Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN BAHAN PANGAN BERAS DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012201061, EVA FRASTIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis research discusses the implementation of supervision over sales of rice food above the Highest Retail Price (HET). In the city of Pontianak, increases in the highest retail price of rice still occur frequently. This research is aimed at finding out how the supervision and implementation of supervision is carried out by the Department of Industry and Trade regarding the sale of rice foodstuffs that exceed the highest retail price standards in Pontianak City, because there are several sellers who sell not in accordance with government policy.The research method used in this thesis is an empirical juridical research method in analyzing problems carried out by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field, namely regarding the implementation of expressing questions to respondents. Meaningful face-to-face interviews. between interviews with resource persons and activities carried out orally To the Domestic Trade section, Head of the Consumer Protection and Orderly Commerce Section and Head of the Basic Goods and Important Goods Section of the West Kalimantan Province Industry and Trade Service, namely regarding the Implementation of the Responsibilities of the West Kalimantan Province Industry and Trade ServiceThe results obtained include how to regulate the supervision of sales of rice food above the highest retail price in the city of Pontianak, namely the supervision of sales of rice food which is regulated in food law number 57/m-dag/per/8/2017 concerning the determination of the highest retail price of rice. article 2 paragraphs (1), (2) and article 3. Implementation of supervision is carried out by monitoring the price of rice in the market every day, using the jepin application, and going straight to the field, namely the food task force team, if there are sellers who exceed the HET for rice, they will reprimanded by the food task force team, considering that the supervision carried out by the relevant agencies did not include witnesses, violations of HET provisions still often occur Keywords: Supervision, Business Actors, Food Ingredients, Highest Retail Price ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan bahan pangan beras diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di kota Pontianak, kenaikan harga eceran tertinggi beras masih sering terjadi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap penjualan bahan pangan beras yang menjual melebihi standar ketentuan Harga Eceran Tertinggi di Kota Pontianak, dikarenakan ada beberapa penjual yang menjual tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden Wawancara bermakna berhadapan langsung antar interview dengan narasumber dan kegiatannya dilakukan secara lisan Kepada bagian Perdagangan Dalam Negeri Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Kepala Seksi Barang Pokok dan Barang Penting Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yaitu tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.Hasil yang didapatkan antara lain bagaimana pengaturan mengenai pengawasan penjualan bahan pangan beras diatas harga eceran tertinggi di kota Pontianak adalah pengawasan penjualan pangan beras yang diatur dalam undang-undang pangan nomor 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras pasal 2 ayat (1), (2) dan pasal 3. Pelaksanaan pengawasan dijalakan adalah melakukan pemantauan harga beras dipasar setiap hari, pada aplikasi jepin, dan langsung turun ke lapangan yaitu tim satgas pangan, apabila ada terdapat penjual yang melebihi HET beras maka akan ditegur oleh tim satgas pangan, mengingat pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait tidak disertakan saksi maka pelanggaran mengenai ketentuan HET masih sering terjadi Kata Kunci :Pengawasan, Pelaku Usaha, Bahan Pangan, Harga Ecer Tertinggi

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM NIM. A1011201030, NABILLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study examines the application of administrative sanctions on violations of Article 32 paragraph (2) of Sintang Regency Regional Regulation Number 13 of 2017 concerning Public Order, especially controlling street vendors (hereinafter referred to as PKL) and this research aims to analyze the obstacle factors that cause the application of sanctions Administrative on Violation of Article 32 Paragraph (2) Based on the Regional Regulation of Sintang Regency Number 13 of 2017 concerning Public Order has not been effective. In this case the Civil Service Police Unit (hereinafter referred to as Satpol PP), has the role and task of maintaining, carrying out public order, peace and enforcing regional regulations. One of the roles made specifically is to control the street vendors. This research is an empirical legal study, descriptive. Data collection was carried out with observation studies, documents and interviews. The data collected was analyzed qualitatively. In the application of administrative sanctions, it has not been effective because there are several obstacle factors encountered in controlling street vendors, namely, there are legal factors themselves, namely in this case regarding the law as in carrying out further sanctions, the Regent Regulations are needed while the regent regulations do not yet exist so that sanctions Sanctions as based on Article 62 paragraph (2) cannot be carried out, law enforcement factors are those who make up or apply law, facilities or facilities that support law enforcement, community factors, namely the environment in which the law applies or applied and cultural factors, Namely the habit of people selling on the shoulder of the road in the afternoon. Keywords: Public Order; Administrative Sanctions; Street Vendors. Abstrak Penelitian ini meneliti penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, khususnya penertiban pedagang kaki lima serta penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kendala apa yang menyebabkan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 32 Ayat (2) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum belum efektif. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki peranan dan tugas untuk memelihara, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Salah satu peranan yang dilakukan secara khusus adalah melakukan penertiban terhadap PKL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi observasi, dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dalam melakukan penerapan sanksi administratif belum efektif karena terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban PKL yaitu, terdapat faktor hukumnya sendiri yaitu dalam hal ini mengenai undang-undang saja seperti dalam menjalankan sanksi lanjutan maka diperlukan peraturan Bupati sedangkan peraturan Bupatinya belum ada sehingga sanksi-sanksi sebagaimana berdasarkan Pasal 62 Ayat (2) belum dapat dijalankan, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan, yakni kebiasaan masyarakat berjualan di bahu jalan pada sore hari. Kata Kunci: Ketertiban Umum; Sanksi Administratif; Pedagang Kaki Lima.

PENERAPAN SANKSI ADAT NGOMPANGK DALAM MASYARAKAT DAYAK JANGKANG TANJUNG DI DESA SUNGAI MAWANG KABUPATEN SANGGAU NIM. A1011191081, PETRONIUS SEPTO JUMIARDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The custom of pregnancy outside of marriage or the Ngompangk custom is one of the customary sanctions that exist in the customary law of the Dayak Jangkang Tanjung in Sungai Mawang Village, Mukok District, Sangggau Regency. Nowadays, violations of the Ngompangk custom are widespread, especially among young people. Ngompangk or pregnancy outside of marriage, in this case, is considered taboo because it is a bad act that tarnishes the good name of the family and hurts the hearts of the indigenous community because it does not respect their ancestors. The problem in this research is that the application of sanctions to perpetrators who violate the ngompangk custom has not been fully implemented according to customary provisions, this is because there are several factors that trigger the act of ngompangk in that place. he formulation of the problem in this research is "how to apply the ngompangk customary sanctions in the Dayak Jangkang Tanjung customary law, Sungai Mawang Village, Sanggau Regency". The method used in this research is an empirical method with a descriptive approach. The empirical research method is a legal research method that uses data empirical analysis of human behavior obtained through interviews and questionnaires. Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of sanctions against perpetrators of nggompangk in Sungai Mawang Village, Mukok District, Sanggau Regency will be subject to sanctions against the perpetrators, but the implementation has not been fully implemented because traditional equipment is difficult to obtain. The factor causing pregnancy outside of marriage is excessive social interaction. free from technological advances and children's lack of concern for the advice given by their parents. The legal consequences given to perpetrators of pregnancy outside of marriage are the Ngompangk customary sanctions, namely in the form of customary fines that have been determined by customary functionaries. Efforts are made by traditional functionaries to preserve customs through socialization and as a moral guide to the community, especially young generations in Sungai Mawang Village, Mukok District, Sanggau Regency so that they do not fall into acts that result in pregnancy outside of marriage. Keywords: Dayak Tribe, Customary Law, Ngompangk (Pregnancy Outside of Marriage) Abstrak Adat Hamil diluar Perkawinan atau Adat Ngompangk merupakan salah satu sanksi adat yang ada pada hukum adat Dayak Jangkang Tanjung yang berada di Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok Kabupaten Sangggau. Pada masa sekarang pelanggaran adat ngompangk marak terjadi terutama pada kalangan anak muda, Ngompangk atau hamil diluar perkawinan dalam hal ini dianggap tabu karena perbuatan buruk yang mencoreng nama baik keluarga dan dan mencederai hati Masyarakat adat karena tidak menghormati leluhur nenek moyang. Adapun masalah dalam penelitian ini sebagaimana penerapan sanksi kepada pelaku pelanggar adat ngompangk belum sepenuhnya dilaksanakan dengan ketentuan adat hal ini karena ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadikan perbuatan ngompangk di tempat tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "agaimana penerapan sanksi adat ngompangk dalam hukum adat Dayak Jangkang Tanjung Desa Sungai Mawang Kabupaten Sanggau". Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode empiris dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan data empris dari perilaku manusia yang di peroleh melalui wawancara serta angket kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelaku perbuatan ngompangk di Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau akan dikenakan sanksi kepada pelaku namun penerapannya belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan alat perlengkapan adat sulit di didapatkan, Faktor penyebab terjadinya hamil diluar perkawinan adalah faktor pergaulan yang terlalu bebas kemajuan teknologi dan kurangnya kepedulian anak terhadap nasihat yang diberikan kedua orang tua. Akibat hukum yang diberikan kepada pelaku hamil di luar perkawinan sikenakan sanksi adat Ngompangk yaitu berupa denda adat yang sudah ditentukan oleh fungsionaris adat. Upaya yang dilakukan fungsionaris adatuntuk melestarikan adat melalui sosialiasi dan sebagai panduan moral pada Masyarakat khususnya generani muda di Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang menimbulkan hamil diluar perkawinan.Kata Kunci: Suku Dayak, Hukum Adat, Ngompangk (Hamil Diluar Perkawinan)

TANGGUNG JAWAB PERUMDAM TIRTA RAYA KEPADA KONSUMEN TERHADAP PERMASALAHAN AIR DI KUBU RAYA NIM. A1011201087, ANGELY YORANITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The Tirta Raya Regional Drinking Water Company or what can be called PERUMDAM Tirta Raya is a business actor in providing clean water. It cannot be denied that PERUMDAM often receives complaints from consumers regarding its services. Most of the consumer complaints to PERUMDAM Tirta Raya are in the form of water not flowing, leaking pipes, yellow, cloudy water, little water coming out, broken/missing/jammed tap stops, damaged water meters, bills that do not match the frequency of usage received by consumers which can cause consumers suffer losses. For this reason, business actors or PERUMDAM Tirta Raya must carry out their obligations to consumers and are also responsible for consumer losses by referring to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses empirical normative legal research methods. The data collection technique uses documentation techniques, namely reviewing literature and documents. and research articles. Apart from that, using the interview method by asking questions to the source. The data obtained in this research will be analyzed using qualitative descriptive techniques. The research results show that PERUMDAM Tirta Raya has carried out its responsibilities to consumers who experienced losses quite well, but there are several factors that hinder the implementation of its responsibilities so that it is less than optimal. The form of responsibility given to consumers as customers is to deal with disturbances and losses experienced by customers, repair leaking pipes, clean pipes, increase air flow, review complaints submitted by customers, provide dispensations to customers, as well as everything that is complained about. by customers. Meanwhile, the form of compensation to consumers is in the form of replacement of similar goods/services. The factors that hinder the implementation of PERUMDAM's responsibility in distributing clean water to consumers are limited raw water supplies, limited air processing machines and limited distribution pipe connections, natural factors, power outages (PLN) and also caused by negligence or PERUMDAM's own fault. Keywords: Obligations, Services, Consumer Protection, Regional Public Drinking Water Company, Responsibility.ABSTRAKPerusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya atau yang bisa disebut dengan PERUMDAM Tirta Raya merupakan pelaku usaha dalam penyediaan air bersih. Tidak dapat dipungkiri bahwa PERUMDAM sering menerima keluhan dari konsumen terkait pelayanan jasanya. Sebagian besar keluhan konsumen kepada PERUMDAM Tirta Raya berupa air tidak mengalir, pipa bocor, air kuning, keruh, air keluar kecil, stop kran rusak/hilang/macet, meteran air rusak, tagihan yang tidak sesuai dengan frekuensi pemakaian yang diterima konsumen sehingga dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Untuk itu pelaku usaha atau PERUMDAM Tirta Raya harus melaksanakan kewajibannya kepada konsumen dan juga bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik dokumentasi yaitu telaah literatur, dokumen. dan artikel penelitian. Selain itu, menggunakan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan PERUMDAM Tirta Raya telah melakukan tanggung jawabnya kepada konsumen yang mengalami kerugian dengan cukup baik namun ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tanggung jawabnya sehingga kurang maksimal. Bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen sebagai pelanggan adalah dengan mengalirkan gangguan dan kerugian yang dialami pelanggan, memperbaiki pipa yang bocor, membersihkan pipa, menaikkan debit udara, melakukan tinjau ulang terhadap keluhan yang disampaikan pelanggan, memberikan dispensasi kepada pelanggan, serta segala sesuatu yang dikeluhkan oleh pelanggan. Sedangkan bentuk ganti rugi kepada konsumen berupa penggantian barang/jasa yang sejenis. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tanggung jawab PERUMDAM dalam distribusi air bersih kepada konsumen yaitu, persediaan air baku yang terbatas, terbatasnya mesin pengolah udara dan terbatasnya sambungan pipa distribusi, faktor alam, pemadaman aliran listrik (PLN) dan juga disebabkan oleh faktor kelalaian atau kesalahan PERUMDAM sendiri. Kata Kunci : Kewajiban, Pelayanan, Perlindungan Konsumen, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Tanggung Jawab

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 813 K/Pid/2023) NIM. A1011201094, BULAN OKTAVIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis research examines the judge's consideration in reducing the sentence of the Defendant Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. and analyzes the dissenting opinion that occurred among the cassation panel. The problem formulations in this study are 1. Why did the judge use Constitution Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code as a consideration in Cassation Decision Number 813 K/Pid/2023? and 2. Why was there a dissenting opinion in Cassation Decision Number 813 K/Pid/2023? This research includes descriptive normative legal research, the technique of collecting legal materials is by literature study. The results of this study indicate that 1. Judges use Constituion Number 1 of 2023, especially on the objectives and guidelines for punishment in cassation decisions because judges also pay attention to the politics of law in Indonesia which is currently directed towards punishment that is more restorative than retributive punishment, 2. There was a dissenting opinion among the cassation panel because two Supreme Court judges, namely Supreme Court Judge Jupriyadi and Supreme Court Judge Desnayeti, argued to uphold the previous decision to impose the death penalty on the Defendant, but three other Supreme Court judges, namely Supreme Court Judge Suhadi, Supreme Court Judge Suharto, and Supreme Court Judge Yohanes argued to reduce the sentence to the Defendant to life imprisonment.Keywords: premeditated murder, new criminal code, judge. ABSTRAKPenelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman terhadap Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. serta menganalisis dissenting opinion yang terjadi diantara majelis kasasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Mengapa hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai pertimbangan dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023? dan 2. Mengapa terdapat dissenting opinion dalam Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023? Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan bahan hukum ialah secara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 khususnya pada tujuan dan pedoman pemidanaan dalam putusan kasasi dikarenakan hakim juga memperhatikan politik hukum di Indonesia saat ini sedang diarahkan kepada pemidanaan yang lebih restoratif daripada pemidanaan yang bersifat retributif, 2. Terjadi dissenting opinion diantara majelis kasasi dikarenakan dua hakim agung, yaitu Hakim Agung Jupriyadi dan Hakim Agung Desnayeti yang berpendapat untuk menguatkan putusan sebelumnya yaitu menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa, akan tetapi tiga hakim agung lainnya, yaitu Hakim Agung Suhadi, Hakim Agung Suharto, dan Hakim Agung Yohanes berpendapat untuk mengurangi hukuman kepada Terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup.Kata Kunci : pembunuhan berencana, kuhp baru, hakim.

AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI ATAS PERMOHONAN PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA NIM. A1011181129, MUHAMMAD RIDHO HENDRAWAN KUSUMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Fiduciary security is a security right over movable objects as collateral for repayment of certain debts. Executing fiduciary guarantees is one way that can be done to minimize the amount of uncollectible financing. However, this action is currently a controversy and debate among society in Indonesia. There are pros and cons in implementing the execution of fiduciary guarantees in society, especially during a pandemic like the current one and in addition there is a multi-interpretive understanding of Constitutional Court (MK) Decision Number 18 /PUU-XVII/2019 related to the Review of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees both from the public, financing business players and legal practitioners.As for the problem in this research, seen from the description in the background above, the author draws the following conclusions: "How is the execution of fiduciary guarantees based on Article 29 of the Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees in the BFI Finance Company in Pontianak City after Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019?. And the aim of this research is to determine the validity of the underhand execution of Fiduciary Guarantees carried out by the Pontianak City BFI Finance Company. To reveal the legal consequences for debtors who default and refuse execution. To reveal the efforts made by PT. BFI Finance Pontianak against debtors in default who refuse to execute fiduciary guarantee objects after the Constitutional Court Decision MK Decision Number: 18/PUU-XVII/2019.Based on the description found, it can be concluded that with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, fiduciary recipients or creditors can no longer execute collateral objects unilaterally, act arbitrarily, and forcefully use the services of debt collectors to withdraw the objects. guarantee from the hands of a debtor or fiduciary who breaks a promise. The debtor must first obtain a decision from the District Court. Implementation of the Execution of Fiduciary Guarantees Based on Article 29 of Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees in the Company PT BFI Finance Pontianak After Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has been carried out as it should although in its implementation there are several obstacles such as the object of the fiduciary guarantee changing hands or being transferred to a third party.Keywords: Fiduciary Guarantee, Implementation, Execution Abstrak Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu. Eksekusi jaminan fidusia menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir besarnya pembiayaan tidak tertagih. Namun, tindakan tersebut saat ini menjadi kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat di Indonesia Terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di tengah masyarakat, terlebih di masa pandemi seperti saat ini serta ditambah lagi adanya pemahaman multitafsir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia baik dari masyarakat, pelaku bisnis pembiayaan, maupun praktisi hukum.Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini dilihat dari uraian dalam latar belakang di atas maka penulis menarik kesimpulan adalah sebagai berikut : "Bagaimana eksekusi Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Perusahaan BFI Finance di Kota Pontianak setelah Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019?. Dan yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui keabsahan eksekusi Jaminan Fidusia di bawah tangan yang dilakukan oleh Perusahaan BFI Finance Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dan menolak eksekusi. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan PT. BFI Finance Pontianak terhadap debitur wanprestasi yang menolak eksekusi objek jaminan fidusia.Berdasarkan uraian yang dikemukan maka Dengan adaanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Penerima fidusia atau kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak, bertindak sewenang-wenang, secara paksa mengunakan jasa deb kolektor untuk menarik objek jaminan dari tangan debitur atau pemberi fidusia yang cidera janji. Debitur harus terlebih dahulu mendapatkan putusan dari pengadilan Negeri.Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pada Perusahaan PT BFI Finance Pontianak Setelah Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019 sudah terlaksana sebagaimana mestinya walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan seperti objek jaminan fidusia yang berpindah tangan atau dialihkan kepada pihak ketiga.Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Pelaksanaan, Eksekusi

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN MEDIS RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KOTA PONTIANAK NIM. A1012191025, MUHAMMAD VERGY NUR FARIZY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Research on "Judicial Analysis of the Implementation of Legal Protection for Medical Services at Bhayangkara Hospital, Pontianak City" aims to determine the implementation of legal protection for consumers or patients of medical services at Bhayangkara Hospital, Pontianak City. To find out the factors causing not yet optimal legal protection for consumers or patients for medical services at Bhayangkara Hospital, Pontianak City. To reveal the efforts that consumers or patients can make regarding medical services at Bhayangkara Hospital, Pontianak City.This research uses a sociological juridical method with a descriptive analysis approach, namely conducting research by describing and analyzing facts that were actually obtained or seen when this research was carried out in the field to arrive at a final conclusion.Based on the results of the research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of legal protection for medical services at Bhayangkara Hospital, Pontianak City has not been felt by consumers or patients. This can be seen from the many cases of discomfort experienced by consumers or patients who use health services, including the length of time waiting for service and sometimes discrimination between patients so that consumer disappointment arises and this is not in accordance with what is stated in Article 4 letter a. The right to comfort, security and safety in consuming goods, and letter g. The right to be treated or served correctly and honestly and not in a discriminatory manner. That the factors causing the lack of optimal legal protection for consumers of medical services at the Bhayangkara Hospital, Pontianak City, consist of external factors and internal factors, namely external factors according to the health service provider are caused by the crowded conditions of patients during uncertain weather so that those who experience there are so many sick people, while medical personnel are very limited, so the service cannot be received well by all patients, as well as factors from consumers or patients who cannot be patient with hospital conditions where they have to queue because of the large number of patients who have to be served, resulting in disappointment from patients or consumers. . That the efforts that can be made by consumers or patients regarding medical services at Bhayangkara Hospital, Pontianak City, are by making efforts to obtain clear information regarding when services can be received and by negotiating with the hospital and carrying out deliberation and consensus efforts regarding the services received by the patient. patient or consumer.Keywords: Legal Protection, Medical Services, Hospital AbstrakPenelitian tentang "Analisis Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Medis Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pontianak "bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atau pasien pelayanan medis Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum optimalnya perlindungan hukum terhadap konsumen atau pasien atas pelayanan medis Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen atau pasien terhadap pelayanan medis Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pontianak.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelayanan medis Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pontianak belum dirasakan oleh konsumen atau pasien hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus ketidaknyamanan yang dialamai oleh konsumen atau pasien yang menggunakan jasa pelayanan Kesehatan diantaranya lamanya waktu menunggu pelayanan dan terkadang diskriminasi antara pasien sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Pasal 4 huruf a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, dan huruf g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Bahwa faktor-faktor penyebab belum optimalnya perlindungan hukum terhadap konsumen konsumen pelayanan medis Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pontianak adalah terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal yaitu faktor eksternal menurut pihak penyedia jasa pelayanan kesehatan adalah disebabkan oleh kondisi ramainya pasien pada saat cuaca tidak menentu sehingg yang mengalami sakit sangat banyak sedangkan tenaga medis sangat terbatas jadi pelayanan tidak bisa diterima semua dengan baik oleh pasien, serta faktor dari diri konsumen atau pasien yang tidak bisa bersabar dengan kondisi rumah sakit yang harus antri karena banyaknya pasien yang harus dilayani sehingga timbul kekecewaan dari pasien atau konsumen. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen atau pasien terhadap pelayanan medis Rumah Sakit Bhayangkara Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya untuk mendapatkan informasi yang jelas berkaitan dengan kapan pelayanan dapat diterima serta dengan bernegosiasi dengan pihak rumah sakit dan melakukan upaya musyawarah serta mufakat atas pelayanan yang diterima oleh pasien atau konsumen.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelayanan Medis, Rumah Sakit

SANKSI ADAT TERHADAP WARGA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN SUMBANG PADA MASYARAKAT DAYAK PESAGUAN HULU NIM. A1011201131, FLOURENCE WYNNIE BUDIONO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIn the Dayak Pesaguan Hulu indigenous community, there are customary prohibitions on incestuous marriages that have been passed down through generations. Incestuous marriage is prohibited due to the belief that it can invite misfortune and calamity for both the descendants and the couple involved. The community holds negative views toward such marriages.The research problem formulated is "Are Customary Sanctions for Incestuous Marriages Still Applied in the Dayak Pesaguan Hulu Community in Natai Panjang Village, Tumbang Titi District, Ketapang Regency?" The objective of this research is to gather data and information regarding the sanctions for incestuous marriages, identify the factors causing such marriages, reveal the consequences of incestuous marriages on the couples involved, and uncover the efforts of community officials regarding couples engaging in incestuous marriages in the Dayak Pesaguan Hulu community. This research employs empirical methods to examine the operation of law within the community, conceptualized as the real behavior of social phenomena in the community. The nature of the research is descriptive, analyzing the phenomena and facts of the research object and subjects. Data analysis techniques utilize qualitative methods to delve deeply into the facts as the researcher directly investigates the legal issues.The research findings indicate that customary sanctions for incestuous marriages in the Dayak Pesaguan Hulu community are still enforced. Factors causing incestuous marriages include mutual affection, pregnancy outside of marriage, unawareness of familial relations, discovering familial relations when planning to marry, and personal decisions. The legal consequences involve fines and customary sanctions. Legal efforts made by customary officials to preserve customs, particularly the prohibition of incestuous marriages, include advising the community and the younger generation in Natai Panjang Village, Tumbang Titi District, Ketapang Regency. Keywords: "Perkawinan Sumbang"/Customary Marriage Prohibitions/Customary Sanction AbstrakPada masyarakat adat Dayak Pesaguan Hulu terdapat ketentuan adat larangan perkawinan sumbang yang diwariskan secara turun-temurun. Larangan perkawinan sumbang adalah larangan untuk melakukan perkawinan dengan orang yang masih memiliki ikatan keluarga, karena dapat mengundang kesialan dan malapetaka bagi keturunan dan bagi pasangan tersebut. Masyarakat juga memiliki pandangan yang tidak baik terhadap perkawinan sumbang. Rumusan masalah penelitian ini adalah "Apakah Sanksi Adat Perkawinan Sumbang Pada Masyarakat Dayak Pesaguan Hulu di Desa Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Masih Diterapkan?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi terkait sanksi terhadap perkawinan sumbang, mengungkap faktor yang menyebabkan perkawinan sumbang, mengungkap akibat perkawinan sumbang pada pasangan yang melakukan perkawinan sumbang dan mengungkap upaya fungsionaris terhadap pasangan yang melakukan perkawinan sumbang pada masyarakat Dayak Pesaguan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata gejala sosial di masyarakat. Sifat penelitian adalah deskriptif untuk menganalisis gejala dan fakta obyek dan subyek penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif untuk menggali fakta secara mendalam karena penulis secara langsung meneliti permasalahan hukumnya.Hasil penelitian yang dicapai adalah sanksi adat perkawinan sumbang pada masyarakat Dayak Pesaguan Hulu masih diterapkan. Faktor penyebab terjadinya perkawinan sumbang karena saling cinta, hamil diluar perkawinan, ketidaktahuan bahwa mereka memiliki hubungan kekeluargaan, pada saat ingin melakukan perkawinan baru diketahui bahwa mereka memiliki hubungan kekeluargaan dan keputusan pribadi. Akibat hukumnya dikenakan denda loso dan sanksi Mutus Adat. Upaya hukum yang dilakukan fungsionaris adat untuk melestarikan adat terutama larangan perkawinan sumbang dengan memberikan nasihat kepada masyarakat dan generasi muda di Desa Natai Panjang Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang. Kata Kunci: Perkawinan Sumbang/Larangan Adat Perkawinan/Sanksi Adat

TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP PEMBERI GADAI YANG BARANG JAMINAN GADAI RUSAK SEWAKTU DIKEMBALIKAN DI DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011161221, DIANA NOVIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis discusses the responsibility of the pawnee to the pawnbroker whose collateral is damaged when returned in the Limbung Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. The collateral object for the pawnbroker is actually an object that has economic value and is important in his life, so in order to avoid loss of the collateralized item, it is only natural that the pawnee must supervise and maintain the goods that are under his control, so that the collateralized object is not damaged or lost. which can harm the pawnbroker who has pawned the goods. Therefore, if something happens that causes the guarantee to be damaged, lost, reduced, or even not in accordance with the initial conditions at the time of delivery, then this will have legal implications for the recipient of the pledge.The method used in this study is the empirical method by collecting primary data in the form of interviews and questionnaires and secondary data. In this study, the author uses the Empirical method, which is a legal research method that is observed in the form of speech, writing, and or behavior that can be observed from an individual, group, community, and or organization that is studied from a holistic point of view, with a descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they were at the time this research was conducted.The results of the analysis of this research are that the implementation of pawning practices in Limbung Village, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency is carried out without going through a pawn institution. Pawning activities are carried out without a written agreement with a time span of around one year. The object of the pawn in this case is a motorcycle. During the return period, the motorbike that is the object of the pawn is damaged by the daily use of the pawn recipient. That the factor causing the damage was because the motorcycle that was used as the object of the pawn was used by the pawnee to carry out daily online motorcycle taxis. That the legal consequence for the pawnee who is not responsible for returning the collateral to the pawnbroker in accordance with the time it was pawned is having to pay compensation in accordance with the damage that occurred to the collateral. That the legal remedy for the pawnbroker whose collateral is damaged is through amicable deliberation. It is hoped that the disputing parties can resolve the problem in an amicable way (deliberation) so that the word peace (consensus) can be reached.Keywords: Liability, Pawn, CollateralAbstrakSkripsi ini membahas tentang Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Yang Barang Jaminan Gadai Rusak Sewaktu Dikembalikan Di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Benda jaminan bagi pemberi gadai sejatinya merupakan benda yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminkan tersebut sudah sewajarnya penerima gadai melakukan pengawasan serta pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminkan tersebut tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan pemberi gadai yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan jaminan tersebut rusak, hilang, berkurang, atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi penerima gadai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara dan kuisioner dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah bahwa pelaksanaan praktik gadai di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dilakukan tanpa melalui lembaga gadai. Kegiatan gadai dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis dengan rentan waktu berkisar satu tahun. Barang yang dijadikan objek gadai dalam permasalahan ini yaitu berupa sepeda motor. Dalam waktu pengembalian, sepeda motor yang menjadi objek gadai mengalami kerusakan akibat pemakai sehari-hari oleh penerima gadai. Bahwa faktor penyebab kerusakan adalah karena sepeda motor yang dijadikan objek gadai digunakan penerima gadai untuk melakukan ojek online sehari-hari. Bahwa akibat hukum bagi penerima gadai yang belum bertanggung jawab mengembalikan barang jaminan kepada pemberi gadai sesuai dengan waktu digadaikan yaitu harus membayar ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang terjadi pada barang jaminan tersebut. Bahwa upaya hukum bagi pemberi gadai yang barang jaminannya mengalami kerusakan adalah melalui musyawarah secara kekeluargaan. Dengan harapan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik-baik (musyawarah) sehingga dapat tercapai kata perdamaian (mufakat).Kata Kunci : Tanggung Jawab, Gadai, Barang Jaminan

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 650K /PDT.SUS-HKI/2021) NIM. A1011201273, FERDINAND DELFORT SIRAIT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractLaw Number 20 of 2016 on Trademarks serves as the legal basis for settling trademark disputes in Indonesia, providing exclusive rights to trademark owners. The trademark dispute "Super Mario Bros" between PT. Cardolestari Indonesia and Eddy Tumewu with Nitendo Co. Ltd is the focus of this research, especially on the Supreme Court Decision Number 650K/Pdt.sus-HKI/2021. The Applicant, PT. Cardolestari Indonesia and Eddy Tumewu, registered the Super Mario Bros trademark in class 25, different from the trademark owned by the Respondent, Nintendo. Although different in class and form, the Supreme Court decision stated that there was a fundamental similarity and canceled the registration of PT. Cardolestari Indonesia and Eddy Tumewu because it was based on bad faith.This research uses a normative legal research type with a legal concept and legislation analysis approach. The sources of legal materials include the Supreme Court Decision, Law Number 20 of 2016, and secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques involve primary, secondary, and tertiary data.Legal analysis of the Supreme Court Decision shows that it is in accordance with legal provisions, provides effective protection for well-known trademark owners, and makes a positive contribution to the development of trademark law in Indonesia. The cancellation of PT. Cardolestari Indonesia's trademark resulted in the loss of exclusive rights, product recalls, and a lawsuit for damages by Nintendo. The recognition of the Super Mario Bros trademark as a well-known trademark provides stronger protection, the right to prohibit similar trademarks, and increases the commercial value of the trademark.Keywords: Trademark Dispute, Super Mario Bros, Supreme Court Decision AbstrakUndang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa merek di Indonesia, memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek. Sengketa merek "Super Mario Bros" antara PT. Cardolestari Indonesia dan Eddy Tumewu dengan Nitendo Co. Ltd menjadi fokus penelitian, terutama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 650K/Pdt.sus-HKI/2021. Pemohon, PT. Cardolestari Indonesia dan Eddy Tumewu, mendaftarkan merek Super Mario Bros kelas 25, berbeda dengan merek milik Termohon, Nintendo. Meskipun berbeda kelas dan bentuk, putusan Mahkamah Agung menyatakan persamaan pada pokoknya, membatalkan pendaftaran PT. Cardolestari Indonesia dan Eddy Tumewu karena dilandasi iktikad tidak baik.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum mencakup Putusan Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 20 tahun 2016, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melibatkan data primer, sekunder, dan tersier.Analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung menunjukkan kecocokan dengan ketentuan hukum, memberikan perlindungan efektif bagi pemilik merek terkenal, dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum merek di Indonesia. Pembatalan merek PT. Cardolestari Indonesia mengakibatkan hilangnya hak eksklusif, penarikan produk, dan gugatan ganti rugi oleh Nintendo. Pengakuan merek Super Mario Bros sebagai merek terkenal memberikan perlindungan lebih kuat, hak melarang merek serupa, dan peningkatan nilai komersial merek.Kata Kunci : Sengketa Merek, Super Mario Bros, Putusan Mahkamah Agung

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA