Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA VAPE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191099, GIGAR MERGA SUDRAJAT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Judicial Analysis of Legal Protection for Consumers who Use Vape in the City of Pontianak", aims to obtain data and information about the implementation of protection for consumers who use Vape in the City of Pontianak. To reveal the factors that cause the implementation of protection for consumers who use Vape in Pontianak City has not been implemented. To reveal the efforts that can be made by the government towards vape business actors in Pontianak CityThis research was carried out using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research which functions to be able to see the law in real terms by examining how the law works in a social environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of protection for consumer vape users in Pontianak City, especially for those who are underage, has not been implemented optimally because there are still underage consumers who are not yet allowed to use e-cigarettes but sales are still being carried out. by business actors who should warn or not sell e-cigarettes to underage users. That the factors that cause the implementation of protection for consumers who use vape in Pontianak City have not been implemented are due to the negligence of traders and their deliberate intention to continue selling cigarettes to children who are still underage for economic reasons because if they are not sold then the business actor will suffer a loss or not. Lack of capital and lack of legal awareness among business actors to understand who business actors can sell vape cigarettes to. That the government can make efforts towards vape business actors in Pontianak City by making efforts to provide warnings to business actors to always comply with laws and regulations. - The invitation relates to consumers being able to use vave cigarettes so that business actors do not sell to underage children.Keywords: Legal Protection, Consumers, Vave ABSTRAK Penelitian tentang "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Vape Di Kota Pontianak", bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan terhadap terhadap konsumen pengguna Vape di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya pelaksanaan perlindungan terhadap terhadap konsumen pengguna Vape di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha Vape di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap terhadap konsumen pengguna vape di Kota Pontianak khususnya bagi mereka yang masih berada di bawah umur belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih terdapat konsumen dibawah umur yang belum boleh menggunakan rokok elektrik namun tetap dilaksanakan penjualan oleh pelaku usaha yang seharusnya memperingatkan atau tidak menjual rokok elektrik tersebut kepada para pengguna yang masih berada dibawah umur. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya pelaksanaan perlindungan terhadap terhadap konsumen pengguna vape di Kota Pontianak adalah disebabkan karena kelalaian pedagang serta kesengajaan untuk tetap menjual rokok kepada anak-anak yang masih dibawah umur dengan alasan ekonomi karena kalo tidak laku terjual maka pelaku usaha akan mengalami kerugian atau tidak Kembali modal serta kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha untuk memahami kepada siapa pelaku usaha bisa melakukan penjualan rokok vave tersebut.Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha Vape di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk memberikan peringatan kepada pelaku usaha untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan berkaitan dengan konsumen yang bisa menggunakan rokok vave sehingga pelaku usaha tidak menjual kepada anak-anak dibawah umur. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Vave

IMPLEMENTASI PENCATATAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK DI LUAR KAWIN YANG SAH DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011171191, SITI AISYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac A child, according to Law No. 23/2002 on Child Protection, is someone who is not yet 18 years old, including in the womb. Every child has his or her rights both in the field of education, a decent life, as well as civil rights and freedoms for children. One form of civil rights for children is to be registered or have their births recorded at the Population and Civil Registry Office by the child's parents. This is stated in Article 27 paragraph 1 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, that every birth must be reported by the Population to the Implementing Agency at the place where the birth event occurred no later than 60 (sixty) days after birth. However, in reality, there are still many children whose civil rights are not fulfilled by parents who do not register the birth of their children, especially in the case of this research, Ketapang Regency, which is the author's concern, so that children in the Ketapang Regency area are at risk of experiencing difficulties in terms of population administration, which of course the more they grow up the more they need it, both for registering schools, jobs, and other population administration, one of which is the ownership of a Birth Certificate.One of these events can occur because the child is born from a legal extra- marital marriage. Therefore, this research was conducted to find out the factors that cause children born out of legal marriage in Ketapang Regency not to register their births by their parents and to find out the legal consequences of not registering the birth of children born out of legal marriage. The research method that the author uses is an empirical research method using a sociological juridical approach. The results of this study indicate that one of the factors of legitimate extra-marital children is not registered births because the implementation of birth certificate registration of children outside legal marriage by related agencies, namely the Population and Civil Registration Office in Ketapang Regency, is still not optimal or has not gone well.Keywords: Birth Certificates, Children outside of Marriage, Population and Civil Registration Office Civil Registration. Abstrak Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan. Setiap anak memiliki hak nya baik dalam bidang pendidikan, kehidupan yang layak, maupun hak untuk memiliki identitas atau hak sipil dan kebebasan bagi anak. Salah satu bentuk hak sipil bagi anak adalah didaftarkan atau dicatatkan kelahirannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh orang tua anak. Hal tersebut tertuang pada Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Namun senyatanya masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak sipilnya oleh orang tua yang tidak mendaftarkan kelahiran anaknya khusunya dalam hal penelitian ini Kabupaten Ketapang yang menjadi konsen penulis, sehingga anak di daerah Kabupaten Ketapang beresiko mengalami kesulitan dalam hal administrasi kependudukan yang tentunya semakin ia tumbuh dewasa semakin ia membutuhkannya, baik untuk mendaftar sekolah, pekerjaan, dan administrasi kependudukan lainnya yang salah satu syaratnya adalah kepemilikan Akta Lahir.Peristiwa tersebut dapat terjadinya salah satunya adalah karena Anak lahir dari Perkawinan luar kawin yang sah. Maka dari itu penelitian ini diadakan untuk mengetahui Faktor Penyebab Anak Hasil Luar Kawin yang Sah di Kabupaten Ketapang tidak didaftarkan kelahirannya oleh orang tuanya serta untuk mengetahui akibat hukum dari tidak dicatatkannya kelahiran anak hasil luar kawin yang sah. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor anak luar kawin yang sah tidak dicatatkan kelahirannya karena Implementasi pencatatan akta kelahiran terhadap anak di luar kawin yang sah oleh instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ketapang masih belum optimal atau belum berjalan dengan baik.Kata kunci : Akta Kelahiran, Anak di Luar Kawin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH OLEH MASYARAKAT MELAYU DI DESA BEDAYAN KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG NIM. A1011201156, IKA MARSITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The purpose of this study is to know the factor causing the distribution of Zakat Fitrah by Malay is done through the person who religion and the midwife, not through the body of Amil Zakat. The thing that behind the interest of researchers to conduct this research is the habit of the community where the researcher conducts the study, namely Malay Society who does not distribute its zakat through the Amil Zakat body, but rather distribute its zakat through the person who religion and the midwife. The goal to be achieved In this study is to find data and information about Zakat Fitrah distribution by Malay Society in Village District Sepauk, Sintang; to reveal the factor causing zakat districts by Malay Society is done through the person who religion and the midwife of the child; to reveal due to the legal distribution of zakat fitrah that is not done through the body of amil zakat; And to uncover the efforts that do the KUA and head mosque body in socializing the correct frameable zakat management of the Malay in the village of Bedayan. This research uses quantitative method. The type of research is a concrete juridical. To collect data obtained directly through interviews with the community. Determination of samples in this study using non-random sampling techniques. The results revealed that the Malay community in the village of Bedayan District of Sepauk, Sintang conducted the process of distributing Zakat Fitrah through three ways, the first through the intermediary persons who took the religion of the religion, the second with the intermediary of the midwife, and the third with the intermediary of the fitrah zakat committee at Jami Mosque Al-Hijrah Village District Sepauk, Sintang. Key words: Distribution, Zakat Fitrah, Amil Zakat. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pendistribusian zakat fitrah oleh masyarakat Melayu di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dilakukan melalui orang yang paham agama dan dukun beranak, tidak melalui Badan Amil Zakat. Hal yang melatarbelakangi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah kebiasaan masyarakat Melayu di Desa Bedayan yang tidak mendistribusikan zakatnya melalui Badan Amil Zakat, melainkan mendistribusikan zakatnya melalui orang yang paham agama dan dukun beranak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mencari data dan informasi; untuk mengungkap faktor penyebab pendistribusian zakat fitrah oleh masyarakat Melayu di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dilakukan melalui orang yang paham agama dan dukun beranak; untuk mengungkap akibat hukum pendistribusian zakat fitrah yang tidak di lakukan melalui Badan Amil Zakat; dan untuk mengungkap upaya yang di lakukan KUA dan Ketua Masjid dalam mensosialisasikan tata cara pengelolaan zakat fitrah yang benar kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris. Untuk mengumpulkan data diperoleh langsung melalui wawancara dengan masyarakat. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-random sampling. Hasil penelitian mengungkapkan Bahwa masyarakat Melayu di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang melakukan proses pendistribusian zakat fitrah melalui tiga cara, yang pertama melalui perantara orang yang di anggap paham agama, yang kedua dengan perantara dukun beranak, dan yang ketiga dengan perantara panitia zakat fitrah di masjid Jami Al-Hijrah Desa Bedayan. Kata kunci : Pendistribusian, Zakat Fitrah, Badan Amil Zakat.

ANALISIS FORMULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP BARU DI INDONESIA NIM. A1011191122, NURUL HUDA FADHILAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Pornography encompasses attitudes, behaviors, actions, body movements, and sounds that are erotic and sensual, whether performed individually or collectively, or involving animals, and intentionally exhibited by one or more persons with the aim of arousing sexual desire. Pornography is a criminal act that violates decency and contravenes the prevailing legal norms in society. This is because the regulations or norms concerning Pornographic Criminal Acts that are currently in effect are not yet effective in providing a deterrent effect against perpetrators. In Indonesia, pornography is regulated under Law Number 44 of 2008 on Pornography, which is generally applicable throughout the entire country. However, in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, there is a specific law that uses Islamic Sharia as its legal basis. This indicates that Islamic Law is an integral part of the living law within the community. The purpose of this research is to understand the perspectives on Pornography according to Islamic Law and the new Criminal Code in Indonesia, demonstrating that there are differences and similarities between the two. In Islamic Law, pornography is strictly prohibited, whereas the definition of pornography in the new Indonesian Criminal Code is relatively broad and shares similarities with acts that violate decency. This research employs a normative legal research method focused on comparative law studies, particularly examining Islamic Law and the Criminal Code in relation to Pornographic Criminal Acts, and then analyzing them to draw a conclusion that there are common elements of pornography within both Islamic Law and the new Indonesian Criminal Code.Keywords: Pornography; Criminal Acts; Islamic Law; New Indonesian Criminal Code Abstrak Pornografi merupakan sikap, perilaku, perbuatan gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara tunggal atau bersama-sama, atau dilakukan antara hewan yang sengaja dipertunjukan oleh orang atau lebih yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi orang. Pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat, Hal ini dikarenakan Peraturan atau Norma-norma tentang Tindak Pidana Pornografi yang berlaku masih belum efektif, dalam memberikan efek jera terhadap Pelaku yang melakukan Tindakan tersebut. Di Indonesia Pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berlaku umum di seluruh wilayah di Indonesia. Namun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mempunyai hukum yang berlaku khusus yang menggunakan syariat Islam sebagai dasar hukumnya. Hal ini membuktikan bahwa Hukum Islam merupakan bagian hukum yang hidup di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tentang Pornografi menurut Hukum Islam dan KUHP Baru yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan pandangan diantara keduanya, yang dimana dalam Hukum Islam, pornografi merupakan hal yang terlarang. Sedangkan dalam KUHP Baru di Indonesia, pengertian pornografi yang dibangun masih relative luas dan memiliki persamaan dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan pada penelitian perbandingan hukum, dalam hal Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan Tindak Pidana Pornografi kemudian menganalisanya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu adanya persamaan unsur-unsur pornografi didalam Hukum Islam dan KUHP Baru di Indonesia.. Kata Kunci: Pornografi; Tindak Pidana; Hukum Islam; KUHP Baru di Indonesia

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JUAL BELI HANDPHONE REKONDISI (Studi Kasus Toko Rizki Cell Pasar Inpres Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang) NIM. A1011181194, YOGIE NURHAZMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The purpose of this study is to reconditioned cellphones, which are damaged cellphones that are recycled and resold at a much cheaper price than ordinary used cellphones. The sale of reconditioned cellphones has a positive impact, namely prices tend to be cheaper, and negative impacts include less guaranteed consumer protection and obstacles in using consumer rights. So this is not in accordance with the regulations of Consumer Protection Law and Islamic Law. The problem that I researched is that in this practice the seller does not provide clear, complete and honest information about the goods being sold, so that consumers do not get their rights. The formulation of the research problem is how the responsibility of buying and selling used reconditioned cellphones at the Rizki Cell Shop, Inpres Market, Tanjung Puri Village, Sintang District, Sintang Regency is in accordance with the Consumer Protection Act and Islamic Law on the Practice of Buying and Selling Reconditioned Cellphones.This study uses a qualitative approach with the type of field research (field research). Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Qualitative data analysis used the Milles and Hubermen method, which is a method that emphasizes three phases of activity, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.The results of this study indicate that the practice of selling reconditioned cellphones occurs because of technological developments that continue to increase so that cellphone enthusiasts are increasing. This is used by sellers to create goods at low prices, namely reconditioned cellphones. The buyer does not know if the goods purchased are reconditioned goods and are made worse by the actions of persons who do not provide clear information regarding the goods offered. The practice of selling reconditioned cellphones is not in accordance with the regulations of Law Number 8 of 1999 article 4 letter c which explains the rights of consumers, where in practice the sellers do not care about the rights of consumers. It appears that the seller does not care about the rights of consumers in continuing or canceling the transaction. Keywords: Used Cellphones, Reconditioning, Consumer Protection ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk Handphone rekondisi merupakan handphone rusak yang didaur ulang dan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih murah dari handphone bekas biasa. Penjualan handphone rekondisi mempunyai dampak positif yaitu harga cenderung lebih murah, dan dampak negatif diantaranya perlindungan konsumen yang kurang terjamin serta adanya hambatan dalam menggunakan hak konsumen. Maka hal ini belum sesuai dengan peraturan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Permasalahan yang saya teliti bahwa pada praktik ini penjual tidak memberikan informasi yang jelas, lengkap serta jujur terhadap barang yang dijual, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak-haknya. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Jual Beli pelaku usaha Handphone Handphone Bekas Rekondisi di Toko Rizki Cell Pasar Inpres Kel Tanjung Puri Kec Sintang Kabupaten Sintang, apakah sudah sesuai denganUndang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif menggunakan metode Milles dan Hubermen, yaitu metode yang menekankan pada tiga fase kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan praktik penjualan handphone rekondisi terjadi karena perkembangan teknologi yang terus meningkat sehingga peminat handphone semakin bertambah. Hal ini dimanfaatkan oleh penjual untuk menciptakan barang dengan harga murah, yaitu handphone rekondisi. Pembeli tidak mengetahui jika barang yang dibeli adalah barang rekondisi dan diperburuk oleh ulah oknum yang tidak memberikan informasi yang jelas terkait barang yang ditawarkan. Praktik penjualan handphone rekondisi ini belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf c yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen, dimana pada praktiknya penjual belum mempedulikan hak-hak konsumen. Terlihat bahwa penjual tidak memperdulikan hak-hak konsumen dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Kata Kunci: Handphone Bekas, Rekondisi, Perlindungan Konsumen

IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK NIM. A1011201144, MAYANG SEPTYFEBIOLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractRestorative justice has emerged as a new alternative for resolving drug abuse cases at the Prosecutor's Office since the implementation of the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021. The research problem addressed in this thesis focuses on the challenges in implementing restorative justice for drug abuse offenders at the Pontianak District Prosecutor's Office. The research problem explored in this thesis is the challenges in implementing restorative justice for drug abuse offenders at the Pontianak District Prosecutor's Office. This study is classified as Empirical Juridical Research. The research uses primary data obtained through field studies, such as observations and direct interviews, while secondary data is sourced from literature reviews, legal materials, and supporting legal documents. The theories applied in this research include the theory of legal certainty and John Rawls' theory of justice. Restorative justice emphasizes restoration and the prevailing legal utility values, allowing drug abuse offenders who meet certain criteria the opportunity to undergo rehabilitation. Considering that the Pontianak District Prosecutor's Office has not implemented restorative justice in drug abuse cases since the enactment of the relevant legal regulations up to the time this research was conducted, the main finding of this study indicates that the obstacles to the implementation of restorative justice for drug abuse offenders are primarily due to inhibiting factors outweighing supporting factors. The inhibiting factors include differences in perspectives among law enforcement officials, particularly prosecutors who control the case during the prosecution stage, the limited resources of facilities and rehabilitation centers, and the lack of cooperation between authorized agencies and the Integrated Assessment Team (TAT), which plays a crucial role in the rehabilitation process. The classification of someone as an abuser cannot be determined independently by the Prosecutor but must be proven through an Integrated Assessment by the TAT. Keywords: Restorative justice, Drug Abuse AbstrakRestorative justice menjadi alternatif baru dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan terhitung sejak disahkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah kendala penerapan Restorative justice terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Pontianak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan baik itu observasi dan wawancara langsung sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, bahan-bahan hukum serta dokumen hukum sebagai penunjang.Teori yang digunakan merupakan teori kepastian hukum dan teori keadilan berdasarkan pandangan John Rawls. Restorative justice menekankan pemulihan pada keadaan semula dan nilai-nilai kemanfaatan hukum yang berlaku sehingga pelaku penyalahgunaan narkotika yang memenuhi syarat mendapatkan kesempatan menjalani rehabilitasi. Mengingat Kejaksaan Negeri Pontianak belum menerapkan restorative justice pada perkara penyalahgunaan narkotika terhitung sejak disahkannya regulasi hukum yang mengatur sampai pada saat penelitian ini dilakukan maka, temuan utama penelitian ini menunjukan bahwa kendala penerapan restorative justice pada pelaku penyalahgunaan narkotika disebabkan faktor penghambat lebih besar dari faktor pendukung. Faktor penghambat yaitu perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum khususnya Jaksa sebagai pemilik perkara pada tahap penuntutan, minimnya sumber daya fasilitas dan balai rehabilitasi serta kurangnya kerjasama antar instansi yang berwenang bersama Tim Asesmen Terpadu yang berperan penting dalam proses pelaksanaan rehabilitasi sebab pembuktian seorang di kualifikasikan penyalahguna tidak dapat dilakukan oleh Jaksa secara mandiri melainkan hanya dapat dibuktikan melalui Asesmen Terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Kata Kunci : Restorative justice. Penyalahgunaan Narkotika

PELAKSANAAN PENYAMPAIAN INFORMASI MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR) TERKAIT FASILITAS QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) KEPADA PELAKU USAHA OLEH BANK BRI PUTUSSIBAU NIM. A1012201057, YAKUB WILLY WIJAYANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research analyzes matters regarding the implementation of information delivery Merchant Discount Rate (MDR) related to facilitiesQuick Response Code Indonesian Standard (QRIS) to business actors by Bank BRI Putussibau. In this case example, there is a discrepancy between BRI Bank's communication efforts with the partiesmerchant who use QRIS services. Even though BRI Bank has carried out a WhatsApp Blast to notify them of the increase in MDR fees, several merchants such as Affan Nurhadi, Mrs. Yuliana, and Mr. Faizal Juwardi admitted that they did not receive the message. Affan Nurhadi explained that the message might have been missed amidst the large number of orders coming into his personal WhatsApp application. Meanwhile, Mrs. Yuliana didn't even know about the increase in MDR fees until asked, and Mr. Faizal Juwardi, who uses more than one QRIS, felt helped by the ease of non-cash payments, but he only found out about the increase in MDR fees through his personal WhatsApp message. This problem shows the importance of an effective communication strategy and a system that can ensure that important messages are well distributed to merchants. The research method used in this thesis is the Empirical Juridical legal research method, which is carried out by looking at the reality that exists in practice in the field.Based on the results of research and discussion, the results obtained are that with regard to the implementation of information delivery, there is an obligation for banks to provide transparency in banking product information which is the customer's right as a consumer using banking services. to obtain transparency of banking product information. Even though QRIS from BRI Bank is an attractive choice for business people because of its ease and comfort in transactions, as well as banking support to increase its use, there are still obstacles in communication between banks and merchants regarding policy changes, such as increases in MDR fees. Some merchants do not receive notifications directly via WhatsApp Blast messages provided by banks, which may result in misunderstanding and confusion regarding these changes. This shows the need to increase the effectiveness of communication and management of policy changes between banks and merchants to ensure better transparency and involvement of all relevant partiesKeyword : QRIS, MDR, MerchantAbstrak Penelitian ini menganalisis hal mengenai pelaksanaan penyampaian informasi merchant discount rate (mdr) terkait fasilitas quick response code indonesian standard (qris) kepada pelaku usaha oleh bank bri putussibau. Dalam contoh kasus ini ada ketidaksesuaian antara upaya komunikasi Bank BRI dengan para merchant yang menggunakan layanan QRIS. Meskipun Bank BRI telah melakukan WhatsApp Blast untuk memberi tahu tentang kenaikan biaya MDR, beberapa merchant seperti Affan Nurhadi, ibu Yuliana, dan bapak Faizal Juwardi mengaku tidak menerima pesan tersebut. Affan Nurhadi menjelaskan bahwa pesan tersebut mungkin terlewat di tengah banyaknya pesanan yang masuk ke aplikasi WhatsApp pribadinya. Sementara itu, ibu Yuliana bahkan tidak mengetahui adanya kenaikan biaya MDR hingga ditanyai, dan bapak Faizal Juwardi yang menggunakan lebih dari satu QRIS merasa terbantu dengan kemudahan pembayaran nontunai, namun ia pun baru mengetahui kenaikan biaya MDR melalui pesan WhatsApp pribadinya. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya strategi komunikasi yang efektif dan sistem yang dapat menjamin bahwa pesan-pesan penting terdistribusi dengan baik kepada para merchant. Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Empiris, yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa Berkenan dengan pelaksanaan penyampaian infromasi terdapat kewajiban bank untuk menyediakan transparansi informasi produk perbankan yang merupakan hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan untuk mendapatkan transparansi informasi produk perbankan. Bahwa meskipun QRIS dari Bank BRI menjadi pilihan yang menarik bagi pelaku usaha karena kemudahan dan kenyamanannya dalam bertransaksi, serta dukungan perbankan untuk meningkatkan penggunaannya, masih terdapat kendala dalam komunikasi antara bank dan merchant terkait perubahan kebijakan, seperti kenaikan biaya MDR. Beberapa merchant tidak menerima pemberitahuan secara langsung melalui pesan WhatsApp Blast yang disediakan oleh bank, yang dapat mengakibatkan ketidakpahaman dan kebingungan terkait dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas komunikasi dan pengelolaan perubahan kebijakan antara pihak bank dan merchant untuk memastikan transparansi dan keterlibatan yang lebih baik dari semua pihak terkait.Kata Kunci : Kontrak, QRIS, Merchant

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181269, WULAN TIANA GERHANA LESTARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Pontianak is one of the capital cities in Indonesia which has very fast population growth. Illegal parking is a problem that often occurs. This research aims to find out how criminal law enforcement against illegal parking in Pontianak City is with the problem formulation "Why is Criminal Law Enforcement Against Illegal Parking in Pontianak City Not Yet Implemented Maximally?". This research uses normative empirical research methods through interviews and data obtained from the Pontianak City Transportation Service. The results of this research show that criminal law enforcement against illegal parking has not been implemented optimally because there are still many parking officers who make free parking not in the proper place. The lack of supervision from the authorities and the lack of strict sanctions so as not to have a deterrent effect on parking violators. the wild. Therefore, the Pontianak City Transportation Service should supervise and socialize the Pontianak City Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning the Management and Implementation of Parking Lots and provide strict sanctions in the form of imprisonment or fines to create a deterrent effect for other parking officers.Keywords: abstract; Law Enforcement, Crime, Illegal Parking Abstrak Pontianak merupakan salah satu ibu kota di Indonesia yang memiki pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Parkir liar merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap parkir liar di Kota Pontianak dengan rumusan masalah "Mengapa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Liar di Kota Pontianak Belum Dilaksanakan Secara Maksimal?". Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris melalui wawancara serta data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum pidana terhadap parkir liar belum dilaksanakan secara maksimal karena masih banyak ditemukan petugas parkir yang membuat parkir bebas tidak pada tempat semestinya serta kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang serta tidak tegasnya memberi sanksi sehingga tidak membuat efek jera pada pelaku pelanggar parkir liar tersebut. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak hendaknya melakukan pengawasan serta sosialiasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir serta memberikan sanksi tegas berupa pidana kurungan maupun pidana denda agar menimbulkan efek jera untuk petugas parkir lainnya.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Parkir Liar

PELAKSANAAN TERA ULANG TIMBANGAN OLEH JASA EKSPEDISI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Pontianak Timur) NIM. A1011201121, NAUFAL RAHMATULLAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The provision of expedition services not only plays an important role in the economy, but also in consumer protection, especially in expedition service transactions. Discrepancies in the weight of goods in expedition services can harm consumers. This research discusses regulations and constraints of legal responsibilities and sanctions in the recalibration of scales to protect consumers. The research uses a normative empirical method that focuses on human behavior, both through verbal approaches and direct observation to describe and analyze the rules regarding the retesting of scales and consumer protection. The type of analysis used is descriptive with a qualitative approach, which uses literature studies and field research in collecting data directly from the research objects of expedition service companies in the East Pontianak area, namely JNE, JT, Post Office, and Lion Parcel. The results show that freight forwarders use a variety of weighing scale recalibration methods, including self-execution, centralization, through reporting, and through agent partners. Supervision by Legal Metrology affect weighing standards, and deficiencies in monitoring and legal awareness lead to delays and non-compliance in the recalibration process. Forwarders are responsible for the veracity of scales, and violations are subject to sanctions, fines, and damages under regulations. Consumers have the right to seek redress both in court and out of court. Keywords: calibratio; expedition services; consumer protection Abstrak Penyediaan jasa ekspedisi tidak hanya memegang peranan penting dalam perekonomian, tetapi juga dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam transaksi jasa ekspedisi. Ketidaksesuaian berat barang dalam jasa ekspedisi dapat merugikan konsumen. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan kendala tanggung jawab hukum serta sanksi dalam tera ulang timbangan untuk melindungi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang berfokus pada perilaku manusia, baik melalui pendekatan lisan maupun pengamatan langsung untuk mendeskripsikan dan menganalisis peraturan mengenai tera ulang timbangan dan perlindungan konsumen. Tipe analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dalam mengumpulkan data secara langsung dari objek penelitian perusahaan jasa ekspedisi di wilayah Pontianak Timur, yaitu JNE, JT, Kantor Pos, dan Lion Parcel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan jasa ekspedisi menggunakan berbagai macam metode tera ulang timbangan, antara lain pelaksanaan sendiri, sentralisasi, melalui pelaporan, dan melalui mitra agen. Pengawasan oleh Metrologi Legal mempengaruhi standar penimbangan, dan kekurangan dalam pengawasan dan kesadaran hukum menyebabkan penundaan dan ketidakpatuhan dalam proses tera ulang. Perusahaan ekspedisi bertanggung jawab atas kebenaran timbangan, dan pelanggaran akan dikenakan sanksi, denda, dan ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kata Kunci: tera; jasa ekspedisi; perlindungan konsumen

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI NIM. A1011201282, FARUKH RISKI MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractResearch on "Judicial Analysis of the Implementation of Goods and Services Procurement Contracts at the Melawi Regency Regional Secretariat Office" This research aims to obtain data and information about the Implementation of Goods and Services Procurement Contracts at the Melawi Regency Regional Secretariat Office. To reveal the factors causing the inappropriate implementation of contracts for the procurement of goods and services at the Melawi Regency Regional Secretariat Office. To reveal the efforts that can be made by parties who feel disadvantaged by the implementation of contracts for the procurement of goods and services at the Melawi Regency Regional Secretariat Office.This research was conducted using normative juridical research methods with a descriptive analytical approach by describing and analyzing the facts that occur in the field. The form of library research is by reviewing document and literature studies which are supported by secondary data in the form of statutory regulations. The data collection technique is by conducting interviews with the parties concerned and then explaining it to the final conclusion.From the results of the research carried out, the cause of non-compliance in the implementation of contracts for the procurement of goods and services occurred because of the services provided by CV. Acilla Karya is less than satisfactory due to the lack of personnel to carry out repairs which will also take longer, especially if there are several personnel carrying out the work out of town. Apart from that, in carrying out AC and refrigerator services, the quality of the goods is still found to be not in accordance with what has been promised so that the goods that have been serviced do not last long and have to be serviced again. This occurs due to a lack of supervision from the PPK itself, due to the busyness involved in completing various jobs. That efforts can be made by the party who feels disadvantaged, in this case the provider must pay a fine/compensation and the path taken is also carried out through deliberation in order to obtain a good solution that can be accepted by each party. However, if the dispute cannot be resolved by discussion, the dispute will be resolved in the District Court. Keywords: Contract Implementation, Procurement of Goods and Service AbstrakPenelitian tentang "Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi" penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. Untuk mengungkapkan faktor penyebab ketidaksesuaiaan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan diskriptif analisis dengan menggambarkan dan menganalisa terhadap fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Bentuk penelitian kepustakaan yakni dengan mengkaji studi dokumen dan literatur yang didukung dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara (interview) kepada pihak yang bersangkutan kemudian dijabarkan hingga sampai kesimpulan akhir.Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa penyebab ketidaksesuaian pelaksanan kontrak pengadaan barang dan jasa terjadi karena dalam pelayanan jasa yang diberikan oleh pihak CV. Acilla Karya kurang memuaskan dikarenakan kurangnya personil dalam melakukan perbaikan yang mana ini juga akan memakan waktu yang lebih lama belum lagi jika ada beberapa personil yang melaksanakan pekerjaan keluar kota. Selain itu juga dalam melaksanakan service AC dan kulkas masih ditemukan kualitas barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sehingga barang yang sudah diservice tidak bertahan lama sudah harus diservice lagi. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari PPK itu sendiri, karena kesibukan yang dilakukan dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini pihak penyedia harus membayar denda/ganti rugi dan jalan yang ditempuh juga dilakukan secara musyawarah agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima masing-masing pihak. Namun jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Pelaksanaan Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA