Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN PENGETAHUAN HUKUM PELAKU BISNIS COFFEE SHOP TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA NIM. A1011191153, AMALIA NURUL HIKMAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrack This study aims to describe and find out the legal knowledge of coffee shop business actors in Pontianak Kota Subdistrict regarding the Protection of Trade Secrets. The lack of legal knowledge related to trade secret protection will affect legal efforts to protect or provide protection for matters or arrangements that are considered confidential. The purpose of this study is to describe the legal knowledge of coffee shop business actors in Pontianak Kota District. This research was conducted with an empirical approach.In collecting data and legal materials, it is carried out on a primary or secondary basis, while the analysis techniques qualitatively. Sampling was carried out by means of a non-random type of purposive sampling. There are many factors that influence the legal knowledge of each individual actor in the coffee shop business. These factors include the lack of curiosity from business actors to ignorance of things that can be protected in this business. In addition, there is a lack of awareness by coffee shop business owners of the economic value of their trade secrets, so that the application of trade secrets has not been enforced strictly and maximally. Socialization is needed in the field of intellectual property rights, especially Trade Secrets for trade secret owners.Based on the result of the research, it is known that coffee shops located in Pontianak Kota District still do not know about trade secret. It is known that coffee shops in Pontianak Kota District are aware of providing protection for confidential matters, but do not understand that it is included in trade secret.. Keywords: Trade Secret, Legal Knowledge, Coffee Shop Abstrack Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengetahuan hukum pelaku usaha bisnis coffee shop di Kecamatan Pontianak Kota terhadap Perlindungan Rahasia Dagang. Minimnya pengetahuan hukum terkait perlindungan Rahasia Dagang akan mempengaruhi upaya hukum untuk menjaga atau memberikan perlindungan terhadap hal-hal atau pengaturan yang dianggap rahasia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengetahuan hukum pelaku usaha coffee shop yang ada pada Kecamatan Pontianak Kota. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris.Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, dilakukan secara primer maupun sekunder, sedangkan teknik analisis yang dilakukan secara kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non random jenis purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum masing-masing pelaku individu pengusaha bisnis coffee shop. Faktor tersebut diantaranya tiada rasa keingintahuan dari pelaku usaha hingga ketidaktahuan terhadap hal-hal yang dapat dilindungi dalam usaha tersebut. Selain itu kurangnya kesadaran pemilik usaha coffee shop terhadap nilai ekonomi rahasia dagang mereka sehingga penerapan Rahasia Dagang belum diberlakukan dengan tegas dan maksimal. Diperlukan sosialisasi dibidang Hak Kekayaan Intelektual, khususunya Rahasia Dagang bagi para pemilik rahasia dagang. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa coffee shop yang berada di Kecamatan Pontianak Kota masih belum mengetahui mengenai rahasia dagang. Adapun diketahui coffee shop yang terdapat di Kecamatan Pontianak Kota sadar untuk memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat rahasia, namun tidak memahami bahwa hal tersebut masuk kedalam rahasia dagang. Kata kunci: Rahasia Dagang, Pengetahuan Hukum, Coffee Shop.

WANPRESTASI PEMAIN BOLA BASKET PROFESIONAL TERHADAP KETUA KLUB BOLA BASKET TENAGA BARU DALAM KONTRAK KERJA DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT NIM. A1011151141, SISKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractWork contact is a form of legal relationship between a player and the chairman of the Tenaga Baru basketball club. The employment contract is made by the chairman of the Tenaga Baru basketball club which regulates the rights and obligations that must be fulfilled between the player and the chairman of the Tenaga Baru basketball club, guided by the articles in the Civil Code regarding employment contracts. If one party commits a default that results in loss to the other party, the party committing the default must be responsible for his actions so that he can fulfill his achievements.This thesis contains a problem formulation: "What Factors Cause Professional Basketball Players to Default Against the Chairman of the Tenaga Baru Basketball Club in the Cooperation Agreement in West Pontianak District?". The method used in this research uses the Empirical method with a Descriptive Analysis Approach. From the results of the research carried out, the employment contract between the professional basketball player and the chairman of the Bahan Baru basketball club is an employment contract made in writing and in this employment contract both parties have agreed to enter into an employment contract with the terms of the employment contract being 1 year. However, when the work contract had not been completed, the player entered into a work contract with another basketball club, in which case the player was declared to be in breach of contract against the head of the Tenaga Baru Basketball Club.The factor that causes players to default is because they are offered a higher salary from other basketball clubs. The legal consequence for players who default is termination of their employment contract and compensation. The resolution efforts made by the chairman of the Energi Baru basketball club for players who defaulted on their work contracts were amicable without involving legal entities, so that the problems could be resolved peacefully. Keywords: Contract Work, Default, Rights and Obligations of Professional Basketball Players AbstrakKontak kerja merupakan suatu bentuk hubungan hukum antara pemain dengan ketua klub bola basket Tenaga Baru. Kontrak kerja dibuat oleh ketua klub bola basket Tenaga Baru yang mengatur hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pemain dan ketua klub bola basket Tenaga Baru dengan berpedoman pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kontrak kerja. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi sehingga berakibat ruginya pihak lain maka pihak yang melakukan wanprestasi wajib bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat memenuhi prestasinya.Skripsi ini memuat rumusan masalah: "Faktor Apa Yang Menyebabkan Pemain Bola Basket Profesional Wanprestasi Terhadap Ketua Klub Bola Basket Tenaga Baru Dalam Perjanjian Kerjasama Di Kecamatan Pontianak Barat?". Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Empiris dengan Pendekatan Deskriptif Analisis. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kontrak kerja antara pemain bola basket profesional dengan ketua klub bola basket Tenaga Baru merupakan kotrak kerja yang dibuat secara tertulis dan dalam kontrak kerja ini kedua belah pihak telah sepakat melakukan kontrak kerja dengan ketentuan waktu 1 tahun lamanya kontrak kerja, akan tetapi pada saat kontrak kerja belum selesai, pemain melakukan kontrak kerja dengan klub bola basket lain yang dengan hal ini pemain dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap ketua klub bola basket Tenaga Baru Pontianak. Faktor yang menyebabkan pemain melakukan wanprestasi dikarenakan ditawari gaji yang lebih tinggi dari klub bola basket lain. Akibat hukum bagi pemain yang melakukan wanprestasi adalah pemutusan kontrak kerja dan disertai ganti rugi. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan ketua klub bola basket Tenaga Baru terhadap pemain yang melakukan wanprestasi dalam kontrak kerja yaitu secara kekeluargaan tanpa melibatkan badan hukum, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara damai. Kata Kunci: Kontrak Kerja, Wanprestasi, Hak dan Kewajiban Pemain Bola Basket Profesional

GANTI RUGI ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM JUAL BELI TANAH DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA NIM. A1011191227, FAJAR IKHLASUL AMAL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis is entitled "Compensation for Duplicate Certificate Issuance by the National Land Agency in Land Transactions in Sungai Raya Village, Sungai Raya District, Kuburaya Regency". The aim is to elucidate the emergence of duplicate certificates, to delineate the responsibility of the National Land Agency (BPN) as a state organ in certificate issuance, thus leading to duplicate certificates, and to disclose the efforts that can be made by the aggrieved parties due to the issuance of duplicate certificates by the BPN. The situation arises when the community reports land issues to the National Land Agency, which then issues certificates. However, problems arise when these certificates have deficiencies in ownership status, where more than one individual has rights or claims to overlapping portions or the entirety of the land, and they possess similar documents such as certificates. As a result, duplicate certificates emerge, i.e., more than one certificate claiming ownership of the same land.The research method used is Juridical-Empirical with a literature (Statue approach) and case (Case approach) approach by analyzing applicable regulations adjusted to the raised case, the data used consist of Primary Data including interview results and observations. Secondary data include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, data collection techniques used field studies and literature studies, where these data are analyzed using qualitative data analysis techniques.The research results indicate that the emergence of duplicate certificates can be caused by various factors, including administrative errors, where during the land registration and certificate issuance process, there is ambiguity in land boundaries that can lead to conflicts, lack of coordination between relevant institutions, fraudulent practices, and ambiguity in legal regulations regarding land ownership. The emergence of duplicate certificates can often be attributed to several aspects of BPN's responsibility. First, administrative errors in land data processing and owner identification. Second, a lack of precision in handling land boundary conflicts among landowners can also be a contributing factor. In addition, the limited coordination between BPN and relevant institutions. Parties aggrieved by the issuance of duplicate certificates by BPN can take various measures to protect their ownership rights and restore legal clarity to their property. First, the parties can engage in active communication with BPN to provide additional information and seek clarification regarding the duplicate certificates. Additionally, aggrieved parties can file lawsuits or requests for the annulment of duplicate certificates to the administrative court to obtain a legal decision recognizing ownership rights/canceling ownership rights. The parties can also file lawsuits in the district court through civil procedures to determine the validity of ownership and certificate annulment.ABSTRAKSkripsi ini berjudul GANTI RUGI ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM JUAL BELI TANAH DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA. BertujuanUntuk menguraikan munculnya sertifikat ganda, untuk menguraikan pertanggungjawaban BPN sebagai organ negara dalam penerbitan sertifikat, sehingga muncul sertifikat ganda, dan untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertifikat ganda oleh BPN. Situasi yang muncul adalah ketika masyarakat melaporkan masalah tanah kepada Badan Pertanahan Nasional, yang kemudian menerbitkan sertifikat. Namun, masalah muncul ketika sertifikat tersebut memiliki kelemahan dalam status kepemilikan, di mana lebih dari satu individu memiliki hak atau klaim atas sebagian atau keseluruhan tanah yang tumpang tindih, dan mereka memiliki dokumen yang serupa seperti sertifikat. Hasilnya, terdapat sertifikat ganda yang muncul, yaitu lebih dari satu sertifikat yang mengklaim kepemilikan atas tanah yang sama.Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Empiris dengan pendekatan kepustakaan (Statue approach) dan kasus (Case approach) dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku disesuaikan dengan kasus yang diangkat, data yang digunakan berupa Data Primer diantaranya, hasil wawancara dan observasi. Adapun data sekunder diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data digunakan studi lapangan dan studi kepustakaan, dimana data-data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa Munculnya sertifikat ganda dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan administratif, dimana selama proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah terjadi ketidakjelasan batas tanah yang dapat menyebabkan konflik, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, praktik kecurangan, dan ketidakjelasan dalam regulasi hukum tentang kepemilikan tanah. Munculnya sertifikat ganda seringkali dapat diatribusikan pada beberapa aspek pertanggungjawaban BPN. Pertama, kesalahan administratif dalam pengolahan data tanah dan identifikasi pemilik Kedua, kurangnya ketelitian dalam menangani konflik batas tanah antar-pemilik tanah juga dapat menjadi faktor penyebab. Selain itu, keterbatasan koordinasi antara BPN dan lembaga terkait. Pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertifikat ganda oleh BPN dapat mengambil berbagai upaya untuk melindungi hak kepemilikan dan memulihkan kejelasan hukum propertinya. Pertama, para pihak dapat melakukan komunikasi aktif dengan BPN untuk memberikan informasi tambahan dan meminta klarifikasi terkait sertifikat ganda tersebut. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atau permohonan pembatalan sertifikat ganda ke pengadilan tata usaha negara untuk memperoleh keputusan hukum yang mengakui hak kepemilikan/membatalkan hak kepemilikan. Para pihak juga dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri melalui jalur keperdataan untuk menentukan keabsahan kepemilikan, dan pembatalan sertifikat.. Kata Kunci: pertanggung jawaban; badan pertahanan nasional; sertifikat ganda;

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JUAL BELI KENDARAAN RODA DUA (MOTOR) BEKAS DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201098, AUGUSTINE GEIN HANA ZUII SYAIKUN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe background of this research is based on the importance of protecting consumers in used two-wheeled vehicle (motorcycle) sales and purchase transactions in Pontianak City, given the various cases of fraud and consumer rights violations that have occurred. The purpose of this research is to analyze the form of implementation of consumer protection in used two-wheeled vehicle sales and purchase transactions and to find out the dispute resolution if there is a dispute between the seller and the buyer.This research uses descriptive research method with a qualitative approach. The sources of legal materials used include laws and regulations related to consumer protection in Indonesia, including regulations related to used two- wheeled vehicle sales and purchase transactions. Supporting data was collected through literature studies, interviews with used motorcycle consumers, and policy analysis related to consumer protection in Pontianak City.Based on the research, the implementation of consumer protection in used two-wheeled vehicle sales and purchases in Pontianak City still faces significant challenges. To improve protection, it is recommended to conduct educational campaigns, require clear and transparent information from merchants, increase supervision and law enforcement, and establish an effective dispute resolution mechanism.Keywords: Implementation, Used Two-Wheeled Vehicle (Motorcycle) Sales and Purchase, Pontianak City, Dispute Resolution, Consumer Protection. Abstrak Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya melindungi konsumen dalam transaksi jual beli kendaraan roda dua bekas, mengingat adanya berbagai kasus penipuan dan pelanggaran hak konsumen yang terjadi di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk implementasi perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli kendaraan roda dua bekas di Kota Pontianak serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk regulasi yang berkaitan dengan transaksi jual beli kendaraan roda dua bekas. Data penunjang dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan konsumen kendaraan roda dua bekas, serta analisis kebijakan yang terkait dengan perlindungan konsumen di Kota Pontianak.Berdasarkan penelitian, implementasi perlindungan konsumen pada jual beli kendaraan roda dua bekas di Kota Pontianak masih menghadapi tantangan signifikan. Untuk meningkatkan perlindungan, disarankan melakukan kampanye edukasi, mewajibkan informasi yang jelas dan transparan dari pedagang, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kata Kunci : Implementasi, Jual Beli Kendaraan Roda Dua (Motor) Bekas, Kota Pontianak, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Konsumen.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM PENETAPAN TENTANG PENJUALAN TANAH WARISAN ANAK DIBAWAH UMUR NIM. A1011201184, MUJI RAHMATUL BADRIYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakChildren are legal subjects and do not yet have the capacity to carry out legal actions. From a legal perspective, children have an important position and are protected by various legal regulations because children are considered vulnerable subjects and require special legal protection. One of the legal acts by minors that must be protected is inherited land. In matters of transferring rights to land belonging to minors, they must be represented by parents/guardians, therefore, a court decision is needed to protect the property of minors and ensure that the sale of land belonging to the minor child is in the interests of the minor child. The research I took is entitled "Analysis of the Legal Considerations of District Court Judges in Determining the Sale of Land Inherited by Minors" with determination number 157/Pdt.P/2023/PN.Ptk.The purpose of writing this thesis is to find out and analyze the judge's legal considerations regarding the request of a guardian in the sale of land inherited from minors and the position of a guardian in the sale of land inherited by minors. Furthermore, the method used in this research is normative juridical using a case and statutory approach. The analysis method used in this research is descriptive qualitative, namely explaining systematically by examining existing problems.The results of this research, in the application with case number 157/Pdt.P/2023/PN.Ptk, the judge accepted the application for determination of guardianship because the applicant's aim was to sell the inherited land for the survival of his children, so to obtain legal certainty, the judge accepted the application. and stated in Paragraphs (2) and (3) of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection states that guardians have the obligation to manage the child's assets for the child's interests. And guardians cannot buy and sell children's assets unless they get permission from the judge. Keywords: Inheritance, minor children, guardianship AbstrakAnak merupakan subjek hukum dan belum mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pandangan hukum, anak memiliki kedudukan yang penting dan dilindungi oleh berbagai peraturan hukum dikarenakan anak dianggap sebagai subjek yang rentan dan memerlukan perlindungan hukum khusus. Salah satu perbuatan hukum oleh anak dibawah umur yang harus dilindungi yaitu tanah warisan, dalam urusan peralihan hak atas tanah milik anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tua/wali maka dari itu, keputusan pengadilan diperlukan untuk melindungi harta benda anak di bawah umur dan memastikan bahwa penjualan tanah milik anak di bawah umur tersebut adalah demi kepentingan anak tersebut. Penelitian yang saya ambil ini berjudul "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Dalam Penetapan Tentang Penjualan Tanah Warisan Anak Dibawah Umur" dengan penetapan nomor 157/Pdt.P/2023/PN.Ptk.Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim tentang permohonan wali dalam penjualan tanah warisan anak dibawah umur dan kedudukan seorang wali dalam penjualan tanah warisan anak dibawah umur. Selanjutnya, Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menerangkan secara sistematis dengan meneliti permasalahan-permasalahn yang adaHasil dari penelitian ini, dalam permohonan dengan nomor perkara 157/Pdt.P/2023/PN.Ptk hakim menerima permohonan penetapan perwalian dikarenakan tujuan pemohon untuk menjual tanah warisan tersebut untuk keberlangsungan hidup anak-anaknya maka untuk mendapatkan kepastian hukum, hakim menerima permohonan tersebut dan tercantum dalam Ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak. Dan wali tidak dapat melakukan jual beli harta kekayaan anak kecuali mendapat izin dari hakim. Kata Kunci: Anak dibawah Umur, Harta Warisan, Perwalian

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP JURU PARKIR ILEGAL DI KAWASAN BEBAS BIAYA PARKIR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201234, MUHAMMAD ROY RAYHAN AGUS RIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractFree parking is one of the public facilities provided by the government or private sector to meet the needs of the public or vehicle users. This facility is very important, especially for those who have vehicles and need a safe and secure parking space. However, it often happens that there is a parking lot that has a banner or sign that says "Free Parking" but still charges parking fees by unscrupulous parking attendants. This has become a concern for the community because they have to spend more money on parking fees that the community should not have paid. The formulation of the problem raised in writing this thesis is "Why Do Illegal Parking Violations Occur in Free Parking Areas in Pontianak City?". This legal research is sociological legal research, which means the analysis is carried out using qualitative analysis and the theory used is the Economic Factors Theory. This theory tries to find the relationship between crime and poverty using Hermann Manheium opinion as the basis of the theory. Based on the research results, the factors that cause illegal parking attendant violations in the free parking area in Pontianak City could be the economic factors of the perpetrator who becomes an illegal parking attendant in the free parking area to meet his daily needs, the lack of employment opportunities due to the perpetrator's old age so he does not meet the requirements. apply for jobs now which on average have a maximum age limit of 25 years, the income earned is sufficient or even very large, there is a lack of warnings given by parking lot owners. Then the obstacle factor in handling illegal parking violations in the free parking area in Pontianak City is related to the authority of each agency which does not yet cover this problem. And countermeasures that can be taken to reduce or eliminate violations by illegal parking attendants in the free parking area in Pontianak City, the police provide guidance, the authorities carry out raids, give fines to illegal parking attendants, the public refuses to pay, and land owners provide warning to illegal parking attendants in the free parking area in Pontianak City.Keywords: Parking, Parking Attendant, Free Parking AbstrakLahan parkir gratis merupakan salah satu fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah atau swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau pengguna kendaraan. Fasilitas ini sangat penting, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan dan memerlukan tempat parkir yang aman dan terjamin keamanannya. Namun sering kali terjadi ada suatu lahan parkir yang memiliki spanduk atau plang yang bertuliskan "Parkir Gratis" tetapi masih menarik biaya parkir yang dilakukan oleh oknum juru parkir. Hal tersebut menjadi keresahan masyarakat karena harus mengeluarkan uang lebih untuk biaya parkir yang seharusnya tidak dibayarkan oleh masyarakat tersebut. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini "Mengapa Terjadi Pelanggaran Juru Parkir Ilegal Di Kawasan Bebas Biaya Parkir Di Kota Pontianak?". Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang berarti analisis yang dilakukan menggunakan analisis kualitatif dan Teori yang digunakan yakni Teori Faktor Ekonomi, Teori ini mencoba mencari hubungan kejahatan dan kemiskinan dengan menggunakan pendapat milik Hermann Manheium sebagai landasan dari teori. Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab pelanggaran juru parkir ilegal di Kawasan bebas biaya parkir di Kota Pontianak bisa terjadi Faktor ekonomi pelaku yang menjadi juru parkir ilegal di Kawasan bebas biaya parkir untuk membutuhi kebutuhuan hidupnya, kurangnya lapangan pekerjaan dikarenakan usia pelaku yang sudah tua sehingga tidak memenuhi syarat melamar pekerjaan sekarang yang rata-rata memiliki syarat batas usia maksimal berusia maksimal 25 tahun, pendapatan yang didapatkan cukup bahkan sangatlah besar, kurangnya teguran yang diberikan pemilik lahan parkir. Kemudian faktor kendala terhadap penanganaan pelanggaran juru parkir ilegal di Kawasan bebas biaya parkir di Kota Pontianak yakni berkaitan dengan wewenang masing-masing instasi yang belum mencakupi untuk permasalahan tersebut. Dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghapus pelanggaran juru parkir ilegal di Kawasan bebas biaya parkir di Kota Pontianak pihak kepolisian memberikan pembinaan, para pihak yang berwenang melakukan razia, memberikan denda kepada juru parkir ilegal, masyarakat menolak untuk membayar, dan pemilik lahan memberikan teguran kepada juru parkir ilegal di Kawasan bebas biaya parkir di Kota Pontianak. Kata Kunci : Parkir, Juru Parkir, Parkir Gratis

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU KELUARGA KERATON KADRIAH PONTIANAK NIM. A1012201153, SYARIF MUHAMMAD IHSAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstracAlong with the times and the current flow of globalization, it will have an impact on the local culture itself, namely a shift in the identity of the culture that has been adhered to for generations by the ancestors. In addition, there has been a mixture of various types of culture in carrying out mixed marriages so that the traditional marriage procession in the royal family of the Kadriah Palace in essence tends to have experienced various shifts and shifts from the actual custom. This can be seen from the infrequent generations of the royal family in carrying out the traditional wedding procession as complete and intact as the customs of the previous palace, although there are several bridal couples who do not use one of the stages in carrying out marriages such as Silat, Pantun and Merisis custom, namely the bride and groom. the woman will welcome the arrival of the groom by giving a series of rhymes and martial arts performed by the family. The formulation of the problem in this study is as follows:The formulation of the problem in this study is as follows: Is the Traditional Marriage Ceremony of the Malay Community of the Keraton Kadriah in Pontianak City Carried Out According to the Original Customary Provisions? The aim of this research is to obtain data and information, the factors that cause the shift, legal consequences and functional efforts regarding the ceremony of carrying out the traditional marriage of the royal family at the Kadriah Pontianak Palace. In this study, empirical legal research methods were used, with descriptive research characteristics and qualitative data analysis.As for the results of the research, it was found that the Traditional Marriage Ceremony of the Royal Family of the Kadriah Pontianak Palace was carried out through several stages, namely: Mersik, Applying, Betunang, Ngantaruang / sirih bosar, Married / bride, but the traditional wedding ceremony is no longer fully carried out according to the original because has experienced a shift, especially in the arts of silat swords, rhyming and the Merisik custom which are felt to be no longer suitable for implementation at the present time, because in this day and age they can independently find their respective life partners; the factors causing the shift, especially the royal family of the Kadriah Palace of Pontianak, if they do not carry out adat because of these economic factors and the factor of saving time because when compared to the original, it takes too much time and costs too much; the consequences for the violators of the customary marriage ceremony that are carried out actually have no consequences that will arise, because the customary marriage is not something that is enforced; and the effort that can be made is to carry out the customs continuously, so that the procedures for implementing these marriage customs are not forgotten. Apart from that, there is also a need for awareness among the Keraton Keraton Kadriah Pontianak Family, especially to work together to discuss issues of customary marriages in their area so that the customary marriage laws that have been carried out so far do not become extinct.Keywords: Keraton Kadriah Pontianak, Traditional Ceremonies, Marriage Abstrak Seiring dengan perkembangan zaman serta adanya arus globalisasi saat ini, maka akan berdampak terhadap kebudayaan lokal itu sendiri yaitu pergeseran terhadap identitas dari kebudayaan yang telah dianut secara turun temurun oleh para leluhur. Ditambah lagi telah bercampurnya berbagai jenis kebudayaan dalam melaksanakan perkawinan campuran sehingga membuat prosesi perkawinan adat pada keluarga keraton Istana Kadriah pada hakekatnya cenderung telah mengalami berbagai pergeseran dan pergeseran dari adat yang sesungguhnya. Hal tersebut terlihat dari jarangnya generasi-generasi keluarga keraton dalam melaksanakan prosesi adat perkawinan secara lengkap dan utuh seperti adat-adat keraton terdahulu, walaupun ada beberapa pasangan pengantin yang tidak memakai salah satu tahapan dalam pelaksanaan perkawinan seperti Silat, Pantun dan adat Merisik yaitu pihak mempelai wanita akan menyambut kedatangan mempelai laki-laki dengan memberikan serangkaian pantun dan silat yang dilakukan oleh pihak keluarga.Yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Apakah Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Keraton Kadriah Di Kota Pontianak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Adat Aslinya?. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran, akibat hukum dan upaya fungsinaris mengenai upacara pelaksanaan perkawinan adat keluarga keraton pada Istana Kadriah Pontianak. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan analisis datanya kualitatif.Adapun hasil penelitian yang dicapai bahwa Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Keluarga Keraton Istana Kadriah Pontianak dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : Merisik, Melamar, Betunang, Ngantaruang / sirih bosar, Menikah / penganten, namun tidak sepenuhnya lagi dilaksanakan upacara adat perkawinan sesuai dengan yang aslinya karena sudah mengalami pergeseran terutama Pada kesenian silat pedang, berpantun dan adat Merisik yang dirasakan sudah tidak cocok lagi dilaksanakan pada saat sekarang ini, karena pada zaman sekarang mereka bisa dengan sendirinya untuk mencari pasangan hidup mereka masing-masing; faktor penyebab terjadinya pergeseran Khususnya Keluarga Keraton Istana Kadriah Pontianak apabila tidak melaksanakan adat karena faktor ekonomi tersebut dan faktor menghemat waktu karena apabila disamakan dengan aslinya, terlalu banyak menghabiskan waktu serta biaya yang dikeluarkan juga banyak; akibat bagi pelanggar upacara adat perkawinan yang dilakukan sebenarnya tidak ada akibat yang akan timbul, karena adat perkawinan itu bukanlah suatu hal yang dipaksakan pelaksanaannya; dan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan terus menerus adat istiadatnya, sehingga tata cara dalam pelaksanaan adat perkawinan tersebut tidak dilupakan. Di samping itu perlu juga adanya kesadaran pada Keluarga Keraton Istana Kadriah Pontianak khususnya untuk berkerjasama membicarakan masalah adat perkawinan di daerah mereka agar hukum adat perkawinan yang selama ini dilaksanakan tidak punah.Kata Kunci : Keraton Kadriah Pontianak, Upacara Adat, Perkawinan

PELAKSANAAN PASAL 47 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR. 4 TAHUN 2010 JO PASAL 3 AYAT (2) PERDA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (STUDI DISEPANJANG JALAN SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA) NIM. A1012151104, TONI FRANDITO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The existence of parking along Jalan Sungai Raya Dalam is related to the implementation of Article 47 paragraph (1) of Regional Regulation Number 4 of 2010 in conjunction with Article 3 paragraph (2) of Regional Regulation number 17 of 2010 concerning Retribution for Special Parking Places. To find out the factors that are obstacles so that the implementation of Article 47 paragraph (1) of Regional Regulation Number 4 of 2010 in conjunction with Article 3 paragraph (2) of Regional Regulation number 17 of 2010 concerning Special Parking Retribution has not been implemented as it should. To find out what efforts are being made by the Kubu Raya Regency Government to regulate parking that does not implement Article 47 paragraph (1) of Regional Regulation Number 4 of 2010 in conjunction with Article 3 paragraph (2) of Regional Regulation number 17 of 2010 concerning Retribution for Special Parking Places.The research method used is Juridical-Empirical with a literature approach (Statue approach) and cases (Case approach) by analyzing applicable regulations adapted to the cases raised, the data used is Primary Data including the results of interviews and observations.The research results indicate that the policy of managing and regulating parking, particularly in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency, has not been optimal, especially in managing illegal parking. This is due to several obstacles faced by the Parking Management Unit (PMU) in collecting parking fees, such as ineffective planning in setting annual parking targets because it is not supported by accurate data on illegal parking areas exploited for profit along Sungai Raya Dalam road. Consequently, there are still parking areas along Sungai Raya Dalam road without legality, which, if registered with the PMU, would increase parking revenue in Kubu Raya Regency. Organizational issues include the work standards and attitude of parking officers facing personnel shortages, resulting in some officers not adhering to implementation rules, such as working hours. Efforts include providing guidance on parking procedures and socializing policies related to parking regulations. Additionally, the PMU also regulates illegal parking attendants. Supervision by the PMU is still lacking and relies heavily on evaluation reports. For parking managers coordinated by the Kubu Raya Transportation Department, continuous field monitoring will be carried out.Keywords: parking; regional regulations; implementation; Kubu Raya Regency. Abstrak Keberadaan Perparkiran disepanjang jalan Sungai Raya Dalam terkait dengan Pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 Jo Pasal 3 ayat (2) Perda nomor 17 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi kendala sehingga Pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 Jo Pasal 3 ayat (2) Perda nomor 17 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kubu Raya dalam menertibkan perpakiran yang tidak melaksanakan Pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 Jo Pasal 3 ayat (2) Perda nomor 17 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Empiris dengan pendekatan kepustakaan (Statue approach) dan kasus (Case approach) dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku disesuaikan dengan kasus yang diangkat, data yang digunakan berupa Data Primer diantaranya, hasil wawancara dan observasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan pengelolaan dan penertiban parkir, studi di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya penegelolaan perparkiran khususnya dalam pengelolaan parkir liar belum optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan parkir yang dihadapi UPT Parkir dalam hal pemungutan parkir yaitu: rencanaan dalam hal ini penentuan target parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan-kawasan parkir liar yang dimanfaatkan orang-orang untuk meraub keuntungan di sepanjang jalan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya. Sehingga masih ada kawasan parkir di sepanjang jalan Sungai Raya yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya jika kawasan parkir tersebut terdaftar di UPT Parkir akan menambah penerimaan parkir di Kabupaten Kubu Raya. Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari petugas parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel, sehingga masih ada beberapa petugas yang belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya, seperti aturan jam kerja. Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan- peraturan tempat-tempat parkir.Kata Kunci: parkir; peraturan daerah; pelaksanaan; kabupaten kubu raya;

ANALISIS UPAYA HUKUM PERDATA TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL NIM. A1011201032, FAISAL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract With the development of information technology, especially social media, defamation cases are increasingly in the spotlight before the District Court. case of claim for compensation for unlawful acts based on defamation on social media filed by the plaintiff against the defendant. Whereas in June 2018 there was news that was insulting, defamatory and slanderous about the Plaintiff via electronic media which was spread in the WhatsApp (WA) Group of Management/Members of the Rukun Sinoman Dana Pangrukti Association "“ Kediri. Based on this news, the Plaintiff then filed a lawsuit in court. Central Jakarta State immediately, the plaintiff sued the defendant.The problem formulation in this research is "What Civil Law Measures Can Be Taken Against Defamation on Social Media". Furthermore, the aim of this research is to analyze the forms of defamation that can be sued in Civil Law and analyze the efforts that can be made for Defamation in Civil Law. In conducting this research the author used the Normative Legal Research method with descriptive analytical research characteristics.Thus, the research results obtained are based on an analysis of Defamation on Social Media, this can be in the form of slander spread by someone to another person which can cause detrimental consequences for that person, both materially and immaterially. Therefore, the efforts that can be made against defamation on social media according to the Civil Code are by compensation, the compensation can be material compensation, where losses can be assessed in a certain amount of money, while immaterial (or moral) losses are losses. which cannot be valued at a certain amount of money. Compensation is intended to restore the victim's condition so that he is in or returns to the condition he would have been in if there had been no insult. In other words, it is intended to replace what was lost or reduced by the victim of the insult. Keywords: Effort, Civil Law, Defamation, Social Media Abstrak Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, kasus pencemaran nama baik semakin sering menjadi sorotan di hadapan Pengadilan Negeri. kasus gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum atas dasar pencemaran nama baik di media sosial yang diajukan Penggugat melawan tergugat. Bahwa di bulan Juni 2018 terdapat adanya pemberitaan yang bersifat penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah atas diri Penggugat melalui media elektronik yang tersebar dalam WhatsApp (WA) Group Pengurus/Anggota Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti "“ Kediri Atas pemberitaan tersebut Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat langsung, Penggugat menggugat tergugat.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Upaya Hukum Perdata yang Bisa Dilakukan Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial". Selanjutnya yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik yang dapat di gugat dalam Hukum Perdata dan menganalisis Upaya yang bisa dilakukan atas Pencemaran Nama Baik di dalam Hukum Perdata. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan sifat penelitian deskriptif Analisis.Dengan demikian adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah berdasarkan analisis terhadap Pencemaran Nama Baik di Media sosial pada ini dapat berupa fitnah yang disebarkan oleh seseorang kepada orang lain yang sehingga dapat menimbulkan akibat yang dapat merugikan bagi seseorang tersebut baik itu materil maupun inmateriil. Oleh sebab itu upaya yang dapat dilakukan terhadap pencemaran nama baik di media sosial menurut KUHPerdata yaitu dengan ganti rugi, ganti rugi tersebut bisa ganti rugi materiil yang dimana kerugian-kerugian bisa dinilai dalam sejumlah uang tertentu sedangkan kerugian immateriil (atau moril) adalah kerugian-kerugian yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Ganti rugi dimaksudkan untuk memulihkan keadaan korban agar ia berada dalam atau kembali pada keadaan seperti seandainya tidak ada penghinaan dengan kata lain dimaksudkan untuk menggantikan yang hilang atau berkurang dari korban penghinaan Kata Kunci: Upaya, Hukum Perdata, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEL A K U PE RJ O KI AN PEM BU AT A N KAR Y A ILMIAH DI PERGURUAN TINGGI MENURUT HUKUM POSITIF NIM. A1011201023, SRI INDAH LESTARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap Perjokian di Perguruan Tinggi, menganalisis motif pelaku perjokian di lingkungan kampus dan pengaturan terhadap kasus perjokian yang sering terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi.Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini berupa kajian pustaka library research yaitu kajian yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber data, maka sumber datanya ialah berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, maupun hasil penelitian yang terkait dengan objek kajian yang di kaji. Dari sudut pandang penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, artinya, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar analisis. Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti...Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa belum ada peraturan yang secara spesifik atau khusus mengatur tentang tindak perjokian ini, sehingga perlu adanya penemuan hukum baru. Adapun peraturan-peraturan yang penulis cantumkan disini tidak pernah digunakan untuk menindak kasus perjokian, hal ini juga disebabkan karena ketidakjelasan regulasi di suatu instasi perguruan tinggi mengenai tindakan ini. Adapun kode etik akademik tidak jelas menyebutkan tentang sanksi terhadap perjokian. Kata Kunci : Perjokian, Perguruan Tinggi, Kode Etik. AbstractThis research aims to determine the juridical review of jockeying in higher education, analyze the motives of perpetrators of jockeying in the campus environment and regulate the cases of jockeying that often occur in the tertiary environment.The research method that researchers use is qualitative research, because this research is in the form of a library research study, namely a study that uses library materials as a data source, so the data sources are books, books, journals, and research results related to the object of study being studied. If viewed from a legal research perspective, this research is included in the category of normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting searches on regulations and literature relating to the problems being discussed thorough.The results of this research are that there are no regulations that specifically or specifically regulate this act of jockeying, so there is a need to find new laws. The regulations that the author lists here have never been used to take action against cases of jockeying, this is also due to the lack of clarity in the regulations in a higher education institution regarding this action. The academic code of ethics does not clearly state sanctions against jockeying. Keywords: Jockeying, College, Code of Ethics

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA