Garuda - Garba Rujukan Digital

POLITIK HUKUM PENGATURAN RADIO REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENYIARAN DI INDONESIA NIM. A1011211016, DIAH IKA SAFITRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research is entitled Legal Politics of Radio Regulation of the Republic of Indonesia Based on Laws and Regulations on Broadcasting in Indonesia. The problem in this study is how to Regulate the Position of Radio of the Republic of Indonesia based on the Broadcasting Laws and Regulations in Indonesia and the impact of the Current Position Arrangement of Radio of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze in depth the direction in the position of broadcasting regulation and policy as well as the impact of regulating the position of broadcasting as a Broadcasting Institution that has undergone transformation from a Government Broadcasting Institution to a Public Broadcasting Institution and analyze the impact of changes in the regulation of the position of Radio the Republic of Indonesia as a broadcasting institution and provide recommendations for the ideal position of public broadcasting in Indonesia. The research methods used are normative sociological legal research with a qualitative descriptive approach, a conceptual approach, and a legislative approach. Data obtained through literature studies, interviews and document studies as supporting data The results of the research show that the Legal Politics in Law Number 24 of 1997 concerning Broadcasting as a government broadcasting institution, namely even though it was formed in a one-way or central nature, in the formulation to its implementation is optimal. Then, the legal politics in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting as a public broadcasting institution in its formulation is good, but in its implementation it does not run according to what has been formulated. This has an impact on institutions, budgets and staffing. The legal politics in the existing Broadcasting Law should be two-way, so that it can benefit all stakeholders in public broadcasting, including broadcasting operators, the public, the government and the House of Representatives. This makes Radio Republik Indonesia able to have the opportunity to continue to exist by using various technological advances. Law Number 6 of 2023 on Job Creation with an equal status. However, within it, the form of broadcasting is unidirectional where the government's role is more dominant, which can trigger centralization again and the regulation of migration from analog to digital that is still under debate. Keywords: Public Broadcasting Institution, Radio Republik Indonesia, Legal Politics Abstrak Penelitian ini berjudul Politik Hukum Pengaturan Radio Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyiaran Di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Kedudukan Radio Republik Indonesia berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan Penyiaran di Indonesia dan dampak Pengaturan Kedudukan Radio Republik Indonesia Saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam arah dalam kedudukan pengaturan dan kebijakan penyiaran serta dampak pengaturan kedudukan penyiaran sebagai Lembaga Penyiaran yang mengalami transformasi dari Lembaga Penyiaran Pemerintah menjadi Lembaga Penyiaran Publik serta menganalisis dampak perubahan pengaturan kedudukan Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran serta memberikan rekomendasi ideal kedudukan penyiaran publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan Perundang-Undangan. Data yang diperoleh melalui studi Pustaka, wawancara dan studi dokumen sebagai data pendukung Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politik Hukum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran sebagai lembaga penyiaran pemerintah yaitu meskipun dibentuk bersifat searah atau sentral namun dalam dari perumusan hingga implementasinya sudah optimal. Kemudian, politik hukum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai lembaga penyiaran publik dalam perumusannya sudah baik, namun pada implementasinya tidak berjalan sesuai dengan yang sudah dirumuskan. Hal ini berdampak pada kelembagaan, anggaran dan kepegawaian. Politik hukum pada Undang-Undang Penyiaran yang ada seharusnya bersifat dua arah, sehingga dapat menguntungkan semua pemangku kepentingan yang ada di penyiaran publik termasuk bagi penyelenggara penyiaran, masyarakat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menjadikan Radio Republik Indonesia dapat memiliki kesempatan untuk tetap eksis dengan menggunakan berbagai kemajuan teknologi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptakerja dengan kedudukan yang sama. Namun, didalamnya bentuk penyiaran bersifat searah yang mana peran pemerintah lebih dominan sehingga dapat memicu sentralistik kembali serta pengaturan migrasi dari analog ke digital yang masih ada perdebatan. Kata Kunci: Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia, Politik Hukum

WANPRESTASI PT. SENTOSA BUMI WIJAYA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DENGAN KOPERASI UNIT DESA KEMBANG SARI DI KABUPATEN BENGKAYANG NIM. A1012211136, ALFAROS MONTUREZ IVANOF
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The implementation of the Fresh Fruit Bunch (FFB) oil palm sale and purchase agreement between the Kembang Sari Village Unit Cooperative in Bengkayang Regency and PT. Sentosa Bumi Wijaya has not run smoothly due to several problems. This study aims to examine why PT. Sentosa Bumi Wijaya failed to fulfill its obligations in the agreement. The research uses an empirical legal method, which observes how the law functions in society, making it a form of sociological legal research.The results show that PT. Sentosa Bumi Wijaya committed a default by delaying payment for FFBs that had already been delivered. This delay triggered the conflict between both parties. The main causes of the default were the company's financial difficulties and claims that the delivered FFBs did not meet quality expectations. As a result, the Kembang Sari Cooperative suffered losses due to unfulfilled obligations.the legal consequences of this default included formal warnings to the company to fulfill its commitments and avoid further harm. In response, the cooperative sought to resolve the issue through deliberation and negotiation. However, if an agreement cannot be reached, the dispute will be brought to the Bengkayang District Court for legal resolution. Keywords: Default. Sale and Purchase Agreement, Fresh Fruit Bunches (FFB Abstrak Pelaksanaan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara Koperasi Unit Desa (KUD) Kembang Sari di Kabupaten Bengkayang dengan PT. Sentosa Bumi Wijaya tidak berjalan dengan baik karena muncul beberapa permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab PT. Sentosa Bumi Wijaya tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu metode yang melihat bagaimana hukum bekerja secara nyata di masyarakat atau disebut juga penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Sentosa Bumi Wijaya melakukan wanprestasi dengan cara menunda pembayaran atas TBS yang telah dikirimkan, yang kemudian memicu konflik antara kedua belah pihak. Penyebab utama wanprestasi ini adalah kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah serta anggapan bahwa TBS yang dikirim tidak sepenuhnya memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Akibat hukum dari wanprestasi ini adalah adanya teguran dari pihak yang dirugikan agar perusahaan segera memenuhi kewajibannya guna menghindari kerugian lebih lanjut. Upaya yang dilakukan oleh KUD Kembang Sari adalah melalui musyawarah dan negosiasi untuk mencari penyelesaian. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian akan dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkayang. . Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli, Tanda Buah Segar (TBS)

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN INSES BERDASARKAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211167, PRICILLE ANGGELICA SWADESI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kejahatan inses merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat terjadi kepada setiap orang khususnya kepada anak. Hal tersebut dikarenakan adanya karakteristik yang berbeda sehingga menyebabkan hal tersebut sebagai faktor kerentanan pada anak. Kejahatan inses juga menimbulkan dampak yang serius kepada korbannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kerentanan dan dampak psikologis pada anak sebagai korban kejahatan inses di Kota Pontianak sebagai kendala dalam terlaksananya proses hukum perlindungan anak. Selain itu, untuk mengetahui alur penanganan dari Komisi Perlindungan Anak di Kota Pontianak dalam melakukan proses hukum dan perlindungan kepada anak sebagai korban kejahatan inses. Penelitian ini menggunakan pendekatan Ilmu Viktimologi dengan spesifikasi Teori Rutinitas Rutin yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik korban sebagai faktor kerentanan. Pada teori tersebut, penulis membagi menjadi 3 komponen yaitu target yang tepat, pelaku yang termotivasi, dan ketidakadaan pengawasan. Berdasarkan metode penelitian empiris yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yang secara langsung di lapangan dan melakukan wawancara kepada populasi dan sampel yang telah ditentukan, serta menggunakan metode kuesioner dengan responden yaitu wali anak sebagai korban kejahatan inses di Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum perlindungan anak kepada anak sebagai korban kejahatan inses di Kota Pontianak masih menghadapi tantangan akibat adanya faktor kerentanan pada anak dan dampak yang dialami setelah kejadian. Diperlukan pendekatan yang lebih maksimal kepada korban oleh Aparat Penegak Hukum dan lembaga perlindungan anak dalam menangani permasalahan anak khususnya pada kasus kejahatan inses. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kejahatan Inses, Viktimologi, Kota Pontianak ABSTRACT Incest crime is a criminal act that can happen to anyone, especially children. This is due to differing characteristics that make children more vulnerable. Incest crimes also have serious impacts on their victims. This study aims to examine the vulnerability factors and psychological impacts on children as victims of incest crimes in Pontianak City, which pose challenges to the legal process of child protection. Additionally, it seeks to understand the handling procedures of the Child Protection Commission in Pontianak City in carrying out legal processes and protection efforts for child victims of incest crimes. This study employs a Victimology approach, specifically using the Routine Activities Theory to describe victim characteristics as factors of vulnerability. Within this theory, the author categorizes three components: a suitable target, a motivated offender, and the absence of guardianship. The study adopts an empirical research method, involving direct fieldwork, interviews with selected populations and samples, and questionnaire distribution to respondents, specifically the guardians of child victims of incest crimes in Pontianak City. The findings reveal that the legal process of child protection for child victims of incest crimes in Pontianak City still faces challenges due to children"™s vulnerability factors and the impacts they experience after the incident. A more comprehensive approach is required from Law Enforcement Officers and child protection institutions in addressing child-related issues, particularly in incest crime cases. Keywords: Child Protection, Incest Crime, Victimology, Pontianak City

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PUTUSAN NOMOR 640/Pdt.G/2019/PN Dps NIM. A1011211009, KHARISMANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Decision Number 640/Pdt.G/2019/PN Dps is a case of breach of contract in a lease agreement between PT. Dayton Borneo Sukses as the plaintiff and PT. Mulia Bhakti Kahuripan as the defendant, where the plaintiff's claim for the Minimum Charge was rejected by the judge because it did not comply with the contents of the agreement and the proven facts, even though the judge ordered the return of heavy equipment that was not listed in the petitum. This prompted the plaintiff to take legal action up to cassation, which was then granted by the Supreme Court based on the principle of justice. This study aims to analyze the legal considerations in the decision and examine the legal consequences for the parties using the normative legal method through a case and statutory approach. The results show that the judge's considerations at the first level emphasize the principles of legal certainty and benefit, while the cassation decision confirms the recognition of the plaintiff's rights as final and binding. The defendant is required to implement the contents of the decision, and if not complied with, he can be subject to coercive measures. This decision reflects the importance of implementing the principles of justice and legal certainty in civil disputes. Keynotes : Lease Agreement, Default, Judge's Legal Considerations Abstrak Putusan Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Dps merupakan perkara wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa antara PT. Dayton Borneo Sukses selaku penggugat dan PT. Mulia Bhakti Kahuripan sebagai tergugat, di mana tuntutan penggugat atas Minimum Charge ditolak oleh hakim karena tidak sesuai dengan isi perjanjian dan fakta yang terbukti, meskipun hakim memerintahkan pengembalian alat berat yang tidak tercantum dalam petitum. Hal ini mendorong penggugat menempuh upaya hukum hingga kasasi, yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan asas keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan tersebut serta menelaah akibat hukum bagi para pihak dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada tingkat pertama lebih menekankan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, sementara putusan kasasi menegaskan pengakuan atas hak penggugat secara final dan mengikat. Tergugat diwajibkan melaksanakan isi putusan, dan jika tidak dipatuhi dapat dikenai upaya paksa. Putusan ini mencerminkan pentingnya penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa perdata. Kata Kunci : Perjanjian Sewa-Menyewa, Wanprestasi, Pertimbangan Hukum Hakim

PELAKSANAAN PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK TANAH BERDASARKAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG PENJUALNYA MENJALANI HUKUMAN PENJARA DI KABUPATEN KUBURAYA NIM. A1011211003, PUTRI ALYA KAMILA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pengalihan nama pada sertifikat tanah milik adalah sebuah prosedur administratif untuk mengganti nama pemilik yang tertera pada sertifikat tersebut setelah haknya berpindah, umumnya melalui transaksi jual beli. Biasanya, langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Namun, jika penjual saat itu sedang menjalani hukuman penjara, akan ada berbagai masalah hukum dan administratif yang dapat menghalangi proses pengalihan nama sertifikat tanah. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki cara pengalihan nama sertifikat tanah ketika penjual sedang menjalani hukuman penjara, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran prosedur tersebut, serta mengkaji akibat hukum yang mungkin timbul bagi pembeli dan pihak-pihak terkait. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh pembeli untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang telah dibelinya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan perspektif yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan wawancara dengan individu terkait, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah, Badan Pertanahan Nasional, serta pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi. Analisis dilakukan dengan mempelajari aspek hukum yang relevan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, dan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penjual sedang menjalani hukuman penjara, pengalihan nama masih dapat dilakukan melalui beberapa pilihan seperti memberikan kuasa khusus kepada pihak lain, meminta izin dari lembaga pemasyarakatan, atau melalui putusan pengadilan. Beberapa faktor penting yang memengaruhi proses tersebut meliputi hukum, administrasi, dan kelembagaan. Jika prosedur tidak dijalankan dengan benar, ada potensi risiko hukum bagi pembeli, termasuk pembatalan peralihan hak, permasalahan dengan ahli waris, atau pencabutan transaksi oleh pengadilan. Karena itu, pembeli perlu memahami langkah-langkah hukum yang dapat diambil demi kelancaran proses pengalihan nama sesuai dengan regulasi yang ada. Kata Kunci: Balik Nama Sertifikat, Pengikatan Jual Beli, Penjual dalam Penjara, Proses Hukum, Kepastian Hukum ABSTRACT Transfer of name on a land certificate is an administrative procedure to change the name of the owner on the certificate after the title has been transferred, generally through a sale and purchase transaction. Usually, this is done by utilizing a Sale and Purchase Deed issued by a Land Deed Official and registered at the National Land Agency. However, if the seller is currently serving a prison sentence, there will be various legal and administrative issues that may hinder the process of transferring the name of the land certificate. This study aims to investigate how to transfer the name of a land certificate when the seller is serving a prison sentence, identify factors that affect the smoothness of the procedure, and examine the legal consequences that may arise for the buyer and related parties. It will also identify legal steps that can be taken by the buyer to obtain legal certainty over the ownership of the land he has purchased. In this research, the approach used is a qualitative method with an empirical juridical perspective. Data was collected through literature review and interviews with relevant individuals, including Land Deed Officials, the National Land Agency, as well as buyers and sellers involved in the transaction. Analysis was conducted by studying relevant legal aspects, including the Civil Code, the Basic Agrarian Law, and applicable land registration regulations. The results of this study show that even though the seller is serving a prison sentence, the transfer of name can still be done through several options such as giving special power of attorney to another party, requesting permission from a correctional institution, or through a court decision. Some important factors that affect the process include legal, administrative and institutional. If procedures are not followed correctly, there are potential legal risks for the buyer, including cancellation of the title transfer, problems with heirs, or revocation of the transaction by the court. Therefore, buyers need to understand the legal steps that can be taken for a smooth name transfer process in accordance with existing regulations. Keywords: Certificate Name Transfer, Sale and Purchase Agreement, Seller in Prison, Legal Process, Legal Certainty

IMPLEMENTASI PENDEKATAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA PONTIANAK SKRIPSI NIM. A1011211064, SUKWANTO WINOTO HARJO DIHARJA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Upaya Pendekatan Restoratif menjadi alternatif baru dalam penyelesaian bullying di lingkungan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Pontianak, terhitung sejak di sahhkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Rumusan Masalah yang dikaji dalam penelitian skripsi ini bagaimana upaya pendekatan Restoratif dapat di implementasikan sebagai upaya penyelesaian bullying di lingkungan pendidikan sekolah menengah atas negeri Kota Pontianak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Menggunakan data Primier yang diperolah melalui studi lapangan, atau turun langsung ke lapangan dengan observasi atau wawancara secara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, melalui jurnal, bahan hukum, dan dokumen hukum sebagai penunjang. Teori yang diigunakan merupakan teori kepastian hukum dan teori keadilan berdasarkan pandangan John Rawls, Upaya pendekatan Restoratif menekankan pemulihan pada keadaan semula dan nilai nilai kemanfaatan hukum yang diberlakukan sehingga siswa sebagai pelaku bullying pada dasarnya mendapatkan rehabilitasi bukan penghukuman sebagai upaya implementasi pendekatan restoratif, terhitung sejak disahkan dan diberlakukannya regulasi hukum yang mengatur sampai dengan penelitian ini dilakukan maka, temuan utama penelitian ini menunjukan fakta bahwa dalam upaya pendekatan restoratif dalam penyelesaian bullying di lingkungan pendidikan pada dasarnya dapat di implementasikan berdasarkan surat edaran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, tentang pembentukan satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, pada Pasal 15 ayat 1g ikut mempertegas keterlibatan instansi terkait, seperti Kepolisian dalam menengahi perkara bullying yang terjadi di lingkungan Pendidikan, dengan mengutamakan upaya pendekatan Restoratif, sebagai pemulihan seperti keadaan semula dengan melakukan rehabilitas bukan penghukuman. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan pendekatan restoratif masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan minimnya sumber daya dari pemerintah, seperti fasilitas rehabilitasi dan tenaga profesional seperti psikolog dan mediator. Hal ini juga disampaikan oleh Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang turut berperan dalam mendampingi korban maupun pelaku bullying.. Kata Kunci : Pendekatan Restoratif, Bullying ABSTRACT The restorative approach has emerged as a new alternative in addressing bullying within public senior high schools in Pontianak City, particularly following the enactment of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Units. This undergraduate thesis examines how restorative approaches can be implemented as an effort to resolve bullying in the educational environment of public senior high schools in Pontianak City. This research uses an empirical juridical method. Primary data were obtained through field studies involving direct observation and in-depth interviews, while secondary data were collected through literature review, including journals, legal materials, and supporting legal documents. The research is based on the theory of legal certainty and the theory of justice as proposed by John Rawls. The restorative approach emphasizes restoring the situation to its original state and upholding the value of legal utility, where students who commit bullying are subjected to rehabilitation rather than punishment. Since the enactment of the relevant legal regulation, the main finding of this study indicates that the restorative approach can, in principle, be implemented based on the Circular Letter of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023, particularly Article 15 paragraph 1(g), which reaffirms the involvement of relevant institutions"”such as the police"”in mediating bullying cases within educational institutions. This approach prioritizes recovery to the original state through rehabilitation instead of punishment. However, this study also found that the implementation of the restorative approach still faces several challenges, particularly related to the limited resources provided by the government, such as rehabilitation facilities and professional personnel, including psychologists and mediators. This issue was also highlighted by the Regional Commission for Child Protection and Supervision of West Kalimantan Province, which plays a role in assisting both victims and perpetrators of bullying. Keywords: Restorative Approach, Bullying

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211240, ARDI SAMUEL MANURUNG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Human trafficking is a form of organised crime that operates rationally to gain the maximum profit from illegal activities that are often carried out using violence and threats. The perpetrators have groups that have been arranged by their superiors and each group has its own tasks, namely: the victim recruitment team, the initial shelter team where the victim will be given a comfortable place so that the victims do not feel suspicious, and the final shelter team where the perpetrators hand over the victim to their mafia boss. The crime of trafficking in persons still faces serious obstacles in its prevention, one of which is due to the fact that the factors behind it have not been comprehensively identified. The purpose of this research is to find out information about how the perpetrators carry out the act of trafficking in persons and also to find out about the factors that make this crime still occur. This research was conducted through descriptive analytical method, with direct and indirect data collection techniques to obtain optimal results using criminological theories. The results showed that the causative factor that made the perpetrators commit the criminal act of trafficking in persons was the criminal market factor that still occurs, where the perpetrators benefit from the criminal market which is used as a business field for selling people. Keywords : Criminology, Human Trafficking, exploitation ABSTRAK Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang beroperasi secara rasional untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari aktivitas ilegal yang seringkali dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan ancaman. Para pelaku memiliki kelompok yang sudah diatur oleh atasan mereka dan disetiap kelompok sudah memiliki tugas masing "“ masing , yaitu : tim perekrut korban, tim penampungan awal yang dimana si korban akan diberi tempat yang nyaman supaya para korban tidak merasa curiga, dan tim penampungan akhir yaitu pelaku menyerahkan korban kepada bos mafia mereka. Tindak pidana perdagangan orang hingga kini masih menghadapi hambatan serius dalam penanggulangannya, salah satunya disebabkan oleh belum teridentifikasinya secara komprehensif faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana para pelaku menjalankan aksi tindak pidana perdagangan orang dan juga untuk mengetahui tentang faktor yang membuat kejahatan ini masih terjadi. Penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data secara langsung maupun tidak langsung guna memperoleh hasil optimal dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab yang membuat para pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah faktor pasar kriminal yang masih terjadi, yang dimana para pelaku mendapatkan keuntungan dari pasar kriminal yang dijadikan sebagai ladang bisnis penjualan orang. Kata Kunci : Kriminologi, Perdagangan orang, Eksploitasi

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN ISLAM : SANKSI PELAKU SERTA KEADILAN BAGI KORBAN PENGANIAYAAN NIM. A1011211271, UMMI ROHIMAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The phenomenon of abuse as a form of physical violence remains prevalent in society and is a significant concern in criminal law. In Indonesia"™s pluralistic context, the legal approach to criminal acts of abuse is relevant not only from the standpoint of positive law but also from Islamic criminal law. This research aims to analyze the comparison between the sanctions imposed on perpetrators and the justice afforded to victims in both legal systems. The research adopts a normative legal method using a comparative law ap-proach. Primary data are obtained from legal literature, including the Indonesian Penal Code (KUHP), the Qur"™an, Hadith, and legal scholars"™ opinions. The analy-sis is conducted qualitatively, focusing on legal norms, principles, and philo-sophical foundations regarding the treatment of perpetrators and victims of abuse. The study finds that Indonesian criminal law emphasizes formal structure, legal certainty, and equality before the law, while Islamic criminal law is more con-textual and spiritually oriented, emphasizing restorative justice and offender re-habilitation. Both systems contribute significantly to the realization of holistic justice. This study is expected to enrich the discourse on national criminal law reform by exploring the integration of Islamic legal values that are humane and responsive to societal needs. Justice enforcement involves not only punishing the offender but also restoring the victim and ensuring social harmony. Key Word : Abuse, Punishment, Justice Abstrak Fenomena penganiayaan sebagai bentuk kekerasan fisik masih marak terjadi da-lam masyarakat dan menjadi perhatian penting dalam hukum pidana. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan agama, pendekatan terhadap tindak pidana penganiayaan tidak hanya relevan ditinjau dari hukum positif Indonesia, tetapi juga dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara sanksi terhadap pelaku dan perlindungan keadilan bagi korban dalam kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pen-dekatan perbandingan hukum. Sumber data utama berasal dari literatur hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Al-Qur"™an, Hadis, serta pandangan para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada norma hukum, asas, dan filosofi yang mendasari perlakuan terhadap pelaku dan korban penganiayaan. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa hukum pidana Indonesia lebih menekankan struktur formal, kepastian hukum, dan kesetaraan di depan hukum, sedangkan hukum pidana Islam cenderung lebih kontekstual dan spiritual dengan penekanan pada keadilan restoratif dan rehabilitasi pelaku. Keduanya memberikan kontri-busi penting dalam mewujudkan keadilan yang holistik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana refor-masi hukum pidana nasional dengan membuka peluang integrasi nilai-nilai hukum Islam yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pene-gakan keadilan tidak hanya menyoal sanksi bagi pelaku, tetapi juga tentang pemulihan korban dan keharmonisan sosial. Kata Kunci : Penganiayaan, Sanksi, Keadilan

TANGGUNG JAWAB CV. ARJUNA DELMA MOTOR DALAM PERJANJIAN KERJA PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SPN POLDA KALBAR DI PONTIANAK NIM. A1011181254, CHAIRUNNISA QUEEN RIZKY SYAHRUDIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research "The Responsibility of CV. Arjuna Delma Motor in the Service Agreement for Maintenance and Repair of Four-Wheeled Vehicles for the SPN Polda Kalbar in Pontianak" focusing of how CV. Arjuna Delma Motor is responsible for units experiencing quality defects under the service agreement for the maintenance and repair of four-wheeled vehicles owned by SPN Polda Kalbar in Pontianak. The research aims to gather data and information regarding CV. Arjuna Delma Motor's responsibility for defective units, to describe the legal consequences, and to identify the legal remedies available to the parties involved. This research employs an empirical legal research method, which involves the study of legal cases in the form of societal legal behavior. This empirical approach allows for an in-depth analysis of legal responsibility in practical scenarios rather than solely theoretical frameworks. Based on the research findings, it was determined that CV. Arjuna Delma Motor was negligent in repairing one of the units belonging to the SPN Polda Kalbar and has taken responsibility for the defective unit. The failure of CV. Arjuna Delma Motor to repair the vehicle belonging to SPN Polda Kalbar was caused by the negligence of CV. Arjuna Delma Motor's own technicians. The legal consequence of this negligence is that CV. Arjuna Delma Motor is obliged to carry out a repeat repair without affecting the agreed contract value. The legal remedy that the SPN Polda Kalbar can take for this negligence is to order CV. Arjuna Delma Motor to carry out a repeat repair of the unit outside the agreed contract value. Keyword : Legal Responsibility, Work Agreement, Breach of contract. ABSTRAK Penilitan tentang "Tanggung Jawab CV. Arjuna Delma Motor dalam Perjanjian Kerja Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda Empat SPN Polda Kalbar Di Pontianak" ini berfokus pada masalah bagaimana tanggung jawab CV. Arjuna Delma Motor terhadap unit yang mengalami cacat mutu dalam perjanjian kerja pengadaan jasa pemeliharaan dan perawatan kedaraan roda empat milik SPN Polda Kalbar di Pontianak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari data dan innformasi mengenai tanggung jawab pihak CV. Arjuna Delma Motor terhadap unit yang mengalami cacat mutu, untuk memaparkan akibat hukum serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak terhadap masalah yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dimana penelitian empiris ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan untuk studi kasus hukum berupa perilaku hukum masyarakat. "Bedasarkan hasil penelitian yang diperoleh jawaban bahwa CV. Arjuna Delma Motor telah lalai dalam melakukan perbaikan terhadap salah satu unit milik Sekolah Polisi Negara Polda Kalbar dan telah bertanggung jawab atas unit yang mengalami cacat mutu tersebut. Bahwa faktor yang menyebabkan CV. Arjuna Delma Motor gagal dalam melakukan perbaikan kendaraan milik SPN Polda Kalbar tersebut disebabkan oleh kelalaian dari tim teknisi CV. Arjuna Delma Motor sendiri. Bahwa akibat hukum atas kelalaian ini adalah keharusan bagi pihak CV. Arjuna Delma Motor untuk melakukan perbaikan ulang tanpa mempengaruhi nilai kontrak yang telah disepakati. Bahwa Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak Sekolah Polisi Negara Polda Kalimantan Barat atas kelalaian ini adalah dengan memerintahkan CV. Arjuna Delma Motor untuk melakukan perbaikan ulang terhadap unit tersebut diluar nilai kontrak yang telah ditandatangani." Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perjanjian Kerja, Wanprestasi. Kata Kunci : Wanprestasi, Pengiriman, Bahan, Baku, Distributor

TANGGUNG JAWAB PEMILIK COFFEE SHOP ASKARA DALAM MENDAFTARKAN PEKERJANYA KE BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201137, RAAFI SETIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to obtain data and information about the responsibility of the owner of the Askara Coffee Shop in registering his workers with BPJS Ketenagakerjaan, to reveal the factors why the owner of the Askara Coffee Shop does not register his workers with BPJS Ketenagakerjaan, to reveal the legal consequences of the owner of the Askara Coffee Shop who does not register his workers with BPJS Ketenagakerjaan and to reveal the efforts of workers who are not registered with BPJS Ketenagakerjaan by the Askara Coffee Shop. Workers in carrying out their work definitely need protection, because there are definitely many risks experienced by workers when doing their work. The government through Law No. 13 of 2003 concerning employment seeks to provide protection to workers. Where in the articles of the Law are listed the rights and obligations of employers or companies and also the rights and obligations of workers or employees. The results of the study are that the Owner of the Askara Coffee Shop is known to have not carried out his responsibility in registering his workers with BPJS Ketenagakerjaan. Until now, all of the workers working at the Askara Coffee Shop have not been registered with BPJS Ketenagakerjaan. Factors causing the owner of Coffee Shop Askara not to register his workers with BPJS Ketenagakerjaan include the business owner's ignorance of the registration procedure, limited funds to pay contributions routinely, and minimal supervision and socialization from related agencies. The low level of participation of business actors in the BPJS Ketenagakerjaan program is caused by a lack of education and understanding of the legal obligations that should be fulfilled by business actors. The legal consequences of the owner of Coffee Shop Askara who does not register his workers with BPJS Ketenagakerjaan are sanctions in the form of warnings. Apart from the administrative sanctions that can be imposed by the state, the owner of Coffee Shop Askara also has the potential to face civil lawsuits from workers if losses occur due to non-compliance with the obligation of social protection for workers. Efforts made by workers who are not registered with BPJS Ketenagakerjaan by Coffee Shop Askara are to submit opinions to the owner of Coffee Shop Askara. The efforts made by these workers are preventive efforts. Keywords: Responsibility, Owner, BPJS Ketenagakerjaan ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab pemilik Coffee Shop Askara dalam mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, mengungkapkan faktor pemilik Coffee Shop Askara tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, mengungkapkan akibat hukum pemilik Coffee Shop Askara yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan mengungkapkan upaya pekerja yang tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan oleh Coffee Shop Askara. Pekerja dalam melaksanakan pekerjaan pasti membutuhkan adanya perlindungan, karena pasti banyak resiko yang dialami oleh pekerja saat melakukan pekerjaannya. Pemerintah melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berusaha memberikan perlindungan kepada pekerja. Dimana di dalam pasal-pasal Undang-Undang tersebut tercantum hak dan kewajiban pemberi kerja atau perusahaan dan juga hak serta kewajiban pekerja atau karyawannya. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pemilik Coffee Shop Askara diketahui belum melaksanakan tanggung jawabnya dalam mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Sampai saat ini keseluruhan dari pekerja yang bekerja di Coffee Shop Askara belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Faktor penyebab pemilik Coffee Shop Askara tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan diantaranya karena ketidaktahuan pemilik usaha terhadap prosedur pendaftaran, keterbatasan dana untuk membayar iuran secara rutin, serta minimnya pengawasan dan sosialisasi dari instansi terkait. Rendahnya tingkat partisipasi pelaku usaha terhadap program BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh kurangnya edukasi serta pemahaman terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh para pelaku usaha. Akibat hukum pemilik Coffee Shop Askara yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan adalah mendapatkan sanksi berupa teguran. Di luar sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh negara, pemilik Coffee Shop Askara juga berpotensi menghadapi tuntutan perdata dari pekerja apabila terjadi kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban perlindungan sosial ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan pekerja yang tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan oleh Coffee Shop Askara adalah dengan mengajukan pendapat ke pemilik Coffee Shop Askara. Upaya yang dilakukan oleh pekerja ini merupakan upaya preventif. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemilik, BPJS Ketenagakerjaan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA