Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERUSAHAAN LION PARCEL ATAS KERUSAKAN BARANG PENGGUNA JASA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211279, MELLISA UTAMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe Lion Parcel delivery service company is often used to send goods from one place to another with the vision of providing fast, safe and reliable delivery. However, the delivery of goods does not always run smoothly, service users experience many losses. This research uses empirical and descriptive research using primary data obtained directly from interviews with the leadership of the Pontianak Lion Parcel Agent. The results of this research show that Lion Parcel is responsible for damage to goods sent depending on the type of service and the existence of insurance chosen by the sender. The Company is not responsible for damage resulting from inadequate packaging or the perishable nature of the goods. Factors causing damage to shipped goods are caused by several factors, factors caused by service users in the use of inadequate packaging materials, factors caused by Lion Parcel's lack of handling during the transportation process, neglect of security procedures in moving goods, and lack of training and attention from staff. shipping, and other factors that can cause damage to shipped goods are natural factors. Keywords: Responsibility, Lion Parcel Expedition, Damage to Goods ABSTRAKPerusahaan jasa pengiriman Lion Parcel sering kali dimanfaatkan untuk mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan visi memberikan pengiriman yang cepat, aman dan terpercaya. Namun, pelaksanaan pengiriman barang tidak selalu berjalan lancar, banyak kerugian yang dialami oleh pengguna jasa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada pimpinan Agen Lion Parcel Pontianak. Hasil dari penelitian ini, Lion Parcel memiliki tanggung jawab atas kerusakan barang yang dikirim disesuaikan dengan jenis layanan dan keberadaan asuransi yang dipilih oleh pengirim. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi akibat pengemasan yang tidak memadai atau sifat alami barang yang mudah rusak. Faktor penyebab terjadinya kerusakan barang kiriman disebabkan oleh beberapa faktor, faktor dari pengguna jasa dalam penggunaan material pengemasan yang tidak memadai, faktor yang disebabkan oleh pihak Lion Parcel kurangnya penanganan selama proses pengangkutan, pengabaian prosedur keamanan dalam pemindahan barang, serta kurangnya pelatihan dan perhatian dari staf pengiriman, dan faktor lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan barang kiriman adalah faktor alam. Kata kunci: Tanggung Jawab, Ekspedisi Lion Parcel, Kerusakan Barang

TANGGUNG JAWAB APOTEK TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAYANAN INFORMASI OBAT DI PONTIANAK NIM. A1012211037, MISSEL PRAYANGEL GAEL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis research discusses the responsibility of pharmacies towards consumers in drug information services in the West Pontianak District. Drug information services are an essential part of the pharmaceutical service standards as regulated by the Minister of Health Regulation No. 73 of 2016. The purpose of this research is to analyze the extent to which pharmacies provide information related to drug names, dosages, methods of use, side effects, drug interactions, as well as storage and disposal methods.This research uses empirical methods, where research is carried out to find out how pharmacies are responsible for consumers in providing drug information services. Primary data was obtained through questionnaires distributed to pharmacies and consumers, and secondary data was obtained through literature study. The research results show that although pharmacies have carried out their obligations by providing basic information such as the name and dosage form of the drug, not all information is provided completely, such as side effects, drug interactions, duration of drug use, how to store and dispose of the drug. This can potentially lead to a lack of understanding of the drugs being used, and because this lack of understanding can lead to errors in the use of drugs by consumers, and could affect the effectiveness of treatment and increase the risk of unwanted side effects.The conclusion of this study emphasizes the need for improved consistency in the delivery of drug information by pharmacies. Additionally, more routine supervision from the Health Office is necessary to ensure that pharmacies comply with pharmaceutical service standards in their practices. Other recommendations for pharmacies include providing written materials or digital media to support more effective communication of drug information. Thus, this research is expected to serve as a reference for pharmacies and regulators to enhance the quality of drug information services, protect consumer rights, prevent health risks due to insufficient information, and build public trust in pharmaceutical services. Keywords: Responsibility, Pharmacy, Drug Information Services, Consumers, Pharmaceutical Standards. ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang tanggung jawab apotek terhadap konsumen dalam pelayanan informasi obat di Kecamatan Pontianak Barat. Pelayanan informasi obat adalah bagian penting dari standar pelayanan kefarmasian sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana apotek memberikan informasi terkait nama obat, dosis, carapemakaian, efek samping, interaksi obat, hingga cara penyimpanan dan pembuangan obat.Penelitian ini menggunakan metode empiris, dimana dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab apotek terhadap konsumen dalam pelayanan informasi obat. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada apotek dan konsumen, dan untuk data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun apotek telah melaksanakan kewajiban dengan memberikan informasi dasar seperti nama dan bentuk sediaan obat, namun tidak semua informasi disampaikan secara lengkap seperti efek samping, interaksi obat, lama penggunaan obat, cara penyimpanan dan pembuangan obat. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap obat yang digunakan, dan karena kurangnya pemahaman dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat oleh konsumen, dan bisa saja memengaruhi efektivitas pengobatan dan meningkatkan risiko efek samping yang tidak diinginkan.Kesimpulan dari penelitian ini yakni perlu adanya peningkatan konsistensi dalam penyampaian informasi obat oleh apotek. Selain itu, pengawasan yang lebih rutin dari Dinas Kesehatan diperlukan untuk memastikan agar apotek dalam menjalankan praktiknya mematuhi standar pelayanan kefarmasian. Rekomendasi lainnya bagi apotek adalah penyediaan materi tertulis atau media digital untuk mendukung penyampaian informasi obat agar lebih efektif. Dan dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi apotek dan regulator dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi obat, melindungi hak-hak konsumen, mencegah risiko terjadinya gangguan pada kesehatan akibat kurangnya informasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian. Kata kunci: Tanggung jawab, Apotek, Pelayanan Informasi Obat, Konsumen, Standar Kefarmasian.

IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI.1917-OT.02.01 TAHUN 2013 PADA PELAYANAN IBADAH RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK NIM. A1012211124, VIRA MELINIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to determine how the implementation of detainees' religious services at the Pontianak Immigration Detention Center is based on the Regulation of the Director General of Immigration Article 3 in Chapter V Number IMI.1917-OT.02.01 of 2013 concerning the Standard Operating Procedures of the Immigration Detention Center. Facilitating religious services is one of the religious services that must be implemented. Observations made by the Researcher at the Pontianak Immigration Detention Center show that detainees' religious services at the Pontianak Immigration Detention Center are not fully in accordance with the Standard Operating Procedures of the Immigration Detention Center because there are no religious officers, minimal budget and lack of facilities to support detainees' religious services which result in detainees being unable to carry out religious services routinely. In this study, the Author used an Empirical method, with a Descriptive approach. The results of the study indicate that the implementation of detainees' religious services at the Pontianak Immigration Detention Center is not fully in accordance with the Regulation of the Director General of Immigration Article 3 in Chapter V Number IMI.1917-OT.02.01 of 2013 concerning the Standard Operating Procedures of the Immigration Detention Center. The factors that hinder the implementation of detainee worship services carried out by the Pontianak Immigration Detention Center in carrying out detainee worship services routinely are the lack of human resources or the absence of special officers to handle worship services at the Pontianak Immigration Detention Center and inadequate worship facilities and infrastructure. Keyword: Worship Service, Immigration Detention House ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan ibadah deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Pontianak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Pasal 3 pada bab V Nomor IMI.1917- OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi. Memfasilitasi ibadah merupakan salah satu pelayanan ibadah yang harus dilaksanakan. Pengamatan yang dilakukan Peneliti pada Rumah Detensi Imigrasi Pontianak menunjukkan bahwa pelayanan ibadah deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Pontianak belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi dikarenakan tidak terdapat petugas keagamaan, minimnya anggaran dan kurangnya fasilitas untuk menunjang pelayanan ibadah deteni yang mengakibatkan deteni tidak dapat melaksanakan ibadah secara rutin. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode Empiris, dengan pendekatan Deskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan ibadah deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Pontianak belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Pasal 3 pada bab V Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi. Adapun Faktor-faktor yang menghambat berjalannya pelaksanaan pelayanan ibadah deteni yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Pontianak dalam melaksanakan pelayanan ibadah deteni secara rutin adalah Kurangnya SDM atau tidak terdapatnya petugas khusus menangani pelayanan ibadah pada Rudenim Pontianak serta saran dan prasarana ibadah yang kurang memadai. Kata Kunci : Pelayanan Ibadah, Rumah Detensi Imigrasi

EFEKTIVITAS PASAL 42 HURUF C PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PENGEMIS DI KAWASAN KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK (Studi di Persimpangan Tanjungpura-Imam Bonjol dan Waterfront) NIM. A1011201238, ANTON WIJAYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research examines the effectiveness of Article 42 Letter C of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 on beggars in the Pontianak City area, South Pontianak Regency, especially at the Tanjungpura"“Imam Bonjol intersection and the Waterfront tourist area. This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 42 Letter C of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 and determine the factors that influence the Regional Government in the Implementation of Article 42 Letter C of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021. This research uses empirical methods with an approach analytical descriptive, involving interviews with related parties such as the Pontianak City Social Service and the Pontianak City Civil Service Police Unit. The research results show that the implementation of these regulations is still not fully effective. Even though there are efforts in the form of routine raids, socialization and rehabilitation of the existence of beggars still exists. Factors inhibiting implementation include weak enforcement of sanctions, budget limitations, lack of public awareness, and the high number of beggars who return to beg after the control. Efforts to empower beggars through skills training and economic support have also not provided significant results. Recommendations that can be given are increasing coordination between agencies, optimizing supervision, and a more effective empowerment approach to reduce begging activities in a sustainable manner. Keywords : Legal effectiveness, begging, public order, Regional Regulations, Pontianak City ABSTRAKPenelitian ini mengangkat tentang efektivitas Pasal 42 Huruf C Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 terhadap pengemis di kawasan Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Selatan, khususnya di Persimpangan Tanjungpura"“Imam Bonjol dan kawasan wisata Waterfront. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas implementasi Pasal 42 Huruf C Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Pasal 42 Huruf C Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melibatkan wawancara dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial Kota Pontianak dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut masih belum efektif sepenuhnya. Meskipun terdapat upaya berupa razia rutin, sosialisasi dan rehabilitasi keberadaan pengemis masih tetap ada. Faktor penghambat implementasi meliputi lemahnya penegakan sanksi, keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, serta tingginya jumlah pengemis yang kembali mengemis setelah penertiban. Upaya pemberdayaan pengemis melalui pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi juga belum memberikan hasil yang signifikan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan koordinasi antar instansi, optimalisasi pengawasan, serta pendekatan pemberdayaan yang lebih efektif untuk mengurangi aktivitas mengemis secara berkelanjutan. Kata Kunci : Efektivitas hukum, pengemis, ketertiban umum, Peraturan Daerah, Kota Pontianak.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G.S/2024/PN PTK NIM. A1011211203, MICHAEL CHRISTIAN YORDAN SITORUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract A defaulted Investment Financing Agreement is a situation when one party does not fulfill the agreed obligations, either in full or in part. This study discusses the case of PT. Toyota Astra Financial Services Pontianak as the Plaintiff, who sued Ferdy Januaryadi as the Defendant for default in a financing agreement in the form of motor vehicle financing. This study aims to determine the legal considerations of the judge for both the Plaintiff and the Defendant regarding default in an investment financing agreement whose legal considerations are in accordance with the legal facts and the principles of legal objectives and to determine the consequences of default in the Decision of the Simple Claims Case Number 2 / PDT.G.S / 2024 / PN PTK. The research method used is Normative Jurisprudence with a statutory, conceptual, and case approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses data collection techniques through library research and is formulated systematically according to the subject matter, then a general conclusion is drawn regarding the problems faced. Based on the results of the study of the judge's legal considerations in the decision of the Simple Claims Case Decision Number 2/PDT.G.S/2024/PN PTK, namely the Judge granted part of the Plaintiff's lawsuit, this is considered to have met the principles of legal certainty and legal benefits, but is not quite right in legal justice because it does not grant the Valid and Valuable Seizure of Collateral (Conservatoir Beslag) and the legal consequences obtained, namely the Defendant is declared in breach of promise/default to the Plaintiff and is required to pay the remaining installment payment of IDR 179,543,406.00 (one hundred seventy-nine million five hundred forty-three thousand four hundred and six rupiah) and pay court costs of IDR 136,000.00 (one hundred thirty-six thousand rupiah) this is in accordance with Perma No. 4 of 2019 Article 31 paragraph (2) which states that a decision that has permanent legal force is implemented voluntarily. Keywords: Default, Judge's Considerations, Simple Claims Abstrak Perjanjian Pembiayaan Investasi yang wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, baik secara penuh maupun sebagian. Penelitian ini membahas kasus PT. Toyota Astra Financial Services Pontianak sebagai Penggugat, yang menggugat Ferdy Januaryadi sebagai Tergugat atas wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan berupa pembiayaan kendaraan bermotor. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim baik bagi Penggugat maupun Tergugat terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan investasi yang pertimbangan hukumnya apakah sudah sesuai dengan fakta hukum serta asas tujuan hukum dan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dalam wanprestasi dalam Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/PDT.G.S/2024/PN PTK. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan (library research) dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hukum hakim dalam putusan Putusan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/PDT.G.S/2024/PN PTK, yaitu Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, hal ini dinilai sudah tepat memenuhi asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, namun kurang tepat dalam keadilan hukum karena tidak mengabulkan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan akibat hukum yang diperoleh, yaitu Tergugat dinyatakan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat dan diwajibkan membayar sisa uang pembayaran angsuran sebesar Rp 179.543.406,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah) serta membayar biaya perkara sejumlah Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) hal ini sesuai dengan Perma No 4 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Kata Kunci: Wanprestasi, Pertimbangan Hakim, Gugatan Sederhana

PELAKSANAAN UPACARA ADAT KUA CI MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI KELURAHAN ILIR KOTA KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU NIM.A1011211090, NITA FRANSISKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKua Ci adalah upacara adat sembahyang kubur, untuk mengenang jasa dan menghormati leluhur yang telah meninggal dunia, sebagai bentuk bhakti kepada leluhur. Kua Ci adalah istilah untuk sembahyang kubur dalam dialek Bahasa Cina khek atau Hakka. Kua Ci di Kabupaten Sanggau dilaksanakan dalam penanggalan kalender Masehi yaitu pada bulan April dan bulan Agustus. Dalam melaksanakan upacara adat Kua Ci, Secara singkat tahapan paling utama sebelum melakukan upacara adat Kua Ci yaitu membersihkan kuburan leluhur, menyiapkan makanan dan minuman, dan peralatan sembahyang. Selanjutnya, tata cara dalam melakukan upacara adat ini yang pertama yaitu penyembahan atau ucapan salam kepada Dewa tanah. Setelah penyembahan kepada Dewa, maka selanjutnya ucapan salam dan penyembahan kepada leluhur. Setelah upacara dilaksanakan maka tahap terakhir adalah mengirimkan uang kertas dan replika barang. Setelah semuanya selesai dibakar, selesailah segala ritual upacara dan keluarga kemudian membersihkan makam kembali, dan berpamitan pulang kepada leluhur.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Apakah pelaksanaan upacara adat Kua Ci masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau masih dilaksanakan dengan ketentuan adat aslinya?". Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian Hukum Empiris dengan Sifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian untuk mengambarkan suatu fenomena atau keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian dan mengumpulkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan untuk dianalisis, sampai pada kesimpulan akhir. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik Komunikasi Langsung dengan informan melalui wawancara, yaitu Ketua Perkumpulan Bakhti Sentosa Sanggau dan Sesepuh atau orang yang dituakan yang melaksanakan dan memahami secara mendalam mengenai upacara adat Kua Ci, dan Teknik Komunikasi Tidak Langsung yaitu dengan responden menggunakan kuesioner (angket) terhadap 20 masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Data hasil penelitian kemudian diolah dalam bentuk tabel sederhana dan juga secara desrkiptif agar mudah dipahami.Seiring perkembangan zaman, pada faktanya adat istiadat juga seringkali dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh leluhur, terutama pada upacara adat. Hal ini dapat penulis perhatikan dalam upacara adat Kua Ci etnis Tionghoa di Kabupaten Sanggau yang masih dilaksanakan dengan mengalami pergeseran, yang mana masyarakat etnis Tionghoa masih melakukan upacara adat Kua Ci, namun peralatan dan perlengkapan serta tata cara pelaksanaan seperti contohnya hanya membawakan Nasi bungkus dan air putih, tidak ada buah maupun kue, tidak ada melakukan pai-pai dan tidak melakukan pembakaran replika uang dan barang, ada juga yang hanya membawakan bunga dan menghidupkan lilin. Hal inilah yang tidak sesuai dengan ajaran leluhur atau ketentuan aslinya. Pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat Kua Ci oleh masyarakat entis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor agama. Akibat sosial apabila pelaksanaan Kua Ci tidak sesuai ketentuan aslinya ialah tergantung kepercayaan masing-masing individu. Sedangkan upaya untuk mempertahankan dan melestarikan upacara adat Kua Ci masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau adalah dengan cara selalu memberikan himbauan masyarakat agar selalu melaksanakan Kua Ci pada hari yang telah ditentukan, sebagai bentuk pelestarian adat istiadat etnis Tionghoa sehingga adat istiadat ini tidak dilupakan dan tidak menjadi langka.Kata Kunci : Upacara, Adat, KuaCi, Tionghoa Kua Ci is a traditional grave prayer ceremony, to commemorate the services and honor ancestors who have passed away, as a form of devotion to the ancestors. Kua Ci is the term for grave prayer in the khek or Hakka dialect of Chinese. Kua Ci in Sanggau Regency is held according to the Gregorian calendar, namely in April and August. In carrying out the Kua Ci traditional ceremony, briefly, the most important stages before carrying out the Kua Ci traditional ceremony are cleaning the ancestral graves, preparing food and drinks, and prayer equipment. Next, the first procedure for carrying out this traditional ceremony is worship or greeting the God of the land. After worshiping the Gods, the next step is greeting and worshiping the ancestors. After the ceremony is carried out, the final stage is to send banknotes and replicas of goods. After everything has been burned, all the ceremonial and family rituals are finished, then the grave is cleaned again and said goodbye to the ancestors.The formulation of the problem in this research is "Is the implementation of the Kua Ci traditional ceremony of the ethnic Chinese community in Ilir Kota Village, Kapuas District, Sanggau Regency still carried out according to the original customary provisions?". The type of research that the author uses in this research is the Empirical Legal research method with Descriptive Analysis, namely research to describe a phenomenon or situation as it exists at the time of research and collect facts found in the field for analysis, arriving at a final conclusion. Data collection was carried out using Direct Communication Techniques with informants through interviews, namely the Chairman of the Sentosa Sanggau Bakhti Association and Elders or elders who carry out and understand in depth the Kua Ci traditional ceremony, and Indirect Communication Techniques, namely with respondents using questionnaires (questionnaires) regarding 20 ethnic Chinese people in Ilir Kota Village, Kapuas District, Sanggau Regency. The research data is then processed in the form of a simple table and also descriptively so that it is easy to understand.As time goes by, the fact is that customs are often carried out not in accordance with the procedures taught by their ancestors, especially during traditional ceremonies. The author can note this in the Kua Ci ethnic Chinese traditional ceremony in Sanggau Regency which is still carried out with a shift, where the ethnic Chinese community still performs the traditional Kua Ci ceremony, but the equipment and supplies as well as the procedures for carrying it out, for example, only bring packed rice and water. white, no fruit or cake, no pies and no burning replicas of money and goods, some only bring flowers and light candles. This is not in accordance with ancestral teachings or original provisions. The shift in the implementation of the Kua Ci traditional ceremony by the ethnic Chinese community in Ilir Kota Subdistrict was caused by economic and religious factors. The social consequences if the implementation of Kua Ci does not comply with the original provisions depend on the beliefs of each individual. Meanwhile, efforts to maintain and preserve the traditional Kua Ci ceremony of the ethnic Chinese community in Ilir Kota Subdistrict, Kapuas District, Sanggau Regency is by always giving an appeal to the community to always carry out Kua Ci on a predetermined day, as a form of preserving ethnic Chinese customs so that these customs not forgotten and not become rare.Keywords: Ceremonies, Customs, Kua-Ci, Chinese

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG BELUM MENDAFTARKAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU PADA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PTPN IV KECAMATAN MELIAU NIM. A1011201203, JAMES ANDRIAN SITUMEANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT LEGAL CONSEQUENCES FOR COMPANIES THAT HAVE NOT REGISTERED WORKERS FOR A CERTAIN TIME IN THE EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAM AT PTPN IV MELIAU DISTRICT The development of Indonesian industry has been aimed at improving the welfare of the community through the promotion of employment opportunities. This requires a comprehensive legal framework for employers and employees. Workers play an important role in increasing productivity and influencing the growth of the company. However, many Indonesian workers are not considered part of the BPJS program, raising concerns about health risks. The Program aims to provide social protection for all workers, including those who have worked above six months.The problem examined in the writing of this thesis is " what are the legal consequences for PTPN IV companies in Meliau district that have not registered workers for a certain time in the Employment Social Security program?". The purpose of this study is to obtain data and information about the implementation of the fulfillment of labor rights in the employment agreement (PKWT) in social security employment, to uncover the causes of unfulfilled rights of workers in the Social Security Program PKWT, to uncover the legal consequences of unfulfilled rights of workers in the Social Security program PKWT employment, to reveal the factors that cause and also efforts that can be made to avoid this happening again. This study uses empirical legal research methods by describing the situation at the time of research and analyze it to draw conclusions. The nature of this research is descriptive. Data analysis used for research is qualitative data analysis.The results of the study achieved is the fulfillment of the rights of workers a certain time work Agreement (PKWT) in companies that have worked more than 6 months in the company PTPN IV Meliau District, Sanggau Regency has not been fully implemented by the company. Factors causing the non-fulfillment of workers ' rights specific time work Agreement (PKWT) PTPN IV Sub-District Meliau Sanggau Regency is due to the lack of socialization PTPN IV company to workers. The legal consequences that should be given to the company are sanctions in the form of administrative sanctions. So that efforts can be made to prevent this from happening again in the future is to involve all elements in it ranging from socialization from the company to workers and also supervision carried out by the relevant agencies. Keywords : Social Security Employment, Workers, Companies, Legal Consequences ABSTRAK AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG BELUM MENDAFTARKAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU PADA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PTPN IV KECAMATAN MELIAU Perkembangan industri Indonesia telah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui promosi kesempatan kerja. Ini membutuhkan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengusaha dan karyawan. Pekerja berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Namun, banyak tenaga kerja Indonesia yang tidak dianggap sebagai bagian dari program BPJS sehingga menimbulkan kekhawatiran akan risiko kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja yang telah bekerja di atas enam bulan.Adapun masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini ialah " Bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan PTPN IV Kecamatan Meliau yang belum mendaftarkan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu pada program jaminan sosial ketenagakerjaan?". Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan pemenuhan hak pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, untuk mengungkap faktor penyebab tidak terpenuhi hak pekerja PKWT dalam program jaminan sosial, untuk mengungkap akibat hukum belum terpenuhi hak pekerja PKWT dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan dan juga upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal ini terjadi lagi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menggambarkan keadan pada waktu penelitian dan menganalisa hingga mengambil kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan untuk penelitian adalah analisa data kualitatif.Hasil dari penelitian yang dicapai adalah pemenuhan hak pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan yang telah bekerja lebih dari 6 bulan di perusahaan PTPN IV Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau belum terlaksana sepenuhnya oleh perusahaan. Faktor penyebab tidak terpenuhinya hak pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PTPN IV Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau adalah karena kurangnya sosialisasi perusahan PTPN IV kepada pekerja. Akibat hukum yang seharusnya diberikan kepada perusahaan tersebut adalah diberikan sanksi berupa sanksi administratif. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi lagi kedepannya adalah dengan melibatkan semua elemen didalamnya mulai dari sosialisasi dari perusahaan terhadap pekerja dan juga pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait. Kata Kunci : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pekerja, Perusahaan, Akibat Hukum

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PINJAMAN ONLINE NIM. A1012201055, YUKA SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of information technology has given birth to financial innovations such as online loans which offer easy access to credit for the public. However, this convenience also raises new legal problems related to debtor and creditor protection. This research aims to analyze the forms of legal protection available to debtors and creditors in loan transactions and analyze the effectiveness of their implementation.This research uses normative research methods with a statutory and regulatory approach and a conceptual approach. The regulatory and legislative approach is carried out by reviewing the regulations that are relevant to online loans.So it is concluded that legal protection for debtors and creditors in loans is regulated in various statutory regulations. This protection includes aspects of information transparency, prevention of unauthorized collection practices, resolution of settlements, and regulation of interest and fines. However, the effectiveness of implementing these regulations still faces several challenges, such as low public legal literacy, weak law enforcement, and the existence of legal loopholes in the practice of lending. Further efforts are needed to increase the effectiveness of legal protection for debtors and creditors in loans. These efforts can take the form of increasing public legal literacy, enforcing law enforcement, and enforcing existing laws and regulations. Keywords: Legal Protection. Loans, Online Abstrak Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi finansial seperti pinjaman online yang menawarkan kemudahan akses kredit bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan permasalahan hukum baru terkait perlindungan debitur dan kreditur dalam pinjaman Online. Tujuannya untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur dan kreditur dalam transaksi pinjol serta menganalisis efektivitas penerapannya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pinjaman online.Maka hasil dari penelitian bahwa perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam pinjol diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut meliputi aspek transparansi informasi, pencegahan praktik-praktik penagihan yang tidak sah, penyelesaian sengketa, dan pengaturan bunga serta denda. Namun, efektivitas penerapan peraturan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan masih adanya celah hukum dalam praktik pinjol. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam pinjol. Upaya tersebut dapat berupa peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan penegakan hukum, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada.Kata Kunci : Perlindungan Hukum. Pinjaman, Online

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PONTIANAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN PTK NIM. A1012211159, VIANDRA RAHMASARI RIANDINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Restitution is the action of a criminal to compensate for losses suffered by the victim or their heirs, whether material or immaterial losses. In restitution, demands for compensation must be made through a criminal court decision and must be paid by the perpetrator of the crime. Restitution in accordance with the Principle of Restoration to its Original Condition (restutio in integrum) is an effort that ensures that crime victims must be returned to their original condition before the crime occurred even though it is based on the fact that it is impossible for the victim to return to their original condition.Victims are often treated inappropriately and ignored in a criminal justice system that should provide support, information and assistance. In this context, restitution is a small part of efforts to fulfill victims' rights such as legal rights, social status and family stability. So far, victims of criminal acts of sexual violence only get inner satisfaction from the punishment imposed on the perpetrator but do not get anything that has a direct impact on them. Therefore, providing the right to restitution is one way to provide legal protection and the perpetrator of the crime can be held responsible for the losses suffered by the victim.Keywords: Restitution, Protection for Victims, Sexual Violence ABSTRAK Restitusi yaitu tindakan pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban atau ahli warisnya, baik kerugian materiil atau immaterial. Pada restitusi, tuntutan dalam ganti rugi harus dilakukan melalui putusan pengadilan pidana serta wajib dibayar oleh pelaku kejahatan. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (restutio in integrum) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.Korban seringkali diperlakukan secara tidak tepat dan diabaikan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya menyediakan dukungan, informasi, dan asistensi. Pada konteks inilah, restitusi merupakan bagian kecil dari upaya untuk memenuhi hak-hak korban seperti hak hukum, status sosial, dan stabilitas keluarganya. Selama ini korban tindak pidana kekerasan seksual hanya mendapatkan kepuasan batin terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang berdampak langsung terhadap dirinya. Oleh karena itu, dengan memberikan hak atas restitusi adalah salah satu cara untuk memberikan perlindungan hukum dan pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban. Kata Kunci: Restitusi, Perlindungan bagi Korban, Kekerasan Seksual

PENDAPAT ULAMA TENTANG KEBOLEHAN BUNGA BANK MENURUT K.H ABDURRAHMAN WAHID (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG) NIM. A1011201284, FITRI IMANDA PERMATASARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research is motivated by the use of the interest system in conventional banks. Bank interest has become a spotlight among scholars in Indonesia, some say halal, haram, and subhat. Even the Indonesian Ulema Council has issued a fatwa on bank interest included in the category of usury. However, some scholars still argue that bank interest is allowed. One of the respected figures in Indonesia and has excellent Islamic knowledge, K.H Abdurrahman Wahid, stated that bank interest is allowed. According to him, the use of bank interest in conventional banks is not forbidden usury but a form of business profit sharing that is permitted in Islam. The formulation of the problem in this study is "How is the Opinion of the Ulama About the Permissibility of Bank Interest According to K.H Abdurrahman Wahid?". This study aims to determine how the opinion of scholars about the permissibility of bank interest according to K.H Abdurrahman Wahid study in Ketapang Regency, to reveal the permissibility factor about the application of the permissibility of bank interest to the opinion of scholars in Ketapang Regency, to reveal the legal consequences of the permissibility of bank interest to the opinion of scholars in Ketapang Regency and to reveal the efforts of scholars about the permissibility of bank interest in Ketapang Regency. This research uses descriptive empirical legal research methods. The conclusion of the research results reached shows that the opinion of the majority of scholars in Ketapang Regency still expresses disagreement regarding the permissibility of bank interest according to K.H Abdurrahman Wahid, the permissibility factor regarding the application of the permissibility of bank interest is due to the voluntariness of the parties concerned and not exploitative, the legal consequences that can be caused about the application of the permissibility of bank interest is because it can cause mudharat, and efforts that can be made to scholars who do not allow bank interest by telling to prefer the use of Islamic banks compared to conventional banks. Keywords: Bank Interest; K.H Abdurrahman Wahid; Usury; Ulama AbstrakPenelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan sistem bunga pada bank konvensional. Bunga bank sudah menjadi sorotan di kalangan para ulama di Indonesia, ada yang mengatakan halal, haram, dan subhat. Bahkan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang bunga bank termasuk dalam kategori riba. Walaupun demikian beberapa ulama masih ada yang berpendapat bahwa bunga bank diperbolehkan. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia dan memiliki keilmuan islam yang sangat baik yaitu K.H Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa bunga bank diperbolehkan. Menurutnya, penggunaan bunga bank dalam bank konvensional bukanlah riba yang diharamkan melainkan bentuk bagi hasil usaha yang di perkenankan dalam islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Pendapat Ulama Tentang Kebolehsn Bunga Bank Menurut K.H Abdurrahman Wahid?". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama tentang kebolehan bunga bank menurut K.H Abdurrahman Wahid studi di Kabupaten Ketapang, untuk mengungkapkan faktor kebolehan tentang penerapan kebolehan bunga bank terhadap pendapat ulama di Kabupaten Ketapang, untuk mengungkapkan akibat hukum tentang kebolehan bunga bank terhadap pendapat ulama di Kabupeten Ketapang dan untuk mengungkapkan upaya ulama tentang kebolehan bunga bank di Kabupaten Ketapang. Peneilitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris yang bersifat deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa pendapat mayoritas ulama di Kabupaten Ketapang masih menyatakan ketidaksetujuan mengenai kebolehan bunga bank menurut K.H Abdurrahman Wahid, faktor kebolehan tentang penerapan kebolehan bunga bank yaitu karena adanya kesukarelaan yang disejutui oleh pihak yang bersangkutan serta tidak eksploitatif, akibat hukum yang dapat ditimbulkan tentang penerapan kebolehan bunga bank yaitu karena dapat menimbulkan mudharat, dan upaya yang dapat dilakukan kepada ulama yang tidak membolehkan bunga bank dengan memberi tahu untuk lebih memilih penggunaan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Kata Kunci: Bunga Bank; K.H Abdurrahman Wahid; Riba; Ulama

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA