Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA LAGU BERDASARKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NIM. A1012211003, BARTOLOMIUS NOVIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In today's digital era, the music industry is undergoing a significant transformation, especially with the ease of access and distribution of works through online platforms. However, this convenience also brings new challenges, especially in terms of copyright protection. Therefore, researchers are interested in analyzing the title "analysis of the effectiveness of mediation as a mechanism for resolving song copyright disputes reviewed based on alternative dispute resolution". With a normative research method with a qualitative approach and data collection techniques carried out by directly interviewing a mediator, as well as observing related literature studies. This method aims to analyze the effectiveness of the out-of-court mediation process in resolving song copyright disputes and the legal consequences for song copyright violators. The results of this study indicate that Mediation is an effective alternative compared to resolving disputes through the courts, especially in copyright disputes involving economic and creative aspects. The mediation process is simpler, faster and cheaper. And also confidential, this provides benefits for parties who do not want their cases to be announced. Copyright infringement carried out commercially, such as piracy or use of songs without permission on a large scale, can be considered a criminal act. Criminal law can impose prison sentences and fines in accordance with the provisions of the Copyright Act. Keywords: Song Copyright Disputes, Effectiveness Of Mediation In Dispute Resolution. Abstrak Dalam era digital saat ini, industri musik mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan kemudahan akses dan distribusi karya melalui platform online. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan hak cipta. Maka dari hal tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis judul "analisis efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta lagu ditinjau berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa". Dengan metode penelitian yang dilakukan secara normatif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai langsung seorang mediator, serta mengobservasi kajian literatur terkait. Metode ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses mediasi diluar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hak cipta lagu dan akibat hukum bagi pelanggar hak cipta lagu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mediasi merupakan alternatif yang efektif dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terutama dalam sengketa hak cipta yang melibatkan aspek ekonomi dan kreatif. Proses mediasi lebih sederhana, cepat dan murah biaya. Dan juga bersifat rahasia, hal ini memberikan keuntungan bagi para pihak yang tidak ingin kasus mereka di umumkan. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara komersial, seperti pembajakan atau penggunaan lagu tanpa izin dalam skala besar, dapat dianggap sebagai tindak pidana. Hukum pidana dapat menjatuhkan hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kata Kunci: Sengketa Hak Cipta Lagu, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa.

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MINUMAN KOPI "ORIGINALE" NARKOPIKA (STUDI KASUS DI COFFEE SHOP NARKOPIKA KOTA PONTIANAK) NIM. A1011211054, EVIRA ESTER
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Trade secret information in coffee shops has a high selling value because it can provide greater profits from the sales results. This situation raises deep concerns for owners, who realize that without clear legal protections, their trade secrets can be easily misused by other parties. Based on the description above, the author is interested in researching the Review of Legal Protection for Prescriptions for Narcotics "Originale" Coffee Drinks (Case Study at Narcokopika Coffee Shop, Pontianak City). This type of research is empirical juridical research. The data used in this study are primary data obtained by direct interview method with related parties and secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The data obtained were analyzed by qualitative analysis techniques. The results of this study conclude that the things that must be done by the owner of Coffee Shop Narkopika to maintain trade secrets for the "Originale" Narkopika coffee drink recipe is to stipulate the provisions of the employee's obligation to maintain the trade secret of the Coffee Shop Narkopika in the form of recipes, ingredients, compounding, dosage and presentation of each menu in the Coffee Shop Narkopika in the employment contract agreement clearly. Recruiting employees who already have experience, especially in the position of barista. With their experience, baristas can easily understand the taste of drinks and predict ingredients, dosages and how to mix drinks only through samples, without having to obtain detailed information. Legal protection of trade secret information is preventive legal protection, namely by conducting socialization and seminars for coffee shop business actors related to healthy business competition and creating legal products in the form of regional regulations regarding culinary business competition. Repressive legal protection can be carried out if the owner's suspicion can be legally and convincingly proven. Keywords: Legal Protection; Drink Recipes; Coffee Abstrak Informasi rahasia dagang dalam coffee shop memiliki nilai jual tinggi dikarenakan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dari hasil penjualannya. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi pemilik, yang menyadari bahwa tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, rahasia dagang yang dimiliki dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Resep Minuman Kopi "Originale" Narkopika (Studi Kasus di Coffee Shop Narkopika Kota Pontianak). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan metode wawancara secara langsung dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, hal-hal yang harus dilakukan oleh pemilik Coffee Shop Narkopika untuk menjaga rahasia dagang terhadap resep minuman kopi "Originale" Narkopika adalah dengan menetapkan ketentuan kewajiban karyawan untuk menjaga rahasia dagang Coffee Shop Narkopika berupa resep, bahan, peracikan, takaran dan penyajian dari setiap menu yang ada di Coffee Shop Narkopika dalam perjanjian kontrak kerja secara jelas. Melakukan perekrutan karyawan yang sudah memiliki pengalaman, khususnya pada posisi barista. Dengan pengalaman yang dimiliki, barista dapat dengan mudah memahami cita rasa minuman dan memprediksi bahan, takaran serta cara meracik minuman hanya melalui sampel, tanpa harus memperoleh informasi secara detail. Perlindungan hukum terhadap informasi rahasia dagang adalah perlindungan hukum preventif, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan seminar bagi para pelaku usaha kedai kopi terkait dengan persaingan usaha yang sehat dan menciptakan produk hukum berupa peraturan daerah mengenai persaingan usaha kuliner. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan apabila kecurigaan pemilik dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Resep Minuman; Kopi

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PLATFORM TIKTOK TERHADAP PENYIARAN ULANG SECARA LANGSUNG (RESTREAMING) KONTEN LIVESTREAM WINDAH BASUDARA NIM. A1011211254, UMAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The advancement of information technology has led to the emergence of digital platforms such as TikTok, which allow users to instantly create, distribute, and monetize content, including through livestreaming features. However, this development also poses significant challenges to copyright enforcement, particularly with the practice of unauthorized real-time rebroadcasting (restreaming) of other creators"™ livestream content, which is often monetized through TikTok"™s gift feature. This practice harms copyright holders and is difficult to monitor and regulate due to its real-time nature and the current lack of legal clarity in Indonesia. This study aims to analyze the legal protection against copyright infringement in the form of restreaming of livestream content by Windah Basudara on TikTok and to examine the application of the Safe Harbour doctrine in determining the liability of digital platforms for such violations. The research employs a normative juridical approach by reviewing relevant laws, legal doctrines, and academic literature, analyzed qualitatively. The findings indicate that restreaming monetized via TikTok"™s gift feature constitutes a violation of economic rights under Articles 9 and 113 of Law Number 28 of 2014 on Copyright. However, Indonesian regulations still lack specific and firm provisions concerning the responsibility of digital platforms for real-time copyright infringements. Existing Safe Harbour provisions under Article 11 of the Ministry of Communication and Informatics Regulation Number 10 of 2021 and Article 15 of Law Number 1 of 2024 do not adequately address livestreaming-related copyright violations. Therefore, this research recommends regulatory reform that clearly defines platform accountability and strengthens legal protection for copyright holders in the digital era. Keywords: Copyright, Restreaming, Livestraming, Tiktok, Platform Liability "ƒ ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya platform digital seperti TikTok yang memungkinkan pengguna untuk membuat, menyebarkan, dan memonetisasi konten secara instan, termasuk melalui fitur siaran langsung (livestreaming). Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan serius dalam perlindungan hukum hak cipta, khususnya terhadap praktik penyiaran ulang secara langsung (restreaming) tanpa izin yang dilakukan oleh pengguna lain dan dimonetisasi melalui fitur gift. Fenomena ini tidak hanya merugikan pemilik hak cipta, tetapi juga sulit ditindak karena terjadi secara real-time dan belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas praktik restreaming konten livestream Windah Basudara di platform TikTok serta mengkaji penerapan doktrin Safe Harbour dalam menentukan tanggung jawab platform digital terhadap pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur relevan yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa restreaming yang dimonetisasi melalui fitur gift di TikTok merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang spesifik dan tegas mengenai tanggung jawab platform digital atas pelanggaran hak cipta secara real-time. Ketentuan mengenai Safe Harbour dalam Permenkominfo No. 10 Tahun 2021 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 2024 masih belum mencakup secara substansial konteks pelanggaran hak cipta dalam konten siaran langsung. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya pembaruan kebijakan dan regulasi yang lebih ketat dan spesifik untuk mendorong akuntabilitas platform digital serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemegang hak cipta di era digital. Kata Kunci: Hak Cipta, Restreaming, Livestreaming, Tiktok, Tanggung Jawab Platform Digital

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO. 20/2023 TENTANG RENSTRA DISKUMDAG KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2016 TERHADAP PERAN KOPERASI PASAR DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI PASAR FLAMBOYAN NIM. A1011191119, ENDRIVO ABEDNEGO PARSAORAN NAINGGOLAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research aims to analyze the implementation of Pontianak Mayor Regulation No. 20 of 2023 regarding the role of market cooperatives in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at Flamboyan Market. The regulation represents a strategic initiative by the Pontianak City Government to strengthen the function of market cooperatives as key partners in empowering MSME actors. The study adopts a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical method. Primary data were collected through interviews and questionnaires with cooperative members and MSME actors, while secondary data were obtained from legislation, official documents, and academic literature. The findings indicate that market cooperatives play a significant role in providing business capital, conducting training, and strengthening networks and product marketing for MSMEs. However, the implementation of Pontianak Mayor Regulation No. 20/2023 still faces several challenges, including limited policy socialization, lack of cooperative resources, and low financial literacy among members. This research recommends enhancing communication and outreach efforts, strengthening cooperative capacity, and improving coordination among the government, cooperatives, and MSMEs to achieve optimal local economic development through market cooperatives. Keywords: Policy implementation, market cooperatives, MSMEs, Mayor Regulation, Flamboyan Market. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Pontianak No. 20 Tahun 2023 terhadap peran koperasi pasar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Flamboyan. Peraturan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Pontianak untuk memperkuat fungsi koperasi pasar sebagai mitra utama dalam pemberdayaan pelaku UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner kepada anggota koperasi dan pelaku UMKM, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi pasar memiliki peran signifikan dalam penyediaan modal usaha, pelatihan, serta penguatan jaringan dan pemasaran produk UMKM. Namun, implementasi Peraturan Walikota Pontianak No. 20/2023 masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya koperasi, serta rendahnya literasi keuangan anggota. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan efektivitas sosialisasi, penguatan kapasitas koperasi, serta koordinasi antara pemerintah, koperasi, dan pelaku UMKM agar tujuan pengembangan ekonomi lokal melalui koperasi pasar dapat tercapai secara optimal. Kata kunci: Implementasi kebijakan, koperasi pasar, UMKM, Peraturan Walikota, Pasar Flamboyan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK) NIM. A1012191128, MUHAMMAD NABIL HARIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This thesis is entitled: "Legal Review of the Implementation of the Law on Serious Child Abuse (Case Study of Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK)". This research was conducted in Pontianak City by selecting an agency related to this case, namely the Pontianak District Court. The research method is Juridical-Sociological with data collection used is the interview method and documentation study then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem. The results of this study indicate that 1) Legal regulations for violent crimes have been regulated in general in the Criminal Code (KUHP), but if the victim is a child, then it is more specifically regulated in Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. If the perpetrator of the violent crime is a child, then Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System applies. 2) The application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of violence against children resulting in serious injuries committed by children in Criminal Case Number 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK has been appropriate, as regulated and threatened with criminal penalties in Article 80 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge's legal considerations in sentencing the defendant to child I in the form of imprisonment for 5 (months) in LPKA Class II Sungai Raya, child II in the form of imprisonment for 1 (one) month with provisions and to child III in the form of conditional punishment for outside the institution for 5 (five) months at the Indonesian Family Planning Association (PKBI) West Kalimantan. The imposition of a sentence on this defendant is considered to have fulfilled the sense of justice for all parties, because in this case the legal and non-legal considerations have been considered. Keywords: Violence, Children, Juvenile Criminal Justice System Abstrak Skripsi ini berjudul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK)". Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Pontianak. Metode penelitian penelitian adalah Yuridis-Sosiologis dengan pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi jika korbannya adalah anak, maka lebih khusus diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika pelaku tindak pidana kekerasan adalah anak, maka diterapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN PTK telah sesuai, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa anak I berupa pidana penjara selama 5 (bulan) di LPKA Kelas II Sungai Raya, anak II berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan dan kepada anak III berupa pidana bersyarat pembinaan di luar lembaga selama 5 (lima) bulan di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Barat. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan apa yang menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Kata Kunci : Tindak Kekerasan, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA COFFEE SHOP SILANG ANTARA PENGELOLA DENGAN PEMILIK MODAL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171138, MUHAMMAD REZA ANANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The rise of the emergence of coffee shops today cannot be separated from the influence of the lifestyle of a big city. One of the coffee shops favored by many people, especially in the Pontianak city area, is the coffee shop located on Jalan Cendrawasih, namely Silang Coffee, the implementation of the Silang coffee shop business cooperation agreement which where in the implementation of this cooperation agreement contains the capital owners and business managers. The owner of the capital in this case has an obligation to provide funds of Rp. 250,000,000 (two hundred and fifty million rupiah) and provide it as capital for business management and authorize the manager to regulate the financing of the Silang coffee shop, besides that the owner of the capital is entitled to receive profit sharing which is presented as 30% of the net profit . Harry Kalimulya as the owner of the capital and Albian Nobertus Kalimabo as the manager of the coffee shop business entered into a written agreement. However, in reality, business managers do not carry out their obligations as a form of responsibility in accordance with the written agreement with the owner of the capital. The formulation of the problem in this study is: "What are the factors that cause the manager to be unable to carry out his obligations to the owners of capital in the Silang Coffee Shop business cooperation agreement?". While the purpose of the study is to reveal the implementation of the agreement between the owner of capital and the manager of the business in the return of capital, the factors that cause the business manager to default on the owner of the capital in the return of capital, the legal consequences for the business manager who defaults to the owner of the capital in the return of capital, and legal remedies that can be taken by the owner of the capital against the business manager who defaults in the return of capital. The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature. Based on the results of the research, it was found that the Silang Coffee Shop business manager was in default of the owner of capital in the return of capital. The factors that caused the Silang Coffee Shop business manager to default were due to being negligent and unprofessional in carrying out work, especially in a monotonous business marketing strategy by providing little education about the types of coffee and the benefits of coffee on social media and the Covid-19 pandemic factor which caused a decrease in turnover. become a constraint related to activities such as sales. The legal consequences for Silang Coffee Shop business managers who default in returning capital to the owners of capital are subject to fines. The amount of compensation that must be paid by the Silang coffee shop business manager to the owner of the capital is to pay a fine of Rp. 2.000.000,- (two million rupiah) per month. Efforts made by the capital owner to the Silang coffee shop business manager who did the default by way of deliberation because the capital owner prioritized good relations that had lasted for quite a long time. Kata Kunci : Default, UMKM, Cooperation Agreement, Coffee. Abstrak Maraknya kemunculan coffee shop saat ini tidak terlepas dari pengaruh gaya hidup kota besar salah satu coffee shop yang disukai banyak kalangan khususnya di wilayah kota Pontianak, yaitu coffee shop yang berada di Jalan Cendrawasih, yaitu Silang Coffee, pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha coffee shop Silang yang dimana dalam pelaksanan perjanjian kerja sama ini berisikan para pihak pemilik modal dan pengelola usaha. Pihak pemilik modal dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memberikannya sebagai modal untuk pengelolaan usaha serta memberikan kewenangan kepada pihak pengelola untuk mengatur permbiayaan dari coffee shop Silang, selain itu pihak pemilik modal berhak menerima bagi hasil keuntungan yang dipresentasekan sebesar 30% dari keuntungan bersih. Harry Kalimulya sebagai pemilik modal dan Albian Nobertus Kalimabo selaku pengelola usaha coffee shop tersebut melakukan perjanjian secara tertulis. Akan tetapi pada kenyataannya, pengelola usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wujud tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati secara tertulis dengan pihak pemilik modal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Faktor apa yang menyebabkan pengelola tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap pemilik modal dalam perjanjian kerja sama usaha Coffee Shop Silang?". Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan pelaksanaan perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola usaha dalam pengembalian modal, faktor-faktor yang menyebabkan pengelola usaha melakukan wanprestasi terhadap pemilik modal dalam pengembalian modal, akibat hukum bagi pengelola usaha yang melakukan wanprestasi terhadap pemilik modal dalam pengembalian modal, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik modal terhadap pengelola usaha yang melakukan wanprestasi dalam pengembalian modal. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai adalah pengelola usaha Coffee Shop Silang melakukan wanprestasi terhadap pihak pemilik modal dalam pengembalian modal. Faktor penyebab pengelola usaha Coffee Shop Silang wanpestasi dikarenakan lalai dan tidak profesional dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan terutama dalam strategi pemasaran bisnis yang monoton dengan sedikit memberikan edukasi-edukasi mengenai jenis kopi dan manfaat kopi di media sosial dan faktor pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya penurunan omset menjadi kendala terkait kegiatan seperti penjualan. Akibat hukum bagi pengelola usaha Coffee Shop Silang yang melakukan wanprestasi dalam pengembalian modal kepada pihak pemilik modal dikenakan denda. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pengelola usaha coffee shop Silang kepada pihak pemilik modal adalah membayar denda uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan. Upaya yang dilakukan pemilik modal terhadap pengelola usaha coffee shop Silang yang melakukan wanprestasi tersebut dengan cara musyawarah dikarenakan pihak pemilik modal lebih mengutamakan hubungan baik yang berlangsung sudah cukup lama. Kata Kunci : Wanprestasi, UMKM, Perjanjian Kerja Sama, Kopi.

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DAYAK SURUK DI DESA TEKALONG KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. A1011211160, YESSICA LOLLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Marriage under customary law is not only considered a civil agreement, but also a bond of tradition and kinship. In the Dayak Suruk community, the implementation of traditional marriage practices has undergone changes in several stages. These stages include Betonek-tonek, Bepintak tanyak, Putus jantuh, Nyu"™ung penyeet, Nyungan pangsang, Ngkelan adat, and Su"™ung adat. However, not all of these stages are fully carried out due to the influence of religious and economic factors. This research uses an empirical legal method, which analyzes how law operates in society based on real facts found in the field. The research is descriptive in nature, aiming to describe a phenomenon based on accurate data that is collected and systematically analyzed. Data was obtained through interviews and questionnaires with the Head of Customary Law, Customary Leaders, and couples who carried out traditional Dayak Suruk marriages but did not follow all the customary marriage stages. The research findings show that the Dayak Suruk community in Tekalong Village, Mentebah District, Kapuas Hulu Regency, generally still carries out the traditional marriage stages passed down from generation to generation. These stages include Betonek-tonek, Bepintak tanyak, Putus jantuh, Nyu"™ung penyeet, Nyungan pangsang, Ngkelan adat, and Su"™ung adat. However, in practice, one stage"”Ngkelan adat"”is often omitted due to religious and economic factors. This results in religio-magical consequences, such as spiritual disturbances and a lack of harmony in the household, believed to be warnings from the ancestors. To preserve this tradition, it is important to carry out all stages of the customary marriage process and conduct socialization efforts, both directly and through social or printed media, so that the younger generation understands the importance of maintaining the Dayak Suruk marriage tradition and applying it as part of local customary requirements. The implementation of traditional marriage should be carried out in its entirety because it is a cultural heritage from the ancestors that holds deep meaning and philosophy, as well as blessings for goodness. The local government and customary leaders should take part in continuous socialization and guidance to ensure that this marriage tradition remains alive and becomes a timeless cultural identity of the Dayak Suruk community. Keywords: Dayak Suruk traditional marriage, customary law, marriage Abstrak Perkawinan menurut hukum adat bukan hanya dianggap sebagai perikatan secara perdata, tetapi juga sebagai ikatan adat dan kekerabatan. Dalam masyarakat Dayak Suruk, pelaksanaan adat perkawinan mengalami pergeseran pada beberapa tahapan. Tahapan adat tersebut meliputi Betonek-tonek, Bepintak tanyak, Putus jantuh, Nyu"™ung penyeet, Nyungan pangsang, Ngkelan adat, dan Su"™ung adat. Namun, tidak semua tahapan dijalankan secara lengkap karena pengaruh faktor agama dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu dengan menganalisis bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat berdasarkan fakta nyata di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data akurat yang dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Data diperoleh melalui wawancara dan angket kepada Kepala Adat, Ketua Adat, dan pasangan yang melaksanakan perkawinan adat tetapi tidak sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan adat Dayak Suruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Suruk di Desa Tekalong, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, secara umum masih melaksanakan tahapan-tahapan perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun. Tahapan tersebut meliputi Betonek-tonek, Bepintak tanyak, Putus jantuh, Nyu"™ung penyeet, Nyungan pangsang, Ngkelan adat, dan Su"™ung adat. Namun, dalam praktiknya, ada tahapan yang tidak dilakukan, yaitu Ngkelan adat, karena faktor agama dan ekonomi. Akibat secara religio magis, seperti gangguan gaib dan ketidakberkahan dalam rumah tangga sebagai bentuk teguran dari leluhur. Untuk melestarikan adat ini, perlu dilaksanakannya seluruh tahapan perkawinan adat dan dilakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial atau media cetak, agar generasi muda memahami pentingnya menjaga tradisi perkawinan adat Dayak Suruk serta dapat menerapkannya sebagai bagian dari syarat adat lokal. Pelaksanaan perkawinan sebaiknya dilaksanakan seluruhnya karena merupakan warisan budaya leluhur yang memilki makna dan filosofi tinggi serta mengadung doa kebaikan. Pemerintah daerah serta tokoh adat harus ikut serta dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan agar adat perkawinan ini tetap hidup dan menjadi identitas budaya masyarakat Dayak Suruk yang tidak lekang oleh waktu. Kata Kunci: Perkawinan adat Dayak Suruk, Perkawinan

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI CITILINK TERHADAP PEMILIK BARANG BAGASI YANG RUSAK DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK NIM. A1012211102, AL FATHIR PASHA ARIBI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The phenomenon of baggage damage has often occurred at various airports throughout Indonesia. No exception to Supadio Airport, Pontianak. Supadio Airport, Pontianak partners with various airlines, one of which is Citilink Airlines. In practice, Citilink Airlines is still struggling with a familiar problem, namely damage and loss of checked baggage. Responsibility for passenger belongings is something that should be prioritized after passengers in air transportation services. If the airline has been entrusted by passengers in terms of security, comfort and safety, then indirectly rights and obligations have arisen between the two. That way, it must be ensured that both parties fulfill their respective rights and obligations. So that the civil rights of passengers can be guaranteed. The method used in this study is an empirical method by collecting primary data in the form of interviews. In this study, the author uses the Empirical method, which is a legal research method that is observed in the form of speech, writing, and or behavior that can be observed from an individual, group, community, and or certain organizations that are studied from a complete perspective, with a Descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they are at the time this research was conducted. The results of the study are that Citilink Airlines at Supadio Airport Pontianak often experiences damage to passenger baggage. Citilink Airlines in its implementation has not carried out its responsibility for the damage to baggage that occurs. That the factors causing Citilink Airlines not to be responsible for damage to passenger baggage are due to several factors including lack of supervision during the baggage handling process, lack of information from the airline, and exceptions in the airline's terms and conditions. Passengers may not fully understand the terms and conditions related to baggage handling, including the airline's liability limits. Lack of clear and easy-to-understand information from the airline can be an obstacle. That the legal consequences received by Citilink Airlines are receiving complaints about damaged goods and summonses from passengers, and the owner of the goods can file a lawsuit or lawsuit with the District Court. Efforts that can be made for damage to passenger baggage are to make a complaint report and deliberation efforts to request compensation for the damage. Keywords: Responsibility, Damage, Baggage Abstrak Kerusakan bagasi hingga saat ini terjadi di berbagai bandar udara di seluruh Indonesia. Tak terkecuali dengan Bandara Supadio Pontianak. Bandara Supadio Pontianak bermitra dengan berbagai maskapai penerbangan satunya dengan Maskapai Penerbangan Citilink. Dalam prakteknya Maskapai Citilink masih bergelut dengan permasalahan yang tidak asing lagi yakni kerusakan bagasi tercatat. Tanggung jawab atas barang milik penumpang adalah hal yang patut diprioritaskan setelah penumpang dalam pelayanan transportasi udara. Apabila maskapai telah dipercayakan oleh penumpang dalam hal keamanan dan kenyamana serta keselamatannya maka secara tidak langsung telah timbul hak dan kewajiban antara keduanya. Dengan begitu hal tersebut harus dipastikan kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga hak-hak keperdataan penumpang dapat terjamin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut adalah Bahwa Maskapai Citilink di Bandara Supadio Pontianak sering terjadi kerusakan barang bagasi milik penumpang. Pihak Maskapai Citilink dalam pelaksanaannya belum melaksanakan tanggung jawab atas kerusakan barang bagasi yang terjadi. Bahwa Faktor peyebab maskapai Citilink belum bertanggung jawab terhadap kerusakan barang penumpang dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya pengawasan selama proses penanganan bagasi, kurangnya informasi dari pihak maskapai, dan adanya pengecualian dalam syarat dan ketentuan maskapai. Penumpang mungkin tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan terkait penanganan bagasi, termasuk batasan tanggung jawab maskapai. Kurangnya informasi yang jelas dan mudah dipahami dari maskapai dapat menjadi kendala. Bahwa akibat hukum yang diterima oleh Pihak Makaspai Citilink adalah mendapatkan komplain atas kerusakan barang dan somasi dari penumpang, dan pemilik barang dapat mengajukan tuntutan hukum atau gugatan ke Pengadilan Negeri. Upaya yang dapat dilakukan atas kerusakan barang bagasi milik penumpang adalah dengan melakukan laporan pengaduan dan upaya musyawarah untuk meminta ganti rugi atas kerusakan. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerusakan, Barang Bagasi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK PEKERJA PEREMPUAN PARUH WAKTU YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI CLUBHOUSE KOTA PONTIANAK NIM. A1012211118, RAFIF ABRAR ZUHDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to obtain data and information on the implementation of legal protection for the rights of part-time female workers who work at night at the Pontianak City Clubhouse, to reveal the factors causing the failure to implement legal protection for the rights of part-time female workers who work at night at the Pontianak City Clubhouse, to reveal the legal consequences of the failure to implement legal protection for the rights of part-time female workers who work at night at the Pontianak City Clubhouse and to analyze the efforts of part-time female workers who work at night at the Pontianak City Clubhouse to obtain legal protection. The company does not discriminate on wages between male and female workers of equal value. The company that provides social security and maternity leave money are all reflections and signals as mandated in the employment law. In fact, in the field, many inconsistencies are found in the rules that apply to workers, especially women, where the government, as the supervisory party, should be able to provide clear and strong legal protection related to regulations and take appropriate actions. The results of the study are In practice, legal protection for the rights of part-time female workers who work at night at the Pontianak City Clubhouse has not been fully implemented. Female workers who work at night have the right to receive pick-up and drop-off facilities, but this has not been implemented at the Pontianak Clubhouse. The reason why legal protection for the rights of female workers who work at night is not carried out is because female workers have private vehicles, consider the area passed by workers when returning home from work is not a high-risk area and consider the operational costs that must be incurred if facilitating female workers who return home late at night. The legal consequences that can be accepted by the Pontianak Clubhouse if it does not implement legal protection for the rights of female workers who work at night are complaints from workers regarding the fulfillment of their rights. Efforts that can be made by part-time female workers who work at night at the Clubhouse in Pontianak City to obtain legal protection are to submit a deliberation with the Clubhouse and file a lawsuit in court. However, in fact, workers only hold deliberations with the Clubhouse, no one dares to file a lawsuit in court regarding rights that are not fulfilled. Keywords: Legal Protection, Female Workers, Night ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi hak pekerja perempuan paruh waktu yang bekerja pada malam hari di Clubhouse Kota Pontianak, mengungkapkan faktor penyebab belum terlaksana perlindungan hukum bagi hak pekerja perempuan paruh waktu yang bekerja pada malam hari di Clubhouse Kota Pontianak, mengungkapkan akibat hukum belum terlaksana perlindungan hukum bagi hak pekerja perempuan paruh waktu yang bekerja pada malam hari di Clubhouse Kota Pontianak dan menganalisis upaya pekerja perempuan paruh waktu yang bekerja pada malam hari di Clubhouse Kota Pontianak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pihak perusahaan tidak mengadakan diskriminasi upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan yang sama nilainya. Pihak perusahaan yang memberikan jamsostek dan uang cuti hamil itu semua merupakan refleksi dan isyarat seperti diamanatkan dalam undang-undang ketenagakerjaan. Pada fakta di lapangan, banyak ditemukan ketidaksesuaian aturan tersebut yang berlaku pada pekerja khususnya kaum perempuan dimana pemerintah seharusnya sebagai pihak pengawas dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas dan kuat terkait peraturan dan melakukan tindakan yang sesuai. Hasil dari penelitian tersebut adalah Dalam prakteknya, perlindungan hukum bagi hak pekerja perempuan paruh waktu yang bekerja pada malam hari di Clubhouse di Kota Pontianak belum terlaksana sepenuhnya. Pekerja perempuan yang bekerja malam hari memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas antar jemput, namun hal tersebut belum terlaksana di Clubhouse Pontianak. Penyebab tidak dilakukan perlindungan hukum bagi hak pekerja perempuan yang bekerja di malam hari adalah karena pekerja perempuan memiliki kendaraan pribadi, menganggap kawasan yang dilalui pekerja saat pulang kerja bukan daerah rawan dan mempertimbangkan biaya operasional yang harus dikeluarkan jika memfasilitas bagi pekerja perempuan yang pulang larut malam. Bahwa akibat hukum yang dapat diterima oleh Clubhouse Pontianak apabila tidak melaksanakan perlindungan hukum bagi hak pekerja perempuan yang bekerja di malam hari adalah mendapatkan komplain dari pekerja atas pemenuhan haknya. Upaya yang dapat dilakukan pekerja perempuan paruh waktu yang bekerja pada malam hari di Clubhouse di Kota Pontianak untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan mengajukan musyawarah dengan pihak Clubhouse dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun faktanya, pekerja hanya melakukan musyawarah dengan Clubhouse, tidak ada yang berani untuk mengajukan gugatana ke pengadilan terkait hak yang tidak dipenuhi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Malam Hari

EKSISTENSI KOIN KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN KEAMANAN PENYIMPANANNYA DALAM E-WALLET DI INDONESIA NIM. A1012181010, GUSTI IRFAN RINARDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to analyze the validity of trading transactions using crypto coins as a means of payment, reviewed from the Civil Code and the form of legal protection for crypto coin users stored in local e-wallets. The urgency of this study is the occurrence of a legal vacuum (rechtsvacuum) in the existence of crypto coins which causes legal uncertainty. In compiling this article, a normative legal research method was used which was carried out through a review of library materials as the basic material. From the results of the discussion, it can be concluded that trading transactions using crypto coins as a means of payment reviewed from the Civil Code are not something that is prohibited, if associated with Article 1320 in conjunction with 1541 of the Civil Code, then payments through the use of crypto coins can be equated with a legal relationship of exchange. The form of legal protection for crypto coin users can be carried out preventively and repressively. Preventively, it is carried out through consistent regulations. Repressively, currently BAPPEBTI as a supervisor can provide administrative sanctions, in the form of warnings to revocation of permits for companies that organize e-wallets. Keywords : Crypto Coins; Trading; Electronic Transactions ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan transaksi perdagangan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam e-wallet lokal. Urgensi dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) keberadaan koin kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penyusunan artikel ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi perdagangan yang menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan sesuatu hal yang dilarang, jika dikaitkan dengan Pasal 1320 jo 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembayaran melalui penggunaan koin kripto dapat dipersamakan dengan hubungan hukum tukar-menukar. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna koin kripto dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan melalui regulasi yang konsisten. Secara represif, sekarang ini BAPPEBTI sebagai pengawas dapat memberikan sanksi administratif, berupa peringatan hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan e-wallet. Kata kunci : Koin Kripto; Perdagangan; Transaksi Elektronik

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA