Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN TRANSAKSI ONLINE ATAS VOUCHER DISKON DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161159, VICTOR ALDO DE ANDALUSU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Research on "Juridical Analysis of Consumer Protection for Online Transactions on Discount Vouchers in Pontianak City" aims to determine the implementation of protection for consumers of online transactions for discount vouchers in Pontianak City. To find out the causal factors that have not implemented protection for consumers of online transactions for discount vouchers in Pontianak City. To disclose legal remedies that can be taken by consumers against protection for online transaction discount vouchers in Pontianak CityThis study uses empirical methods with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that are actually obtained or seen when this research is carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results are obtained: That the implementation of protection for consumers of online transactions for discount vouchers in Pontianak City has not been felt by consumers, this can be seen from the many cases of inconvenience experienced by consumers who use discount vouchers which in fact have to meet the conditions so that consumers are disappointed because they cannot use the voucher as promised and this is not in accordance with what is in Article 4 paragraph 1 UUPK which states that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods or services. Whereas the causal factors for not implementing online transaction consumer protection for discount vouchers in Pontianak City are due to several factors caused by the use of vouchers that are not in accordance with their designation due to certain conditions so that consumers cannot use vouchers freely and vouchers can only be used on the times set by business actors which also causes consumers to feel that discount vouchers are only given because they want to attract consumers to buy trade goods offered by business actors, another factor is due to the lack of legal awareness from business actors. Whereas legal remedies that can be taken by consumers for protection of discount vouchers for online transactions in Pontianak City are to make efforts to convey complaints experienced by consumers to business actors via e-mail or operators provided to immediately get service and all of this is carried out by way of negotiation and deliberation between consumers and businesses.Keywords: Legal Protection, Online Transactions, Discount Vouchers Abstrak Penelitian tentang “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Konsumen Transaksi Online Atas Voucher Diskon Di Kota Pontianak” bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen transaksi online atas vocer diskon di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan terhadap konsumen transaksi online atas voucher diskon di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap perlindungan atas voucher diskon transaksi online di Kota PontianakPenelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen transaksi online atas voucher diskon di Kota Pontianak belum dirasakan oleh konsumen hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus ketidaknyamanan yang dialamai oleh konsumen yang menggunakan vocer diskon yang ternyata harus dengan syarat-syarat tertentu sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen karena tidak dapat menggunakan vocer sebagaimana yang dijanjikan dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan terhadap konsumen transaksi online atas voucher diskon di Kota Pontianak adalah dikarenakan beberapa faktor yang disebabkan oleh penggunaan voucher yang tidak sesuai dengan peruntukan karena dengan syarat-syarat tertentu sehingga konsumen tidak dapat menggunakan vocer dengan leluasa serta vocer hanya dapat digunakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha yang juga menyebabkan konsumen merasa voucher diskon hanya diberikan karena ingin menarik minat konsumen untuk membeli barang perdagangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha, faktor penyebab yang lain karena kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha. Bahwa uapaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap perlindungan atas voucher diskon transaksi online di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk menyampaikan keluhan yang dialami oleh konsumen kepada pelaku usaha melalui email atau operator yang disediakan untuk segera mendapatkan pelayanan dan kesemuanya dilakukan dengan cara negosiasi serta musyawarah antara konsumen dan pelaku usaha.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi Online, Voucher Diskon

PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMESANAN PALSU MAKANAN DAN MINUMAN MENGGUNAKAN APLIKASI (GOJEK) DI KALIMANTAN BARAT NIM. A1011171233, WILIAM ERLANGGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac GOJEK is a transportation provider that can help and make it easier for people to carry out their daily lives. Examples include GORIDE, GOFOOD, GOSEND and GOSHOP. Many people have been helped by the services provided by GOJEK. Because with that they can order something they need just via their cellphone without having to leave the house. They only need to open the application, choose which service they want to use and immediately order the order. However, there are irresponsible consumers who abuse the application, namely, making fake orders.Based on the problem formulation, namely: "Why has criminal law enforcement carried out by investigators against perpetrators of fake food and drink orders using the application (GOJEK) in West Kalimantan not been implemented optimally?" ". So the purpose of carrying out this research is to find out and obtain data on what law enforcement will be received by perpetrators of fake food and drink orders using the application (GOJEK) in West Kalimantan and to find out the factors why criminal law enforcement is carried out by investigators against perpetrators of fake food orders. and drinks using the application (GOJEK) in West Kalimantan are not yet optimal. The method used in this research is Sociological Juridical. The nature of this research is descriptive research. This research wants to reveal the reasons for the lack of maximum criminal law enforcement carried out by investigators against perpetrators of ordering fake food or drinks using the GOJEK application in West Kalimantan.This research concludes that criminal law enforcement against perpetrators of fake orders for food and drinks on the application (GOJEK) is caused by several factors in society, namely a lack of knowledge and education regarding how to use the GOJEK application in West Kalimantan, giving rise to bad intentions by ordering food or drinks without pay and are not responsible for these actions, resulting in losses for Drivers in the GOJEK Application and a lack of facilities, initiative and skills on the part of investigators in carrying out their duties, namely examining cases involving fake orders for food or drinks on the GOJEK application in West Kalimantan, so it can be said that investigators are still considering cases this is a trivial matter.Keywords: Law Enforcement, Gojek, Investigators Abstrak GOJEK merupakan penyedia transportasi yang dapat membantu dan memudahkan masyarkat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti GORIDE, GOFOOD, GOSEND dan GOSHOP. Banyak sekali masyarakat yang terbantu dengan layanan yang dibuat oleh GOJEK tersebut. Karena dengan itu mereka bisa memesan sesuatu yang mereka butuhkan hanya melalui ponsel mereka tanpa harus keluar rumah. Mereka hanya perlu membuka aplikasi, memilih layanan mana yang ingin digunakan dan langsung memesan pesanan tersebut. Tapi, ada konsumen yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan aplikasi tersebut yaitu, melakukan pemesanan palsu.Berdasarkan rumusan masalah yakni: " Mengapa penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku pemesanan palsu makanan dan minuman menggunakan aplikasi (GOJEK) di Kalimantan Barat belum terlaksana dengan maksimal ? ". Maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data penegakan hukum apa saja yang akan diterima oleh pelaku pemesanan palsu makanan dan minuman menggunakan aplikasi (GOJEK) di Kalimantan barat serta mengetahui faktor mengapa penegakan hukum pidana yang di lakukan oleh penyidik terhadap pelaku pemesanan palsu makanan dan minuman menggunakan aplikasi (GOJEK) di Kalimantan barat belum maksimal. Metode yang dilakuan penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini ingin mengungkapkan alasan kurang maksimalnya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku pemesanan makana atau minuman palsu menggunakan aplikasi GOJEK di Kalimantan Barat.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemesanan palsu makanan dan minuman di aplikasi ( GOJEK)disebabkan oleh beberapa faktor didalam masyarakat yakni kurangnya pengetahuan serta edukasi dengan cara kerja penggunaan Aplikasi GOJEK di Kalimantan Barat sehingga menimbulkan niat buruk dengan memesan makanan ataupun minuman tampa membayar dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut sehingga membuat para Driver dalam Aplikasi GOJEK rugi serta kurangnya fasilitas, inisiatif serta kecakapan pihak penyidik dalam menjalankan tugas yakni memeriksa kasus yang pemesanan palsu makananan ataupun minuman di aplikasi GOJEK di Kalimantan Barat sehingga dapat dikatakan penyidik masih menggangap kasus tersebut adalah hal yang sepele.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Gojek, Penyidik

KAJIAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020) NIM. A1011201175, MEISYA NURFAJRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The decision of the Constitutional Court has a final and binding nature which means that it is a decision that is final and binding on all Indonesian people. However, in this case, the problem is the rampant disobedience of the adressat which is carried out blatantly against the Constitutional Court Decision which from this has the result of the fall of the dignity of the Constitutional Court as the Guardian of the Constitution. An example of this non-compliance can be seen by the issuance of Perppu Number 2 of 2022 tentang Cipta Kerja in response to Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. Thus, the purpose of this research is to answer the problem of the reason why the constitutional court decision being disobeyed. By using normative research methods through statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The result of this research is the need for efforts to form laws and regulations that can provide legal certainty so that adressat to implement the Constitutional Court Decision which can also be an effort to restore the image of dignity of the Constitutional Court. Key words: Non-compliance; Constitutional Court Decision; Perppu Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final and binding yang berarti bahwa merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dalam hal ini yang menjadi permasalahannya adalah marak terjadinya ketidakpatuhan para adressat yang dilakukan secara terang-terangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang dari hal ini memberikan akibat jatuhnya martabat Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi. Contoh ketidakpatuhan tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai jawaban atas Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengapa terjadi ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah perlu dilakukannya upaya untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum agar adressat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang juga hal ini dapat menjadi upaya untuk mengembalikan citra martabat dari Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci: Ketidakpatuhan; Putusan Mahkamah Konstitusi; Perppu

ANALISIS PROSES LELANG YANG DIAJUKAN KREDITUR DARI OBJEK HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 427/PDT.G/2022/PN.BKS NIM. A1011201293, WILDAN MAULANA RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Auctions have an important role in selling mortgage objects. Mortgage objects can be auctioned to pay off obligations guaranteed by mortgage rights. In the case position, we will discuss the issue of auctions below the limit on mortgage objects belonging to Katasha Nabila Ratri. Katasha Nabila Ratri, as the debtor, is disputing 2 plots of land that are the object of her mortgage which are registered as objects of collateral. The title of this research is Analysis of the Auction Process Proposed by Creditors for Mortgage Objects Based on Decision Number 427/Pdt.G/2022/PN.Bks, the problem formulation is "How to Analyze the Auction Process Proposed by Creditors for Mortgage Objects Based on Decision Number 427/ Pdt.G/2022/PN.Bks?", the aim of this research is to analyze the auction process proposed by creditors of mortgage rights objects in case number 427/Pdt.G/2022/PN Bks and to analyze the legal consequences for creditors in the decision case number 427/Pdt.G/2022/PN Bks concerning unlawful acts committed by creditors against debtors in carrying out collateral auctions. In this research, the author uses a type of normative juridical legal research which is carried out by examining library materials or secondary data. Based on the analysis of the auction process submitted by the creditor for the mortgage object in case number 427/Pdt.G/2022/PN BKS, the judge has accepted and granted part of the Plaintiff's claim by taking into account the value which reflects the three important principles for the judge in making a decision. The legal consequences of the judge's decision are that Defendant I and Defendant II must pay compensation, Defendant III and Defendant IV must return the land they have purchased, Co-Defendant I and Co-Defendant II must comply with the decision, and the Plaintiff's debt returns to its original position.KEYWORDS: Execution, Auction, Mortgage, Judge's Decision ABSTRAK Lelang memiliki peranan penting dalam menjual objek hak tanggungan, objek hak tanggungan dapat dilelang untuk melunasi kewajiban yang dijamin dengan hak tanggungan. Pada posisi kasus akan dibahas permasalahan lelang dibawah limit pada objek hak tanggungan milik Katasha Nabila Ratri. Katasha Nabila Ratri selaku debitur mempermasalahkan 2 bidang tanah objek hak tanggungan miliknya yang terdaftar sebagai objek jaminan. Adapun judul dari penelitian ini ialah Analisis Proses Lelang Yang Diajukan Kreditur Dari Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PN.Bks, rumusan masalah "Bagaimana Analisis Proses Lelang Yang Diajukan Kreditur Dari Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PN.Bks?", tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses lelang yang diajukan oleh kreditur dari objek hak tanggungan dalam perkara nomor 427/Pdt.G/2022/PN Bks dan untuk menganalisis akibat hukum bagi kreditur dalam putusan perkara nomor 427/Pdt.G/2022/PN Bks tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur pada debitur dalam melaksanakan lelang jaminan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Berdasarkan analisis proses lelang yang diajukan kreditur dari objek hak tanggungan perkara nomor 427/Pdt.G/2022/PN BKS bahwa hakim telah menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan memperhatikan nilai yang mencerminkan ketiga asas penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Akibat hukum dari putusan hakim adalah Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti rugi, Tergugat III dan Tergugat IV harus mengembalikan tanah yang telah dibeli, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus mematuhi putusan, dan hutang Penggugat kembali pada posisi semula.KATA KUNCI: Eksekusi, Lelang, Hak Tanggungan, Putusan Hakim

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PENARIKAN HIBAH PUTUSAN NOMOR 64/PDT.G/2020/PA.PTK NIM. A1011171117, NIMITA LIFIANKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKHibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, karena sesuai dengan pasal 1666 KUHPerdata hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si pemberi hibah atas semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima dari penyerahan itu. Namun masih banyak beberapa yang belum paham betul mengenai ketentuan-ketentuan dalam berhibah, termasuk dalam pembuatan akta hibah dihadapan notaris, kemudian adanya hak dan kewajiban pada pemberi dan penerima hibah, jika salah satu tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan timbulnya perkara dalam hibah, dan dapat menjadikan perkara dalam pengadilan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam putusan nomor 642/PDT.G/2020/PA.PTK dalam perkara penarikan hibah. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam putusan nomor 642/PDT.G/2020/PA.PTK. dalam perkara penarikan hibah serta menganalisis akibat dan upaya hukum hakim Pengadilan Agama tidak dapat menerima dalam putusan nomor 642/PDT.G/2020/PA.PTK dalam perkara penarikan hibah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, kemudian pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach), selanjutnya data yang diperoleh akan menggunakan metode analisis. Hasil dari penelitian ini bahwa mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara penarikan hibah putusan nomor 642/PDT.G/2020/PA.PTK disebabkan karena kurangnya pihak (Plurium Litis Consortium) yang berpekara. Karena dalam berpekara tidak hanya tentang perselisihan antara dua belah pihak, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan berpekara di pengadilan. Akibat hukumnya ialah gugatan dianggap tidak memiliki syarat formil yang membuat gugatan tersebut diskualifikasi megandung cacat formil dan menjadikan gugatan tersebut tidak dapat diterima Niet Onvankelijk Verklraard (NO). Kata Kunci: Hibah, Penarikan Hibah, Akibat hukum, Pertimbangan hukum hakim ABSTRACT Grants are basically irrevocable, because in accordance with Article 1666 of the Civil Code, a grant is an agreement by which the grantor during his lifetime freely and irrevocably surrenders an object for the needs of the grantee who receives from the surrender. However, there are still many who do not fully understand the provisions in grants, including in making grant deeds before a notary, then there are rights and obligations on the grantor and grantee, if one is not fulfilled it can result in a case of a grant, and can make a case in court. The formulation of the problem in this study is how the legal considerations of religious court judges in decision number 642/PDT.G/2020/PA.PTK in the case of grant withdrawal. The objectives to be achieved in this study are to analyst the legal considerations of Religious Court judges in decision number 642/PDT.G/2020/PA.PTK. In the case of grant withdrawal, and analyst the consequences and legal remedies of Religious Court judges unable to accept in decision number 642/PDT.G/2020/PA.PTK in the case of grant withdrawal. The method in this research uses normative research methods, then the approach taken in this research uses a case approach and a statutory approach, then the data obtained will use the analysis method. The method in this research uses normative research methods, then the approach taken in this research uses a case approach and a statutory approach, then the data obtained will use the analysis method. The result of this study is that regarding the legal considerations of judges in the case of grant withdrawal decision number 642/PDT.G/2020/PA.PTK due to the lack of parties (Plurium Litis Consortium) who are litigating. Because litigation is not only about disputes between two parties, but there are several things that must be considered in preparing for litigation in court. The legal result is that the lawsuit is considered to have no formal requirements that make the lawsuit disqualified containing formal defects and making the lawsuit unacceptable Niet Onvankelijk Verklraard (NO). Keywords: Grant, Grant Withdrawal, Legal consequences, Judges' legal considerations

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN FILM DI BIOSKOP MELALUI APLIKASI TELEGRAM NIM. A1011191206, MAWAR CANTIKA DISTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Copyright is a right granted to the creator of intellectual work to protect their economic and moral interests in their work. Creators can protect their work from illegal use by irresponsible individuals, one of which is the protection of Films or Cinematographic Works, regulated in Chapter V Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights. However, the rapid technological development has a negative impact on copyright infringement, such as film piracy in cinemas conducted through social media, namely the Telegram Application. The problem of this research is: "What are the Legal Consequences of Copyright Infringement on Film Piracy in Cinemas via the Telegram Application?" with the research objectives to determine and analyze the Legal Consequences for perpetrators of Copyright Infringement on film piracy in cinemas through the Telegram application, and to determine and analyze Legal Protection for Copyright Owners against film piracy in cinemas through the Telegram application. This study uses a Normative Method, which is descriptive with qualitative analysis methods. The results of this research are that the Legal Consequences acceptable to perpetrators of copyright infringement on film piracy in cinemas through the Telegram application can be subject to Criminal and Civil penalties, which are stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights in Article 113 paragraph (3) and Article 96 paragraph (1). In Law Number 19 of 2016 concerning ITE in Article 32 juncto Article 48 and in Law Number 33 of 2009 concerning Film in Article 80. The legal protection for copyright owners against film piracy in cinemas through the Telegram application is through preventive legal protection and repressive legal protection.Keywords: Copyright, Film Piracy, TelegramAbstrak Hak cipta merupakan hak yang diberikan kepada pencipta karya intelektual untuk melindungi kepentingan ekonomi dan moral atas karyanya. Pencipta dapat melindungi karyanya dari penggunaan secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, salah satunya adalah perlindungan terhadap Film atau Karya Sinematografi, yang diatur dalam BAB V Pasal 40 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, perkembangan teknologi yang sangat pesat berdampak negatif dalam hal pelanggaran hak cipta, seperti adanya pembajakan film di bioskop yang dilakukan melalui media sosial, yaitu Aplikasi Telegram. Permasalahan penelitian ini, yakni: "Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Film Di Bioskop Melalui Aplikasi Telegram?" dengan tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum bagi pelaku Pelanggaran hak cipta atas pembajakan film di bioskop melalui aplikasi Telegram, dan Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Pemilik hak cipta atas pembajakan film di bioskop melalui aplikasi Telegram. Penelitian ini menggunakan Metode Normatif, yang bersifat deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah, Bahwa Akibat hukum yang dapat di terima oleh pelaku pelanggaran hak cipta atas pembajakan film di bioskop melalui aplikasi Telegram bisa dikenakan hukuman Pidana maupun Perdata, yang dijerat dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 96 ayat (1). Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE pada Pasal 32 juncto Pasal 48 dan Dalam UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman pada Pasal 80. Bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta atas pembajakan film di bioskop melalui aplikasi telegram adalah adanya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kata Kunci: : Hak Cipta, Pembajakan Film, Telegram

PENERAPAN SANKSI ADAT PAMALI AMPANG TERHADAP PEREMPUAN HAMIL DILUAR PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT ADAT DAYAK DESA DI DUSUN MEDANG DESA MANGAT BARU KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG NIM. A1012161218, ROMALDUS ALDI SOFIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In the lives of traditional communities, namely people who live in a rural traditional community environment, customs are still well known and maintained which are guidelines for behavior, in order to create peace and order in society.The Village Dayak Community is a sub-tribe of various Dayak tribes in West Kalimantan, one of which is spread across Mangat Baru Village, Dedai District, Sintang Regency. Village Dayak communities still adhere to customs and customary laws that control social life and local natural resources, especially in the custom of pregnancy outside of marriage (pamali ampang). If there is a deviant act in the life of the Dayak Village traditional community, the behavior of the violator will cause a reaction from the Village Dayak community with the implementation of customary sanctions being maintained so that compliance with customary law is maintained. However, incidents of marital violations in the present cannot be avoided in traditional marriage life, so it can be said that the application of these sanctions plays a maximum role because there has been a change in the procedures for fulfilling traditional sanctions. Now the fulfillment of customary sanctions in the form of customary fines has undergone several changes to be replaced with a certain amount of money, so that the perpetrator of the violation does not experience difficulty in fulfilling customary sanctions. The amount of this customary fine follows market prices which can change. The efforts made by traditional functionaries in handling and resolving Pamali Ampang's actions are to impose punishments according to applicable customsKeywords: Marriage, Violations, Customary Sanctions ABSTRAK Didalam kehidupan masyarakat adat, yakni masyarakat yang hidup di lingkungan persekutuan adat perdesaan, masih dikenal dan dipelihara dengan baik adat istidat yang merupakan pedoman tingkah tingkah laku, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Masyarakat Dayak Desa merupakan sub suku dari berbagai suku Dayak yang berada di Kalimantan Barat yamg salah satunya tersebar di Desa Mangat Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. Masyarakat Dayak Desa Masih berpegang teguh pada adat istiadat serta hukum adat yang mengendalikan tata kehidupan sosial dan sumber daya alam setempat, khususnya dalam adat hamil diluar perkawinan (pamali ampang). Jika terjadi perbuatan yang menyimpang dalam hidup masyarakat adat Dayak Desa terhadap tingkah laku pelanggar tersebut akan menimbulkan reaksi masyarakat Dayak Desa dengan penerapam sanksi adat tetap dipertahankan sehingga kepatuhan terhadap hukum adat tetap terjaga. Walaupun demikian peristiwa pelanggaran perkawinan pada masa sekarang belum dapat dihindari dalam kehidupan adat perkawinan, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi ini berperan secara maksimal karena terjadi perubahan dalam tata cara pemenuhan sanksi adat. Sekarang pemenuhan sanksi adat berupa denda adat mengalami beberapa perubahan diganti dengan sejumlah uang, sehingga si pelaku pelanggaran tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi sanksi adat. Besarnya denda adat ini mengikuti harga pasararan yang dapat berubah-ubah. Upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam menangani dan menyelesaikan perbuatan pamali ampang adalah menjatuhkan hukuman sesuai adat yang berlakuKata Kunci : Perkawinan , Pelangaran, Sanksi Adat

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS DALAM POLIS ASURANSI JIWA NIM. A1012201096, CEMPAKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe heirs who are entitled to be beneficiaries are people who are blood related to the testator, but in a Life Insurance Policy the heirs do not have to be people who are blood related based on an agreement agreed to by the insurance company and the customer. The problem discussed in the research concerns legal protection for heirs in life insurance policies.The research objectives in this writing will be summarized briefly, namely, to describe legal protection in life insurance policies, and to describe legal protection for heirs in life insurance policies. The type of research used is analytical descriptive with a juridical - normative approach. The type of approach used is the Legal Concept Analysis approach. The source of legal materials used in this research is secondary data including the use of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique in this research is using library study techniques. The data analysis technique used is qualitative analysis using an interactive analysis model.The results of this research, legal protection for heirs who are not listed as beneficiaries in life insurance consists of external legal protection provided by legislators through laws and regulations related to life insurance and internally in the form of clauses in the life insurance policy which are agreed to and signed by the parties. parties based on the principles of agreement and Life Insurance principles.Keywords: legal protection, beneficiaries, insurance policiesAbstrakAhli Waris yang berhak menjadi penerima manfaat adalah orang "“ orang yang berhubungan darah dengan pewaris akan tetapi dalam Polis Asuransi Jiwa Ahli Waris tidak harus orang yang memiliki hubungan yang sedarah berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh pihak Asuransi dan Nasabah . Permasalahan yang di bahas dalam penelitian mengnai Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Polis Asuransi Jiwa .Tujuan Penelitian dalam penulisan ini akan dirangkum dengan singkat yakni, untuk menguraikan Perlindungan Hukum dalam Polis Asuransi Jiwa, dan untuk menguraikan Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Polis Asuransi Jiwa. Jenis Penelitian yanga di guakan adalah Deskptif Analitis dengan pendekatan yang bersifat Yuridis "“ Normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Analisis Konsep Hukum. Sumber Bahan Hukum yang digunnakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum skunder,dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian in yaitu dengan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif.Hasil Penelitian ini, Perlindungan Hukum bagi Ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam Asuransi Jiwa terdiri dari Perindungan hukum Eksternal diberikan oleh Legislator melalui peraturan perundang-undangan terkait asuransi jiwa dan Internal berupa klausula dalam Polis Asuransi Jiwa yang di sepakati dan di tanda tangani para pihak berdasar kan Asas perjanjian dan prinsip Asuransi Jiwa.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Polis Asuransi Jiwa.

WANPRESTASI PEMBELI DALAM PEMBAYARAN PADA PERJANJIAN JUAL BELI SOUVENIR TOKO OZI SECARA TEMPO DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012151185, SYARIF MUHAMMAD BILLY NOTOSATRIO ALKADRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The Ozi Souvenir shop is a place to sell a variety of wedding souvenirs such as hair accessories, clothing, hijabs, socks, jewelry such as earrings, rings, bracelets, and necklaces, and several forms of wedding souvenirs with various shapes that are needed by the community and as a support the appearance of social life among the current needs of the people of Pontianak City. However, in practice, the buyer has not yet paid the remaining price of the total price of the goods purchased as appropriate, so the owner of the Ozi Souvenir Shop takes the attitude of asking the buyer to pay the total price of the goods that are still owed. Even though it has been billed, the buyer has not yet carried out his obligation, namely paying the total remaining price of the goods he has purchased, because the owner of the Ozi Souvenir Shop has also warned 3 (three) times by contacting the buyer and visiting the buyer's house but the buyer has not paid , so it can be said that the buyer has defaulted.The formulation of the problem in this study is "What Factors Cause Buyers to Default in Payment of Wedding Souvenirs to Ozi Souvenir Shop Owners Temporarily in Pontianak City?". The purpose of this research is to obtain data and information, the factors that cause default, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of the sale and purchase agreement of Souvenir goods between the buyer and the owner of the Ozi Souvenir Shop. The research conducted by the author is using research methods with empirical law.So it can be concluded that the Souvenir sale and purchase agreement between the Ozi Souvenir Shop entrepreneur and the buyer is carried out verbally based on mutual trust between the two parties. The method of payment made by the buyer in the Souvenir sale and purchase agreement is after the buyer gets the Souvenir goods as desired and the buyer is obliged to pay monthly installments in accordance with the mutually agreed agreement. In this case, there are 5 buyers as the debtor who have defaulted. So that it causes losses to the Ozi Souvenir Shop entrepreneur; factors that cause buyers to be late in making payments to Ozi Souvenir Shop entrepreneurs due to economic factors and other urgent needs; legal consequences for the buyer who defaults on the Ozi Souvenir Shop entrepreneur, namely the fulfillment of the agreement; and the efforts made by the Ozi Souvenir Shop entrepreneur against buyers who are late in paying will be given a warning and resolved by means of family deliberation.Keywords: Default, Souvenirs, Buying and Selling. AbstrakToko Ozi Souvenir merupakan tempat menjual beragam Souvenir pernikahan seperti accessories rambut, pakaian, jilbab, kaos kaki, perhiasan seperti anting-anting, cincin, gelang, dan kalung, dan beberapa bentuk Souvenir pernikahan yang berbagai macam bentuknya yang sesuai dibutuhkan oleh masyarakat serta sebagai penunjang penampilan kehidupan sosial dikalangan kabutuhan masyarakat Kota Pontianak saat ini. Namun dalam pelaksanaannya pembeli tersebut belum juga membayar sisa harga dari total harga barang yang dibeli sebagaimana mestinya, sehingga pemilik Toko Ozi Souvenir mengambil sikap yaitu menagih pembeli tersebut agar membayar total harga barang yang masih terhutang. Meski sudah ditagih, pembeli tersebut belum juga melaksanakan kewajibannya yaitu membayar total sisa harga barang yang telah dibelinya, karena belum dibayar juga pemilik Toko Ozi Souvenir memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menghubungi pihak pembeli dan mendatangi kerumah pembeli namun pembeli belum juga membayar, sehingga dapat dikatakan pembeli tersebut telah melakukan wanperstasi.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Faktor Apa Yang Menyebabkan Pembeli Melakukan Wanprestasi Dalam Pembayaran Souvenir Pernikahan Pada Pemilik Toko Ozi Souvenir Secara Tempo Di Kota Pontianak?". Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan perjanjian jual- beli barang Souvenir antara pembeli dengan pemilik Toko Ozi Souvenir. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian dengan hukum empiris. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli Souvenir antara pengusaha Toko Ozi Souvenir dengan pembeli dilakukan secara lisan berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli dalam perjanjian jual beli Souvenir yaitu setelah pembeli mendapatkan barang Souvenir sesuai dengan yang diinginkan dan pembeli wajib membayarkan angsuran setiap bulan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini pembeli ada berjumlah 5 orang sebagai pihak terutang telah melakukan wanprestasi. Sehingga menimbulkan kerugian pada pengusaha Toko Ozi Souvenir; faktor yang menyebabkan pembeli terlambat melakukan pembayaran kepada pengusaha Toko Ozi Souvenir karena faktor ekonomi dan adanya kebutuhan lain yang mendesak; akibat hukum bagi pembeli yang wanprestasi pada pengusaha Toko Ozi Souvenir yaitu Pemenuhan perjanjian; dan upaya yang dilakukan oleh pengusaha Toko Ozi Souvenir terhadap pembeli yang terlambat membayar akan diberikan teguran dan diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan.Kata Kunci : Wanprestasi, Souvenir, Jual Beli.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201103, BAYU FATHONI HARVANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe intention of this research is to find out and comprehend why the application of restorative justice in the Pontianak City area has not been maximally used in resolving ordinary theft criminal cases in accordance with Police Regulation Number 08 of 2021 in the Pontianak City Police jurisdiction. In addition, to find out the data on the settlement of ordinary theft cases in the Pontianak City Police jurisdiction. This study employs empirical juridical research with specific descriptive characteristics, methods for collecting data such as interviews, observations, and paper investigations, and data analysis processes employing quantitative approaches. The result of this research is that the application of restorative justice is not maximized due to the absence of participation and agreement between the perpetrator, victim and community related to the settlement of ordinary theft criminal cases in the Pontianak City Police jurisdiction. The absence of involvement or participation between perpetrators, victims and the community in implementing restorative justice in the jurisdiction of the Pontianak City Police resulted in the settlement of ordinary theft cases based on restorative justice not fulfilling the formal and material requirements contained in Police Regulation Number 08 of 2021. Restorative justice which is a new way of resolving criminal acts provides solutions to perpetrators, victims and society to create harmony between humans and to restore victims' rights in the form of restitution or recovery for victims and perpetrators of ordinary theft crimes. So that the role of Police investigators to provide support and facilitation in resolving ordinary theft cases based on restorative justice. Keywords: Restorative Justice, Implementation, and Criminal Offense AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami mengapa penerapan restorative justice di wilayah Kota Pontianak belum secara maksimal digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian biasa sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 di wilayah hukum Polresta Kota Pontianak. Selain itu, untuk mengetahui data penyelesaian perkara tindak pidana pencurian biasa yang terdapat pada wilayah hukum Polresta Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan ciri penelitian deskriptif, metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan penelitian dokumen, dilanjutkan dengan metode analisis kuantitatif.. Hasil penelitian ini adalah tidak maksimalnya penerapan restorative justice dikarenakan tidak adanya partisipasi dan kesepakatan antara pelaku, korban dan masyarkat terkait dengan penyelesaian perkara pidana pencurian biasa pada wilayah hukum Polresta Kota Pontianak. Tidak adanya keterlibatan atau partisipasi antara pelaku, korban dan masyarakat dalam melaksanakan restorative justice di wilayah hukum Polresta Kota Pontianak mengakibatkan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian biasa berdasarkan restorative justice tidak terpenuhinya syarat formil dan materil yang terdapat pada Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021. Restorative justice yang merupakan cara penyelesaian tindak pidana baru memberikan solusi kepada pelaku, korban dan masyarakat untuk terciptanya keharmonisan antara manusia dan untuk mengembalikan hak-hak korban baik berupa restitusi atau pemulihan kembali bagi korban dan pelaku tindak pidana pencurian biasa. Sehingga peran penyidik Kepolisian untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian biasa berdasarkan restorative justice.Kata Kunci : Restorative Justice, Penerapan, dan Tindak Pidana

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA