Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 142 DAN PASAL 185 AYAT (2) UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 DENGAN PASAL 64 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021, TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN TANAH NIM. A1012191178, SULTAN PRIMA FATHULLAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis research will answer problems related to legal harmonization in structuring laws and regulations and what the Omnibus Law looks like when viewed from the perspective of the legal regulations system in Indonesia. Thus, this research aims to determine the legal harmonization between land laws and regulations in structuring laws and regulations, and to find out and analyze the Omnibus Law when viewed from the perspective of laws and regulations in Indonesia. The focus of this research is focused on the issue of administrative defects regarding the decisions of State Administrative Agencies/Officials in issuing Certificates. Therefore, this writing is normative writing which is descriptive analytical in nature which is sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with the technique of collecting legal materials through literature study. This research uses comparative juridical and sociological approaches as well as a qualitative approach by processing and analyzing legal materials and drawing conclusions using qualitative analysis methods which produce deductive data. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that, there is a conflict of legal material related to administrative defects in issuing certificates because the Omnybus law does not refer to UUPA Number 5 of 1960 with the simplification, harmonization and synchronization of laws and regulations regarding the formation of uncontrolled regulations so far in Indonesia The government passed the Job Creation Law as a form of breakthrough in the use of Omnibus Law in Indonesia where Omnibus Law is a method in forming statutory regulations and if viewed from the perspective of the legislative regulatory system in Indonesia, the position of laws resulting from the Omnibus Law method in The hierarchy of statutory regulations is the same as the law as regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislative Regulations.Keywords: Omnibus Law, Position, Legislation ABSTRAK Penelitian ini akan menjawab masalah terkait harmonisasi hokum dalam penataan peraturan perundang-undangan dan bagaimana Omnibus Law jika ditinjau dari perspektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harmonisasi hokum antara Peraturan perundangan bidang pertanahan dalam penataan peraturan perundang-undangan, dan untuk mengetahui serta menganalisis Omnibus Law jika ditinjau dari perspektif tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus penelitian ini dititikberatkan pada persoalan cacat Aministgrasi atas kep[utusan Badan/Pejbata tata Usaha Negara dalam penerbitan Sertifikat. Oleh karenanya penulisan ini merupakan penulisan normatif yang bersifat deskriptif analitik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan , yuridis komparatif dan sosiologis serta pendekatan kualitatif dengan pengolahan dan analisis bahan hukum dan penarikan kesimpulan yang menggunakan metode analisis kualitatif yang menghasilkan data deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, adanya pertentang materi hokum terkait Cacat Administrasi penerbitan Sertifikat karena Omnybus law ini tidak mengacu pada UUPA Nomor 5 tahun 1960 dengan penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan regulasi yang tidak terkendali selama ini di Indonesia Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk terobosan dalam penggunaan Omnibus Law di Indonesia dimana Omnibus Law merupakan suatu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan jika ditinjau dari perspektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukan undang-undang hasil dari metode Omnibus Law dalam hierarki peraturan perundang-undang adalah sama dengan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci: Omnibus Law, Kedudukan, Peraturan Perundang-Undangan

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEREMPUAN DALAM TRANSPORTASI ONLINE BERBASIS APLIKASI MAXIM NIM. A1011211263, ROSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis study aims to analyze legal protection for female consumers in using online transportation services based on the Maxim application. Along with the rapid development of application-based public transportation services, various legal issues have emerged that need to be considered, especially in terms of protecting female consumers as service users who often face vulnerabilities in safety and security when using this service. This study focuses on a case of attempted kidnapping experienced by a female consumer who used the Maxim service. By using a normative legal method with a statutory approach, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 28 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. As well as Government Regulation No. 7 of 2014 concerning Road Transportation. and cases, as well as collecting supporting data through literature studies, case studies, and interviews, then a qualitative analysis was carried out to understand the existing regulations and the dispute resolution practices applied. The results of the study show that Maxim has made various efforts to improve consumer protection and safety, especially for female consumers, by tightening supervision of drivers, providing safety training, and improving the reporting and complaint handling system. In addition, Maxim is also committed to providing compensation to victims and prioritizing collaboration between service providers, users, and the government in creating a more adequate environment as an effort to prevent similar incidents from happening again in the future.Keywords : Female Consumers, Legal Protection, Maxim AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen perempuan dalam penggunaan layanan transportasi online berbasis aplikasi Maxim. Seiring dengan pesatnya perkembangan layanan transportasi umum berbasis aplikasi, muncul berbagai isu hukum yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal perlindungan terhadap konsumen perempuan sebagai pengguna layanan yang seringkali menghadapi kerentanannya dalam keselamatan dan keamanan saat menggunakan layanan ini.Penelitian ini berfokus pada kasus percobaan penculikan yang dialami oleh seorang konsumen perempuan yang menggunakan layanan Maxim. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. dan kasus, serta pengumpulan data pendukung melalui studi kepustakaan, studi kasus, dan wawancara, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif guna memahami peraturan yang ada serta praktik penyelesaian sengketa tersebut diterapkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maxim telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan serta keselamatan konsumen, terutama bagi konsumen perempuan, dengan cara memperketat pengawasan terhadap pengemudi, memberikan pelatihan keselamatan, serta meningkatkan sistem pelaporan dan penanganan keluhan. Selain itu, Maxim juga berkomitmen memberikan kompensasi kepada korban juga mengedepankan kolaborasi antara penyedia layanan, pengguna, serta pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih memadai sebagai upaya dalam mencegah insiden serupa kembali terjadi dimasa yang akan datang.Kata Kunci : Konsumen Perempuan, Maxim, Perlindungan Hukum

ANALISIS PENGARUH TRANSEKSUAL TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM NIM. A1011201170, RIFKI NURGRAHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Seiring perkembangan zaman, banyak permasalahan baru yang muncul mengenai masalah kewarisan, seperti isu perubahan gender terhadap kelompok transeksual yang merupakan suatu fenomena sosial yang pelik pada saat ini. Dalam perkembangan kemajuan teknologi terutama dibidang kedokteran, memungkinkan seseorang dapat melakukan perubahan gender. Salah satunya adalah yang biasa dikenal dengan Transeksual. Transeksual adalah seseorang yang memiliki salah satu jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan namun identifikasi karakteristik pribadi dan psikososialnya menyerupai lawan jenisnya dan memilih untuk hidup sebagai anggota dari lawan jenis dengan melakukan operasi penggantian kelamin (Sex Reassignment Surgery).Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau yang biasa juga disebut dengan penelitian kepustakaan/library research adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji studi dokumen, yang menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam teknik analisis data kualitatif cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik.Mendasar dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menggunakan metode istishab dalam fatwa tersebut. Pada fatwa MUI nomor 3 tahun 2010 tentang penyempurnaan, diketahui bahwa yaitu pada ketetapan tersebut pada poin 1 menyatakan bahwa "Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram dan tidak memiliki implikasi hukum syar"™i terkait penggantian tersebut". Dalam hal ini bahwa ketika individu transeksual melakukan operasi perubahan kelamin atau telah berganti, maka hukumnya adalah haram. Bahwa transeksual dalam pandangan Islam dan Walaupun telah berganti kelamin, tetap dihukum asalnya. Dengan kata lain tidak memiliki pengaruh akan pewarisannya dan tetap dihukum asalnya, apabila mulanya adalah laki "“ laki maka akan tetap laki "“ laki begitu pula sebaliknya dalam pembagian warisnya. Kata Kunci : Hak Waris, Transeksual, Hukum Islam ABSTRACT As time goes by, many new problems arise regarding inheritance issues, such as the issue of gender change for transsexual groups, which is a complicated social phenomenon at the moment. In the development of technological advances, especially in the medical field, it is possible for someone to change gender. One of them is commonly known as Transsexual. Transsexual is someone who has either male or female gender but identifies their personal and psychosocial characteristics as those of the opposite sex and chooses to live as a member of the opposite sex by undergoing sex reassignment surgery.In this research, the method the author uses is a type of normative legal research. What is meant by normative legal research or what is also usually called library research is research carried out by reviewing document studies, which use various data such as statutory regulations, court decisions, legal theory and the opinions of scholars. The data in this research was analyzed using qualitative data analysis techniques. Qualitative data analysis techniques tend to use descriptions for the analysis results. This technique does not focus on numbers, but rather on explanations, causes, and things that underlie the topic.The basis of the MUI (Indonesian Ulema Council) fatwa which uses the istishab method in the fatwa. In the MUI fatwa number 3 of 2010 concerning perfection, it is known that the decree in point 1 states that "Changing genitals from male to female or vice versa which is done intentionally, for example by sex change surgery, is haram and has no implications Sharia law regarding such replacement". In this case, when a transsexual individual undergoes a sex change operation or has changed, then the law is haram. Therefore transsexuals in the Islamic view and even though they have changed sex, are still punished as a matter of course. In other words, it has no influence on inheritance and is still subject to the original punishment, if it was originally male then it will remain male and vice versa in the distribution of inheritance. Keyword : Inheritance Rights, Transsexual, Islamic law

TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBELI BARANG YANG TIDAK SESUAI PADA PLATFORM SHOPEE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201134, KHAIRUL RAZY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis study is triggered by the rampant online sellers who prioritize profit by ignoring product quality and delivery. Consumers in Pontianak City are often disadvantaged by goods that do not match their orders. This study aims to collect data and analyze the factors and legal consequences of mismatched goods delivery, as well as find legal solutions to overcome these problems. This study uses an empirical research method. The nature of the research is descriptive with a qualitative approach. In this research, the researcher uses data types in the form of literature studies and direct studies. The data collection technique uses direct and indirect communication. The data population covered in this study is Shopee consumers in Pontianak City with a sample of 5 people who meet the author's criteria. By combining qualitative descriptive methods and personal analysis, the author will present comprehensive research results. The study reveals that goods delivery mismatches on Shopee stem from various factors, including dishonesty, carelessness, and profit-driven motives. Such mismatches place the burden of compensation on the buyer through refunds or product returns. Buyers who receive non-conforming goods can file complaints with Shopee to seek redress for their losses.Keywords: e-commerce; responsibility; shopee platform Abstrak Penelitian ini dipicu maraknya penjual online yang mengutamakan keuntungan dengan mengabaikan kualitas produk dan pengiriman. Konsumen di Kota Pontianak pun kerap dirugikan dengan barang yang tidak sesuai pesanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan menganalisis faktor serta akibat hukum dari ketidaksesuaian pengiriman barang, serta mencari solusi hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, Adapun sifat penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data yang berupa studi pustaka dan studi langsung. Teknik pengumpulan data menggunakan komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Populasi data yang mencakup dalam penelitian ini adalah konsumen Shopee di Kota Pontianak dengan sampel sebanyak 5 orang yang memenuhi kriteria penulis. Dengan menggabungkan metode deskriptif kualitatif dan analisis pribadi, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang komprehensif. Hasil penelitian bahwa terdapat ketidaksesuaian pengiriman barang di Shopee dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakjujuran, ketidaktelitian, hingga memikirkan keuntungan semata. Adanya ketidaksesuaian pengiriman barang mengakibatkan pembeli harus bertanggungjawab untuk mengganti rugi dengan pengembalian uang atau barang. Adapun upaya pembeli yang mendapatkan barang yang tidak sesuai adalah pengaduan ke Shopee atas kerugian yang didapatkan pembeli. Kata Kunci: jual beli; tanggung jawab; platform shopee

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK USAHA RUMAH KOST DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011171045, M. CALVIN DWILIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Taxes are compulsory contributions to the state made by individuals or entities that are compelling based on the Law, with no direct reward and are used for state purposes for the greatest prosperity of the people.Rumah Kos is a house or room provided for living that can be levied a number of payments for a period of at least 1 (one) month with more than 10 (ten) rooms. Problems related to tax collection of boarding house business actors in Pontianak City are not yet optimal in terms of collection, this is due to several factors in it such as low public legal awareness of long obligations and weak public knowledge related to applicable provisions and regulations related to taxes, even though boarding house taxes also have the potential as one of the contributors to the source of regional original income.This research is a normative legal research or library research. The legal materials used are laws and regulations on boarding house tax, various literature and the results of previous research on taxation collected through literature studies by means of document studies. While the analysis of legal materials is done descriptively.The results and analysis of this study indicate that the factors that cause the non-optimal collection of boarding house business taxes in Pontianak City are: First, Low legal awareness of taxpayers by business actors of boarding houses in Pontianak City. Second, Weak Knowledge and Understanding of Taxpayers by boarding house business actors in Pontianak City. Third, the lack of socialization conducted by the Pontianak City Regional Government to boarding house business actors regarding tax obligations. Fourth, there is a change in the duties of authority by the Pontianak City Regional Finance Agency which is delegated to the Pontianak City Regional Revenue Agency. Efforts that can be made by the Pontianak City Local Government in this case the Pontianak City BAPENDA in optimizing boarding house business tax collection in Pontianak City include: First, provide socialization. to boarding house owners, residents and can also provide socialization to boarding house residents and local sub-district officials, heads of RT and RW. Second, Providing incentives here is given to officials who have assisted the Government in collecting boarding house taxes. Third, create an Internet-based information system. With the government can also conduct indirect supervision to the boarding house owner.Keywords: Tax, Business Actors, Boarding House Abstrak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal yang dapat dipungut sejumlah pembayaran untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Permasalahan terkait pungutan pajak pelaku usaha rumah kos di Kota Pontianak adalah belum optimalnya dalam hal pemungutan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor didalamnya seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat atas wajib panjang serta pengetahuan masyarakat yang lemah terkait ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait pajak, padahal pajak rumah kos juga berpotensi sebagai salah satu penyumbang sumber pendapatan asli daerah.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan tentang pajak rumah kos, berbagai literatur maupun hasil riset sebelumnya mengenai perpajakan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara studi dokumen. Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif.Hasil dan analisis penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pungutan pajak usaha rumah kost di Kota Pontianak adalah : Pertama, Rendahnya kesadaran hukum wajib pajak oleh pelaku usaha rumah kos di Kota Pontianak. Kedua, Lemahnya Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak oleh pelaku usaha rumah kos di Kota Pontianak. Ketiga, kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak terhadap pelaku usaha rumah kos mengenai kewajiban pajak. Keempat, adanya perubahan terhadap tugas wewenang oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang dilimpahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah Kota Pontianak dalam hal ini BAPENDA Kota Pontianak dalam mengoptimalkan pungutan pajak usaha rumah kos di Kota Pontianak antara lain adalah : Pertama, memberikan sosialisasi kepada pemilik kos, penghuni dan juga dapat memberikan sosialisasi kepada penghuni kos dan aparat Kecamatan setempat Ketua RT dan RW. Kedua, Pemberian insentif yang diberikan kepada aparatur yang telah membantu Pemerintah dalam memungut pajak rumah kos. Ketiga, membuat sistem informasi berbasis Internet. Dengan hal ini pemerintah juga dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung kepada pemilik kos.Kata Kunci : Pajak, Pelaku Usaha, Rumah Kos

IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) HURU F D PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA SINGKAWANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (Studi Di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah) NIM. A1011201236, ELEN SAFITRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja merupakan suatu penyimpangan tingkah laku dan perbuatan melanggar hukum. Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan mencegah apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan teori disorganisasi sosial yang ditemukan oleh William Isaac Thomas dan Florian Witold Znaniecky sebagai dasar dalam memaparkan sebab sebab pelaku melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba, berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba ialah disorganisasi sosial, lemahnya hubungan dengan orang tua, rasa ingin tahu, kesempatan, pergaulan, dan lingkungan tempat tinggal. Kemudian, atas hasil data kasus penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Ledo, pihak Kepolisian dan BNN sebagai lembaga terkait melakukan upaya penanggulangan kejahatan berupa upaya preventif dan represif. Upaya upaya tersebut dapat diharapkan dapat menekan terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja di wilayah Kabupaten Bengkayang Kecamatan Ledo. Kata kunci: narkoba; remaja; tinjauan kriminologi Abstract Drug abuse by teenagers is a behavioral deviation and an unlawful act. The aim of the research is to find out and prevent what factors cause drug abuse among teenagers in Ledo District, Bengkayang Regency. This research uses empirical methods and the theory of social disorganization discovered by William Isaac Thomas and Florian Witold Znaniecky as a basis for explaining the reasons why perpetrators commit drug abuse crimes. , curiosity, opportunities, relationships, and living environment. Then, based on the results of data on drug abuse cases in Ledo District, the Police and BNN as related institutions carried out crime prevention efforts in the form of preventive and repressive efforts. It is hoped that these efforts can reduce the occurrence of drug abuse cases among teenagers in the Bengkayang Regency, Ledo District. Keywords: drug, criminology review, teenager

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN DI SUNGAI RENGAS NIM. A1011201072, YUNI KUSNAIDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study analyzes the phenomenon of violent motor vehicle theft that occurs in Sungai Rengas Village, Kalimantan. This village has geographical characteristics that make it prone to crime, with many villages being targets of criminal action. The main focus of this study is to understand the factors that influence the occurrence of this crime and the role of legal institutions in overcoming it. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach, using triangulation techniques in the form of interviews, observations and documentation. The results of the study indicate that the perpetrator, whose initials are S, committed the crime because of economic difficulties and did not have a permanent job. The perpetrator planned to steal a motor vehicle with violence in order to get money to return to his hometown. In this case, the perpetrator abused the victim and seized the victim's motorbike, which would then be sold to get money. Based on the Anomie theory, this condition reflects the inability of individuals to achieve their desired social goals, due to limited available resources. The perpetrator feels isolated and depressed, so he chooses to commit criminal acts as a way to overcome economic difficulties. Low education factors, as well as the difficulty of getting a job also play a major role in encouraging crime. The pressure to meet the needs of life and the desire to return to their hometown worsen the situation of the perpetrators, who see theft as a way out. Thus, this study shows that violent motor vehicle theft crimes in Sungai Rengas are influenced by various internal and external factors, with economic conditions as the main factor driving the occurrence of these criminal acts. Keywords: motor vehicle theft; criminology; anomie Abstrak Penelitian ini menganalisis fenomena pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang terjadi di Desa Sungai Rengas, Kalimantan. Desa ini memiliki karakteristik geografis yang membuatnya rawan terhadap kejahatan, dengan banyak perkampungan yang menjadi target aksi kriminal. Focus utama penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut dan peran lembaga hukum dalam penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan Teknik triangulasi berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku, yang berinisial S, melakukan tindak kriminal karena kesulitan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Pelaku merencanakan untuk mencuri kendaraan bermotor dengan kekerasan agar mendapatkan uang untuk biaya pulang kampung. Dalam kasus ini, pelaku menganiaya korban dan merampas sepeda motor korban, yang kemudian akan dijual untuk memperoleh uang. Berdasarkan teori Anomie, kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan individu dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan, karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Pelaku merasa terisolasi dan tertekan, sehingga memilih untuk melakukan Tindakan kriminal sebagai cara untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Fakktor Pendidikan yang renda, serta sulitnya memperoleh pekerjaan juga berperan besar dalam mendorong terjadinya kejahatan. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan untuk pulang ke kampung halaman memperburuk situasi pelaku, yang melihat pencurian sebagai jalan keluar. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Sungai Rengas dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, dengan kondisi ekonomi sebagai faktor utama yang mendorong terjadinya Tindakan kriminal tersebut. Kata Kunci: pencurian kendaraan bermotor; kriminologi; anomi

KEWAJIBAN PEKERJA HARIAN DALAM PERJANJIAN KERJA ANGKUTAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIM. A1012161223, KORNI JOHANNA NELITA TAMBUNAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSampah masih merupakan persoalan nasional yang belum dapat dipecahkan, bahkan dapat diartikan sebagai masalah kebiasaan karena dampaknya mengenai berbagai sisi kehidupan masyarakat. Permasalahan itu tidak jarang terjadi di kota-kota besar,salah satunya di Kabupaten Sintang,Kota Sintang. Untuk mencapai tujuan dan menjamin adanya kelestarian lingkungan dan kesejahteraan manusia maka dilakukan segala usaha dan tindakan sebagai cara untuk mencegah dan membatasi permasalahan sampah yang semakin meluas di masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Kota Sintang mengadakan hubungan kerja dengan pekerja harian angkutan sampah untuk mewujudkan kelestarian dan kebersihan Kota Sintang. Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Hubungan kerja maerupakan satu hal yang paling esensial dalam hukum ketenagakerjaan, karena dengan adanya hubungan kerja akan melahirkan hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemberi kerja. Pekerja dan pengusaha akan terikat dalam hubungan kerja untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pekerja harian melaksanakan kewajiban perjanjian kerja angkutan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dan bagaimana tindakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terhadap pekerja yang wanprestasi. Rumusan Masalah : Pelaksanaan kewajiban perjanjian kerja angkutan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sintang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer . Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihdapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian. Untuk memperkuat penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan pihak terkait. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada pekerja harian angkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang yang wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Banyak pekerja angkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang yang tidak masuk kerja sesuai dengan yang diatur di dalam perjanjian sehingga pelaksanaan tugas nya tidak dilaksanakan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yaiu menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah-sampah. Upaya yang dapat ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terhadap pekerja yang wanprestasi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, maka para pihak akan menyelesaikannya kepada pihak yang berwajib. Kata kunci : Pekerja, perjanjian kerja, wanprestasi. ABSTRACT Waste is still a national problem that cannot be solved, it can even be interpreted as a habitual problem because of its impact on various aspects of people's lives. The problem is not uncommon in big cities, one of them is in Sintang Regency, Sintang City. To achieve the goals and ensure environmental sustainability and human well-being, all efforts and actions are taken as a way to prevent and limit the widespread waste problem in the community. Therefore the Sintang City government entered into a working relationship with the daily garbage transportation worker for realize the sustainability and cleanliness of Sintang City. The work agreement is the beginning of the birth of an employment relationship between employers and workers Work relations are one of the most essential things in labor law, because with the employment relationship will give birth to rights and obligations between workers and employers. Workers and empolyers will be bound in work relationship to carry out their respective rights and obligations. This study aims to find out how daily workers carry out the obligations of a garbage transportation work agreement at the Sintang District Environmental Agency and how the Sintang Regency Environmental Agency acts towards default workers. Problem Formulation: Implementation of the obligations of the waste transportation work agreement at the Sintang District Environmental Agency. The research method used is an empirical method with a descriptive a approach. Empirical legal research is research originating from the gap between theory and real life using hypotheses, theoretical foundations, conceptual frameworks, secondary data and primary data. Descriptive method is a procedure for solving problems faced by describing the current situation based on the facts available during the study. To strengthen this research, interviews were conducted with related parties From the results of the study it was found that there are daily garbage transportation workers in the Sintang District Environmental Office who default, namely not carrying out obligations in accordance with the agreement. Many Sintang District Office of Environmental Transport waste workers do not come to work in accordance with what is stipulated in the agreement so that the implementation of their duties is not carried out which results in not achieving the goal of creating a clean environment from rubbish. Efforts that can be taken by the Sintang District Environment Agency for workers who default will be resolved by deliberation and consensus, and if it cannot be resolved in this way, the parties will resolve it to the authorities. Keywords: Workers, work agreements, defaults.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERKARA CERAI GUGAT PUTUSAN NO.690/PDT.G/2022/PA.PTK NIM. A1011201188, INDAH LESTARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe presence of both parties in a divorce case is important, so that the case can be decided in accordance with applicable regulations. In this regard, the author is interested in examining a legal fact in the Judge's Consideration in Pontianak Religious Court Decision Number 690/Pdt.G/2022/PA.Ptk, the subject matter of which is regarding a contested divorce which was decided by verstek. The purpose of this study is to analyze the judge's legal considerations and to analyze the legal consequences affected after the judge's decision. The research method used by the author, seen from the type of research, is included in normative legal research, namely by studying the Pontianak Religious Court Decision Case Number 690/Pdt.G/2022/PA.Ptk, while when viewed from the nature of the research, namely deductive, which means research intended to provide a detailed, clear and systematic description of the subject matter of the research. From the results of research and discussion, it is known that the consideration used by the Judge of the Pontianak Religious Court in case No. 690/Pdt.G/2022/PA.Ptk is that in the absence of the Defendant in the trial, it means that the Defendant has waived his right to answer and is considered to recognize all the arguments of the Plaintiff's claim. The reason for the Plaintiff's request is justified based on the Compilation of Islamic Law which contains a number of reasons that can be grounds for divorce, one of which is if between husband and wife there are continuous disputes and arguments and there is no hope that they will live in harmony again in the household. The legal consequences that can arise in a case of contested divorce decided by verstek are the end of a husband and wife relationship that not only has an impact on the parties regarding the issue of broken marital ties, but also has an impact on child custody and joint property and a change in the situation and conditions where initially the two of them had the status of husband and wife and now they are no longer husband and wife. Keywords : Judge's Consideration, Divorce, Verstek Decision AbstrakHadirnya kedua belah pihak dalam suatu perkara perceraian merupakan hal yang penting, agar perkara dapat diputus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait hal ini penulis tertarik untuk meneliti sebuah fakta hukum dalam Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 690/Pdt.G/2022/PA.Ptk yang pokok perkaranya adalah mengenai cerai gugat yang diputus dengan verstek. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan untuk menganalisis akibat hukum yang terdampak setelah adanya putusan hakim. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dilihat dari jenis penelitian adalah termasuk kedalam penelitian hukum normative, yaitu dengan cara mempelajari Putusan Pengadilan Agama Pontianak perkara Nomor 690/Pdt.G/2022/PA.Ptk, sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian yaitu bersifat deduktif yang berarti penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara Nomor 690/Pdt.G/2022/PA.Ptk adalah bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, berarti Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. Alasan permohonan Penggugat tersebut dibenarkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang memuat sejumlah alasan yang dapat menjadi alasan perceraian, salah satunya jika di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Akibat hukum yang dapat timbul dalam perkara cerai gugat yang diputus dengan verstek ialah berakhirnya suatu hubungan suami dan istri itu tidak hanya berdampak bagi para pihak terkait masalah ikatan perkawinannya yang putus, tetapi juga berdampak pada hak asuh anak dan harta bersama dan adanya perubahan situasi dan kondisi yang mana pada awalnya keduanya berstatus sebagai suami dan istri dan sekarang sudah tidak menjadi suami dan istri lagi. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Cerai Gugat, Putusan Verstek

WANPRESTASI DEBITUR PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNAPENGUSAHA PT.SINAR MAS MULTIFINANCE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201090, CHALID ADAM HAMDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACKMobil merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang ada di masyarakat, dikarenakan dengan menggunakan mobil dapat mendukung aktifitas manusia dengan skala yang lebih besar. Misalnya ketika pergi ke tempat yang lumayan jauh seperti luar kota, membawa keluarga dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan mobil. Selain itu, mobil lebih praktis apabila membawa keluarga atau membawa barang yang lebih banyak daripada transportasi lainnya untuk mendukung aktifitas manusia. Oleh karena itu, kebutuhan mobil sebagai alat transportasi sangat lah tinggi setelah kendaraan bermotor.Dalam pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan membelinya secara tunai. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang tumbuh yang berbentuk lembaga pembiayaan non bank. Lembaga pembiayaan menawarkan kepada masyarakat untuk memperoleh kebutuhan hidup berupa mobil dengan cara persyaratan yang mudah dan terjangkau oleh lapisan masyarakat.Mengenai pinjaman yang mudah dengan bunga ringan dalam proses pembiayaan multiguna sdan mobil, walaupun seperti itu, tetapi masih ada debitur yang telat membayar angsuran, PT. Sinar Mas Multifinance cabang Kota Pontianak menggunakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk keperluan masyarakat sehari "“ hari dan bukan untuk keperluan usaha.Faktor penyebab adanya debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna pembelian mobil dengan jaminan fidusia dikarenakan ketidakmampuan debitur membayar angsuran yakni berkurangnya pendapatan debitur.Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan kepada debitur yang wanprestasi adalah diberi peringatan dengan pemberian Surat Peringatan berturut "“ turut sebanyak 2 kali serta dikenakan sanksi terhadap debitur.Upaya yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Multifinance cabang Kota Pontianak terhadap debitur yang wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna pembelian mobil dengan jaminan fidusia adalah penjualan barang jaminan melalui suatu pelelangan umum dan parate eksekusi melalui penjualan barang jaminan dengan cara di bawah tangan. Kata Kunci : Debitur, Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Wanprestasi ABSTRACTCars are one of the transportation needs in society, because using a car can support human activities on a larger scale. For example, when going to a fairly far place such as out of town, taking the family from one place to another by using a car. In addition, cars are more practical when carrying a family or carrying more goods than other transportation to support human activities. Therefore, the need for cars as a means of transportation is very high after motorized vehicles.In fulfilling their needs, not all people can meet these needs by buying them in cash. Therefore, many companies have grown in the form of non-bank financing institutions. Financing institutions offer the public to obtain the necessities of life in the form of a car by means of easy and affordable requirements by the layers of society.Regarding easy loans with low interest in the process of multipurpose financing for car purchases, even though it is like that, there are still debtors who are late in paying installments, PT Sinar Mas Multifinance Pontianak City branch uses Multipurpose Financing Agreements for daily community needs and not for business purposes.The factor that causes debtors to default in multipurpose car purchase financing agreements with fiduciary guarantees is due to the debtor's inability to pay the installments, namely the reduction in the debtor's income.Regarding the legal consequences that arise for debtors who are in default, they are warned by giving 2 consecutive Warning Letters and sanctions are imposed on the debtor.The efforts made by PT. Sinar Mas Multifinance Pontianak City branch for debtors who are in default in the Multipurpose Financing Agreement for the purchase of a car with a fiduciary guarantee is the sale of collateral through a public auction and execution parate through the private sale of collateral. Keywords: Debtor, Multipurpose Financing Agreement, Default

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA