Garuda - Garba Rujukan Digital

WANPRESTASI INFLUENCER DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT (PENGIKLANAN) DENGAN ONLINE SHOP DI KOTA BANDUNG NIM. A1011191181, GARCIA GARFANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Social media, as a form of web-based communication, is one of the outcomes of the advancement of internet technology, enabling interactive dialog through platforms such as Facebook, Instagram, Twitter and WhatsApp. The role of social media is not only limited to communication, but also affects other aspects of life, including the economy. Many companies and sellers of goods and services are turning to social media for marketing their products, capitalizing on its effectiveness and efficiency. Marketing through social media requires a strategy, and one of the commonly used strategies is to engage influencers. They use their influence to promote products through positive content, increasing sales. The cooperation between influencers and online shops to market products through advertising strategies is referred to as endorsement.The purpose of this research is to find data and information about endorsement agreements between influencers and online shops, reveal the factors that cause default in endorsement agreements, reveal the legal consequences in the event of influencer default in endorsement agreements and reveal legal efforts that can be made by online shops in the event of default. The research conducted is empirical legal research with a qualitative approach as a research process that produces descriptive data.Based on the research methods that have been used, the results obtained that the factors that cause influencers to not fulfill their obligations in the endorsement agreement with noonagoodsid as an online shop in Bandung City are due to illness and require influencer bedrest. Efforts made by online shop owners against influencers who default are to always follow up continuously to influencers. Keywords: Default, Influencer, Endorsement Agreement, Online Shop Abstrak Media sosial, sebagai bentuk komunikasi berbasis web, menjadi salah satu hasil dari kemajuan teknologi internet, memungkinkan dialog interaktif melalui platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Peran media sosial tidak hanya terbatas pada komunikasi, tetapi juga memengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya, termasuk dalam bidang ekonomi. Banyak perusahaan dan penjual barang dan jasa yang beralih ke media sosial untuk pemasaran produk mereka, memanfaatkan keefektifan dan efisiensinya. Pemasaran melalui media sosial membutuhkan strategi, dan salah satu strategi yang umum digunakan adalah melibatkan influencer. Mereka menggunakan keberpengaruhannya untuk mempromosikan produk melalui konten yang positif, meningkatkan penjualan. Kerja sama antara influencer dan online shop untuk memasarkan produk melalui strategi iklan disebut sebagai endorsement.Tujuan penelitian ini untuk mencari data dan informasi tentang perjanjian endorsement antara influencer dan online shop, mengungkap faktor penyebab terjadi wanprestasi dalam perjanjian endorsement, menggungkap akibat hukum jika terjadi wanprestasi influencer dalam perjanjian endorsement dan menggungkap upaya hukum yang bisa dilakukan oleh online shop apabila terjadi wanprestasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif.Berdasarkan metode penelitian yang telah digunakan, hasil penelitian yang didapat bahwa faktor penyebab influencer tidak menjalakan kewajibannya dalam perjanjian endorsement dengan pihak noonagoodsid selaku online shop di Kota Bandung dikarenakan sakit dan mengharuskan influencer bedrest. Upaya yang dilakukan oleh pemilik online shop terhadap influencer yang wanprestasi adalah dengan selalu memfollow up secara terus-menerus kepada influencer. Kata kunci: Wanprestasi, Influencer, Perjanjian Endorsment, Online Shop

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PASAL 9 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 NIM. A1011191231, MUHAMMAD RAFLI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractStreet vendors still use sidewalks and road shoulders for activities and peddling their wares, as we know that sidewalks are made for pedestrian and cycling facilities. With the use of sidewalks for selling, pedestrians are forced to use part of the road shoulder to walk, this can endanger the safety of pedestrians and potentially cause traffic congestion. This proves that the presence of street vendors is prone to causing problems.The research method used in this research is empirical research method. With the type of approach in this research through a descriptive approach. The type of data used in this research consists of primary and secondary data. All data is processed and analyzed using qualitative methods. The results of the research obtained by the author in this study show that the Arrangement of Street Vendors (PKL) carried out by the Pontianak City Government in the South Pontianak District area is still not carried out optimally because the arrangement and relocation for now is only carried out in areas that are the city center or main roads (protocols) and the government still has obstacles to the lack of budget owned to carry out arrangements, the Pontianak City government also has limited land to relocate and arrange Street Vendors (PKL). Efforts made by the Pontianak City Government in arranging street vendors are by collecting data and registering street vendors through the Pontianak City Trade Office, not charging fees or distribution, providing facilities in the form of container carts, and providing socialization to always maintain cleanliness and order while selling as long as the government does not have land to relocate the street vendors. Keywords : Arrangement, Street Vendors, Government AbstrakPedagang Kaki Lima masih menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk beraktifitas dan menjajakan dagangannya, sebagaimana yang kita tahu trotoar itu dibuat untuk fasilitas pejalan kaki maupun pesepeda. Dengan dipakainya trotoar untuk berjualan, maka pejalan kaki tepaksa menggunakan sebagian bahu jalan untuk berjalan, hal inilah yang dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki dan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. Hal itu membuktikan bahwa keberadaan pedagang kaki lima rentan menimbulkan permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Dengan jenis pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan deskriptif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Seluruh data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam penelitian ini bahwa Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan masih belum dilakukan secara optimal dikarenakan penataan dan relokasi untuk saat ini hanya dilakukan di wilayah yang menjadi pusat kota atau jalan utama (protokol) dan pemerintah masih memiliki hambatan terhadap kurangnya anggaran yang dimiliki untuk melakukan penataan, pemerintah Kota Pontianak juga memiliki lahan yang terbatas untuk melakukan relokasi dan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu dengan melakukan Pendataan dan Pendaftaran terhadap Pedagang Kaki Lima melalui Dinas Perdagangan Kota Pontianak, tidak menarik iuran atau distribusi, serta memberikan fasilitas berupa gerobak kontainer, dan memberikan sosialisasi untuk selalu menjaga kebersihan dan ketertiban selama berjualan selama pemerintah belum memiliki lahan untuk melakukan relokasi terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut. Kata Kunci : PKL, Penataan, Pemerintah

PELAKSANAAN PERJANJIAN INTI PLASMA ANTARA PT. SINTANG RAYA DAN MASYARAKAT DESA AMBAWANG KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011201051, TONI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Minister of Agriculture Regulation Number 26 of 2007 requires companies to build plasma plantations for the community amounting to 20% of the land area controlled. PT. Sintang Raya controls land through Cultivation Rights (HGU) covering an area of 11,129.9 ha, the obligation to build a plasma plantation is 20% so the area of land that must be built should be 2200 ha. In accordance with the letter, As in Ambawang Village, Kubu District, Kubu Raya Regency due to the expansion of the private palm oil company PT. Sintang Raya (PT-SR) which has been operating since 2007 in Kubu District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. In Ambawang Village PT. Sintang Raya has around 5000 hectares of land controlled by PT. Sintang Raya, and the implementation of the Plasma Core agreement in Ambawang village has not yet been implemented because the Ambawang Village land is included in the Cultivation Rights land owned by PT. Sintang Raya should be PT. Sintang Raya released some of the land that has been regulated in the Minister of Agriculture Regulation Number 26 of the Year and PT. Sintang Raya does not allocate land for plasma plantations for the Ambawang Village community. The legal efforts that have been taken by the community are that the community has carried out a written summons and Ambawang Village has also carried out demonstrations and mediation. As a result of the law, the community suffers losses because the profit sharing pattern is not implemented and the community demands that the company fulfill its obligations, namely building community plasma plantations. Sintang Raya has not carried out this obligation. And PT. Sintang Raya can be said to be in default because it does not fulfill its achievements in providing obligations to develop community plasma plantations.In researching and writing this thesis, the author used empirical research methods, namely by conducting field research aimed at obtaining data and meeting directly with the people of Ambawang Village to find out conditions in the field, and distributing questionnaires filled in by the community.So that the company pays more attention to social, environmental and community development conditions in Ambawang Village, Kubu District, Kubu Raya Regency, in addition to carrying out obligations/achievements in implementing the core plasma agreement between PT. Sintang Raya and the people of Ambawang Village, Kubu District, Kubu Raya Regency. The company must comply with what has been agreed so that there are no acts of default or broken promises regarding the Inti Plasma agreement. So that each agreement is carried out in good faith and so that each party implementing the Inti Plasma agreement between PT. Sintang Raya and the people of Ambawang Village, Kubu District, Kubu Raya Regency always maintain the quality of the agreement to always carry out their respective achievements so that a good relationship is established between the two parties.Keywords, Cultivation Rights, Land, default Abstrak Peraturan Mentri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dimana Perusahaan di wajibkan membangun kebun Plasma untuk masyarakat sebesar 20% dari luas lahan yang di kuasai. PT. Sintang Raya Menguasai lahan melalui Hak Guna Usaha (HGU) Seluas 11.129,9 ha, kewajiban untuk membangun kebun plasma adalah sebesar 20% jadi luas lahan yang harus di bangun seharusnya seluas 2200 ha. Sesuai dengan surat Seperti Di Desa Ambawang, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya akibat masuknya ekpansi perusahaan sawit swasta PT. Sintang Raya (PT-SR) yang beroperasi semenjak tahun 2007 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar. Di Desa Ambawang PT. Sintang Raya memiliki sekitar 5000 hektar lahan yang di kuasi oleh PT. Sintang Raya, dan pelaksanaan perjanjian Inti Plasma di desa Ambawang sampai saat ini belum di laksanakan dikarenakan lahan Desa Ambawang di masukan di dalam lahan Hak Guna Usaha milik PT. Sintang Raya seharusnya PT. Sintang Raya mengeluarkan sebagian lahan yang telah di atur di dalam Peraturan Mentri Pertanian Nomor 26 Tahun dan PT. Sintang raya tidak mengalokasikan lahan untuk lahan kebun plasma masyarakat Desa Ambawang. Upaya hukum yang telah di lakukan masyarakat yaitu masyarakat sudang melakukan somasi tertulis dan Desa Ambawang juga melkukan demonstrasi dan mediasi. Akibat hukum masyarakat di rugikan karna pola bagi hasil tidak di laksankan dan masyrakat menuntut agar perusahaan dapat meberikan kewajibannya yaitu membangun kebun plasma masyarakat. Sintang Raya belum melaksanakan kewajiban itu. Dan PT. Sintang Raya dapat di katakan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinya memberikan kewajiban pembangunan kebun plasma masyarakat.Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu dengan melakukan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendapatka data dan bertemu langsung dengan masyarakat Desa Ambawang untuk mengetahui kondisi di lapangan, dan menyebarkan angket pertanyaan yang di isi oleh masyarakat.Agar pihak perusahaan lebih memperhatikan kondisi sosial, lingkungan dan pembangunan masyarakat Desa Ambawang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya selain melaksanakan kewajiban / prestasi dalam melaksanakan perjanjian inti plasma antara PT. Sintang Raya dan masyarakat Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. pihak perusahaan harus menepati sebagaimana yang diperjanjikan sehingga tidak terdapat perbuatan wanprestasi atau ingkar janji Terhadap perjanjian Inti plasma.Agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik dan agar masing- masing pihak yang melaksanakan perjanjian Inti Plasma antara PT. Sintang Raya dengan masyarakat Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya selalu mejaga kwalitas dari perjanjian untuk selalu tetap melaksanakan prestasi masing-masing sehingga terjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak.Kata Kunci, Hak Guna Usaha, Tanah, wanprestasi

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA HAK ATAS TANAH PUTUSAN NOMOR 69/PDT.G/2022/PN PTK NIM. A1011201158, NURHIDAYAH WISNU RAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac The issue of land rights dispute arose when Ms. Rajemah Binti Said sold a plot of land of 115 square meters in the Sekip Land Ground so that the son of Ms. Rajemah Biti Said eventually brought this case to the court because they judged that they had the right to the land and considered the sale of land carried out by Mrs. Rajamah Bitti Said unlawful according to the law with the accusation of the absence of the law so that there was a problem of the dispute of the land rights. The title of this research is Analysis of Judges' Legal Considerations in Land Rights Dispute Cases Decision Number 69/PDT.G/2022/PN PTK, the formulation of the problem "How is the Judge's Legal Consideration in Deciding Land Rights Disputes in Decision Number 69/PDT.G/2022/PN PTK?", the purpose of this study is to analyze the judge's consideration in deciding land rights disputes and to analyze the legal consequences of the judge's decision in deciding land rights disputes In this study, the authors used a type of normative juridical legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The approach that the author uses to help the research work is the Statute Approach and the case study approach. The technique used in collecting data for this research is by collecting data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials that are closely related to the subject matter of the research being conducted. The data in this study were analyzed using qualitative data analysis techniques.Based on the analysis of the legal considerations of judges in case No. 69/PDT.G/2022/PN PTK that the judge has accepted and accepted the exemption of Claim I by considering the values that reflect the three essential foundations for the judges to make the judgment: the basis of justice, the base of legal certainty, and the foundation of utility. There are exceptions from the Claim I which belong to the type of Formal Exception / Procedural Exception outside the exclusion of jurisdiction consisting of Obscuur Exception Libel and Exception rei judicatie (exception which is Nebis In Idem) reinforced through the exceptions of the claim I. As a result of the law of the judge's judgment that does not accept the claims of the plaintiffs has no value for the defendants, with the position of Ms. Hairani as the claimant in this case is better removed or replaced with his other heir in accordance with the provisions of the jurisprudence of the Supreme Court of RI, Decision No.431.K/Sip/1973, dated May 9, 1974.Keywords: Law, Dispute, Judge's Consideration, Exeptic Abstrak Permasalahan sengketa hak atas tanah terjadi ketika Nyonya Rajemah Binti Said menjual sebidang tanah seluas 115 m2 di Kelurahan Darat Sekip sehingga anak dari Nyonya Rajemah Binti Said pada akhirnya memperkarakan kasus ini ke pengadilan karena mereka menilai bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut dan menganggap jual beli tanah yang dilakukan oleh Nyonya Rajemah Binti Said tidak sah menurut hukum dengan tuduhan adanya ketidakcakapan hukum sehingga terjadilah permasalahan sengketa hak atas tanah.Adapun judul dari penelitian ini ialah Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Sengketa Hak Atas Tanah Putusan Nomor 69/PDT.G/2022/PN PTK, rumusan masalah "Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Hak Atas Tanah Pada Putusan Nomor 69/PDT.G/2022/PN PTK?", tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hak atas tanah dan untuk menganalisis akibat hukum putusan hakim dalam memutuskan sengketa hak atas tanah Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Pendekatan yang penulis gunakan untuk membantu pengerjaan penelitian yakni pendekatan Perundang "“ undangan (Statute Approach) dan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang sangat berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.Berdasarkan analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 69/PDT.G/2022/PN PTK bahwa hakim telah menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dengan memperhatikan nilai yang mencerminkan ketiga asas penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Dengan terdapat eksepsi dari Tergugat I yang tergolong kedalam jenis Eksepsi Formal / Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi yang terdiri dari Eksepsi Obscuur Libel dan Eksepsi rei judicatie (eksepsi yang bersifat Nebis In Idem) yang diperkuat melalui eksepsi Turut Tergugat I. Akibat hukum dari putusan hakim yang tidak menerima gugatan para penggugat tidak memiliki nilai apapun bagi para tergugat, dengan kedudukan dari Nyonya Hairani selaku penggugat dalam perkara ini lebih baik dihilangkan atau digantikan dengan ahli warisnya yang lain sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI, No.431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974.Kata Kunci: Hukum, Sengketa, Pertimbangan Hakim, Eksepsi

KEABSAHAN PENGGUNAAN SISTEM PRE-ORDER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN AKAD ISTISHNA SECARA ONLINE BERDASARKANHUKUM ISLAM NIM. A1011191184, YASA MUSTIKA RAMDHANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Buying and selling is an activity that is permitted by Allah. Every Muslim is allowed to carry out buying and selling activities. This is a sunnatullah that has been passed down from generation to generation. Buying and selling has various forms of buying and selling, usually seen from the method of payment, contract, delivery of goods and the goods being bought and sold. the transaction. The development of trade fields that were previously unimaginable is increasingly expanding. By using the internet someone can make transactions with people who are very far away in front of them. In a day, goods can easily move from one place to another using various means of transportation. Judging from the results of the e-commerce survey obtained from the Central Statistics Agency (BPS) in 2021, every year there is an increase in the number of new businesses operating and immediately going online. It was recorded that 50.87% of businesses started operations in the 2017-2020 period. As many as 30.57% of businesses have started their business in the 2010-2016 period, and only 18.56% of businesses have been operating for more than ten years.This research is normative legal research which focuses on rules or principles in the sense that law is conceptualized as norms or rules originating from statutory regulations, court decisions, and doctrines from leading legal experts.The results of this research are. In terms of the compatibility between the istishna and or salam contracts so that buying and selling transactions using the pre-order system are carried out in accordance with Islamic law, the marketplace has provided various features that can support and fulfill the harmony and legal requirements for transactions using the pre-order system. istishna contract or salam contract'.Keywords: Buying and Selling, Pre-Order System, Istishna Agreement ABSTRAKJual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. transaksi tersebut. Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas. Dengan menggunakan internet seseorang bisa bertransaksi dengan orang yang sangat jauh dihadapannya. Dalam sehari barang-barang dengan mudah berpindah dari satu tempat ketempat yang lain dengan sarana transportasi yang sangat beragam. Dilihat dari hasil survei e-commerce yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, dimana setiap tahun terjadi peningkatan jumlah usaha yang baru beroperasi dan langsung go online. Tercatat 50,87% usaha memulai operasi pada rentang tahun 2017-2020. Sebanyak 30,57% usaha sudah memulai usahanya pada rentang tahun 2010-2016, dan hanya 18,56% usaha yang sudah beroperasi lebih dari sepuluh tahun.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.Hasil dari penelitian ini adalah. Dalam hal kesesuaiannya antara akad istishna dan atau salam"™ supaya transaksi jual beli dengan sistem pre-order yang dilakukan sesuai dengan hukum islam, maka marketplace telah menyediakan berbagai fitur yang dapat mendukung dan memenuhi rukun dan syarat-syarat sah transaksi dengan sistem pre-order dengan akad istishna maupun akad salam"™. Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Pre-Order, Akad Istishna

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PENJEMPUTAN OJEK ONLINE TERHADAP PENUMPANG DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181271, ADIT YUDHA ARSANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe rapid development of technology makes it easier for humans to fulfill their needs. Including in the field of service delivery, an example is the use of online application-based motorcycle taxi services. The existence of this online ojek has a positive impact on people's lives, as well as a negative impact, one of which is the violation of the rights of online ojek service users in the implementation of improper services that cause harm to consumers. So that certainty is needed, namely the form of responsibility of the online application-based motorcycle taxi company for the implementation of its services if it causes harm to consumers. This study aims to determine the form of legal protection of online ojek to consumers who suffer losses and to explain the legal remedies that can be taken by consumers against online ojek business actors for losses incurred. This research uses the theory of legal responsibility proposed by Hans Kelsen. According to this theory, everyone is legally responsible for a certain act and will be sanctioned if the act committed is contrary to the law.The type of research that used in this research is empirical legal research. This is an approach that prioritizes the collection of data and concrete evidence to test or support legal arguments. Data collection in this research is carried out by means of library research, which is carried out by collecting information and data with the help of various kinds of materials in the library such as reference books, similar previous research results, articles, notes, and various journals related to the problem to be solved. Also with field research in the form of observation in the form of observation of the object of research in the activities carried out and interviews with online ojek business actors and online ojek consumers who feel harmed. The results of the research achieved are Legal protection against consumers of online motorcycle taxis who are harmed are consumers entitled to compensation or compensation for losses suffered due to services provided by service providers. Legal efforts that can be taken by online ojek consumers who have suffered losses can file a claim against the service provider through litigation or non-litigation processes.Keyword: Legal Protection, Consumers, Application-based motorcycle taxi servicesAbstrakPerkembangan teknologi yang pesat semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Termasuk di bidang pemberian layanan jasa contohnya adalah penggunaan jasa ojek berbasis aplikasi online. Keberadaan ojek online ini memberikan dampak yang positif dalam kehidupan masyarakat, juga Dampak negatif salah satunya terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pengguna jasa ojek online dalam penyelenggaraan jasanya yang tidak semestinya sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Sehingga diperlukan kepastian yaitu bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan ojek berbasis aplikasi online terhadap pelaksanaan jasanya jika menimbulkan kerugian pada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap ojek online kepada konsumen yang mengalami kerugian dan untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha ojek online atas kerugian yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan Hans Kelsen. Menurut teori tersebut setiap orang mem bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dan akan mendapatkan sanksi jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu adalah pendekatan yang mengedepankan pengumpulan data dan bukti konkret untuk menguji atau mendukung argumen hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Penelitian kepustakaan, yang dimana dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Juga dengan penelitian lapangan berupa Observasi berupa pengamatan terhadap objek penelitian dalam kegiatan yang dilaksanakan dan Wawancara dengan pelaku usaha ojek online dan konsumen ojek online yang merasa dirugikan. Hasil penelitian yang dicapai adalah Perlindungan hukum terhadap konsumen ojek online yang dirugikan adalah konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa. Upaya Hukum yang dapat ditempuh konsumen ojek online yang mengalami kerugian dapat mengajukan tuntutan terhadap penyedia layanan jasa tersebut melalui proses litigasi maupun non litigasi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Ojek Online

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI IKAN AROWANA SUPER RED (Scleropages Formosus) ANTARA PEMBELI DENGAN PENGUSAHA CV. MINDA DI PONTIANAK NIM. A1012141236, ERI HIKMATUL BASYIR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac CV. Minda is a company that provides pets, especially Super Red Arowana Fish (Scleropages Formosus). CV. Minda, whose address is Jalan Surva Gang Surya Nilai No 11 Pontianak, was founded in 1996 by a man by the name of H. Nofrizal. This company provides Super Red Arowana Fish (Scleropages Formosus) of various sizes from 10 cm super red Arowana Fish (Scleropages formosus) for Rp. 2,750,000, - to super red Arowana fish (Scleropages formosus) measuring 20 cm for Rp. 3,800,000. . Parties who do not have good faith generally must be responsible for their actions and must bear the risk. In the Civil Code, the provisions regarding good faith, especially those relating to the implementation of agreements stipulate that all agreements must be carried out in good faith. This means, "that each party who entered into the agreement was made in good faith, in this case including a sale and purchase agreement." Purchases be paid by cash, cash due or gradually. Cash where all goods purchased are paid in full, while cash is due where the buyer pays an advance where the money is paid a part of the total bill with a certain period of time to pay it off. The author is interested in writing a thesis with the title Implementation of Super Red Arowana Fish Sale and Purchase Agreement (scleropages formosus) Between Buyers and Entrepreneurs CV. Minda in Pontianak. As for the problem in this study is "Whether the buyer has made payments in the sale and purchase of Super Red Arowana Fish (Scleropages Formosus) at CV. Minda according to what was promised? " In this study, the method that the author uses is an Empirical method with a descriptive analysis approach, with the intention of solving problems based on the collected facts that appear as they were at the time this research was held. After doing rescarch that there are still buyers who have not made payment in the sale and purchase of Super Red Arowana Fish (Scleropages Formosus) at CV. Minda is in accordance with the agreement due to factors that cause the buyer not to make payments in the sale and purchase of Super Red Arowana Fish (Scleropages Formosus) at CV. Minda because of a disaster that befell the buyer or the buyer who disappears if billed, making it difficult for the owner of CV. Minda to collect.Keywords: Sale and Purchase Agreement, Arowana Super Red (ScleropagesFormosus) and default Abstrak CV.Minda merupakan perusahaan yang menyediakan hewan peliharaan khususnya Ikan Arowana Super Red ( Scleropages Formosus ). CV. Minda yang beralamat di Jalan Surya Gang Surya Nila No. 11 Pontianak, didirikan pada tahun 1996 oleh seorang pria dengan nama H. Nofrizal. Perusahaan ini menyediakan Ikan Arowana Super Red ( Scleropages Formosus ) 10Cm seharga RP 2.750.000,-hingga Ikan Arowana Super Red ( Scleropages Formosus ) ukuran 20 Cm seharga RP. 3.800.000,-. Pihak yang tidak beritikad baik pada umumnya harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu harus memikul risiko. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai itikad baik, khusunya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian yang menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti, "bahwasetiap pihak yang membuat perjanjian tersebut dibuat dengan disertai oleh itikad baik, dalam ha ini termasuk perjanjian jualbeli." Adapun pembelian dapat dibayar dengan cara tunai, chas tempo atau bertahap. Tunai dimana keseluruhan barang yang dibeli dibayar seluruhnya, sedangkan chas tempo dimana pembeli membayar uang muka dimana uang yang dibayar sebagian dari total tagihan dengan jangka waktu tertentu untuk melunasinya.Penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Ikan Arowana Super Red (Scleropages Formosus ) Antara Pembeli Dengan Pengusaha CV. Minda di Pontianak. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah "Apakah pembeli sudah melaksanakan pembayaran dalam jual beli Ikan Arowana Super Red ( Scleropages Formosus ) pada CV. Minda sesuai dengan yang diperjanjikan?"Dalam penelitian ini metode yang penulis pergunakan adalah metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, dengan maksud untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian ini diadakan.Setelah dilakukan penelitian bahwa masih ada pembeli yang belum melaksanakan pembayaran dalam jual beli Ikan Arowana Super Red Scleropages Formosus ) pada CV.Minda sesuai dengan perjanjian karena factor penyebab pembeli tidak melaksanakan pembayaran dalam jual beli Ikan Arowana Super Red ( Scleropages Formosus ) pada CV Minda dikarenakan adanya musibah yang menyulitkan pemilik CV. Minda untuk menagih.Keywords : Perjanjian, Jual Beli, Arowana Super Red ( Scleropages Formosus ) dan wanprestasi.

PERKAWINAN MEMPELAI WANITA YANG TIDAK MENGGUNAKAN WALI NASAB DALAM ADAT KEJAWEN NIM. A1011201029, ZANIBA ARIFA ABSYACH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractMarriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman in a relationship that is valid in the eyes of law and religion. Marriage in Indonesia is regulated by statutory provisions, Islamic law and customary law. In Javanese tradition, there is a tradition of calculating the weton before a marriage takes place. They believe that this weton calculation can determine a couple's compatibility and predict future married life. There are several marriage prohibitions related to weton calculations. Because in calculating the weton of a couple there are wetons that are not suitable and are related to the prohibitions on marriage in Javanese custom. Thus, the author formulates the research problem as follows "Can Weton Calculations Based on Javanese Customs Become a Basis for Brides Not Using Nasab Guardians?". This research aims to obtain data and information, reveal the causal factors, reveal the consequences of custom, and reveal the prohibitions on marrying a bride who does not use a nasab guardian according to Kejawen custom. This research uses empirical legal research methods with descriptive research characteristics and qualitative data analysis. Based on the research results, the prohibition on marriages that do not use a nasab guardian is caused by weton calculations. This prohibition on marriage is called Pring Sedapur. The prohibition on marriage in Pring Sedapur means that marriages involve couples who have twins on the same day, pasar, weton and neptu. This marriage is prohibited in Javanese customs because it can cause disaster such as successive deaths of one of the bride and groom's families. However, in Javanese tradition, in order for the Pring Sedapur marriage ban to continue to be implemented, there are several ways to repel the reinforcements so that the curse in the marriage ban does not occur and the marriage can still take place.Keywords : Traditional, Javanese, Calculation, Marriage, WetonAbstrakPerkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dalam suatu hubungan yang sah di mata hukum dan agama. Perkawinan di Indonesia diatur dalam ketentuan perundang "“ undangan, hukum Islam, maupun hukum adat. Dalam adat Jawa, terdapat tradisi perhitungan weton saat sebelum dilangsungkan perkawinan. Mereka percaya bahwa perhitungan weton ini dapat mengetahui kecocokan pasangan dan meramalkan kehidupan rumah tangga kedepannya. Adapun beberapa larangan perkawinan yang berhubungan dengan perhitungan weton. Karena dalam perhitungan weton pada pasangan terdapat weton yang tidak cocok dan berkaitan dengan larangan "“ larangan perkawinan dalam adat Jawa. Dengan demikian, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut "Apakah Perhitungan Weton Berdasarkan Adat Jawa Dapat Menjadi Dasar Bagi Mempelai Wanita Tidak Menggunakan Wali Nasab?". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi, mengungkapkan faktor penyebab, mengungkapkan akibat adat, dan mengungkapkan larangan dalam perkawinan mempelai wanita yang tidak menggunakan wali nasab dalam adat Kejawen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, dan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa larangan perkawinan yang tidak menggunakan wali nasab karena disebabkan dari perhitungan weton. Larangan perkawinan inilah disebut Pring Sedapur. Larangan perkawinan Pring Sedapur memiliki makna bahwa perkawinan dengan pasangan yang memiliki hari, pasaran, weton, dan neptu yang kembar. Perkawinan ini dilarang dalam adat Jawa karena dapat menimbulkan petaka seperti kematian beruntun terhadap salah satu keluarga mempelai. Namun dalam adat Jawa, untuk larangan perkawinan Pring Sedapur agar tetap dapat dilaksanakan terdapat beberapa cara untuk menolak bala agar kutukan dalam larangan perkawinan ini tidak terjadi dan perkawinan tetap dilangsungkan. Kata Kunci : Adat, Jawa, Perhitungan, Perkawinan ,Weton.

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA BCA MULTIFINANCE DENGAN PIHAK DEBITUR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171134, FIRAS NAUFAL RAKIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The research on "Juridical Analysis of the Fiduciary Guarantee Agreement between BCA Multifinance and the Debtor in Pontianak City" aims to determine the implementation of the fiduciary guarantee agreement between BCA Multifinance and the Debtor in Pontianak City. To determine the factors causing the non-implementation of the fiduciary guarantee agreement between BCA Multifinance and the Debtor in Pontianak City. To disclose legal remedies that can be taken by the aggrieved party in the implementation of the fiduciary guarantee agreement between BCA Multifinance and the Debtor in Pontianak CityThis research was conducted with empirical legal methods with a discriptive analysis approach, namely legal research that serves to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, then empirical legal research methods can also be said to be sociological legal research.Based on the results of research and discussion, the following results were obtained: That the implementation of the Fiduciary agreement in Pontianak City has not been fully implemented properly because the agreement is made very one-sided, which only regulates the rights of creditors while obligations are only the duty of the debtor, of course, it is very detrimental to the debtor who is subject to the rules in the financing agreement made by BCA Company Multifinance by default so there is no more bargaining. That the factor causing the non-implementation of the Fiduciary agreement in Pontianak City is due to a lack of legal understanding related to the rights and obligations of the Financing Institution and the debtor where in making the agreement there is an imbalance related to the position between the debtor and creditor where it is clear that the position of the creditor is stronger than the debtor, but because of the need so that the debtor just accepts the agreement that such partiality. That the legal remedy that can be taken by the parties in the implementation of the capital financing agreement with the Fiduciary guarantee is to make efforts both by negotiation and deliberation and consensus in accordance with the capital financing agreement for the debtor to determine the way of resolution when a problem occurs where the debtor does not carry out the agreement as it should. Keywords : Agreement, Fiduciary Assurance, Multifinance ABSTRAK Penelitian tentang "Analisis Yuridis Perjanjian Jaminan Fidusia Antara BCA Multifinance Dengan Pihak Debitur Di Kota Pontianak", bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia antara BCA Multifinance dengan Pihak Debitur Di Kota Pontianak. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya perjanjian jaminan fidusia antara BCA Multifinance dengan Pihak Debitur Di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia antara BCA Multifinance dengan Pihak Debitur Di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian Fidusia di Kota Pontianak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh karena perjanjian dibuat terlihat sekali berat sebelah dimana hanya mengatur hak dari kreditur sedangkan kewajiban hanya menjadi tugas debitur hal tentu saja sangat merugikan pihak debitur yang terkena aturan dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Perusahaan BCA Multifinance secara baku sehingga tidak ada lagi tawar menawar. Bahwa faktor penyebab tidak dilaksanakannya perjanjian Fidusia di Kota Pontianak dikarenakan kurangnya pemahaman hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pihak Lembaga Pembiayaan maupun debitur dimana dalam pembuatan perjanjian terlihat adanya ketimpangan berkaitan dengan kedudukan antara debitur dan kreditur dimana terlihat jelas kedudukan kreditur yang lebih kuat dibanding dengan debitur, namun karena adanya kebutuhan sehingga debitur menerima saja perjanjian yang berat sebelah tersebut. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal dengan jaminan Fidusia adalah dengan melakukan upaya baik secara negosiasi maupun musyawarah dan mufakat berkenaaan dengan perjanjian pembiayaan modal bagi pihak debitur agar menenukan jalan penyelesaian saat terjadinya masalah dimana debitur tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana seharusnya. Kata Kunci : Perjanjian, Jaminan Fidusia, Multifinance

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA NIM. A1011201254, ADRIO FERNANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKegiatan memproduksi dan mengedarkan minuman keras secara illegal masih menjadi permasalahan sosial dan kerap ditemukan. Tindak kejahatan ini tentunya akan memberikan kerugian baik bagi diri sendiri, masyarakat, maupun pemerintah. Di kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya khususnya masih kerap ditemukan kegiatan memproduksi dan mengedarkan minuman keras secara illegal di masyarakat Maka dari itu diperlukan sebuah penelitian untuk mencari tau sebab pelaku melakukan kegiatan tersebut yang ditinjau dalam sisi kriminologi. Dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah terkait dengan permasalahan sosial yang terjadi yaitu: Apa saja faktor-faktor penyebab pelaku memproduksi dan mengedarkan minuman keras secara illegal dan bagaimana upaya penanggulangan peredaran minuman keras tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian terdapat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian yang ingin dicapai yaitu : Pertama, untuk mengungkap dan menganalisa faktor-faktor penyebab pelaku memproduksi dan mengedarkan minuman keras di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat hukum terkait dalam menanggulangi penyebaran minuman keras di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kata Kunci: Tinjauan Kriminologi, Kejahatan, Memproduksi,Mengedarkan, Minuman Keras ABSTRACTThe activity of producing and distributing liquor illegally is still a social problem and is often found. This crime will certainly cause harm to oneself, society, and the government. In Sungai Raya sub-district, Kubu Raya Regency, in particular, there are still often activities to produce and distribute liquor illegally in the community, therefore a study is needed to find out why the perpetrators carry out these activities which are reviewed in terms of criminology. In this study, the author raises the formulation of problems related to social problems that occur, namely: What are the factors that cause perpetrators to produce and distribute liquor illegally and how to overcome the circulation of liquor. This study used research with an empirical juridical approach. The research location is located in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. The results of the research to be achieved are: First, to reveal and analyze the factors that cause perpetrators to produce and distribute liquor in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. Second, to find out the efforts made by relevant law enforcement in tackling the spread of liquor in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. Keywords: Review of criminology, crime, producing, circulating, Liquor

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA