Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERSPEKTIF SISTEM KETATA NEGARAAN NIM. A1011201164, TIGAS SUKMA SEGARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The inconsistent actions of the Constitutional Court Judges who actually overruled three previous decisions with the same constitutional issue have shown the existence of a conflict of interest which succeeded in intervening with the Constitutional Court Judges. The aim of this research is to find out why the Constitutional Court is inconsistent with its decision on material review of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regarding open legal policy. The method used in this research is descriptive normative law. The research results show that there was a lot of controversy in making Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The Constitutional Court which received the withdrawn application and carried out a confirmation hearing which was not included in the Constitutional Court's procedural law. The inconsistency of the Constitutional Court judges who changed direction after Anwar Usman's entry into the discussion of RPK Decision Number 90/PUU-XXI/2023. So, it is in Anwar Usman's interest to successfully intervene with the Constitutional Court judge which ended up granting the petition in part and an ultra petita where the Constitutional corrected it by adding an alternative as a requirement for a candidate for President/Vice President. So, as a countermeasure to prevent decisions from Constitutional Court Judges that are more inclined towards interests outside the court and create blurred legal interpretations by Constitutional Court Judges, it is necessary to reaffirm the 1945 Constitution regarding external supervision of Constitutional Court Judges in order to strengthen the existence of the principle of checks and balances in the state. democracy, namely the Indonesian state.Kata kunci : Inconsistency of judges; MK judges; conflict of interest;code of ethic Abstrak Tindakan inkonsistensi Hakim MK yang mengesampingkan tiga putusan sebelumnya dengan isu konstitusional yang sama telah menunjukkan adanya konflik kepentingan yang berhasil mengintervensi Hakim MK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Mahkamah Konstitusi tidak konsisten terhadap putusan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait dengan open legal policy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya terdapat banyak kontroversi dalam pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. MK yang menerima permohonan yang telah ditarik serta melaksanakan sidang konfirmasi yang tidak ada di dalam hukum acara MK. Inkonsistensi hakim MK yang berubah haluan pasca masuknya Anwar Usman dalam pembahasan RPK Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga, kepentingan Anwar Usman berhasil mengintervensi hakim MK yang berujung mengabulkan permohonan sebagian serta adanya ultra petita dimana MK justru memperbaikinya dengan menambahkan alternatif sebagai syarat calon Presiden/Wakil Presiden. Sehingga sebagai langkah penanggulangan agar tidak terjadi putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih condong pada adanya kepentingan di luar pengadilan dan membuat kaburnya penafsiran hukum oleh Hakim MK diperlukan penegasan kembali dalam UUD 1945, mengenai pengawas eksternal dari Hakim MK guna memperkuat eksistensi prinsip checks and balances dalam negara demokrasi, yaitu negara Indonesia.Keywords: Inkonsistensi hakim; hakim MK; konflik kepentingan; kode etik

PENGARUH PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN LANDAK NIM: A1011201024, KARIN ARSYAMEVIA TIARA PRAMESWARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Currently, many criminal settlements are carried out with a restorative justice approach both at the police, prosecutor's office and court levels. Indonesia as a country that adheres to a civil law legal system that prioritizes positive law in its law enforcement process. This certainly shows positive things related to law enforcement in Indonesia, especially in cases of theft committed by children in the district of Landak. However, in the practice of implementing restorative justice, there are negative effects for children as perpetrators of theft crimes in Landak District.Such as the lack of deterrent effect on children as perpetrators of theft. Another influence is in the form of criminal repetition and encouraging criminal actors (intellectual actors) to utilize children to become perpetrators of criminal acts with promised rewards.Therefore, it is necessary to affirm the children who are litigated in the process of implementing diversion which is intended as the best solution for children.The type of research used by the author in compiling this research is sociological legal research, and is usually called field research, by examining positive legal provisions and the reality that occurs in the community.Keywords: Restorative Justice, Theft, Children, Legal System Abstrak Saat ini banyak penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law yang mengedepankan hukum positif dalam proses penegakkan hukumnya. Hal ini tentu menunjukkan hal positif terkait penegakkan hukum di indonesia terutama dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten landak. Namun, dalam praktik penerapan restorative justice terdapat pengaruh negatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di kabupaten landak.Seperti kurangnya efek jera pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Pengaruh lainnya berupa terjadi pengulangan pidana serta mendorong pelaku pidana (aktor intelektual) memanfaatkan anak untuk menjadi pelaku tindak pidana dengan dijanjikan imbalan.Maka dari itu diperlukan penegasan terhadap anak yang berperkara dalam proses pelaksanaan diversi yang ditujukan sebagai penyelesaian terbaik bagi anak. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitan hukum sosiologis, dan biasanya disebut dengan penelitian lapangan, dengan cara mengkaji ketentuan hukum positif dan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat.Kata Kunci: Restorative Justice, Pencurian, Anak, Sistem Hukum

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NO :225/PIDSUS/2014/PN.PTK) NIM. A1011201228, REZA KURNIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Criminal cases involving minors, both as victims and perpetrators, often present complex challenges in law enforcement. One such example is the premeditated murder case involving Nanang Suprayogi, a 17-year-old teenager, and Putri Wulandari, a 15-year-old high school student in Pontianak in 2014. Although this case has undergone legal proceedings, many parties, including the victim's family, feel that the verdict handed down is inadequate given the severity of Nanang's crime.Legal studies in Indonesia highlight sentencing issues, where judges' decisions are often questioned regarding proportionality and justice.This research focuses on sentencing as a crucial aspect of criminal law, with the aim of exploring theguidelines used by judges in imposing penalties. In the specific case of Nanang Suprayogi and Putri Wulandari, the judge's decision has been criticized for not adequately considering the seriousness of the perpetrator's criminal actions. Variousfactors such as psychological and social factors are sometimes not adequatelyconsidered in the sentencing process. This study uses a normative approach to evaluate sentencing issues in cases of underage criminal acts. Primary and secondarydata are used to support the analysis, focusing on the judge's decision, prosecutor's demands, and facts revealed during the trial. The research findings indicate that thereare still deficiencies in upholding the principle of proportionality in sentencing underage offenders. Although the 2019 Criminal Code bill offers clearer guidelines,its implementation still requires special attention to ensure that justice is achieved insentencing.Recommendations from this research include the need for stricter rules regarding sentencing of minors in serious cases such as premeditated murder. Judges need to comprehensively consider factors affecting the perpetrator, including their psychological and social conditions, to ensure justice in sentencing.. Keywords: Juvenile delinquency; Premeditated murder; Proportionality of sentencing. AbstrakKasus tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, seringkali menghadirkan tantangan yang kompleks dalam penegakan hukum. Salahsatu contohnya adalah kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Nanang Suprayogi, seorang remaja 17 tahun, dan Putri Wulandari, seorang siswi SMA berusia 15 tahun di Pontianak pada tahun 2014. Meskipun kasus ini telah menjalani proses hukum, banyak pihak, termasuk keluarga korban, merasa bahwa vonis yangdijatuhkan tidak memadai mengingat kejahatan yang dilakukan oleh Nanang.Kajian hukum pidana di Indonesia menyoroti masalah pemidanaan, di mana keputusan hakim seringkali dipertanyakan terkait dengan proporsionalitas dankeadilan.Penelitian ini memfokuskan pada pemidanaan sebagai aspek penting dalam hukum pidana, dengan tujuan untuk mengeksplorasi pedoman yang digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Dalam kasus spesifik Nanang Suprayogi dan Putri Wulandari, putusan hakim menuai kritik karena dinilai tidak memperhitungkan seriusnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Berbagai faktor seperti faktor kejiwaan dan faktor sosial terkadang tidak dipertimbangkan secara memadai dalam proses pemidanaan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dalam mengevaluasi masalah pemidanaan dalam kasus tindak pidana anakdi bawah umur. Data primer dan sekunder digunakan untuk mendukung analisis, dengan fokus pada putusan hakim, tuntutan jaksa, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penegakan asas proporsionalitas dalam pemidanaan anak di bawah umur. Meskipun KUHP tahun 2019 menawarkan pedoman yang lebih jelas, implementasinya masih memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa keadilan terwujud dalam penjatuhan hukuman.Saran dari penelitian ini mencakupperlunya aturan yang lebih tegas terkait pemidanaan anak dalam kasus serius sepertipembunuhan berencana. Hakim perlu mempertimbangkan secara menyeluruh faktor-faktor yang memengaruhi pelaku, termasuk kondisi psikologis dansosialnya, untuk memastikan keadilan dalam penjatuhan hukuman. Kata Kunci: Tindak Pidana Anak; Pembunuhan Berencana; ProporsionalitasPemidanaan.

TANGGUNG JAWAB PT PEGADAIAN TERHADAP BARANG GADAI YANG RUSAK (STUDI KASUS DI PT PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PUNGGUR DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA) NIM. A1012201027, WELY FRAMUDYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abtract This research aims to examine PT Pegadaian Persero's responsibility for pawned goods that are damaged, with a case study at PT Pegadaian Persero Punggur Unit in Pontianak Kota District. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data was collected through interviews, observation and document study.The research results show that PT Pegadaian Persero has responsibility for damaged pawned goods in accordance with the provisions stated in the pawn agreement. This responsibility includes procedures for assessing damage, compensation given to owners of pawned goods, and dispute resolution mechanisms. However, there are several obstacles in implementing this responsibility, such as limited resources and differences in interpretation regarding the level of damage.This research provides a deeper understanding of PT Pegadaian Persero's responsibility practices for damaged pawned goods. The implications of this research can be used as input for PT Pegadaian Persero in improving the effectiveness of procedures for handling damaged pawned goods and can be a reference for researchers and legal practitioners regarding corporate responsibility in the pawnshop industry. Keywords: Responsibility, Pawnshop, Pawned Goods, Damaged. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab PT Pegadaian Persero terhadap barang gadai yang mengalami kerusakan, dengan studi kasus di PT Pegadaian Persero Unit Punggur di Kecamatan Pontianak Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian Persero memiliki tanggung jawab terhadap barang gadai yang rusak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian gadai. Tanggung jawab tersebut mencakup prosedur penilaian kerusakan, kompensasi yang diberikan kepada pemilik barang gadai, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan interpretasi terkait tingkat kerusakan.Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik tanggung jawab PT Pegadaian Persero terhadap barang gadai yang rusak. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi PT Pegadaian Persero dalam meningkatkan efektivitas prosedur penanganan barang gadai yang mengalami kerusakan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi hukum terkait tanggung jawab perusahaan dalam industri pegadaian. Kata Kunci : Tanggung jawab, Pegadaian, Barang gadai, Rusak.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI IPHONE PADA PERDAGANGAN IPHONE HDC (HANDPHONE COPY DRAW) NIM. A1011201161, MUHAMMAD RAIHAN SUMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTHDC (Handphone Copy Draw) Iphone is a mobile phone product that is traded with a visual design that imitates the Iphone product developed by Apple Inc. Trade in products that unlawfully use the visual design of an Iphone whose industrial design rights are owned by Apple Inc. This continues to grow due to the price being much cheaper than original Iphone products with exactly the same visual design. People's lifestyle needs and alternative choices in buying cheaper products with the same visual design mean that the HDC Iphone trade is growing in line with the development of original Iphone products from Apple Inc. even though this violates the protection provisions in Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 concerning Industrial Design.This research was carried out using normative research which focused on taking an inventory of statutory regulations, conducting a literature review, and examining other secondary data in an effort to examine the protection and legal remedies that Apple Inc. can obtain. Due to the violation of Apple Inc.'s Industrial Design rights. Therefore, it is necessary to implement a case approach and a statutory regulatory approach in an effort to examine Industrial Design issues that are inherent in it to find problems that occur in an effort to provide appropriate legal protection for violations that occur. The author uses a qualitative data analysis method which consists of a data reduction process, data presentation, and ends in drawing conclusions. All primary, secondary, and tertiary legal materials are processed and analyzed qualitatively using an inductive thinking framework.From the research results, it is known that trading in HDC Iphone is an unlawful act according to pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 concerning Industrial Design. To overcome these violations, there are repressive measures consisting of lawsuits for compensation, requests for cancellation of industrial design registrations, criminal complaints and arbitration. There are also preventive efforts, namely outreach and education to the public and business actors about the importance of protecting industrial designs, as well as an appeal to the public and business actors that the act of using and distributing HDC iPhones is an act against the law. Despite the fact that these protection efforts were hampered because there were no civil lawsuits or criminal complaints filed by Apple Incorporated. Keywords: Industrial Design, Legal Protection, HDC Iphone ABSTRAKIphone HDC (Handphone Copy Draw) merupakan produk ponsel yang diperdagangkan dengan desain visual meniru produk Iphone yang dikembangkan oleh Apple Inc. Perdagangan produk yang secara tanpa hak menggunakan desain visual dari Iphone yang hak atas Desain Industrinya dimiliki oleh Apple Inc. ini terus bekembang akibat harganya yang jauh lebih murah ketimbang produk Iphone asli dengan tampilan desain visual sama persis. Kebutuhan gaya hidup masyarakat dan alternatif pilihan dalam membeli produk yang lebih murah dengan desain visual yang sama menjadikan perdagangan Iphone HDC berkembang beriringan dengan perkembangan produk Iphone asli dari Apple Inc. walaupun hal tersebut melanggar ketentuan perlindungan yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.Penelitian ini dilaksanakan menggunakan penelitian normatif yang terfokus pada menginventarisasi peraturan perundang-undangan, melakukan review literatur, dan meneliti data sekunder lainnya dalam upaya menelaah perlindungan dan upaya hukum yang dapat diperoleh Apple Inc. Dengan adanya pelanggaran yang terjadi atas hak Desain Industri milik Apple Inc. ini maka perlu dilaksanakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam upaya menelaah isu Desain Industri yang lekat di dalamnya untuk menemukan permasalahan yang terjadi dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang tepat atas pelanggaran yang terjadi. Penulis menggunakan metode analisa data kualitatif yang terdiri dari proses reduksi data, penyajian data, hingga berakhir pada penarikan kesimpulan. Seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah dan dilakukan analisa secara kualitatif dengan kerangka berpikir induktif.Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya perdagangan Iphone HDC merupakan perbuatan melawan hukum menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Untuk menanggulangi pelanggaran tersebut terdapat upaya represif yang teridiri dari gugatan ganti rugi, permohonan pembatalan pendaftaran Desain Industri, aduan pidana, dan arbitrase. Terdapat pula upaya preventif yakni sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan Desain Industri, serta imbauan kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwasanya perbuatan memakai dan mengedarkan Iphone HDC merupakan perbuatan melawan hukum. Walaupun pada kenyataan upaya perlindungan tersebut terhambat dikarenakan memang tidak adanya gugatan perdata ataupun aduan pidana yang dilakukan oleh Apple Incorporated. Kata Kunci: Desain Industri, Perlindungan Hukum, Iphone HDC

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEG-AWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 881 / 204 / AP- A TAHUN 2016 NIM. A1011171169, ALMAHAGIANI KHEISA RABINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKRegulasi yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, mengharuskan seorang PNS untuk mengundurkan diri secara permanen dari statusnya ketika hendak mencalonkan diri dalam Pemilukada. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga netralitas birokrasi, mencegah konflik kepentingan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang atau fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi. Kebijakan ini menimbulkan berbagai implikasi, baik bagi individu PNS, sistem birokrasi, maupun dinamika politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan tersebut, dengan fokus pada kecepatan proses, interpretasi peraturan, dan kesesuaiannya dengan tahapan Pemilukada. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi PNS dalam Pemilukada di masa mendatang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum nor-matif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Penelitian ini dilakukan guna mendapat-kan bahan-bahan berupa: Teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum nor-matif adalah jenis metodelogi penelitian hukum yang mendasarkan ana-lisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil tidak ada kewajiban mengundurkan diri ketika mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, kecuali pegawai negeri sipil tersebut masuk parati politik, sehingga seharusnya pegawai negeri sipil tersebut hanya diberhentikan sementara. Selain itu, melihat pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan atas Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam pasal 119 dan pasal 123 Ayat (3) Disarankan agar perlu kiranya setiap calon kepala daerah yang berasal dari PNS memperhatikan dengan seksama syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan ketika ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Kepada pemerintah perlu kiranya mengatur dengan jelas regulasi bagi PNS yang maju sebagai kepala daerah sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dikemudian hari.Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah, Pertimbangan Hakim ABSTRACTRegulations that apply in Indonesia, as stated in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus and Government Regulation Number 11 of 2017 concerning the Management of Civil Servants, require a civil servant to permanently resign from his or her status when he wants to run for election. This policy aims to maintain bureaucratic neutrality, prevent conflicts of interest, and avoid abuse of state authority or facilities for personal political interests. This policy has various implications, both for individual civil servants, the bureaucratic system, and local political dynamics. This study aims to examine in depth the implementation of the policy, focusing on the speed of the process, the interpretation of regulations, and its suitability with the General election of regional heads stages. The results of the analysis are expected to contribute to the improvement of policies and procedures related to the participation of civil servants in General election of regional heads in the future. This research is normative legal research. Normative law research is basically an activity that will examine the internal aspects of positive law. This research was carried out to obtain materials in the form of: Theories, concepts, and legal principles and legal regulations related to the subject. It can be concluded based on the existing doctrine, that normative legal research is a type of legal research methodology that bases its analysis on applicable laws and regulations and is relevant to the legal issues that are the focus of the research. The results of the study show that civil servants are not obliged to resign when registering as candidates for regional heads, unless the civil servant enters the political party, so the civil servant should only be temporarily dismissed. In addition, looking at the consideration of the judge who granted the plaintiff's lawsuit based on Law number 5 of 2014 in articles 119 and 123 Paragraph (3) It is recommended that it is necessary for every candidate for regional head who comes from civil servants to pay close attention to the requirements in the laws and regulations when they want to run as a candidate for regional head. The government needs to clearly regulate regulations for civil servants who advance as regional heads so that they do not cause multiple interpretations in the future.Keywords: Civil Servants, Regional Heads, Judge's Considerations

IMPLEMENTASI PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK DALAM MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 12 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM NIM. A1011201163, MARGARETHA VINNA SANKAYANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis research aims to determine (1) The implementation of the 2019 election (2) The efforts of the Pontianak City General Election Commission in socializing the implementation of the elections. This research uses descriptive empirical research with a qualitative approach. Data collection techniques use direct interview guidelines, questionnaires and documentation. The research results show that the Pontianak city KPU has carried out its duties as stated in Article 12 Letter J of Law Number 7 Of 2017 Concerning General Elections, namely socializing the implementation of elections and/or related to the duties and authority of the regency/city KPU to the public. This was carried out in accordance with the 11 stages of the election, but in its implementation, the 2019 election was not carried out well enough due to several obstacles that occurred, the causes of which were the small number of Pontianak City KPU personnel and the lack of public awareness. With this, the Pontianak City KPU seeks to (a) build public trust, (b) carry out massive socialization, (c) raise awareness and understanding for the community regarding elections, (d) collaborate with various groups to provide political education for the community and (e) coordinate intensively with various parties, for example the Regional Government, Department of Population and Civil Registration, Election Supervisory Body, political parties, the hoax task force as well as the Indonesian National Army and Indonesia Republic Police. Every effort is made to increase participation so that the public can be actively involved in the election. The role and duties of the Pontianak City KPU are not yet optimal, this is indicated by the statement that the community is the target of socialization, many of whom still have not received direct socialization, political education and understanding related to elections, although the level of participation shows quite an increase compared to the previous election, but the level of people who do not participate Participation also increases. Keywords: Implementation, General Election Commission, General Election AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanakaan Penyelenggaraan Pemilu 2019 (2) Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara langsung, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Pontianak sudah melaksanakan tugasnya yang tertuang dalam Pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan 11 tahapan pemilu tetapi dalam penyelenggaraannya, pemilu 2019 belum terlaksana dengan cukup baik karena beberapa kendala yang terjadi dengan faktor penyebabnya ialah sedikitnya personil KPU Kota Pontianak dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan ini, KPU Kota Pontianak berupaya untuk (a) membangun kepercayaan publik, (b) melaksanakan sosialisasi secara massif, (c) menumbuhkan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat terkait kepemiluan, (d) bekerjasama dengan berbagai kalangan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan (e) berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak misalnya Pemerintah Daerah, Dukcapil, Bawaslu, partai politik, satgas hoax serta TNI dan Polri. Segala upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam pemilu. Peran dan tugas KPU Kota Pontianak belum optimal, hal ini ditandai dengan pernyataan masyarakat sebagai sasaran sosialisasi yang masih banyak belum mendapatkan sosialisasi secara langsung, Pendidikan politik dan pemahaman terkait kepemiluan, walaupun tingkat partisipasi menunjukan cukup meningkat dibanding pemilu sebelumnya namun tingkat masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi juga meningkat. Kata kunci: Implementasi, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 43 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Di Desa Entikong Kabupaten Sanggau) NIM. A1011201043, MARIA ASELA MELI SOFA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractGuests are required to report, which is one of the rules that cannot be taken lightly because if implemented properly, this regulation can create a safe, comfortable and peaceful environment in a community and this regulation is also included in one of the RT functions. Maintaining security, comfort and order in the lives of citizens is also regulated in various regions. This research examines the application of sanctions for violations of Article 43 Paragraph (1) of Sanggau Regency Regional Regulation Number 15 of 2017 concerning Public Order, especially the regulation that Guests Must Report 1x24 hours and this research aims to analyze what obstacle factors cause the application of sanctions for violations of Article 43 Paragraph (1) Sanggau Regency Regional Regulation Number 15 of 2017 concerning Public Order is not yet effective. The research method used uses the empirical legal writing method. Data collection techniques through library research and field research. In this field research, researchers carried out observations, interviews and documentation. The results of the research show that there are no sanctions for perpetrators of violations of guests being required to report 1 x 24 hours due to the low level of legal awareness in the community to report guests who come to stay at their residence to the RT. Suggestions that researchers can put forward include conducting outreach to the community in their environment, giving warnings to people who ignore these regulations and strict sanctions in accordance with the rules that apply to violators.Keywords: Guests Must Report 1x24 Hours, Penalty, Public order Abstract Tamu wajib lapor ialah merupakan salah satu aturan yang tidak bisa dianggap remeh karena peraturan tersebut jika di implementasikan dengan semestinya dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tenteram di suatu lingkungan masyarakat dan peraturan tersebut juga termasuk ke dalam salah satu fungsi RT. Menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban diantar kehidupan warga ini juga diatur di berbagai daerah. Penelitian ini meneliti penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, khususnya peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam serta penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kendala apa yang menyebabkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum belum efektif. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penulisan hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang tidak adanya pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran tamu wajib lapor 1x24 jam di karena kan rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat untuk melaporkan tamu yang datang menginap di kediamannya kepada RT. Saran-saran yang dapat peneliti kemukakan antara lain agar dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat di lingkungannya, memberikan teguran kepada masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut dan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku bagi para pelanggar. Kata kunci: Ketertiban umum, sanksi, tamu wajib lapor 1x24 jam.

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK ASUH OLEH KEPALA PANTI ASUHAN (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang) NIM. A1011201182, NANCY NOVITASARY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe purpose of this study is to identify and examine the causes of molestation crimes committed by orphanage heads against their underage foster children in Ketapang Regency, and to provide an overview of the handling and prevention efforts against such crimes. This type of research is descriptive qualitative research with a juridical sociological approach. The population in this study includes the community, perpetrators, public prosecutors, and related judges totaling 35 people. The sampling technique is purposive sampling with 22 samples. The questionnaire was distributed using Google Forms and shared with respondents via WhatsApp and email. Data analysis combines both qualitative and quantitative data input (mixed method). The results of the study indicate that the power and control possessed by the orphanage head can be the most dominant cause of molestation crimes, followed by other contributing factors in Ketapang Regency, including: power and control, lack of supervision and transparency, personal factors of the orphanage head, the powerlessness and vulnerability of children, a culture of silence or cover-up, lack of training and improper selection. Efforts to combat molestation crimes require a comprehensive approach involving various parties through preventive and repressive measures focused on prevention, victim protection, and law enforcement. Synergy between the government, community organizations, and individuals can have a positive impact on creating a safe environment for children.Keywords: criminology; molestation crimes; children as victims; orphanages AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh kepala panti asuhan terhadap anak asuhnya yang masih di bawah umur di Kabupaten Ketapang dan memberikan gambaran penanganan dan upaya pencegahan terhadap kejahatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat, pelaku, jaksa penuntut umum, dan hakim terkait sejumlah 35 orang. Teknik pengambilan sampel purposive sampling sebanyak 22 sampel. Kuesioner menggunakan google form dan disebarkan kepada responden melalui link whatsapp dan email. Analisis data memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (mix method). Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor kekuasaan dan kontrol yang dimiliki oleh kepala panti asuhan dapat menjadi penyebab paling dominan terjadinya kejahatan pencabulan kemudian diikuti dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan di Kabupaten Ketapang antara lain: kekuasaan dan kontrol, kurangnya pengawasan dan transparansi, faktor pribadi kepala panti asuhan, ketidakberdayaan dan rentan anak-anak, budaya diam atau penutupan , kurangnya pelatihan dan seleksi yang tidak tepat. Upaya penanggulangan kejahatan pencabulan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak melalui upaya preventif dan upaya represif yang berfokus pada pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.Kata Kunci : kriminologi; kejahatan pencabulan; anak sebagai korban, panti asuhan

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN PENEBERANGAN SUNGAI (SAMPAN) DIKOTA PONTIANAK NIM. A1012201062, KURNIA INDAH S
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTResearch on "Judicial Analysis of Protection for River Crossing Transport (Sampan) Passengers in Pontianak City", aims to obtain data and information about the implementation of protection for River Crossing Transport (Sampan) passengers in Pontianak City. To reveal the factors causing the lack of protection for River Crossing Transport (Sampan) passengers in Pontianak City. To reveal the efforts that passengers can make to obtain protection for River Crossing Transport (Sampan) in Pontianak CityThis research was carried out using an empirical legal method with a descriptive analysis approach, namely legal research which functions to be able to see the law in real terms by examining how the law works in a social environment, so the empirical legal research method can also be said to be sociological legal research.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of protection for River Crossing Transport (Sampan) passengers in Pontianak City has not been implemented as stipulated by statutory regulations, especially in relation to the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 61 of 2021 concerning The implementation of river and lake transportation specifically concerns the responsibilities of river crossing transportation owners, in this case especially canoe transportation. Where the carrier is responsible for the safety of passengers, one of which is by providing life jackets for passengers, but the canoe owner has not provided these facilities. That the causal factor for not implementing protection for River Crossing Transport (Sampan) passengers in Pontianak City is because the sampan owners do not know about the need for passenger safety facilities that they must provide because they have never received a warning for the transport services they have performed well by related institutions such as the Department of Transportation that specifically regulates river transportation. That the effort that can be made by passengers to obtain protection for River Crossing Transport (Sampan) in the City of Pontianak is to first discuss the safety and comfort of passengers who wish to use a canoe as a means of traveling, when a problem occurs then the best effort is to carry out deliberative efforts.Keywords: Passengers, Ferry Transport, River, Sampan ABSTRAK Penelitian tentang "Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai (Sampan) Di Kota Pontianak", bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan terhadap penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai (Sampan) di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan terhadap penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai (Sampan) di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang untuk mendapatkan perlindungan Angkutan Penyeberangan Sungai (Sampan) di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai (Sampan) di Kota Pontianak belum dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau khususnya tentang tanggung jawab pemilik angkutan penyeberangan Sungai dalam hal ini khususnya angkutan sampan Dimana pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan penumpang salah satunya dengan menyediakan baju pelampung untuk penumpang, namun pemilik sampan belum menyediakan sarana tersebut. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakannya perlindungan terhadap penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai (Sampan) di Kota Pontianak dikarenakan bahwa pemilik sampan tidak mengetahui tentang perlunya sarana keselamatan penumpang yang harus mereka sediakan karena tidak pernah mendapatkan teguran atas pelayanan angkutan yang meraka lakukan baik oleh institusi terkait seperti dari Dinas Perhubungan yang khusus mengatur tentang pengangkutan Sungai. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang untuk mendapatkan perlindungan Angkutan Penyeberangan Sungai (Sampan) di Kota Pontianak adalah dengan mendiskusikan terlebih dahulu berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan penumpang yang hendak menggunakan sampan sebagai sarana untuk melakukan perjalanan, saat persoalan terjadi maka upaya yang paling baik adalah dengan melakukan upaya musyawarah. Kata Kunci : Penumpang, Angkutan Penyeberangan, Sungai, Sampan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA