Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB KURIR SHOPEE EXPRESS TERHADAP KLAIM KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN PADA SISTEM CASH ON DELIVERY/COD DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI NIM. A1012191052, FIQRA DWI SUHENDRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Sistem Cash on Delivery (COD) dalam layanan e-commerce seperti Shopee Express menawarkan kemudahan dan kepercayaan bagi konsumen, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi kurir. Tanggung jawab kurir dalam hal pengiriman tepat waktu, penanganan transaksi tunai, dan penyelesaian klaim konsumen sangat penting untuk menjaga kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Berdasarkan uraian dalam konteks masalah di atas, maka rumusan massalah ialah Apakah Kurir Shopee Express Telah Bertanggung Jawab Atas Klaim Dari Konsumen Terhadap Keterlambatan Pada Sistem Cash On Delivery/COD Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data, informasi, faktor, akibat hukum dan upaya perusahaan shopee express dalam penyelesaian klai pada sistem Cash On Delivery Shopee Express di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Jenis penelitian ini menggunakan empiris diterapkan dengan tujuan mengumpulkan data langsung dari pengalaman nyata kurir dan pihat terkait lainnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat dan relavan mengenai tanggung jawab kurir dalam menangani klaim keterlambatan. Hasil penelitian ini adalah Shopee Express menawarkan kompensasi berupa voucher pengiriman, voucher diskon untuk pembelian berikutnya. Rama meminta tambahan kompensasi karena dampak keterlambatan pada pekerjaannya. Manager Shopee Express selaku modiator menyarankan untuk memberikan tambahan berupa saldo ShopeePay dan permintaan maaf atas kejadian ini. Kesepakatan dibicarakan langsung kepada Rama terkait keterlambatan dan kesepakatan tersebut memberikan dampak baik kedua belah pihak. Shopee Express memproses pengembalian biaya pengiriman dan voucher diskon sesuai dengan kesepakatan. Rama menerima kompensasi dan mengonfirmasi penerimaan solusi tersebut. Hasil akhir dari mediasi tersebut rama merasa puas dengan penyelesaian yang ditawarkan dan merasa bahwa masalahnya ditangani dengan baik melalui mediasi. Shopee Express memperbaiki prosedur pengiriman untuk mencegah kejadian serupa di masa depan Kata kunci : Tanggung jawab Kurir, COD, Alternatif ABSTRACT The Cash on Delivery (COD) system in e-commerce services such as Shopee Express offers convenience and trust for consumers, but it also poses challenges for couriers. Courier responsibility in terms of on-time delivery, handling cash transactions, and resolving consumer claims is critical to maintaining customer satisfaction and company reputation. Based on the description in the context of the problem above, the formulation of the problem is Whether the Shopee Express Courier Has Been Responsible for Handling Claims from Consumers Against Deliveries Based on the description of the problem above, the purpose of the research is to obtain data, information, legal consequences and courier responsibilities related to the Shopee Express Cash On Delivery system in Nanga Pinoh District, Melawi Regency. This type of research uses empirical applied with the aim of collecting data directly from the real experience of couriers and other related parties. This method allows researchers to obtain accurate and relevant information regarding the responsibility of couriers in handling late claims. The result of this study is that Shopee Express offers compensation in the form of delivery vouchers, discount vouchers for the next purchase. Rama asked for additional compensation due to the impact of the delay on his work. The Shopee Express manager as a modiator suggested providing additional in the form of a ShopeePay balance and an apology for this incident. The agreement was discussed directly with Rama regarding the delay and the agreement had a good impact on both parties. Shopee Express processed the refund of shipping fees and discount vouchers in accordance with the agreement. Rama received the compensation and confirmed acceptance of the solution. The end result of the mediation was that Rama was satisfied with the settlement offered and felt that his problem was handled well through mediation. Shopee Express improved the shipping procedure to prevent similar incidents in the future Keywords: Courier Responsibility, COD, Alternative

WANPRESTASI PEMBELI TERHADAP PEMILIK TOKO SELEMPANGKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211276, DHEA APRIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract A sales and purchase agreement is one of the most common forms of contractual obligations in economic activity. One implementation is the buy-sell system, widely used by small businesses, such as Toko Selempangku in Pontianak City. However, in practice, buyers often default on their obligations, either through late payments, unilateral cancellations, or rejection of ordered goods. These issues not only harm the seller but also create legal uncertainty in sales and purchase transactions. Based on this, this study focuses on examining the forms of buyer default against the owner of Toko Selempangku. Therefore, the author formulates the research problem as follows: "What are the forms of buyer default against the owner of Toko Selempangku in sales and purchase agreements in Pontianak City?" The research method used is an empirical legal research method with a descriptive approach. This research was conducted through interviews, questionnaires, and literature review. Data were collected through direct communication with the shop owner and indirect communication with the buyer. The data was then analyzed qualitatively to reveal the patterns and impacts of these breaches of contract within the context of contract law. The results showed that the dominant forms of breaches of contract included failure to pay in full as agreed, unilateral cancellation of orders, and delayed delivery of goods. Factors contributing to breaches included negligence, financial inability, and a lack of understanding of the terms of the agreement. Legally, these actions constitute violations of Articles 1239 and 1243 of the Civil Code, which result in the seller having the right to demand fulfillment of the agreement or compensation. Resolution efforts were undertaken through family consultation in accordance with the written agreement and the retention of collateral until payment is made. Keywords: Default, Sale and Purchase Agreement, Buyer, Selempangku Shop, Civil Law, Pontianak City. Abstrak Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling sering terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya adalah sistem jual beli pesanan yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha kecil, seperti Toko Selempangku di Kota Pontianak. Namun, dalam praktiknya kerap terjadi wanprestasi oleh pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya, baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran, pembatalan sepihak, maupun penolakan terhadap barang yang telah dipesan. Permasalahan ini tidak hanya merugikan pihak penjual, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi jual beli. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bentuk wanprestasi pembeli terhadap pemilik Toko Selempangku. Dengan demikian, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut "Apa bentuk wanprestasi pembeli terhadap pemilik Toko Selempangku dalam perjanjian jual beli barang di Kota Pontianak?". Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif berdasarkan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, kuesioner dan data kepustakaan. Data yang di peroleh melalui teknuk pengumpulan data dengan teknik komunikasi langsung dengan pemilik toko dan teknik komunikasi tidak langsung dengan pembeli. Data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengungkapkan pola dan dampak wanprestasi tesebut dalam konteks hukum perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang dominan meliputi tidak membayar lunas sesuai perjanjian, pembatalan sepihak pesanan, dan pengambilan barang yang tertunda. Faktor penyebab wanprestasi antara lain kelalaian, ketidakmampuan finansial, serta kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian. Secara hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata, yang menimbulkan akibat hukum berupa hak bagi penjual untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi. Upaya penyelesaian yang dilakukan bersifat musyawarah keluarga sesuai kesepakatan tertulis dan penahanan barang jaminan hingga pelunasan dilakukan. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli, Pembeli, Toko Selempangku, Hukum Perdata, Kota Pontianak.

URGENSI REVITALISASI PANTAI PASIR PANJANG SEBAGAI ASET PARIWISATA OLEH PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG NIM. A1011211008, GALUH DAMAYANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Revitalization is an urgent step not only regarding physical improvements, but also touches on policy, governance, and justice aspects in the use of the budget obtained from the levy. In addition, with the revitalization of Pasir Panjang Beach, the level of visitor satisfaction has increased, which in turn can increase the number of visitors. Thus, regional revenue from the business actors' tax sector and levies can increase. Revitalization can also have an impact on the return of economic enthusiasm in the tourist attraction area. Traders and business actors who rely on the crowds in Pasir Panjang, can certainly feel an increase in sales, along with the increasing number of visitors. Therefore, the author is interested in conducting a research entitled "The Urgency of Revitalization of Pasir Panjang Beach as a Tourism Asset by the Singkawang City Government". The purpose of this study is to analyze the factors that make the revitalization of Pasir Panjang Beach an urgency in the development of tourism assets in Singkawang City and identify revitalization efforts by the Singkawang city government in optimizing Pasir Panjang Beach as a tourism asset. This type of research is empirical legal research with the nature of analytical descriptive research. The data used in this study are primary data obtained by direct interview method with related parties and secondary data obtained from primary legal materials, namely Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 2009, Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2014, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 38 of 2015, Minister of Public Works Regulation No. 18 of 2010 and Singkawang City Regional Regulation No. 6 of 2013. The data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques. The results of this study conclude that the factors behind the need to revitalize Pasir Panjang Beach as a tourism asset of Singkawang City are factors for improving the quality and quantity of tourism facilities and infrastructure on Pasir Panjang Beach. Then the business success factor so that this tourist attraction can last a long time and is expected to increase the number of visitors every year. Then, the regulatory factor that in Law Number 10 of 2009 and Singkawang City Regional Regulation Number 6 of 2013 one of the obligations and authorities of business actors and the Regional Government is to develop and improve the quality of tourist attractions. The socio-economic factor, because there are people who depend on the existence of Pasir Panjang Beach for their livelihoods, the management makes a profit and the Regional Government gets PAD from the tourism business. Revitalization efforts that can be carried out by the Singkawang City Government are to provide support by proposing budget allocations, preparing regional development strategic plans in the tourism sector through revitalization planning and implementation in the form of the implementation of the revitalization. Keywords: Revitalization, Pasir Panjang Beach, Tourism Assets Abstrak Revitalisasi menjadi langkah mendesak tidak hanya penyangkut perbaikan fisik, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan, tata kelola, dan keadilan dalam pemanfaatan anggaran yang diperoleh dari retribusi. Selain itu, dengan adanya revitalisasi terhadap Pantai Pasir Panjang, tingkat kepuasan pengunjung pun menjadi meningkat, sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Dengan demikian, maka pendapatan daerah dari sektor pajak pelaku usaha dan retribusi dapat meningkat. Revitalisasi pun dapat berdampak pada kembalinya bergairahnya perekonomian di kawasan objek wisata tersebut. Para pedagang dan pelaku usaha yang mengandalkan keramaian di Pasir Panjang, tentu dapat merasakan peningkatan penjualan, seiring dengan semakin ramai dan bertambahnya pengunjung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Urgensi Revitalisasi Pantai Pasir Panjang Sebagai Aset Pariwisata Oleh Pemerintah Kota Singkawang". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadikan revitalisasi Pantai Pasir Panjang sebagai suatu urgensi dalam pengembangan aset pariwisata di Kota Singkawang dan mengidentifikasi upaya revitalisasi oleh pemerintah kota singkawang dalam mengoptimalkan pantai pasir panjang sebagai aset pariwisata. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan metode wawancara secara langsung dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, yaitu UU RI No. 10 Tahun 2009, UU RI No. 23 Tahun 2014, Perpres RI No. 38 Tahun 2015, Permen PU No. 18 Tahun 2010 dan Perda Kota Singkawang No. 6 Tahun 2013. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, faktor-faktor yang melatar belakangi perlunya revitalisasi pantai pasir panjang sebagai aset pariwiasta kota singkawang adalah faktor kondisi perbaikan dan peningkatan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pariwisata di Pantai Pasir Panjang. Kemudian faktor keberlangsungan usaha agar objek wisata ini dapat bertahan lama dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung setiap tahunnya. Lalu, faktor regulasi bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2013 salah satu kewajiban dan kewenangan pelaku usaha serta Pemerintah Daerah ialah mengembangkan dan meningkatkan kualitas objek wisata. Faktor ekonomi sosial, karena terdapat masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan Pantai Pasir Panjang, pihak pengelola memperoleh keuntungan dan Pemerintah Daerah mendapatkan PAD dari usaha pariwisata tersebut. Upaya revitalisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang ialah memberikan dukungan berupa alokasi anggaran, menyusun rencana strategi Pembangunan daerah di sektor pariwisata melalui perencanaan revitalisasi serta implementasi atau pelaksanaan revitalisasi tersebut. Kata Kunci: Revitalisasi, Pantai Pasir Panjang, Aset Pariwisata

KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS DI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) UNIVERSAL KALIMANTAN BARAT) NIM. A1012181230, HERYBERTUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study discusses the " constraints in the implementation of non-performing loan restructuring policy (Case Study in PT. People's economic Bank (BPR) Universal West Kalimantan)". BPR Universal West Kalimantan provides credit relaxation to 100 debtors, both small and medium business actors and Non-MSMEs during the Covid-19 pandemic to prevent loan defaults. This research, focused on Empirical Legal Research. In this study, 8 people were sampled consisting of, 1 director of BPR Universal West Kalimantan, 1 credit analyst team, 1 legal and litigation team, and 5 debtor customers receiving restructuring who were affected by the COVID-19 pandemic and one of them was a bad credit debtor after being restructured. Based on the results of research and discussion, the following results were obtained: that the constraints in the implementation of the policy of restructuring non-performing loans at Bank Ekonomi Rakyat (BPR) Universal West Kalimantan, among others, debtors who have obtained restructuring assistance but are unable to pay their credit installments, causing non-performing loans. This situation poses risks for the bank, especially during the COVID-19 pandemic, which threatens its financial stability. By law, the restructuring of problem loans between creditors and debtors in BPR Universal creates new agreements to fulfill their rights and obligations, updates the loan principal and repayment terms. If the debtor fails to pay the debt that has been restructured according to the addendum, the bank will issue a warning letter, and if the debtor does not comply, it is considered a default. The borrower must act in good faith and understand the credit agreement in order to assess the risks and consequences. The bank must also ensure that the use of credit facilities is appropriate and not abused for consumer purposes. Keywords: Credit Restructuring, Rural Banks, Covid-19, Banking Law ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang "Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bermasalah (Studi Kasus di PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat)". BPR Universal Kalimantan Barat memberikan relaksasi kredit kepada 100 debitur baik pelaku usaha kecil menengah maupun Non UMKM selama pandemi Covid-19 untuk mencegah gagal bayar pinjaman. Penelitian ini, difokuskan pada penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini, telah diambil sampel 8 orang yang terdiri dari, 1 orang Direktur BPR Universal Kalimantan Barat, 1 orang tim analis kredit, 1 orang tim legal dan litigasi, dan 5 orang nasabah debitur penerima restrukturisasi yang terdampak pandemi COVID-19 dan satu diantaranya merupakan debitur kredit macet setelah direstruktur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa kendala dalam pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Universal Kalimantan Barat antara lain, debitur yang telah memperoleh bantuan restrukturisasi namun tidak mampu membayar angsuran kreditnya sehingga menimbulkan kredit bermasalah. Situasi ini menimbulkan risiko bagi bank, terutama di masa pandemi COVID-19 yang mengancam stabilitas keuangannya. Secara hukum, restrukturisasi pinjaman bermasalah antara kreditur dan debitur di BPR Universal menciptakan perjanjian baru untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka, memperbarui pokok pinjaman dan ketentuan pembayaran. Apabila debitur gagal membayar utang yang telah direstrukturisasi sesuai adendum, maka bank akan menerbitkan surat peringatan, dan apabila debitur tidak mematuhi maka dianggap wanprestasi. Peminjam harus bertindak dengan itikad baik dan memahami perjanjian kredit untuk menilai risiko dan konsekuensinya. Pihak bank juga harus memastikan bahwa penggunaan fasilitas kredit tepat dan tidak disalahgunakan untuk tujuan konsumen. Kata Kunci : Restrukturisasi Kredit, Bank Perekonomian Rakyat, Covid-19, Hukum Perbankan

PEMBAGIAN WARIS UNTUK ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT TIONGHOA KHEK NIM. A1012211062, TRIVENA MEANTRY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This thesis examines inheritance for daughters in the Khek Chinese tradition in Nanga Bunut Village, Kapuas Hulu Regency. The Khek Chinese community primarily adheres to a patrilineal system, where only sons have the right to inherit. However, this study finds a shift toward a bilateral/parental system, resulting in daughters receiving equal inheritance rights to sons. The research problem in this thesis is the factors that cause this change in inheritance for daughters in the Khek Chinese community. The research uses an empirical legal method with a descriptive nature. Data sources were obtained through library research and field research. Data collection techniques included interviews and questionnaires, while data analysis employed qualitative methods. The results show that some communities still practice a patrilineal system, but a growing number are shifting to a more equal distribution of inheritance. This shift is influenced by changing social structures and cultural values over time. Community views on inheritance distribution are now increasingly positive, particularly regarding gender equality. The main factors causing this shift are changes in societal views on inheritance rights, the shift from a patrilineal to a bilateral/parental family system, and the absence of customary sanctions for families who grant inheritance rights to daughters. Furthermore, the role of traditional elders also contributes to encouraging the community to grant inheritance rights to daughters. Thus, this study confirms that granting inheritance rights to daughters in the Khek Chinese tradition represents a more equitable development of social values and is in line with respect for human rights. Keywords: custom, Chinese, inheritance, Kapuas Hulu, human rights. Abstrak Skripsi ini membahas pemberian waris adat Tionghoa Khek bagi anak perempuan di Desa Nanga Bunut, Kabupaten Kapuas Hulu. Secara tradisional, masyarakat adat Tionghoa menganut sistem patrilineal, di mana hak waris hanya diberikan kepada anak laki-laki. Namun, penelitian ini menemukan adanya pergeseran sistem menuju bilateral/parental, sehingga anak perempuan kini memperoleh hak yang sama dengan anak laki-laki.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan pemberian waris kepada anak perempuan dalam masyarakat adat Tionghoa Khek. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan sifat deskriptif. Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta penyebaran angket, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih mempertahankan sistem patrilineal, tetapi sebagian lainnya mulai melakukan pembagian waris secara setara. Pergeseran ini dipengaruhi oleh perkembangan struktur sosial dan perubahan nilai budaya dari waktu ke waktu. Pandangan masyarakat terhadap warisan semakin positif, terutama terkait kesetaraan gender. Faktor utama yang mendorong pergeseran tersebut adalah perubahan pandangan masyarakat mengenai hak waris, peralihan sistem kekeluargaan dari patrilineal ke bilateral/parental, serta tidak adanya sanksi adat bagi keluarga yang memberikan warisan kepada anak perempuan. Selain itu, peran tetua adat juga berpengaruh dalam mendorong masyarakat untuk membuka kesempatan waris bagi perempuan. Dengan demikian, pemberian waris kepada anak perempuan dalam masyarakat Tionghoa Khek mencerminkan adanya perkembangan pemikiran sosial yang lebih adil serta selaras dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia. Kata kunci: adat, Tionghoa, kewarisan, Kapuas Hulu, hak asasi manusia.

UPAYA HUKUM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BANK BRI CABANG SANGGAU NIM. A1012181051, HENRY DIO SANTANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The activity of borrowing and lending money through credit agreements with collateral in the form of security rights is a common practice in banking. However, in practice, defaults by debtors often occur, hindering the repayment of creditors' funds. This thesis analyzes the legal measures taken by creditors, particularly Bank BRI Sanggau Branch, in dealing with defaulting debtors in credit agreements with security rights as collateral. Therefore, the research addresses the issue of "What Are the Legal Remedies Against Defaulting Debtors in Credit Agreements with Security Rights Collateral at the Bank BRI Sanggau Branch." The objectives of this research are to collect data and information related to credit agreements concerning security rights, to reveal the factors causing debtor defaults with security rights collateral at Bank BRI Sanggau Branch, to identify and analyze the consequences of debtor defaults, and to examine and analyze the legal actions taken by Bank BRI against defaulting debtors. This research employs a normative juridical method with a legislative and case study approach. Data were collected through literature studies and interviews with bank representatives and debtors. The findings indicate that there are two main legal measures taken by the bank in handling debtor defaults: non-litigation and litigation approaches. Non-litigation measures include credit restructuring, negotiation, and parate execution, while litigation measures involve default lawsuits and requests for the execution of security rights through the court. There are various challenges in implementing these legal measures, such as debtor resistance to execution, lengthy bureaucracy, and the collateral's value sometimes being insufficient to cover the debt. Therefore, strengthening regulations and optimizing dispute resolution procedures are needed to enhance the effectiveness of legal protection for creditors. This study concludes that the legal system in credit agreements with security rights collateral at Bank BRI Sanggau Branch tends to favor creditors. Despite the verification of documents, collateral assessment, and execution mechanisms through auctions, these processes are applied rigidly and unilaterally. Debtors facing financial difficulties due to defaults do not have sufficient opportunities to explore alternative solutions such as credit restructuring or more flexible mediation. The lengthy administrative procedures and lack of education about debtors' rights further worsen their position, trapping them in a system that does not consider their socio-economic conditions. Keywords: Default, Credit Agreement, Security Rights, Legal Measures, Creditor. Abstrak Kegiatan pinjam-meminjam uang melalui perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan merupakan praktik umum dalam perbankan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi oleh debitur yang menghambat pengembalian dana kreditur. Skripsi ini menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur, khususnya Bank BRI Cabang Sanggau, dalam menghadapi debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, oleh karena itu di dalam penelitian ini terdapat rumusan masalahnya yaitu menegenai Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Cabang Sanggau. Didalam penelitian ini tujuan masalahnya yaitu Mencari Data Dan Informasi Terkait Perjanjian Kredit Mengenai Hak Tanggungan, Mengungkapkan Faktor Penyebab debitur Wanprestasi Dengan Jaminan hak Tangguangan Di Bank BRI Cabang Sanggau,Mengungkapkan Dan Menganalisis Akibat Debitur Wanprestasi,Mengungkapkan Dan Menganalisis Upaya Bank BRI Terhadap Debitur yang Wanprestasi Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara dengan pihak bank dan debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua upaya hukum utama yang dilakukan bank dalam menangani wanprestasi debitur, yaitu upaya non-litigasi dan litigasi. Upaya non-litigasi meliputi restrukturisasi kredit, negosiasi, serta parate eksekusi, sedangkan upaya litigasi mencakup gugatan wanprestasi dan permohonan eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan.terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan upaya hukum tersebut, seperti resistensi debitur terhadap eksekusi, birokrasi yang panjang, serta nilai objek jaminan yang terkadang tidak mencukupi untuk menutupi utang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan optimalisasi prosedur penyelesaian sengketa guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur.Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Cabang Sanggau lebih memihak pada pihak kreditur, karena meskipun telah dilakukan verifikasi dokumen, penilaian agunan, dan mekanisme eksekusi melalui lelang, proses-proses tersebut diterapkan secara kaku dan sepihak. Debitur yang mengalami kesulitan finansial akibat wanprestasi tidak mendapatkan ruang yang memadai untuk mengeksplorasi solusi alternatif seperti restrukturisasi kredit atau mediasi yang lebih fleksibel. Prosedur administratif yang panjang dan minimnya edukasi mengenai hak-hak debitur semakin memperburuk posisi mereka, sehingga debitur terjebak dalam sistem yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang mereka hadapi. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan, Upaya Hukum, Kreditur.

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN MORAL INFLUENCER TERHADAP PRODUK DI MEDIA SOSIAL NIM. A1012181221, AUNURMALA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The development of technology and social media has given rise to the phenomenon of influencers as key actors in digital marketing strategies. Influencers play a significant role in promoting products to audiences; however, this phenomenon also presents legal challenges regarding their responsibility when the promoted products are proven to harm consumers. This study aims to analyze the forms of legal liability that can b imposed on influencers, covering civil, criminal, administrative, and ethical aspects. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, focusing on the analysis of relevant laws and case studies. Data were obtainedthrough a literature review of regulations such as the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Criminal Code (KUHP). The findings indicate that influencers can be held civilly liable if the promoted products are defective or contain misleading information, resulting in an obligation to compensate consumers. In terms of criminal liability, influencers may face charges related to fraud or the dissemination of false information. Administratively, influencers may be subject to sanctions from regulatory bodies such as the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) if the promoted products violate advertising regulations. Additionally, ethical responsibility must also be considered by adhering to advertising codes of ethics. The study concludes that influencers must maintain transparency and integrity in every promotion to avoid legal sanctions and ensure consumer protection. Stricter regulations are needed to create a more fair and responsible digital advertising environment Keyword: Legal Responsibility, Influencer, Social Media, Digital Advertising ABSTRAK Perkembangan teknologi dan media sosial telah melahirkan fenomena influencer sebagai aktor utama dalam strategi pemasaran digital. Influencer memiliki peran signifikan dalam mempromosikan produk kepada audiens, namun fenomena ini juga menimbulkan tantangan hukum terkait tanggung jawab mereka apabila produk yang dipromosikan terbukti merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada influencer, mencakup aspek perdata, pidana, administratif, dan etik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus yang relevan. Data diperoleh melalui kajian literatur terhadap undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dikenai tanggung jawab perdata apabila produk yang dipromosikan cacat atau mengandung informasi menyesatkan, yang berakibat pada kewajiban ganti rugi. Dari aspek pidana, influencer dapat dijerat dengan pasal terkait penipuan atau penyebaran informasi palsu. Sementara itu, secara administratif, influencer dapat dikenai sanksi oleh lembaga pengawas seperti BPOM jika produk yang dipromosikan melanggar regulasi periklanan. Selain itu, tanggung jawab etik juga harus diperhatikan melalui kepatuhan terhadap kode etik periklanan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa influencer harus menjaga transparansi dan integritas dalam setiap promosi guna menghindari sanksi hukum dan memastikan perlindungan konsumen. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk menciptakan lingkungan periklanan digital yang lebih adil dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum Influencer Terhadap Produk yang Di Promosikan Dimedia Sosial

PENERAPAN SANKSI ADAT UANG PATI BAGI PELAKU TABRAKAN KEPADA KORBAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK SEBERUANG DI DESA BANING KOTA KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT NIM. A1011181117, RICKY YUDHATAMA HUTAHAEAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Desa Baning Kota yang terlewati oleh jalan utama penghubung antar kota di dalam Provinsi Kalimantan Barat, maka moda transportasi umum jurusan Pontianak "“ Putussibau PP (Pulang Pergi) pasti akan melewati desa Baning Kota. Oleh karena desa Baning Kota sering dilewati oleh transportasi umum dan desa Baning Kota juga termasuk dalam kategori Desa Terbesar atau Desa Padat Penduduk dilihat dari jumlah penduduknya, Maka tak jarang terjadi kecelakaan antara warga Desa Baning Kota khususnya masyarakat Adat Dayak dengan Pengendara Supir Taksi/Travel yang melintasi Desa Baning Kota tersebut. Kecelakaan terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti :Kurangnya kewaspadaan dari warga desa yang melintasi jalan; Kurangnya kewaspadaan dari supir taksi yang mengendarai kendaraan transportasi umum; dan Oknum Supir taksi yang mengendarai kendaraan transportasi umum secara ugal-ugalan di daerah jalan Desa Baning Kota. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Uang Pati Bagi Pelaku Tabrakan Kepada Korban Pada Masyarakat Adat Dayak Seberuang Di Desa Baning Kota Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?." Bahwa Masyarakat Dayak Seberuang Desa Baning Kota dalam ikut serta dalam proses penerapan Sanksi Adat Ganti Rugi Uang Pati tersebut mengupayakan dalam menerapkan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka untuk menjaga keselamatan dan keberkahan hidup bagi diri mereka maupun keturunannya. Dalam Proses ritual Penerapan Sanksi Adat Ganti Rugi Uang Pati terdapat perbedaan dalam penerapannya seperti disesuaikan dengan bentuk kecelakaannya baik itu kecelakaan ringan,berat atau hingga yang menyebabkan kematian dan tael atau ukuran alat kelengkapan dalam proses ritual tersebut; Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan ritual sanksi adat ganti rugi uang pati ialah faktor waktu yang dimiliki masyarakat dan pelaku yang terbatas dikarenakan zaman yang semakin maju sehingga masing-masing mempunyai ikatan pekerjaan dan kesibukan sehingga menghambat dalam penerapan ritual ini dan faktor selanjutnya adalah keterbatasan ekonomo yang ada disisi pelaku sehingga dari pihak keluarga korban dapat memaklumi hingga berakhir dengan memaafkan; Bahwa akibat hukum bagi masyarakat tidak menerapakan ritual sanksi adat ganti rugi uang pati adalah tidak akan mendapatkan sanksi apapun namun untuk diri pribadi akan mendapatkan rasa khawatir terhadap malapetaka/musibah bagi dirinya maupun keturunannya ataupun keluarganya pada masa yang akan datang; dan Adapun upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan ritual sanksi adat ganti rugi uang pati ialah dengan memberikan dukungan sepenuhnya kepada masyarakat dan menjadikan ritual tersebut sebagai suatu adat yang harus dilestarikan. Kata Kunci : Transportasi, Taxi, Tabrakan, Sanksi Adat, Uang Pati ABSTRACT Baning Kota Village, which is passed by the main inter-city connecting road within West Kalimantan Province, means that the public transportation route Pontianak "“ Putussibau PP (Round Trip) will definitely pass through Baning Kota Village. Because the village of Baning Kota is often passed by public transportation and the village of Baning Kota is also included in the category of the Largest Village or Densely Populated Village in terms of its population, it is not uncommon for accidents to occur between residents of Baning Kota Village, especially the Dayak Indigenous people and Taxi/Travel Driver Drivers who crossing the Baning City Village. Accidents occur because there are several factors that influence them, such as: Lack of vigilance from villagers crossing the road; Lack of vigilance on the part of taxi drivers driving public transportation vehicles; and unscrupulous taxi drivers who drive public transportation vehicles in the Baning Kota Village road area. The problem in this research is as follows: "How is the implementation of the customary sanction of Uang Pati for perpetrators of collisions with victims of the Dayak Seberuang indigenous people in Baning Village, Sintang Regency, West Kalimantan?" That the Seberuang Dayak Community of Baning Kota Village, in participating in the process of implementing the Customary Sanctions for Compensation for Money Starch, is trying to apply what has been passed down by their ancestors to maintain the safety and blessings of life for themselves and their descendants. In the ritual process of applying the customary sanctions for compensation for starch money, there are differences in its application, such as according to the form of the accident, be it a minor accident, serious or causing death and tael or the size of the fittings in the ritual process; The factors that influence the application of the customary sanction ritual for compensation for starch money are the time factor that the community and actors have which is limited due to an increasingly advanced era so that each has work ties and busyness that hinders the implementation of this ritual and the next factor is the economic limitations that there is the side of the perpetrator so that the victim's family can understand until it ends by forgiving; Whereas the legal consequences for the community for not implementing the customary sanction ritual of compensation for money starch are not getting any sanctions but for themselves they will get a sense of worry about calamity/disaster for themselves and their descendants or their families in the future; and The efforts made to maintain and preserve the customary sanction ritual of compensation for money starch is to provide full support to the community and make the ritual a custom that must be preserved. Keywords: Transportation, Taxi, Collision, Customary Sanctions, Pati Money

PENERAPAN AKAD MUROBAHAH TERHADAP CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA NIM. A1011211075, ARI DWI SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study analyzes the implementation of murabahah contract on gold installment products at Bank Syariah Indonesia (BSI) from the perspective of sharia compliance. The background is based on the growing public demand for sharia-based gold investment and concerns about potential violations of Islamic principles, especially related to the status of gold as a usurious good. Through a qualitative approach with a case study at BSI KCP Pontianak. The main findings show that this scheme generally complies with sharia principles in terms of transparency of gold principal prices, fixed profit margins, and payment structures (including a 20% down payment). This study applies a normative-descriptive research method with a conceptual and case approach to analyze the implementation of murabahah contract on gold installment products at Bank Syariah Indonesia (BSI). Data are analyzed qualitatively with source triangulation to ensure validity. The conceptual approach examines the principles of fiqh muamalah, while the case approach evaluates the implementation of fatwas in operational practices. The research findings are designed to provide a comprehensive overview of the suitability of gold installment procedures with the sharia framework, while identifying gaps between normative theory and practice in the field The results of the study indicate that the implementation of the murabahah contract on gold installment products at Bank Syariah Indonesia is generally in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/2000 concerning Murabahah and Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning Non-Cash Gold Purchase and Sale, especially in the aspects of ownership of goods by the bank before the contract, transparency of the principal price and margin, and avoidance of usury, gharar, and maisir elements. The implementation procedure starts from customer application, verification, gold purchase by the bank, sale and purchase agreement, to installment payments, all of which are carried out in accordance with the principles of fiqh muamalah. The gold installment product with the murabahah contract is declared valid under Indonesian positive law and Islamic law because it fulfills the pillars and conditions of sale and purchase, is supported by written documentation, and is in accordance with the provisions of applicable regulations and fatwas. Keywords: Murabahah Contract, BSI Gold Installments Abstrak Penelitian ini menganalisis penerapan akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam perspektif kesesuaian syariah. Latar belakangnya didasari oleh berkembangnya permintaan masyarakat terhadap investasi emas berbasis syariah dan kekhawatiran potensi pelanggaran prinsip Islam, khususnya terkait status emas sebagai barang riba. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus di BSI KCP Pontianak. Temuan utama menunjukkan bahwa skema ini secara umum mematuhi prinsip syariah dalam hal transparansi harga pokok emas, margin keuntungan tetap, dan struktur pembayaran (termasuk uang muka 20%). Produk ini menggunakan akad murabahah sebagai dasar perjanjiannya, yakni akad jual beli yang mencantumkan harga pokok serta margin keuntungan yang disepakati dalam konteks ini, BSI bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli emas kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan sistem cicil. Berdasarkan penomena tersebut, Apakah Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Dalam Produk Cicil Emas Telah Sesuai Dengan Ketentuan Syariah. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-analisis dengan pendekatan konseptual dan kasus untuk menganalisis penerapan akad murabahah pada produk cicil emas Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan menggabungkan data primer, data skunder, dan data tersier dan juga dianalisis secara kualitatif dengan triangulasi sumber untuk menjamin validitas Temuan penelitian dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kesesuaian prosedur cicil emas dengan kerangka syariah, sekaligus mengidentifikasi celah antara teori normatif dan praktik di lapangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia umumnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah dan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, khususnya dalam aspek kepemilikan barang oleh bank sebelum akad, keterbukaan harga pokok dan margin, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maisir. Prosedur pelaksanaan dimulai dari pengajuan nasabah, verifikasi, pembelian emas oleh bank, akad jual beli, hingga pembayaran angsuran, yang seluruhnya dilakukan sesuai prinsip fiqh muamalah. Produk cicil emas dengan akad murabahah dinyatakan sah secara hukum positif Indonesia maupun hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, didukung dokumentasi tertulis, serta sesuai ketentuan peraturan dan fatwa yang berlaku. Kata Kunci: Akad Murabahah, Cicil Emas BSI

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ELEKTRIK YANG MENGANDUNG LIQUID BERBAHAN GANJA DI INDONESIA NIM. A1011181223, FERDI WIJAYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Consumer protection at this time cannot be separated from trade activities. In the activities of this trade is expected to create a balance of rights and obligations between business actors and consumers. Cigarette products today only use raw materials tobacco. A lot of consumers today are moving from conventional cigarettes to e-cigarettes or E-cigarettes, One product that is widely found and consumed today is Vape Cigarettes, which is an innovation from conventional cigarettes into e-cigarettes consisting of two elements, namely suction devices and liquid. As a form of transition from ordinary cigarettes, vaping has its own appeal to the public. Vaping liquid marijuana has received serious attention from the medical community because it has a higher destructive power than ordinary natural marijuana. The government should tighten supervision related to the circulation of e-cigarettes as required by applicable laws and regulations, this is done in order to protect consumers from various losses that will occur. The method used in this research is normative legal research method. Normative legal research, namely research on legal principles, which in this study is carried out on legal principles contained in the Consumer Protection Law, the scope of this research is related to research on legal identification and research on legal effectiveness. Data analysis used in this research is descriptive analysis. Then the purpose of this research is to find out and analyze: 1) Consumer protection against the circulation of e-cigarettes containing liquid made from marijuana in Indonesia. 2) Legal consequences for businesses that distribute e-cigarettes containing liquid made from marijuana in Indonesia. 3) The role of the government in overseeing the circulation of e-cigarettes containing liquid made from marijuana in Indonesia. The results and analysis of this study indicate that consumer protection against the circulation of e-cigarettes containing liquid made from cannabis in Indonesia can be realized through the application of distribution permits and government approval to ensure that Liquid products in circulation have undergone adequate testing for safety and quality and do not contain liquid made from cannabis. The legal consequences for business actors who distribute liquid made from cannabis are narcotics criminal acts so that these business actors will get legal consequences as stipulated by the laws and regulations in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The role of the government in overseeing the circulation of e-cigarettes containing liquid made from marijuana in Indonesia, which is the most effective and basic, can be done with 3 methods, namely promotive and preventive and repressive. Keywords: Liquid Cannabis, Consumer Protection, Electric Cigarettes. Abstrak Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Produk rokok pada masa kini hanya memakai bahan baku tembakau. Banyak sekali pada masa kini para konsumen yang berpindah dari rokok konvensional ke rokok elektrik atau E-cigarette, Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi saat ini adalah Rokok Vape, yaitu sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok elektrik yang terdiri dari dua elemen yaitu alat hisap dan liquid. Sebagai bentuk peralihan dari rokok biasa, vaping memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Vaping liquid ganja mendapat perhatian serius dari kalangan medis karena memiliki daya rusak lebih tinggi daripada ganja alami biasa. Pemerintah sudah seharusnya memperketat pengawasan terkait peredaran rokok elektrik sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi konsumen dari berbagai kerugian yang akan terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, yang mana dalam penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Cakupan penelitian ini berkaitan dengan penelitian tentang identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1) Perlindungan konsumen terhadap peredaran rokok elektrik yang mengandung liquid berbahan ganja di Indonesia. 2) Akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan rokok elektrik mengandung liquid berbahan ganja di Indonesia. 3) Peran pemerintah dalam mengawasi peredaran rokok elektrik mengandung liquid berbahan ganja di Indonesia. Hasil dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan konsumen terhadap peredaran rokok elektrik yang mengandung liquid berbahan ganja di Indonesia dapat diwujudkan melalui penerapan izin edar dan persetujuan pemerintah untuk memastikan bahwa produk Liquid yang beredar telah melalui uji coba yang memadai untuk keamanan dan kualitasnya serta tidak mengandung liquid yang berbahan ganja. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan liquid berbahan ganja ini merupakan tindak pidana narkotika sehingga pelaku usaha tersebut akan mendapatkan akibat hukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peran pemerintah dalam mengawasi peredaran rokok elektrik mengandung liquid berbahan ganja di Indonesia yang paling efektif dan mendasar adalah dapat dilakukan dengan 3 metode yaitu promotif dan preventif serta represif. Kata Kunci : Liquid Ganja, Perlindungan Konsumen, Rokok Elektrik.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA