Pelaksanaan adat melahirkan masyarakat bugis ialah Maccera"™ Wettang dan Makan Dalam Kelambu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan adat melahirkan masyarakat bugis, mengungkapkan faktor terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan, mengungkapkan akibat bagi masyarakat yang tidak melaksanakan adat melahirkan, dan yang terakhir mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Tetua Adat Desa Punggur Kecil untuk melestarikan Adat Melahirkan Masyarakat Bugis Desa Pungur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan populasi 250 (dua ratus lima puluh) ibu Hamil dan Melahirkan dan sampel terdiri dari 25 (dua puluh lima) ibu Hamil dan Melahirkan Desa Punggur Kecil. Berdasarkan uraian yang dikemukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian dalam Pelaksanaan Adat Melahirkan Masyarakat Bugis Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya masih dilaksanakan tetapi terdapat pergeseran, faktor penyebab pergeseran ini adalah terdapat beberapa faktor yakni faktor agama, faktor ekonomi dan faktor modernisasi. Akibat bagi yang tidak melaksanakan adat melahirkan ini ialah mendapat malapetaka/musibah yang biasanya berupa penyakit, dan upaya yang dilakukan oleh tetua adat untuk melestarikan adat melahirkan masyarakat bugis ini ialah dengan tetap melaksanakan adat dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan. Kata kunci : Adat; Adat Melahirkan; Masyarakat Adat Bugis; Ibu Hamil Dan Melahirkan.

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGATURAN TERHADAP PENETAPAN SUKU BUNGA PINJAMAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi di Kota Pontianak) NIM. A1012171151, WING PATRIO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Currently, many savings and loan cooperatives have emerged that offer loans (credit) to their members and the community at large. In offering loans, savings and loan cooperatives provide interest to cooperative members and the community. The loan interest rates provided by savings and loan cooperatives have so far referred to the provisions of the Decree of the Minister of State for Cooperatives, Small and Medium Enterprises Number 96/KEP/M.KUKM/IX/2004 concerning Operational Standards Guidelines for the Management of Savings and Loan Cooperatives and Cooperative Savings and Loan Units. market mechanism, so there is no clear standard regarding interest rates for savings and loan cooperative loans. In practice, the loan interest rates applied by Savings and Loans Cooperatives to members and the public can reach 30% per month. The provision of high interest rates by savings and loan cooperatives is of course very burdensome for their members or the community. The research method used in this research is sociological juridical and analytical descriptive. The data examined in this research includes primary data and secondary data. Data collection techniques include: literature study, interviews, and questionnaires. The data analysis method used in this research is qualitative analysis. Based on the research results, it was concluded that the interest rate given by the Savings and Loans Cooperative in Pontianak City to its members is between 20% to 30% per month with a loan term of 30 days/month. In reality, the Government has not actually played a role in regulating the interest rates for Savings and Loans Cooperative as an effort to improve the welfare of its members and the community because until now there are no regulations regarding the determination of interest rates for Savings and Loans Cooperatives. Only on June 16 2023, the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia issued Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 8 of 2023 concerning Savings and Loans Businesses by Cooperatives, which regulates the loan interest rate at a maximum of 24% (twenty four percent) per year, but the practice of giving loan interest rates between 20% to 30% per month carried out by the Savings and Loans Cooperatives is still ongoing today and there has been no action from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia, the Regional Indonesian Cooperative Council and the Provincial and Regency/City Cooperative Services regarding the Savings and Loans Cooperative. The impact resulting from the absence of regulation on the determination of interest rates for savings and loan cooperative loans is that Savings and Loans Cooperatives provide high interest rates, even exceeding bank interest rates, and give rise to the practice of loan sharks under the pretext of Savings and Loans Cooperatives. Keywords: Role, Government, Regulation, Determination, Interest Rates, Loans, Cooperatives. A B S T R A K Saat ini banyak bermunculan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman (kredit) kepada anggotanya maupun masyarakat secara luas. Dalam menawarkan pinjaman, koperasi simpan pinjam memberikan bunga kepada anggota koperasi maupun masyarakat. Suku bunga pinjaman yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam selama ini mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 96/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajamen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah menggunakan mekanisme pasar, sehingga tidak ada standard yang jelas mengenai suku bunga pinjaman koperasi simpan pinjam. Dalam praktiknya, pemberian suku bunga pinjaman kepada anggota maupun masyarakat yang diberlakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam bisa mencapai 30% per bulan. Pemberian suku bunga yang tinggi oleh koperasi simpan pinjam tentu saja sangat memberatkan bagi anggotanya atau masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan bersifat Deskriptif Analitis. Data yang diteliti dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang meliputi: studi kepustakaan, wawancara, dan kuesioner (angket). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa besaran suku bunga yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Pontianak kepada anggotanya antara 20% hingga 30% per bulan dengan jangka waktu pinjaman selama 30 hari/sebulan. Dalam kenyataannya, Pemerintah sebenarnya belum berperan dalam pengaturan terhadap penetapan suku bunga pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai upaya untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat karena hingga saat ini belum ada regulasi mengenai penetapan suku bunga pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Baru pada tanggal 16 Juni 2023, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang mengatur Suku bunga Pinjaman paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun, tetapi praktik pemberian suku bunga pinjaman antara 20% sampai dengan 30% per bulan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini masih tetap berlangsung sampai sekarang dan tidak ada tindakan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) maupun Dinas Koperasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari tidak adanya pengaturan terhadap penetapan suku bunga pinjaman koperasi simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memberikan suku bunga yang tinggi, bahkan melebihi suku bunga bank, dan menimbulkan praktik rentenir dengan dalih Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pengaturan, Penetapan, Suku Bunga, Pinjaman, Koperasi.

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBERIAN HAK JAMINAN KEBENDAAN PESAWAT TERBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN NIM. A1011191008, EPA PARIYANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The current aviation law does not regulate the collateralization of aircraft, whether through hypothecation or fiduciary guarantees, resulting in legal uncertainty regarding aircraft as collateral. This has led to differing opinions on the appropriate institution for encumbering aircraft collateral based on the laws of collateral in Indonesia. Issues arise during the execution of the pledged aircraft engine. This research aims to determine the relevant collateralization method for aircraft and identify the institution used to guarantee aircraft according to Law No. 1 of 2009 on Aviation. The research methodology employed is a normative juridical study, analyzing aviation laws and relevant legal literature. The findings indicate that hypothecation is considered relevant as it governs immovable property collateral; however, its execution is hindered by the absence of implementing regulations on aircraft collateralization, preventing the creation of proprietary interests. Consequently, collateralization is carried out through fiduciary guarantees, with the collateral object being the components of the aircraft. The overall implementation of aircraft collateralization relies on agreements and good faith among parties to maintain their reputations. Therefore, the creditor's position is merely that of a concurrent creditor, or in other words, a weak creditor, as they lack proprietary rights like those held by secured creditors. Keywords: Collateralization, Aircraft, Law No. 1 of 2009 on Aviation. Abstrak Undang-undang penerbangan saat ini tidak mengatur tentang jaminan pesawat terbang, apakah menggunakan jaminan hipotik atau jaminan fidusia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pesawat terbang sebagai sebuah jaminan, dimana timbul perbedaan pendapat mengenai lembaga jaminan mana yang tepat untuk membebankan jaminan atas pesawat terbang berdasarkan hukum penjaminan di Indonesia. Permasalahan timbul saat eksekusi atas mesin pesawat yang dijaminkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembebanan jaminan mana yang relevan digunakan untuk pembebanan pesawat terbang dan untuk mengetahui lembaga jaminan mana yang digunakan untuk menjamin pesawat terbang menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Metode peneitian yang digunakan yakni jenis penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang-undang penerbangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa jaminan hipotik yang dinilai relevan karena mengatur jaminan benda tidak bergerak, tidak dapat dilaksanakan sebab tidak ada peraturan pelaksana yang melandasi mengenai pembebanan jaminan pesawat terbang sehingga tidak dapat melahirkan jaminan kebendaan, hal tersebut mengakibatkan pembebanan jaminan dilakukan dengan jaminan fidusia dengan objek jaminan merupakan komponen-komponen pesawat terbang sedangkan pelaksanaan pembebanan jaminan pesawat terbang (secara keseluruhan) hanya didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian dan iktikad baik untuk menjaga nama baik para pihak, artinya kedudukan kreditur hanya sebagai konkuren atau dengan kata lain kedudukan kreditur lemah karena tidak memiliki hak-hak kebendaan sebagaimana pemegang jaminan kebendaan. Kata Kunci: Pembebanan Jaminan, Pesawat Terbang, Undang-Undang no 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBAKARAN LAHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEARIFAN LOKAL DI DESA MENGKIANG, KECAMATAN KAPUAS, KABUPATEN SANGGAU NIM. A1011171054, ADEA WALDUANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTFor the past few years, as has become an annual tradition in some parts of Indonesia, precisely when the dry season arrives, it will be followed by forest and land fires (karhutla). With a population of 1,730 people in Mengkiang Village, of which 41% or 695 people work as farmers/planters. This makes Mengkiang Village the object of research related to land burning that is not in accordance with local wisdom. Given that most of the population of Mengkiang Village work as farmers, the problem of why land burning that is not in accordance with local wisdom is still often carried out in Mengkiang Village. In this study, the author uses an empirical legal method with a qualitative analysis approach. Land clearing by burning that is not in accordance with local wisdom in Mengkiang Village occurs because the community ignores the regulations governing land burning that is in accordance with local wisdom. Regulations regarding limited and controlled burning are expected to be in accordance with local wisdom with the aim of preventing forest and land fires. The efforts made by the Head of Mengkiang Village were to appeal and supervise the land burning process. The efforts made by the Head of the Manggala Agni Kalimantan Daops XI / Sintang Office were to conduct socialization regarding land burning regulations in accordance with local wisdom and to participate directly in the land burning process. Keywords : Land Clearing, Land Burning, Local Wisdom. ABSTRAKSelama beberapa tahun terakhir, seperti sudah menjadi tradisi tahunan di sebagian wilayah Indonesia, tepatnya ketika tiba musim kemarau maka akan diikuti oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan jumlah penduduk Desa Mengkiang sebanyak 1.730 jiwa, yang dimana 41% atau 695 orang penduduknya berprofesi sebagai petani/pekebun. Hal ini menjadikan Desa Mengkiang sebagai objek penelitian terkait pembakaran lahan yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Mengingat bahwa sebagaian besar penduduk Desa Mengkiang yang berprofesi sebagai petani, permasalahan tentang mengapa pembakaran lahan yang tidak sesuai dengan kearifan lokal masih sering dilakukan di Desa Mengkiang.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisi kualitatif. Pembukaan lahan dengan cara dibakar yang tidak sesuai dengan kearifan lokal di Desa Mengkiang terjadi karena Masyarakat mengabaikan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pembakaran lahan yang sesuai dengan kearifan lokal. Pengaturan mengenai pembakaran yang terbatas dan terkendali yang diharapkan sesuai dengan kearifan lokal dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Mengkiang ialah menghimbau serta mengawasi proses pembakaran lahan, Upaya yang dilakukan oleh Kepala Kantor Manggala Agni Kalimantan Daops XI / Sintang adalah mengadakan sosialisasi terkait aturan pembakaran lahan yang sesuai dengan kearifan lokal serta ikut langsung dalam proses pembakaran lahan. Kata Kunci : Pembukaan Lahan, Pembakaran lahan, Kearifan lokal..

ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.) NIM. A1011201117, MICHAEL BENYAMIN SIMAMORA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractJustice Collaborator is a term for someone who is involved in a criminal act and also assists law enforcement as a witness. Justice Collaborator status is given to individuals who act and disclose their cases to legal parties for processing and have good faith in revealing or being witnesses in a case. By becoming a Justice Collaborator in good faith, the individual will get protection, appreciation, and preferential treatment. This study aims to determine the existence or existence of a Justice Collaborator in the premeditated murder of Nofriansyah Yosua Hutabarat who relieved the defendant Richard Eliezer Pudihang Lumiu who was designated as a Justice Collaborator, so that the defendant received lighter sanctions than other defendants, and to find out how the existence of Justice Collaborator in criminal justice in Indonesia is following the provisions of the law pretend. This research is normative research using qualitative research methods with a normative juridical approach that focuses on inventorying laws and regulations, conducting literature reviews, and researching other secondary data. The result of the research that the author conducted is that the existence of a Justice Collaborator in Indonesia must indeed be proven juridically and it should be noted that the role of a Justice Collaborator in a particular criminal case is very necessary, so the existence of a Justice Collaborator is very necessary considering its necessary role so that the safety of the Justice Collaborator after testifying in court becomes vulnerable from terror of parties who are not in line with his role. Justice Collaborators are given legal protection and justice in the form of physical and psychological protection, rewards, and others. Keywords: Existence, Justice Collaborator, Premeditated Murder AbstrakJustice Collaborator istilah bagi seseorang yang terlibat pada tindak pidana dan juga memberikan bantuan kepada penegak hukum sebagai saksi. Status Justice Collaborator diberikan kepada individu yang berbuat serta mengungkap kasusnya pada pihak hukum untuk diproses, serta memiliki itikad baik dalam mengungkap atau menjadi saksi dalam sebuah kasus. Dengan menjadi seorang Justice Collaborator yang memiliki itikad baik, individu tersebut akan mendapatkan perlindungan, penghargaan, perlakuan Istimewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau eksistensi Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat yang meringankan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang ditetapkan sebagai Justice Collaborator, sehingga terdakwa mendapatkan sanksi lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya, serta untuk mengetahui bagaimana eksistensi Justice Collaborator dalam peradilan pidana di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang terfokus pada menginventarisasi peraturan perundang-undangan, melakukan review literatur, dan meneliti data sekunder lainnya. Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa eksistensi Justice Collaborator di Indonesia memang harus dibuktikan secara yuridis dan perlu diketahui bahwa peran dari Justice Collaborator dalam suatu kasus pidana tertentu adalah sangat diperlukan, sehingga eksistensi Justice Collaborator sangat diperlukan mengingat perannya yang diperlukan sehingga keselamatan dari Justice Collaborator setelah bersaksi di pengadilan menjadi rawan dari teror pihak-pihak yang tidak sejalan dengan perannya. Dan Justice Collaborator diberikan perlindungan hukum dan keadilan yang berupa perlindungan fisik dan psikis, penghargaan (reward) dan lain-lainnya.Keyword: Eksistensi, Justice Collaborator, Pembunuhan Berencana

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH KEKASIH KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 843/Pid.B/2019/PN PTK) NIM. A1011201255, YUNITA SAFITRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Criminology as a tool to help find the causes of crime so that it directs its study to processes by looking for factors that cause crimes against life, namely the crime of premeditated murder. The crime of premeditated murder that occurred in the city of Pontianak was a case of premeditated murder committed by the victim's lover in 2019. This research aims to reveal the factors causing the crime of premeditated murder committed by the victim's lover. This research uses sociological juridical research with data collection techniques through interviews with respondents who are directly related to this research. Based on the results of the research and discussion, the researcher drew the conclusion that the factors that caused the perpetrator to take the victim's life were internal and external factors. Keywords: Criminology, Premeditated murder, Victim"™s lover Abstrak Kriminologi sebagai alat bantu dalam mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan sehingga mengarahkan studynya kepada proses-proses dengan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap nyawa yaitu kejahatan pembunuhan berencana. Kejahatan Pembunuhan berencana yang terjadi di kota Pontianak yaitu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh kekasih korban pada tahun 2019.Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh kekasih korban. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada para responden yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menarik kesimpulan, yang menjadi faktor penyebab pelaku dapat mengabisi nyawa korban adalah dari dari adanya faktor internal dan faktor eksternal. Kata Kunci: Kriminologi, Pembunuhan berencana, Kekasih korban

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA