Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI MOBIL BEKAS DIKECAMATAN PONTIANAK UTARA NIM. A1012201097, CRISTIN ANDREA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Consumer protection is an inseparable part of healthy business activities. The absence of balanced protection causes consumers to be in a weak position. The losses experienced by consumers can arise as a result of the legal relationship between the producer and the consumer, or as a result of unlawful acts committed by the producer. The study on "Legal Protection for Consumers of Used Car Sales and Purchases in Pontianak Utara District" aims to first find out and analyze the implementation of protection for consumers of used car sales and purchases in Pontianak Utara District. Second, to find out the factors causing the lack of protection for consumers of used car sales and purchases in Pontianak Utara District. Third, to find out efforts against actions that are detrimental to consumers related to used car sales and purchases in Pontianak Utara District.This study was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be a sociological legal research by conducting interviews with business actors and consumers.Based on the results of the study and discussion, it was found that the implementation of protection for consumers in buying and selling used cars in Pontianak Utara District has not been felt by consumers. This can be seen from the cases of discomfort experienced by consumers who buy used cars from car sales agents, this is not in accordance with Article 4 paragraph 1 of the UUPK which states that consumers have the right to comfort, security, and safety in consuming goods or services. That the factors causing the lack of protection for consumers in buying and selling used cars in Pontianak Utara District consist of external factors and internal factors, namely external factors according to the business provider in this case used car sales agents are because the agent feels that the car being sold is in accordance with what is offered and does not realize that the car has damage that is not expected by the agent because the agent also bought it from the previous seller, namely the car owner, while the internal consumer factor is because the consumer does not fully know about the ins and outs of automotive or machinery so that they cannot carefully check the condition of the used car being purchased. That the efforts made by consumers for actions that are by making efforts to report complaints experienced by consumers to the used car agent so that they can fix all complaints experienced by consumers and provide repairs or compensation for problems with the car purchased, where this is done by negotiating between the two parties.Keywords: Legal Protection, Consumers, Buying and Selling, Used Cars ABSTRAK Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Penelitian tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Mobil Bekas Di Kecamatan Pontianak Utara", bertujuan untuk pertama mengetahui serta menganalisis pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara. Kedua untuk mengetahui faktor penyebab belum diberikannya perlindungan terhadap konsumen jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara. Ketiga untuk mengetahui upaya terhadap tindakan yang merugikan konsumen konsumen berkaitan dengan jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara.Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara dengan pihak pelaku usaha dengan konsumen.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara belum dirasakan oleh konsumen hal ini dapat terlihat dari adanya kasus ketidaknyamanan yang dialami oleh konsumen yang membeli mobil bekas kepada agen penjualan mobil, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UUPK yang menyebutkan bahwa Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bahwa faktor penyebab belum diberikannya perlindungan terhadap konsumen jual beli mobil bekas di Kecamatan Pontianak Utara terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal yaitu faktor eksternal menurut pihak penyedia pelaku usaha dalam hal ini agen penjual mobil bekas adalah disebabkan karena agen merasa mobil yang dijual sudah sesuai dengan yang ditawarkan dan tidak menyadari bahwa mobil mengalami kerusakan yang tidak disangka oleh agen karena agen juga membeli dari pihak penjual sebelumnya yaitu pemilik mobil, sedangkan faktor internal konsumen adalah disebabkan konsumen tidak sepenuhnya mengetahui tentang seluk beluk otomotif atau permesinan sehingga tidak bisa memeriksa dengan teliti kondisi dari mobil bekas yang dibeli. Bahwa upaya yang dilakukan oleh konsumen atas tindakan yang adalah dengan melakukan upaya untuk melaporkan keluhan yang dialami oleh konsumen kepada pihak agen mobil bekas agar dapat memperbaiki segala keluhan yang dialami konsumen dan memberikan perbaikan atau ganti rugi atas persoalan terhadap mobil yang dibeli, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan negosiasi antara kedua belah pihak. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli, Mobil Bekas

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MELALUI MEDIASI PADA MASYARAKAT DAYAK YANG BERAGAMA ISLAM DI DESA MENUKUNG KABUPATEN MELAWI NIM. A1012211072, SITI HARDIYANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe settlement of disputes over the distribution of inheritance property in the Muslim Dayak community in Menukung Village, Melawi Regency often results in conflicts between heirs. The division of inheritance in Menukung Village is still by way of equal distribution or by family or also by way of division of inheritance according to local customary law. Therefore, usually from the distribution of the inheritance there are still heirs who do not agree with the results of the distribution and demand that the distribution of their inheritance be distributed in accordance with Islamic law. This research aims to examine information about the factors that cause inheritance disputes, the distribution of inheritance through mediation and the efforts of disputing heirs through mediation in the distribution of inheritance. The formulation of the problem proposed in this study, namely "˜Is the Settlement of Disputes over the Distribution of Inherited Property through Mediation in Dayak Communities who are Muslims in Menukung Village, Melawi Regency Implemented?"™. The results showed that the use of mediation in inheritance division disputes in Dayak communities who are Muslim in Menukung Village, Melawi Regency is very relevant and effective. Dispute resolution through mediation assisted by religious leaders or community leaders as mediators in inheritance division disputes provides awareness and understanding to the parties in solving their problems. The implementation of inheritance distribution in Menukung Village is carried out in accordance with the customs in the village where the distribution is carried out evenly and does not distinguish between female heirs and male heirs.Keywords: Settlement, Dispute, Inheritance, Dayak, Islam AbstrakPenyelesaian sengketa pembagian harta waris pada masyarakat Dayak yang beragama Islam di Desa Menukung Kab. Melawi sering kali mengakibatkan konflik antara ahli waris. Pembagian harta waris di Desa Menukung masih dengan cara pembagian secara merata atau secara kekeluargaan atau juga dengan cara pembagian harta waris menurut hukum adat setempat. Oleh karena itu, biasanya dari pembagian harta waris tersebut masih ada ahli waris yang tidak setuju dengan hasil pembagian dan menuntut untuk pembagian harta warisnya dibagikan sesuai dengan syariat hukum Islam. Hukum Waris dalam Islam adalah perihal yang sangat penting, hal tersebut disebabkan karena harta waris dapat menjadi jalan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus menjadi potensi terjadinya sengketa dalam keluarga, oleh karena itu posisi hukum waris dalam kehidupan masyarakat Muslim sangat rumit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji informasi mengenai faktor penyebab sengketa harta waris, pembagian harta waris melalui mediasi serta upaya ahli waris yang bersengketa melalui mediasi dalam pembagian harta waris. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu "Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi Pada Masyarakat Dayak Yang Beragama Islam Di Desa Menukung Kabupaten Melawi?". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mediasi dalam sengketa pembagian waris pada masyarakat Dayak yang beragama Islam di Desa Menukung Kabupaten Melawi sangat relevan dan efektif. Penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dibantu oleh pemuka agama atau tokoh masyarakat sebagai mediator dalam sengketa pembagian waris memberikan kesadaran serta pemahaman kepada para pihak dalam menyelesaikan masalah mereka. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Menukung dilakukan sesuai dengan adat di Desa tersebut yang dimana pembagian dilakukan secara merata dan tidak membedakan ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki.Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Waris, Dayak, Islam

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN MOTOR AIR DI PENYEBERANGAN SUNGAI SEKURA KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011211159, SITI HARTINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Motorized boat transportation is a very important means of transport for the people of Sekura, Sambas Regency. However, unfortunately, this transportation is not equipped with safety equipment for both passengers and cargo. This condition is very risky for passengers because the potential for damage due to accidents is very high. This thesis aims to examine how the implementation of the carrier"™s obligations to service users in the motorized boat transportation in the Sekura River crossing, Teluk Keramat Subdistrict, Sambas Regency, and what efforts can be made by the service users toward the carrier in case of losses experienced. The method used in this research is empirical law with a descriptive-analytical approach, illustrating the actual conditions as they occurred during the study. It involves revealing all issues based on real facts, classifying data and legal materials, and analyzing them qualitatively. Data collection in this research was carried out through literature studies to obtain secondary data and field studies through observations and interviews with informants at the Sekura River crossing. Based on the research findings and discussion, it was discovered that: First, the implementation of obligations by water transportation business operators at the Sekura River crossing, Teluk Keramat District, has not been fully carried out. This is evident as transport owners have not provided safety equipment as required by regulations. The main reason for this is the high cost of such equipment (e.g., life jackets), and some transport owners also frequently carry passengers beyond the designated capacity. Second, in the event of an accident in river transport, the transport owner provides compensation through insurance. However, it is common for both the transport owner and passengers to resolve issues through mutual discussion. If the loss is caused by the transport operator's fault, they will provide compensation as agreed. However, if the accident is due to the passenger"™s fault, the transport operator will not provide compensation. Keywords : River Transport, Obligations, Business Operators Abstrak Angkutan Motor Air merupakan alat angkut yang sangat penting bagi masyarakat Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, namun sayangnya angkutan ini tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan baik untuk penumpang maupun barang yang diangkut. Kondisi ini sangat rawan bagi penumpang karena potensi terjadinya kerugian akibat kecelakaan sangat besar. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pengangkut terhadap pengguna jasa angkutan motor air di penyeberangan Sungai Sekura, Kecamtan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan pengguna jasa angkutan motor air terhadap pengangkut atas kerugian yang dialaminya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahanya berdasarkan fakta nyata, kemudian mengklasifikasi data dan bahan hukum, mengkaji secara kualitatif. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan dengan melakukan observasi serta wawancara dengan informan di penyeberangan Sungai Sekura. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa pertama, Pelaksanaan kewajiban pelaku usaha angkutan motor air di penyeberangan Sungai Sekura, Kecamatan Teluk Keramat belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terbukti dari belum tersedianya alat keselamatan oleh pemilik angkutan sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyebab utama dari kondisi ini adalah mahalnya biaya alat keselamatan (seperti pelampung), serta beberapa pemilik angkutan juga sering membawa penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan. Kedua upaya jika terjadi kecelakaan pada angkutan sungai maka pemilik angkutan akan memberikan ganti rugi melalui asuransi. Namun, tidak jarang juga pemilik angkutan dan penumpang lebih menyelesaikan masalahnya tersebut melaui musyawarah. Jika kerugian disebabkan oleh kesalahan pengangkut maka pengangkut akan memberikan ganti rugi yang telah disepakati, namun, jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh penumpang, pengangkut tidak akan memberi ganti rugi. Kata Kunci : Angkutan Penyeberangan, Kewajiban, Pelaku Usaha

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA LAGU YANG DIPERCEPAT (SPEED UP) NIM. A1011201315, ELSY FALDILAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKDi era modern ini, isu hak cipta semakin diperbincangkan di dunia digital terkait di mana komunitas online dan pencipta lagu membagikan karyanya. Salah satu contoh bentuk pelanggaran tersebut ialah mempercepat suatu karya lagu (speed up). Terjadinya hal tersebut dalam hak cipta ini menyebabkan kerugian pada pencipta lagu.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karya cipta lagu yang dipercepat (speed up) termasuk kedalam perubahan ciptaan atau tidak, mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap karya lagu yang dipercepat (speed up), serta mengetahui upaya hukum pemegang hak cipta terhadap karya lagu yang dipercepat (speed up). Penelitian ini merupakan penelitian normatif artinya penelitian ini dilandasi oleh dokumen-dokumen yang disebut studi pustaka terhadap topik penelitian. Untuk sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui alat pengumpul data dan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif.Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut diketahui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa lagu atau musik, termasuk yang memiliki lirik, merupakan karya cipta yang dilindungi hukum. Prinsip deklaratif dalam undang-undang ini berarti bahwa hak cipta atas sebuah lagu muncul secara otomatis pada saat lagu tersebut diciptakan, tanpa perlu adanya pendaftaran resmi. Hal ini menjamin perlindungan hukum yang kuat bagi para pencipta lagu. Dan Perbuatan mempercepat (speed up) lagu sendiri merupakan Tindakan mengaransemen yang mana tindakan tersebut termasuk ke dalam hak ekonomi bagi pencipta yang telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf d dan f UU Hak Cipta, jadi siapapun yang ingin menggunakan hak tersebut wajib memiliki izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta, yakni dalam perbuatan mempercepat (speed up) lagu dan penggunaannya perlu memiliki lisensi mechanical rights dan performing rights dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Karya Lagu, Lagu yang Dipercepat ABSTRACTIn this modern era, copyright issues are increasingly being discussed in the digital world related to where online communities and songwriters share their work. One example of this violation is speeding up a song. The occurrence of this in copyright causes losses to songwriters.The purpose of this research is to find out whether song creations that have been accelerated (speed up) include changes to the creation or not, to find out copyright law protection for song works that have been speeded up (speed up), and to know the legal remedies of copyright holders for song works that have been speeded up ( speed up). This research is normative research, meaning that this research is based on documents called literature studies on the research topic. The data sources in this research are primary data sources and secondary data sources. This data was obtained through data collection tools and analyzed using qualitative analysis methods.Based on the results of the study, it is known that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright expressly states that songs or music, including those with lyrics, are legally protected works of creation. The declarative principle in this law means that copyright for a song arises automatically when the song is created, without the need for official registration. This guarantees strong legal protection for songwriters. And the act of speeding up a song itself is an act of arranging which is included in the economic rights for creators as regulated in Article 9 Paragraph (1) Letters d and f of the Copyright Law, so anyone who wants to use these rights must have permission or a license from the creator or copyright holder, namely in the act of speeding up a song and its use, it is necessary to have a mechanical rights and performing rights license from the creator or copyright holder. Keywords: Legal Protection, Copyright, Song Works, Speed up Songs

REVIEW NEGATIF TERHADAP PELAKU E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1011211095, SHAFIRA NANDARIANI PUTRI AGUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

abstract This research is entitled "Negative Review of E-Commerce Actors in the Perspective of the Electronic Information and Transaction Law and the Consumer Protection Law" with the formulation of the problem of how negative reviews of e-commerce actors in the perspective of the electronic information and transaction law and the consumer protection law. This study aims to determine and analyze the forms and limitations of negative reviews in e-commerce transactions, the impact of negative reviews on e-commerce actors and consumers, and the legal consequences of negative reviews on e-commerce businesses and consumers. Furthermore, the method used in this research is normative juridical with the type of research that is literature or Library with the data used in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Thus, the results show that freedom of speech in the digital space is a legally recognized right, but still has limits to respect the rights of other parties and maintain public order. In the e-commerce ecosystem, negative reviews can provide significant challenges for businesses, but also be a valuable tool to improve the quality of products and services. Therefore, there is a need for mechanisms that support transparency, moderation, and efficient dispute resolution to protect both parties.Keywords: Negative Review, Business Actors, Consumers, E-Commerce Abstrak Penelitian ini berjudul " Review Negatif Terhadap Pelaku E-Commerce Dalam Perspektif Undang-Undang InformasiDan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen" dengan rumusan masalah bagaimana review negatif terhadap pelaku e-commerce dalam perspektif undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan undang undang perlindungan konsumen?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan batasan dari review negatif dalam transaksi e-commerce, dampak dari review negatif terhadap pelaku e-commerce dan konsumen, dan akibat hukum dari review negatif terhadap pelaku usaha e-commerce dan konsumen. Selanjutnya metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian yakni kepustakaan atau Library dengan data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di ruang digital merupakan hak yang diakui secara hukum, namun tetap memiliki batasan untuk menghormati hak pihak lain dan menjaga ketertiban umum. Dalam ekosistem e-commerce, review negatif dapat memberikan tantangan signifikan bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi sarana yang berharga untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mendukung transparansi, moderasi, dan penyelesaian sengketa secara efisien untuk melindungi kedua belah pihakKata Kunci : Review Negatif, Pelaku Usaha, Konsumen, E-Commerce

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2135 K/Pdt/2022 TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH PTPN XIII NIM. A1011211195, JOHN LOUIS PUTRA ADELLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPTPN XIII telah memberi kompensasi kepada pemilik lahan sebelumnya, tetapi ada masyarakat yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dengan memberikan penjelasan bahwa tanah itu diwariskan secara turun temurun. Puncak dari konflik ini ketika terbitnya Surat Hak Milik di atas kebun milik PTPN XIII yang telah memberi kompensasi kepada pemilik sebelumnya. Sengketa ini melalui beberapa tahap peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Putusan awal hingga banding memenangkan PTPN XIII dengan menyatakan bahwa terbitnya Surat Hak Milik diatas kebun PTPN XIII dinyatakan tidak sah, namun pada tingkat kasasi, sertifikat Hak Milik masyarakat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum.Oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu: "Bagaimana tinjauan yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 2135 K/Pdt/2022 terkait sengketa hak atas tanah di atas kebun milik PTPN XIII?". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap putusan mahkamah agung nomor 2135 K/Pdt/2022 tentang sengketa hak atas tanah PTPN XIII dan untuk menganalisis serta mengungkap akibat hukum bagi para pihak terhadap putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi terkait dengan sengketa tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Sumber bahan hukum primer yang mencakup KUHPerdata, UU, Peraturan Pemerintah, dan Putusan Pengadilan, bahan hukum sekunder jurnal, buku, makalah, dan sumber hukum lainnya, bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia dan penjelasan mengenai UU. Cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan teknik analisis data dengan analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan hukum yang diambil oleh majelis hakim tingkat kasasi sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman dan PTPN XIII lalai dalam hal memberi kompensasi untuk mendapatkan tanah tersebut dan lalai dengan membiarkan konflik/sengketa tanah yang berlarut larut, sehingga pihak PTPN XIII dinyatakan gugur gugatannya, serta akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan adalah PTPN XIII membayar biaya perkara dan menerima Keputusan Hakim tingkat kasasi, serta masyarakat mendapatkan tanah yang diterbitkan SHM dan memiliki kekuatan hukum. Kata Kunci: Sengketa, Tanah, Kebun, Analisis, Putusan ABSTRACTPTPN XIII has compensated the previous landowners, but there are people who claim that the land is theirs by explaining that the land was inherited from generation to generation. The peak of this conflict was when the Certificate of Ownership was issued on the plantation owned by PTPN XIII which had compensated the previous owners. This dispute went through several stages of the trial, starting from the District Court to the Judicial Review at the Supreme Court. The initial decision to the appeal won PTPN XIII by stating that the issuance of the Certificate of Ownership on the PTPN XIII plantation was declared invalid, but at the cassation level, the community's Certificate of Ownership was declared valid and had legal force.Therefore, the author formulates the problem that is the main topic of this study, namely: "How is the legal review of the Supreme Court's decision Number 2135 K / Pdt / 2022 regarding the dispute over land rights on the plantation owned by PTPN XIII?"This study aims to analyze and reveal the Supreme Court decision number 2135 K/Pdt/2022 concerning the PTPN XIII land rights dispute and to analyze and reveal the legal consequences for the parties to the Supreme Court's decision at the Cassation Level related to the dispute. The research method used in this study is the normative legal research method. The types of approaches used in this study are the Statute Approach and the Case Approach. Primary legal material sources include the Civil Code, Laws, Government Regulations, and Court Decisions, secondary legal materials include journals, books, papers, and other legal sources, tertiary legal materials include legal dictionaries, encyclopedias and explanations of the Law. The method of data collection is through literature studies and data analysis techniques with qualitative analysis.The results of this study are that the application of the law taken by the panel of judges at the cassation level is appropriate in accordance with the laws and regulations on judicial power and PTPN XIII was negligent in providing compensation to obtain the land and was negligent in allowing the land conflict/dispute to drag on, so that PTPN XIII was declared to have lost its lawsuit, and the legal consequences for the parties concerned were that PTPN XIII paid the court costs and accepted the Decision of the Judge at the cassation level, and the community received land issued with SHM and had legal force. Key Word: Dispute, Land, Garden, Analysis, Decision

TANGGUNG JAWAB PEMBELI TERHADAP PEMBAYARAN MAKANAN ATAU MINUMAN DI WARUNG KOPI MCROSS DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012211126, AUFA DANENDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Research on "Buyer's Responsibility for Payment of Food or Beverages at Mcross Coffee Shop in Pontianak City", aims to find out and explain the implementation of buyer's responsibility for payment of food or beverages at Mcross Coffee Shop in Pontianak City. To find out and explain the factors causing buyers not to be responsible for payment of food or beverages at Mcross Coffee Shop in Pontianak City. To reveal the efforts that can be made by Mcross Coffee Shop towards buyers for payment of food or beverages that have not been paid.This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the buyer's responsibility for paying for food or drinks at the Mcross Coffee Shop in Pontianak City has not been carried out as it should be because there are still buyers who do not make payments for drinks that have been ordered, so that it has an impact on business actors where business actors experience problems with losses due to unpaid coffee drinks purchased by buyers. That the factors causing buyers to not be responsible for paying for food or drinks at the Mcross Coffee Shop in Pontianak City consist of external factors and internal factors, namely external factors where the buyer feels that they have made payments or feels that they have been paid by colleagues or fellow buyers who come to the coffee shop. While on the part of business actors, sometimes they are also careless to see whether buyers who come have paid or not because the situation of the coffee shop is sometimes crowded with visitors or buyers. That the efforts that can be made by the Mcross Coffee Shop towards buyers for payments for food or drinks that have not been paid for are by making efforts to collect from buyers by negotiating through deliberation so that there is no need to prolong the problem because the relationship between business actors and buyers has been well established so farKeywords: Responsibility, Buyers, Coffee Shops ABSTRAK Penelitian tentang "Tanggung Jawab Pembeli Terhadap Pembayaran Makanan Atau Minuman Di Warung Kopi Mcross Di Kota Pontianak", bertujuan Untuk mengetahui serta memaparkan pelaksanaan tanggung jawab pembeli terhadap pembayaran makanan atau minuman di Warung Kopi Mcross di Kota Pontianak Untuk mengetahui serta memaparkan faktor penyebab pembeli belum bertanggungjawab terhadap pembayaran makanan atau minuman di Warung Kopi Mcross di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Warung Kopi Mcross terhadap pembeli atas pembayaran makanan atau minuman yang belum dibayar. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab pembeli terhadap pembayaran makanan atau minuman di Warung Kopi Mcross di Kota Pontianak belum dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya karena masih terdapat pembeli yang tidak melakukan pembayaran minuman yang telah dipesan, sehingga memberikan dampak bagi pelaku usaha dimana pelaku usaha mengalami persoalan dengan mengalami kerugian akibat belum dibayarnya minuman kopi yang dibeli oleh pembeli. Bahwa faktor penyebab pembeli belum bertanggungjawab terhadap pembayaran makanan atau minuman di Warung Kopi Mcross di Kota Pontianak adalah terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal yaitu faktor eksternal dimana pihak pembeli merasa telah melakukan pembayaran atau merasa telah dibayarkan oleh rekan atau teman sesama pembeli yang datang ke warung kopi. Sedangkan di pihak pelaku usaha terkadang juga lengah untuk melihat pembeli yang datang apakah telah membayar atau belum dikarenakan situasi warung kopi yang terkadang ramai pengunjung atau pembeli. Bahwa terhadap upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Warung Kopi Mcross terhadap pembeli atas pembayaran makanan atau minuman yang belum dibayar adalah dengan melakukan upaya melakukan penagihan kepada pembeli dengan cara bernegosiasi melalui musyawarah sehingga tidak perlu memperpanjang persoalan karena hubungan antara pelaku usaha dengan pembeli telah terjalin dengan baik selama iniKata Kunci : Tanggung Jawab, Pembeli, Warung Kopi

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN SAMBAS NIM. A1012211067, ROSA FEBRIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research aims to determine the factors that cause children to commit murder crimes in Sambas Regency. Murder cases committed by children are of particular concern because cases like this rarely occur in Sambas Regency. The research method used in this research is an empirical legal research method with data collection techniques by means of field research through direct interviews with sources and library research. Then the data that the author has obtained is analyzed qualitatively, namely qualifying and connecting theories related to the problems discussed by the author and drawing conclusions to determine the results. The results of this research show that murders committed by children in Sambas Regency include ordinary murders where the main factor in murder is caused by children who cannot control themselves from committing murder, emotional instability caused by feelings of revenge due to debts that the victim has not paid.Key words: Criminology, Murder, Children, Sambas Regency. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Sambas. Kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian khusus karena kasus seperti ini jarang terjadi di Kabupaten Sambas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara lansung dengan para narasumber dan penelitian kepustakaan. Kemudian data yang telah didapat penulis dianalisis secara kualitatif yaitu mengkualifikasikan dan menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembunuhan yang dilakukan anak di Kabupaten Sambas termasuk pembunuhan biasa yang mana faktor utama pembunuhan disebabkan oleh anak yang tidak bisa mengontrol dirinya untuk melakukan pembunuhan, ketidakstabilan emosi yang disebabkan oleh rasa dendam karena hutang yang tidak dibayar oleh korban. Kata kunci: Kriminologi , Pembunuhan, Anak, Kabupaten Sambas.

KEWAJIBAN PELAKU USAHA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KENYAMANAN TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR HONDA MENGENAI KERUSAKAN RANGKA E-SAF NIM. A1011211189, IZZATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Motorcycles have become a highly preferred mode of transportation among the public, especially considering the increasing traffic congestion. Come in various categories and offers, creating diversity in motorcycle choices for consumers. One of the recent motorcycle developments that has become a trending topic on several social media platforms is the Honda eSAF frame. This research aims to determine the obligations of business actors in ensuring the safety and comfort of Honda motorcycle users concerning the damage to the eSAF frame. Furthermore, the study also aims to analyze the responsibility of business actors if consumers suffer losses from using the eSAF frame. The research method involves data collection based on concrete facts in the field through observations, interviews with affected consumers, and literature studies supporting legal analysis related to consumer protection. The study uses primary data, including interviews and observations, as well as secondary data from literature studies. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study indicate that business actors have obligations and responsibilities for consumer losses resulting from damage to the eSAF frame. This responsibility is reflected in the provision of a warranty ranging from 1 to 5 years, covering repairs or replacement of damaged components. Although the warranty has been provided, its implementation remains suboptimal in practice and requires further evaluation. Some challenges identified in the implementation of business actors' responsibilities include slow handling of consumer complaints and a lengthy frame repair process, ranging from 1 to 3 months. These factors lead to consumer dissatisfaction and highlight the need for improvements in after-sales service mechanisms to be more responsive and efficient in fulfilling consumer rights. Keywords: Obligations, Responsibility, e-SAF Frame Abstrak Sepeda motor menjadi pilihan transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat, terutama mengingat tingkat kemacetan yang semakin meningkat. Dengan berbagai kategori dan penawaran yang berbeda, menciptakan keragaman dalam pilihan sepeda motor bagi konsumen. Salah satu perkembangan motor yang belakang ini menjadi trending topik di beberapa platform sosial media adalah rangka motor Honda eSAF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna sepeda motor Honda terkait dengan kerusakan rangka e-SAF. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi kerugian terhadap konsumen yang menggunakan rangka e- SAF tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data berdasarkan fakta konkret di lapangan melalui observasi, wawancara dengan konsumen yang terdampak, serta studi kepustakaan yang mendukung analisis hukum terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara dan observasi, serta data sekunder yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat kerusakan rangka e-SAF. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pemberian garansi dengan durasi 1 hingga 5 tahun, mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang mengalami kerusakan. Meskipun garansi telah diberikan, pelaksanaan tanggung jawab ini masih belum optimal dalam praktiknya dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha antara lain adalah lambatnya proses penanganan aduan konsumen dan waktu perbaikan rangka yang cukup lama, yakni berkisar antara 1 hingga 3 bulan. Faktor-faktor ini menyebabkan ketidakpuasan konsumen dan menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme layanan purna jual agar lebih responsif dan efisien dalam memenuhi hak-hak konsumen. Kata Kunci: Kewajiban, Tanggung Jawab, Rangka e-SAF

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE PADA KALANGAN MAHASISWA DI WILAYAH KOTA PONTIANAK NIM. A1012211107, TSABITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to obtain data and information about online gambling among students in Pontianak City, analyze the causal factors and efforts to overcome gambling among students in Pontianak City, analyze efforts to overcome online gambling among students and to provide ideas to academics, especially regarding the factors that cause students to become online gamblers. Initially, students only tried to occasionally participate in online gambling bets because of their curiosity, but in the end they would be addicted if they had won just once. Most online games almost always have a negative impact both socially, namely harming the mind, especially the younger generation (students) and psychologically, thus causing addiction to playing online gambling. In this study, the author used an empirical method, with a Descriptive approach. The results of the study are the factors that cause perpetrators to gamble online are addiction to online gambling (addictive factors) and social environmental factors. Efforts to overcome online gambling carried out by the police include the following: providing an appeal to the public through social media and socialization regarding the impacts and disadvantages of online gambling, socialization to prevent minors from topping up and blocking online gambling websites. Keywords: Criminology, Online Gambling, Students ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang perjudian online pada kalangan mahasiswa di Kota Pontianak, menganalisis faktor penyebab dan upaya menanggulangi perjudian di kalangan mahasiswa di Kota Pontianak, menganalis upaya menanggulangi perjudian online di kalangan mahasiswa dan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi khususnya menyangkut faktor yang menyebabkan mahasiswa menjadi pelaku perjudian online. Awalnya mahasiswa hanya mencoba-coba sesekali mengikuti taruhan judi online karena rasa penasaran mereka, tetapi pada akhirnya mereka akan kecanduan jika sudah menang sekali saja. Sebagian besar permainan online hampir selalu berdampak negatif baik secara sosial yaitu merugikan pikiran terutama generasi muda (mahasiswa) serta dan psikis, sehingga menyebabkan munculnya kecanduan bermain judi online. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode empiris, dengan pendekatan Deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perjudian online adalah kecanduan melakukan perjudian online (faktor adiktif) dan faktor lingkungan sosial. Upaya-upaya penanggulangan perjudian online yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut: memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media sosial dan sosialisasi mengenai dampak dan kerugian dari perjudian online, sosialisasi untuk mencegah anak dibawah umur melakukan top up dan melakukan pemblokiran terhadap web judi online. Kata Kunci : Kriminologi, Judi Online, Mahasiswa

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA