cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 257   258   259   260   261 
ANALISIS KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM MEMIMPIN SEBUAH DESA PEMEKARAN (Studi Kasus Desa Sepantak Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau) NIM. A1011211122, MELLA APRIASTUTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstract  Sepantak Village is an expansion village of Sungai Ayak Dua Village in the Belitang Hilir Sub-district of Sekadau Regency. The expansion of Sepantak Village aims to increase the effectiveness of services to the community, accelerate regional development, and provide space for community participation in a village government that is more independent and responsive to local needs. Sepantak Village is currently led by an Acting Village Head because at the time of its formation, no Village Head elections had been held. An official is someone who holds an official position in an organization, institution, or government, with certain authorities and responsibilities regulated by regulations or laws. This research is used to determine: 1) How is the Authority of the Acting Village Head in Leading a Village Expansion? 2) What are the Factors that Obstruct the Acting Village Head in Leading a Village Expansion? This research uses a qualitative approach with the type of field research. Data collection techniques using observation and interviews. Data analysis techniques using purposive sampling. The conclusions of this research are: 1) The Acting Village Head has full authority like the Definitive Village Head to run the government, carry out development, and empower the community in the expansion village. 2) What are the factors that hinder the acting village head in leading a village expansion? This research is a study using a qualitative approach with the type of field research (Field Research). Data collection techniques using observation and interviews. Data analysis techniques using purposive sampling. The conclusions of this research are: 1) The Acting Village Head has full authority like the Definitive Village Head to run the government, carry out development, and empower the community in the expansion village. 2) The challenges faced include administrative arrangements, limited human resources, funding, and infrastructure. 3) In exercising its authority, the Acting Village Head always tries to involve the community in the decision-making process through the village deliberation forum.  Keywords: Village Expansion, Acting Village Head, Acting Village Head.      Abstrak  Desa Sepantak merupakan sebuah desa pemekaran dari Desa Sungai Ayak Dua di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau. Pemekaran Desa Sepantak bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa yang lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Desa Sepantak saat ini dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa karena pada saat pembentukannya, belum ada pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diselenggarakan. Pejabat adalah seseorang yang memegang suatu jabatan atau posisi resmi dalam sebuah organisasi, lembaga, atau pemerintahan, dengan kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang diatur oleh peraturan atau undang-undang. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui : 1) Bagaimana Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Memimpin Sebuah Desa Pemekaran? 2) Apa Faktor-Faktor Yang Menghambat Penjabat Kepala Desa Dalam Memimpin Sebuah Desa Pemekaran?. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan purposive sampling. Hasil Kesimpulan penelitian ini yaitu: 1) Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan penuh seperti halnya Kepala Desa Definitif untuk menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat di desa pemekaran. 2) Tantangan yang dihadapi mencakup penataan administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta infrastruktur. 3) Dalam menjalankan kewenangannya, Penjabat Kepala Desa selalu berupaya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum musyawarah desa.  Kata Kunci: Desa Pemekaran, Penjabat Kepala Desa, Penjabat
IMPLEMENTASI SISTEM E-BERPADU DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A NIM. A1012201170, RASENDRIYA CLARISYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  This research aims to analyze the implementation of the E-Berpadu System (Integrated Electronic Criminal Files) at the Pontianak District Court Class 1A, which is a digital innovation by the Supreme Court in the context of modernizing the criminal justice system. E-Berpadu is designed to enhance the efficiency of criminal case administration through file digitization, reduction of bureaucracy, and increased integration among law enforcement agencies.This research employs an empirical approach, utilizing qualitative data. Data were collected through both verbal and written interviews with judges, clerks, lawyers, bailiffs, and PTSP (One Stop Integrated Services) staff directly involved in the system's use, and the results were analyzed using information system implementation analysis theory and effectiveness theory. The findings indicate that the implementation of the E-Berpadu System at the Pontianak Class 1A District Court has significantly positive impacts. This system successfully accelerated the case administration process, improved data accuracy, and facilitated coordination between agencies. In addition, E-Berpadu also enhances transparency in the legal process by facilitating application submissions, electronic file transfers, and digital document management. However, there are several challenges faced, such as user adaptation to technology, data synchronization issues between institutions, and technical obstacles like unstable internet connections and a less user-friendly interface. This research recommends enhancing training and system development to address these challenges. Overall, E-Berpadu is considered effective in supporting the modernization of the criminal justice system at the Class 1A Pontianak District Court, although it still requires improvements in technological infrastructure and training support. This study makes an important contribution to the understanding of technology implementation in the judicial system and offers recommendations that can serve as a model for other courts in Indonesia.Keywords: District Court, E-Berpadu, Judicial modernization, Technological constraints, Effectiveness analysis  Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, yang merupakan inovasi digital Mahkamah Agung dalam rangka modernisasi sistem peradilan pidana. E-Berpadu dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perkara pidana melalui digitalisasi berkas, pengurangan birokrasi, dan peningkatan integrasi antar lembaga penegak hukumJenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data didapatkan dengan metode wawancara secara lisan maupun tertulis dengan hakim, panitera, pengacara, jurusita, serta staf ptsp yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem dan hasilnya dianalisis dengan menggunakan teori analisis implementasi sistem informasi dan teori efektivitas.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem E-Berpadu di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah membawa dampak positif yang signifikan. Sistem ini berhasil mempercepat proses administrasi perkara, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan koordinasi antar instansi. Selain itu, E-Berpadu juga meningkatkan transparansi dalam proses hukum dengan mempermudah pengajuan permohonan, pelimpahan berkas elektronik, dan pengelolaan dokumen secara digital. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti adaptasi pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi, masalah sinkronisasi data antar lembaga, serta kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil dan antarmuka pengguna yang kurang ramah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan dan pengembangan sistem untuk mengatasi tantangan tersebut. Secara keseluruhan, E-Berpadu dinilai efektif dalam mendukung modernisasi peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, meskipun masih memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan dukungan pelatihan. Studi ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman implementasi teknologi dalam sistem peradilan dan menawarkan rekomendasi yang dapat dijadikan model bagi pengadilan lain di Indonesia.Kata Kunci: Pengadilan Negeri, E-Berpadu, Modernisasi peradilan, Kendala teknologi, Analisis efektivitas
IMPLEMETASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS SENGKETA PERTANAHAN DENGAN MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI NIM. A1011201033, ANES CANDLE LATUMAHINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract   The resolution of land dispute cases through mediation is considered one of the best alternative dispute resolution mechanisms compared to other systems and forms of ADR. The problem formulation is "What factors prevent the implementation of handling and resolving land dispute cases through mediation at the Land Office of Melawi Regency?" This research aims to uncover the factors that hinder the smooth conduct of land dispute mediation at the BPN of Melawi Regency, as well as to reveal the impacts resulting from the failure of land dispute mediation at the BPN of Melawi Regency. This research uses a method to find out. It is empirical research; Empirical law is legal research that examines the legal behavior of society or individuals in relation to the law. This research uses primary data obtained directly from the community, such as the results of interviews and documentation. The results of the research indicate that the implementation of handling and resolving land dispute cases through mediation at the Land Office of Melawi Regency has faced failure. The internal factor that acts as a barrier is the relatively low human resources of the community in Melawi Regency. External factors that hinder the resolution of land disputes through mediation at the Land Office of Melawi Regency consist of three aspects: Legal Substance, Legal Structure, and Legal Culture.  Keywords: Land disputes, Implementation, Mediation    AbstrakPenyelesaian kasus sengketa tanah dengan mediasi adalah salah satu upaya dianggap mekanisme alternatif penyelesaian sengketa terbaik dibanding sistem dan bentuk ADR lainnya. Adapun rumusan masalah "Faktor apa saja yang membuat implemetasi penanganan dan penyelesaian kasus sengketa tanah dengan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi tidak dapat dilaksanakan?". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor apa saja yang membuat mediasi sengketa tanah di BPN Kabupaten Melawi tidak berjalan dengan lancar serta mengungkapkan dampak apa saja yang terjadi, akibat dari gagalnya mediasi sengketa tanah di BPN Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan metodeuntuk mengetahui. adalah penelitian empiris, hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji perilaku hukum masyarakat atau individu dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. penanganan dan penyelesaian kasus sengketa tanah dengan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi mengalami kegagalan. Faktor internal yang menjadi penghambat adalah SDM masyarakat Kabupaten Melawi yang relatif rendah. Faktor eksternal kendala dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu : Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum.  Kata Kunci : Sengketa tanah, Implementasi, Mediasi
PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM PENGUMPULAN ZAKAT MAAL DI KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1011211187, DWI ANNISA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  This research explores the role of the Indonesia"™s National Zakat Agency (BAZNAS) of Mempawah Regency in the collection of zakat maal and measures the implementation and challenges faced in carrying out its duties in accordance with applicable regulations, including Law No. 23 of 2011 and Islamic law. The method used is empirical research with interviews and sampling. The results indicate that the collection of zakat in Mempawah Regency does not fully comply with legal provisions, although BAZNAS has undertaken various initiatives, such as the establishment of zakat volunteers for collection in each sub-district. The main challenges faced include the lack of Zakat Collecting Units (UPZ) in business entities, low public awareness of BAZNAS, and limited funding for outreach activities. Despite a relatively high public awareness of zakat obligations, only a few contribute through BAZNAS, creating a gap between knowledge and action. Additionally, zakat management is hindered by the lack of separation of zakat types in reports, although BAZNAS has never faced sanctions due to compliance in financial reporting. Weaknesses in data validity also affect the analysis and evaluation of zakat management.  Keywords: Zakat Maal, Collection, And Indonesia"™s National Zakat Agency  Abstrak  Penelitian ini mengeksplorasi peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mempawah dalam pengumpulan zakat maal dan mengukur implementasi serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan wawancara dan pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di Kabupaten Mempawah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun BAZNAS telah melakukan berbagai inisiatif, seperti pembentukan relawan zakat dalam pengumpulan di setiap kecamatan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di badan usaha, rendahnya kesadaran masyarakat tentang BAZNAS, serta keterbatasan dana untuk sosialisasi.Meskipun kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat cukup tinggi, hanya sedikit yang menyalurkan melalui BAZNAS, menciptakan kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan. Selain itu, pengelolaan zakat terhambat oleh kurangnya pemisahan data jenis zakat dalam laporan, meskipun BAZNAS tidak pernah terkena sanksi berkat kepatuhan dalam pelaporan keuangan. Kelemahan dalam validitas data juga mempengaruhi analisis dan evaluasi pengelolaan zakat.  Kata Kunci: Zakat Maal, Pengumpulan, dan Badan Amil Zakat Nasional
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM PUTUSAN NOMOR 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb NIM. A1012211181, TASAYRA TSABITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  This thesis discusses the legal considerations of District Court judges in Decision Number 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb. seen from the aspect of legal objectives, namely, justice, utility, and legal certainty. That there has been a legal relationship between the plaintiff and the defendant regarding the loan agreement. However, in its implementation, the defendant was proven to have committed a default on the loan agreement, so the plaintiff filed a simple lawsuit to the District Court. The formulation of the research problem is whether the judge's legal considerations have met the legal objectives.The research method used is normative research (legal research). The nature of this study uses descriptive analysis. The type of approach uses a statute approach. Meanwhile, the purpose of the research is: analyzing the legal considerations of the District Court judges in Decision Number 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb has fulfilled the Legal Objectives and analyzing the legal consequences of Decision Number 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb.The results and discussion of the analysis obtained that the judge decided that the case did not fully provide justice for the Plaintiff, in the benefit of having fulfilled, this was seen based on the judge's decision which stated that the judge needed to consider the economic condition and the defendant's ability to fulfill his obligations. And from the fact that the law has fulfilled, this is based on the judge's decision which states that the judge considers the evidence both submitted by the Plaintiff and the Defendant. The legal consequences of this decision punish the defendant to pay the principal debt in cash and immediately to the plaintiff in the amount of Rp. 34,000,000.00 million and punish to pay the case costs of Rp. 226,000.00.Keywords : Agreement, Loan Agreement, Breach of Contract, Small Claim Court  AbstrakSkripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb. dilihat dari aspek tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara pengugat dan tergugat mengenai perjanjian pinjam meminjam. Namun dalam pelaksanaannya tergugat terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian pinjam meminjam, sehingga pihak penggugat mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu apakah pertimbangan hukum hakim telah memenuhi tujuan hukum.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (legal research). Sifat penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Jenis pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian adalah : menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb telah memenuhi Tujuan Hukum dan   menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Bjb.Hasil dan pembahasan analisis yang diperoleh bahwa hakim memutuskan perkara tidak sepenuhnya memberikan keadilan bagi pihak Penggugat, dalam kemanfaatan sudah memenuhi, hal ini dilihat berdasarkan putusan hakim yang menyatakan hakim perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Dan dari kepatian hukumnya telah memenuhi, hal ini berdasarkan putusan hakim yang menyatakan hakim mempertimbangkan alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat. Akibat hukum dari putusan ini menghukum tergugat untuk membayar utang pokok secara kontan dan seketika kepada penggugat sebesar Rp. 34.000.000,00   juta dan menghukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00.  Kata Kunci : Perjanjian, Pinjam Meminjam Uang, Wanprestasi, Gugatan Sederhana
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MELAKUKAN PERGANTIAN MESIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK NIM. A1012211114, MUHAMMAD YAKINI AKBAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe results of this research are that law enforcement efforts by the Pontianak City Police Traffic Unit regarding engine replacement modifications on two-wheeled vehicles that do not carry out type test obligations are carried out through 2 (two) steps, namely, preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are carried out by providing outreach as well as complaints and consultation services for people who are still confused about modifying motorized vehicles in accordance with applicable regulations. The repressive efforts were carried out in collaboration with the West Kalimantan Provincial Transportation Service carrying out a joint operation (Operation Tata Order). The main obstacles faced by the Pontianak City Police are the lack of public participation and awareness of the law and the lack of special attention from police law enforcers.Keywords: Law Enforcement, Police, Modification, Engine Replacement.  ABSTRAKHasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya penegakan hukum oleh Satlantas Polresta Kota Pontianak terhadap modifikasi pergantian mesin pada kendaraan roda dua yang tidak melakukan kewajiban uji tipe dilakukan melalui 2 (dua) langkah yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi serta layanan aduan dan konsultasi bagi masyarakat yang masih kebingungan dalam hal modifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun upaya represif dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat melakukan operasi gabungan (Operasi Tata Tertib). Hambatan utama yang dihadapi Polresta Kota Pontianak yaitu kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kurangnya perhatian khusus dari penegak hukum kepolisian  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polresta, Modifikasi, Pergantian Mesin.
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASAL 11 NOMOR 10 TAHUN 2023 (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) NIM. A1011211115, MUHAMMAD THORIQ FIKARSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  General elections are a fundamental element in the democratic system that functions as a means of implementing people's sovereignty. In Indonesia, the implementation of elections is regulated in various regulations, including General Election Commission Regulation No. 10 of 2023, which regulates the requirements for the candidacy of legislative members. One of the important provisions in this PKPU is the prohibition for legislative candidates who are serving criminal sentences to run for office. However, the implementation of this regulation often faces challenges, as seen in the case of AUR, a candidate for legislative member from Ketapang Regency who managed to pass the Permanent Candidate List   stage despite his status as a convict. This study aims to analyze the implementation of Article 11 of PKPU No. 10 of 2023 in the process of nominating legislative members in Ketapang Regency in the 2024 Election. The AUR case reflects weaknesses in the administrative verification process carried out by the General Election Commission and political parties, which allow unqualified candidates to remain in the running as candidates. This study examines the factors that cause negligence in verification and its impact on the implementation of honest and fair elections. The results of the study show that the lack of accuracy in verifying candidate data and weak coordination between the KPU, political parties, and the community are the main causes of this negligence. These findings emphasize the importance of stricter law enforcement and supervision at every stage of the election to maintain the integrity of the democratic process in Indonesia. This study also recommends improving regulations and procedures to ensure that elections are carried out in accordance with the principles of direct, public, free, confidential, honest, and fair.  Keywords: Elections, verification of legislative candidates.    Abstrak  Pemilihan umum merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, pelaksanaan Pemilu diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023, yang mengatur syarat pencalonan anggota legislatif. Salah satu ketentuan penting dalam PKPU ini adalah larangan bagi calon legislatif yang sedang menjalani hukuman pidana untuk mencalonkan diri. Namun, implementasi regulasi ini seringkali menghadapi tantangan, seperti yang terlihat pada kasus AUR, seorang calon anggota legislatif dari Kabupaten Ketapang yang berhasil lolos hingga tahap Daftar Calon Tetap meskipun berstatus sebagai terpidana.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 11 PKPU No. 10 Tahun 2023 dalam proses pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Ketapang pada Pemilu 2024. Kasus AUR mencerminkan kelemahan dalam proses verifikasi administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan partai politik, yang memungkinkan calon tidak memenuhi syarat tetap maju sebagai kandidat. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian dalam verifikasi dan dampaknya terhadap pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya ketelitian dalam verifikasi data calon serta lemahnya koordinasi antara KPU, partai politik, dan masyarakat menjadi penyebab utama terjadinya kelalaian tersebut. Temuan ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan Pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan perbaikan regulasi dan prosedur untuk memastikan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  Kata Kunci: Pemilu, Verifikasi Calon Legislatif
ANALISIS iiPERAN iiDAN iiFUNGSI iiBUMDES iiDALAM iiMENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT iiDESA NGARAK iiKECAMATAN iiMANDOR KABUPATEN iiLANDAK NIM. A1011211048, ARTINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract                                   BUMDes ii(Village-Owned iiEnterprises) iiare iivillage-owned iibusinesses iiwhose iicapital iicomes iifrom iivillage iiassets iito iimanage iiassets, iiservices iiand iibusinesses iifor iithe iiwelfare iiof iithe iicommunity. iiIn iiNgarak iiVillage, iithe iionly iiprogram iirunning iiis iithe iiPond iiBusiness iiUnit, iiwhich iiis iimanaged iiby iiBUMDes iiadministrators iiand iiland iiowners. iiThey iiare iiresponsible iifor iibreeding, imaintaining, harvesting iiand iiselling iifish. iiHowever, iiafter iialmost iitwo iiyears iiof iioperation, iithe iivillage iihas iinot iifelt iithe iibenefits. iiLack iiof iifunds iicauses iimanagers iiand iiworkers iito iiquit, iiresulting iiin iiBUMDes iibecoming iia iivacuum. iiApart iifrom iithat, iithe iimanagement iihas iinot iibeen iiable iito iicarry iiout iiits iiduties iioptimally. iiThis iithesis iiaims iito iiexamine iithe iirole iiand iifunction iiof iiBUMDes iiin iiimproving iithe iiwelfare iiof iithe iipeople iiof iiNgarak iiVillage, iiconsidering iithat iiBUMDes iiis iistill iirelatively iinew iiin iiMandor iiDistrict, iiand iimany iiparties iistill iido iinot iiunderstand iiit.                                 This iiresearch iiuses iia iisociological iijuridical iimethod, iinamely iian iiapproach iibased iion iiapplicable iinorms iior iiregulations iito iiunderstand iiits iiimpact iion iisocial iilife. iiThis iiresearch iiis iidescriptive, iiwhich iimeans iiit iidescribes iiand iiexplains iifacts iisystematically. iiData iiwas iicollected iithrough iiobservation ii(direct iiobservation iiin iithe iifield), iidocument iistudy ii(searching iihistorical iidata), iiand iiinterviews ii(extracting iiinformation iifrom iisources). iiThis iiresearch iiis iisupported iiby iiplanning iitheory iiand iimonitoring iitheory.                                           The iiresearch iiresults iishow iithat iithe iirole iiand iifunction iiof iiBUMDes iiin iiimproving iithe iiwelfare iiof iithe iicommunity iiin iiNgarak iiVillage, iiMandor iiDistrict, iiLandak iiRegency iihas iinot iigone iias iiexpected. iiThis iican iibe iiseen iifrom iithe iiprograms iicarried iiout. iiThe iiprogram iihas iinot iirun iioptimally iidue iito iicapital iiconstraints, iiweather iifactors, iiand iithe iiBUMDes iimanagement iiand iithe iiVillage iiGovernment's iilack iiof iiunderstanding iiof iithe iiBUMDes iithey iimanage. iiSo iiin iicarrying iiout iithe iirole iiand iifunction iiof iiBUMDes iiwith iithe iiaim iiof iiimproving iithe iiwelfare iiof iithe iiNgarak iivillage iicommunity, iiit iihas iistill iinot iibeen iiachieved.  Keywords: iiPlanning; iiImplementation; iiSupervision; iiRole iiand iiFunction iiof iiBUMDes iiin iiProspering iiSociet     Abstrak  BUMDes ii(Badan iiUsaha iiMilik iiDesa) iiadalah iiusaha iimilik iidesa iiyang iimodalnya iiberasal iidari iikekayaan iidesa iiuntuk iimengelola iiaset, iijasa, iidan iiusaha iidemi iikesejahteraan iimasyarakat. iiDi iiDesa iiNgarak, iisatu-satunya iiprogram iiyang iiberjalan iiadalah iiUnit iiUsaha iiKolam, iiyang iidikelola iioleh iipengurus iiBUMDes iidan iipemilik iilahan. iiMereka iibertanggung iijawab iiatas iipembibitan, iipemeliharaan, iihingga iipanen iidan iipenjualan iiikan. iiNamun, iisetelah iihampir iidua iitahun iiberjalan, iidesa iibelum iimerasakan iimanfaatnya. iiKurangnya iidana iimenyebabkan iipengelola iidan iipekerja iiberhenti, iisehingga iiBUMDes iimenjadi iivakum. iiSelain iiitu, iipengurus iibelum iimampu iimenjalankan iitugasnya iisecara iioptimal. iiSkripsi iiini iibertujuan iiuntuk iimengkaji iiperan iidan iifungsi iiBUMDes iidalam iimeningkatkan iikesejahteraan iimasyarakat iiDesa iiNgarak, iimengingat iiBUMDes iimasih iitergolong iibaru iidi iiKecamatan iiMandor, iidan iibanyak iipihak iimasih iibelum iimemahaminya. Ii       Penelitian iiini iimenggunakan iimetode iiyuridis iisosiologis, iiyaitu iipendekatan iiberdasarkan iinorma iiatau iiperaturan iiyang iiberlaku iiuntuk iimemahami iidampaknya iidalam iikehidupan iisosial. iiPenelitian iiini iibersifat iideskriptif, iiyang iiberarti iimenggambarkan iidan iimenjelaskan iifakta iisecara iisistematis. iiData iidikumpulkan iimelalui iiobservasi ii(pengamatan iilangsung iidi iilapangan), iistudi iidokumen ii(penelusuran iidata iihistoris), iidan iiwawancara ii(penggalian iiinformasi iidari iinarasumber). iiPenelitian iiini iididukung iioleh iiteori iiperencanaan iidan iiteori iipengawasan.                       Hasil iipenelitian iimenunjukan iibahwa iiperan iidan iifungsi iiBUMDes iidalam iimenyejahterakan iimasyarakat iidi iiDesa iiNgarak iiKecamatan iiMandor iiKabupaten iiLandak iibelum iiberjalan iisesuai iidengan iiyang iidiharapkan. iiHal iiini iidapat iidilihat iidari iiprogram iiyang iidikerjakan. iiProgram iitersebut iibelum iiberjalan iidengan iimaksimal iikarena iikendala iimodal, iifaktor iicuaca, iiserta iiketidak iipaham iipengurus iiBUMDes iiserta iiPemerintah iiDesa iiterhadap iiBUMDes iiyang iidi iikelola. iiSehingga iidalam iimenjalankan iiperan iidan iifungsi iiBUMDes iidengan iitujuan iiuntuk iimenyejahterakan iimasyarakat iidesa iiNgarak iimasih iibelum iitercapai. ii  Kata iiKunci ii: iiPerencanaan; iiPelaksanaan; iiPengawasan; iiPeran iidan iiFungsi iiBUMDes iidalam iiMenyejahterakan iiMasyarakat.
ANALISIS YURIDIS JUAL BELI BARANG MELALUI MARKETPLACE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF NIM. A1012181053, RIZQY DWI PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractTechnological advancements have transformed buying and selling transaction patterns, where marketplace platforms have become the primary method replacing conventional transactions. However, this convenience also raises various legal issues, such as product discrepancies, seller fraud, and marketplace liability in problematic transactions. This study aims to analyze buying and selling transactions through marketplaces from the perspective of positive law, particularly regarding consumer protection and the rights and obligations of the parties involved. This research employs a normative juridical method with a literature study approach based on the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen), and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The findings indicate that although regulations have been established for online transactions, their implementation still faces challenges, especially in terms of consumer protection effectiveness. Several cases show that the complaint and dispute resolution mechanisms provided by marketplaces remain limited, often failing to offer fair solutions for consumers. Therefore, improvements in regulations and marketplace policies are necessary to ensure that return and dispute resolution mechanisms operate more transparently, quickly, and efficiently in protecting consumer rights.  Keywords: Buying; Selling; Transactions; Electronic; Marketplace.    AbstrakPerkembangan teknologi telah mengubah pola transaksi jual beli, di mana platform marketplace menjadi metode utama yang menggantikan transaksi konvensional. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti ketidaksesuaian barang, penipuan oleh penjual, serta pertanggungjawaban marketplace dalam transaksi yang bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jual beli barang melalui marketplace dalam perspektif hukum positif, khususnya terkait perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, dan UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur transaksi online, implementasinya masih memiliki kendala, terutama dalam efektivitas perlindungan konsumen. Beberapa kasus menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang disediakan marketplace masih memiliki keterbatasan, sehingga tidak selalu memberikan solusi yang adil bagi konsumen. Untuk itu diperlukan peningkatan regulasi dan kebijakan marketplace guna memastikan mekanisme pengembalian barang dan penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan efisien dalam melindungi hak konsumen.  Kata kunci: Jual, Beli, Transaksi, Elektronik, Marketplace.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN OLEH BROKER ILEGAL DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING NIM. A1012211140, SHINTA NUR RAHMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT                         This study aims to analyze legal protection for investors in forex margin trading transactions and to analyze the legal consequences of forex margin trading transactions. In Indonesia, forex trading is currently starting to be favored by investors because it offers many conveniences. Margin trading by utilizing the difference in foreign exchange price movements in the world where transactions are carried out based on futures contracts and do not require physical delivery, but are sufficient with cash settlement. In this study, the author uses a normative method, with a descriptive approach. The results of the study are that legal protection for investors in forex margin trading transactions by Brokerage Companies has not been able to accommodate the interests of Investors. Law Number 32 of 1997 only regulates the settlement of disputes and does not mention further about the form of legal protection efforts that must be carried out by Futures Brokers. Settlement of disputes between Investors and Futures Brokers is carried out through Civil settlement including settlement within the Futures Broker, settlement through the futures exchange institution and settlement through the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI). The legal consequences of forex margin trading transactions that are not in accordance with what was agreed upon can be said that the illegal broker has committed a breach of contract, namely the cancellation of the points of the agreement and violations that result in significant losses experienced by investors, and are null and void due to the agreement being formally flawed and not meeting the provisions of the law.  Keyword: Protection, Legal, Investors, Trading, Broker    ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading dan untuk menganalisis akibat hukum transaksi forex margin trading. Di Indonesia pada saat ini forex trading mulai disukai para investor karena menawarkan banyak kemudahan. Perdagangan margin (margin trading) dengan memanfaatkan selisih pergerakan harga valas di dunia dimana transaksinya dilakukan berdasarkan kontrak berjangka dan tidak perlu penyerahan secara fisik, namun cukup dengan penyelesaian secara tunai (cash settlement). Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode normatif, dengan pendekatan Deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading oleh Perusahaan Pialang implementasinya belum cukup dapat mengakomodir kepentingan Investor. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 hanya mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa dan tidak menyebutkan lebih lanjut tentang bentuk upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan Pialang Berjangka. Penyelesaian sengketa antara Investor dengan Pialang Berjangka dilakukan dengan penyelesaian secara Perdata meliputi penyelesaian di internal Pialang Berjangka, penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dan penyelesaian melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Akibat hukum dari transaksi forex margin trading yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka dapat dikatakan bahwa pihak broker ilegal telah melakukan wanprestasi yaitu dapat dibatalkannya point-point perjanjian dan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian yang signifikan yang dialami oleh investor, dan batal demi hukum akibat perjanjian yang cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang.    Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Investor, Trading, Broker

Page 259 of 309 | Total Record : 3081

 257   258   259   260   261 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue