Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN BARANG BEKAS LAINNYA DI WILAYAH KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 Jo.PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 NIM. A1012211007, ALIEFIA PUTRI ANJANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe government, in its role, establishes regulations aimed at providing limitations and guidelines for its people in conducting activities within society. However, it is not easy for the government to maintain these regulations to ensure they are consistently adhered to by the public over time. This is because changes in situations and conditions can affect the effectiveness of a regulation. This is similar to the Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021 in conjunction with Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022, which, among other things, regulates the prohibition of second-hand goods from abroad entering Indonesia, one example being second-hand shoes. Currently, illegal second-hand shoes from abroad have spread without limits in Pontianak City, despite the clear prohibition outlined in the existing regulations. The large profit margin creates a tempting opportunity for business actors to engage in such activities. In addition to the guaranteed quality, the very affordable prices have attracted people in Pontianak City to flock and become consumers of illegal second-hand shoe businesses. This research uses empirical sociological legal research methods to analyze the existing conditions or facts at the time the research was conducted, as well as descriptive analytical methods to describe the phenomena that arise in connection with the circulation of illegal second-hand shoe businesses. In overseeing the distribution and buying and selling activities of illegal second- hand shoes from abroad, both the government and business actors are aware of the prohibition. However, in reality, no action has been taken by the government in its supervision to regulate the current circulation of illegal second-hand shoe businesses. Keywords: Distribution, Supervision, Illegal Second-Hand Shoes ABSTRAK Pemerintah dalam kehidupannya membuat regulasi yang bertujuan sebagai pembatas dan pedoman bagi rakyatnya dalam berkegiatan bermasyarakat. Akan tetapi, tidak mudah bagi pemerintah untuk mempertahankan regulasi tersebut untuk dapat ditaati secara berkelanjutan oleh masyarakat disetiap masanya. Hal ini dikarenakan perkembangan situasi dan kondisi akan mempengaruhi efektivitas dari suatu regulasi. Sama halnya seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang satu di antaranya mengatur terkait dilarangnya barang bekas yang berasal dari luar negeri untuk memasuki wilayah Indonesia, satu di antara contohnya ialah sepatu bekas. Sepatu bekas ilegal yang berasal dari luar negeri saat ini sudah menyebar tanpa batas di wilayah Kota Pontianak, sedangkan hal tersebut sudah jelas dilarang dan tercantum dalam regulasi yang berlaku. Celah peluang dengan keuntungan yang besar membuat para pelaku usaha tergiur untuk memulai usaha tersebut. Selain kualitasnya yang terjamin, harga yang sangat terjangkau membuat masyarakat di wilayah Kota Pontianak berbondong-bondong menjadi konsumen dari usaha sepatu bekas ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dalam menganalisis keadaan atau fakta yang ada pada saat penelitian ini dilakukan serta dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan gejala-gejala yang timbul dalam kaitannya dengan perederan dari usaha sepatu bekas ilegal. Dalam pengawasannya terhadap peredaran dan kegiatan jual beli sepatu bekas ilegal yang berasal dari luar negeri, baik itu pihak pemerintah ataupun pelaku usaha sama-sama mengetahui larangan tersebut. Namun, faktanya belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengawasannya untuk menertibkan peredaran usaha ilegal dalam hal sepatu bekas yang terjadi saat ini. Kata kunci: Peredaran, Pengawasan, Sepatu Bekas Ilegal

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT ATAS KETERLAMBATAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN SAMBAS NIM. A1012211004, IHZA KASURYO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In order to make the election successful, election logistics are needed so that the voting process can run smoothly. To distribute the 2024 election logistics from each province to each city/district, the KPU-RI gives authority to the Provincial KPU to choose a transportation service company to distribute the 2024 election logistics to each district/city. This was also done by the West Kalimantan Provincial KPU by appointing PT. Karunia Jasa Angkutan as a transportation service company in distributing the 2024 election logistics to each district/city in West Kalimantan Province. The distribution of the 2024 election logistics is made in the form of a 2024 Election Logistics Delivery Contract Agreement between the West Kalimantan Provincial Election Commission (KPU) and PT. Karunia Jasa Angkutan. During the distribution of the 2024 election logistics from the West Kalimantan Provincial KPU warehouse to the Sambas Regency KPU warehouse using a truck belonging to PT. Karunia Jasa Angkutan experienced a delay from the predetermined schedule because the truck owned by PT. Karunia Jasa Angkutan broke down in the middle of the trip and could not be repaired by the driver. However, in reality, PT. Karunia Jasa Angkutan avoided being responsible to the West Kalimantan Provincial KPU for the delay in the distribution of 2024 Election logistics to the Sambas Regency KPU warehouse. The formulation of the problem in this study is: "How is the Responsibility of the Transporter for the Delay in the Distribution of 2024 Election Logistics in Sambas Regency?" Meanwhile, the purpose of this study is to reveal the implementation of the transportation of logistics for the 2024 Election in Sambas Regency, the factors causing the transport party to experience delays in the distribution of logistics for the 2024 Election in Sambas Regency, the responsibility of the transport party for the delay in the distribution of logistics for the 2024 Election in Sambas Regency and the efforts made by the West Kalimantan Provincial KPU against the transport party for the delay in the distribution of logistics for the 2024 Election. Through the type of sociological juridical research, the types of primary and secondary data and the method of data collection through literature studies and interviews, and using qualitative data analysis methods, it was concluded that the implementation of the distribution of logistics for the 2024 Election from the West Kalimantan Provincial KPU warehouse to the Sambas Regency KPU warehouse using a truck belonging to PT. Karunia Jasa Angkutan experienced a delay from the predetermined schedule. The factor causing the transport party to experience delays in the distribution of logistics for the 2024 Election in Sambas Regency was that the truck belonging to PT. Karunia Jasa Angkutan broke down in the middle of the trip and could not be repaired by the driver. In fact, the truck is actually unable to be filled with a full load because it is old, especially since the distance is quite far. The responsibility of the transporter for the delay in the distribution of logistics for the 2024 Election in Sambas Regency is always to evade by giving various reasons to release its responsibility. The purpose of PT. Karunia Jasa Angkutan releasing its responsibility is that PT. Karunia Jasa Angkutan as the transporter imposes responsibility for the delay in the distribution of logistics for the 2024 Election to the Sambas Regency KPU warehouse on its truck driver. The efforts made by the West Kalimantan Provincial KPU against the transporter for the delay in the distribution of logistics for the 2024 Election are to continue to demand accountability from PT. Karunia Jasa Angkutan based on the provisions of Article 9 of the 2024 Election KPU Logistics Delivery Contract Agreement between the West Kalimantan Provincial KPU and PT. Karunia Jasa Angkutan. Keywords: Responsibility, Transporter, Distribution, Election Logistics. Abstrak Dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dibutuhkan logistik Pemilu, agar proses pada saat pemungutan suara bisa berjalan dengan baik. Untuk mendistribusikan logistik Pemilu Tahun 2024 dari setiap provinsi ke setiap kota/kabupaten, maka KPU- RI memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi untuk memilih perusahaan jasa pengangkutan dalam melakukan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke setiap kabupaten/kota. Hal ini juga dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan menunjuk PT. Karunia Jasa Angkutan sebagai perusahaan jasa angkutan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke setiap kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ini dibuat dalam bentuk Perjanjian Borongan Pengiriman Logistik Pemilu 2024 Antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat Dengan PT. Karunia Jasa Angkutan. Pada saat pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 dari gudang KPU Provinsi Kalimantan Barat ke gudang KPU Kabupaten Sambas dengan menggunakan mobil truk milik PT. Karunia Jasa Angkutan mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan dikarenakan mobil truk milik PT. Karunia Jasa Angkutan mogok di tengah perjalanan dan tidak bisa diperbaiki oleh supirnya. Namun dalam kenyataannya, PT. Karunia Jasa Angkutan mengelak untuk bertanggung jawab terhadap KPU Provinsi Kalimantan Barat atas terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke gudang KPU Kabupaten Sambas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Atas Keterlambatan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Sambas?". Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pelaksanaan pengangkutan logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas, faktor penyebab pihak pengangkut mengalami keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas, tanggung jawab pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas dan upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024. Melalui jenis penelitian yuridis sosiologis, jenis data primer dan sekunder dan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta menggunakan metode analisis data kualitatif, maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 dari gudang KPU Provinsi Kalimantan Barat ke gudang KPU Kabupaten Sambas dengan menggunakan mobil truk milik PT. Karunia Jasa Angkutan mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan. Adapun faktor penyebab pihak pengangkut mengalami keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas adalah mobil truk milik PT. Karunia Jasa Angkutan mogok di tengah perjalanan dan tidak bisa diperbaiki oleh supirnya. Padahal mobil truk tersebut sebenarnya tidak mampu untuk diisi dengan muatan yang penuh karena sudah tua apalagi jarak perjalanannya cukup jauh. Tanggung jawab pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sambas belum dilaksanakan, dimana PT. Karunia Jasa Angkutan selalu menghindar dengan memberikan berbagai alasan untuk melepaskan tanggung jawabnya dan membebankan tanggung jawab atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 ke gudang KPU Kabupaten Sambas kepada supir mobil truknya. Upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap pihak pengangkut atas keterlambatan dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 adalah tetap meminta pertanggungjawaban dari PT. Karunia Jasa Angkutan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Surat Perjanjian Borongan Pengiriman Logistik KPU Pemilu 2024 Antara KPU Provinsi Kalimantan Barat Dengan PT. Karunia Jasa Angkutan. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengangkut, Pendistribusian, Logistik Pemilu.

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENERAPAN PASAL OLEH HAKIM DALAM KASUS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PN PONTIANAK NOMOR: 411/PID.B/2023/PN.PTK) NIM. A1011201288, IRFAN FURQANI RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research discusses the juridical review regarding the application of articles by judges in cases that result in the loss of another person's life. Where researchers conducted a case study of Pontianak District Court Decision Number: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk. Researchers are of the opinion that the decision given by the judge in this case seems to have been considered not optimal enough to fully fulfill a sense of justice for all interested parties in the legal process, which prompted the case to be taken to the next legal action. The method used by researchers in this research is normative legal research. In this research, data collection techniques were carried out using library research and field research using direct communication techniques and indirect communication techniques through research interview questionnaires via Google Form. The result of this research is that researchers conducted a juridical review of the application of Article 351 Paragraph (3) Jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code which is the judge's decision in the Pontianak District Court Decision Number: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk as well as the application of Emergency Law Number 12 of 1951 in relation to criminal acts committed by the perpetrator. Apart from that, in the discussion the researcher also discussed Article 338 Jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code which can also ensnare the defendant. So from this discussion the researcher concluded that the application of Article 351 Paragraph (3) Jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code and Article 338 Jo. Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code which is the judge's decision in the Pontianak District Court Decision Number: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk and the application of Emergency Law Number 12 of 1951 have the same weight as a legal trap for the perpetrator. Apart from that, the researcher also provided several suggestions for practitioners and academics to review it in terms of paying attention and considering several things in the form of data that the researcher had obtained in conducting this research. Keywords: Application of Article, Consequences of Loss of Another Person's Life, Pontianak District Court Decision Number: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terkait penerapan pasal oleh hakim dalam kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dimana peneliti melakukan studi kasus terhadap Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk. Peneliti berpendapat bahwa putusan yang diberikan oleh hakim dalam kasus tersebut tampaknya dinilai belum maksimal untuk dapat memenuhi rasa keadilan secara penuh bagi keseluruhan pihak yang berkepentingan dalam proses hukum tersebut yang mendorong kasus tersebut dibawa kepada upaya hukum berikutnya.. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung melalui kuesioner wawancara penelitian via Google Form. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti melakukan tinjauan yuridis terhadap penerapan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menjadi putusan hakim dalam Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk serta penerapan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Selain itu, dalam pembahasan peneliti juga membahas Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang juga bisa menjerat terdakwa. Sehingga dari pembahasan tersebut peneliti membuat kesimpulan bahwa penerapan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menjadi putusan hakim dalam Putusan PN Pontianak Nomor: 411/Pid.B/2023/PN.Ptk serta penerapan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 punya bobot yang sama sebagai jerat hukum untuk pelaku. Selain itu, peneliti juga memberikan beberapa saran bagi praktisi dan akademisi agar mengkaji ulang dalam hal memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berupa data yang telah peneliti peroleh dalam melakukan penelitian ini.Kata Kunci : Penerapan Pasal, Akibat Hilangnya Nyawa Orang Lain, Putusan PN Pontianak Nomor : 411/Pid.B/2023/PN.Ptk

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PEMENUHAN HAK CUTI HAID BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT BUMI ENGGANG ESTATE (SAN HILLS) NIM. A1011201197, PUTRINANDA GLORIA BATUBARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research examines the effectiveness of Article 42 Letter C of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 on beggars in the Pontianak City area, South Pontianak Regency, especially at the Tanjungpura"“Imam Bonjol intersection and the Waterfront tourist area. This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 42 Letter C of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 and determine the factors that influence the Regional Government in the Implementation of Article 42 Letter C of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021. This research uses empirical methods with an approach analytical descriptive, involving interviews with related parties such as the Pontianak City Social Service and the Pontianak City Civil Service Police Unit. The research results show that the implementation of these regulations is still not fully effective. Even though there are efforts in the form of routine raids, socialization and rehabilitation of the existence of beggars still exists. Factors inhibiting implementation include weak enforcement of sanctions, budget limitations, lack of public awareness, and the high number of beggars who return to beg after the control. Efforts to empower beggars through skills training and economic support have also not provided significant results. Recommendations that can be given are increasing coordination between agencies, optimizing supervision, and a more effective empowerment approach to reduce begging activities in a sustainable manner. Keywords : Legal effectiveness, begging, public order, Regional Regulations, Pontianak City ABSTRAKPenelitian ini mengangkat tentang efektivitas Pasal 42 Huruf C Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 terhadap pengemis di kawasan Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Selatan, khususnya di Persimpangan Tanjungpura"“Imam Bonjol dan kawasan wisata Waterfront. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas implementasi Pasal 42 Huruf C Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Pasal 42 Huruf C Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melibatkan wawancara dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial Kota Pontianak dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut masih belum efektif sepenuhnya. Meskipun terdapat upaya berupa razia rutin, sosialisasi dan rehabilitasi keberadaan pengemis masih tetap ada. Faktor penghambat implementasi meliputi lemahnya penegakan sanksi, keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, serta tingginya jumlah pengemis yang kembali mengemis setelah penertiban. Upaya pemberdayaan pengemis melalui pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi juga belum memberikan hasil yang signifikan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan koordinasi antar instansi, optimalisasi pengawasan, serta pendekatan pemberdayaan yang lebih efektif untuk mengurangi aktivitas mengemis secara berkelanjutan. Kata Kunci : Efektivitas hukum, pengemis, ketertiban umum, Peraturan Daerah, Kota Pontianak.

PELAKSANAAN TERA ULANG TIMBANGAN PELAKU USAHA PADA PASAR TERATAI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR. 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL KOTA PONTIANAK NIM. A1011201061, MUHAMMAD TAUFAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran pedagang dalam pelaksanaan tera ulang timbangan. Di Pasar Teratai, masih ditemukan timbangan yang tidak memiliki tanda tera pada tahun 2021, yang dapat mempengaruhi keakuratan timbangan. Pada tahun tersebut, hanya terdapat 8 timbangan meja yang melakukan tera ulang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan tera ulang pada timbangan meja yang digunakan oleh pedagang di Pasar Teratai, Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, berfokus pada UPTD Metrologi Legal Kota Pontianak dan Pasar Teratai.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan seperti Kepala Sub Bagian Massa dan Timbangan, staf yang bertugas sebagai penera, serta pedagang di Pasar Teratai. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tera ulang timbangan di pasar tersebut. Penelitian ini juga memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tera ulang, termasuk kebijakan dan regulasi yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tera ulang pada timbangan meja di Pasar Teratai sudah dilakukan setiap tahun, sesuai dengan masa berlakunya tanda tera yang diatur dalam Pasal 38 Kepmenperidag No. 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrologian, di mana jangka waktu tera ulang UTTP berlaku selama satu tahun. Proses tera ulang dilakukan di luar laboratorium UPTD Metrologi Legal dalam kegiatan yang disebut sidang tera ulang. Pelayanan tera ulang ini menekankan pentingnya pedagang untuk memberikan pengukuran yang akurat dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK.Namun, penelitian juga menemukan kendala utama dalam pelaksanaan tera ulang, yaitu kurangnya kesadaran pedagang dan lemahnya penegakan hukum. Sanksi yang diberikan kepada pedagang yang tidak mematuhi aturan hanya berupa teguran, yang dianggap kurang memberikan efek jera. Kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum ini mempengaruhi rendahnya kesadaran pedagang untuk melaksanakan tera ulang secara rutin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kata Kunci: Pelaksanaan, Pedagang, Tera ulang. AbstractThis research was motivated by the lack of awareness of traders regarding the implementation of scale recalibration. At the Lotus Market, scales were still found that did not have markings in 2021, which could affect the accuracy of the scales. In that year, there were only 8 bench scales that re-calibrated. The aim of this research is to find out and understand the implementation of repeated measurements on table scales used by traders at Teratai Market, Pontianak City. This research uses a sociological juridical legal approach with qualitative methods, focusing on the Legal Metrology UPTD of Pontianak City and Teratai Market.. The types of data used in this research include primary and secondary data. Primary data was obtained from informants such as the Head of the Mass and Scales Sub-Section, staff who served as interpreters, and traders at the Lotus Market. The analysis was carried out descriptively qualitatively to provide a comprehensive picture of the implementation of scale recalibration in the market. This research also pays attention to various factors that influence the implementation of re-calibration, including existing policies and regulations.The results of the research show that the implementation of re-calibration on table scales at the Teratai Market has been carried out every year, in accordance with the validity period of the tera marks as regulated in Article 38 of Minister of Trade and Trade Decree No. 61/MPP/Kep/2/1998 concerning the Implementation of Metrology, where the UTTP recalibration period is valid for one year. The re-calibration process is carried out outside the UPTD Legal Metrology laboratory in an activity called a re-calibration trial. This re-calibration service emphasizes the importance of traders providing accurate and honest measurements, as regulated in Article 7 UUPK.However, the research also found the main obstacles in implementing re-calibration, namely lack of awareness of traders and weak law enforcement. The only sanction given to traders who do not comply with the rules is in the form of a warning, which is considered to have little deterrent effect. This lack of firmness in law enforcement influences the low awareness of traders to carry out repeat checks regularly and in accordance with applicable regulations.Keywords: Implementation, Traders, Reprinting.

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG MELALUI METODE PEMBAYARAN PAYLATER SHOPEE INDONESIA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211132, CLAUDIA SPIVULNA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe development of digital technology, particularly in e-commerce, has transformed the way consumers shop, one of which is through the Paylater payment method on Shopee. While it simplifies transactions, the use of Paylater raises challenges in financial management, billing inaccuracies, and disputes between consumers and service providers. This study aims to analyze consumer responsibility and the challenges faced when using Paylater. Using legal responsibility theory and dispute resolution theory, this research employs a juridical-empirical method with an approach that combines legal regulation analysis and field observations. The results indicate that many consumers do not understand the details of additional costs, such as interest and late fees. Although consumers are responsible for payments, most face issues in financial management and inaccuracies in payment reminders. Shopee needs to provide clearer information in accordance with the provisions of POJK No. 77/POJK.01/2016 regarding the transparency of costs and payment mechanisms.Keywords: Shopee Paylater, consumer responsibility, dispute resolution. ABSTRAK Perkembangan teknologi digital, khususnya dalam e-commerce, telah mengubah cara konsumen berbelanja, salah satunya melalui metode pembayaran Paylater di Shopee. Meskipun mempermudah transaksi, penggunaan Paylater menimbulkan tantangan dalam pengelolaan keuangan, ketidakakuratan tagihan, dan sengketa antara konsumen dan penyedia layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab konsumen dan tantangan yang dihadapi dalam menggunakan Paylater. Menggunakan teori tanggung jawab hukum dan penyelesaian sengketa, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisis peraturan hukum dan observasi praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen yang tidak memahami rincian biaya tambahan, seperti bunga dan denda keterlambatan. Meskipun konsumen bertanggung jawab atas pembayaran, sebagian besar mengalami masalah dalam pengelolaan keuangan dan ketidaktepatan pengingat pembayaran. Shopee perlu memberikan informasi yang lebih jelas sesuai dengan ketentuan POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai transparansi biaya dan mekanisme pembayaran.Kata kunci: Shopee paylater, tanggung jawab konsumen, penyelesaian sengketa.

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI ATAS PEMBAYARAN PEMBELIAN HASIL TAMBANG PASIR DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012211115, LEO SETIAWAN NUR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian tentang "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pembeli Atas Pembayaran Pembelian Hasil Tambang Pasir Di Kabupaten Kubu Raya", bertujuan Untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan tanggung jawab pembeli atas pembayaran pembelian hasil tambang pasir Di Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengetahui serta menganalisis faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pembeli atas pembayaran pembelian hasil tambang pasir Di Kabupaten Kubu Raya. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak penjual terhadap pembeli yang belum melakukan pembayaran pembelian hasil tambang pasir Di Kabupaten Kubu Raya.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata, dimana peneliti melakukan penelitian untuk melihat bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat khususnya hukum perlindungan konsumen, serta peneliti melakukan riset kelapangan untuk mendapatkan data sekunder, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan tanggung jawab pembeli atas pembayaran pembelian hasil tambang pasir di Kabupaten Kubu Raya belum terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan antara para pihak selain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan karena pembeli masih belum melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya tanggung jawab pembeli atas pembayaran pembelian hasil tambang pasir dari CV. Satria Lindo di Kabupaten Kubu Raya adalah karena pembeli mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran belum dilakukan sehingga belum dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kesulitan ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pesanan pasir oleh pembeli yang diberikan oleh pelaku usaha. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak penjual terhadap pembeli yang belum melakukan pembayaran pembelian hasil tambang pasir di Kabupaten Kubu Raya adalah dengan melakukan penagihan baik melalui surat maupun langsung melalui sambungan telephone untuk memberikan teguran serta peringatan kepada pembeli atau konsumen belum melakukan pembayaran cicilan namun upaya yang dilakukan tetap dengan menggunakan jalan musyawarah dengan bernegosiasi antara pengembang dengan pihak pembeli atau konsumen. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pembeli, Tambang Pasir ABSTRACTResearch on "Legal Analysis of Buyer's Responsibility for Payment of Sand Mining Purchase Results in Kubu Raya Regency", aims to determine and analyze the implementation of buyer's responsibility for payment of sand mining purchase results in Kubu Raya Regency. To determine and analyze the factors causing the buyer's responsibility for payment of sand mining purchase results in Kubu Raya Regency not to be implemented. To reveal efforts that can be made by the seller against buyers who have not made payment for sand mining purchase results in Kubu Raya Regency.This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research that functions to be able to see the law in a real sense, where researchers conduct research to see how the law works in a community environment, especially consumer protection law, and researchers conduct field research to obtain secondary data, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the buyer's responsibility for payment for the purchase of sand mining products in Kubu Raya Regency has not been carried out as agreed between the parties other than as regulated in Article 6 letter a which states that business actors have the right to receive payment in accordance with the agreement regarding the conditions and exchange rates of goods and/or services traded because the buyer has not yet made the payment in accordance with the agreement that has been promised. That the factor causing the buyer's responsibility for payment for the purchase of sand mining products from CV. Satria Lindo in Kubu Raya Regency has not been carried out because the buyer is experiencing financial difficulties so that the payment has not been made so that the agreement has not been implemented as agreed by both parties, economic difficulties are the main cause of the delay in payment for sand orders by buyers given by business actors. That the efforts that can be made by the seller against buyers who have not made payments for the purchase of sand mining products in Kubu Raya Regency are by collecting either by letter or directly by telephone to provide reprimands and warnings to buyers or consumers who have not made installment payments, but the efforts made are still by using deliberation by negotiating between the developer and the buyer or consumer. Keywords: Responsibility, Buyer, Sand Mining

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 24 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH NIM. A1011181242, RIZKA SULISTIA AMANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Provisions regarding the prohibition of littering are contained in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. Article 29 Paragraph 1 letter e emphasizes that every person is prohibited from throwing rubbish not in the designated and provided place. Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021 is stipulated in the framework of a good and healthy environment which is a human right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28 H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Empirical legal research is oriented to primary data (results of research in the field). Empirical legal research is an approach carried out by field research by looking at and observing what happens in the field, the application of these regulations in practice in society. To support this empirical research, normative research with a statutory approach was also used by reviewing statutory regulations related to the Implementation of the Provisions of Article 24 of Pontianak City Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Waste Management (Study in Pontianak City). Pontianak City Government through The Pontianak City Environmental Service (DLH) has prepared several efforts to deal with the increasing volume of waste. Head of the Pontianak City DLH, Syarif Usmulyono, said that in dealing with the increasing volume of waste, his party was forced to increase the waste transportation routine to then be disposed of directly to the final disposal site (TPA) in Batu Layang. The 3R principle is certainly an effective way to manage waste so that the environment remains maintained, clean and healthy.Apart from that, the Pontianak City Environmental Service will improve its waste reduction performance at TPST/TPS3R/Trash Banks, both those owned by the government and those owned by the community. "But because this waste is not just the government's job, it requires cooperation from all of us and includes community participation. in it to maintain cleanliness and dispose of waste in designated places, namely in official TPS that have been prepared by the government," The need for transfer facilities is carried out by measuring the volume of waste served/transported, however, distance and area factors need to be taken into account for efficient use. facilities and also anticipate the possibility of not achieving the expected service targets. The same thing is also done in planning transportation activities Keywords: Waste Management Abstrak Ketentuan mengenai larangan membuang sampah sembarangan tertuang di dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 29 Ayat 1 huruf e menegaskan, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 ini ditetapkan dalam rangka lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kota Pontianak).Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak telah menyiapkan beberapa upaya dalam mengatasi peningkatan volume sampah. Kepala DLH Kota Pontianak Syarif Usmulyono menyampaikan, dalam mengatasi peningkatan volume sampah tersebut, pihaknya terpaksa melakukan penambahan ritase angkutan sampah untuk kemudian dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Batu Layang. prinsip 3R ini tentu menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengelola sampah agar lingkungan tetap terjaga, bersih dan sehat.Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak akan meningkatkan kinerja pengurangan sampah pada TPST/TPS3R/Bank Sampah baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh masyarakat"Tetapi karena sampah ini bukan hanya tugas pemerintah, maka diperlukan kerja sama kita semua dan termasuk partisipasi masyarakat di dalamnya untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan yaitu di TPS resmi yang telah disiapkan pemerintah," Kebutuhan sarana pemindahan dilakukan dengan tolak ukur jumlah volume sampah yang terlayani/terangkut, namun demikian faktor jarak dan luasan area perlu diperhitungkan untuk efisiensi pemakaian sarana dan juga mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya sasaran pelayanan yang diharapkan. Hal yang sama juga dilakukan dalam perencanaan kegiatan pengangkutan Kata Kunci : Pengelolaan Sampah

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN NO.150/PDT.G/2022/PA.PTK NIM. A1012211061, SELVIANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk yang melibatkan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang anggota Polri, dengan fokus pada gugatan rekonvensi dari pihak istri terkait tuntutan nafkah yang tidak dipenuhi selama perselisihan rumah tangga, meskipun suami memiliki penghasilan tetap. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 132a HIR, Pasal 157 RBg, serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi para pihak terkait, khususnya dalam pengaturan nafkah istri yang tidak dipenuhi selama masa perselisihan.Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia, dengan memberi manfaat praktis bagi hakim, advokat, akademisi, dan pembuat kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama dan pentingnya pertimbangan hukum yang komprehensif dalam memastikan keadilan, khususnya terkait hak- hak finansial istri dalam perceraian. Dengan menganalisis kasus ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan pengadilan serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak-hak individu dalam sistem hukum peradilan agama. Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Pengadilan Agama, Gugatan Rekonvensi, Nafkah, Perceraian, Anggota Polri, Keadilan HukumANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN NO.150/PDT.G/2022/PA.PTKABSTRACT This study examines the legal reasoning of the judge in Decision Number 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk, which involves a divorce case filed by a police officer, with a focus on the counterclaim filed by the wife regarding the failure to provide financial support during the marital dispute, despite the husband having a fixed income. The research uses a juridical analysis method by referring to relevant regulations, such as Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, Law Number 7 of 1989 on Religious Courts, Article 132a HIR, Article 157 RBg, as well as the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 on Marriage. The main objective of this study is to analyze the judge's legal considerations in the decision and examine the legal consequences for the parties involved, particularly regarding the issue of financial support for the wife during the marital dispute.The findings of this study are expected to make a significant contribution to the development of Islamic law and religious court practices in Indonesia, offering practical benefits to judges, lawyers, academics, and policymakers. The research aims to enrich the understanding of the decision-making process in religious courts and the importance of comprehensive legal reasoning in ensuring justice, especially concerning the financial rights of the wife in divorce cases. By analyzing this case, the study hopes to enhance the quality of court decisions and provide deeper insights into the protection of individual rights within the legal framework of religious courts. Keywords: Legal Considerations, Religious Courts, Reconvention Lawsuits, Living, Divorce, Police Members, Legal Justice

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA KETIK DI PERCETAKAN AGRI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012211047, ATHIRA PRINANDARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research focuses on the issue of breach of contract in typing service agreements at Agri Printing in Pontianak City. A breach of contract refers to a violation or non-compliance by one party in an agreement, which can have negative consequences for the printing business. The purpose of this study is to gather information on the types of breach, its causes, legal consequences for the party committing the breach, and the efforts made by Agri Printing to resolve the breach. This study uses an empirical legal method with a descriptive approach. Primary data were obtained through interviews and questionnaires with employees and customers, while secondary data were collected from books, journals, and the Civil Code. The analysis is conducted to understand the legal realities on the ground in the context of typing service agreements. The results of the study show that the forms of breach that occurred include delayed payments and unilateral cancellations by customers. The main causes of breach are a lack of understanding of the agreement's contents and a mismatch of expectations between the printing company and customers. The legal consequences for the party committing the breach include the obligation to pay double damages in accordance with the agreement arising from the violation. The efforts made by Agri Printing to resolve breaches include negotiating and settling amicably with customers, as well as imposing sanctions according to the terms of the agreement. This study provides valuable insights for managing typing service agreements and enhances the understanding of the application of law in addressing breaches in the printing industry. Keywords: Breach of Contract, Agreement, Agri Printing in Pontianak City. Abstrak Penelitian ini berfokus pada masalah wanprestasi dalam perjanjian pelayanan jasa ketik di Percetakan Agri di Kota Pontianak. Wanprestasi merupakan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, yang dapat berdampak negatif baik bagi pihak percetakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang bentuk wanprestasi, faktor penyebabnya, akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi, serta upaya yang dilakukan oleh Percetakan Agri dalam menyelesaikan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan angket kepada karyawan dan pelanggan, sementara data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Analisis dilakukan untuk memahami kenyataan hukum di lapangan dalam konteks perjanjian jasa ketik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi meliputi keterlambatan pembayaran dan pembatalan sepihak oleh pelanggan. Faktor utama penyebab wanprestasi adalah kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian dan ketidaksesuaian ekspektasi antara pihak percetakan dan pelanggan. Akibat hukum yang timbul bagi pihak yang melakukan wanprestasi mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian 2 (dua) kali lipat sesuai dengan perjanjian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh Percetakan Agri dalam menyelesaikan wanprestasi adalah dengan melakukan negosiasi dan penyelesaian secara damai dengan pelanggan, serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengelolaan perjanjian jasa ketik dan meningkatkan pemahaman tentang penerapan hukum dalam mengatasi wanprestasi di bidang percetakan. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Percetakan Agri di Kota Pontianak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA