Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG NIM. A1011201316, MARCHIO INZAGHI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The aim of conducting research on the settlement of bad credit at the Keling Kumang Credit Union Savings and Loans Cooperative in Sintang is to look for bad credit data, reveal the factors causing bad credit, reveal the legal consequences for members who are in arrears on credit, and find efforts to resolve bad credit at the Credit Union Savings and Loans Cooperative Keling Kumang in Sintang. This research is a type of legal research using an empirical juridical approach by analyzing the problems studied by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The research results show that the number of bad loans in December 2022 was IDR 13,818,994,500 from a total of 1,046 borrower members, in 2023 there was a decrease in monthly bad loans to IDR 7,165,818,800 from a total of 1.35 borrower members. That the factors causing bad credit are due to a decrease in business income, a decrease in the price of palm oil and rubber FFB, internal family problems, and being laid off from work. The legal consequences for members who are in arrears on credit are being subject to a fine of 3% of the outstanding loan installments and interest and up to confiscation of collateral. Efforts to resolve bad credit at the Keling Kumang Credit Union Savings and Loans Cooperative in Sintang are carried out by credit restructuring. Keywords: Bad Credit, Default, Credit Restructuring. Abstrak Tujuan dilakukan penelitian terhadap penyelesaian kredit pmacet pada Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Keling Kumang di Sintang untuk mencari data kredit macet, mengungkapkan faktor penyebab kredit macet, mengungkapkan akibat hukum bagi anggota yang menunggak kredit, dan menemukan upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Keling Kumang di Sintang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis permasalahan yang diteliti dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian bahwa jumlah kredit macet pada Desember 2022 sebesar Rp.13.818.994.500 dari jumlah anggota peminjam 1.046, pada tahun 2023 terjadi penurunan pinjaman macet bulanan mejadi Rp.7.165.818.800 dari anggota pemijam berjumlah 1.35 orang. Bahwa faktor penyebab kredit macet dikarenakan penurunan pendapatan usaha, penurunan harga TBS kelapa sawit dan karet, permasalahan internal keluarga, dan di PHK dari tempat bekerja. Akibat hukum bagi anggota yang menunggak kredit adalah dikenakan denda sebesar 3% dari angsuran dan bunga pinjaman tertunggak dan sampai penyitaan barang jaminan. Upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Keling Kumang di Sintang dilakukan dengan restrukturisasi kredit.Kata Kunci : Kredit Macet, Wanprestasi, Restrukturisasi Kredit.

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA SINGKAWANG NIM. A1011201092, CHINTYA AMANDARI PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda yang paling panjang pembahasannya. Salah satunya yang terjadi di Kota Singkawang yaitu tindak pidana penipuan dalam pembuatan sertifikat hak milik atas tanah. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembuatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kota Singkawang.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pemasalahan yang akan diteliti yaitu tindak pidana penipuan atas pembuatan sertifikat hak milik atas tanah yang muncul akibat kasus sengketa tanah.Penelitian ini menyoroti problematika yang muncul akibat adanya permasalahan dari keberlangsungan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di Kota Singkawang. Dalam konteks ini, korban tindak pidana penipuan dalam pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di Kota Singkawang mengalami kerugian terutama pada finansial serta psikologis. Oleh karena itu, perlunya mengetahui faktor apa yang mengakibatkan adanya problematika terhadap tindak pidana penipuan dalam pembuatan sertifikat hak milik atas tanah ini agar penegakan hukum dapat disempurnakan serta tidak menjerat lebih banyak korban tindak pidana penipuan dalam pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di Kota Singkawang. Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Penipuan di Bidang Pertanahan, Problematika Penegakan Hukum. AbstractThe crime of fraud is one of the longest criminal offenses against property. One of them that occurred in Singkawang City is the crime of fraud in the making of land ownership certificates. In this context, this research aims to find out the problems of law enforcement regarding criminal acts of fraud in making land ownership certificates in Singkawang City.The research method used is empirical research and library research which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The problem that will be examined is the criminal act of fraud in the making of land ownership certificates that arise as a result of land disputes.This research highlights the problems that arise due to problems in the continuity of law enforcement regarding criminal acts of fraud in making land ownership certificates in Singkawang City. In this context, victims of criminal acts of fraud in making land ownership certificates in Singkawang City experience losses, especially financially and psychologically. Therefore, it is necessary to know what factors cause problems with criminal acts of fraud in making certificates of ownership of land so that law enforcement can be perfected and not ensnare more victims of criminal acts of fraud in making certificates of ownership of land in Singkawang City.Keywords: Crime of Fraud, Fraud in the Land Sector, Law Enforcement Problem

PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH MUSTAHIK DI BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA CABANG KUBU RAYA NIM. A1012201095, PADIA PAZIRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Baitulmaal Munzalan Indonesia is one of the Amil Zakat Institutions in Indonesia which has officially become LAZNAS (National Amil Zakat Institution) with the Decree of the Indonesian Ministry of Religion No. 693 of 2023. Zakat is a religious treasure that is believed to be able to overcome various social and economic problems. This research is to find out how the utilization of Productive Zakat by Mustahik in Baitulmaal Munzalan Indonesia Kubu Raya Branch. The methodology used in this research is Empirical Legal research. This type of field research through a descriptive approach that aims to provide an overview, explaining what is obtained from research collected through observation, documents, and interviews. Based on the results of research and discussion that the utilization of productive zakat by mustahik in Baitulmaal Munzalan Indonesia Kubu Raya Branch is not maximized. the utilization of zakat is carried out in stages, consumptive and productive in terms of spirituality / Tarbiyah. While the utilization of zakat in stages on independent mustahik has not been implemented due to two contributing factors, namely 1. the zakat manager lacks human resources (Human Resources) to survey the field and crosscheck the development of mustahik one by one in monitoring. Mustahik illiteracy and inconsistency of mustahik in following activities in the productive mustahik program. 2. Mustahik has their own obstacles such as taking care of children, a sick husband, working as odd jobs to meet basic needs and not being fluent in learning and understanding the Qur'an properly and correctly so that currently they have not passed the stages in the productive mustahik program. Keywords: Utilization, Productive Zakat, Mustahik, Muzakki Abstrak Baitulmaal Munzalan Indonesia adalah salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia yang sudah resmi menjadi LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) dengan SK Kemenag RI No. 693 Tahun 2023. Zakat merupakan harta ibadah yang diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan Sosial dan Ekonomi. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Mustahik di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Kubu Raya. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Jenis penelitian lapangaan melalui pendekatan deskriptif yang bertujuan memberikan Gambaran,menjelaskan apa adanya suatu yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan melalui observasi, dokumen, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh mustahik di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Kubu Raya dilaksanakan belum maksimal. pendayagunaan zakat dilakukan secara bertahap, konsumtif dan produktif dari sisi kerohanian/Tarbiyah. Sedangkan pendayagunaan zakat dalam tahapan pada mustahik mandiri belum dilaksanakan dikarenakan ada dua faktor penyebab yaitu 1. pengelola zakat kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk survei di lapangan dan mengcroschek perkembangan mustahik satu persatu dalam monitoring. Mustahik buta aksara Dan ketidak konsistensi mustahik dalam mengukuti kegiatan pada program mustahik produkrif. 2. Mustahik memiliki kendala masing "“ masing seperti belum mampu mencukupi kebutuhan, kurangnya kecukupan ekonomi, mustahik bekerja sebagai serabutan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta belum lancar dalam belajar serta memahami al qur"™an dengan baik dan benar sehingga saat ini belum lulus melewati tahapan pada program mustahik produktif.Kata Kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, Mustahik, Muzakki

ANALISA KEJAHATAN PERANG TERHADAP PEMBANTAIAN PENDUDUK SIPIL TIDAK BERSENJATA DI MY LAI SERTA FAKTOR PENYEBABNYA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA NIM. A01111067, SITI NURBANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPengangkutan memiliki peranan yang sangat penting. Demikian juga halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkutan memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat berjalan. Nilai suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada, sehingga dengan pengangkutan nilai suatu barang akan meningkat. Fungsi pengangkutan ialah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang di rasa barang itu kurang berguna ketempat dimana barang-barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat.Pada umumnya dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak pengangkut adalah bebas untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang hendak dipakainya. Dalam hal ini PT. Global Kalimantan Makmur bertindak sebagai penyedia barang berupa minyak kelapa sawit, sedangkan yang bertindak sebagai pengangkutan adalah PT. Mulia Usaha Borneo. Dalam perjanjian disebutkan batas toleransi dimana Batas Toleransi adalah batas resiko penyusutan atau pengurangan volume Barang akibat proses pengangkutan sebesar maksimum O,50 % (nol koma lima puluh persen) dari total volume Barang yang diangkut oleh setiap truk Angkutanf Per Unit Angkut. Namun dalam pelaksanaan pengangkutan tersebut ternyata terjadi penyusutan dimana dalam setiap truk kapasitas 7 ton Crude Palm Oil berkurang 50-100 Kg dalam setiap kali pengangkutan. Sehingga dengan kata lain penyusutan melebihi batas toleransi. Adapun penyebab penyustan diantaranya jalan yang rusak sehingga terjadi Crude Palm Oil yang tumpah di beberapa lokasi jalan yang rusak parah. Tanggung jawab pengangkutan atas adanya penyusutan harus dibahas karena ada tanggung jawab dari pengangkut terhadap perusahaan pengguna.Inti permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah Apakah PT Mulia Usaha Borneo Sudah Bertanggung Jawab Terhadap Penyusutan Kapasitas Crude Palm Oil Yang Di Angkutnya?Hasil penelitian ditemukan bahwa PT Mulia Usaha Borneo wajib bertanggungjawab apabila terjadi penyusutan dalam proses pengangkutan, namun karena perlu penghitungan yang cermat dan teliti sehingga pembayaran tersebut beberapa kali tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan dan Upaya yang dilakukan PT. Global Kalimantan Makmur Terhadap Penyusutan Kapasitas Crude Palm Oil yang diangkut oleh PT Mulia Usaha Borneo di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau diantaranya melakukan penagihan ditiap akhir pelaksanaan kontrak setelah melakukan penghitungan totalKata Kunci: Pengangkutan, Crude Palm Oil dan Penyusutan

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI MITRA MULTI PERKASA ATAS KETERLAMBATAN DALAM PENGIRIMAN SAWIT MILIK PT. FAJAR SAUDARA KUSUMA DI KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011141128, GERY AKBAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac In this case, the delivery agreement is in the form of oral, this agreement has occurred when an agreement is reached between the parties who entered into the agreement. The delivery agreement which is made legally after fulfilling the provisions in article 1320 of the Civil Code, applies as law for those who make it; the parties are bound to carry out the agreement. The formulation of the problem became "Is the management of the Mitra Multi Perkasa Cooperative responsible for the delay in the delivery of palm oil belonging to PT. Fajar Saudara Kusuma in Sambas Regency?". In this study, the type of research used is an empirical research method and a descriptive type of approach, describing objectively based on the fact as found in the field. Whereas the management of Mitra Multi Perkasa Cooperative is not yet responsible to PT. Fajar Saudara Kusuma in particular regarding the delay in the delivery of palm oil in Sambas Regency. The irresponsible factor in delivery delay of PT. Fajar Saudara Kusuma Palm Oil in Sambas Regency due to damaged road conditions and problematic vehicles. As a legal consequence of the delivery party whom is not responsible for the delay, the Mitra Multi Perkasa Cooperative can be charged with repairing services to anticipate delays. Atttempts that can be made by PT. Fajar Saudara Kusuma against the delivery party who was not responsible for the palm oil delivery delay was to settle it amicably and demand appropriate compensation from the management of the Miitra Multi Perkasa Cooperative. Nevertheless, the PT. Fajar Saudara Kusuma has never taken legal action in the form of filing a lawsuit to the District Court, because the settlement of claims is always resolved according to the delivery procedures of the Mitra Multi Perkasa Cooperative.Keywords: Agreement, Delivery delays, Tort Liability Abstrak Dalam hal ini perjanjian pengiriman berbentuk lisan, perjanjian ini telah terjadi pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian pengiriman yang dibuat secara sah setelah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, para pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian. Yang menjadi rumusan masalah adalah "Apakah Pengurus Koperasi Mitra Multi Perkasa telah bertanggung jawab atas keterlambatan dalam pengiriman sawit milik PT. Fajar Saudara Kusuma di Kabupaten Sambas?". Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan jenis pendekatan deskriptif yaitu memaparkan dan menggambarkan secara obyektif serta mengenal hanya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang ditemukan di lapangan. Bahwa pihak Pengurus Koperasi Mitra Multi Perkasa, belum bertanggung jawab pada PT. Fajar Saudara Kusuma khususnya dalam hal keterlambatan dalam pengiriman sawit di Kabupaten Sambas. Yang menjadi faktor tidak bertanggung jawabnya dalam keterlambatan pengiriman sawit milik PT. Fajar Saudara Kusuma di Kabupaten Sambas karena kondisi jalan yang rusak dan kendaraan yang bermasalah, sebagai akibat hukum terhadap pihak pengiriman yang tidak bertanggung jawab dalam hal keterlambatan dalam pengiriman sawit adalah pihak Koperasi Mitra Multi Perkasa dapat dibebankan melakukan perbaikan pelayanan, untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak PT. Fajar Saudara Kusuma terhadap pihak pengiriman yang tidak bertanggung jawab dalam hal keterlambatan dalam pengiriman sawit adalah menyelesaikan secara musyawarah dan menuntut ganti rugi yang sesuai kepada pihak Pengurus Koperasi Mitra Multi Perkasa. Walaupun demikian, pihak PT. Fajar Saudara Kusuma tidak pernah melakukan upaya hukum berupa melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri, karena penyelesaian klaim selalu diselesaikan sesuai prosedur pengiriman Koperasi Mitra Multi Perkasa.Kata Kunci: Perjanjian Pengiriman, Tanggung Jawab Keterlambatan, Wanprestasi

PENGARUH KESADARAN HUKUM MAHASISWA UNIVERSITAS TANJUNGPURA DI KOTA PONTIANAK TERHADAP PEMBELIAN AKUN NETFLIX MELALUI PENJUALAN NON RESMI NIM. A1012201081, WINDA NASYWA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The development of the globalization era has brought numerous changes in various aspects, one of which is the emergence of streaming services that leverage the large number of internet users. Netflix, as a streaming service popular among the younger generation, is certainly accompanied by various issues, including illegal activities such as the sale of Netflix streaming packages by unofficial sellers. This research is conducted to assess the level of legal awareness influencing the decisions of students at Tanjungpura University in Pontianak who have previously engaged in purchasing Netflix services from unofficial sellers.This study employs an empirical juridical approach by understanding social phenomena occurring in society through the distribution of questionnaires to observe the implementation of law within the community. The obtained data are analyzed using thematic analysis techniques, specifically through the identification and analysis of respondent answers.The results indicate the impact of legal awareness on the decision-making process of students regarding the purchase of Netflix accounts through unofficial sellers. It is shown that 50% of respondents are aware of Netflix"™s regulations but still proceed to purchase Netflix accounts from unofficial sellers.Keywords: Sale and Purchase, Netflix, Breach of Contract, Unauthorized Sellers, Legal Awareness Abstrak Perkembangan era globalisasi membawa banyak perubahan dalam berbagai hal, satu diantaranya adalah munculnya layanan streaming yang memanfaatkan banyaknya pengguna internet. Netflix sebagai layanan streaming yang banyak diminati oleh kalangan muda tentunya diikuti dengan berbagai masalah, satu diantaranya adalah munculnya perbuatan melanggar hukum yaitu tindakan jual-beli paketan streaming Netflix yang dijual oleh penjual non-resmi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dalam mempengaruhi keputusan mahasiswa Universitas Tanjungpura di Pontianak yang pernah melakukan tindakan pembelian layanan Netflix pada penjual non-resmi.Penelitian ini menggunalan pendekatatan yuridis empiris dengan memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat melalui penyebaran kuesioner untuk kemudian melihat implementasi dari hukum di masyarakat, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yaitu identifikasi dan analisis dari jawaban responden.Hasil penelitian menunjukan pengaruh dari kesadaran hukum terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untan melakukan pembelian akun Netflix melalui penjual non-resmi, ditunjukan dengan 50% responden mengetahui ketentuan yang ditetapkan oleh Netflix tapi tetap melakukan pembelian akun Netflix melalui penjual non-resmi.Kata Kunci: Jual-beli, Netflix, Wanprestasi, Penjual Non-Resmi, Kesadaran Hukum

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 79/Pdt.G/2023/PN.Ptk NIM. A1012201144, VANIA PUTRI CAESARIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In everyday community life, many still engage in informal land transactions. Land sale agreements not made before an authorized Land Deed Official (PPAT) can cause losses for the buyer. An example of such an informal land sale can be seen in the case of District Court Decision No. 79/Pdt.G/2023/PN.Ptk. The purpose of this research is to address legal certainty and legal remedies in land sale agreements based on the District Court Decision Number: 79/Pdt.G/2023/PN.Ptk.This research employs a descriptive-analytical method with a normative juridical approach. The approach used in this study is the Analytical Conceptual Approach to legal concepts. The data used in this research are secondary data, which includes the use of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique employed in this research is a literature study. The data analysis technique used is qualitative analysis.The results of this research indicate that the legal certainty of informal land sales as established by the District Court Decision No. 79/Pdt.G/2023/PN.Ptk is that the transfer of land rights does not occur due to the provisions of Articles 94 and 95 of the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. However, the sale agreement is declared valid according to Article 1320 of the Civil Code and Article 1313 of the Civil Code. Legal remedies for land sale agreements based on the District Court Decision No. 79/Pdt.G/2023/PN.Ptk are in accordance with the provisions of Articles 94 and 95 of the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The creation of a land deed before a PPAT to serve as the basis for registering changes in land registration data is the sale and purchase deed. Using the court decision, the buyer creates a sale and purchase deed with the PPAT.Keywords: Sale and Purchase Agreement, Land Deed Official, Court Decision Abstrak Di kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak melakukan jual beli tanah dibawah tangan. Perjanjian jual beli tanah yang tidak dibuat dihadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bisa menimbulkan kerugian untuk pihak pembeli, terdapat contoh perbuatan jual beli tanah pada kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 79/Pdt.G/2023/PN.Ptk. Tujuan penelitian ini menjawab tentang kepastian hukum dan upaya hukum pada perjanjian jual beli tanah berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN.PtkPenelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis Konsep Hukum (Analytical Conseptual Approach). Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara menganalisis secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum jual beli tanah dibawah tangan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan negeri No. 79/Pdt.G/2023/PN.Ptk adalah adalah peralihan hak atas tanahnya tidak terjadi dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 94 dan 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi perjanjian jual beli dinyatakan sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1313 KUH Perdata. Dan upaya hukum pada perjanjian jual beli tanah berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri No. 79/Pdt.G/2023/PN.Ptk adalah berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pembuatan akta tanah yang dilakukan dihadapan PPAT untuk menjadi dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah ialah akta jual beli. Dengan menggunakan putusan pengadilan, pembeli membuat akta jual beli di PPAT.Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Penjabat Pembuat Akta Tanah, Putusan Pengadilan

ANALISIS YURIDIS PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011171128, ARI CHAIRI AFIAT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractExcise Tax Tape is a security document as a sign of excise payment in the form of paper that has security properties / elements with certain specifications and designs. Cigarette excise is one of the important sources of revenue for the State, but currently there is a lot of misuse of cigarette excise so that the state is harmed by billions of rupiah. The circulation of illegal cigarettes includes crimes in order to get a large income by violating the applicable rules in order to avoid taxes or excise To prevent non-compliance of entrepreneurs, the government, in this case the Directorate General of Customs and Excise, is making efforts to monitor and prevent the circulation of the results of violations from these entrepreneurs, both the circulation of cigarettes without excise tape or the acquisition of rights not from the obligations of the entrepreneur himself or other forms of violation by issuing various policies. The distribution of cigarettes without an excise band is one of the criminal acts. The method used in this research is empirical legal research method. Empirical legal research or commonly known as doctrinal research is sociological research that examines the process of the occurrence and operation of law in society. The scope of this research is related to research on legal identification and research on legal effectiveness. The data analysis used in this research is descriptive analysis. Then the objectives of this research are (1) To find out and analyze the handling of the perpetrators of the crime of cigarette distribution without excise tax in Pontianak City. (2) To determine and analyze the efforts made by the Office of Customs and Excise Supervision and Services TMP B Pontianak in preventing the circulation of cigarettes without excise tax. The results and analysis of this research show that the handling of the perpetrators of the crime of illegal cigarette distribution has been carried out properly, this is evidenced that the Pontianak Customs has succeeded in arresting 2 cases of cigarette distribution without excise tax in Pontianak in 2023 and the perpetrators have been given punishment by the authorities in accordance with the provisions of Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. Efforts to prevent the circulation of cigarettes without excise tax by the Office of Customs and Excise Supervision and Services TMP B Pontianak include First, conducting continuous legal socialization to the public and traders about excise regulations against the prohibition of selling illegal cigarettes. Second, conducting raids and imposing sanctions. Third, efforts to confiscate illegal cigarettes, namely by preventing and confiscating cigarettes without excise stamps with the status of confiscated goods, namely state property, auctioned, and destroyed.Keywords: Directorate General of Customs and Excise, Excise Tape, Illegal Cigarettes.AbstrakPita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Cukai rokok merupakan salah satu sumberpenerimaan penting bagi Negara, namun saat ini marak sekali terjadi penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga negara banyak dirugikan karenanya hingga miliaran rupiah. Peredaran rokok ilegal termasuk kejahatan guna mendapatkan penghasilan besar dengan cara melanggar aturan yang berlaku guna menghindar dari pajak atau cukai Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau biasa juga dikenal dengan penelitian doktrinal adalah penelitian sosiologis yang mengkaji mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Cakupan penelitian ini berkaitan dengan penelitian tentang identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pontianak. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Pontianak dalam mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai. Hasil dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa penanganan terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini dibuktikan bahwa pihak Bea Cukai Pontianak telah berhasil menangkap 2 kasus peredaran rokok tanpa pita cukai di Pontianak pada tahun 2023 dan pelaku tersebut sudah diberikan hukuman oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Upaya dalam mencegah terjadinya peredaran rokok tanpa pita cukai oleh pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Pontianak antara lain adalah Pertama, melakukan sosialisasi hukum secara terus-menerus kepada masyarakat serta para pedagang tentang Peraturan cukai terhadap larangan memperjual belikan rokok ilegal. Kedua, melakukan razia serta memberikan sanksi. Ketiga, upaya penyitaan rokok ilegal yaitu dengan cara melakukan pencegahan dan penyitaan terhadap rokok tanpa pita cukai dengan status barang sitaan yakni barang milik negara, dilelang, dan dimusnahkan. Kata Kunci : Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Pita Cukai, Rokok Ilegal..

WANPRESTASI NELAYAN PENGGARAP KERAMBA IKAN DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN PEMILIK KERAMBA DI KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1011151198, IRSYAD MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Freshwater fish farming is currently in great demand by the community, this is because it can provide quite a decent profit. This freshwater fish farming business can be done using a pond system or a cage system. The pond system is different from the cage system. The cage system is more efficient in terms of cost compared to the pond system because it does not require land (soil). In addition, the cage system that uses floating net cages is a flexible cultivation tool, because if it is not used, the cage can be landed to maintain its safety and maintenance.Mempawah Hilir District is one of the districts in Mempawah Regency. Mempawah Hilir District is located along the coast and river. Given the location of Mempawah Hilir District along the river, it is considered very suitable for fish farming using the cage system by the community.Currently, people who are relatively well-off in Mempawah Hilir District have fish cages, but they are unable to work on their own cages. Therefore, the owners of these cages enter into agreements with other people (fishermen working on fish cages) to manage their fish cages by means of profit sharing or verbal fishery profit sharing agreements, because of mutual trust from the cage owners to the fisherman working on fish cages to manage their fish cages.However, in reality, the fisherman working on fish cages commits a breach of contract against the cage owners. The form of breach of contract committed by the fisherman working on fish cages is that when the fish are harvested, the fisherman working on fish cages does not inform the cage owners and the fisherman working on fish cages often takes fish without the knowledge of the cage owners, so that when the profit sharing is carried out, the cage owners do not get their rights of 70% (seventy percent) of the harvest, clearly the cage owners suffer losses.The factors causing the fisherman working on fish cages to commit a breach of contract are because it is not enough to cover the living expenses of the fisherman's family and the cage owners never or rarely check their cages because they are fully entrusted to the fisherman working on fish cages.The legal consequences for fishermen working on fish cages who default/break their promises to them in the fish profit sharing agreement are to pay compensation. In general, the calculation of the amount of compensation is based on an agreement between the fish cage owner and the fishermen working on the fish cage. In essence, the fish cage owner will not pressure and burden the fishermen working on the fish cage in paying compensation.The efforts made by the fish cage owner against the fishermen working on the fish cage who default in the fish profit sharing agreement are to hold family discussions. This is done because the fish cage owner still maintains good relations with the fishermen working on the fish cage, most of whom are still related and are local residents who have long been known by the fish cage owner. Keywords: Profit Sharing Agreement, Fish Cages, Default Abstrak Saat ini masyarakat yang tergolong mampu di Kecamatan Mempawah Hilir memiliki keramba ikan, namun mereka tidak sanggup untuk menggarap kerambanya sendiri. Oleh karena itu, para pemilik keramba ini menjalin perjanjian dengan orang lain (nelayan penggarap keramba ikan) untuk mengurus keramba ikannya dengan cara bagi hasil atau perjanjian bagi hasil perikanan secara lisan, karena saling percaya dari pemilik keramba terhadap nelayan penggarap keramba ikan untuk mengusahakan keramba ikannya. Namun dalam realitanya, nelayan penggarap keramba ikan melakukan wanprestasi terhadap pemilik keramba. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nelayan penggarap keramba ikan adalah pada saat panen ikan, nelayan penggarap keramba ikan tidak memberitahukan kepada pemilik keramba dan nelayan penggarap keramba ikan seringkali mengambil ikan tanpa sepengetahuan pemilik keramba, sehingga pada saat dilakukan bagi hasil ternyata pemilik keramba tidak mendapatkan haknya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil panen tersebut, jelas pemilik keramba mengalami kerugian.Faktor penyebab nelayan penggarap keramba ikan melakukan wanprestasi dikarenakan tidak mencukupi untuk biaya hidup bagi keluarga nelayan penggarap keramba ikan dan pemilik keramba tidak pernah atau jarang mengecek kerambanya karena dipercayakan secara penuh kepada nelayan penggarap keramba ikan. Akibat hukum bagi nelayan penggarap keramba ikan yang melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap mereka dalam perjanjian bagi hasil ikan adalah membayar ganti rugi. Pada umumnya, penghitungan besarnya ganti rugi berdasarkan kesepakatan antara pemilik keramba dengan nelayan penggarap keramba ikan. Intinya, pemilik keramba tidak akan menekan dan memberatkan nelayan penggarap keramba ikan dalam membayar ganti rugi. Upaya yang dilakukan oleh pemilik keramba terhadap nelayan penggarap keramba ikan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil ikan adalah melakukan musyawarah kekeluargaan. Hal ini dilakukan karena pemilik keramba masih menjaga hubungan baik dengan nelayan penggarap keramba ikan yang sebagian besar masih ada hubungan keluarga dan merupakan penduduk setempat yang sudah lama dikenal oleh pemilik keramba. Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Keramba Ikan, Wanprestasi

IMPLEMENTASI SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211165, ADITYA PRAWIRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research aims to analyze the implementation of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children in Pontianak City. Chemical castration sanctions regulated in Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Procedures for Implementing Chemical Castration are additional sanctions imposed to reduce the number of sexual violence against children and provide a deterrent effect on perpetrators. This study uses empirical juridical research methods with a qualitative approach, combining the results of interviews and focused discussions with judges and prosecutors, Pontianak KPAD commissioners, Pontianak IDI doctors and criminal law experts, as well as analyzing data obtained in the field. The research results show that although regulations regarding chemical castration sanctions have been implemented nationally, implementation in Pontianak City still faces obstacles. The main obstacle is that there is no cooperation and coordination between the Pontianak District Prosecutor's Office and medical personnel and related agencies. This research concludes that the implementation of chemical castration sanctions in Pontianak City requires closer collaboration between the government, medical personnel and non-governmental organizations to ensure that the implementation of additional sanctions in the form of chemical castration can be carried out well. Thus, it is hoped that chemical castration can be an effective instrument in reducing the number of sexual violence against children and creating a safer environment. Keywords: Child victims; Implementation of sanctions; Sexual violence Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pontianak. Sanksi kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia merupakan sanksi tambahan yang diberlakukan untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan efek jera pada pelaku. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, memadukan hasil wawancara dan diskusi terfokus dengan hakim dan jaksa, komisioner KPAD Pontianak, dokter IDI Pontianak dan Ahli Hukum Pidana, serta menganalisis data yang didapat di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai sanksi kebiri kimia telah diberlakukan secara nasional, implementasi di Kota Pontianak masih menghadapi hambatan. Hambatan utamanya yakni belum ada kerjasama dan koordinasi antara pihak Kejaksaan Negeri Pontianak dengan tenaga medis dan instansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sanksi kebiri kimia di Kota Pontianak membutuhkan adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, tenaga medis, dan lembaga non-pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi sanksi tambahan berupa kebiri kimia bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan kebiri kimia dapat menjadi instrumen efektif dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Kata Kunci: Kekerasan seksual, Korban anak, Implementasi sanksi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA