Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG SINAMOT DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012151223, ESAR REZA MARUDUT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The implementation of Sinamot Payments (Honestly) in Batak Traditional Marriages in Pontianak City is something that has been done from generation to generation to pay respect to the bride and groom and their families, but in practice there are often problems so that the formulation of the problem in this study is How to Execute the Payment of Sinamot Money In the Batak Traditional Marriage in Pontianak City. The purposes of this study are: To obtain data and information about the description of the implementation of the payment of Sinamot money in Batak traditional marriages in Pontianak City. To reveal the factors causing the implementation of the payment of sinamot money in traditional Batak marriages in Pontianak City is not appropriate. To reveal the legal conseguences for people who do not carry out the payment of sinamot money in traditional Batak marriages in Pontianak City. To explain the efforts that can be made in implementing the payment of sinamot money in Batak traditional marriages in Pontianak City This research was conducted using empirical legal research methods with descriptive research characteristics The results of the study were obtained as follows: That the implementation of the payment of sinamot money in traditional Batak marriages in Pontianak City cannot always be carried out by the man when he is going to propose to the bride due to various reasons that cause the implementation of the marriage to be delayed or even not implemented. That the factors causing the payment of sinamot money in traditional Batak marriages in Pontianak City are not appropriate because there are several reasons, including: no match in the amount of sinamot to be paid between the two families, the amount of sinamot reguested is too large so that the men cannot afford it. To fulfill it, there was interference from a large family regarding the number of sinamot so that no agreement was found. That the legal conseguences for people who do not carry out the payment of sinamot money in traditional Batak marriages in Pontianak City are like customary violations in general, those who violate will result in being deemed to have violated customs and must bear the conseguences, namely the non-execution of the marriage that has been planned by both parties. That the effort that can be made in the implementation of the payment of sinamot money in traditional Batak marriages in Pontianak City is to make efforts to deliberation between the two families of the bride and groom, both the woman and the man, through the intermediary media of the existing traditional leaders in order to find an agreement in determining the amount of money. sinamot so that the marriage can run. Keywords: Marriage, Sinamot Money Payment, Toba Batak Society Abstrak Pelaksanaan Pembayaran Uang Sinamot (Jujur) Dalam Perkawinan Adat Batak Di Kota Pontianak merupakan suatu hal yang telah dilakukan secara turun menurun untuk memberikan penghormatan kepada calon pengantin wanita serta keluarganya namun dalam pelaksanaannya sering terjadi masalah sehingga Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pembayaran Uang Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mendapatkan data dan informasi tentang gambaran pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak belum sesuai. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi masyarakat yang tidak melaksanakan pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak tidak selamanya dapat dilaksanakan oleh piliak laki-laki saat akan melamar pihak pengantin wanita dikarenakan berbagai alasan yang menjadi penyebabnya yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan menjadi tertunda balikan tidak terlaksana. Bahwa faktor penyebab pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak belum sesuai dikarenakan terdapat bebrapa sebab antara lain : tidak ditemukannya kesesuaian jumlah sinamot yang harus dibayarkan antara kedua belah pihak keluarga, jumlah sinamot yang diminta terlalu besar sehingga pihak laki-laki tidak mampu memenuhinya, adanya campr tangan keluarga besar berkaitan jumlah sinamot sehingga tidak menemukan kata sepakat. Bahwa akibat hukum bagi masyarakat yang tidak melaksanakan pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak adalah seperti pelanggaran adat pada umumnya maka yang melanggar akan berakibat dianggap telah melanggar adat dan harus menanggung akibatnya yaitu tidak terlaksananya pernikahan yang telah direncanakan oleh kedua belah pihak. Bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembayaran uang sinamot dalam perkawinan adat Batak di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya bermusyawarah antara kedua keluarga pihak pengantin baik pihak wanita maupun pihak laki-laki melalui media perantara ketua adat yang ada agar ditemukan kata sepakat dalam menentukan jumlah uang sinamot agar pelaksanaan pernikahan dapat berjalan. Kata Kunci : Perkawinan, Pembayaran Uang Sinamot, Masyarakat Batak Toba

PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012211059, WANYA NABIELRILLIAN HERMANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Unauthorized land use remains a recurring issue in various regions of Indonesia, including in Kubu Raya Regency. This phenomenon triggers conflicts between legitimate landowners and parties who utilize the land without any legal basis. In practice, such conflicts not only result in material losses for the rightful owners but also create legal uncertainty over land ownership. One of the prominent cases studied in this research involves the occupation of land belonging to the heirs of Pangeran Laksamana by PT Punggur Alam Lestari (PT PAL), which occurred without any lawful transfer of rights. Based on this background, the research problem formulated in this study is: How is the land use dispute without permission resolved in Kubu Raya Regency. This study employs an empirical legal research method with a descriptive approach. Data was collected through direct interviews with the involved parties, namely the heirs of the Pangeran Laksamana family and officials from the National Land Agency (BPN) of Kubu Raya Regency. The main objectives of this research are to identify the causes behind the unauthorized land occupation by PT PAL; to uncover the contributing factors that enable the use of land without legal rights; to analyze the legal remedies available to the aggrieved party; and to assess the role of the BPN in handling and preventing similar cases in the future. The results indicate that the land dispute was resolved through a non-litigation approach involving deliberation (musyawarah) between the heirs and PT PAL, culminating in a compensation agreement. Although BPN Kubu Raya did not act as a direct mediator, it still bears administrative responsibility, particularly in monitoring and verifying land documents. The study concludes that the role of BPN is essential in preventing similar incidents through stronger supervision, public legal education, and improved digitalization of land data. Peaceful settlement of land disputes remains the preferred solution, yet it must be supported by an accountable and responsive land administration system to ensure the protection of land rights. Keywords: Settlementt, Land Dispute, National Land Agency. Abstrak Penggunaan tanah tanpa izin merupakan persoalan yang masih sering terjadi di wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kubu Raya. Fenomena ini memicu konflik antara pemilik tanah yang sah dengan pihak yang menggunakan tanah tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam praktiknya, konflik ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil bagi pemilik, tetapi juga berujung pada ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah. Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah penguasaan tanah oleh PT Punggur Alam Lestari (PT PAL) terhadap tanah milik ahli waris Pangeran Laksamana, tanpa melalui proses peralihan hak yang sah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa penggunaan tanah tanpa izin di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu ahli waris dari keluarga Pangeran Laksamana serta staf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mencari data mengenai penyebab terjadinya penguasaan tanah tanpa izin antara PT PAL dan ahli waris; untuk mengungkapkan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya penggunaan lahan tanpa dasar hukum yang sah; untuk menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan; serta untuk mengetahui sejauh mana peran BPN dalam menangani dan mencegah kasus-kasus serupa di kemudian hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berupa musyawarah antara ahli waris dan pihak PT PAL, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan pemberian kompensasi. Walaupun tidak bertindak sebagai mediator langsung, BPN Kabupaten Kubu Raya tetap memiliki tanggung jawab administratif dalam proses ini, termasuk dalam aspek pengawasan dan verifikasi dokumen pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPN sangat krusial dalam mencegah terulangnya kasus serupa melalui peningkatan sistem pengawasan, edukasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan digitalisasi data pertanahan. Penyelesaian sengketa tanah secara damai memang menjadi pilihan utama, tetapi tetap perlu didukung oleh sistem pertanahan yang akuntabel dan responsif terhadap hak-hak masyarakat. Kata kunci: Penyelesaian, Sengketa Tanah, Badan Pertanahan Nasional,

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk NIM. A1012191166, VICTORIO NOVIANUS MUSTAHIR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Unilateral Termination of Employment (PHK) without following legal procedures is a crucial issue in industrial relations and often triggers disputes between workers and employers. One case that is the focus of this study is Decision Number 34/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PTK, which concerns the termination of a supervisor without formal legalproof of alleged serious misconduct. The background of this research is based on the importance of legal protection for workers' normative rights and the need for clarity in judges"™ legal considerations in termination cases. This study uses normative legal research methods, employing a literature review approach to laws and regulations, court decisions, and relevant legal doctrines. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively to examine judges"™ legal reasoning and the legal consequences of the decision. The results show that the panel of judges considered both juridical and non-juridical aspects in deciding the case. Although the termination was declared valid due to the end of the employment relationship, the judge found that the alleged serious misconduct could not be legally proven. Therefore, the company was still required to pay compensation to the worker in the form of one-time severance pay, a long-service award, and other entitlements totaling Rp51,936,300. This decision reflects the application of the principles of justice, legal certainty, and utility in resolving industrial disputes and emphasizes that serious misconduct must be legally proven through criminal court proceedings before being used as grounds for termination without compensation. Keywords: Termination of Employment, Judicial Consideration, Worker Compensation, PHI Decision, Labor Law. Abstrak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum merupakan isu yang krusial dalam hubungan industrial dan seringkali memicu sengketa antara pekerja dan pengusaha. Salah satu contoh kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 34.Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk, yang menyangkut PHK terhadap seorang mandor tanpa proses pembuktian hukum atas dugaan pelanggaran berat. Latar belakang penelitian ini didasari pada pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif pekerja dan perlunya kejelasan dalam Pertimbangan Hukum Hakim dalam kasus PHK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundangan-undangan,putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji Pertimbangan Hukum Hakim serta Akibat Hukum dari Putusan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun non-yuridis dalam memutus perkara. Meskipun PHK dinyatakan sah karena hubungan kerja telah berakhir, Hakim menilai bahwa Pelanggaran Berat yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, perusahaan tetap diwajibkan memberikan kompensasi kepada pekerja, berupa uang pesangon satu kali, penghargaan masa kerja satu kali, dan penggantian hak lainnya dengan total Rp51.936.300. Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan,kepastian hukum,dan kemanfaatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta menegaskan bahwa pelanggaran berat harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum pidana untuk menjadikan dasar PHK tanpa kompensasi. Kata Kunci : PHK, Pertimbangan Hukum Hakim, Kompenasasi Pekerja, Putusan PHI, Ketenagakerjaan

PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA DIKANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBURAYA NIM. A1011181169, MASHILA ANNISA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Land registration in Pematang Tujuh Village, Rasau Jaya District at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Kuburaya Regency is still minimal and only a few lands have certificates and are registered at the National Land Office of Kuburaya Regency, and as many as 782 residents did not make land certificates at the National Land Office of Kuburaya in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. In Pematang Tujuh Village, Rasau Jaya District at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Kuburaya Regency, which according to the data source obtained, the area of Tambelan Sampit Village is 2,380 KM2. Formulating a problem What factors cause landowners in Pematang Tujuh Village, Rasau Jaya District at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Kuburaya Regency to not register their land rights at the National Land Office of Kuburaya Regency. In this study, the author uses an empirical research method with a descriptive analysis approach, namely by describing the actual conditions that occurred when this study was conducted, then analyzing the facts and data to obtain final conclusions. The results of the study showed that the Implementation of Land Registration for the Pematang Tujuh Village Community, Rasau Jaya District at the Office of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Kuburaya Regency at the National Land Office of Kuburaya Regency. Most have not registered the land that has been controlled and do not have a certificate as proof of the right holder. The factors that cause land in Pematang Tujuh Village, Rasau Jaya District, at the Office of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Kuburaya Regency have not been registered are due to not knowing how to register land rights, economic factors, and incomplete data. This study was conducted because there are still many plots of land that have not been registered by the Pematang Tujuh Village community, Rasau Jaya District, at the Office of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Kuburaya Regency, which is something that cannot be ignored. Land rights owned in the form of customary land ownership rights that are owned from generation to generation that are recognized by the community and the government and have customary legal force, but do not have certificates and are not registered at the Kuburaya Regency National Land Office. Education is very important for the community and influences the mindset of a community so that many people with low education are one of the factors causing their land not to be registered. The consequences caused by the fact that the land owned by the Pematang Tujuh Village community, Rasau Jaya District, has not been registered at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Kuburaya Regency are frequent land disputes and land grabbing by other parties and the lack of legal certainty regarding land that has not been registered at the Kuburaya Regency National Land Agency. Efforts made by the Kuburaya Regency National Land Agency and related agencies have not been maximized, such as not holding counseling on the importance of land registration, conducting surveys. Keywords: First Time Land Registration, Legal Certainty, Certificate ABSTRAK Pendaftaran tanah di Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Dikantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya masih minim dan hanya beberapa tanah yang mempunyai sertifikat dan terdaftar pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya, dan sebanyak 782 penduduk yang tidak membuat sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kuburaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Dikantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya yang mana menurut sumber data yang diperoleh, luas wilayah Kelurahan Tambelan Sampit 2.380 KM2. Merumuskan suatu masalah Faktor apa yang menyebabkan pemilik tanah di Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Dikantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya belum melakukan pendaftaran hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian menganalisis fakta dan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang akhir. Hasil penelitian bahwa Implementasi Pendaftaran Tanah Masyarakat Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Dikantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya. Sebagian besar belum mendaftarkan tanah yang telah dikuasai dan tidak memiliki sertifikat sebagai bukti pemegang hak. Faktor yang menjadi penyebab belum mendaftarkan tanah di Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Dikantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya adalah dikarenakan tidak mengetahui cara pendaftaran hak atas tanah, faktor ekonomi, data yang belum lengkap. Dalam penelitian ini dilakukan karena masih banyak bidang tanah yang belum didaftarkan oleh masyarakat Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Dikantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Hak atas tanah yang dimiliki berupa hak milik atas tanah adat yang dimiliki secara turun menurun yang diakui masyarakat maupun pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum adat, namun tidak memiliki sertifikat dan tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat dan mempengaruhi pola pikir suatu masyarakat sehingga banyak masyarakat berpendidikan rendah salah satu faktor penyebab tidak didaftarkan tanah miliknya. Akibat yang ditimbulkan dengan belum didaftarkannya tanah milik masyarakat Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Dikantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya adalah seringkali terjadinya sengketa tanah dan penyerobatan tanah oleh pihak lain dan tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya. Upaya yang dilakukan pihak Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya dan instansi terkait sampai saat ini belum maksimal seperti tidak mengadakan penyuluhan arti penting pendaftaran tanah, melakukan survei. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Kepastian Hukum, Sertifikat

WANPRESTASI DEBITUR KENDARAAN RODA DUA TERHADAP PT. ADIRA FINANCE DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SINGKAWANG NIM. A1012181147, DHANI GRADIYANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract PT. Adira Finance is a company engaged in consumer financing for motor vehicles and is one of the largest in Indonesia. With the presence of PT ADIRA FINANCE in Singkawang city, the community's needs in the transportation sector (motorcycles) can be met through consumer financing agreements between the community (debtors) and PT. However, a financing agreement does not rule out the possibility that one party may fail to fulfill their obligations as agreed, and such a party can be said to be in breach of contract or default. This thesis formulates the problem: 'What Factors Cause Debtors to Default in Consumer Financing Agreements at PT. ADIRA Finance in Singkawang City?' The author uses the empirical legal research method with a descriptive analytical approach for this thesis. Empirical legal research is research that originates from the gap between theory and reality, using hypotheses, theoretical foundations, conceptual frameworks, secondary data, and primary data. Descriptive methods are procedures to solve problems faced by describing the current state based on existing facts at the time of research. PT. ADIRA FINANCE in Singkawang has obligations with its debtors; however, debtors do not fulfill their obligations as per the agreement. PT. ADIRA FINANCE in Singkawang is in default under consumer agreements due to the lack of funds at the due date of monthly bill payments, as well as urgent needs. The legal consequences arising from the debtor's default are that they are required to compensate in the form of penalty payments. Keywords: Agreement, Consumer Financing, Default Abstrak PT. Adira Finance adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Dengan hadirnya PT ADIRA FINANCE di kota Singkawang, kebutuhan masyarakat dibidang transportasi(motor) dapat terpenuhi melalui perjanjian pembiayaan konsumen antara masyarakat(debitur) dengan PT. Namun suatu perjanjian pembiayaan tidak menutup kemungkinan jika terjadi salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya seperti yang diperjanjikan maka pihak yang lalai tersebut dapat dikatakan cidera janji atau wanprestasi. Skripsi ini memuat rumusan masalah: "Faktor Apa Yang Menyebabkan Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan PT. ADIRA Finance di Kota Singkawang?" Adapun metode penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hokum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian. PT. ADIRA FINANCE Kota Singkawang dengan debitur tentu saja ada kewajiban, akan tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya seperti dalam perjanjian. PT. ADIRA FINANCE Kota Singkawang wanprestasi dalam perjanjian konsumen adalah dikarenakan tidak adanya uang pada saat tanggal pembayaran tagihan bulanan serta adanya kebutuhan yang mendesak. Akibat hukum yang ditimbulkan dikarenakan debitur yang wanprestasi adalah diminta ganti rugi berupa pembayaran denda. Kata Kunci : Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Wanprestasi

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PARCEL PANGAN KADALUWARSA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1011211151, IDRIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In the current era of globalization and free trade, many products or goods are marketed to consumers, but many of these products that have expired are still sold by producers. This is certainly very detrimental to consumers because it can endanger the health and safety of consumers, besides that it is also contrary to consumer protection laws. Therefore, there needs to be an effort from the government to protect consumers through law enforcement in the field of consumer protection. Of course, this makes the author interested in raising the title of the thesis on "Actions Against Business Actors Who Sell Expired Food Parcels in the Perspective of Consumer Protection Law" to study what actions must be taken against business actors who sell expired food parcels in the perspective of consumer protection law. In writing this thesis, the author conducted a study that aims to find out what actions are taken against business actors who sell expired food parcels in the perspective of consumer protection. This research is a normative legal research, namely referring to legal norms contained in laws and court decisions and legal norms that exist in society, then this research is descriptive qualitative to describe and explain problems regarding actions against business actors who sell expired food parcels in the perspective of consumer protection law. The author also uses data collection techniques by interviewing the authorities to obtain primary and secondary data for this writing. The results of the research that the author obtained from this study are that there are still violations of consumer protection every year. In 2011 and 2012, there were still sellers who sold expired food parcels. The violations were immediately dealt with by BBPOM officers by asking business actors to dismantle the parcel and replace it with a new one, then the officers gave a warning letter and direct guidance. In addition to the warning letter and guidance, the sanctions that can be received by business actors are imprisonment and fines if the business actor is found to still violate existing regulations after receiving a warning letter. Therefore, in this case, the government must increase supervision and guidance of business actors so that they can achieve the objectives of the Law on Consumer Protection and regulations related to consumer protection to achieve maximum results. Keywords: Protection, Consumers, Parcel, Expiration ABSTRAK Pada era globalisasi dan perdagangan bebas pada saat ini banyak produk atau barang yang di pasarkan kepada konsumen, tetapi banyak dari produk-produk tersebut yang sudah kadaluwarsa masih di jual oleh produsen. Hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari pemerintah untuk melindungi konsumen melalui penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Tentu saja hal ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang "Tindakan Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Parcel Pangan Kadaluwarsa Dalam Prespektif Hukum perlindungan Konsumen" untuk mempelajari bagaimana tindakan yang harus dilakukan terhadap pelaku usaha yang menjual parcel pangan kadaluwarsa dalam prespektif hukum perlindungan konsumen. Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang menjual parcel pangan kadaluwarsa dalam prespektif perlindungan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai tindakan terhadap pelaku usaha yang menjual parcel pangan kadaluwarsa dalam prespektif hukum perlindungan konsumen. Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara ke pihak yang berwenang tersebut untuk memperoleh data primer dan data sekunder untuk penulisan ini. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah masih terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen di tiap tahunnya. Pada tahun 2011 dan 2012 masih terdapat penjual yang menjual parcel pangan yang telah kadaluwarsa. Pelanggaran tersebut langsung ditindak oleh petugas BBPOM dengan meminta pelaku usaha membongkar bingkisan parcel tersebut dan menggantinya dengan yang baru, kemudian petugas memberi surat peringatan dan pembinaan secara langsung. Selain surat peringatan dan pembinaan sangsi yang dapat diterima oleh pelaku usaha adalah hukuman penjara dan denda jika kedapatan pelaku usaha tersebut tetap melanggar peraturan yang ada setelah mendapat surat peringatan. Oleh sebab itu dalam hal ini pemerintah harus lebih meningkatankan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha sehingga dapat mencapai tujuan dari Undang-Undang tentang perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan yang terkait perlindungan konsumen agar tercapai maksimal. Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Parcel, Kadaluwarsa

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181054, ERIK PRADANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to identify and analyze the factors influencing individual involvement in online gambling in Pontianak City, while also examining its social and economic impacts. The research approach used was qualitative, with primary data collected through direct interviews with actors involved in online gambling activities. The research results show that although Indonesia has enacted regulations prohibiting online gambling, its implementation still faces various obstacles, particularly in addressing international platforms and monitoring the spread of gambling advertisements. Furthermore, online gambling has significant negative impacts, such as financial loss, psychological disorders such as stress and depression, and social conflict within families due to the stigma that arises. The main factors driving someone to gamble online include psychological aspects, such as curiosity and the desire for large profits, economic pressure, social influence, and ease of access through digital technology. In terms of law enforcement, more attention is paid to online gambling operators, while individuals involved often lack adequate protection or rehabilitation. More comprehensive prevention strategies are needed, such as strengthening regulations, raising public awareness, providing economic support, providing rehabilitation services, and utilizing technology to restrict access and monitor transactions related to online gambling. Keywords: Online gambling, criminology, social impact, economic impact, regulation ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan individu di Kota Pontianak dalam perjudian online, sekaligus menelaah dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan para pelaku yang terlibat dalam aktivitas perjudian online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menetapkan regulasi yang melarang perjudian online, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mengatasi platform berbasis internasional serta mengawasi penyebaran iklan perjudian. Selain itu, perjudian online memberikan dampak negatif yang cukup besar, seperti kerugian finansial, gangguan psikologis berupa stres dan depresi, serta konflik sosial dalam keluarga akibat stigma yang muncul. Faktor utama yang mendorong seseorang untuk berjudi secara daring meliputi aspek psikologis, seperti rasa ingin tahu dan keinginan memperoleh keuntungan besar, tekanan ekonomi, pengaruh dari lingkungan sosial, serta kemudahan akses melalui teknologi digital. Dalam hal penegakan hukum, perhatian lebih banyak diberikan kepada penyelenggara perjudian online, sementara individu yang terlibat sering kali tidak memperoleh perlindungan atau rehabilitasi yang memadai. Diperlukan strategi pencegahan yang lebih komprehensif, seperti penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, pemberian dukungan ekonomi, penyediaan layanan rehabilitasi, serta pemanfaatan teknologi untuk membatasi akses dan mengawasi transaksi yang berkaitan dengan perjudian online. Kata kunci: Perjudian online, kriminologi, dampak sosial, dampak ekonomi,regulasi.

PERAN KEKERABATAN DALIHAN NATOLU DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA PADA MARGA SIAHAAN DI KOTA SINGKAWANG NIM. A1012211189, KRISTIN AMELIA KETRIN SIAHAAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to obtain data and information about Dalihan Natolu in the Batak Toba traditional community in the Siahaan Clan in Singkawang City, to explain the implementation of Dalihan Natolu in the Batak Toba Traditional Ceremony in the Siahaan Clan in Singkawang City, to explain the obstacles experienced by the Siahaan Clan in Singkawang City in maintaining Dalihan Natolu kinship and to explain the role of Dalihan Natolu kinship in the Batak Toba traditional community in the Siahaan Clan in Singkawang City. Batak people can now be found in various regions in Indonesia. Along with the development of the times and the shift in Batak cultural customs from their hometowns to places of migration. This is because the Batak people have a tradition of migrating in order to get a better life. However, even though they no longer live in their area, the Batak people still hold fast to the Dalihan Natolu and Marga customs. The formulation of the research problem is How is the Role of Dalihan Natolu Kinship in the Batak Toba Traditional Community in the Siahaan Clan in Singkawang City?. The results of the study are that the Batak Toba traditional community in the Siahaan Clan in Singkawang City uses Dalihan Natolu as a customary order that is used as a guideline for attitudes and relationships carried out by the Batak community. Until now, the function and role of Dalihan Natolu still function well in society. The application of Dalihan Natolu in the Batak Toba Traditional Ceremony in the Siahaan Clan has experienced a shift in the way people interact, especially with advances in technology and social media, making this traditional practice have to adapt to remain relevant. The role of the existence of Dalihan Natolu kinship in the Siahaan Clan community in Singkawang City is still carried out with various shifts that occur. The role of the existence of Dalihan Natolu kinship in the Siahaan Clan community is to maintain the balance of relations between individuals and groups in society. This philosophy reflects a social structure that emphasizes the importance of cooperation, respect, and responsibility. The impact of not implementing Dalihan Natolu in Batak Toba society can cause various problems, especially social sanctions and the resolution of customary problems. The obstacles for Marga Siahaan in maintaining Dalihan Natolu kinship are the heterogeneous society of Singkawang city consisting of various tribes and many young Batak people who are already in the diaspora do not understand the role in Dalihan Natolu and are starting to forget the customs in their hometown. Keywords: Customs, Batak Toba, Dalihan Natolu, Kinship ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai Dalihan Natolu dalam masyarakat adat Batak Toba pada Marga Siahaan di Kota Singkawang, memaparkan penerapan Dalihan Natolu dalam Upacara Adat Batak Toba pada Marga Siahaan di Kota Singkawang, memaparkan hambatan yang dialami Marga Siahaan di Kota Singkawang dalam mempertahankan kekerabatan Dalihan Natolu dan memaparkan peran kekerabatan Dalihan Natolu dalam masyarakat adat Batak Toba pada Marga Siahaaan di Kota Singkawang. Masyarakat Batak sekarang ini sudah dapat ditemui diberbagai wilayah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya pergeseran adat budaya Batak dari kampung halam ke tempat perantauan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Batak memiliki tradisi merantau guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi meskipun sudah tidak tinggal di wilayahnya, masyarakat Batak tetap memegang teguh adat Dalihan Natolu dan Marga. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Peran Kekerabatan Dalihan Natolu Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Pada Marga Siahaan di Kota Singkawang?. Hasil dari penelitian tersebut adalah masyarakat adat Batak Toba pada Marga Siahaan di Kota Singkawang menjadikan Dalihan Natolu sebagai tatanan adat yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan pergaulan yang dilakukan oleh masyarakat batak. Hingga saat ini fungsi dan peranan dalihan natolu masih berfungsi dengan baik dimasyarakat. Penerapan Dalihan Natolu dalam Upacara Adat Batak Toba pada Marga Siahaan mengalami pergeseran dalam cara orang berinteraksi, terutama dengan kemajuan teknologi dan media sosial, membuat praktik tradisional ini harus beradaptasi untuk tetap relevan. Peran dari keberadaan kekerabatan Dalihan Natolu dalam masyarakat Marga Siahaan di Kota Singkawang masih dilaksanakan dengan berbagai pergeseran yang terjadi. Peran dari keberadaan kekerabatan Dalihan Natolu dalam masyarakat Marga Siahaan adalah menjaga keseimbangan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Falsafah ini mencerminkan struktur sosial yang menekankan pentingnya kerja sama, penghormatan, dan tanggung jawab. Dampak dari tidak menerapkan Dalihan Natolu dalam masyarakat Batak Toba dapat menyebabkan berbagai masalah, terutama sanksi sosial dan penyelesaian masalah adat. Hambatan Marga Siahaan dalam mempertahankan kekerabatan Dalihan Natolu yaitu masyarakat kota Singkawang yang heterogen yang terdiri dari beragam suku dan banyak anak muda Batak yang sudah berada di perantauan tidak memahami peran dalam Dalihan Natolu dan mulai melupakan adat di kampung halaman. Kata Kunci : Adat, Batak Toba, Dalihan Natolu, Kekerabatan

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 16/PDT.G/2024/PTA.JK TENTANG ROYALTI LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA NIM. A1011191142, DHEA RAMADHANTY PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The emergence of a dispute over joint property in the form of intellectual property rights over song royalties presents a new precedent in the resolution of joint property disputes, particularly regarding their distribution. This is because the plaintiff in her lawsuit wants to determine that 2/3 of the song royalties are joint property as her right. The judge's legal considerations regarding song royalties as joint property under Indonesian positive law are guided by Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states: "Property acquired during marriage becomes joint property," and Article 91 of the Compilation of Islamic Law explains: "that joint property can be in the form of immovable property, movable property, and securities, while intangible assets can be in the form of rights or obligations." Therefore, the Jakarta High Religious Court, through Decision No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, decided to uphold the Decision of the West Jakarta Religious Court No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. The method used in this research is the normative legal research method. The approaches used were the Statute Approach and the Case Approach. The data used in this study consisted of primary and secondary data. The research data was collected using a literature study and analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the study indicate that the judge's legal considerations in Case Decision No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK ruled that song royalties be divided in half for each party because the song royalties were created during the marriage and are considered joint property in the form of intangible assets. The judge considered that each party had contributed to their household, so the plaintiff's request for a 2/3 share of the song royalty receipts was unacceptable. Regarding the legal consequences of Case Decision No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK regarding the determination of song royalties as joint property after the divorce, it was found that the defendant, as the creator, is obligated to hand over 1/2 of the song royalty receipts, which are joint property, to the defendant. For the plaintiff, she has an obligation not to insist that her share of the royalties be greater than the defendant's. Keywords: Legal, Considerations, Joint, Property, Royalty. Abstrak Timbulnya sengketa harta bersama berbentuk hak kekayaan intelektual royalti lagu menghadirkan preseden baru dalam penyelesaian sengketa harta bersama, terutama dalam hal pembagiannya. Sebab penggugat dalam gugatannya menghendaki penetapan atas 2/3 bagian royalti lagu yang menjadi harta bersama sebagai haknya. Pertimbangan hukum Hakim terkait royalti lagu sebagai harta bersama menurut hukum positif Indonesia berpedoman pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", serta Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: "bahwa harta bersama itu bisa bewujud seperti benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, kemudian yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban". Maka, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barata No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, memutuskan royalti lagu dibagi seperdua bagian bagi masing-masing pihak karena royalti lagu diciptakan dalam masa perkawinan dan dianggap sebagai harta bersama berbentuk benda tak berwujud. Hakim menilai masing-masing pihak sudah berkontribusi dalam rumah tangga mereka sehingga permintaan penggugat atas 2/3 bagian atas penerimaan royalti lagu tidak dapat diterima. Terhadap akibat hukum dari Putusan Perkara No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK tentang penetapan royalti lagu sebagai harta bersama pasca pereraian, didapatkan hasil bahwa timbul kewajiban bagi tergugat sebagai pencipta untuk menyerahan ½ bagian atas penerimaan royalti lagu yang menjadi harta bersama kepada tergugat. Bagi penggugat, memiliki kewajiban untuk tidak memaksakan agar bagiannya atas royalti tersebut lebih besar dari tergugat. Kata Kunci: Pertimbangan, Hukum, Harta, Bersama, Royalti.

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRODUK MITRAGUNA BERKAH DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA NIM. A1011211269, RIZKI AMALIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The development of contract in the form of multiple contracts as a form of creativity and innovation by Sharia Financial Institutions in developing their products. The combination of two or more contracts in a single agreement or transaction is commonly practices in Sharia Financial Institutions, for example, the Murabahah Bil Wakalah contract, which is a sale and purchase contract involving representation in the purchase of goods. The issues related to the implementation ad fiqh muamalah review of the Mitraguna Berkah product using the Murabahah Bil Wakalah contract. The methods used in this research is the normative juridical method with an approach that examines theories, concepts, ad reviews related laws and regulations. This research examines Mitraguna Berkah products that use Murabahah Bil Wakalah contracts in accordance with fikih muamalah, Qur"™an, hadith. And Fatwa DSN-MUI. There is also a session of interviews as secondary data. The results of this research are that the implementation of Mitraguna Berkah product is carried out by sharia bank and customers through various stages, namely applying to become a customer by completing the documents, then document verification carried out by the sharia bank, followed by the fund disbursement stage. It is at this stage that the Murabahah Bil Wakalah contract is implemented as a contract for the purchase of goods. The preceding contract is the wakalah contract, where the customer authorizes the sharia bank to purchase goods. In this case, the sharia bank must purchase or order the goods, which will then be controlled by the sharia bank. After that, the goods can be bought and sold using the murabaah contract between the sharia bank and the customer. Therefore, the use of Murabahah Bil Wakalah contracts for Mitraguna Berkah Products is permissible in accordance with Islamic law. In its implementation, the goods used as the subject of the contract must be under control of the sharia bank as the buyer or be on order. However, upon further examination, there are shortcomings in the notification to prospective customers regarding this Mitraguna Berkah product due to the lack of educational media and limited promotion related to the product. Keyword: Financing, multipurpose, contract, murabahah, and wakalah Abstrak Perkembangan metode akad dengan berupa multi akad sebagai bentuk kreativitas dan inovasi Lembaga Keuangan Syariah dalam mengembangkan produk-produk mereka. Penggabungan dua akad atau lebih di dalam satu kesepakatan atau transaksi lazim dilaksanakan pada Lembaga Keuangan Syariah, contohnya seperti akad murabahah bil wakalah yaitu akad jual beli dengan melakukan perwakilan dalam pembelian barang. Adapun permasalahan terkait pelaksanaan serta tinjauan fikih muamalah terkait produk mitraguna berkah dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan secara menelaah teori, konsep, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian ini mengkaji produk mitraguna berkah yang menggunakan akad murabahah bil wakalah secara fikih muamalah, Al-Qur"™an, hadis, serta Fatwa DSN MUI. Dan juga terdapat sesi wawancara sebagai data sekunder. Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu pelaksanaan akad dalam produk mitraguna berkah dilakukan oleh bank syariah dan nasabah dengan melakukan berbagai tahapan yaitu permohonan menjadi nasabah dengan melengkapi dokumen, kemudian verifikasi dokumen dilakukan oleh bank syariah, setelah itu tahapan pencairan dana, pada tahapan inilah akad murabahah bil wakalah dilaksanakan sebagai akad untuk pembelian barang. Akad yang didahului yaitu akad wakalah dengan nasabah mewakilkan kepada bank untuk pembelian barang, bank syariah dalam hal ini harus melakukan pembelian ataupun pemesanan barang yang nantinya ketika barang telah dikuasai, setelah itu barang dapat dilakukan jual beli dengan menggunakan dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah antara bank syariah dan nasabah. Maka dari itu penggunaan akad murabahah bil wakalah pada produk mitraguna berkah secara fikih muamalah dibolehkan sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya barang yang dijadikan sebagai benda yang diakadkan harus berada dalam penguasaan bank syariah sebagai pembeli atau berada dalam pemesanan. Namun, jika ditelaah lagi terdapat kekurangan dalam pemberitahuan kepada calon nasabah terkait produk mitraguna berkah ini karena kurangnya media edukasi serta keterbatasan promosi terkait produk. Kata kunci: pembiayaan, multiguna, akad, murabahah, dan wakalah

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA