Garuda - Garba Rujukan Digital

STATUS HUKUM ANAK DALAM PENCATATAN AKTA KEPENDUDUKAN GANDA DAN AKIBATNYA TERHADAP HUBUNGAN KEPERDATAAN NIM. A1011181148, PUTRI RAHMADANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, bagaimana mengetahui dan menganalisis akibat hukum status anak dalam pencatatan akta kependudukan ganda dan akibatnya terhadap hubungan keperdataan?. Adapun Tujuannya adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang status hukum anak tentang pencatatan akta kependudukan anak, untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pencatatan kependudukan ganda anak angkat dan anak kandung, untuk mengungkapkan akibat hukum status anak dalam pencatatan akta kependudukan ganda dan akibatnya terhadap hubungan keperdataan, dan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan orangtua yang mengangkat anak tentang status kependudukan ganda. Adapun metode yang digunakan dalam Skripsi ini adalah metode empiris kualitatif dan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini ialah Bahwa data dan informasi tentang status hukum anak tentang pencatatan akta kependudukan adalah Pengangkatan anak diperbolehkan berdasarkan hukum Indonesia. Menurut hukum Perdata, pengangkatan anak harus mendapatkan izin dari orangtua kandung anak yang akan diangkat serta orangtua angkat wajib memberitahukan asal usul orangtua kandung. Bahwa faktor yang menyebabkan pencatatan kependudukan ganda anak angkat dan anak kandung adalah pembuatan dokumen kelahiran ganda yang dibuatkan oleh salah satu orangtua dan orangtua angkat. Bahwa mengungkapkan akibat hukum status anak dalam pencatatan akta kependudukan ganda dan akibatnya terhadap hubungan keperdataan adalah dapat mempersulit pembuktian status hukum terhadap anak, jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap orang, tidak bisa menerima hak mendapat perlindungan hukum dari negara, dan akan sulit dalam memenuhi syarat-syarat administratif, serta terkena sanksi atau denda administratif. Bahwa upaya yang dilakukan orang tua yang mengangkat anak tentang status kependudukan ganda adalah status anak tersebut perlu disahkan di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dan tidak hanya berdasarkan kesepakatan antar keduabelah pihak orangtua angkat dan orangtua kandung saja hal itu dikarenakan anak angkat tidak bisa dibuatkan akta kependudukan sebagai anak kandung.Kata Kunci : Anak, orang tua, hubungan perdata ABSTRACT This research focuses on the problem formulation, how to find out and analyze the legal consequences of child status in recording dual population certificates and the consequences for civil relations? The aim is to obtain data and information about the legal status of children regarding the recording of children's population deeds, to reveal the factors that cause dual registration of adopted children and biological children, to reveal the legal consequences of children's status in recording dual population deeds and the consequences for civil relations, and to reveal the efforts made by parents who adopt children regarding dual residency status. The method used in this thesis is a qualitative empirical method and uses descriptive research characteristics. The results of this research are that data and information about the legal status of children regarding registration of population certificates is that adoption is permitted under Indonesian law. According to civil law, adoption of a child must obtain permission from the biological parents of the child to be adopted and the adoptive parents are obliged to inform the birth parents of their origins. That the factor that causes the dual residence registration of adopted children and biological children is the creation of multiple birth documents made by one of the parents and the adoptive parent. That disclosing the legal consequences of a child's status when registering a dual population certificate and its consequences for civil relations can make it difficult to prove the child's legal status, if something bad happens to the person, they will not be able to receive the right to legal protection from the state, and it will be difficult to fulfill the requirements. administrative requirements, as well as being subject to administrative sanctions or fines. That the efforts made by parents who adopt a child regarding dual residency status are that the child's status needs to be validated in court, both the District Court and the Religious Court and not only based on an agreement between the two adoptive parents and biological parents, this is because adopted children cannot be created. population certificate as a biological child.Keywords : Children, parents, civil relations

PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENGATASI PEMBAJAKAN SOFTWARE DI WEBSITE PENYEDIA LAYANAN DOWNLOAD NIM. A1011191253, RONALDO SILALAHI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) dalam upaya mengatasi pembajakan software yang sering terjadi di berbagai website penyedia layanan download. Pembajakan software merupakan pelanggaran serius terhadap hak kekayaan intelektual yang berdampak negatif pada industri teknologi informasi, ekonomi, dan perkembangan inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum yang ada dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan mengurangi pembajakan software.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Mengatasi Pembajakan Software di Website Penyedia Layanan Download Metode yang Penellitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mana data mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam Masyarakat.Jenis Penilitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada didalam Masyarakat. Dalam Hal ini, penelitian yang dilakukan adalah menganalisis dan mengkaji terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.Hasil Penilitian ini, Pada putusan Nomor 718 K/Pid.Sus/2010 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana telah memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program computer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Jika kita melihat pada kasus tersebut Peraturan yang berlaku pada kasus tersebut ialah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Namun pada kasus yang terbaru tidak akan menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 karena sudah tidak berlaku karena telah digantikan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam UU No. 28 Tahun 2014, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta diatur di Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Pembajakan Software, Penilitian Yuridis Normatif, Norma Hukum, UU NO.28 Tahun 2014 ABSTRACT This research discusses the enforcement of intellectual property rights (IPR) laws in efforts to combat software piracy that often occurs on various download service provider websites. Software piracy is a serious violation of intellectual property rights that negatively impacts the information technology industry, the economy, and innovation development. This research aims to analyze the effectiveness of existing laws in protecting intellectual property rights and reducing software piracy.The purpose of this research is to understand the enforcement of Intellectual Property Rights Laws in addressing software piracy on download service provider websites. The research method used is normative juridical research, which refers to legal norms found in legislation and legal norms existing in society.The type of research conducted by the researcher is normative juridical research. Normative juridical research refers to legal norms contained in legislation and legal norms existing within society. In this context, the research conducted analyzes and examines Law No. 28 of 2014 on Copyright and other regulations related to the issues being studied.The results of this research, based on Decision Number 718 K/Pid.Sus/2010, indicate that the defendant's actions, as regulated and threatened with punishment under Article 72 paragraph (3) of Law No. 19 of 2002 on Copyright, declared the defendant guilty of committing the crime of reproducing for commercial purposes a computer program as regulated and punishable under Article 72 paragraph (3) of Law No. 19 of 2002. When examining this case, the applicable regulation was Law No. 19 of 2002. However, in recent cases, Law No. 19 of 2002 will no longer be used as it has been replaced by Law No. 28 of 2014 on Copyright. Under Law No. 28 of 2014, the provisions regarding criminal sanctions for copyright violations are regulated in Article 113 of Law No. 28 of 2014.Keywords: Law Enforcement, Intellectual Property Rights, Software Piracy, Normative Juridical Research, Legal Norms, Law No. 28 of 2014.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) MELALUI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINANSOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN PAL LIMA KOTA PONTIANAK NIM. A1012201167, HANA KAMILA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research focuses on examining one of the rights of workers, namely health insurance which must be provided by employers to their workers in accordance with the provisions of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS) which consists of the Health and Social Security Administering Body (BPJS). Employment Social Security (BPJS) Organizer. There are so many risks involved in working that there is a provision that permanent workers will receive social security from the company while workers on probation cannot receive social security, which is very unfair. Is the legal protection for workers at Public Fuel Filling Stations (SPBU) in Pal Lima in accordance with applicable regulations and what are the legal remedies against business actors who do not include workers during the trial period in the Employment Social Security Administering Agency (BPJS) program at Public Fuel Filling Stations (SPBU) in Pal Lima.The research results show that legal protection for workers is not in accordance with applicable legal provisions because only permanent workers will receive BPJS Employment while workers with a probationary period do not receive it, while the risks at work remain. Legal measures that can be taken to deal with this violation include administrative sanctions in the form of written warnings, fines, and not receiving certain public services such as company permits. Keywords : Legal protection, Public Fuel Station (SPBU) Workers, Employment Social Security Administering Agency (BPJS) AbstrakPenelitian ini fokus mengkaji salah satu hak dari pekerja yakni jaminan kesehatan yang harus di berikan oleh pengusaha kepada pekerjanya sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tinggi nya resiko dalam bekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah perlindungan hukum pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pal Lima sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan apa upaya hukum terhadap pelaku usaha yang tidak menikutsertakan pekerja dalam masa percobaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pal Lima.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan hanya pekerja tetap yang akan menerima BPJS Ketenagakerjaan sedangkan pekerja dengan masa percobaan tidak mendapatkannya, sedangkan resiko dalam bekerja itu tetap ada. Upaya hukum yang dapat diambil untuk menangani pelanggaran ini meliputi sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan layanan publik tertentu seperti perizinan perusahaan. Kata kunci : Perlindungan hukum, Pekerja Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Umum (SPBU), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

KOMPARASI HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL NIM. A1011201310, ALIMA DIENNUR YAHYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Keterlibatan perempuan dalam arena politik memiliki peran krusial dalam memperjuangkan dan memperkuat hak perempuan. Melalui partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, mereka dapat memajukan berbagai isu penting, seperti kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, dalam agenda politik. Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai konvensi dalam Hukum Internasional yang bersifat universal. Akan tetapi, di negara-negara dengan sistem hukum syariah, Hukum Islam dapat dikatakan sebagai relativitas budaya karena memiliki cara yang berbeda dari Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan, karena sumber hukum utamanya berasal dari Al- Qur"™an dan hadis yang merupakan wahyu Tuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis letak persamaan dan perbedaan Hukum Internasional dan Hukum Islam dalam mengatur hak politik perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat keterlibatan perempuan dalam politik negara penganut Hukum Islam dan masyarakat muslim dapat mengimplementasikan aturan mengenai hak politik perempuan dalam Hukum Internasional tanpa melanggar aturan di dalam Hukum Islam.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kedua sumber hukum yang berbeda menggunakan metode komparatif, sehingga penelitian ini sendiri bersifat eksplanatori. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan pada Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan berdasarkan aspek yuridis. Hasil perbandingan ini kemudian akan menunjukkan letak persamaan dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pendekatan Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan. Persamaannya terletak pada pengakuan hak perempuan untuk memilih dan terlibat aktif dalam organisasi non-pemerintahan, sedangkan perbedaannya terletak pada pengaturan mengenai hak untuk dipilih dan menjabat dalam jabatan publik. Hukum Internasional secara eksplisit menjamin hak perempuan untuk dipilih dan menjabat dalam jabatan publik, sedangkan Hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini. Keywords: Hak Politik Perempuan; Hukum Internasional; Hukum Islam ABSTRACTWomen's involvement in the political arena plays a crucial role in fighting for and strengthening women's rights. Through women's participation in political life, they can advance various important issues, such as gender equality, violence against women, reproductive health, education, employment, and so on, on the political agenda. Political rights are part of human rights that are regulated in various conventions in universal international law. However, in the Islamic law used by countries with a sharia legal system, Islamic law can be said to be cultural relativity because it has a different way from international law in regulating women's political rights, because its main legal sources come from the Al-Qur"™an and Hadith which are revelations of God. This research aims to analyze the similarities and differences between international law and Islamic law in regulating women's political rights. This research is expected to increase the interest of women's involvement in politics in countries adhering to Islamic law and Muslim communities can implement the rules regarding women's political rights in international law without violating the rules in Islamic law.This research is normative legal research, this research is conducted by comparing two different sources of law using the comparative method, so this research itself is explanatory. This research compares Islamic law and international law in regulating women's political rights based on juridical aspects. Then the results of the comparison will show the location of similarities and differences in Islamic law and international law in regulating women's political rights.The results show that there are similarities and differences in the approaches of international law and Islamic law in regulating women's political rights. The similarity lies in the recognition of women's right to vote and to be actively involved in non-governmental organizations. Meanwhile, the difference lies in the regulation of the right to be elected and serve in public office. International law explicitly guarantees women's right to be elected and serve in public office, while Islamic law has a different view regarding this matter.Keywords: International Law, Islamic Law, Women's Political Rights

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Ptk) NIM. A1011201251, IHSAN MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTIn the era of globalization and rapid social change, drug abuse among children has become a serious problem that requires special attention. This research aims to analyze the judge's decision, especially in Case Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Ptk regarding children as perpetrators of narcotics abuse and its implications for the sentences imposed.This research uses a qualitative approach by collecting data through studying court decision documents involving children as suspects or defendants in narcotics abuse cases. Analysis was carried out on the judge's considerations in handing down decisions, the influencing factors, and the implications of punishment for children as perpetrators of narcotics abuse. The research results show that the judge's decision regarding a child as a narcotics abuser is based on legal considerations, social factors and the child's welfare. Factors such as family background, education, and the child's psychological condition play an important role in determining punishment. The implications of this sentence include aspects of rehabilitation, protection of children's rights, and efforts to prevent recidivism.This research contributes to the understanding of the juvenile justice process in narcotics abuse cases, as well as providing a broader view regarding rehabilitation efforts and protecting children's rights in the criminal justice system. It is hoped that the implications of the results of this research can be used as consideration in developing juvenile justice policies and practices that are more effective and support the interests of children and the future of this nation. Keywords: Decision Analysis, Children, Narcotics ABSTRAKDalam era globalisasi dan perubahan sosial yang pesat, penyalahgunaan narkotika di kalangan anak menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim khususnya pada Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Ptk terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dan implikasinya terhadap hukuman yang dijatuhkan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen putusan pengadilan yang melibatkan anak sebagai tersangka atau terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, faktor-faktor yang memengaruhi, serta implikasi hukuman terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika didasarkan pada pertimbangan hukum, faktor sosial, dan kesejahteraan anak. Faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan kondisi psikologis anak memainkan peran penting dalam penentuan hukuman. Implikasi hukuman tersebut mencakup aspek rehabilitasi, perlindungan hak anak, dan upaya pencegahan recidivism.Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang proses peradilan anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika, sekaligus memberikan pandangan yang lebih luas terkait upaya rehabilitasi dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana. Implikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan praktik peradilan anak yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan anak dan masa depan bangsa ini.Kata Kunci: Analisis Putusan, Anak, Narkotika

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN JASA BROKER PADA TRANSAKSI FOREX TRADING YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE (STUDI KASUS PT. MONEX INVESTINDO FUTURES) NIM. A1011201088, WEMPIE JAGUAR DENALY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis is entitled LEGAL PROTECTION IN AGREEMENT FOR THE USE OF BROKER SERVICES IN FOREX TRADING TRANSACTION CARRIED OUT ONLINE (CASE STUDY PT. MONEX INVESTINDO FUTURES) to analyze the protection and legal remedies of customers/traders in agreements to use futures broker/MIFX broker services in forex trading transactions carried out online. In the current digital era, futures brokers make it easy for their customers to trade foreign exchange by providing online-based applications, customers can do it anywhere without meeting a futures broker representative. This is inseparable from violations committed by futures brokers in taking advantage of their customers' funds. Futures broker violations result in losses for customers, customers can make complaints and can sue the futures broker in question with the aim of seeking legal protection and resolution efforts. The research method used is normative with a literature approach (Statue approach) and a case (Case approach) by analyzing applicable regulations adapted to the case raised.The research results show that there are several ways that customers can obtain legal protection, namely through non-litigation and litigation legal efforts. In resolving problems between customers and futures brokers, they must be resolved first in a non-litigation manner, and if no peace agreement can be found then litigation will proceed. Non-litigation in this case is a customer complaint which is carried out in stages starting from the relevant futures broker, the futures exchange, the Commodity Futures Trading Supervisory Agency.Litigation is where the customer sues the futures broker in the District Court with the final result being a verdict. Customers can also file a lawsuit with the Commodity Futures Trading Arbitration Agency (BAKTI) in accordance with the agreement agreed upon by the customer and the futures broker. The protection that customers will receive can be in the form of sanctions tailored to futures broker violations. Keywords: Agreement, Futures Broker, Foreign Exchange ABSTRAKSkripsi ini berjudul PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN JASA BROKER PADA TRANSAKSI FOREX TRADING YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE (STUDI KASUS PT. MONEX INVESTINDO FUTURES) bertujuan untuk menganalisis perlindungan dan upaya hukum nasabah/trader pada perjanjian penggunaan jasa pialang berjangka/broker MIFX pada transaksi forex trading yang dilakukan secara online. Pada perkembangan era digital saat ini, pialang berjangka memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam melakukan perdagangan valuta asing dengan menyediakan aplikasi berbasis online, nasabah dapat melakukannya dimana saja tanpa bertemu perwakilan pialang berjangka. Hal ini tidak terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh pialang berjangka dalam mengambil keuntungan dari dana nasabahnya. Pelanggaran pialang berjangka memberikan keruugian bagi nasabah, nasabah dapat melakukan pengaduan dan dapat menggugat pialang berjangka yang bersangkutan dengan tujuan mencari perlindungan hukum dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kepustakaan (Statue approach) dan kasus (Case approach) dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku disesuaikan dengan kasus yang diangkat. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh nasabah agar mendapatkan perlindungan hukum yaitu melalui upaya hukum nonlitigasi dan litigasi. Pada penyelesaian permasalahan nasabah dan pialang berjangka wajib diselesaikan terlebih dahulu dengan cara nonlitigasi, dan apabila tidak ditemukan kesepakatan perdamaian maka akan dilanjutkan secara litigasi. Nonlitigasi dalam hal ini merupakan pengaduan nasabah yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari pilang berjangka yang bersangkutan, bursa berjangka, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Litigasi dengan cara nasabah menggugat pialang berjangka pada Pengadilan Negeri dengan hasil akhir adalah putusan. Nasabah juga dapat melakukan gugatan kepada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh nasabah dan pialang berjangka. Perlindungan yang akan didapat oleh nasabah dapat berupa sanksi-sanski yang disesuaikan dengan pelanggaran pialang berjangka. Kata Kunci: Perjanjian, Pialang Berjangka, Valuta Asing

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGENDARA RODA DUA YANG MEROKOK PADA SAAT BERKENDARA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201277, NABILAH FITRIYAH PUTRI AHYAT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Smoking is a common activity in society, and there are no specific laws against it as long as it is done in the appropriate place and conditions. However, smoking while riding can be hazardous and can negatively impact other riders. It can lead to distractions and the possibility of cigarette ash getting into the rider's eyes, increasing the risk of traffic accidents. Researchers are looking into the factors that contribute to riders smoking while riding, aiming to identify these factors. Smoking while riding may seem insignificant, but it can be disruptive to other road users. This behavior is exhibited by riders who are both aware and unaware of the regulations. Therefore, it is necessary to conduct research to find a solution. This type of research involves descriptive empirical studies, using primary data collected from questionnaires and observations, as well as secondary data such as regulations prohibiting smoking while driving, journal articles, etc. The data is then processed through qualitative analysis to arrive at the right solution. The reason why some riders continue to smoke while riding is because of the habit of smoking and the opportunity to break the existing rules. Although regulations prohibit smoking while driving, many people still choose to ignore these rules. The police conduct preventive efforts through public awareness campaigns and take repressive measures by giving verbal warnings to those who violate the rules. Keywords: Criminology, Rider, Smoking Abstrak Merokok merupakan aktivitas yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat. Tidak ada larangan untuk merokok selagi dilakukan pada tempat dan situasi-kondisi yang tepat. Namun aktivitas merokok saat berkendara terdapat larangannnya dan aktivitas tersebut bisa membahayakan dan merugikan bagi pengendara lain. Hal tersebut dikarenakan dapat mengganggu konsentrasi, abu rokok yang bisa saja mengenai mata pengendara sehingga berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti ialah faktor apa yang membuat pengendara merokok saat berkendara. Tujuan dari penelitian ini ialah mengungkap faktor penyebab pengendara merokok saat berkendara. Merokok saat berkendara memang terlihat kecil dan sederhana, namun hal tersebut mengganggu pengguna jalan lain. Aktivitas tersebut dilakukan oleh pengendara yang telah mengetahui adanya peraturan maupun yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Maka dari itu hal ini perlu dikaji untuk mendapat jawaban lalu diberikan solusi yang tepat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris bersifat deskriptif. Jenis data berupa data primer yang diperoleh dari kuesioner dan observasi dan data sekunder seperti peraturan yang melarang merokok saat berkendara dan jurnal atau artikel, kemudian data tersebut diolah dengan analisis kualitatif. Penyebab masih ada pengendara yang merokok saat berkendara ialah kebiasaan merokok yang sering dilakukan dan adanya kesempatan untuk melanggar peraturan yang ada. Dalam regulasi telah dinyatakan bahwa merokok saat berkendara ialah aktivitas yang dilarang namun masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Upaya preventif dilakukan kepolisian dengan sosialisasi, sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberi teguran secara lisan. Kata kunci: Kriminologi, Pengendara, Merokok

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA WEDHA"™S POP ART POTRAIT (WPAP) YANG DIKOMERSILKAN TANPA IZIN NIM. A1012201158, WAN BAYU RAMADHANU SETIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Painting is a result of art that has aesthetic value. Painting can also be a means of expressing one's soul in the form of paintings. Painting is a protected creation, this is stipulated in Copyright Law Number 28 of 2014, paintings are also intellectual property where the creator has economic rights over his work. Currently, there are many paintings where many of these works are commercialized without the permission of the original artist who created the painting which is detrimental to the copyright owner or related rights, the loss arises because of the relationship between the creator and the audience of the work, the problem is that the painting is uploaded to Instagram social media for commercial purposes without permission and knowledge of the copyright holder. The method used in this research is normative of law with statutory approach. This research is analytical descriptive law. The data sources of this research are secondary and tertiary data. While the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is done by literature study. Analysis of this research is done with qualitative techniques. The results of this study are copyright protection of WPAP works that are commercialized without permission which is very detrimental to copyright holders and benefit the copyright infringers, legal protection used is divided into two, namely preventive protection in the form of registration of Copyright license registration at the Directorate General of IPR Ministry of Law and Human Rights, as well as repressive protection in the form of settlement of a violation or dispute in the form of civil or criminal sanctions. And for sanctions for perpetrators who commercialize it are subject to article 115 of the UUHC, namely a fine of five hundred million rupiah.Keywords: Legal Protection, Copyright, Art Abstrak Karya lukisan merupakan hasil seni lukis beurpa tampilan yang memiliki nilai estetika. Seni lukis juga bisa sebagai sarana untuk mengekspresikan jiwa seseorang yang dituangkan dalam bentuk lukisan. Karya lukis ialah ciptaan yang dilindungi, hal ini ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, lukisan juga merupakan kekayaan intelektual dimana pencipta memiliki hak ekonomi atas karyanya. Saat ini banyak karya lukis yang dimana banyak karya tersebut dikomersilkan tanpa izin dari seniman asli pencipta karya lukis tersebut yang merugikan pemilik hak cipta atau hak terkait, kerugian tersebut timbul karena adanya hubungan antara pencipta dan penikmat karya, yang menjadi masalah adalah karya lukis tersebut diunggah ke media sosial Instagram untuk tujuan komersil tanpa izin dan sepengetahuan pemegang hak cipta.Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan penndekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat hukum deskriptif analitik. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder dan tersier. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis penelitian ini dilakukan dnegan teknik kualitatif.Hasil penelitian ini adalah perlindungan hak cipta atas karya WPAP yang dikomersilkan tanpa izin yang sangat merugikan bagi pemegang hak cipta dan menguntungkan pihak pelanggar hak cipta tersebut, perlindungan hukum yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif berupa pendaftaran pencatatan lisensi Hak Cipta di Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta perlindungan represif berupa penyelesaian sebuah pelanggaran atau sengketa berupa sanksi perdata ataupun pidana. Dan untuk sanksi bagi pelaku yang menkomersilkannya tersebut terkena pasal 115 UUHC yakni denda sebesar lima ratus juta rupiah.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Seni Lukis

PERANAN UNITED NATIONS CHILDREN"™S FUND (UNICEF) TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA NIM. A1011171177, MELTHA AFIFAH HASMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Child protection is one of the key issues faced by many countries, including Indonesia. UNICEF, as an international organization under the United Nations that focuses on children's welfare, plays a significant role in supporting child protection efforts in Indonesia. This research aims to analyze UNICEF's role in child protection efforts in Indonesia, by supporting policies of implemented programs and addressing the challenges faced.The research methodology used is a qualitative method. This study employs empirical legal research, focusing on law in action with an empirical juridical approach. It is descriptive in nature with a qualitative approach, where data is collected through in-depth interviews, field observations, and program report analysis. The data used includes primary data from regulations and direct interviews with relevant parties, as well as secondary data in the form of literature, reports, and other documents. The analysis technique used is descriptive document analysis.The findings show that UNICEF plays an essential role in facilitating child protection policies, providing technical and financial assistance, and advocating for children's rights. UNICEF also collaborates with the Indonesian government and various community organizations to create a safer and more supportive environment for children. However, challenges include social and cultural barriers, budget and resource limitations, legal and institutional obstacles, political conditions and conflict, technical and logistical hurdles, stigma and discrimination, the complexity of child protection, and the influence of technology and social media. The conclusion of this research indicates that stronger collaboration between the government, international organizations, and the community is needed to improve the effectiveness of child protection in Indonesia.Keywords : UNICEF, Child Protection, Child Policy, UNCRC AbstrakPerlindungan anak merupakan salah satu isu penting yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. UNICEF, sebagai lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada kesejahteraan anak, memiliki peran yang signifikan dalam mendukung upaya perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UNICEF dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, dengan mendukung kebijakan program-program yang telah diimplementasikan serta tantangan yang dihadapi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada hukum dalam kenyataan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, tinjauan lapangan, dan analisis laporan program. Data yang digunakan meliputi data primer yang berasal dari peraturan-peraturan dan wawancara langsung dengan pihak terkait, serta data sekunder berupa literatur, laporan, dan dokumen lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF berperan penting dalam memfasilitasi kebijakan perlindungan anak, menyediakan bantuan teknis dan finansial, serta melakukan advokasi terkait hak-hak anak. UNICEF juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Adapun tantangannya adalah sebagai berikut hambatan sosial dan budaya, keterbatsan anggaran dan sumber daya, hambatan hukum dan kelembagaan, kondisi politik dan konflik, hambatan teknisi dan logistik, stigma dan diskriminasi, kompleksitas dan perlindungan anak, dan serta pengaruh teknologi dan media sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Indonesia.Kata Kunci : UNICEF, Perlindungan Anak, Kebijakan Anak, UNCRC

KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMERASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI PEKANBARU NIM. A1011171234, TAUFIK ADHITYARAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Law enforcement against the occurrence of criminal acts of corruption is a very difficult task considering that the aim of law enforcement against criminal acts of corruption is aimed at realizing social welfare so that synergy between law enforcement officers is needed in the process of law enforcement for criminal acts of corruption which often results in overlapping authorities which create various differences. views regarding which institution has the authority in the law enforcement process for criminal acts of corruption, especially at the investigation stage, especially in cases of extortion of operational aid funds involving individuals from the Pekanbaru Riau District Prosecutor's Office. This thesis is presented by answering the reasons why the Prosecutor's Office was able to carry out an investigation into the crime of Extortion of School Operational Assistance Funds carried out by the District Attorney in Pekanbaru with State Losses of more than Rp. 1,000,000,000 (One Billion Rupiah). The existence of such problems aims to provide a position for this thesis as an academic basis for analyzing the reasons why a corruption case can be handled by the Prosecutor's Office. The method used in writing this thesis is a normative research method using the Case Approach, the Statute Approach, the Fact Approach, and the Analytical Conceptual Approach. . The results found were that in the corruption case of extortion of school operational aid funds carried out by individuals from the Pekanbaru Riau District Prosecutor's Office, it turned out that they used a calculation of state losses which were divided proportionally between each defendant so that the value of the losses taken by each defendant was below Rp. 1,000,000,000,- so that normatively the Prosecutor's Office has the authority to carry out investigations into this case. Keywords: Investigations, Corruption Crimes, Prosecutor's Office. Abstrak Penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana korupsi merupakan tugas yang sangat berat mengingat tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sehingga dibutuhkan sinergisitas aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tak jarang saling menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang menciptakan berbagai perbedaan pandangan dalam hal institusi mana yang berwenang dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya pada tahap penyidikan khsuusnya pada perkara pemerasan dana bantuan operasional yang melibatkan oknum dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru Riau. Skripsi ini hadir dengan menjawab alasan mengapa Kejaksaan dapat melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri di Pekanbaru dengan Kerugian Negara diatas Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah). Adanya permasalahan yang demikian bertujuan untuk memberikan kedudukan bagi skripsi ini sebagai salah satu sandaran akademis untuk mengurai sebab-sebab suatu perkara korupsi dapat ditangani oleh institusi Kejaksaan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan mempergunakan pendekatan Kasus (The Case Approach), Pendekatan Undang-Undang (The Statute Approach), Pendekatan Fakta (The Fact Approach), dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical Conseptual Approach). Hasil yang ditemukan adalah bahwa dalam perkara korupsi pemerasan dana bantuan operasional sekolah yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Riau ternyata mempergunakan penghitungan kerugian negara yang dibagi secara proporsional tiap-tiap terdakwa sehingga nilai kerugian yang diambil oleh masing-masing terdakwa adalah dibawah Rp. 1.000.000.000,- sehingga secara normatif Institusi Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan perkara tersebut. Kata Kunci: Penyidikan, Tindak, Pidana Korupsi, Kejaksaan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA