cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 259   260   261   262   263 
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012211097, MEYSA ANGGRYANI WIBISNOWO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT                                 This study aims to analyze the effectiveness of existing policies in dealing with drug abuse with a victimology perspective. The vulnerability of the spread of drug abuse in Pontianak City has made researchers interested in conducting research on drugs with a victimology review because drug cases are included in victimless crimes. This is because someone who consumes drugs is basically committing a crime against themselves. In this study, the author used an empirical method, with a descriptive approach. The results of the study are that rehabilitation is considered quite effective in reducing the potential for victims of drug abuse to repeat their actions again. Rehabilitation has a positive impact on victims and fosters the motivation of victims of drug abuse to be able to improve their lives for the better.  Keywords: Victimology, Victims, Drug Abuse    ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang ada dalam menangani penyalahgunaan narkotika dengan perspektif viktimologi. Rentannya penyebaran penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak menjadikan minat peneliti untuk melakukan penelitian tentang Narkoba dengan tinjauan viktimologi karena kasus narkoba termasuk kejahatan tanpa korban atau victemless crimes. Hal ini disebabkan karena seseorang mengonsumsi narkoba pada dasarnya sedang melakukan kejahatan pada dirinya senidiri. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode empiris, dengan pendekatan Deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah Rehabilitasi dinilai cukup efektif dalam mengurangi potensi korban penyalahgunaan narkotika untuk mengulangi perbuatannya lagi. Rehabilitasi berdampak positif bagi korban dan menumbuhkan motivasi korban penyalahgunaan narkotika untuk dapat memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik lagi.      Kata Kunci : Viktimologi, Korban, Penyalagunaan Narkotika  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGIRIMAN ALAT BERAT CV TRANS HIKMAH CARGO DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161222, DEVIE KARLIANA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT  As a heavy equipment delivery service, CV Trans Hikmah Cargo must be able to provide the best possible service to the public, because CV Trans Hikmah Cargo has legal responsibility for the safety and security of heavy equipment shipments arriving at their destination. Using heavy equipment delivery services does not always run smoothly. Sometimes the parties do not carry out the contents of the agreement, resulting in default between the two parties. Generally, the problems that often occur are delays, damage and loss. This act is either done unintentionally or even intentionally in the sense of neglecting to carry out their duties regarding delivery. However, in implementing compensation regarding losses to consumers who experience losses, there are still many consumers who do not get their rights.Regarding the problem of this writing, the author uses a normative sociological method which is the basis for combining a normative legal approach with the addition of sociological elements by conducting research through laws and by conducting interviews with CV Trans Hikmah Cargo and several service users who have experienced losses in shipping heavy equipment via CV Trans Hikmah Cargo to find a solution.Based on research results, CV Trans Hikmah Cargo in several cases has compensated for losses experienced by consumers. However, there are still senders as consumers who suffer losses because they do not receive compensation for heavy equipment delivery problems.  Keywords: Legal Protection, Heavy Equipment Delivery  ABSTRAK  Sebagai salah satu jasa pengiriman alat berat, CV Trans Hikmah Cargo harus mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sebab pihak CV Trans Hikmah Cargo memiliki tanggung jawab atas hukum akan keselamatan dan keamanan sampainya kiriman alat berat sampai ke tempat tujuan. Dalam penggunaan jasa pengiriman alat berat tidak selamanya berjalan lancar. Adakalanya pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan isi dari perjanjian sehingga mengakibatkan wanprestasi diantara kedua belah pihak. Umumnya, permasalahan yang sering terjadi adalah adanya keterlamabatan, kerusakan, dan kehilangan. Perbuatan ini baik dilakukan tidak sengaja bahkan dengan sengaja dalam arti lalai menjalankan tugasnya terhadap pengiriman.Namun, dalam pelaksanaan ganti rugi mengenai kerugian terhadap konsumen yang mengalami kerugian, masih banyak konsumen yang tidak mendapatkan haknya.Mengenai permasalahan penulisan ini, penulis menggunakan metode normatif sosiologis yang merupakan dasar penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur sosiologis dengan melakukan penelitian melalui undang-undang serta dengan melakukan wawancara kepada pihak CV Trans Hikmah Cargo dan beberapa pengguna jasa yang pernah mengalami kerugian dalam pengiriman alat berat melalui CV Trans Hikmah Cargo untuk menemukan penyelesaiannya.Berdasarkan hasil penelitian CV Trans Hikmah Cargo di dalam beberapa kasus telah mengganti rugi kerugian yang di alamai konsumen. Namun, masih ada pengirim selaku konsumen yang dirugikan karena tidak mendapatkan ganti rugi dalam permasalahan pengiriman alat berat.  Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengiriman Alat Berat
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI KABUPATEN SEKADAU BERDASARKAN UU NO.18 TAHUN 2013 NIM. A1011211155, JULIA NUR VATIKA UTIARAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstarctThis research aims to collect data and information regarding law enforcement against illegal logging in Sekadau Regency, West Kalimantan. Through this research, the inhibiting factors and the efforts made by local governments and law enforcement authorities in addressing illegal logging will be revealed.This research employs a sociological juridical method with a descriptive-analytical approach, where the researcher describes and analyzes the reality of law enforcement in the field. Data collection is conducted through direct observation and interviews with the community and government officials responsible for law enforcement and forest management in Sekadau Regency. This research is based on Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction.The results indicate that law enforcement against illegal logging in Sekadau Regency still faces various challenges. Although preventive and repressive measures have been implemented, these efforts have not yet reached all perpetrators. The main obstacles include the community's dependence on forest resources for their livelihood, difficulties in verifying the legality of timber documents (SKSHHK), and the limited resources and authority of UPT KPH Sekadau officers. Additionally, the lack of coordination between relevant institutions and the small-scale and dispersed nature of illegal logging further complicates monitoring and enforcement.Keywords: Law enforcement, Illegal logging, Forests, Sekadau Regency, CommunitAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Melalui penelitian ini, akan diungkap faktor-faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi pembalakan liar.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana peneliti menggambarkan dan menganalisis realitas penegakan hukum di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung serta wawancara dengan masyarakat dan aparat pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan pengelolaan hutan di Kabupaten Sekadau. Penelitian ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembalakan liar di Kabupaten Sekadau masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun telah dilakukan tindakan preventif dan represif, upaya tersebut belum mampu menjangkau seluruh pelaku. Hambatan utama meliputi ketergantungan masyarakat pada hasil hutan sebagai mata pencaharian, kesulitan dalam verifikasi dokumen legalitas kayu (SKSHHK), serta keterbatasan sumber daya dan kewenangan petugas UPT KPH Sekadau. Kurangnya koordinasi antarinstansi dan sifat pembalakan liar yang berskala kecil serta tersebar semakin menyulitkan pengawasan dan penindakan.Kata Kunci : Penegakan hukum, Pembalakan liar, Hutan, Kabupaten Sekadau, Masyarakat
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KANTUK TERHADAP AHLI WARIS YANG KELUAR RUMAH BILIK DI DESA NANGA KENEPAI KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. A1012211069, CRESSENSIA TASYA NANA ELLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study discusses the distribution of inheritance to the heirs who came out of the booth house in Nanga Kenepai Village, Kapuas Hulu Regency. The problem in this study is whether the heirs who leave booths get their customary parts in the law of sacks. This study aims to obtain data and information as well as a picture of the implementation of the distribution of inheritance, revealing the heir"™s factors out of the booth, revealing the legal consequences The heirs came out of the booth house, and revealed the settlement effort in terms of the distribution of inheritance for heirs who came out of the booth house in Nanga Kenepai Village, Kapuas Hulu Regency.This study uses an empirical legal research method with a descriptive approach. In his analysis, researchers aim to present a clear picture and describe the subject and object of research based on the findings obtained during the research process. How to collect data in this study is using interviews and questionnaires. The data analyzing techniques in this study are qualitative data analysis, which is an analysis of data that does not use numbers but instead provides images (descriptions) with words on findings and therefore prioritizing the quality (quality) of the data, and not quantity.The results showed that the implementation of the distribution of inheritance in the village of Nanga Kenepai Kapuas Hulu Regency only applies in a booth house, the heirs who get an inheritance are the oldest heirs who live in the heirs. The heirs who have left the booth as a result of losing the right to get an inheritance. Efforts to resolve the inheritance conflict were carried out by customary deliberations and kinship. It can be concluded that in this study the distribution of inheritance is only for the oldest heirs, conflicts are resolved through customary deliberations.Keywords: distribution, inheritance, customs, houses, booth  AbstrakPenelitian ini membahas tentang pembagian warisan terhadap ahli waris yang keluar dari rumah bilik di Desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun masalah dalam penelitian ini yakni apakah ahli waris yang keluar rumah bilik mendapatkan bagiannya secara adat dalam hukum Dayak Kantuk. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi serta gambaran terkait pelaksanaan pembagian warisan, mengungkapkan faktor ahli waris keluar dari rumah bilik, mengungkapkan akibat hukum ahli waris keluar dari rumah bilik, dan mengungkapkan upaya penyelesaian dalam hal pembagian warisan bagi ahli waris yang keluar dari rumah bilik di Desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Dalam analisisnya, peneliti bertujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas serta menguraikan subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara dan angket. Teknik menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran- gambaran( deskripsi) dengan kata- kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu( kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan di Desa Nanga Kenepai Kabupaten Kapuas Hulu hanya berlaku dalam rumah bilik, ahli waris yang mendapatkan warisan adalah ahli waris yang tertua yang tinggal sebilik dengan pewaris. Ahli waris yang telah keluar bilik akibatnya kehilangan hak untuk mendapatkan warisan. Upaya penyelesaian konflik warisan dilakukan dengan musyawarah adat dan kekeluargaan. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini pembagian warisan hanya untuk ahli waris tertua sebilik, konflik diselesaikan melalui musyawarah adat.Kata kunci : Pembagian, Warisan, Adat, Rumah, Bilik
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DI DALAM KELUARGA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181222, GUSVIAN PRIYO ANGGORO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  This research is motivated by the efforts of the authorities and the community to eradicate criminal acts, especially crimes that occur within the family. Enforcement of criminal acts of theft in the family is not only the task of law enforcement, but also requires cooperation within the family, which can be minimized by efforts to provide legal mediation to the family itself.The legal research method in compiling this thesis is to use an empirical legal paradigm with a qualitative research type. Meanwhile, to assist in compiling data research, researchers need several approaches including a legislative approach, a conceptual approach and a sociological approach. Based on the type of research used is qualitative, the data collection technique in this study consists of interviews, observations and documentation.The results of the study indicate that the factors causing the occurrence of theft cases in families in Pontianak City are mostly caused by economic factors, environmental factors, educational factors and factors. The efforts to overcome the crime of theft in families carried out by the South Pontianak Police, Pontianak City, are to optimize previous performance through pre-emptive, preventive, repressive and restorative approaches. In addition, moral and ethical education, increasing supervision in families, actively participating in positive activities, providing an understanding of the legal impacts, providing family assistance and counseling should have been practiced early on because they are considered to be able to help reduce the number of thefts in families.Keywords: Criminology, Criminal, and Theft in the Family        Abstrak      Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya oleh pihak berwajib dan masyarakat untuk memberatas tindak kejahatan pidana khususnya tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga.   Penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keluarga bukan hanya tugas penegakan hukum saja, tetapi juga memerlukan kerjasama dalam keluarga, yang bisa diminimalisir dengan upaya memberikan mediasi hukum kepada keluarga itu sendiri.Adapun metode penelitian hukum dalam penyusunan skripsi ini ialah menggunakan paradigma hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Sementara itu, untuk membantu penyusunan penelitian data, peneliti memerlukan beberapa pendekatan di antaranya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptuan dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif maka, teknik pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini yaitu terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa paktor penyebab terjadinya kasus pencurian dalam keluarga di Kota Pontianak sebagian besar diakibatkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Pontianak Selatan Kota Pontianak terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga ialah dengan mengoptimalkan kinerja sebelumnya melalui pendekatan pre-emtif, preventif, represif dan restorative. Selain itu, pendidikan moral dan etika, peningkatan pengawasan dalam keluarga, turut aktif dalam aktivitas positif, memberikan pemahaman tentang dampak hukum, memberi dampingan dan konseling keluarga dapat sudah seharusnya dipraktikan sejak dini karena dinilai dapat membantu dalam mengurangi angka pencurian dalam keluarga.  Kata Kunci: Krimonologi, Pidana, dan Pencurian dalam Keluarga
ANALISIS YURIDIS JUAL BELI PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DI BADAN PENGAWASAN OBAT MAKANAN (BPOM) NIM. A1012201119, TOMMY WITANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe circulation of cosmetic products that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) which is carried out through buying and selling will cause losses to the public as users of these products. This issue is the author's discussion, namely about What are the Legal Consequences of Buying and Selling Cosmetic Products That Are Not Registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM)?This study aims to analyze the sale and purchase of cosmetic products that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM). To analyze the legal consequences of the sale and purchase of cosmetic products that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM). To answer the question, the author uses the normative legal method because the research material will be more on the aspect of norms or regulations regarding cosmetic products. The type of approach that the author uses is legislation and legal concepts that are in accordance with the problem.  Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the sale and purchase of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is an act that is contrary to statutory regulations, especially Law Number 17 of 2023 concerning Health and Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 12 of 2023 concerning Supervision of the Manufacture and Distribution of Cosmetics, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection because it will result in losses for users of these cosmetics. That the legal consequences of the sale and purchase of cosmetic products that are not registered with BPOM are that the sale and purchase carried out will be void by law and the seller or the party producing it will be subject to legal sanctions, both administrative and civil and criminal sanctions as regulated in Article 25 of the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 12 of 2023 concerning Supervision of the Manufacture and Distribution of Cosmetics and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer ProtectionKeywords: Legal Consequences, Cosmetic Products, Not Registered with BPOM    ABSTRAK  Beredarnya produk kosmetik yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yang dilakukan secara jual beli akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat selaku pengguna produk tersebut. Persoalan tersebut menjadi bahasan penulis yaitu tentang Bagaimana Akibat Hukum Jual Beli Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan   Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) ?Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis jual beli produk kosmetika yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM). Untuk menganalisis   akibat hukum jual beli produk kosmetika yang tidak terdaftar di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM). Untuk menjawab pertanyaan penulis menggunakan metode yuridis normatif karena yang akan menjadi bahan penelitian lebih pada aspek norma atau peraturan berkenaan dengan produk kosmetik. Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa jual beli kosmetika yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena akan mengakibatkan kerugian bagi para pengguna kosmetik tersebut. Bahwa akibat hukum terjadinya jual beli produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM adalah berakibat batal demi hukum jual beli yang dilakukan serta penjual atau pihak yang memproduksi akan dikenakan sanksi hukum baik itu secara administrasi maupun sanksi hukum secara keperdataan maupun secara pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  Kata Kunci : Akibat Hukum, Produk Kosmetik, Tidak Terdaftar BPOM
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMBEGALAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI JALANAN KOTA PONTIANAK NIM. A1012211106, REZKA AMANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT                                 This study aims to obtain data and information related to robbery cases in Pontianak City, to determine the factors causing the perpetrators of robbery with sharp weapons in Pontianak City and to provide ideas for efforts to overcome robbery cases in Pontianak City. Robbers often adapt to situations and areas, creating new modes to carry out their actions. For example, the use of sharp weapons and physical violence that is increasing in every action. To overcome this problem, a comprehensive and sustainable approach is needed. Increasing security in vulnerable areas through more intensive police patrols and the installation of CCTV cameras can help prevent crime. Placing adequate lighting on the streets is also important to reduce the risk of crime at night. Public education about personal security and how to protect yourself is also very important. In this study, the author used an empirical method, with a descriptive approach. The results of the study are that the factors that cause perpetrators to commit robbery with sharp weapons are economic factors. Due to pressing economic pressures, namely having to meet family needs, buy clothing and food, or because a relative is sick, a person can act recklessly by committing the crime of robbery with a sharp weapon.  Keywords: Criminology, Robbery, Sharp Weapons    ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait kasus begal di Kota Pontianak, mengetahui faktor-faktor penyebab Pelaku Pembegalan dengan Senjata Tajam di Kota Pontianak dan untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap upaya penanggulangan kasus begal di Kota Pontianak. Pelaku begal sering kali beradaptasi dengan situasi dan area, menciptakan modus baru untuk melancarkan aksinya. Misalnya, penggunaan senjata tajam dan kekerasan fisik yang semakin meningkat dalam setiap aksi. Untuk menanggulangi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan keamanan di daerah rawan melalui patroli polisi lebih intensif dan pemasangan kamera pengawas dapat membantu mencegah kejahatan. Penempatan pencahayaan yang memadai di jalanan juga penting untuk mengurangi risiko kejahatan di malam hari. Edukasi masyarakat mengenai keamanan pribadi dan cara melindungi diri juga sangat penting. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode empiris, dengan pendekatan Deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pembegalan dengan senjata tajam adalah faktor ekonomi. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka sesorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pembegalan dengan senjata tajam.      Kata Kunci : Kriminologi, Pembegalan, Senjata Tajam
ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN HARGA BUAH SAWIT OLEH PIHAK PENGEPUL KEPADA PEMILIK KEBUN DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1012201033, MUHAMMAD ROFI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Research on "Legal Analysis of Palm Fruit Price Payment by Collectors to Plantation Owners in Ketapang Regency", aims to find out and explain the implementation of palm fruit price payments by collectors to plantation owners in Ketapang Regency. To find out and explain the factors causing the implementation of palm fruit price payments by collectors to plantation owners in Ketapang Regency not in accordance with the agreement. To reveal efforts that can be made by the injured party in the implementation of palm fruit price payments by collectors to plantation owners in Ketapang Regency. To answer the problem, the author uses an empirical legal research method. Empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research. So the author uses interviews with oil palm farmers and collectors who are the objects of the interview Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the payment of the price of oil palm fruit by the collector to the plantation owner in Ketapang Regency has not been fully implemented properly by the parties in accordance with the agreement because there are still problems between the parties because the buyer does not directly make payments for oil palm fruit to the plantation owner or oil palm farmer, so this raises problems that must be resolved. That the factors causing the implementation of the payment of the price of oil palm fruit by the collector to the plantation owner in Ketapang Regency not in accordance with the agreement are due to factors from within and from within each party, because each party has reasons for the failure to make payments properly, the causal factors include collectors experiencing financial problems so that they ask for a delay in payment until the collector gets paid from the Company, and the late payment factor is also carried out because farmers are also late in sending oil palm fruit so that collectors are disappointed because they are also late in sending it to the Company. That the efforts that can be made by the aggrieved party in the implementation of payment of palm fruit prices by collectors to plantation owners in Ketapang Regency are by conducting negotiations and deliberations between the parties so that payments can be made quickly, through deliberation and consensus so that the best solution can be found immediately for the parties so that good relations can be maintained and resolution of problems does not need to go through legal channels  Keywords: Implementation, Payment, Palm Oil Fruit    Abstrak  Penelitian tentang "Analisis Yuridis Pembayaran Harga Buah Sawit Oleh Pihak Pengepul Kepada Pemilik Kebun Di Kabupaten Ketapang", bertujuan Untuk mengetahui serta memaparkan pelaksanaan pembayaran harga buah sawit oleh pihak pengepul kepada pemilik kebun di Kabupaten Ketapang. Untuk mengetahui serta memaparkan faktor penyebab pelaksanaan pembayaran harga buah sawit oleh pihak pengepul kepada pemilik kebun di Kabupaten Ketapang belum sesuai dengan perjanjian. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pembayaran harga buah sawit oleh pihak pengepul kepada pemilik kebun di Kabupaten Ketapang Untuk menjawab permasalahan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sehingga penulis menggunakan wawancara dengan petani kelapa sawit maupun pengepul yang jadi objek wawancara Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pembayaran harga buah sawit oleh pihak pengepul kepada pemilik kebun di Kabupaten Ketapang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan karena masih ditemukan persoalan antara para pihak karena pihak pembeli yang tidak langsung melakukan pembayaran buah kelapa sawit kepada pemilik kebun atau petani kelapa sawit, sehingga hal ini menimbulkan persoalan yang harus diselesaikan. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan pembayaran harga buah sawit oleh pihak pengepul kepada pemilik kebun di Kabupaten Ketapang belum sesuai dengan perjanjian adalah disebabkan karena adanya faktor dari dalam maupun dari dalam masing-masing pihak, karena masing-masing pihak memiliki alasan atas tidak terlaksananya pembayaran dengan baik, faktor penyebab antara lain pengepul mengalami persoalan keuangan sehingga meminta penundaan pembayaran sampai pengepul mendapat bayaran dari Perusahaan, serta faktor pembayaran terlambat juga dilakukan karena petani juga terlambat mengirim buah sawit sehingga pengepul mengalami kekecewaan karena juga terlambat mengirim ke Perusahaan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pembayaran harga buah sawit oleh pihak pengepul kepada pemilik kebun di Kabupaten Ketapang adalah dengan melakukan negosiasi dan musyawarah antara para pihak agar pembayaran dapat dilakukan dengan cepat, secara musyawarah dan mufakat yang dilakukan agar segera ditemukan solusi terbaik bagi para pihak agar hubungan baik tetap dapat terjalin dan penyelesaian persoalan tidak perlu sampai melalui jalur hukum                                                                                                                                                                                                                            Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembayaran, Buah Kelapa Sawit
WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON SELULER SECARA KREDIT PADA PENJUAL DI CV. PONTI UTAMA MANDRI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN NIM. A1012151011, FAZRI RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Default committed by Cell Phone buyers at CV. Ponti Utama Mandiri in Pontianak in the form of on the installment payment date, the buyer did not pay and there were also those who paid installments less than the nominal in the agreed agreement, so that the seller suffered a loss. The problem in the study is What factors cause the buyer to default in the Cell Phone Sale and Purchase Agreement on Credit at the Seller at CV. Ponti Utama Mandiri, South Pontianak District? while the purpose of this study is 1) To obtain information data on the implementation of the Cell Phone sale and purchase agreement on credit, 2) To reveal the factors that cause buyers to default. 3) To reveal the legal consequences for buyers who default and 4) To reveal the seller's efforts against buyers who default.The method used in this study is an empirical method with a descriptive approach, namely describing the situation as it is at the time of the study and then analyzing it, until drawing the final conclusion. Data collection techniques are carried out by means of direct communication and indirect communication techniques. The population in this study were sellers and buyers with a sample of 1 owner of CV. Ponti Utama Mandiri and 6 buyers who were in default. That the sale and purchase agreement made by the seller and buyer of the Cellular Phone which was carried out on credit with the seller at CV. Ponti Utama Mandri, South Pontianak District, still has a party who is in default in paying installments. The factors causing buyers to default on the credit of the CV. Ponti Utama Mandiri, South Pontianak District, are because the business is not running smoothly and urgent needs. That the legal consequences that arise for buyers who are in default on credit are being subject to sanctions to replace losses and being subject to late installment fines after being given a warning by giving 2 consecutive warning letters and No table of figuresentries found. being subject to the execution of the cellular phone controlled by the buyer. Efforts made by CV. Ponti Utama Mandiri, South Pontianak District, against buyers who are in default is to undergo family deliberation by issuing a first warning letter, a second warning letter, and a third warning letter and executing a cellular telephone.  Keywords: Default, Cell Phone Sale and Purchase Agreement, Credit  Abstrak  Wanprestasi yang dilakukan pembeli Telepon Seluler di CV. Ponti Utama Mandiri di Pontianak berupa pada saat tanggal pembayaran angsuran, pembeli tidak membayar dan ada pula yang membayar angsuran kurang dari nominal didalam perjanjian yang telah disepakati, sehingga penjual mengalami kerugian. Permasalahan dalam penelitian adalah faktor Apa Yang Menyebabkan Pihak Pembeli Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Telepon Seluler Secara Kredit Pada Penjual di CV. Ponti Utama Mandiri Kecamatan Pontianak Selatan? sedangkan tujuan penelitian ini 1)Untuk memperoleh data informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual-beli Telepon Seluler secara kredit, 2) Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pembeli melakukan wanprestasi. 3)Untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap pembeli yang melakukan Wanprestasi dan 4) Untuk mengungkapkan upaya penjual terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dan kemudian menganalisisnya, hingga menarik kesimpulan terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli dengan sampel 1 orang pemilik CV. Ponti Utama Mandiri dan 6 orang orang pembeli yang melakukan wanprestasi. Bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli Telepon Selular yang dilakukan secara kredit pada penjual di CV. Ponti Utama Mandri Kecamatan Pontianak Selatan masih ada pihak yang wanprestasi dalam pembayaran angsuran. Faktor penyebab adanya pembeli yang wanprestasi dalam kredit telepon selular CV. Ponti Utama Mandiri Kecamatan Pontianak Selatan yakni karena usaha tidak lancar dan keperluan mendesak. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan kepada pembeli yang wanprestasi dalam kredit adalah dikenakan sanksi mengganti kerugian dan dikenakan denda keterlambatan angsuran setelah diberi peringatan dengan pemberian surat peringatan berturut-turut sebanyak 2 kali serta dikenakan eksekusi telepon selular yang diakuasai pembeli. Upaya yang dilakukan oleh CV. Ponti Utama Mandiri Kecamatan Pontianak Selatan terhadap pembeli yang wanprestasi adalah menempuh musyawarah kekeluargaan dengan pemberian surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga dan eksekusi telepon selular.  Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli Handphone, Kredito
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 21 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (STUDI KASUS KECAMATAN PONTIANAK BARAT) NIM. A1011191243, IRADAGIVA NUR IRAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  Kite game is a prohibited game in West Pontianak Sub-district as regulated in the Law Enforcement Against Violation of the Provisions of Article 21 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Pontianak City Regional Regulation Number 19 Year 2021. However, the socialisation and sanctions carried out by Police Public Order Enforcer against kite players have not been able to maximally have a positive impact on the community. The author raises this thesis with the aim of knowing and analysing the effectiveness of the implementation of the West Pontianak District Regulation in terms of the perspective of the Provisions of Article 21 Paragraph (1) And Paragraph (2) of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 and knowing and analysing the obstacles and efforts of the government in enforcing the Regional Regulation.In this research the author uses the Empirical research method, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. Based on the data obtained in the field, as well as through interviews and observations of respondents, it is known that there are still many people who commit violations.  Keywords: Kite, The Police Public Order Enforcer, Law Enforcement.  Abstrak  Permainan layang-layang adalah permainan yang dilarang di Kecamatan Pontianak Barat sebagai mana diatur dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Namun demikian, sosialisasi serta sanksi yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pemain layangan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penulis mengangkat skripsi ini dengan tujuan, untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kecamatan Pontianak Barat ditinjau dari perspektif Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 dan mengetahui serta menganalisa kendala serta upaya pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris, yakni metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, serta melalui wawancara dan pengamatan terhadap responden, diketahui bahwa masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran.    Kata Kunci: Layang-Layang, Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Hukum.

Page 261 of 309 | Total Record : 3081

 259   260   261   262   263 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue