cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 250   251   252   253   254 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA AKUN SPOTIFY PREMIUM SHARING PADA SHOPEE DI INDONESIA NIM. A1011211220, WAHYU NURITA GEMBALA SARI SINAGA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  The practice of leasing Spotify Premium sharing accounts through e-commerce platforms such as Shopee has become a fairly common phenomenon in Indonesia. This digital music service through Shopee at an affordable price has not been accompanied by streaming quality that satisfies consumers, so the price that must be spent is not in accordance with the value of the services received by consumers. This indicates a loss on the part of the Spotify account user, even though in practice he did not complain to Shopee. This study aims to determine the regulations and analyze the forms of consumer protection involved in the practice of spotify Premium sharing account users and examine the consumer rights of these account users.This research is an empirical juridical research that examines the rule of law and field facts regarding the legal protection of consumers who use spotify premium sharing accounts on shopee in Indonesia. The data required includes primary data collected through field research by means of structured interviews and questionnaires. While secondary data is carried out by library research by means of documentary studies. The data collected is analyzed descriptively.The results of the study show that the regulation regarding legal protection for users of digital services is inadequate because there is no concrete regulation that strictly regulates the object of this digital service. This can be seen in government regulation number 80 of 2019 concerning electronic system trading which technically does not provide clear guidelines regarding the PMSE's obligation to load descriptions of goods and services on its digital platform. Therefore, the form of legal protection for Spotify Premium account users on Shopee Indonesia is in the form of providing a complaint platform, meaning that if a consumer has experienced a loss in a transaction on the Shopee platform, it will be followed up through the complaint tool providedKeywords: Costumer Protection, Spotify Account, Shopee, Leasin    Abstrak  Praktik sewa menyewa akun Spotify Premium sharing melalui platform e-commerce seperti Shopee telah menjadi fenomena yang cukup umum di Indonesia. Layanan musik digital melalui Shopee dengan harga terjangkau ini belum diiringi dengan kualitas streaming yang memuaskan konsumennya, sehingga harga yang harus dikeluarkan belum sesuai dengan nilai jasa yang diterima konsumen. Hal ini menunjukkan adanya kerugian pihak pengguna akun Spotify, meskipun praktiknya ia tidak melakukan komplain ke Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen yang terlibat dalam praktik pengguna akun spotify Premium sharing dan mengkaji hak-hak konsumen pengguna akun tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji aturan hukum dan fakta lapangan mengenai perlindungan hukum konsumen pengguna akun spotify premium sharing pada shopee di Indonesia. Data yang diperlukan meliputi data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara terstruktur dan kuesioner. Sedangkan data  sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan cara studi dokomen. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna layanan jasa secara digital belum memadai hal ini karena belum adanya peraturan yang kongkrit mengatur secara tegas mengenai objek jasa digital ini. Hal ini nampak pada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan sistem elektronik yang secara teknis belum memberikan pedoman jelas mengenai kewajiban PMSE dalam memuat deskripsi barang dan jasa dalam platform digitalnya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum pengguna akun spotify premium di shopee Indonesia berupa penyediaan platform pengaduan, artinya jika konsumen telah mengalami kerugian dalam transaksi di platform shopee baru ditindaklanjuti melalui perangkat pengaduan yang disediakan.Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Akun Spotify, Shopee, Sewa Menyewa
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT GANDA MELALUI MEDIASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012191142, IRNA ANGGRAENI WAHDANIAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractArticle 27 of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration has been amended by Government Regulation No. 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Condominium Units, and Land Registration, along with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (Permen ATR/BPN) No. 14 of 2024. These regulations provide an option for resolving land disputes through mediation between parties. The National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) plays a key role as a mediator, focusing on consensus-based decisions grounded in a win-win solution approach. However, a critical issue arises regarding whether mediation decisions can ensure legal certainty for landowners with overlapping certificates and guarantee the implementation of such decisions, particularly in disputes occurring in Kuburaya Regency. The research problem addressed in this study is: "Can the resolution of overlapping land certificate disputes through mediation at the National Land Agency in Kuburaya Regency provide legal certainty for land rights holders?" This study employs an empirical legal research method with a case-based approach, combining primary data obtained from interviews and secondary data. The findings of this study indicate that dispute resolution through mediation can provide legal certainty in cases of overlapping land certificates.  AbstrakPasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah berkaitan juga dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2024 dalam hal pemberian sertipikat hak pengelolaan tanah adat memberikan opsi bahwa penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui mediasi dengan antar pihak. Badan Pertanahan Nasional selaku penengah memegang andil dalam memberikan upaya penyelesaian yang mengutamakan keputusan mufakat yang berlandaskan win "“ win solution. Namun permasalahannya apakah keputusan dari mediasi dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak ataspemilik tanah yang bersertifikat ganda serta menjamin pelaksanaan keputusan yang dihasilkan oleh mediasi dapat dilakukan oleh setiap pihak khususnya perselisihan yang melingkupi wilayah Kabupaten Kuburaya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: "Apakah Penyelesaian Sengketa Terhadap Sertifikat Ganda Melalui Mediasi Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya Dapat Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Kepada Pemilik Hak Atas Tanah?" Metode yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, jenis pendekatan melalui perundang-undangan atau kasus, jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Kasus. Adapun data-data yang dikumpulkan terbagi antara 2 yakni data primer berupa wawancara dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Penyelesaian melalui jalur mediasi dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap sengketa sertifikat ganda.
EFEKTIVITAS PENERAPAN REDD+ DI KALIMANTAN BARAT REGULASI DAN CAPAIAN PENGURANGAN EMISI NIM. A1012211017, DIMAS GALIH WICAKSANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  The global climate crisis, driven by rising greenhouse gas (GHG) emissions from human activities, poses a severe threat to humanity. Deforestation and land-use change, particularly in forest-rich countries like Indonesia, are major contributors to these emissions. Conflicts over forest management between indigenous communities, government authorities, and private companies further exacerbate the issue. Indonesia, as the world"™s eighth-largest GHG emitter, has committed to reducing emissions through the Paris Agreement, ratified in 2016. This study examines the REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) regulatory framework at international, national, and West Kalimantan provincial levels, and its implementation in West Kalimantan, focusing on effectiveness, challenges, and barriers.Using a juridical approach and literature review supported by interviews, this study is based on the theory of treaty ratification under the UNFCCC and Paris Agreement, Anthony Allott"™s theory of legal effectiveness, and the REDD+ mechanism. The findings indicate that REDD+ regulations are governed internationally by the UNFCCC through COP decisions, including the Paris Agreement, and nationally by laws such as Law No. 6 of 1994 and Law No. 16 of 2016. West Kalimantan has adapted these regulations through local policies like Governor Regulation No. 125 of 2020.REDD+ implementation in West Kalimantan has shown partial effectiveness, with progress facilitated by institutional support and international partnerships. However, challenges such as limited public understanding, funding constraints, unresolved agrarian conflicts, and inadequate community involvement hinder its success. Respect for indigenous rights, equitable benefit-sharing, and community-based approaches are critical to REDD+"™s sustainability. Without these measures, REDD+ risks exacerbating social inequality and becoming a tool for greenwashing instead of a genuine climate solution.                 Keywords: REDD+, climate change, greenhouse gas emissions, forest management conflicts, indigenous rights, West Kalimantan.  Abstrak                 Krisis iklim global yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dari aktivitas manusia menjadi ancaman serius bagi umat manusia. Deforestasi dan perubahan penggunaan lahan, terutama di negara-negara kaya hutan seperti Indonesia, merupakan penyumbang utama emisi ini. Konflik pengelolaan hutan antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta semakin memperburuk situasi. Indonesia, sebagai penghasil emisi GRK terbesar kedelapan di dunia, telah berkomitmen untuk mengurangi emisi melalui Perjanjian Paris yang diratifikasi pada tahun 2016. Penelitian ini mengkaji kerangka regulasi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di tingkat internasional, nasional, dan provinsi Kalimantan Barat, serta implementasinya di Kalimantan Barat dengan fokus pada efektivitas, tantangan, dan hambatan.               Menggunakan pendekatan yuridis dan studi pustaka yang didukung wawancara, penelitian ini didasarkan pada teori ratifikasi perjanjian internasional di bawah UNFCCC dan Perjanjian Paris, teori efektivitas hukum Anthony Allott, dan mekanisme REDD+. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi REDD+ diatur secara internasional oleh UNFCCC melalui keputusan COP, termasuk Perjanjian Paris, dan secara nasional melalui UU No. 6 Tahun 1994 dan UU No. 16 Tahun 2016. Kalimantan Barat menyesuaikan regulasi nasional tersebut melalui kebijakan lokal seperti Pergub No. 125 Tahun 2020.               Implementasi REDD+ di Kalimantan Barat telah menunjukkan efektivitas parsial, dengan dukungan kelembagaan dan kemitraan internasional yang mendorong kemajuan. Namun, tantangan seperti pemahaman masyarakat yang terbatas, kendala pendanaan, konflik agraria, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan implementasi menghambat keberhasilannya. Pengakuan hak masyarakat adat, pembagian manfaat yang adil, dan pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci keberlanjutan REDD+. Tanpa langkah ini, REDD+ berisiko memperburuk ketimpangan sosial dan menjadi instrumen greenwashing alih-alih solusi iklim yang nyata.               Kata Kunci: REDD+, perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, konflik pengelolaan hutan, hak masyarakat adat, Kalimantan Barat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PELAKSANAAN PIDANA MATI AKIBAT TERPENUHINYA SYARAT BERKELAKUAN BAIK DALAM UU NO.1 TAHUN 2023 NIM. A1011211261, GILBERTH DAVITSON T. SIMANJUNTAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstract  This research aims to gather data and analyze the conditional death penalty in Law Number 1 of 2023 or the 2023 Criminal Code. This study focuses on the conditions for converting the death penalty to life imprisonment and the relationship between the fulfillment of good behavior conditions by correctional institutions. This research uses normative legal research by examining legislative regulations.   This research is also qualitative in nature, so it is conducted by interviewing legal practitioner sources. The research results show that there are many factors influencing the change from the death penalty to life imprisonment as regulated in the 2023 Criminal Code.   Starting from a juridical and also philosophical perspective.   The principle of correctional facilities, which is rehabilitation and recovery, also plays a role in this change in criminal law.   The application of this correctional principle is also aimed at fulfilling the current goals of Indonesia's penal system, which are rehabilitative or restorative.This study concludes that the change from the death penalty to life imprisonment in Law Number 1 of 2023  is a temporary solution for both pro and contra groups regarding the death penalty.   This is influenced by several factors, including the reform of the purpose of punishment, which used to be retribution but has now become rehabilitation and also the requirements for good behavior in Law No.1 of 2023. This change in criminalization is also in line with the principles upheld by correctional institutions, namely Guidance and Protection, as regulated in Law Number 22 of 2022.  Key Word : Conditional death penalty, Good behavior Law No.1 Year 2023, Rehabilitative, Recovery, Guidance    Abstrak  Penelitian ini bertujuan mencari data dan melakukan analisis terhadap pidana mati bersyarat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP 2023. Penelitian ini terfokus pada syarat perubahan pidana mati menjadi seumur hidup dan kaitan pemenuhan syarat berkelakuan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji aturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bersifat kualitatif sehingga penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengarhi perubahan pidana mati menjadi seumur hidup yang diatur dalam KUHP 2023. Dimulai dari perspektif yuridis dan juga filosofis. Prinsip pemasyarakatan yaitu pembinaan dan pemulihan juga menjadi faktor terhadap perubahan pidana ini. Diterapkannya prinsip pemasyarakatan ini juga guna untuk memenuhi tujuan pemidanaan Indonesia saat ini yaitu rehabilitatif atau pemulihan. Penelitian ini menyimpulkam bahwa perubahan pidana mati menjadi seumur hidup dalam UU No.1 Tahun 2023 merupakan solusi sementara terhadap golongan pro dan kontra terhadap pidana mati . Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah reformasi tujuan pemidanaan yang dulunya merupakan pembalasan menjadi pemulihan dan juga syarat berkelakuan baik dalam UU No.1 Tahun 2023. Perubahan pidana ini juga selaras dengan prinsip yang dianut oleh Lembaga Pemasyarakatan yaitu Pembinaan dan Pengayoman yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.  Kata Kunci : Pidana mati bersyarat, Berkelakuan baik   UU No.1 Tahun 2023,Rehabilitatif,Pemulihan, Pembinaan  
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENERAPAN MAKANAN HALAL DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL NIM. A1011191062, MEMORANTI AGUSTINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  The issue of halal products is important for Muslim consumers, especially in Indonesia, which has the largest Muslim population. Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (UU JPH) regulates the halal status of products; however, its implementation still faces challenges, particularly in South Pontianak. This study aims to analyze the implementation of halal product guarantees in the region, identify factors causing the lack of halal certification, and examine the efforts made by BPJPH toward business owners.The research method used is descriptive empirical law with qualitative analysis. The results indicate that, although challenges remain, relevant institutions such as BPJPH and MUI have made efforts to ensure that products in circulation comply with the established halal standards..  Keywords: Halal product Assurance, Halal Food, Law No.33 of 2014, Culinary Entrepreneurs, South PontianakAbstrak  Isu halal menjadi penting bagi konsumen Muslim, khususnya di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur kehalalan produk, namun penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama di Kecamatan Pontianak Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan jaminan produk halal di daerah tersebut, faktor penyebab belum adanya sertifikasi halal, serta upaya yang dilakukan BPJPH terhadap pelaku usaha.Metode yang digunakan adalah hukum empiris deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tantangan masih ada, lembaga terkait seperti BPJPH dan MUI telah berupaya memastikan produk yang beredar sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.   Kata Kunci: Jaminan Produk halal, Makanan Halal, Undang-undang No.33 Tahun 2014, Pengusaha Makanan, Pontianak Selatan
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DALAM PENYEDIAAN KEBUN SAWIT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DALAM IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011211021, JIHAN WAFI AZIZAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  This research aims to analyze the implementation of plantation companies' obligations in providing village oil palm plantations based on Regent's Regulation Number 19 of 2022 concerning Village Treasury Land Management in Palm Oil Plantation Business Permits in Ketapang Regency. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. Data collection was carried out through field research with in-depth interviews with related parties, direct observation, and documentation studies. The results of the research show that oil palm plantation companies in Ketapang Regency have not fully fulfilled their obligations in providing village oil palm plantations as regulated in Regent Regulation Number 19 of 2022. There are several obstacles faced, such as limited land, lack of coordination between companies and village governments, and not yet the existence of an effective monitoring mechanism. The implication of these findings is the need to increase supervision and law enforcement by local governments, as well as strengthening synergies between companies, village governments and communities to ensure that companies fulfill their obligations in providing village oil palm plantations.  Keywords: Plantation Companies, Village Oil Palm Plantations, Regent Regulations, Ketapang Regency.          ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan dalam penyediaan kebun sawit desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di dalam Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Ketapang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam penyediaan kebun sawit desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan lahan, minimnya koordinasi antara perusahaan dan pemerintah desa, serta belum adanya mekanisme pemantauan yang efektif. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah, serta penguatan sinergi antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan dalam penyediaan kebun sawit desa.  Kata Kunci: Perusahaan Perkebunan, Kebun Sawit Desa, Peraturan Bupati, Kabupaten Ketapang.
EKSEKUSI JAKSA TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MEMUAT AMAR MENGURANGI MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI CIAMIS (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Cms). NIM. A1012151070, ELFIRA KAMBA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac                         Children who are in conflict with the law as perpetrators of criminal acts are entrusted during the case resolution process to the Social Welfare Organizing Institution (LPKS). In this care practice, children who are in conflict with the law do not receive justice and their rights as children. This child who is in conflict with the law has been placed in the Social Welfare Implementation Institution with the status of a custodian child during the case resolution process. However, at the time of the decision, the child who is in conflict with the law does not receive a reduction in the term of his sentence for as long as the child is in the institution. The custody carried out constitutes detention because children who are in conflict with the law have limited independence while they are in the institution. Social Welfare Organizing Institutions, one of whose functions is as a place of detention. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials collected through interviews with Children's Judges from the Ciamis District Court, and supported by literature study. The method used is a normative juridical research method.Keywords: Children in Conflict with the Law, Custody, Detention, Social Welfare Organizing Institutions.  Abstrak                         Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang selama proses penyelesaiian perkara dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dalam praktik penitipan ini anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan keadilan dan haknya sebagai anak. Anak yang berkonflik dengan hukum ini telah ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan status sebagai anak titipan selama proses penyelesaiian perkara. Akan tetapi, pada saatu jatuhnya putusan, anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak mendapatkan pengurangan masa hukumannya dengan selama anak berada di lembaga. Penitipan yang dilakukan merupakan penahanan karena anak yang berkonflik dengan hukum ini selama berada di lembaga kemerdekaannya terbatas. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang salah satu fungsinya ialah sebagai tempat penahanan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui hasil wawancara pada Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Ciamis, serta didukung dengan studi kepustakaan. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif yuridis.Kata kunci : Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Penitipan,Penahanan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN TERKAIT KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI OBJEK WISATA BATU JATO KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH NIM. A1011201174, APRIANTI RENATA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Tourism is one of the sectors that can help in the economy of a country or local government, one of which is the Batu Jato tourist destination located in Pantok Village, Nanga Taman District, Sekadau Regency. Additionally, tourists visiting this tourist site also need to be considered to ensure their safety and security, as regulated in Law No. 10 of 2009 on Tourism. The purpose of this research is to understand and analyze the efforts made by the local government and the management of the Batu Jato tourist site in maintaining the safety and security of tourists, as well as to determine the impact of the Batu Jato tourist site in contributing economically to the development of the village's economy. The research method used in this study is the empirical method with primary data collected through direct interviews and the distribution of questionnaires to the Head of Pantok Village, the Youth, Sports, and Tourism Office of Sekadau Regency, as well as to the tourists. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively and presented descriptively.From the research results, it can be concluded that legal protection for tourists at Batu Jato Tourist Attraction is already in place, but it has not yet been fully implemented optimally. In its implementation, the safety and security standards at Batu Jato Tourist Attraction are still inadequate, as evidenced by the lack of safety facilities and infrastructure, and the absence of training for staff in maintaining the safety and security of tourists. The efforts made by the management include deploying staff and installing warning signs along accident-prone areas, but the safety facilities and infrastructure are still inadequate and do not meet the established standards. This is due to the limited budget for providing better facilities.  Keywords: Tourism, Legal Protection, Security and Safety, Tourists.Abstrak  Pariwisata merupakan salah sektor yang dapat membantu dalam perekonomian sebuah negara ataupun bagi pemerintah daerah, salah satunya adalah destinasi wisata objek wisata Batu Jato yang berada di Desa Pantok Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau, selain itu para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut juga perlu di perhatikan agar keselamatan dan keamanan mereka dapat terjamin sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanganan dari pihak pemerintah daerah setempat dan dari pihak pengelola tempat wisata Batu Jato   dalam menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan serta untuk mengetahui dampak dari tempat wisata Batu Jato dalam memberikan kontribusi secara ekonomi dalam membantu pembangunan perekonomian desa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode empiris dengan data primernya yaitu wawancara langsung dan penyebaran angket kepada Kepala Desa Pantok, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau serta kepada para wisatawan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik purposive sampling. Data yang sudah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap wisatawan di Objek Wisata Batu Jato sudah ada, namun belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Dalam penerapannya standar keselamatan dan keamanan di Objek Wisata Batu Jato masih kurang memadai hal ini bisa dilihat dari kurangnya fasilitas sarana dan prasarana keselamatan, belum dilakukannya pelatihan kepada para petugas dalam menjaga keamanan dan keselamatan pada wisatawan. Adapun upaya yang dilakukan dari pengelola adalah seperti mengerahkan para petugas dan memasang tanda/rambu-rambu peringatan di sepanjang area yang rawan kecelakaan, belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana keselamatan tersebut yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik.      Kata Kunci: Pariwisata, Perlindungan Hukum, Keamanan dan Keselamatan, Wisatawan.
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN PENGEMBALIAN DANA KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA E-COMMERCE KEPADA KONSUMEN MELALUI PERDAGANGAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1012171029, TAMARA BELLYANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  This research study is motivated by the prevalence of buying and selling through electronic trading systems, especially social media. The emergence of standart clauses is an agreement limits consumer rights, resulting in a week consumer position. This study aims to determine and analyze; (i) violations of consumer refund right by sellers for goods not by customer orders (ii) the responsibililty of sellers who do not own or provide a customer refund mechanism based on consumer protection law. This research is normative legal research with a sosiologica jurisdiction approach. This research is a literature study using secondary data sources. The method of collecting data in this research is through literature study and communication utilizing and compile data. An analysis of the data was carried out. This study indicates that the use of standart clauses, namely goods that have been purchased, cannot be refunded, clearly violates consumer right t get compensation or refund based on consumer protection laws and regulations. Business actor are then required to have a consumer refund mechanism in the event of a cancellation by a customer so that the consequences are null and void. It is possibe that e-commerce business actors can be criminally prosecured if it is proven that there is an element of error.  Keywords: consumer protection law, electronic system, seller.      Abstrak  Kajian penelitian ini dilatarbelakangi karena maraknya jual beli melalui perdagangan sistem elektronik terutama media sosial. Munculnya klausula baku dalam suatu perjanjian yang membatasi hak konsumen sehingga mengakibatkan lemahnya posisi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis; (i) pelanggaran hak pengembalian dana konsumen oleh pejual atas barang yang tidak sesuai pesanan konsumen, (ii) tanggungjawab penjual yang tidak memiliki atau menyediakan mekanisme pengembalian dana konsumen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian huukm normative dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini adalah penelitian studi literatur dengan menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dan melalui komunikasi langsung dengan cara survei. Kemudian data dianalisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan Menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan klausula baku yaitu barang yang sudah dibeli tidak dapat dilakukan pengembalian dana jelas telah melanggar hak konsumen dalam mendapatkann ganti rugi atau pengembalian dana berdasarkan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Kemudian pelaku usaha wajib memiliki mekanisme pengembalian dana konsumen jika terjadi pembatalan oleh konsumen sehingga konsekuensinya adalah batal demi hukum. Tidak menutup kemungkinan pelaku usaha e-commerce dapat dituntut secara pidana apabila terbukti adanya unsur kesalahan.  Kata Kunci: perlindungan konsumen, sistem elektronik, pelaku usaha.
DAMPAK HUKUM DELIMITASI PERBATASAN LAUT TERITORIAL YANG BELUM SELESAI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI TANJUNG DATU TERHADAP KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN MASYARAKAT SETEMPAT NIM. A1011201297, PANCA NUR AZMI FEBRIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  This study discusses the legal implications of the unresolved delimitation of the territorial sea boundary between Indonesia and Malaysia in Tanjung Datu on fishing activities conducted by the local community. The aim of this research is to analyze the legal impacts arising from the unresolved delimitation of the territorial sea boundary between Indonesia and Malaysia in Tanjung Datu from the perspective of international maritime law, as outlined in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). It also seeks to examine the legal status of fishing activities conducted by the local community in the Tanjung Datu area. The conflict stemming from this issue creates legal uncertainty that affects the activities of fishermen from both countries, including the potential for illegal fishing. This uncertainty can lead to the criminalization of fishermen due to the ambiguous legal status of fishing activities resulting from the unresolved delimitation of the territorial sea boundary in the Tanjung Datu region. The research employs a normative legal research method, as it focuses on examining the applicable laws and regulations relevant to the research topic. Based on the analysis, the legal impact of the unresolved territorial sea boundary delimitation has resulted in the area being classified as a disputed sea (status quo), referred to as a "grey area." The legal status of fishing activities in this grey area is technically permissible due to unilateral claims by both countries. However, in practice, this can lead to conflicts and heightened tensions in the Tanjung Datu region. Moreover, international maritime law currently lacks specific provisions addressing such disputes.The findings highlight the urgency of accelerating the resolution of boundary delimitation through diplomacy and bilateral cooperation. This is essential to establish legal certainty, protect the rights of local communities, and maintain regional stability.Keywords: boundary delimitation, maritime law, Indonesia, Malaysia, fisheries conflict  Abstrak  Penelitian ini membahas tentang dampak hukum dari delimitasi perbatasan laut teritorial yang belum selesai antara Indonesia dengan Malaysia di Tanjung Datu terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dampak hukum yang terjadi akibat delimitasi perbatasan laut teritorial yang belum selesai antara Indonesia dengan Malaysia di Tanjung Datu dari sudut pandang hukum laut internasional dan ditinjau dari Konferensi Hukum Laut Internasional 1982 serta menganalisis terkait status legalitas kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan Tanjung Datu. Konflik yang ditimbulkan dari permasalahan diatas menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada aktivitas nelayan di kedua negara, termasuk potensi penangkapan ikan ilegal yang dapat mengakibatkan terjadinya kriminalisasi terhadap nelayan dari ketidakjelasan status kegiatan penangkapan yang ditimbulkan belum selesainya delimitasi perbatasan laut teritorial pada daerah Tanjung Tatu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dikarenakan penelitian yang akan dilakukan mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dampak hukum yang ditimbulkan dari belum selesainya delimitasi perbatasan laut teritorial menyebabkan daerah tersebut berstatus laut sengketa (status quo) yang disebut sebagai grey area sedangkan status legalitas dari kegiatan penangkapan ikan pada daerah grey area untuk saat ini sebenarnya boleh saja karena adanya klaim sepihak yang dilakukan kedua negara tetapi dalam prakteknya hal itu akan dapat menyebabkan timbulnya bentrok serta menambah ketegangan pada daerah Tanjung datu tetapi dalam peraturan hukum laut internasional belum ada peraturan yang membahas terkait permasalahan itu. Dari hasil temuan ini menunjukan perlunya dilakukan percepatan penyesalan delimitasi perbatasan melalui diplomasi dan kerjasama bilateral untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat lokal, serta menjaga stabilitas kawasan.  Kata kunci: delimitasi perbatasan, hukum laut, Indonesia, Malaysia, konflik perikanan.

Page 252 of 309 | Total Record : 3081

 250   251   252   253   254 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue