cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,296 Documents
 247   248   249   250   251 
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMEGANG SAHAM DENGAN PT. PASAR FOREX DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171196, KARMELIA M. MITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac  A public company according to the Capital Markets Law is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has paid-up capital of at least IDR 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a total of shareholders and capital. paid up as determined by Government Regulation. As an economic driver, public companies need to do something aimed at improving the quality of the company so that investors in the capital market are interested. Actions that can be taken include sales transactions of shares or assets owned by the company. The sale of shares or assets of a public company must of course pay attention to capital market provisions, including the Capital Market Law, Limited Liability Company Law, Financial Services Authority regulations and Indonesian Stock Exchange Regulations (hereinafter referred to as BEI Regulations).This research is normative legal research. Normative legal research is research that only processes and uses secondary data relating to the problem of "Implementation of Cooperation Agreements Between Shareholders and PT. Forex Market in Pontianak City".The form of legal protection for Forex Market shareholders is regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), that Forex Market Shareholders are one of the stakeholders in addition to other stakeholders, namely majority shareholders, directors, commissioners, employees and creditors . More than that, together with shareholders. Forex Market Shareholders are also parties who bring money to the company (bagholders). Therefore, whether or not, Forex Market Share holders deserve to be protected by law to a certain extent.Keywords: Forex Market, Stocks, Capital Market  Abstrak               Perusahaan terbuka menurut Undang-Undang Pasar Modal adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai penggerak ekonomi, perusahaan terbuka perlu melakukan sesuatu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan agar investor di pasar modal tertarik. Tindakan yang dapat dilakukan seperti transaksi penjualan saham atau aset yang dimiliki perusahaan. Penjualan saham atau aset perusahaan terbuka, tentunya harus memperhatikan ketentuan pasar modal antara lain Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, aturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut Peraturan BEI).                   Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah   dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah "Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Pemegang Saham Dengan PT. Pasar Forex Di Kota Pontianak".             Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham Pasar Forex diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa Pemegang Saham Pasar Forex merupakan salah satu stakeholders di samping stakeholders lainnya, yaitu pemegang saham mayoritas, direksi, komisaris, pegawai dan kreditor. Lebih dari itu, bersama-sama dengan pemegang saham. Pemegang Saham Pasar Forex juga merupakan pihak yang membawa pundi-pundi bagi perusahaan (bagholders). Karena itu, tidak boleh tidak, pihak pemegang Saham Pasar Forex sampai batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum.Kata Kunci : Pasar Forex, Saham, Pasar Modal
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI WILAYAH KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI NIM. A1011191171, FERDINANDUS ALGUNA CLASIO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  In the Ella Hilir sub-district of Melawi Regency, there are many villages where people conduct unlicensed gold mining, which is carried out along the banks of the Melawi River and also on land. The area is not a community mining area. Gold mining activities by the community have been carried out for a long time and are still being carried out until now. So that it reflects the lack of law enforcement against PETI perpetrators. The type of research used in this research is empirical legal research that examines the law conceptualized as actual behavior, as social symptoms that are not written, which are experienced by everyone in social life. The nature of this research is descriptive research which aims to describe precisely the characteristics of a particular individual, situation, symptom or group, or to determine the spread of a symptom, or to determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society. Criminal law enforcement against PETI cases in the Nanga Ella Hilir Village area, Ella Hilir District, Melawi Regency is still not optimal due to several factors: 1) law enforcement factors, 2) facility factors, 3) community factors. So, law enforcers who are not firm in enforcing the law, the lack of availability of facilities or facilities that support the law enforcement process, as well as limited means of fulfilling community needs are factors that cause the ongoing PETI in the area of Nanga Ella Hilir Village, Ella Hilir District, Melawi Regency to date.  Keywords: Law Enforcement, Unlicensed Gold Mining, Nanga Ella Hilir Village.    Abstrak  Dalam wilayah Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, banyak desa terdapat masyarakat yang melakukan pertambangan emas tanpa izin, yang dilakukan di sepanjang bantaran sungai Melawi dan juga dilakukan di daratan. Adapun daerah itu bukan merupakan wilayah pertambangan rakyat. Aktivitas penambangan emas oleh masyarakat ini telah dilakukan sejak lama dan masih dilakukan hingga sekarang. Sehingga mencerminkan belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelaku PETI. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana terhadap perkara PETI di wilayah Desa Nanga Ella Hilir, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi masih belum maksimal karena beberapa faktor: 1) faktor penegak hukum, 2) faktor sarana atau fasilitas, 3) faktor masyarakat. Jadi, penegak hukum yang tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum, kurangnya ketersediaan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam proses penegakan hukum, serta keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab masih berlangsungnya PETI di wilayah Desa Nanga Ella Hilir, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi sampai saat ini.  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin, Desa Nanga Ella Hilir
PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Putusan No. 535/Pid.Sus/2022/PN Ptk) NIM. A1011191051, FANIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe results of the analysis show that the application of criminal sanctions is far from maximum by judges in cases of domestic violence, is complex and that"™s often influenced by various factors, including judge policy, subjective legal interpretation, and social and cultural factors. Even though the Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) provides a clear legal basis, in practice there are still variations or subjective considerations in each law enforcement related to domestic violence cases here. This research aims to analyze the application of criminal sanctions by judges which are far below the maximum in cases of criminal acts of domestic violence committed by husbands against wives in the case study of decision No. 535/Pid.Sus/2022/PN Ptk. This research uses a qualitative approach by collecting data from related court decisions, interviews, and relevant legal literature. The aim of the research here is also to analyze whether the sanctions applied by the judge should be more optimal than the verdict, due to the physical, mentally and traumatized losses experienced by the victim.Keywords: Determination of criminal sanctions, Judge, Domestic violence    AbstrakHasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang jauh dari maksimal oleh hakim dalam kasus kekerasan rumah tangga, kompleks dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan hakim, interpretasi hukum yang subjektif, dan faktor-faktor sosial serta budaya. Meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan dasar hukum yang jelas, namun dalam praktiknya masih terdapat variasi atau pertimbangan subjektif dalam tiap penegakan hukum terkait dengan kasus kekerasan rumah tangga disini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana oleh hakim yang jauh dibawah maksimal dalam kasus tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam studi kasus putusan No. 535/Pid.Sus/2022/PN Ptk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari putusan pengadilan terkait, wawancara, serta literatur hukum yang relevan. Tujuan penelitian disini juga untuk menganalisis seharusnya sanksi yang diterapkan Hakim lebih maksimal dari putusan, dikarenakan kerugian fisik, mental dan trauma yang dialami korban.Kata Kunci: Penetapan sanksi pidana, Hakim, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH TERHADAP PENGABULAN GUGATAN REKONVENSI PUTUSAN NOMOR 46/Pdt.G/2020/PN MpwTENTANG SENGKETA TANAH NIM. A1011201193, ABANG BIMA AL MALIK ABDUL HAFIIDZ WAHYUD
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Land registration really determines that humans and land have a legal relationship as permanent objects. Disputes regarding land ownership still occur frequently, even though land registration has been carried out and strong evidence in the form of land title certificates, it is proven that from year to year land disputes continue to increase. This research will discuss the legal considerations of the judge who granted the reconvention lawsuit related to Decision Number 46/Pdt.G/2020/Pn Mpw regarding land disputes. This research aims to find out and analyze the judge's legal considerations, as well as the legal consequences of granting the reconvention lawsuit in Decision Number 46/Pdt.G/2020/Pn Mpw.Using normative legal research methods, the author collects data through document study and literature study. The data obtained was then analyzed descriptively qualitatively which will be discussed descriptively in the research results and discussion later. The result of this research is that the judge granted the issuance of land tittle deed in the name of Ivan Widarko, which was issued according to legal procedures by the previous owner. The Reconvention Plaintiff legally purchased the land before the Land Deed Official and registered it with the National Land Agency. The judge assessed the Rekonvention Plaintiff as a buyer in good faith and stated that land tittle deed number . 380/Kuala Dua is valid. This decision fulfills the principles of expediency, justice and legal certainty, providing protection and recognition of Ivan the Reconvention Plaintiff's property rights. The decision of the Panel of Judges provides legal certainty to Ivan Widarko as the legal owner of land tittle deed No. 380/Kuala Dua, ensuring that their rights are recognized and protected, as well as giving them full rights to manage or sell the land without worry of disputes. For the Rekonvention Defendant, this decision means losing his claim to the land and no longer being able to claim ownership. Reconvention Defendants may also have to bear legal and court costs incurred during the litigation process.  Keywords: Judge's Legal Considerations, Land Dispute, Reconvention Lawsuit    Abstrak  Pendaftaran tanah sangat menetukan bahwa manusia dengan tanah mempunyai hubungan hukum sebagai benda tetap. Sengketa tentang kepemilikan tanah masih sering terjadi, meskipun telah dilakukan pendaftaran tanah dan bukti yang kuat berupa berupa sertifikat hak atas tanah, ini terbukti dari tahun ke tahun sengketa tanah terus mengalami peningkatan. Penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan gugatan rekonvensi terkait Putusan   Nomor 46/Pdt.G/2020/Pn Mpw tentang sengketa tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim, serta akibat hukum atas dikabulkannya gugatan rekonvensi dalam Putusan   Nomor 46/Pdt.G/2020/Pn Mpw.Dengan metode penelitian hukum normatif, penulis mengumpulkan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang didapat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang akan membahas secara deskriptif dalam hasil penelitian dan pembahasan nantinyaHasil dari penelitian ini adalah Hakim mengabulkan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ivan Widarko, yang diterbitkan sesuai prosedur hukum oleh pemilik sebelumnya. Penggugat Rekonvensi membeli tanah tersebut secara sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hakim menilai Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli beritikad baik dan menyatakan SHM No. 380/Kuala Dua sah. Keputusan ini memenuhi asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik Ivan Penggugat Rekonvensi. Keputusan Majelis Hakim memberikan kepastian hukum kepada Ivan Widarko sebagai pemilik sah SHM No. 380/Kuala Dua, memastikan hak-haknya diakui dan dilindungi, serta memberikan hak penuh untuk mengelola atau menjual tanah tersebut tanpa khawatir sengketa. Bagi Tergugat Rekonvensi, keputusan ini berarti kehilangan klaim atas tanah dan tidak dapat lagi menuntut kepemilikannya. Tergugat Rekonvensi juga mungkin harus menanggung biaya hukum dan pengadilan yang timbul selama proses litigasiKata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Sengketa Pertanahan, Gugatan Rekonvensi
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN PASAL 17 PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN MELIAU, KABUPATEN SANGGAU NIM. A1011181101, STEVAN YORANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Implementation of Duties and Functions of the Sub-district Head is as the implementation of the duties of an extension of the regional head to supervise and develop the sub-district area including the villages within it. The implementation of the duties and functions of the sub-district head in the Meliau sub-district area has not been carried out properly as mandated by the Regent's Regulation Number 65 of 2016. This study focuses on the problems found regarding the Meliau sub-district head who has not carried out his duties and functions properly. This study aims to determine the factors that influence the duties and functions of the sub-district head that are not carried out according to Article 17 Letter (g) of the Sanggau Regent Regulation Number 65 of 2016 and to determine the efforts made by the sub-district head so that he can carry out his duties and functions according to Article 17 Letter (g) of the Sanggau Regent Regulation Number 65 of 2016. This study is an empirical study using a qualitative approach. The primary data source used is data obtained or collected by researchers by conducting direct observations on data sources. In addition, the secondary data sources used are data obtained by collecting literature, books, theses or papers and scientific journals related to this research. Regent Regulation Number 65 of 2016 and secondary data sources, namely legal journals, and books related to the problems raised.From the results of this study, the researcher found that there was a failure to implement the duties and functions of the Meliau sub-district head based on field observations and the results of distributing questionnaires to subjects who were the research samples. The failure to implement the duties and functions of the Meliau sub-district head was caused by several factors such as the long distance between villages to the sub-district, the duties and functions of the Meliau sub-district head were not optimal, and the large number of villages in the Meliau sub-district. From these factors, the researcher concluded that the Meliau sub-district head needs to make efforts to be able to carry out his duties and functions properly, such as actively coordinating between the village and the sub-district, actively supervising and coaching the village, and actively providing assessments of village performance.  Keywords: Implementation of Duties and Functions, Meliau Sub-district Head, Villages in Meliau  Abstrak  Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat adalah sebagai pelaksanaan tugas dari perpanjangan tangan dari kepala daerah untuk mengawasi dan membina daerah kecamatan termasuk desa didalamnya. Pelaksanaan tugas dan fungsi camat di daerah kecamatan meliau ini masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan bupati nomor 65 tahun 2016. Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan yang ditemukan mengenai camat meliau yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi camat yang tidak terlaksana sesuai   Pasal 17 Huruf (g) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2016 dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh camat agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pasal 17 Huruf (g) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2016.  Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah data diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Selain itu sumber data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan literatur-literatur, buku-buku, skripsi atau makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Peraturan Bupati Nomor   65 Tahun 2016 dan sumber data sekunder yakni jurnal-jurnal hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.Dari hasil penelitian ini, Peneliti menemukan adanya ketidakterlaksanaan tugas dan fungsi camat meliau berdasarkan observasi lapangan dan hasil penyebaran kuesioner kepada subjek yang menjadi sampel penelitian. ketidakterlaksanaannya tugas dan fungsi Camat Meliau ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti jarak yang jauh antar Desa menuju Kecamatan, belum maksimalnya tugas dan fungsi Camat Meliau, dan banyaknya jumlah Desa di kecamatan meliau. Dari beberapa faktor tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa Camat Meliau perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik seperti melakukan koordinasi yang aktif antara Desa dan Kecamatan, aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Desa, serta aktif dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Desa.Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Camat Kecamatan Meliau, Desa Di Meliau
TANGGUNG JAWAB PIHAK PT. MULIA USAHA BORNEO TERHADAP PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR DALAM PERJANJIAN JASA PENGANGKUTAN CRUDE PALM OIL YANG MENGALAMI PENYUSUTAN KAPASITAS DI JALAN NIM. A1011171223, MITA NURMALA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengangkutan memiliki peranan yang sangat penting. Demikian juga halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkutan memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat berjalan. Nilai suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada, sehingga dengan pengangkutan nilai suatu barang akan meningkat. Fungsi pengangkutan ialah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang di rasa barang itu kurang berguna ketempat dimana barang-barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat.Pada umumnya dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak pengangkut adalah bebas untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang hendak dipakainya. Dalam hal ini PT. Global Kalimantan Makmur bertindak sebagai penyedia barang berupa minyak kelapa sawit, sedangkan yang bertindak sebagai pengangkutan adalah PT. Mulia Usaha Borneo. Dalam perjanjian disebutkan batas toleransi dimana Batas Toleransi adalah batas resiko penyusutan atau pengurangan volume Barang akibat proses pengangkutan sebesar maksimum O,50 % (nol koma lima puluh persen) dari total volume Barang yang diangkut oleh setiap truk Angkutanf Per Unit Angkut. Namun dalam pelaksanaan pengangkutan tersebut ternyata terjadi penyusutan dimana dalam setiap truk kapasitas 7 ton Crude Palm Oil berkurang 50-100 Kg dalam setiap kali pengangkutan. Sehingga dengan kata lain penyusutan melebihi batas toleransi. Adapun penyebab penyustan diantaranya jalan yang rusak sehingga terjadi Crude Palm Oil yang tumpah di beberapa lokasi jalan yang rusak parah. Tanggung jawab pengangkutan atas adanya penyusutan harus dibahas karena ada tanggung jawab dari pengangkut terhadap perusahaan pengguna.Inti permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah Apakah PT Mulia Usaha Borneo Sudah Bertanggung Jawab Terhadap Penyusutan Kapasitas Crude Palm Oil Yang Di Angkutnya?Hasil penelitian ditemukan bahwa PT Mulia Usaha Borneo wajib bertanggungjawab apabila terjadi penyusutan dalam proses pengangkutan, namun karena perlu penghitungan yang cermat dan teliti sehingga pembayaran tersebut beberapa kali tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan dan Upaya yang dilakukan PT. Global Kalimantan Makmur Terhadap Penyusutan Kapasitas Crude Palm Oil yang diangkut oleh PT Mulia Usaha Borneo di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau diantaranya melakukan penagihan ditiap akhir pelaksanaan kontrak setelah melakukan penghitungan totalKata Kunci: Pengangkutan, Crude Palm Oil dan Penyusutan  AbstracTransportation has a very important role. Like wise in the world of trade, even transportation plays an absolute role, because without transportation the company will have difficulty running. The value of an item does not only depend on the item itself, but also on the place where the item is located, so that with transportation the value of an item will increase. The function of transportation is to move goods or people from one place to another with the intention of increasing utility and value. With transportation, goods can be moved from a place where the goods are considered less useful to a place where the goods are considered more useful.In general, in a transportation agreement, the carrier is free to choose the means of transportation to be used. In this case, PT. Global Kalimantan Makmur acts as a provider of goods in the form of palm oil, while the one acting as the transportation is PT. Mulia Usaha Borneo. The agreement states the tolerance limit where the Tolerance Limit is the risk limit for shrinkage or reduction in the volume of Goods due to the transportation process of a maximum of 0.50% (zero point fifty percent) of the total volume of Goods transported by each Transport truck Per Transport Unit. However, in the implementation of the transportation, it turned out that shrinkage occurred where in each truck the capacity of 7 tons of Crude Palm Oil was reduced by 50-100 Kg in each transportation. So in other words, the shrinkage exceeded the tolerance limit. The causes of shrinkage include damaged roads so that Crude Palm Oil was spilled in several locations on badly damaged roads. The responsibility of the transportation for shrinkage must be discussed because there is a responsibility from the carrier to the user company.The core problem revealed in this study is whether PT Mulia Usaha Borneo has been responsible for the reduction in the capacity of the crude palm oil it transports?The results of the study found that PT Mulia Usaha Borneo is obliged to be responsible if there is shrinkage in the transportation process, but because it requires careful and precise calculations, the payment was not in accordance with the promised time several times and the efforts made by PT. Global Kalimantan Makmur Against the Shrinkage of Crude Palm Oil Capacity transported by PT Mulia Usaha Borneo in Sekayam District, Sanggau Regency, including making collections at the end of each contract implementation after calculating the total.Keywords: Transportation, Crude Palm Oil and Depreciation
PERAN KONTRAK KERJA DALAM MELINDUNGI KARYAWAN PT ALOE VERA INDONESIA DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK NIM. A1012201094, CHRISPINUS KEVIN GEMILANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe role of the employment contract is very important, the employment contract is an agreement between the worker and the entrepreneur which contains the termsof employment, rights and obligations of each party. The contents of theemployment contract must comply with the regulations stipulated in Law Number13 of 2003 concerning employment. A work agreement is an important agreementbetween workers and employers which contains the rights and obligations of eachparty. The aim of this research is to analyze the role of employment contracts inprotecting PT Aloe Vera Indonesia employees in Pontianak City and analyze thecontents of PT Aloe Vera Indonesia employment contracts.                         This research uses empirical methods by collecting information through interviews with HRD Managers and employees of PT. Aloe Vera Indonesia. From the results of the interview, qualitative data will be obtained.Contract of PT Aloe Vera Indonesia is generally in accordance with the Employment Law. This can be seen from several points such as wages, working hours, social security, occupational safety and health. However, there is one point that is not in accordance with the employment law, namely related to severance pay. The employment contract states that employees are not entitled to severance pay if the employment relationship ends and this statement is contrary to employment law. Because in general, employment contracts are an important tool for protecting employee rights and providing legal certainty in employment relationships. The employment contract must be made in writing and contain all the matters required by the Employment Law and employees need to understand the contents of the employment contract well.Keywords: Employment, Employee Protection, Company PoliciABSTRACK                       Peran kontrak kerja sangatlah penting, kontrak kerja merupakan perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Isi dalam kontrak kerja harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja merupakan perjanjian penting antara pekerja dan pengusaha yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran kontrak kerja dalam melindungi karyawan PT Aloe Vera Indonesia di Kota Pontianak dan menganalisis muatan kontrak kerja PT.Aloe Vera Indonesia.                       Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan cara pengumpulan informasi melalui wawancara kepada HRD Manager dan karyawan PT.Aloe Vera Indonesia. Dari hasil wawancara akan diperoleh data yang kualitatifKontrak kerja PT Aloe Vera Indonesia secara umum sudah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari beberapa poin seperti upah, jam kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, terdapat satu poin yang belum sesuai dengan UU ketenagakerjaan, yaitu terkait dengan pesangon. Kontrak kerja menyatakan bahwa karyawan tidak berhak atas pesangon jika hubungan kerja berakhir dan pernyataan ini bertentangan dengan UU ketenagakerjaan. Karena secara umum,kontrak kerja merupakan alat yang penting untuk melindungi hak-hak karyawan dan memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Kontrak kerja harus dibuat secara tertulis dan memuat semua hal yang diwajibkan dalam UU Ketenagakerjaan dan karyawan perlu memahami isi kontrak kerja dengan baik.Kata Kunci : Kontrak Kerja, Perlindungan Karyawan, Kebijakan Perusahaan
KEWAJIBAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT NIM. A1011201119, FARISYA APRILIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractZakat is an obligation for Muslims, intended to meet the needs of those in need. In Pontianak, there is an issue of education costs for underprivileged students, particularly at the Faculty of Law, Tanjungpura University. BAZNAS Pontianak is responsible for distributing zakat, including for education expenses. However, some eligible recipients are unaware of this assistance. This research uses an empirical method to identify factors causing BAZNAS to be less effective in distributing zakat for education in accordance with Law No. 23 of 2011 on zakat management. The results show that although zakat distribution continues, its implementation does not comply with the applicable regulations, and there is no follow-up to improve the situation.Keywords: Zakat, Distribution and Utilization    AbstrakZakat adalah kewajiban umat Muslim yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Di Kota Pontianak, terdapat masalah biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, terutama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. BAZNAS Kota Pontianak bertanggung jawab dalam mendistribusikan zakat, termasuk untuk biaya pendidikan. Namun, beberapa orang yang berhak menerima bantuan tidak mengetahui adanya bantuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan BAZNAS tidak optimal dalam mendistribusikan zakat untuk pendidikan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun distribusi zakat masih berlangsung, implementasinya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada tindak lanjut untuk memperbaiki situasi tersebut.  Kata Kunci: Zakat, Pendistribusian dan Pendayagunaan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191003, ABANG MUHAMMAD ROCKY LAKSAMANA PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Illegal trade in protected wildlife has become a serious concern at the global level due to its impact on environmental sustainability and species conservation. In Indonesia, Law no. 5 of 1990 is the main legal basis that regulates the protection of endangered wild animals. However, law enforcement against criminal acts of illegal trade in wild animals still faces various challenges and obstacles that hinder the implementation of law enforcement against criminal acts of illegal trade in protected wild animals in the city of Pontianak.The problem raised in this research is to discuss how to enforce laws against protected wild animals in the city of Pontianak based on statutory provisions and using data obtained from interviews, observations and documentary studies related to the illegal trade in protected wild animals in the city of Pontianak. The results of this research reveal that law enforcement and its implementation have not been able to reduce criminal acts of illegal trade in protected wild animals.  Keywords: Law Enforcement, Illegal Trade, Protected Wildlife.    Abstract     Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi telah menjadi perhatian serius di tingkat global karena dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan konservasi spesies. Di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 merupakan landasan hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap satwa liar yang terancam punah. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang menghambat jalannya pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi di kota pontianak.  Pemasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah membahas terkait bagaimana penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di kota pontianak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunaka data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi dokumen berkaitan dengan perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi dikota Pontianak. Hasil dari penelitian ini ialah mengungkap penegakan hukum dan pelaksanaannya belum mampu mengurangi tindak pidana perdagangan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi.  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Ilegal, Satwa Liar Dilindungi.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA NIM. A1011171102, JULIAN SANGGA PATI MANIK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

              ABSTRAKPada era globalisasi ini perkembangan serta pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak yang positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif ya adalah timbulnya jenis perjudian baru yaitu perjudian online. Perjudian online adalah perjudian yang di lakukan melalui perangkat elektronik yang diakses mengunakan internet.Dalam perkembangan teknologi saat ini. khususnya Di Kota Pontianak, perjudian online adalah hal yang sering dilakukan oleh orang dewasa tanpa memandang pekerjaan ataupun status sosial di masyarakat. Sehingga menyebabkan dampak buruk baik terhadap pelaku maupun di sekitar lingkungan pelaku berada.Berdasarkan dari uraian tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Kejahatan Perjudian online Yang Di Lakukan Orang Dewasa Di Kota Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaku melakukan kejahatan dikarenakan dipengaruhi lingkungan sekitar dan terpengaruh oleh iklan yang menunjukan judi online dapat menghasilkan keuntungan instan.Kata Kunci: Judi online, Orang Dewasa, Kriminologi   ABSTRACT                                             In this era of globalization, the enormous development and use of digital technology in Indonesia has of course had both positive and negative impacts. One of the negative impacts is the emergence of a new type of gambling, namely online gambling.  online gambling is gambling that is carried out via electronic devices that are accessed using Internet                       In today's technological developments. especially in the city of Pontianak, online gambling is something that is often done by adults regardless of work or social status in society. This can cause negative impacts both on the perpetrator and in the environment where the perpetrator lives.                       Based on this description, this research uses sociological empirical methods. The problem formulation in this paper is what factors cause online gambling crimes committed by adults in Pontianak City. Based on the research results, the perpetrators committed crimes because they were influenced by the surrounding environment and were influenced by advertisements that showed online gambling could generate instant profits    Keywords :   online Gambling, Adults, Criminology

Page 249 of 330 | Total Record : 3296

 247   248   249   250   251 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue