Garuda - Garba Rujukan Digital

MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK (Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Ptk) NIM. A1011201008, VANISSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Indonesia as a state of law regulates issues concerning rights and obligations in a civil law. Civil problems that often occur are related to inheritance disputes. In general, disputes can be resolved through the court and outside the court. The court that has the authority to handle inheritance disputes is the Religious Court. And inheritance disputes submitted to the Religious Court can be resolved through mediation, one of which is Case Number 333/Pdt.G/2020/PA Ptk. The problem in the research is what are the factors causing the success of mediation in Case Number 333/Pdt.G/2020/PA Ptk. This type of research is empirical juridical legal research is sociological legal research and can also be called field research or research conducted on the actual situation or the real situation that occurs in society with the intention of knowing and finding the facts and data needed, after the required data has been collected then go to problem identification which ultimately leads to problem solving. Data collection techniques are carried out by literature study and interviews. Then the results of the data collection are analyzed qualitatively which is descriptive in nature. Based on the results of research and discussion, the following results are obtained that case Number 333/Pdt.G/2020/PA Ptk states that this case is considered to have been completed by peace. And the factors causing the success of mediation in Decision Number 333/Pdt.G/2020/PA Ptk are the good faith of the parties and have the same intention to reconcile and the role of a mediator who is proactive in the mediation process. Regarding the legal consequences of reaching a mediation agreement, it must be stated in a deed of peace that has been decided by the judge which will have legal consequences for the parties to submit to and comply with the provisions stated or contained in the peace agreement. This means that any agreement is only valid for the plaintiff and defendant parties who make the contents of the agreement. So in this case, the parties are required to carry out what they have agreed in accordance with the agreement that has been made. Keywords: Mediation, Dispute, Inheritance, Religious Courts. ABSTRAK Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai permasalahan yang menyangkut hak dan kewajiban dalam suatu hukum perdata. Permasalahan perdata yang sering terjadi yaitu menyangkut sengketa kewarisan. Pada umumnya sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara sengketa waris adalah Pengadilan Agama. Dan sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat diselesaikan melalui mediasi salah satunya Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Ptk. Masalah dalam penelitian adalah apa Faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi Dalam Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Ptk. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian hasil dari pengumpulan data tersebut dianalisa secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut bahwa perkara Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Ptk menyatakan bahwa perkara ini dianggap sudah selesai dengan perdamaian. Dan Faktor penyebab keberhasilan mediasi dalam Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Ptk yaitu iktikad baik dari para pihak dan mempunyai niat yang sama untuk berdamai dan peran seorang mediator yang proaktif dalam proses mediasi. Terkait akibat hukum dari tercapainya kesepakatan mediasi harus dituangkan dalam akta perdamaian yang sudah di putuskan oleh hakim yang akan berakibat hukum bagi para pihak untuk tunduk dan mematuhi ketentuan yang tertera atau tertuang dalam kesepakatan perdamaian itu. Artinya bahwa setiap isi persetujuan hanya berlaku bagi para pihak penggugat maupun tergugat yang membuat isi persetujuan tersebut. Jadi dalam hal ini, para pihak diwajibkan untuk melaksanakan apa yang telah mereka sepakati sesuai dengan persetujuan yang telah dibuat. Kata kunci: Mediasi, Sengketa, Waris, Pengadilan Agama.

TINJAUAN YURIDIS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI OPEN LEGAL POLICY NIM. A1011171207, ROBY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenelitian ini membahas tentang pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam proses pengujian ketentuan Presidential Threshold sebagai syarat yang harus terpenuhi bagi partai politik untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden (Pilpres). Ketentuan Presidential Threshold menimbulkan polemik lantaran telah mengganggu hak konstitusional partai politik dan mempengaruhi partisipasi rakyat. Pengujian pada Presidential Threshold telah banyak dilakukan untuk dapat melakukan penghapusan angka yang menjadi syarat bagi partai politik. Namun Mahkamah Konstitusi selalu menolak permohonan terkait presidential threshold, hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara jelas mekanisme pemilihan sehingga ambang batas tersebut dianggap sebagai mekanisme atau tata cara pemilihan presiden yang di delegasikan kepada para pembentuk undang-undang, meskipun pada perjalanannya mahkamah konstitusi pernah membatalkan ketentuan yang terkait dengan open legal policy.Kata kunci : mahkamah konstitusi; presidential threshold; kebijakan hukum terbuka AbstractThis study discusses the Constitutional Court's considerations in the judicial review process of the Presidential Threshold provision as a requirement for political parties to nominate presidential and vice-presidential candidates in the presidential election (Pilpres). The Presidential Threshold provision has sparked controversy as it interferes with the constitutional rights of political parties and affects public participation. Numerous attempts have been made to eliminate the threshold requirement for political parties. However, the Constitutional Court has consistently rejected applications related to the presidential threshold, stating that this threshold is an open legal policy. The Court argues that the 1945 Constitution does not explicitly regulate the election mechanism, thus considering the threshold as a mechanism or procedure for the presidential election delegated to the legislators. This stance persists despite the Court's history of invalidating provisions related to open legal policy.Keywords : constitutional court; presidential threshold; open legal policy

TINJAUAN YURIDIS SERTIFIKASI HALAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PRODUK MAKANAN HASIL OLAHAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1012201019, IRMA WULANDARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn this era, distinguishing between halal and haram food is not easy. This research aims to examine the basis of the relationship between halal certification of food products processed by micro and small businesses. Furthermore legal protection for consumers and to assess the work of halal certification of food products processed by micro and small businesses in protecting consumers in Pontianak City.The types of studies used is normative juridical, with a conceptual approach and a statutory approach. This research seeks to examine certain legal issues based on primary and secondary data. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation techniques. Next, the research results are described in detail in sentence form so that conclusions can be drawn.The study of halal certification and legal protection for Muslim consumers for food products processed by micro and small businesses is interconnected due to several reasons, including: first, that the majority of consumers are Muslims who should receive certainty regarding the products offered, circulated, and traded by business actors, so that Islamic principles for guaranteeing halal products must be considered and taken seriously. Second, halal certification and consumer protection are citizen"™s rights; on the other hand, it is the state's obligation to protect its citizens. Therefore, the provision of halal certification for food products processed by micro and small businesses has protected consumers in the city of Pontianak because of the good synergy and synchronization between BPJPH as administrator, the Halal Inspection Institute, and the Fatwa Committee. The product has been strictly tested by experienced auditors from a halal and scientific perspective regarding the composition of ingredients, presentation, processing, transportation, and storage so that it is safe for consumption by everyone. Keywords: halal certification, consumer protection, processed food products, Micro and Small Enterprises AbstrakDalam era ini, membedakan makanan halal dan haram bukanlah hal yang mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hubungan sertifikasi halal produk makanan hasil olahan usaha mikro dan usaha kecil dengan perlindungan hukum bagi konsumen serta mengetahui bekerjanya sertifikasi halal produk makanan hasil olahan usaha mikro dan kecil dalam melindungi konsumen di Kota Pontianak.Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini berupaya mengkaji isu hukum tertentu berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya hasil penelitian secara rinci dideskripsikan dalam bentuk kalimat, sehingga terbentuk kesimpulan.Telaah terhadap sertifikasi halal dan perlindungan hukum bagi konsumen muslim atas produk makanan hasil olahan usaha mikro dan usaha kecil saling berhubungan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama, bahwa konsumen mayoritas beragama Islam yang seharusnya mendapatkan kepastian atas produk yang ditawarkan, beredar dan diperdagangkan oleh pelaku usaha sehingga prinsip-prinsip Islam atas jaminan produk halal harus diperhatikan dan ditanggapi dengan serius. Kedua, bahwa sertifikasi halal dan perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang disisi lain merupakan kewajiban negara demi melindungi warga negaranya. Dengan demikian, pemberian sertifikasi halal produk makanan hasil olahan usaha mikro dan kecil telah melindungi konsumen di kota Pontianak karena adanya sinergi dan sinkronisasi baik antara BPJPH sebagai administrator, Lembaga Pemeriksa Halal dan Komite Fatwa. Produk telah diuji secara ketat oleh auditor berpengalaman dari segi halal dan secara keilmuan terhadap komposisi bahan, dalam penyajiannya, pengolahan, pengangkutannya, serta penyimpanannya sehingga aman dikonsumsi oleh setiap orang. Kata kunci : sertifikasi halal, perlindungan konsumen, produk makanan hasil olahan, Usaha Mikro dan Kecil

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA APLIKASI KREDIVO NIM. A1012161106, AGUNG RINALDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe Kredivo application is a financing service that allows users to buy the desired item in installments. When using the Kredivo application, a multipurpose financing agreement will arise. The focus of this research is legal protection for consumers/users of the Kredivo application in the multipurpose financing agreements contained therein. The aim of this research is to analyze legal protection for consumers in multipurpose financing agreements on the Kredivo application. The second objective of this research is to analyze the legal consequences for Kredivo application users in multipurpose financing agreements. The research method used is normative law, namely by examining existing library materials which are compiled and presented prescriptively, namely explaining the complete picture and describing and validating existing problems. In article 19 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 concerning the Implementation of Financing Company Business, it is stated that "Financing Companies can carry out their business activities by utilizing information technology". This article indicates that the Kredivo application can legally apply. The Kredivo application service as a multi-purpose financing agreement complies with the provisions of Article 1320 of the Civil Code which regulates the conditions for the validity of an agreement. The Kredivo application's right is to accept the obligations of Kredivo application users/consumers, the right to terminate the Kredivo user's access at any time, at their own discretion. The Kredivo application user's right is to receive facilities from the Kredivo application and request and receive information regarding the facilities of the Kredivo application. The obligation of the user/consumer is to pay in full all payment obligations, notify in writing any changes to user data and implement all provisions in the financing agreement and applicable laws and regulations in good faith and with full responsibility. A form of legal protection for consumers is the existence of provisions that describe the protection of consumer rights, providing compensation, handling consumer complaints and resolving consumer disputes. Keywords : Protection, Legal, Consumer, Kredivo, Agreement. AbstrakAplikasi Kredivo merupakan salah satu layanan pembiayaan yang memungkinkan pengguna untuk membeli suatu barang yang diinginkan secara angsuran atau cicilan. Dalam penggunaan aplikasi Kredivo maka akan timbul suatu perjanjian pembiayaan multiguna. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen/pengguna aplikasi Kredivo dalam perjanjian pembiayaan multiguna yang dimuat didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan multiguna pada aplikasi Kredivo. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum bagi pengguna aplikasi Kredivo dalam perjanjian pembiayaan multiguna. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada dan disusun serta disajikan secara preskriptif yakni menjelaskan gambaran lengkap dan mendeskripsikan serta memvalidasi dari permasalahan yang ada. Dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan. Pembiayaan dinyatakan bahwa "Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan teknologi informasi". Pasal tersebut mengindikasikan aplikasi Kredivo sah dapat berlaku. Layanan aplikasi Kredivo sebagai perjanjian pembiayaan multiguna sudah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Hak pihak aplikasi Kredivo adalah menerima kewajiban dari pengguna/konsumen aplikasi Kredivo, hak untuk menghentikan akses pengguna kredivo sewaktu "“ waktu, atas keputusannya sendiri. Hak pengguna aplikasi Kredivo adalah menerima fasilitas dari pihak aplikasi Kredivo dan meminta dan menerima informasi sehubungan dengan fasilitas dari aplikasi Kredivo. Kewajiban dari pengguna/konsumen adalah membayar secara penuh seluruh kewajiban pembayaran, memberitahukan secara tertulis setiap terjadinya perubahan data pengguna dan melaksanakan seluruh ketentuan "“ ketentuan dalam perjanjian pembiayaan dan peraturan perundang "“ undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah dengan adanya ketentuan yang menjabarkan mengenai perlindungan hak "“ hak konsumen, pemberian ganti rugi, penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen.Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Konsumen, Kredivo, Perjanjian

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK DI WARUNG KOPI MAHARANI DI KOTA KETAPANG NIM. A1011201031, WUDDA SALSABILA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Legal protection is the act of protecting someone whose rights are not fulfilled. Coffee shop business actors experience consumers not paying and breaking promises and even angry with business actors when billed to pay is not fulfilled their rights, namely the right to receive payments in accordance with the agreement of traded goods and the right to get legal protection from consumer actions in bad faith, listed in Article 6 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this study to uncover Legal Remedies That Can Be Taken by Business Actors against Consumers with Bad Intentions at Maharani Coffee Shop in Ketapang City. This research is juridical-empirical research, through a qualitative approach. The research was carried out by data collection methods in the form of interviews and documentation studies. The technical used is qualitative analysis, research is analyzed qualitatively and then presented descriptively, namely by deciphering, explaining and describing from the data obtained and linking with each other to get general conclusions, as The results showed that the factors that cause consumers to have bad intentions are factors that come from within a consumer's personal and factors that come from the surrounding environment, namely economic factors, friends' environments and habits of a consumer. And efforts in resolving disputes on the intentions of consumers not according to field data are resolved amicably, so that the relationship between the parties can certainly be carried out well compared to cases resolved in court where consumers are held responsible for paying off the amount of money commensurate with the losses suffered by business actors.Keywords: Legal Protection, Business Actors, Coffee Shops, Consumers, Bad Faith Abstrak Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi seseorang yang hakhaknya tidak terpenuhi. Pelaku usaha warung kopi mengalami konsumen tidak membayar dan ingkar janji bahkan marah kepada pelaku usaha saat ditagih membayar merupakan tidak terpenuhi hak haknya yaitu hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan barang yang diperdagangkan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, tercantum dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini Untuk Mengungkapkan Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang Beriktikad Tidak Baik di Warung Kopi Maharani di Kota Ketapang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Teknis yang digunakan yaitu analisis kualitatif penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab konsumen beriktikad tidak baik adalah faktor yang berasal dari dalam diri pribadi seorang konsumen dan faktor yang berasal dari lingkungan sekitar, yaitu faktor ekonomi, lingkungan teman dan kebiasaan dari seorang konsumen. Dan upaya didalam penyelesaian sengketa atas itikad tidak dari konsumen sesuai data lapangan diselesaikan secara musyawarah, sehingga hubungan antara para pihak tentu bisa dijalani dengan baik dibandingkan kasus diatasi di pengadilan yang mana konsumen dimintakan pertanggung jawaban untuk melunasi sebesar uang sepadan dengan kerugian yang diderita pelaku usaha Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Warung Kopi, Konsumen, Iktikad Tidak Baik

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA FILM BAJAKAN DI INDONESIA MELALUI LINK DI WEBSITE NIM. A1011201260, AULORA ANGGIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research aims to identify and analyze how to resolve copyright infringement of pirated films through website links and the effectiveness of legal protection for copyright holders. The research method used is normative legal research with a case study approach and a statutory approach. The data obtained were analyzed qualitatively and systematically arranged in the form of descriptions and explanations. The research results show that copyright holders are provided with legal protection in resolving copyright infringement issues, both preventively and repressively. Resolution is carried out in two ways: litigation and non-litigation. Litigation resolution is conducted in the Commercial Court, while non-litigation resolution is carried out through negotiation, mediation, and arbitration. However, the implementation is less effective due to the difficulty of thoroughly addressing the root causes of blocking issues, such as the emergence of similar websites with different domains, the lack of human resources to handle these issues, and the public's lack of awareness regarding intellectual property rights. Therefore, the strict regulations made by the government to combat film piracy are a very good step, but further efforts are needed to ensure their effective implementation, such as increased monitoring, more consistent law enforcement, and educating the public on the importance of respecting copyright. This research contributes to the public's understanding of the importance of respecting the creations made by individuals, helping society to better understand the existence of laws governing copyright, especially cinematographic works, which are not easy to create. Keywords: film; film piracy; Law No. 28 of 2014 AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta film bajakan melalui link di website dan seberapa efektif peneyelsaian terhadap perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan pedekatan Undang-Undang. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang disusun secara sistematis dalam bentuk uraian dan penjelasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemegang hak cipta diberikan perlindungan hukum dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta, baik secara preventif maupun represif. Penyelesaian dilakukan dengan dua cara yaitu dengan litigasi dan non litigasi. Yang mana penyelesaian litigasi dilakukan di Pengadilan Niaga dan penyelesaian non litigasi di lakukan dengan negosiasi, mediasi dan arbtrase. Namun, pelaksanaan nya kurang efektif di karenakan sulitnya memberantas masalah pemblokiran dari akarnya secara tuntas karena munculnya website serupa dengan domain yang berbeda, kurangnya sumber daya manusia dalam menangani hal tersebut dan kesadaran masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, peraturan tegas yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi pembajakan film adalah langkah yang sangat baik, namun diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, seperti peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih konsisten serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta . Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat bahwa pentingnya menghargai hasil karya yang telah diciptakan oleh seseorang agar masyarakat dapat lebih paham akan adanya Undang-undang yang mengatur mengenai hak atas karya cipta khususnya karya sinematografi yang dimana hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk diciptakan.Kata Kunci: film; pembajakan film: undang-undang nomor 28 tahun 2014

ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TANPA ADANYA PERINGATAN BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NO 5/PDT.SUS-PHI/2023/PN PTK NIM. A1012201060, EVI AMALIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe employment relationship between workers/laborers and the company is marked by a work agreement signed by both parties. The work agreement contains rights and obligations that must be fulfilled by both parties. In order to protect workers' rights, Indonesian law specifically regulates employment in the Omnibus Law, and compliance with Termination of Employment Relations in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This research aims to find out whether the judge's legal considerations were correct in deciding cases of unilateral termination of employment relations against workers and the legal consequences of unilateral termination of employment relations by employers against their workers in Decision Number 5/Pdt. Sus-PHI/2023PN.PTKThis research was carried out using a normative juridical approach, namely research carried out using an approach through literature study and legal sources. The research technique was carried out using a literature study of the judge's decision, applicable law, and related library materials, then the research results were described in detail in sentence form in Decision Number 5/Pdt.Sus-PHI/2023PN.PTK.Dispute resolution is resolved through bipartite institutions, mediation, conciliation or arbitration. With their status as contract workers, in the event of termination of their employment relationship they must still refer to the applicable statutory provisions in the case of the Job Creation Law on Employment. Government Regulation No. 35 of 2021 Because the termination of employment was carried out in deviation from applicable legal procedures and in other parts the termination of employment was not due to violations or mistakes committed by the Plaintiff as per legal considerations. The Panel of Judges sentenced the Defendant to pay compensation for Termination of Employment to The plaintiff took the form of severance pay, paid compensation for leave rights, cash compensation. The results of this research explain the need for a legal reasoning judge's basis for legal certainty regarding the legal status and legality of employment relations between workers or laborers on behalf of Yanuar Irsan Sumara and. The legal implications that arise as a result of the judge's decision are the process of layoffs and layoff compensation, where the layoff compensation given to workers is appropriate and in accordance with the law.Keywords: Court decision, company, employment relationship, termination of employment relationship (PHK). AbstrakHubungan kerja anatara pekerja/buruh dengan perusahaan di tandai dengan ditandatangani perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak,perjanjian kerja berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Demi melindungi hak-hak pekerja, hukum di Indonesia mengatur secara khusus mengenai ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law, dan pemenuhan terkait Pemutus Hubungan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah tepatkah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap pekerjanya dan akibat hukum pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pengusaha terhadap pekerjanya pada Putusan Nomor 5/Pdt. Sus-PHI/2023PN.PTKPenelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan sumber hukum. Teknik penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan atas putusan hakim, hukum yang berlaku, dan bahan pustaka terkait selanjutnya hasil penelitian secara rinci dideskripsikan dalam bentuk kalimat pada Putusan Nomor 5/Pdt.Sus- PHI/2023PN.PTK.Penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui lembaga bipartit, mediasi, konsiliasi atau arbitrase, Dengan statusnya sebagai pekerja kontrak maka dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundang undangan yang berlaku in casu Undang-Undang cipta kerja tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Oleh karena pemutusan hubungan kerja dilakukan menyimpang dari prosedur hukum yang berlaku dan pada bagian lain pemutusan hubungan kerja tersebut bukan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum.Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, membayar uang penggantian hak cuti,ganti rugi secara tunai. Hasil penelitian ini menjelaskan perlu adanya dasar pertimbangan hakim legal reasoning terhadap kepastian hukum atas status hukum dan legalitas hubungan kerja antara pekerja atau buruh atas nama Yanuar Irsan Sumara dengan. Implikasi hukum yang timbul akibat putusan hakim yaitu proses PHK dan kompensasi PHK, dimana kompensasi PHK yang diberikan kepada pekerja buruh telah tepat dan sesuai dengan undang-undang.KATA KUNCI: Putusan Pengadilan, Perusahaan, Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

KEKUATAN HUKUM ATAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DILUAR WILAYAH JABATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NIM. A1011191165, NASASETA GIFFARI ANANTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe consequences of a notary as a public official are not solely for the personal interests of the Notary himself, but for the interests of the legal community to be served. Deeds made by Notary Officials, in reality, often become legal problems both for the parties and for third parties due to the incompatibility of the things stated in the deed and certain circumstances, which result in the deed being contrary to the truth. With the violation of the making of a deed made by a Notary outside the area of his office, it has legal consequences for the position of the deed and for the perpetrator of the deed making.So this research aims to analyze the legal force, legal consequences, and Notary's responsibility for Notary Deeds made outside the Notary's area of office based on Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Offices.The method of approach in this legal writing uses the Normative Juridical research method using the Statue Approach and the Legal Conceptual Analysis Approach by analyzing the provisions stipulated in Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Office of Notary and its implications for legal acts by Notaries in performing or making deeds. The research specification in this writing is descriptive analytical. Descriptive because the results of this research only describe or describe a certain situation or object factually and accurately regarding the legal force, legal consequences, and Notary's responsibility for Notary Deeds made outside the Notary's office area based on Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Offices.Based on this research, it is found that a Notary's violation in making a Notarial deed outside the Notary's area of office based on Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Offices related to the Notary's area of office can result in an authentic deed not having the value of perfect evidentiary power (volledig) and binding (bindende) where an authentic deed must fulfill the strength of physical, formal and material evidence. In the absence of evidentiary power attached to the Deed, the legal consequences that occur are that the Deed can be null and void and can be canceled. Therefore, awareness and understanding of the provisions governing the duties and authority of Notaries need to be increased as well as the intensity of supervision or refreshment to Notaries so that it is hoped that the higher intensity of supervision or refreshment will have a positive impact on Notary behavior and on violations committed by Notaries. Keywords : Legal Force, Notarial Deed, UUJN Abstrak Konsekuensi notaris sebagai pejabat umum sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani. Akta yang dibuat Pejabat Notaris, dalam kenyataan sering kali menjadi permasalahan hukum baik bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga karena adanya ketidak sesuaian hal-hal yang dicantumkan dalam akta maupun keadaan-keadaan tertentu, yang mengakibatkan akta tersebut menjadi bertentangan dengan yang sebenarnya. Dengan adanya pelanggaran terhadap pembuatan akta yang dibuat Notaris diluar wilayah jabatannya menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan akta dan bagi pelaku pembuatan akta.Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum, akibat hukum, serta tanggung jawab Notaris terhadap Akta Notaris yang dibuat diluar wilayah jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-undang (The Statue Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Conceptual Ap-proach) dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan implikasinya terhadap perbuatan hukum oleh Notaris dalam melakukan atau membuat akta. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analistis. Diskriptif karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai kekuatan hukum, akibat hukum, serta tanggung jawab Notaris terhadap Akta Notaris yang dibuat diluar wilayah jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terhadap pelanggaran Notaris dalam membuat akta Notaris diluar wilayah jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait wilayah jabatan Notaris dapat mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dimana suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil. Dengan tidak adanya kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta, maka akibat hukum yang terjadi yaitu Akta tersebut dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Dengan begitu kesadaran dan pemahaman terhadap ketentuan yang mengatur terkait tugas dan wewenang Notaris perlu ditingkatkan serta intensitas pengawasan atau penyegaran kepada Notaris sehingga diharapkan dengan semakin tingginya intensitas pengawasan atau penyegaran akan berdampak positif pada prilaku Notaris serta terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Akta Notaris, UUJN

ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA PEYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK DI TINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI NIM. A1011161104, YESSI FITRIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractCriminology is needed to solve personal problems that cannot be resolved solely by relying on norms in general criminal law. Likewise, in reviewing the criminal act of sending other people's personal data which is used to register for online loans on Traveloka paylater which is currently rampant, it violates the development of information and transactions online or electronically. It is necessary to understand criminology to see the factors and methods of the perpetrator in protecting other people's personal data which is used to register for online loans. Based on this, criminology is also very useful for seeing and finding out the consequences of a crime committed by someone, such as cybercrime which is related to the accumulation of other people's personal data which is used to register for online loans. This can be said to be quite a crime. serious, so it requires appropriate handling to prevent cybercrime related to brokering other people's personal data, considering the potential for this crime to occur is very large, coupled with system weaknesses on the internet which make it easy for cybercrime to occur.The formulation of the problem in this research is "What factors cause misuse of personal data used to make online loans in Pontianak City?". The aim of this research is to obtain data and information relating to criminal acts of misuse of other people's personal data used to register for online loans in Pontianak City, to find out and reveal the factors that cause misuse of other people's personal data used to register for online loans in Pontianak. Pontianak City is reviewed from a criminological aspect and reveals what efforts can be made to overcome the misuse of personal data in Pontianak City. The method used in this research is the Sociological Juridical legal research method. This research is descriptive in nature.The results of the analysis from this research are that the misuse of other people's personal data used to register for online loans in Pontianak City is caused by several factors, one of which often occurs due to the development of increasingly sophisticated technology such as the internet which produces financial technology or fintech. Through fintech, transactions become faster in making payments without having to meet face to face, making it easier to develop online loans, and also due to economic factors, namely perpetrators want to misuse people's personal data used for online loans because it is for additional income to meet their family's needs.The obstacles faced by police officers in eradicating cases of misuse of other people's personal data are because the public does not report them so it is difficult to trace their whereabouts.Keywords: Personal Data, Criminology, Misuse AbstrakKriminologi dibutuhkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan norma-norma pada hukum pidana secara umum. Begitu pula dalam mengkaji tindak pidana penyalahgunaan data pribadi milik orang lain yang digunakan untuk mendaftar pinjaman online di paylater traveloka yang saat ini sedang marak terjadi diakibatkan perkembangan Informasi dan Transaksi secara online ataupun elektronik. Perlu pemahaman kriminologi untuk melihat faktor-faktor serta modus si pelaku dalam penyalahgunaan data pribadi milik orang lain yang digunakan untuk mendaftar pinjaman online. Berdasarkan hal tersebut kriminologi juga sangat berguna untuk melihat dan mencari tahu akibat terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, seperti kejahatan dunia maya (Cybercrmie) yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi milik orang lain yang digunakan untuk mendaftar pinjaman online ini bisa dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius sehingga memerlukan penanganan yang tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan cybercrime yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi milik orang lain ini mengingat potensi terjadinya kejahatan ini sangatlah besar ditambah lagi dengan kelemahan system pada internet yang menyebabkan mudahnya terjadi kejahatan cybercrime. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Digunakan Untuk Melakukan Pinjaman Online Di Kota Pontianak?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi milik orang lain yang digunakan untuk mendaftar pinjaman online di Kota Pontianak, mengetahui dan mengungkap faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan data pribadi milik orang lain yang digunakan untuk mendaftar pinjaman online di Kota Pontianak ditinjau dari aspek kriminologi dan mengungkapkan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan data pribadi di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah terjadinya penyalahgunaan data pribadi milik orang lain yang digunakan untuk mendaftar pinjaman online di Kota Pontianak ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yang sering terjadi adalah karena perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti internet yang menghasilkan Financial Technology atau fintech. Melalui fintech transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka sehingga mudahnya berkembang pinjaman online, dan juga dikarenakan faktor ekonomi yaitu pelaku mau melakukan penyalahgunaan data pribadi orang yang digunakan untuk pinjaman online karena untuk penghasilan tambahan demi memenuhi kebutuhan keluarganya.Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam memberantas kasus penyalahgunaan data pribadi milik orang lain yakni, dikarenakan masyarakat tidak ada melapor sehingga sukar untuk dilacak keberadaannya. Kata Kunci: Data Pribadi, Kriminologi, Penyalahgunaan

WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PADA DEVELOPER PT. SAFINAH ANNAJAH GRUP DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201091, ARPI NURUL ANSHARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract As a prerequisite to buying a property, buyers must make a down payment in the beginning stages of home ownership. But in practice, not all purchasers are able to pay with cash, which leads to a number of issues that must be resolved, chief among them being the dispute that arose in Pontianak between the buyer and the developer, PT. Safinah Annajah Group, over a house sale and purchase agreement. The remaining installment money for the house does not arrive within the allotted time frame, which causes a problem between the buyer and the developer. The developer actually suffers a loss because the agreement is not followed through on. "What factors cause the buyer not to pay the remaining installments in the home sale and purchase agreement with the developer, PT. Safinah Annajah Group, as a creditor in Pontianak City?" is the problem formulation found in this thesis. Regarding this research methodology, the author employs a descriptive analysis approach along with an empirical research methodology. Research that draws from the gaps between theory.Theoretical foundations, conceptual frameworks, secondary data, and primary data is known as empirical legal research. Using the facts gathered during the research to describe the current state of affairs is how the descriptive method solves problems. Furthermore, regarding the agreement between the developer PT. Safinah Annajah Group and the buyer enter into a binding agreement for the sale and purchase of the house by regulating the rights and obligations of each party. The problem that arises between the buyer and the developer is because the remaining installment money for the house does not comply with the specified time period, this really creates a loss for the developer because what has been agreed is not in accordance with what is implemented. Factors that cause buyers to default on the fact that the factors that cause buyers to default on house installment payments are because the buyer does not have the funds to pay the remaining installments on the house. The resulting legal consequences state that a warning is given and a time tolerance is given for payment by the developer. Because they did not fulfill the obligations agreed upon by both parties in the agreement for the sale and purchase of the house in the Taman Safinah 2 Complex. The buyer was given a verbal warning by the developer and given a grace period to pay the remaining installments for the house in the Taman Safinah 2 Complex. However, if the buyer fails to fulfil their end of the bargain, the developer will return the down payment and retain 10% of the money that was originally given to the buyer. And because excellent communication has been maintained with the buyer, there hasn't been a cancellation of the agreement to date. Keywords: Sale and Purchase Agreement, Buyer, Default Abstrak Dalam proses awal kepemilikan rumah, pembeli harus membayar uang muka sebagai syarat awal dalam pembelian rumah. Namun dalam kenyataanya tidak semua pembeli dapat melaksanakan pembayaran secara tunai, dengan ini memunculkan berbagai persoalan yang perlu mendapatkan solusi penyelesaiannya, khususnya masalah yang terjadi di kota Pontianak antara developer PT. Safinah Annajah Grup dan pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah. Masalah yang timbul antara pembeli dan penjual dikarenakan sisa uang angsuran rumah tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, hal ini sangat membuat rugi penjual karena apa yang sudah diperjanjikan tidak sesuai denga napa yang dilaksanakan. Skripsi ini memuat rumusan masalah : "Faktor Apa Yang Menyebabkan Pembeli Belum Membayar Sisa Uang Angsuran Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Terhadap Developer PT. Safinah Annajah Grup Sebagai Kreditur Di Kota Pontianak?". Adapun metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teori, kerangka konsep. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian. Selanjutnya mengenai perjanjian antara developer PT. Safinah Annajah Grup dan pembeli melakukan perjanjian pengikatan jual beli rumah dengan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Masalah yang timbul antara pembeli dan penjual dikarenakan sisa uang angsuran rumah tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, hal ini sangat membuat rugi penjual karena apa yang sudah diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan. faktor penyebab pembeli wanprestasi terhadap Bahwa faktor penyebab pembeli wanprestasi terhadap pembayaran cicilan rumah dikarenakan pembeli belum mempunyai dana untuk membayar sisa uang angsuran rumah. Akibat hukum yang ditimbulkan menyatakan diberi teguran dan pemberian toleransi waktu untuk pembayaran oleh penjual. Karena tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah di Komplek Taman Safinah 2. Upaya yang dilakukan penjual kepada pembeli yaitu memberikan peneguran secara lisan dan diberi toleransi untuk membayar sisa uang angsuran rumah di Komplek Taman Safinah 2, tapi apabila pembeli tidak melakukan kewajibannya yang sudah disepakati, maka dari pihak penjual akan mengembalikan uang muka dan mengambil 10% uang muka yang dikembalikan kepada pembeli. Dan sampai saat ini belum ada pembatalan perjanjian dikarenakan untuk menjaga hubungan baik dengan pembeli. Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Pembeli, Wanprestasi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA