Garuda - Garba Rujukan Digital

PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK BAKATI"™ DI DESA SEKARUH TANPA PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NIM. A1011191313, YOSEF TARIGAS YUNGKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The society practicing customary marriage is acknowledged within the community. However, for official recognition by the state and administrative purposes, they must conduct religious marriages and register them with the Civil Registry Office (DUKCAPIL), as stipulated by the Marriage Law. The research problem is: "How do the Bakati"™ Dayak Community in Sekaruh Village, who only conduct customary marriages without performing religious marriages and marriage registration according to the Marriage Law, deal with the situation?" The research aims to gather data on marriages not registered according to the law, highlight the non-compliance of such marriages with the Marriage Law, explain the legal consequences for spouses, and reveal efforts by the Village Chief and Traditional Functionaries to address this issue. The study uses an Empirical and Descriptive approach with Qualitative data analysis. Results show that unregistered marriages are non-compliant with the Marriage Law due to various factors like economic status, underage marriage, and unwed pregnancy. The legal consequence is a lack of official recognition and legal status. Efforts by the customary leader involve socialization, discussions, and clarifications to encourage compliance with the Marriage Law.Keywords: Marriage, Customary, Bakati"™ DayakAbstrakMasyarakat yang melaksanakan perkawinan adat diakui sah dalam masyarakat adat, cara agar diakui secara sah oleh negara dan memperoleh data administratif, masyarakat wajib melaksanakan perkawinan agama dan melakukan pencatatan perkawinan di DUKCAPIL, yang diatur dalam UU Perkawinan. Permasalahan penelitian ini, yakni: "Bagaimana Masyarakat Dayak Bakati"™ Di Desa Sekaruh Yang Hanya Melakukan Perkawinan Adat Tanpa Melaksanakan Perkawinan Agama Dan Pencatatan Perkawinan Menurut UU Perkawinan?", dengan tujuan penelitian Untuk memperoleh data dan informasi mengenai perkawinan masyarakat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan menurut UU Perkawinan, Untuk mengungkapkan bahwa perkawinan masyarakat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan adalah tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan, Untuk menjelaskan akibat hukum bagi suami isteri dalam yang tidak melakukan pencatatan perkawinan menurut UU Perkawinan dan Untuk mengungkapkan upaya Kepala Desa dan Fungsionaris Adat dalam mengatasi permasalahan perkawinan suami isteri yang tidak melakukan pencatatan perkawinan menurut UU Perkawinan, dalam Masyarakat Dayak Bakati"™ di Desa Sekaruh. Penelitian ini menggunakan Metode Empiris, yang bersifat Deskriptif, dengan metode analisis data Kualitatif. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah: Bahwa perkawinan Masyarakat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan adalah tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan, Bahwa faktor penyebab perkawinan masyarakat yang tidak dilakukan pencatatan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan adalah karena Faktor ekonomi, Faktor dibawah umur, dan Faktor Hamil diluar nikah. Bahwa akibat hukum bagi suami-isteri yang tidak melaksanakan pencatatan perkawinan adalah tidak mendapatkan pengakuan dan status hukum yang sah menurut negara. Bahwa Upaya yang dilakukan oleh Ketua adat adalah melakukan sosialisasi, pembicaraan, klarifikasi, dan pendekatan pada masyarakat agar mereka dapat melaksanakan perkawinan agama dan pencatatan perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan.Kata Kunci: Perkawinan, Adat, Dayak Bakati"™

AKAD JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS MENURUT PANDANGAN ULAMA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181213, ARYA NUR MAHENDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACK In this thesis, the author raises the problem of the Sale and Purchase Contract of Mobile Legends Online Game Accounts According to the View of Ulama in Pontianak City. According to the DSN MUI Fatwa Number 110 of 2017 concerning Sale and Purchase Agreements, objects or objects that are traded can be used according to Islamic law, meaning that the object is beneficial for oneself as well as for others. While online games themselves do not bring benefits in accordance with the syara' both for oneself and others, online games themselves are just a waste of time, one can be negligent and on the other hand can also cause harm to the users themselves. The formulation of the problem of this thesis is How is the Implementation of the Sale and Purchase Agreement for Mobile Legends Online Game Accounts According to the View of Ulama in Pontianak City? And thesis aims to find out data and information about the Sale and Purchase Contract of Mobile Legends Online Game Accounts and to express the Opinion of Scholars About the Implementation of the Sale and Purchase Contract of Mobile Legends Online Game Accounts. The type of research used is the Empirical Research method. This research is qualitative analysis with the intention of describing the existing situation using scientific research methods and solving problems based on data and facts that actually happened when this research was conducted. Collection of legal materials through interviews, observation and literature study. Based on the research conducted by the author, that selling Mobile legends online game accounts is the same as selling other goods that are sold through cyberspace or online. The seller posts or promotes the game account through online media such as Facebook, Instagram, or on online buying and selling sites. The Mobile Legends game account that is being traded is in the form of an ID and password which will be handed over to the buyer after the buyer makes a payment transaction. The price offered varies greatly depending on how many skins and other supporting attributes are in the Mobile Legends game itself. that apart from being a hobby of playing online games, sellers can benefit by trading Mobile Legends Online Game Accounts which can be a Factor Causing the Sale and Purchase Contract of Online Game Accounts., in the opinion of the MUI, there are 2 (two) legal consequences in buying and selling Mobile Legends Online Game Accounts, namely the consequences of Islamic law and the consequences of actions. The consequences of Islamic law are that they will be in sin and they will be in immoral acts so that it is difficult to repent because he is addicted, while the result of his actions is that he will feel dependence and negligence. in the opinion of the West Kalimantan Indonesian Ulema Council, it says that the Islamic view of buying and selling online game accounts is unlawful because the benefits generated are pseudo (temporary) benefits which make it unlawful because it only creates momentary pleasure and can cause many omissions.Keywords : Online Games, Buying and Selling, Majelis Ulama Indonesia, Contract, Mobile Legends. ABSTRAKPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Menurut Pandangan Ulama di Kota Pontianak. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 mengenai Akad Jual Beli ialah benda atau objek yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam artinya benda tersebut bermanfaat untuk diri sendiri juga orang lain. Sementara game online sendiri tidak mendatangkan manfaat sesuai syara’ baik bagi diri sendiri maupun orang lain, game online sendiri hanyalah kegiatan yang membuang - buang waktu, seseorang bisa menjadi lalai dan disisi lain juga dapat menimbulkan mudharat bagi penggunanya sendiri.Rumusan masalah skripsi ini ialah Bagaimana Pelaksanaan Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Menurut Pandangan Ulama Di Kota Pontianak?dan bertujuan untuk mengetahui data dan informasi tentang Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends dan untuk mengungkapkan Pendapat Ulama Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends. Jenis penelitian yang digunakan metode Penelitian Empiris Penelitian ini bersifat Analisis Kualitatif dengan maksud menggambarkan keadaan yang ada dengan menggunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya terjadi pada saat penelitan ini dilakukan. Pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh, bahwa penjualan akun game online Mobile legends ini sama halnya dengan penjualan barang – barang lain yang dijual melalui dunia maya atau online. Penjual memposting atau mempromosikan akun game tersebut melalui media online seperti facebook, instagram, maupun di situs jual beli online. Akun game Mobile Legends yang di perjualbelikan berupa ID dan password yang akan diserahkan kepada pembeli setelah pembeli melakukan transaksi pembayaran. Harga yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung berapa banyak jumlah skin dan atribut – atribut pendukung lainnya di dalam pemainan Mobile Legends itu sendiri. Bahwa disamping menjadi sebuah kegemaran bermain game online,para penjual bisa mendapatkan keuntungan dengan cara memperjual-belikan Akun Game Online Mobile Legends yang dapat menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Akad Jual Jual Beli Akun Game Online ini. Menurut Pendapat MUI, Akibat hukum dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends ini ada 2 (dua), yaitu akibat hukum islam dan akibat perbuatan, Akibat hukum islam ialah mereka akan berada dalam dosa dan berada dalam perbuatan-perbuatan maksiat sehingga susah bertaubat karena ketergantungan sedangkan akibat perbuatan ialah dia akan merasakan ketergantungan dan kelalaian. Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat mengatakan bahwa pandangan islam terhadap jual beli akun game online ini adalah haram karena manfaat yang ditimbulkan merupakan manfaat yang semu (sementara) yang membuat hal tersebut menjadi haram karena hanya menimbulkan kesenangan sesaat dan dapat menimbulkan banyak kelalaian.Kata Kunci : Game Online, Jual Beli, Majelis Ulama Indonesia, Akad, Mobile legends.

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEREDARAN SKINCARE MENGANDUNG MERKURI DAN PRODUK PALSU : STUDI KASUS PADA PLATFORM E-COMMERCE NIM. A1012171057, SALMA ALYA SHOFWAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac This study aims to identify efforts that can be made to enhance consumer protection against counterfeit and hazardous skincare products, evaluate the role of e-commerce platforms in ensuring the safety and authenticity of skincare products sold, and formulate policy recommendations and/or best practices to improve the implementation of the precautionary principle in the circulation of skincare on e-commerce platforms. This study employed a descriptive-analytical method by examining primary data (questionnaires and interviews) and secondary data (literature) to understand the relationship between aspects related to the use of skincare containing mercury and counterfeit products without BPOM registration on e-commerce platform users. Samples were selected using purposive sampling and data were collected through Google Forms from 20 respondents. The data were analyzed descriptively to understand the relationships between aspects and provide a comprehensive picture of the results. The research findings indicate that consumers are vulnerable to counterfeit and hazardous skincare products circulating on e-commerce platforms. These products can pose various health risks to consumers, such as skin irritation, allergies, and even poisoning. Therefore, e-commerce platforms have a crucial role in ensuring the safety and authenticity of skincare products sold. However, ecommerce platforms have yet to take adequate steps to combat the circulation of counterfeit and hazardous skincare products. Hence, the precautionary principle needs to be implemented in the circulation of skincare on e-commerce platforms. This principle mandates e-commerce platforms to take reasonable and measurable steps to prevent the circulation of counterfeit and hazardous skincare products. Keywords: Counterfeit and Hazardous Skincare, E-commerce Platform, Precautionary Principle Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap produk skincare palsu dan berbahaya, mengevaluasi peran platform e-commerce dalam memastikan keamanan dan keaslian produk skincare yang dijual, dan merumuskan rekomendasi kebijakan dan/atau praktik terbaik untuk meningkatkan implementasi prinsip kehati-hatian dalam peredaran skincare di platform e-commerce.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan meneliti data primer (kuesioner dan wawancara) dan sekunder (kepustakaan) untuk memahami makna hubungan antara aspek-aspek terkait penggunaan skincare mengandung merkuri dan produk palsu tanpa izin edar BPOM pada pengguna platform ecommerce. Sampel dipilih dengan purposive sampling dan data dikumpulkan melalui Google Formulir dari 20 responden. Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami hubungan antar aspek dan memberikan gambaran hasil secara utuh. Adapun hasil penelitian menunjukkan konsumen rentan terhadap produk skincare palsu dan berbahaya yang beredar di platform e-commerce. Produk-produk ini dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan bagi konsumen, seperti iritasi kulit, alergi, bahkan keracunan. Sehingga platform e-commerce memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan keaslian produk skincare yang dijual. Namun, platform e-commerce masih belum melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memerangi peredaran produk skincare palsu dan berbahaya. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dalam peredaran skincare di platform e-commerce. Prinsip ini mewajibkan platform e-commerce untuk melakukan langkah-langkah yang wajar dan terukur untuk mencegah peredaran produk skincare palsu dan berbahaya.Kata Kunci: Skincare Palsu dan Berbahaya, Platform E-Commerce, Prinsip Kehati-hatian

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN HUKUM TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1012191092, ANUGRAH WAILAN ARISTO TANGKAU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This thesis discusses the effectiveness of the law on the import of used clothing in Pontianak. The purpose of this research is also to see how far the law works. This study uses an empirical legal method with a descriptive analysis approach in which the author analyzes it by describing the real circumstances or facts obtained at the time the research was carried out. The data obtained will then be analyzed systematically in order to get clarity.The results of the study indicate that the prohibition on the import of clothing has indeed been regulated in several laws and regulations. However, the application of this law is still not effective in preventing the entry of used clothing into the Pontianak area. The author also draws several conclusions, namely, the factor that makes the legal ban on the import of used clothing effective in Indonesia is the lack of supervision and law enforcement performance. In addition, the next factor is that the community itself does not support existing regulations and the community's needsKeywords: Legal Effectiveness, Import Ban, Used Clothing. Abstrak Skripsi ini membahas tentang efektivitas hukum larangan impor pakaian bekas di Pontianak. Tujuan penelitian ini juga ingin melihat sejauh mana hukum tersebut bekerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisi yang dimana penulis menganalisa dengan menggambarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang didapatkan secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan. Data yang didapatkan selanjutnya akan dianalisis secara sistematis agar mendapatkan kejelasan.Hasil penelitian menujukan bahwa larangan impor pakaian memang telah diatur didalam beberapa Undang-undang dan peraturan. Namun, penerapan hukum ini masih belum efektif dalam pencegahan masuknya pakaian bekas ke dalam daerah Pontianak. Penulis juga mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu, faktor yang membuat efektivitas hukum larangan impor pakaian bekas di Indonesia adalah kurangnya kinerja pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, yang menjadi faktor selanjutnya adalah masyarakat itu sendiri juga tidak mendukung peraturan yang ada dan faktor kebutuhan masyarakat.Kata Kunci : Efektifitas Hukum, Larangan Impor, Pakaian Bekas.

PELAKSANAAN PASAL 17 NOMOR 20 TAHUN 2008 DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA NIM. A1012171142, SULISTIAN SYAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are businesses that are able to absorb labor and provide broad economic services to the community. This also has an impact on the growth of micro businesses in Pontianak Tenggara District. However, the growth of micro business actors has increased and decreased from 2016 to 2021. To overcome this problem, the government is implementing activities based on Article 17 of Law Number 20 of 2008.This research was conducted using an empirical method in the form of a descriptive analysis approach. The research materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used was to interview 10 micro business actors in the Pontianak Tenggara District area, as well as the Cooperatives, Micro Business and Trade Service in Pontianak CityBased on the results of the study, the decline in micro business actors in Pontianak Tenggara District was due to the lack of attention from the government. Micro business actors feel that capital is the main problem in developing their business. To overcome this, the government conducts data collection to distribute capital assistance. However, data collection cannot run optimally. So coordination is needed between both parties in order to achieve the government's goal of increasing Indonesia's economic growth. Keywords: Implementation, Micro Business Actors, Capital, Data Collection. Abstrak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Hal tesebut juga berdampak pada pertumbuhan Usaha mikro di Kecamatan Pontianak Tenggara. Namun pertumbuhan pelaku usaha mikro mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melaksanakan kegiatan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode empiris berupa pendekatan diskriptif analis. Bahan penelitian yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang lakukan adalah mewawancarai 10 pelaku Usaha mikro di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara, serta Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kota Pontianak Berdasarkan hasil penelitian, penurunan pelaku usaha mikro di Kecamatan Pontianak Tenggara disebabkan tidak maksimalnya perhatian dari pemerintah. Pelaku usaha mikro merasa permodalan menjadi permasalahan utama dalam mengembangkan usaha. Untuk menanggulanginya pemerintah melakukan pendataan untuk menyalurkan bantuan permodalan. Namun pendataan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga di butuhkan koordinasi antar kedua belah pihak agar tercapai tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kata Kunci : Penerapan, Pelaku Usaha Mikro, Permodalan, Pendataan.

IMPLEMENTASI TERHADAP TANGGUNG JAWAB PIHAK INDIHOME KEPADA KONSUMEN INDIHOME (STUDI DI KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA) NIM. A1012191250, MUHAMMAD ARIEF TRI PRAYOGI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac With an agreement that has been agreed upon by both parties, there is a legal relationship between the customer and PT. Indonesian Telecommunication where there are rights and obligations that must be fulfilled by the parties. PT. Telekomunikasi Indonesia is obliged to provide good and transparent service regarding IndiHome services to customers. Meanwhile, every month the customer is obliged to pay the IndiHome service fee according to the package chosen. The problems in this research are as stated in the obligations of PT. Telekomunikasi Indonesia provides compensation to customers if IndiHome's Service Level Guarantee is not fulfilled or it is proven that there is a billing error.The nature of the research carried out by the author is descriptive, namely describing certain conditions or symptoms of the research object, then analyzing the data and facts obtained to obtain final conclusions.Based on the description in the previous chapter, it can be concluded that the implementation of legal protection for consumers using IndiHome in North Putussibau District has not been felt by consumers. This can be seen from the many cases of inconvenience experienced by consumers who use IndiHome, including unstable signals and internet quotas running out quickly so that consumer disappointment arises and this is not in accordance with Article 4 paragraph 1 of the Consumer Protection Law which states that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods or services.Keywords: IndiHome, Legal Protection, Internet Abstrak Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka terdapatlah hubungan hukum antara pelanggan dengan pihak PT. Telekomunikasi Indonesia yang mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Pihak PT. Telekomunikasi Indonesia berkewajiban memberikan pelayanan yang baik dan transparan terkait layanan IndiHome kepada pelanggan. Sedangkan pihak pelanggan setiap bulannya berkewajiban membayar biaya layanan IndiHome sesuai dengan paket yang dipilih. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagaimana terdapat pada kewajiban pihak PT. Telekomunikasi Indonesia dalam memberikan kompensasi kepada pelanggan bila jaminan tingkat layanan (Service Level Guarantee) IndiHome tidak terpenuhi atau terbukti ada kesalahan tagihan.Sifat Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau gejala tertentu dari objek penelitian, kemudian menganalisis data dan fakta yang didapat untuk memperoleh kesimpulan akhir.Berdasarkan uraian pada bab terdahulu maka mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna IndiHome Di Kecamatan Putussibau Utara belum dirasakan oleh konsumen hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus ketidaknyamanan yang dialamai oleh konsumen yang menggunakan IndiHome diantaranya sinyal yang tidak stabil serta kuota internet cepat habis sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.Kata Kunci : IndiHome, Perlindugan Hukum, Internet

IMPLEMENTASI UU RI NO.35 TAHUN 2009 PASAL 127 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 40/Pid.sus/2021/PN.PTK) NIM. A1012181087, ADITYA WIDIANTORO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Narcotics abusers are perpetrators of crimes however they are also victims who are attached to all rights that must be fought for. When this country perpetuates the criminalization of narcotics users, it does not pay attention to the rights of those who are victims. The position of narcotics victims in legal science and their rights, the importance of rehabilitation for narcotics abusers. Article 54 of Law Number 35 of 2009 states that narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Furthermore, Article 103 of Law Number 35 of 2009 states that rehabilitation of narcotics addicts is a treatment process to free addicts from dependence, and the period undergoing rehabilitation is counted as the period serving a sentence. Narcotics addicts and abusers who are already in the process of being investigated can still receive rehabilitation by undergoing an assessment first, the results of which will determine whether the narcotics abuser will be rehabilitated or not. An assessment is a test or analysis of someone. In the case of assessments carried out on narcotics addicts, the assessment is carried out to test and analyze a person's medical and psychosocial condition and to recommend therapy and rehabilitation for narcotics abusers carried out by a team of doctors and to analyze the relationship between the person being assessed and the illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors which is carried out by the legal team. Assessment arrangements for rehabilitating victims of narcotics abuse, such as the obligation to rehabilitate narcotics abusers and the implementation of assessments for narcotics abuse victims at the National Narcotics Agency (BNN), need to be reviewed. The assessment team's recommendations for narcotics users are often ignored by Law Enforcement Officials (APH). Another big problem is the disparity in punishment for narcotics cases. The sentencing disparity is the difference in sentences imposed on cases that have similar characteristics. This phenomenon of disparity in punishment hinders the achievement of certainty, justice, and benefits for all parties, especially for justice seekers (justitiabellen). Keyword: Narcotics Abusers, Narcotics Addicts, Rehabilitation, Assessment. ABSTRAK Pada dasarnya, penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan dan akan tetapi mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Saat negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, justru tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-hak mereka yang menjadi korban. Kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta hak- haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya, dalam Pasal 103 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pecandu dan penyalahguna narkotika yang sudah dalam proses penyidikan tetap bisa mendapatkan rehabilitasi dengan menjalani asesmen terlebih dahulu, yang mana hasil dari asesmen tersebutlah yang akan menentukan apakah si pecandu penyalahguna narkotika tersebut akan di rehabilitasi atau tidak. Asesmen merupakan suatu pengujian atau penganalisisan terhadap seseorang. Dalam hal asesmen yang dilakukan terhadap pecandu narkotika asesmen dilakukan untuk menguji dan menganalisis bagaimana keadaan medis dan psikososial seseorang dan untuk merekomendasikan terapi dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh tim dokter serta menganalisis keterkaitan orang yang sedang diasesmen dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh tim hukum. Pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika seperti, kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dan pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Badan Narkotika Nasional (BNN) kiranya perlu dikaji kembali. Rekomendasi tim asesmen terhadap pengguna narkotika kerap diabaikan Aparat Penegak Hukum (APH). Permasalahan besar lainnya adalah mengenai disparitas pemidanaan perkara narkotika. Disparitas pemidanaan adalah perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang serupa. Fenomena disparitas pemidanaan ini jelas menghambat tercapainya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak, khususnya bagi para pencari keadilan (justitiabellen). Kata Kunci: Penyalah Guna Narkotika, Pecandu Narkotika, Rehabilitasi, Asesmen.

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN TERHADAP PERSAMAAN MEREK TERDAFTAR ATAS BARANG SEJENIS ANTARA GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU NIM. A1011191133, IRA KHAIRIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe system of trademark registration in Indonesia uses the first to file principle where the right to a trademark can be owned by the party who first and first registered the trademark. In this review, the author discusses the issue of trademark infringement which has similarities in essence and the presence of elements of bad faith in the registration of trademarks proposed by the Gudang Baru that mimics the Gudang Garam and analyzes how the judge's consideration in the decision of a trademark dispute that has similarity in substance between the Gudang Garam and the Gudang Baru in Decision No. 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022.This research is a normative research with a statutory research approach, case approach, and conceptual. The type of legal material consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In collecting data, literature study techniques are used which are then processed using a legal material selection system in data processing techniques.Based on the results of the research obtained, based on the judge's consideration it can be concluded that the legal consequences of using a trademark that is proven to have similarities in essence in accordance with the lawsuit filed by Gudang Garam against Gudang Baru in verdict number 427 K/Pdt. Sus-HKI/2022, namely that Gudang Garam is a well-known trademark, has registered its trademark first since 1979, has been known for years by the wider community, and Gudang Baru is proven to have similarities in essence with Gudang Garam, registering its trademark on the basis of bad faith to piggyback on Gudang Garam's fame which has legal consequences on the cancellation of Gudang Baru's trademark registration and the cessation of production of products that are the object in dispute.Keywords: Trademark Similarity in Principally or Entirely, Judge's Consideration, Registered Trademark AbstrakSistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan prinsip "˜first to file"™ yang dimana hak atas suatu merek dapat dimiliki oleh pihak yang pertama kali dan lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut. Pada penilitian ini penulis membahas mengenai permasalahan pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan adanya unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang diajukan oleh Gudang Baru yang meniru Gudang Garam dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya antara Gudang Garam dan Gudang Baru dalam Putusan nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022.Penilitian ini merupakan penilitian normatif dengan pendekatan penilitian perundang-undangan, pendekatan kasus, dkonseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data.Berdasarkan hasil penilitian yang diperoleh , berdasarkan pertimbangan hakim dapat disimpulkan bahwa akibat hukum penggunaan merek yang terbukti memiliki persamaan pada pokoknya sesuai dengan gugatan yang diajukan Gudang Garam terhadap Gudang Baru dalam putusan nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yakni bahwa dinyatakan Gudang Garam adalah merek terkenal, sudah mendaftarkan mereknya lebih dahulu terhitung sejak 1979, telah dikenal bertahun-tahun oleh masyarakat luas, dan Gudang Baru terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam, mendaftarkan merek nya atas dasar itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan Gudang Garam yang berakibat hukum pada dibatalkannya pendaftaran merek Gudang Baru serta penghentian produksi produk yang menjadi objek dalam sengketa. Kata Kunci : Persamaan Merek Pada Pokoknya atau Seluruhnya, Pertimbangan Hakim, Merek Terdaftar.

PENGARUH HAKI TERHADAP KEPEMILIKAN APLIKASI DRIVER 107 INOVASI DI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH NIM. A1012201054, WENNI DEWANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTOne example of an innovative and creative application is the Driver 107 application. This application has created many new jobs and provided convenience for transportation service users. The Driver 107 application is a mobile-based transportation application specifically designed to help users find reliable, fast and safe transportation services. This application was developed by PT. Indonesian Transportation Solutions and has received permission from the government to operate as an online transportation service provider.The problems that have been formulated are as follows:1. How can IPR protection affect intellectual property and innovation in small and medium industries?2. What types of IPR can affect intellectual ownership and innovation in small and medium industries?3. How to obtain and utilize IPR to increase intellectual ownership and innovation in small and medium industries?The type of data used by the author is secondary data. Secondary data is data obtained from various existing sources. Secondary data was obtained through literature study. Literature study is the collection of data sourced from books, literature, and opinions of legal experts related to this research, or other sources in the field to support the success and effectiveness of research, namely by broadly separating primary data from secondary data.Based on the research results, it was found that Intellectual Property Rights (IPR) such as copyright, patents and industrial designs play a central role in supporting and protecting intellectual property and encouraging innovation in the small and medium industrial sector (IKM). IPR provides legal protection for the results of creativity and new discoveries, creating an environment where small and medium businesses feel safe to innovate without worrying about being suspected or copied without permission. Through copyright, SMEs can secure exclusive rights to their original works, such as product designs, music or software, providing incentives to continue working and producing innovation. Meanwhile, patents provide protection for technological discoveries, encouraging investment in research and development that can have a positive impact on economic growth. Keywords: IPR, SMEs, drivers. ABSTRAKSalah satu contoh aplikasi yang inovatif dan kreatif adalah aplikasi Driver 107. Aplikasi ini telah menciptakan banyak lapangan kerja baru dan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa transportasi. Aplikasi Driver 107 adalah sebuah aplikasi transportasi berbasis mobile yang dirancang khusus untuk membantu pengguna dalam mencari layanan transportasi yang terpercaya, cepat, dan aman. Aplikasi ini dikembangkan oleh PT. Solusi Transportasi Indonesia dan telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk beroperasi sebagai penyedia jasa transportasi online.Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :1. Bagaimana perlindungan HAKI dapat mempengaruhi kepemilikan intelektual dan inovasi di industri kecil dan menengah?2. Apa saja jenis-jenis HAKI yang dapat mempengaruhi kepemilikan intelektual dan inovasi di indutri kecil dan menengah?3. Bagaimana cara memperoleh dan memanfaatkan HAKI untuk meningkatkan kepemilikan intelektual dan inovasi di industri kecil dan menengah?Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti hak cipta, paten, dan desain industri memegang peran sentral dalam mendukung dan melindungi kepemilikan intelektual serta mendorong inovasi di sektor industri kecil dan menengah (IKM). HAKI memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil kreativitas dan penemuan baru, menciptakan lingkungan di mana pelaku usaha kecil dan menengah merasa aman untuk berinovasi tanpa khawatir dicurigai atau disalin tanpa izin. Melalui hak cipta, pelaku usaha IKM dapat mengamankan hak eksklusif terhadap karya-karya asli mereka, seperti desain produk, musik, atau perangkat lunak, memberikan insentif untuk terus berkarya dan menghasilkan inovasi. Sementara itu, paten memberikan perlindungan terhadap penemuan teknologi, mendorong investasi dalam riset dan pengembangan yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.Kata kunci : HKI, IKM, driver.

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 NIM. A1012201142, CRISTINE CLAUDIA ANGELIE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The validity of a marriage is regulated in article 2 paragraph 1 which states that a marriage is valid if it is carried out according to each religion, so that marriages between different religions cannot be carried out in Indonesia. However, in reality there are still judges who declare it valid and grant marriages between different religions even after the issuance of the Letter. Supreme Court Circular No. 2 in 2023.The method used in this research is normative law with a statutory approach. This research is descriptive analytical in nature. The data sources for this research are secondary and tertiary data. Meanwhile, the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was carried out by literature study. This research analysis was carried out using qualitative techniques.The results of this research are that with the Supreme Court Circular it should be clear that interfaith marriages cannot be carried out in Indonesia because they are not in accordance with existing religious norms in Indonesia and Law No. 1 of 1974. And everyone is obliged to comply with the restrictions imposed has been stipulated by Law No.1 of 1974 and Supreme Court Circular No. 2 in 2023.Keywords: Marriage, Different Religions, Supreme Court Circular No. 2 in 2023 Abstrak Sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama, sehingga perkawinan beda tidak dapat dilakukan di Indonesia, Namun pada kenyataannya masih ada hakim yang menyatakan sah dan mengabulkan perkawinan beda agama bahkan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2023.Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan penndekatan Perundang-Undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder dan tersier. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis penelitian ini dilakukan dengan teknik kualitatif.Hasil penelitian ini adalah Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung seharusnya telah jelas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan di Indonesia karena tidak sesuai dengan norma agama yang ada di Indonesia dan Undang-Undang No.1 tahun 1974, Dan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2023.Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2023

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA