Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201185, KHANZA PARAMITHA NURCAHYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Current developments also have an impact on children's behavior which is not by the norms prevailing in society. For example, currently, some students use motorbikes as a means to reach school more easily due to the lack of adequate transportation around the school area. The presence of underage drivers on the road is a source of concern because it can result in detrimental consequences. This research aims to find out what causes traffic violations by children and to provide an overview of the efforts and role of police officers in dealing with traffic violations committed by children. This research uses empirical methods and data is obtained using data collection techniques through interviews and documents. Based on the research results, shows that the causes of traffic violations by children are caused by several factors, namely children's intelligence factors, family factors, education and school factors, as well as children's environmental and social factors. To tackle traffic violations by children, the Pontianak City Police Traffic Unit is making preventive and repressive efforts. It is hoped that these efforts can minimize the number of traffic violations by children in Pontianak City. Keywords: Violations, Traffic, Children ABSTRAK Perkembangan zaman juga berdampak pada perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, saat ini, beberapa pelajar menggunakan sepeda motor sebagai sarana untuk lebih mudah mencapai sekolah karena kurangnya transportasi yang memadai di sekitar lingkungan sekolah. Keberadaan pengendara di bawah umur di jalan raya menjadi sumber kekhawatiran karena dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak, serta memberikan gambaran mengenai upaya serta peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan data diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor intelegensia anak, faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, serta faktor lingkungan dan pergaulan anak. Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak, pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pontianak melakukan upaya secara preventif dan represif. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Pontianak. Kata Kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak.

ASPEK KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN JUDI SLOT ONLINE DI WILAYAH KOTA PONTIANAK NIM. A1011201141, AZKA RIZANI FATIHAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractOnline slot gambling is a form of technological development that has a negative impact on society. Online slot gambling is a form of technological development that has a negative impact on society. The objectives of this study are to identify the existence of online slot gambling cases, understand the factors that cause offenders to conduct online gambling, and identify efforts to overcome online slot gambling crimes committed by the Pontianak City police. This research uses empirical methods and social control theory popularized by Travis Hirchi as the basis for explaining the causes of the perpetrators of these crimes. Based on the results of the study, it shows that the factor that causes someone to commit online slot gambling crimes is because of the weak social ties that a person has to be able to control it against these crimes. Then, based on the results of the record of online slot gambling cases in Pontianak City, the police as a law enforcement agency made efforts to overcome crime in the form of preventive and repressive efforts. These efforts are expected to reduce the number of online slot gambling cases in the Pontianak City area. Keywords: Online Slot Gambling, Crime, Social Control. Abstrak Judi slot online merupakan bentuk perkembangan teknologi yang berdampak negatif bagi masyarakat. Perjudian online tersebut dimainkan oleh berbagai kalangan masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya kasus judi slot online, memahami faktor penyebab pelaku melakukan perjudian online, dan mengidentifikasi upaya penanggulangan kejahatan judi slot online yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan teori kontrol sosial yang dipopulerkan oleh Travis Hirchi sebagai dasar dalam memaparkan sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan judi slot online adalah karena lemahnya ikatan sosial yang dimiliki seseorang untuk dapat mengontrolnya terhadap kejahatan tersebut. Kemudian, atas hasil catatan adanya kasus judi slot online di Kota Pontianak, pihak kepolisian sebagai lembaga penegak hukum melakukan upaya penanggulangan kejahatan berupa upaya preventif dan represif. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka kasus judi slot online di wilayah Kota Pontianak. Kata Kunci: Judi Slot Online, Kejahatan, Kontrol Sosial.

PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI WILAYAH PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI ENTIKONG NIM. A1011201005, PIERO ALEXANDRO SITORUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

As a vast country Indonesia has a long border line and of course borders directly with several neighboring countries such as Malaysia, Brunei Darussalam, Papua New Guinea and Timor Leste, this causes any goods or services to enter Indonesia officially or unofficially, the Directorate General of Customs is formed to guard this border from the entry of imported goods into Indonesian territory so that it is guaranteed that the goods are legal and safe for use by the people of Indonesia, the goods or services in question are products from outside Indonesia, in the study are Illegal Cigarettes. In Law Number 39 of 2007 concerning Excise Article 54 it is said that anyone who gives, sells, distributes intentionally, builds factories and consumes illegal cigarettes will be subject to criminal sanctions. The author conducted research on illegal cigarettes in the Entikong Customs Supervision and Service area which includes Sanggau, Sekadau and Melawi Regencies. In a study entitled Criminal Law Enforcement Against Cases of Illegal Cigarette Distribution in the Entikong Customs Supervision and Service Area, the author conducts research with empirical type which is descriptive analysis and uses primary and secondary data sources whose data collection uses interviews, questionnaires and literature studies and analysis using qualitative methods. In this study it was found that the factor that causes the circulation of illegal cigarettes is the direct border with neighboring countries with such a long border line that the Entikong Customs who are authorized in handling get difficulties, another cause is the economic factor of the cheap and affordable price of cigarettes. Keywords: Criminal Law Enforcement, Illegal Cigarettes, Entikong Customs. Keywords: Criminal Law Enforcement, Illegal Cigarettes, Entikong Customs ABSTRAK Sebagai negara yang luas Indonesia mempunyai garis perbatasan yang panjang dan tentunya berbatasan lansung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Papua Nugini dan Timor Leste, hal ini menyebabkan apapun barang atau jasa dapat masuk ke Indonesia secara resmi ataupun tidak resmi, Direktorat Jenderal Bea Cukai di bentuk untuk menjaga perbatasan ini dari masuknya barang impor ke wilayah Indonesia agar terjamin barang tersebut resmi dan aman di gunakan oleh masyarakat Indonesia, barang atau jasa yang dimaksud adalah produk dari luar Indonesia, dalam penelitian adalah Rokok Ilegal. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 di katakan bahwa siapapun yang meberikan, menjual, mengedarkan dengan sengaja, mendirikian pabrik dan mengonsumsi rokok ilegal akan terkena sanksi pidana. Penulis melakukan penelitian tentang rokok ilegal ini di wilayah Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Entikong yang meliputi Kabupaten Sanggau, Sekadau dan Melawi. Dalam penelitian yang berjudul Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Entikong ini penulis melakukan penelitian dengan jenis empiris yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan sumber data premier dan sekunder yang pengumpulan datanya menggunakan wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan serta analisisnya menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan peredaran rokok ilegal adalah perbatasan langsung dengan negara tetangga dengan garis perbatasan yang begitu panjang sehingga pihak Bea Cukai Entikong yang berwenang dalam penanganan mendapatkan kesulitan, penyebab lainnya adalah faktor ekonomis dari harga rokok yang murah dan terjangkau. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Rokok Ilegal, Bea Cukai Entikong

PANDANGAN MASYARAKAT MELAYU SAMBAS TERHADAP ADAT KEMPONAN DI DESA LUBUK DAGANG KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS NIM. A1012181007, ALIF KHAIRIL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Lubuk Dagang Village, Sambas District, Sambas Regency, is generally inhabited by the Sambas Malay community. One of the traditional customs that still applies to the Sambas Malay community to this day is the traditional kemponan tradition. Kemponan according to the Malay Sambas is a belief in the existence of a catastrophe (bad event) that can befall a person if he refuses to eat or drink offered without tasting or touching the food. In applying the traditional Kemponan tradition, it is only enough to reach or touch the food or drink that has been served to us. This must be done so that we can avoid the disaster that will befall if we do not carry out the traditional kemponan tradition.The main problems in this study are as follows: To obtain data and information about the kemponan custom in the village of Lubuk Trade, Sambas district, Sambas district, To reveal the types or varieties of Kemponan known in Sambas, To reveal the legal consequences for the Sambas Malay community who do not apply kemponan adat in Lubu Trade Village, Sambas District, Sambas Regency, To express the efforts of traditional leaders or leaders in Lubuk Trade Village, Sambas District, Sambas Regency. This research method uses empirical law with descriptive research properties, namely a study carried out to accurately describe the characteristics of individuals, the circumstances at which the research was carried out, Malay traditional elders in Lubuk Trade village, Sambas district, Sambas district, 26 families of hamlets throughout the sub-district of Lubuk Trade village, Sambas district. samba district.The kemponan traditional tradition is very easy to implement because it is only enough to reach a food or drink that has been served to us, the factor that causes the kemponan traditional tradition is to avoid the calamity that will come to us if we are already kemponan. Legal consequences if you don't apply the traditional kemponan tradition, you will get a catastrophe or an accident that can even take your life. Efforts that can be made to continue to be able to preserve the traditional kemponan tradition is to socialize in detail to the Malay Sambas community because there are still Sambas Malay people who still have a bad view of the Kemponan traditional tradition. So it would be great if the Sambas Malay traditional institution held outreach to the community regarding the traditional Kemponan tradition.Keywords: Adat, Kemponan, Sambas Malay Abstrak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, pada umumnya di diami oleh masyarakat Melayu Sambas. Salah Satu adat istiadat yang masih berlaku pada masyarakat Melayu Sambas sampai saat ini adalah adat kemponan. kemponan menurut Melayu Sambas yaitu kepercayaan tentang adanya malapetaka (kejadian buruk) yang dapat menimpa seseorang jika menolak makanan atau minuman yang ditawarkan tanpa mencicipi atau menyentuh makanan tersebut. Dalam menerapkan adat Kemponan yaitu hanya cukup dengan menjapai atau menyentuh makanan atau minuman yang telah disuguhkan terhadap dirikita. Hal itu wajib dilakukan agar kita dapat terhindar dari malapetaka yang akan menimpa jika tidak menjalankan adat kemponan.Yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan data dan informasi tentang adat kemponan di desa lubuk dagang kecamatan sambas kabupaten sambas, Untuk mengungkapkan macam atau ragam kemponan yang dikenal di sambas, Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi masyarakat Melayu Sambas yang tidak menerapkan adat kemponan di desa lubu dagang kecamatan sambas kabupaten sambas, Untuk mengungkapkan upaya pemuka atau ketua adat di desa lubuk dagang kecamatan sambas kabupaten sambas. Metode Penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan saat penelitian yang dilaukan, sesepuh adat melayu desa lubuk dagang kecamatan sambas kabupaten sambas, 26 KK dusun sebenua desa lubuk dagang kecamatan sambas kabupaten sambas.Adat kemponan mudah sekali dalam menerapkannya karena hanya cukup dengan menjapai suatu makanan atau minuman yang telah disuguhkan terdahap diri kita, faktor yang menyebabkan terjadinya adat kemponan yaitu untuk menghindari malapetaka yang akan datang kepada diri kita jika kita sudah kemponan. akibat hukum jika tidak menerapkan adat kemponan akan mendapatkan melapetaka atau kecelakaan bahkan bisa sampai merenggut nyawa. Upaya yang dapat dilakukan untuk terus dapat melestarikan adat kemponan ialah dengan mensosialisasikan secara rinci terhadap masyaraat melayu sambas sebab masih ada masyarakat melayu sambas yang masih berpandangan buruk terhadap adat kemponan. jadi alangkah bagiknya lembaga adat melayu sambas mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait adat kemponan.Kata Kunci: Adat, Adat Kemponan, Melayu Sambas

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TELEPON SELULER BEKAS DENGAN CACAT TERSEMBUNYI (Studi Kasus Pada Toko Bionic Cell) NIM. A1011201062, NOVITA ALISYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractConsumers of used cell phones are in a weak position and have a higher risk of loss than those in the used cell phone seller. Not all buying and selling transactions are carried out correctly, sellers have bad intentions or make mistakes in carrying out quality control of used goods so that there are hidden defects that are detrimental to consumers. The aim of this research is to determine legal protection for consumers of used cell phones that contain hidden defects, the responsibility of business actors for consumer losses and the resolution of consumer disputes regarding hidden defects in used cell phones.The method used in this research is sociological juridical with analytical descriptive research specifications. Data obtained through document study, interviews and observation. The data analysis method used is a qualitative data analysis method.Based on the research results, the mandate in the Consumer Protection Law has not been implemented perfectly in the buying and selling of used cell phones. Seller pay attention to product responsibility in accordance with Article 7 and Article 19 of the Consumer Protection Law. Dispute resolution that can be taken is in accordance with article 45 of the Consumer Protection Law. Keyword : Consumer Protection, Used Cell Phones, Hidden Defects, Used Things. Abstrak Konsumen telepon seluler bekas berada di posisi yang lemah dan memiliki resiko kerugian yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha telepon seluler bekas. Tidak semua transaksi jual beli dilakukan secara benar, penjual yang beritikad buruk maupun kekeliruan pelaku usaha dalam melakukan pengendalian mutu barang bekas sehingga terdapat cacat tersembunyi yang merugikan konsumen pada telepon seluler bekas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen telepon seluler bekas yang mengandung cacat tersembunyi, tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen serta penyelesaian sengketa konsumen mengenai cacat tersembunyi pada telepon seluler bekas.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa amanah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum terlaksana dengan sempurna pada kegiatan jual beli telepon seluler bekas. Pelaku usaha memperhatikan tanggung jawab produk sesuai dengan Pasal 7 dan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Telepon seluler bekas, Cacat tersembunyi, Barang Bekas.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF KAIN NAGE BELIMBUR KHAS KABUPATEN KETAPANG SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL NIM: A1011191238, PUTRI WAHYUNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Cultural works include parts of a creation that are protected by law, one of which is included in Traditional Cultural Expressions. One form of traditional cultural expression is the Nage Belimbur Cloth Typical of Ketapang Regency. The Nage Belimbur Motif Cloth Typical of Ketapang Regency has been around for a long time since the time of the Ketapang kingdom.The method used in this research is an empirical method by collecting primary data in the form of interviews. In this research, the author uses the Empirical method, which is a legal research method that is observed in the form of speech, writing, and/or behavior that can be observed from an individual, group, society, and/or a particular organization which is studied from a complete point of view, with a descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they were at the time this research was conducted.The typical Nage Belimbur cloth motif from Ketapang Regency is the result of traditional culture. Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely Article 38 concerning traditional cultural expressions, it is held by the state. Based on Article 40 UUHC, the forms of creation that are protected are creations in the fields of science, art and literature, including works of art with batik or other motifs. The Regional Government's efforts to protect the Nage Belimbur cloth motif have not yet carried out copyright registration for the cloth motif, because until now there is no Regional Regulation that regulates and protects the design of the Nage Belimbur cloth motif typical of Ketapang Regency. Registration of Copyright for EBT and registration of Intellectual Property is very important in order to obtain legal protection and prevent harmful practices. Keywords: Protection; Fabric Motifs; Ketapang RegencyAbstract Karya budaya termasuk bagian dari suatu ciptaan yang dilindungi oleh hukum salah satunya termasuk ke dalam Ekspresi Budaya Tradisional. Salah satu wujud dari Ekpresi budaya tradisional adalah Kain Nage Belimbur Khas Kabupaten Ketapang. Kain Motif Nage Belimbur Khas Kabupaten Ketapang sudah lama adanya sejak zaman kerajaan Ketapang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Motif kain Nage Belimbur Khas dari Kabupaten Ketapang merupakan hasil dari budaya tradisional. Berdasatkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu Pasal 38 mengenai ekpresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Berdasarkan Pasal 40 UUHC, bentuk-bentuk ciptaan yang dilindunhi ialah ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk didalamnya yaitu karya seni batik atau motif lain. Upaya perlindungan Pemerintah Daerah terhadap Motif kain Nage Belimbur belum dilakukan pendaftarannya Hak Cipta atas motif kain tersebut, karena hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah yangmengatur dan melindungi desain Motif kain Nage Belimbur Khas Kabupaten Ketapang. Pencatatan Hak Cipta atas EBT dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sangatlah penting agar mendapatkan perlindungan Hukum dan mencegah praktik yang merugikan. Kata Kunci: Perlindungan; Motif Kain; Kabupaten Ketapang

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201148, DIAN FLORY CHAROLINE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The advancement of technology has significantly impacted various forms of crime, one of which manifests as extortion through the unauthorized use of personal data in the financial sector, such as in the case of unlicensed fintech Online Loan services without approval from the Financial Services Authority. This crime is often associated with delays in payments by victims utilizing such services. The aim of this research is to collect data related to illegal online loans, analyze the role of victims in this crime, and identify responsibilities in the occurrence of extortion through illegal online loans. The research methodology relies on empirical facts obtained through interviews to gather verbal behaviors and direct observations to capture real behaviors. An empirical approach is employed to observe human behaviors, whether in the form of physical remnants or archives. This research is descriptive in nature, intending to depict the existing conditions, utilizing scientific research methods to solve problems based on gathered data and facts. Field data indicates an increase in cases of extortion through illegal online loans from 3 cases in 2020 to 8 cases in 2022. The convenience offered by illegal online loans becomes a primary attraction, given their less complex processes compared to conventional or legal online loans. Public awareness of the dangers of illegal online loans is crucial, necessitating education regarding information discernment. The roles of institutions such as the police, financial authorities, and the communication and informatics department of Pontianak city in combating extortion through illegal online loans have involved preventive and repressive actions. Furthermore, it is hoped that the Financial Services Authority will initiate legislation related to the use of desk collection to impose penalties on illegal actors as a more effective law enforcementmeasure. Keyword : Illegal Online Loans, Extortion, Personal Data AbstrakPerkembangan teknologi memberikan dampak signifikan pada bentuk-bentuk kejahatan, salah satunya termanifestasi dalam bentuk pemerasan yang menggunakan data pribadi melalui kemajuan di bidang keuangan, seperti layanan fintech Pinjaman Online tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Kejahatan ini seringkali terkait dengan keterlambatan pembayaran oleh korban yang memanfaatkan layanan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait pinjaman online ilegal, menganalisis peran korban dalam kejahatan tersebut, dan mengidentifikasi tanggung jawab dalam terjadinya pemerasan melalui pinjaman online ilegal. Metode penelitian ini mengandalkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara untuk mendapatkan perilaku verbal dan pengamatan langsung untuk mendapatkan perilaku nyata. Pendekatan empiris digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia baik dalam bentuk peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan maksud menggambarkan keadaan yang ada, menggunakan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul. Data lapangan mengindikasikan peningkatan kasus pemerasan melalui pinjaman online ilegal dari 3 kasus pada tahun 2020 menjadi 8 kasus pada tahun 2022. Kemudahan proses yang ditawarkan oleh pinjaman online ilegal menjadi daya tarik utama, mengingat prosesnya yang tidak sekompleks pinjaman konvensional atau pinjaman online legal. Kesadaran masyarakat akan bahaya pinjaman online ilegal menjadi krusial, dan pendidikan terkait pemilahan informasi diperlukan. Peran instansi seperti kepolisian, otoritas jasa keuangan, dan dinas komunikasi dan informatika kota Pontianak dalam memberantas tingkat pemerasan melalui pinjaman online ilegal telah melibatkan tindakan preventif dan represif. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat menggagas undang-undang terkait penggunaan desk collection untuk memberikan hukuman pada pelaku ilegal sebagai langkah penegakan hukum yang lebihefektif. Kata kunci : Pinjaman Online Ilegal, Pemerasan, Data Pribadi

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PRODUK YANG MENGALAMI KERUSAKAN PADA KEMASAN DI KABUPATEN BENGKAYANG NIM. A1011201050, TESSA FRANSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The rapit development of the times has brought changes in the world of economics. The large number of products circulating in society sometimes do not meet the requirements and standars regulated in this law as proven by the fact that business actors are still found marketing or selling products that have damage to the packaging, meaning that the actions of business actors are inconsistent with and contrary to the protection law consumer. Packaging as made by business actors aims to protect the product so that it damege to the packaging it wil cause the product in the packaging to become damaged and this will be detrimental to consumers. The purpose of this researsh is to determine the responsibility of business actors fors selling product that have damage to the packaging and to find out the efforts made by government to business actors regarding the sale of products that have damage to the packaging. The method used in this research is empirical wit analytical descriptive research specifications. Data was obtained through document study, interviews and observation. The data analysis method used is a qualitative data analysis method. Based on the research results, business actors have so far paid little attention to the packaging of their products, namely that there is no packaging, but the responsibilities given are quite in accordanse with statutory regulations, namely providing campensations in the form of goods. In the form of replacement of a product of a similar or equal value and withdrawal of the product. Is no longger suitable for sale. Apart from that, the government"™s efforts towards business actors include providing guidance and supervision to business actors. Guidance can take the form of providing oureach starting from technical guidance to bussiness actors regarding packaging and labeling in accordance with statutory regulations, while supervision is only carried out in modern stores. Keywords: Responsibility, Business actors, Products that have damage to the packaging. Abstract Perkembangan zaman yang begitu pesat telah membawa perubahan besar di dalam dunia perekonomian. Banyaknya peredaran produk yang beredar di masayarakat terkadang tidak memenuhi syarat dan standar yang di atur dalam undang-undang, ini terbukti dengan ditemukan pelaku usaha yang masih memasarkan atau menjual produk yang mengalami kerusakan pada kemasan. Kemasan sebagaimana dibuat oleh pelaku usaha bertujuan melindungi produk agar tetap baik karena jika terjadi kerusakan pada kemasan akan membuat produk yang di dalam kemasan menjadi tidak baik lagi untuk di konsumsi dan hal ini akan merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang mengalami kerusakan pada kemasan serta mengetahui upaya yang di lakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha terhadap penjualan produk yang mengalami kerusakan pada kemasan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaku usaha belum memperhatikan kemasan produk yang dimilikinya yaitu kemasan produk belum memiliki label kemasan namun tanggung jawabnya yang diberikan sudah cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu memberikan ganti rugi berupa pergantian produk yang sejenis atau setara nilainya serta menarik produk yang sudah tidak layak untuk dijual. selain itu upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku usaha adalah pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Pembinaan dapat berupa pemberian sosialisasi dan bimtek kepada pelaku usaha terkait pengemasan dan pelabelan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan pengawasan hanya dilakukan di toko-toko modern saja. Kata kunci: Tanggung Jawab, Pelaku usaha, Produk yang mengalami kerusakan pada kemasan.

ASPEK HUKUM PENGENAAN PAJAK TERHADAP USAHA WARALABA/FRANCHISE DI KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011191289, URAY SALSABILA ALFIATI FAUZIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Franchise businesses or often known as franchises are one of the businesses that increase taxes in Sambas. In a franchise business there are a number of rewards in the form of money that must be paid to foreign and domestic parties. These types of compensation include royalties, technical service fees, and income from the overall business which is subject to Income Tax. The taxes imposed on franchise businesses are not only limited to income tax, there are other taxes related to this franchise business, the overall imposition of this tax is expected to increase the tax growth graph in Sambas which is still far behind other regions. This thesis research uses normative legal research methods using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials by collecting data by library research and then analyzing the data using qualitative methods. There are several types of taxes imposed on franchise businesses, but the imposition of this tax depends on the type of franchise business. In general, franchise businesses will be subject to Income Tax (PPh), Value Added Tax (PPn), and Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM). The imposition of this type of tax on franchise businesses also depends on the goods or services used in running the franchise business. The types, rates of tax imposition and sanctions for violations of these taxes are regulated according to the Tax Law, in this case the relevant laws are the Income Tax Law, the Value Added Tax Law, the Sales Tax Law on Luxury Goods.Keywords: Taxes, Franchise Businesses, Imposition of Taxes on Franchises Abstrak Usaha waralaba atau sering dikenal dengan istilah franchise adalah salah satu usaha yang memarakkan pertambahan pajak di Sambas. Dalam bisnis waralaba ada sejumlah imbalan berupa uang yang harus dibayar kepada pihak asing maupun pihak dalam negeri. Jenis dari imbalan ini antara lain royalty, imbalan jasa teknik, dan penghasilan dari usaha keseluruhannya merupakan objek pengenaan Pajak Penghasilan. Pajak yang dikenakan pada usaha waralaba tidak hanya terbatas pada pajak penghasilan, ada pajak lain yang terkait dalam usaha waralaba ini, keseluruhan dari pengenaan pajak ini diharapkan dapat menaikkan grafik pertumbuhan pajak di Sambas yang masih tertinggal jauh dari daerah-daerah lain. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan data secara penelusuran kepustakaan (library research) dan kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan pada usaha waralaba, namun pengenaan pajak ini tergantung dari jenis usaha waralabanya. Pada umumnya usaha waralaba akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Pengenaan jenis pajak terhadap usaha waralaba ini pun tergantung dari barang ataupun jasa yang digunakan dalam menjalankan usaha waralaba tersebut. Jenis, tarif pengenaan pajak serta sanksi pelanggaran tentang pajak tersebut diatur menurut Undang-Undang Perpajakan dalam hal ini Undang-Undang yang terkait adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Kata Kunci : Pajak, Usaha Waralaba, Pengenaan Pajak Terhadap Franchise

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENIPUAN UANG DALAM SISTEM PRE ORDER VOUCHER GAME ONLINE DALAM KASUS NOS GAMING NIM. A1011171018, ILHAM AFANDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractVictimological review in the case of money fraud in the online game voucher pre-order system at NOS Gaming consists of two aspects, namely the active and passive roles of the victims. Actively, victims do not exercise caution in their transactions, enticed by low promotional prices, and motivated by easy trust and a desire for significant profit. They engage in these transactions due to their interest in offers priced well below market rates and promises of exclusive rewards such as action figures. For instance, some victims reported being initially drawn in by enticing low prices.Passively, the role of victims relates to their trust in the modus operandi employed by NOS Gaming. Victims trust fake evidence presented by NOS Gaming, such as business permits (SIUP) and claims of legal businesses in sneakers and health products. NOS Gaming also utilizes testimonials related to crypto investments to bolster their image. The fraud is exacerbated by a Ponzi scheme where NOS Gaming exploits transaction system bugs to deceive victims. Victims believe NOS Gaming operates legitimately, when in reality, it serves as a facade to deceive them.The research problem addressed in this study is "What is the role of victims in cases of money fraud in the online game voucher pre-order system at NOS Gaming?" This study employs an empirical juridical research method, utilizing factual data derived from human behavior, obtained through interviews and direct observations.According to this theory, there are victims who are entirely blameless and others who contribute more to their victimization than the perpetrators, thereby provoking victimization. In essence, victim precipitation can be understood as the conscious or unconscious contribution by victims that accelerates victimization.Victimological review in the case of money fraud in the online game voucher pre-order system at NOS Gaming consists of two aspects: the active and passive roles of the victims., comprises two aspects: active and passive involvement. Actively, victims often display carelessness in transactions, get lured by attractive promotional prices, and are driven by a trusting nature and the desire for significant gains.Passively, the role of victims relates to their trust in the modus operandi employed by NOS Gaming. Victims believed in the fraudulent evidence presented by NOS Gaming, such as business permits (SIUP) and claims of running legitimate businesses like sneakers and health products. NOS Gaming also used testimonials related to cryptocurrency investments to bolster their image. The fraud was further exacerbated by a Ponzi scheme, where NOS Gaming exploited bugs in the transaction system to deceive victims.Keywords: Victimological review, case of money fraud, online game voucher pre-order system AbstrakTinjauan viktimologi dalam kasus penipuan uang dalam sistem pre-order voucher game online dalam kasus NOS Gaming terdiri atas dua aspek, yaitu peranan korban secara aktif dan pasif. Secara active, korban tidak berhati-hati dalam bertransaksi, tergiur dengan harga promo yang murah, dan memiliki motif mudah percaya serta keinginan untuk memperoleh keuntungan besar. Mereka terlibat dalam transaksi ini karena tertarik pada tawaran harga yang jauh di bawah harga pasar dan janji hadiah eksklusif seperti action figure. Misalnya, beberapa korban melaporkan bahwa mereka awalnya tertarik untuk ikut serta karena melihat tawaran harga murah dan hadiah tambahan yang menarik di grup WhatsApp dan Facebook.Secara passive, peranan korban berkaitan dengan kepercayaan mereka terhadap modus operandi yang dilakukan oleh NOS Gaming. Korban percaya pada bukti-bukti palsu yang disajikan oleh NOS Gaming, seperti dokumen izin usaha (SIUP) dan klaim memiliki bisnis legal seperti sneakers dan kesehatan. NOS Gaming juga menggunakan testimoni terkait investasi crypto untuk memperkuat citra mereka. Penipuan ini semakin diperparah dengan adanya skema Ponzi, di mana NOS Gaming memanfaatkan bug dalam sistem transaksi untuk menipu korban. Korban percaya bahwa bisnis yang dilakukan NOS Gaming sah dan legal, padahal kenyataannya, bisnis tersebut hanyalah kedok untuk mengelabui mereka.Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana peranan korban terhadap kasus penipuan uang dalam sistem pre order voucher game online dalam kasus nos gaming. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yuridis yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.Tinjauan viktimologi terhadap korban penipuan uang dalam sistem pre order voucher game online menggunakan teori victim precipation theory. Menurut teori ini menyatakan bahwa terdapat korban yang benar-benar tidak bersalah serta korban yang lebih bersalah daripada pelaku dimana memprovokasi pelaku untuk melakukan viktimisasi. Sehingga secara sederhana victim precipitation dapat dikatakan sebagai kontribusi korban baik secara sadar maupun tidak yang dapat mempercepat terjadinya viktimisasi.Kata Kunci :Tinjauan viktimologi, Penipuan uang, Sistem pre order voucher game onlne

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA