cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 246   247   248   249   250 
IMPLEMENTASI REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) AGREEMENT OLEH INDONESIA TERHADAP PENINGKATAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI INDONESIA NIM. A1011151150, GABEAN DEBORA NABABAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  The House of Representatives of the Republic of Indonesia has passed the Draft Law on the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement into law on September 27, 2022. As a follow-up to the signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, the Government of the Republic of Indonesia stipulated Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 concerning the Ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. As for the purpose of ratifying the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement to support national economic development, Indonesia can carry out trade cooperation through international trade agreements with trading partner countries and take advantage of membership in regional and multilateral cooperation forums.Another purpose of the ratification of Law Number 24 of 2022 is to attract foreign investors to invest or invest in Indonesia. This is known as Foreign Direct Investment (FDI).Keywords: RCEP, FDI, UU No.24 Tahun 2022Abstrak  DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement menjadi undang-undang (UU) pada 27 September 2022. Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan  Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement  (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional), Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan  Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement  (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). Adapun tujuan pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement ini untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, Indonesia dapat melakukan kerjasama perdagangan melalui perjanjian perdagangan internasional dengan negara mitra dagang serta memanfaatkan keanggotaan dalam forum kerjasama regional dan multilateral.Adapun tujuan lainnya dari pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 yaitu untuk menarik minat para investor asing menanamkan modal atau melakukan investasi di Indonesia. Hal ini dikenal dengan istilah Foreign Direct Investment (FDI).Kata Kunci: RCEP, FDI, UU No.24 Tahun 2022.
PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2022 (Studi di Kabupaten Kapuas Hulu) NIM. A1011201125, ERDI NUGRAH PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis is titled "Supervision of Second-Hand Clothing Trade Based on the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022" with the problem formulation being how the implementation of the supervision by Nanga Badau Customs on the prohibition of importing second-hand clothing in Kapuas Hulu. The purpose of this study is to describe and analyze the driving and inhibiting factors in the implementation of the Ban on Importing Second-Hand Clothing in accordance with the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 in the Kapuas Hulu Regency area. This research uses an empirical juridical type with descriptive research characteristics, data collection methods through observation, interviews, and document studies. The data analysis method of this research uses qualitative methods, through the collection of necessary data via interviews, which is then compiled and presented systematically to clarify the issues discussed in the research, so that the research findings can be established and conclusions drawn. The results of this study indicate that the supervision by Nanga Badau Customs on the prohibition of importing second-hand clothing in Kapuas Hulu, in the implementation of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 regarding the amendment of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021, has been conducted well in accordance with the authority stipulated in Article 53 of Law Number 17 of 2006 concerning Customs, although there are still some obstacles that may hinder the implementation process.  Keywords : Supervision, Import, Used Clothing   ABSTRAK    Skripsi ini berjudul "Pengawasan Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022) dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan Bea Cukai Nanga Badau terhadap larangan impor pakaian bekas di Kapuas Hulu". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk   mendeskripsikan serta menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan Larangan Impor Pakaian Bekas sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini   menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, cara pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen, serta Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan wawancara, kemudian disusun dan disajikan secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Bea Cukai Nanga Badau terhadap larangan impor pakaian bekas di Kapuas Hulu dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 sudah berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat dalam proses pengimplementasiannya.  Kata Kunci : Pengawasan, Impor, Pakaian Bekas
PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH WAJIB PAJAK DI PONTIANAK (STUDI DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP WILAYAH II SIANTAN) NIM. A1012201088, WIDYA SEKAR SARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  Tanggung jawab masyarakat untuk membayar wajib pajak mengingat hingga saat ini masih banyak terjadi keterlambatan masyarakat dalam membayar pajak berkendaraan roda dua . Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat betapa sangat penting membayar pajak berkendaraan bermotor roda dua bagi negara dan perekonomian negara.Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia seperti perilaku verbal yang didapat dari wawancara dan pendekatan penelitian Perundang-Undangan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.         Hasil penelitian masih banyak masyarakat yang telat dalam membayar pajak,maka dari itu sangat diperlukan maka pemerintah mengupayakan aturan dan kebijakan untuk meminimalisir keterlambatan dan tunggakan dengan cara memberikan   edaran dan himbauan, sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, razia dan penertiban kelapangan langsung, bahkan memberikan teguran langsung berupa surat panggilan dengan mengunjungi kediaman wajib pajak melalui tim verifikasi yang dibentuk, maka dengan begitu pemerintah berharap masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda dua agar taat dalam pembayaran pajak tepat waktu.Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pajak, Kendaraan Bermotor  Abstrak  The responsibility of the community to pay taxes considering that until now there are still many delays in paying taxes on two-wheeled vehicles. This is because of the low level of public understanding of how important it is to pay taxes on two-wheeled motor vehicles for the country and the country's economy.This writing uses an empirical legal research method which uses empirical facts taken from human behavior such as verbal behavior obtained from interviews and a Legislation research approach by examining regulations related to the problems discussed in writing this thesis.The results of the study show that many people are still late in paying taxes, therefore it is very necessary for the government to make regulations and policies to minimize delays and arrears by providing circulars and appeals, socializing the importance of paying motor vehicle taxes, conducting raids and direct field control, even giving direct warnings in the form of summonses by visiting the taxpayer's residence through the verification team that has been formed, so the government hopes that people who use two-wheeled motor vehicles will be obedient in paying taxes on time.Keywords: Responsibility, Tax, Motor Vehicles
PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KELURAHAN BATU LAYANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA NIM. A1012161045, TRI NOVIAN ANANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  The Program Program to Accelerating the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 35 of 2016 in Sungai Jawi Village, Pontianak City District, The background to Complete Systematic Land Registration is in order to provide legal certainty and legal protection for people's land rights fairly and evenly, and to encourage economic growth in particular, it is necessary to accelerate complete systematic land registration throughout the Republic of Indonesia. Thus, it can encourage economic growth and improve people's welfare. Based on the Stipulation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration.Based on the description of the research background above, there are problems, namely (1) Why has the Program for accelerating the Implementation of Complete Systematic Land (PTSL) in Sungai Jawi Village, Pontianak City District not been implemented optimally in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration?In this study, the author uses an empirical method with descriptive analysis, so the author can draw several conclusions as follows (1) That with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL) has not been implemented optimally in accordance with the objectives and expectations of the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency (2) The implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Batu Layang Village, North Pontianak District has not been implemented optimally because there are obstacles, namely the lack of support from the Village / Sub-district Government regarding the Land Rights and Filing, the Pontianak City Land Office has tried to write to the City Government for BPHTB relief, dividing and organizing the existing PTSL Officers into 4 teams, each of which is coordinated by a physical task force and a legal task force, conducting Land Clearing first to facilitate the measurement process on the land at the location, conducting socialization to the community and the village head so that they do not believe in irresponsible individuals outside the provisions, Communities whose domiciles are outside the village/sub-district where PTSL is located are still registered for land but no land certificates are issued, and is still trying to be able to notify Those   concerned.Keywords: Implementation, Land Registration, Systematic  Abstrak  Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peratura Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Hal-hal yang melatarbelakangi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Berdasarkan Penetapan Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah   Sistematis Lengkap.Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, terdapat permasalahan yaitu   (1) Mengapa Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) di Kelurahan   Sungai     Jawi,   Kecamatan   Pontianak   Kota   belum   terlaksana   secara   optimal   sesuai   dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ?Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan deskriptif analisis maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut (1) Bahwa dengan Peraturan   Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum terlaksana secara optimal sesuai dengan tujuan dan harapan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara masih belum terlaksana secara optimal karena terdapat kendala-kendala yaitu seperti Kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa / Kelurahan berkenaan dengan Alas Hak dan Pemberkasan, Kantor Pertanahan Kota Pontianak sudah berupaya menyurati pihak Pemerintah Kota untuk keringanan BPHTB, Membagi dan mengatur Petugas PTSL yang ada menjadi 4 tim yang masing-masing di koordinir oleh satgas fisik dan satgas yuridis, melakukan Land Clearing terlebih dahulu untuk mempermudah proses pengukuran di tanah lokasi terscbut, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lurah agar tidak percaya kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar ketentuan, Masyarakat yang domisilinya diluar desa/kelurahan lokasi PTSL tetap dilakukan pendaftaran tanahnya namun tidak diterbitkan sertipikat tanah, serta tetap berupaya untuk dapat memberi tahu kepada yang bersangkutan.Kata Kunci: Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah, Sistematis
ANALISIS TEORI RELASI KUASA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN ASUSILA PADA ANAK OLEH KEPALA LKSA (LEMBAGA KESEJAHTERAAN ANAK SOSIAL) DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011201291, BANGUN ADI PANGESTU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ABSTRACTCases of immoral violence are still a crime phenomenon that is widespread in Indonesia. Many cases of immoral violence in Indonesia occur because the perpetrator has power that the victim cannot refuse. One of the cases occurred in Ketapang City, namely a case of immoral crimes against children committed by the head of the LKSA. This research aims to understand the factors that cause perpetrators to commit these crimes by analyzing power relations theory. This research was conducted using direct interviews with the perpetrators and the results of these interviews were analyzed based on power relations theory. Data results from KPPAD show that there were 170 cases from 2018 to 2023, where most of the perpetrators were adults. The position of authority held by the perpetrator creates a significant power imbalance between the perpetrator and the victim, which makes children powerless to resist or report immoral crimes. KPPAD has collaborated with various institutions, including the Police, Social Services, and Non-Governmental Organizations (NGOs). This collaboration ensures good coordination in case handling and rehabilitation of victims as well as law enforcement against perpetrators.  Keywords : Head of LKSA, Immoral Crimes, KPPAD, Power Relations  ABSTRAKKasus kekerasan asusila masih menjadi fenomena tindak kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan asusila di Indonesia banyak terjad karena pelaku memiliki kekuasaan dimana korban tidak bisa menolak. Salah satu kasusnya terjadi di Kota Ketapang yaitu terjadi kasus kejahatan asusila terhadap anak yang dilakukan oleh kepala LKSA. Penelitian ini bertujuan untuk mengatuhui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan tersebut dengan analisis teori relasi kuasa. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pelaku dan hasil wawancara tersebut dianalisis berdasarkan teori relasi kuasa. hasil data dari KPPAD menunjukan adanya 170 kasus dari tahun 2018 hingga 2023, dimana pelaku terbanyak adalah orang dewasa. Posisi otoritas yang dimiliki pelaku menciptakan ketimpangan kekuasaan yang signifikan antara pelaku dan korban, yang membuat anak-anak tidak berdaya untuk melawan atau melaporkan tindakan kejahatan asusila. KPPAD telah bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Kepolisian, Dinas Sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kerjasama ini memastikan adanya koordinasi yang baik dalam penanganan kasus dan rehabilitasi korban serta penegakan hukum terhadap pelaku.  Kata Kunci : Kejahatan Asusila, Kepala LKSA, KPPAD, Relasi Kuasa`
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELIAN RUMAH KOMPLEK THE HOME REYZIITA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012181253, NISKI TIARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Research on "Legal Protection for Consumers Purchasing Homes at The Home Reyziita Complex in Kubu Raya Regency", aims to determine the implementation of legal protection for consumers purchasing homes at The Home Reyziita Complex in Pontianak City. To find out the factors causing not yet implemented legal protection for consumers purchasing houses at The Home Reyziita Complex in Pontianak City. To reveal the efforts that consumers can make towards legal protection for purchasing a house at The Home Reyziita Complex in Pontianak CityThis research was carried out using empirical methods with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of legal protection for consumers purchasing houses at The Home Reyziita Complex in Pontianak City has not been felt by consumers. This is because consumers purchasing houses still get developers who have not implemented agreements as they should, including building facilities. social environment in the purchased housing environment, resulting in consumer disappointment and this is not in accordance with Article 4 paragraph 1 UUPK which states that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods or services. That the causal factor for not implementing legal protection for consumers purchasing houses at The Home Reyziita Complex in Pontianak City is due to the financial condition of the developer or developer being insufficient to fulfill what has been agreed by the developer to provide public facilities to consumers who have purchased a house in the housing complex. the. Apart from that, the contributing factor is the lack of responsibility from the developer for the agreement that has been agreed. That the efforts that can be made by consumers to obtain legal protection for the purchase of houses at The Home Reyziita Complex in Pontianak City are by making efforts to hold the developer responsible for promises that have been agreed upon by means of negotiation and deliberation between the developer and consumers who buy houses in housing. the.Keywords: Protection, Consumer, Purchase, Home  Abstrak    Penelitian tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Rumah Komplek The Home Reyziita Di Kabupaten Kubu Raya", bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah Komplek The Home Reyziita di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah Komplek The Home Reyziita di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap perlindungan hukum atas pembelian rumah Komplek The Home Reyziita di Kota PontianakPenelitian ini   dilakukan dengan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah Komplek The Home Reyziita di Kota Pontianak belum dirasakan oleh konsumen hal ini dikarenakan konsumen pembelian rumah masih mendapatkan developer yang belum melaksanakan perjanjian sebagaimana yang seharusnya antara lain membangun sarana fasilitas sosial di dalam lingkungan perumahan yang dibeli, sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah Komplek The Home Reyziita di Kota Pontianak adalah disebabkan kondisi keuangan dari pengembang atau developer yang tidak mencukupi untuk memenuhi apa yang telah disepakati oleh pengembang untuk menuediakan sarana fasilitas umum kepada konsumen yang telah membeli rumah di perumahan tersebut. Selain itu faktor yang menyebabkan adalah kurangnya tanggung jawab dari pengembang atau developer atas kesepakatan yang telah disepakati. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap perlindungan hukum atas pembelian rumah Komplek The Home Reyziita di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk meminta tanggung jawab developer atau pengembang atas janji yang telah disepakati dengan cara negosiasi dan musyawarah antara pengembang dengan para konsumen pembeli rumah pada perumahan tersebut.  Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Pembelian, Rumah
ANALISIS SOSIOLOGIS PENYIMPANGAN PERILAKU ANAK JALANAN SEBAGAI KORBAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011201263, ICHA PURNAMASARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  This research aims to analyze the deviant behavior of street children in the city of Pontianak which occurs due to environmental factors and domestic violence (KDRT), as well as evaluating the effectiveness of the law in protecting street children as victims. Poor socio-economic conditions and dysfunctional family environments often encourage these children to leave home and live on the streets, which then triggers various forms of behavioral deviation such as violence, crime and substance abuse.This research uses a qualitative approach with a case study method to explore in depth the experiences and challenges faced by street children in Pontianak. The research results show that environmental factors such as poverty, domestic violence in the form of physical, emotional violence and neglect are also the main factors that make children feel unsafe at home and choose to run away. Deviant behavior that appears on the streets often becomes a survival strategy for these children in facing the rigors of life on the streets. In terms of legal effectiveness, this research found that although there are laws designed to protect children from violence and exploitation, implementation is still far from optimal. This research suggests the need to increase more effective law enforcement. With more coordinated and sustainable efforts, it is hoped that street children in the city of Pontianak can break out of the cycle of violence and deviant behavior, and have the opportunity to grow and develop in a safe environment. safer and more supportive.Keywords: Street Children, Deviant Behavior, Environmental Factors, Domestic Violence, Pontianak  Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyimpangan perilaku anak jalanan di kota Pontianak yang terjadi akibat faktor lingkungan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta mengevaluasi efektivitas hukum dalam melindungi anak jalanan sebagai korban. Kondisi sosial-ekonomi yang buruk dan lingkungan keluarga yang disfungsional sering kali mendorong anak-anak ini untuk meninggalkan rumah dan hidup di jalanan, yang kemudian memicu berbagai bentuk penyimpangan perilaku seperti kekerasan, kriminalitas, dan penyalahgunaan zat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh anak jalanan di Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti kemiskinan, KDRT dalam bentuk kekerasan fisik, emosional, dan pengabaian juga menjadi faktor utama yang membuat anak-anak merasa tidak aman di rumah dan memilih untuk melarikan diri. Penyimpangan perilaku yang muncul di jalanan sering kali menjadi strategi bertahan hidup bagi anak-anak ini dalam menghadapi kerasnya kehidupan di jalan. Dari segi efektivitas hukum, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada undang-undang yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi, implementasinya masih jauh dari optimal. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan penegakan hukum yang lebih efektif, Dengan upaya yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan, diharapkan anak jalanan di kota Pontianak dapat keluar dari siklus kekerasan dan penyimpangan perilaku, serta memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih aman dan mendukung.Kata Kunci: Anak Jalanan, Penyimpangan Perilaku, Faktor Lingkungan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pontianak
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KABUPATEN SANGGAU DILIHAT DARI TINJAUAN VICTIMOLOGIS NIM. A1012171039, MUHAMMAD FIKRI MUSTAQIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  The Trafficking in person is anextraordinary from of crime because it violates human rights. Sanggau regency is one of the regencies in the provinces of West Kalimantan which is derectly adjacent to Malaysia. Many people travel to Malaysia via cross-border mail at Entikong. The criminal art of trafficking in person in Sanggau district occured not only purely by the perpetrator but also by the role of the victim.The formulation of the problem in this study is "How is the role of victim in the crime of trafficking in person in Sanggau District?" As for the perpose or this research is to obtain data and information about the crime of trafficking   in person in Sanggau District. To find of the background and role of victims in the crime of trafficking in person in Sanggau district. To find out efforts of the Sanggau District government in dealing with victims of the crime to trafficking in persons. The study uses a sociological juridical legal research method, with a descriptive approach to prescription analysis.The results of the study are that the crime of trafficking in persons in Sanggau District occurs because of the role of the victim where the victim turns out to have low education, the everage age is 20 to 30   years and has No. work experience. This is of course the victim is not qualified or unfid to work abroad. The victim trusts the perpetrator who promises a job with a high salary, abuses passport/visa and has a physical potential to be exploited. In administering immigrations, the victim also deceives the officers by falsifying her identity and abusing the purpose of her departure.The Sanggau District government has made efforts to prevent and suppress to crime of trafficking in persons by forming a task force for the prevention and handling of trafficking in person, conducting socialization, tightening supervision and providing guidance to victim.Keywords : Trafficking in Persons, Victims, Sanggau District.  Abstrak  Perdagangan Orang merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa, karena melanggar Hak Asasi Manusia. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Banyak orang yang melakukan perjalanan ke Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Sanggau terjadi tidak saja murni dilakukan oleh Pelaku tetapi juga terdapat peran dari Korban.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Peran Korban Dalam Kejahatan Perdagangan Orang di  Kabupaten Sanggau ?" Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk memperoleh data dan informasi tentang kejahatan perdagangan orang            di Kabupaten Sanggau. Untuk mengetahui latar belakang dan peran korban dalam kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Sanggau. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini menggunakan  metode penelitian hukum yuridis sosiologis, dengan sifat penelitian pendekatan deskriptif analisis preskriptif.Adapun hasil penelitian adalah bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sanggau terjadi karena adanya peran korban dimana korban ternyata memiliki pendidikan yang rendah, berusia rata-rata antara 20 sampai 30 tahun dan tidak memiliki pengalaman kerja. Hal ini tentu saja korban tidak memenuhi syarat atau tidak layak untuk bekerja di luar negeri. Korban mempercayai pelaku yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar, menyalahgunakan pasport/visa untuk bekerja dan memiliki fisik yang potensial untuk dieksploitasi. Dalam kepengurusan dokumen keimigrasian korban juga mengelabui petugas dengan memalsukan identitas dirinya dan menyalahgunakan   tujuan keberangkatannya.Pemerintah Kabupaten Sanggau telah berupaya untuk mencegah dan menekan kejahatan Perdagangan Orang dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, melakukan sosialisasi, memperketat pengawasan dan melakukan pembinaan terhadap korban.Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban, Kabupaten Sanggau
KESADARAN HUKUM NASABAH MUSLIM YANG MENGAJUKAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT PADA BANK KONVENSIONAL DI KUBU RAYA NIM. A1011201274, NICKEN ELISANDE RIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Banks are financial institutions that are a place for individuals, private business entities, state-owned companies, and even government institutions to store their funds. Through credit activities and various services provided. Banks serve financing needs and launch payment system mechanisms for all economic sectorsThe lack of interest from Muslim customers has made the development of sharia banking slow, as evidenced by several Muslim customers carrying out KPR (Home Ownership Credit) agreement activities through conventional banks.The aim of this research is to find out data and information, analyze the legal awareness of Muslim customers, reveal the legal consequences that occur for Muslim customers in public housing credit transactions through conventional banks in Kubu Raya and to reveal legal efforts for Muslim customers to avoid public housing credit transactions in conventional banks. The legal research method used in this research is Empirical Juridical and uses descriptive research.The research results show that the legal awareness of Muslim customers who apply for public housing loans at conventional banks in Kubu Raya is still very low due to different perceptions and several factors that have become habits and needs. The Indonesian Ulema Council of West Kalimantan Province itself is lacking in encouraging the public to avoid usury, so that the public is not properly socialized regarding the prohibition of usury.Keywords: Bank, Legal Awareness, Credit.Abstrak  Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomianKurangnya minat nasabah muslim menjadikan pengembangan perbankan syariah jadi berjalan lambat, terbukti dari beberapa nasabah muslim melakukan aktivitas perjanjian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) melalui Bank konvensional.Penelitian ini bertujuan penelitian ini Untuk mengetahui data dan informasi, menganalisis kesadaran hukum nasabah muslim, mengungkapkan akibat hukum yang terjadi bagi nasabah muslim pada transaksi kredit perumahan rakyat melalui bank konvensional di Kubu Raya dan Untuk mengungkapkan upaya hukum nasabah muslim terhindar dari transaksi kredit perumahan rakyat pada bank konvensional. Metode penelitian hukum yang dogunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris dan menggunakan sifat penelitian Deskriptif.Hasil penelitian bahwa Kesadaran Hukum Nasabah Muslim yang Mengajukan Kredit Perumahan Rakyat pada Bank Konvensional di Kubu Raya masih sangat rendah  dikarenakan adanya persepsi yang berbeda serta beberapa faktor yang sudah menjadi sebuah kebiasaan dan kebutuhan. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sendiri kurang dalam menghimbau masyarakat untuk menghindari riba, sehingga masyarakat tidak tersosialisasi dengan baik mengenai haramnya riba.  Kata Kunci : Bank, Kesadaran Hukum, Kredit.
PELAKSANAAN PEMEBERIAN KEBUN PLASMA KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN NIM. A1012191183, OSCAR ASTRAYANANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  One of the Community Partner plantations in Landak district is the Cemeru Lestari Limited Liability Company, based on Landak Bupatri Decree Number 274/DISBUD/Year 2021 in the second part, it states that there are 176 families/300 hectares, each family gets 2 hectares of land which must be handed over to the community in Pawis Village. Hilir, Jelimpo District. However, this obligation has not been fully handed over to the community, even though the development of plasma plantations is the obligation of every plantation company. Every plasma plantation that has been built must be converted to company partner farmers, where they are farmers who are usually already members of company partner cooperatives. With the existence of a good, fair and transparent profit sharing system between the company and the community, it is hoped that good synergy between the parties can be achieved. companies, society and government. The problem above is the main theme in writing this thesis with the title Implementation of Providing Plasma Plantations to the Community Based on Landak Regent Regulation Number 4 10 of 2018, Concerning the Implementation of Plantation Businesses. (Study of Pawis Hilir Village, Jelimpo District, Landak Regency)Using Empirical methodology, research with results where the implementation of plasma land distribution in Pawis village has not been carried out optimally, several factors and obstacles that occur in providing plasma plantations to the community are, apart from the objects agreed to by the company which are normatively there is, but the physical form has never been submitted regarding the location, boundaries and area of each community-owned plasma plantation, this is because the company has not provided legal certainty, and the basis of the agreement between the residents of Pawis downstream village and the plantation company has not been stated in concrete terms at any time.Keywords, Effectiveness, Monitoring, Plasma,Abstrak  Salah satu perkebunan Mitra Masyarakat di kabupaten landak adalah Perseroan Terbatas Cemeru Lestari, berdasarkan Keputusan Bupatri Landak Nomor 274/DISBUD/Tahun 2021   pada bagian kedua menyebutkan sebanyak 176 KK/300 Hektar yang masing KK mendapatkan 2 hektar lahan yang harus diserahkan kepada Masyarakat di Desa Pawis Hilir, Kecamatan Jelimpo.  Akan tetapi kewajiban ini belum diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, padahal Pembangunan kebun plasma merupakan kewajiban dari setiap perusahaan perkebunan. Setiap kebun plasma yang sudah dibangun wajib di konversi kepada petani mitra perusahaan, dimana mereka para petani yang biasanya sudah tergabung dalam koperasi mitra perusahaan Dengan adanya sistem bagi hasil yang baik, adil dan transparan antara perusahaan dan masyarakat, diharapkan mampu Jelimpo sinergi  yang baik antara pihak perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Permasalahan diatas yang menjadiu tema utama dalam penulisan Skripsi inio dengan judul Pelaksanaan Pemeberian Kebun Plasma Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor4 10 tahun 2018, Tentang penyelenggaraan   Usaha Perkebunan. (Studi Desa Pawis Hilir, Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak)Dengan menggunakan metodoligi Empiris, penelitian dengan hasil dimana pelaksanaan p[e,mebrfian lahan plasma di desa Pawis belum dilaksnakan   dengan maksimal, beberapa paktor dan kendala yang terjadi dalam pemberian kebun Plasma kepada masyarakat ini adalah, selain objek yang diperjanjian oleh pihak perusahaan secara normatiof telah ada namun bentuk fisiknya belum perbnah diserahkan mengenai letak,batas dan luas dari masing-masing kebun plasma milik masyarakat, hal ini disebabkan karena   perusahaan belum memberikan kepastian hukum, dan dasar perjanjian antara warga desa Pawis hilir dan Perusahaan perkebunan belum dinyatakan secara konkrit waktu.  Kata kunci,   Efektifitas, Pengawasan, Plasma,

Page 248 of 309 | Total Record : 3081

 246   247   248   249   250 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue