Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TERKAIT LARANGAN MEMBAWA MAKANAN & MINUMAN DARI LUAR (Studi Pada Wahana Hiburan Anak di Kota Pontianak) NIM. A1011181068, ISMIYAH KHAIRANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The business of children's amusement rides is increasingly being established in various parts of Indonesia, especially in big cities. In Pontianak City itself there are various kinds of children's amusement rides. This potential market is used by business actors for children's amusement rides to compete in providing their best offers through their children's amusement rides business. Without us realizing it, these business actors have harmed us as consumers. In running a business, business actors are required to maintain a balance between consumers and the business actors themselves, so that consumer rights are not ignored or even eliminated in the process of enjoying the services of the children's amusement rides. However, in practice, almost all children's amusement rides businesses in Pontianak City have violated consumer rights, one of which is the inclusion of the "No Food and Drinks" or "No Outside Foods and Drinks" rule at their children's amusement rides. The problem in writing this thesis is whether the prohibition on bringing food and drinks from outside which is stipulated by business actors for children's amusement rides against consumers violates the rights as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection The research method used is the empirical method, namely an empirical symptom that can be observed in real life in the form of speech, writing, and or behavior that can be observed from an individual, group, community, and or certain organization in a certain context setting which is studied from the perspective of complete view. This research was conducted by collecting data using the direct technique, namely by conducting interviews with business actors for children's amusement rides in Pontianak City, and the indirect technique was by distributing questionnaires to consumers of children's amusement rides who were used as respondents. And data analysis using information and field results were then analyzed using qualitative techniques and presented descriptively. The conclusion of the research results, in making rules on amusement rides should pay attention to the provisions contained in the UUPK and the principles of consumer protection. Do not let the rules that are made contain rules that are prohibited, which have the potential to harm the weak party, in this case the consumer. And also the rules that have been made by business actors for children's amusement rides that are not in accordance with the provisions in the UUPK must be immediately changed and adapted to the provisions that have been determined so that these rules can be used without harming either party and without violating the provisions of laws and regulations.Keywords : Consumer Protection, Children"™s Amusement Rides Business Actors, prohibition on bringing food and drinks from outside ABSTRAK Bisnis wahana hiburan anak semakin hari semakin banyak didirikan diberbagai wilayah Indonesia, khususnya dikota "“ kota besar. Di Kota Pontianak sendiri terdapat berbagai macam wahana hiburan anak. Pasar potensial ini dimanfaatkan para pelaku usaha wahana hiburan anak untuk berlomba "“ lomba memberikan penawaran yang terbaik mereka melalui bisnis wahana hiburan anak mereka tanpa kita sadari, pelaku usaha tersebut telah merugikan kita sebagai konsumen. Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha diwajibkan untuk tetap menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha itu sendiri, jangan sampai hak "“ hak konsumen diabaikan bahkan dihilangkan proses menikmati jasa layanan wahana hiburan anak tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya sering kali hampir seluruh bisnis wahana hiburan anak di Kota Pontianak telah melanggar hak konsumen yakni salah satunya adalah pencantuman aturan "Dilarang Membawa Makanan dan Minuman" atau "No Outside Foods and Drinks" di tempat wahana hiburan anak mereka. Permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah Apakah larangan membawa makanan dan minuman dari luar yang ditetapkan oleh pelaku usaha wahana hiburan anak terhadap konsumen melanggar hak sebagai mana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode empiris yaitu suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan teknik langsung yaitu dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha wahana hiburan anak yang ada di Kota Pontianak, dan teknik tidak langsung adalah dengan menyebarkan angket kepada konsumen wahana hiburan anak yang dijadikan responden. Dan analisis data dengan menggunakan informasi dan hasil lapangan kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Kesimpulan hasil penelitian, dalam pembuatan aturan pada tempat wahana hiburan seharusnya memperhatikan ketentuan yang terdapat didalam UUPK dan asas-asas dalam perlindungan konsumen. Jangan sampai aturan yang dibuat tersebut mengandung aturan "“ aturan yang dilarang, yang apat berpotensi merugikan pihak yang lemah dalam hal ini kosumen. Dan juga aturan yang telah dibuat oleh pelaku usaha wahana hiburan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUPK harus segera diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditentukan agar aturan tersebut dapat digunakan tanpa merugikan salah satu pihak dan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang "“ undangan.Kata kunci : Perlindungan konsumen, pelaku usaha wahana hiburan anak, larangan membawa makanan dan minuman dari luar

ANALISIS PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM NIM. A1012201109, TOMI ANGGARA PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The reading of the sighat taklik talaq as a reason for divorce, where the reading of the sighat taklik talaq itself is done at the time of the marriage contract. In Islamic law it is not regulated whether the reading should be pronounced or read aloud (pronounced) or not read aloud, sighat taklik talaq is only known as a form of agreement. So that is the reason for the writer to know clearly about the reading of sighat taklik talaq as a reason for divorce according to Islamic law. The purpose of this research is to know and analyze about the reading of sighat taklik talaq as a reason for divorce in Islamic law. To find out and analyze the legal consequences of reading sighat taklik talaq as a reason for divorce according to Islamic law.The method used in the research uses the Normative legal research method, by using the legal approach (statute approach) and Conceptual Approach (conceptual approach). The type of data used in this research uses secondary data with data collection techniques using Library Research. That is, the collection of this data is done by examining existing documents, namely by collecting legal materials in the form of Islamic Law Compilation rules, journals, and other sources related to the author's research theme.The result of this research is that Taklik talaq is not something that must be recited when the marriage takes place, but an option. However, once pronounced taklik talaq cannot be withdrawn or changed, even with the consent of the wife and husband. Then the legal consequences that arise when the husband violates the contents of the sighat taklik divorce agreement that he uttered verbally or with voice or without uttering is the fall of ba'in sughra divorce, which is to break the marital relationship of husband and wife.Keywords: Divorce, Talaq, Islamic Law ABSTRAKPembacaan sighat taklik talak sebagai alasan perceraian, yang mana pembacaan sighat taklik talak itu sendiri dilakukan pada saat akad perkawinan. Didalam hukum Islam tidak diatur apakah pembacaannya harus dilafalkan atau dibacakan dengan bersuara (diucapkan) atau tidak dibacakan dengan bersuara, sighat taklik talak hanya dikenal sebagai bentuk perjanjian. Maka hal tersebut menjadi alasan penulis untuk mengetahui secara jelas mengenai pembacaan sighat taklik talak sebagai alasan perceraian menurut hukum Islam.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pembacaan sighat taklik talak sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembacaan sighat taklik talak sebagai alasan perceraian menurut hukum Islam.Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approarch) dan Pendekatan Konsep (conceptual appoarch). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik penggumpulan data menggunakan Library Research. Yakni Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa, aturan Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal, sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian penulis.Hasil dari penelitian ini adalah Taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibacakan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Namun sekali diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali atau diubah, meskipun dengan persetujuan pihak istri dan suami. Kemudian akibat hukum yang timbul apabila suami melanggar isi perjanjian sighat taklik talak yang diucapkannya secara lisan atau dengan bersuara atau dengan tidak diucapkan adalah jatuhnya talak ba"™in sughra, yakni memutuskan hubungan perkawinan suami istri.Kata Kunci : Perceraian, Taklik talak, Hukum Islam

ANALISIS VICTIMS PRECIPITATION THEORY TERHADAP ANAK KORBAN PROSTITUSI ONLINE (MICHAT) DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191048, MARISA KURNIATY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrac Technological advances provide various benefits for human life. One of the benefits obtained through technological progress and development is the breadth of access to event information, learning information and even information on trade in goods and services through just one or several applications. However, this breadth of access also has a negative impact on social life, where this freedom makes it easier for everyone to carry out prostitution transactions online. This has a bad impact on human life, such as destroying household relationships, increasing the spread of sexually transmitted diseases (STDs) and worse. is the decline in the morality of children and teenagers, especially when these children and teenagers take on the role of providing online prostitution services. The involvement of children and teenagers in the online prostitution industry is of course caused by various factors such as internal factors of children and teenagers and external factors of children and teenagers which position them as victims but without realizing it, they instill the value of fairness in children and teenagers in the implementation of the online prostitution industry, thereby encouraging them to have a role. active in the sustainability of the online prostitution industry. This thesis presents an answer to the role of child victims in the occurrence of online prostitution (MiChat) as viewed from the perspective of Victims Precipitation Theory. The existence of such problems aims to provide a position for this thesis as an academic support to provide a complete description regarding the role of child victims in the occurrence of online prostitution (MiChat) from the perspective of Victims Precipitation Theory. The method used in writing this thesis is a descriptive empirical legal research method. The results found were that child victims play an active role as providers of online prostitution services. This active role can be seen by the active actions of child victims promoting their services on the MiChat application by posting activities or photos of themselves that lead to things of a sexual nature so that when compared with the Victims Precipitation Theory, it can be said that the child victims are positioned as provocative victims.Keywords: Children; Online Prostitution; Victims Precipitation Theory Abstrak Kemajuan teknologi memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu manfaat yang di dapat melalui kemajuan dan perkembangan teknologi adalah keluasan akan akses informasi peristiwa, informasi pembelajaran hingga pada informasi perdagangan barang dan jasa hanya melalui satu atau beberapa aplikasi. Namun keluasan akan akses tersebut juga berdampak buruk pada kehidupan sosial di mana melalui keleluasaan tersebut memudahkan setiap orang untuk melakukan transaksi prostitusi secara online, hal ini berdampak buruk bagi kehidupan manusia seperti rusaknya hubungan rumah tangga, meningkatnya penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS) dan parahnya lagi adalah turunnya moralitas anak dan remaja terlebih ketika anak dan remaja tersebut mengambil peran sebagai penyedia jasa prostitusi online. Terlibatnya anak dan remaja dalam industri prostitusi online tentunya disebabkan berbagai faktor seperti faktor internal anak dan remaja dan faktor eksternal anak dan remaja yang memposisikan mereka sebagai korban namun tanpa disadari menanamkan nilai kewajaran kepada anak dan remaja dalam terlaksanakannya industri prostitusi online sehingga mendorong mereka agar memiliki peranan aktif dalam keberlanjutan industri prostitusi online. Skripsi ini hadir dengan menjawab bagaimana peran anak korban dalam terjadinya prostitusi online (MiChat) yang ditinjau dari sudut pandang Victims Precipitation Theory. Adanya permasalahan yang demikian bertujuan agar memberikan kedudukan bagi skripsi ini sebagai salah satu sandaran akademis untuk memberikan deskripsi secara utuh terkait dengan peran anak korban dalam terjadinya prostitusi online (MiChat) dalam perspektif Victims Precipitation Theory. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Hasil yang ditemukan adalah anak korban berperan aktif sebagai penyedia jasa prostitusi online, peranan aktif tersebut dapat dilihat dengan tindakan aktif anak korban mempromosikan jasanya di aplikasi MiChat dengan cara memposting kegiatan-kegiatan atau foto-foto dirinya yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksualitas sehingga jika disandingkan dengan teori Victims Precipitation Theory maka dapat dikatakan bahwa anak korban tersebut berkedudukan sebagai provocative victims.Kata Kunci : Anak; Prostitusi Online; Victims Precipitation Theory

ALTERNATIF PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN RESTITUSI PADA KORBAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NIM. A1011201099, MUHAMAD RAYHAN MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTIn Indonesian positive law, norms have emerged regarding the right to restitution and some have also regulated the issue of children as victims of criminal acts. Even so, from the many laws and regulations that have regulated child restitution, there are still no regulations governing the alternative settlement of restitution payment obligations by child perpetrators if they do not fulfill them within a certain time limit. The purpose of this research is to find out the regulation of alternative settlement of restitution payment obligations to child victims in sexual violence crimes and explain how to handle children's cases in the form of alternative settlement of restitution payment obligations to child victims in sexual violence crimes in the future. This research uses normative juridical legal research by examining secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the results of the research, it shows that from several laws and regulations governing the right to retribution for children, there is no article that describes the alternative settlement of payment obligations that must be made by child perpetrators to answer what law enforcement officials can do if no action is taken. Where one of the reasons for the problem of not regulating alternatives to restitution payments in the Child Protection Law is that there is no renewal of the Child Protection Law, and judges in giving decisions regarding alternative restitution payments make more legal discoveries and rely on Perma as procedural law. Where the Sexual Violence Crime Law can also explain how the Child Protection Law should regulate alternative restitution settlements.Keywords: Legal Protection of Children, Restitution, Crime of Sexual Violenc ABSTRAKDalam hukum positif Indonesia, telah muncul norma-norma mengenai hak restitusi dan beberapanya juga telah mengatur terkait masalah anak sebagai korban tindak pidana. Meskipun begitu dari sekian banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai restitusi anak, masih belum adanya peraturan yang mengatur terkait alternaif penyelesaian kewajiban pembayaran restitusi oleh pelaku anak jika tidak memenuhinya sampai batas waktu tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan alternatif penyelesaian kewajiban pembayaran restitusi terhadap korban anak pada tindak pidana kekerasan seksual dan menjelaskan cara menangani perkara anak berupa alternatif penyelesaian kewajiban pembayaran restitusi terhadap korban anak pada tindak pidana kekerasan seksual dimasa mendatang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian menunjukana bahwa dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak retitusi terhadap anak, belum adanya pasal yang menjabarkan terkait alternatif penyelesaian kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh pelaku anak untuk menjawab apa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum jika tidak adanya tindakan yang dilakukan. Dimana salah satu dari alasan masalah tidak diaturnya alternatif dari pembayaran restitusi dalam UU Perlindungan Anak yaitu, tidak adanya pembaharuan UU Perlindungan Anak, sehingga dengan ini menunjukkan tidak adanya usaha lebih lanjut dari berbagai pihak khususnya pemerintah dalam memperhatikan perlindungan anak, serta hakim dalam memberi putusan terkait alternatif pembayaran restitusi lebih melakukan penemuan hukum dan berpatokan pada Perma sebagai hukum acara. Dimana UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dapat menjelaskan bagaimana seharusnya UU Perlindungan Anak mengatur terkait alternatif penyelesaian restitusi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Restitusi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 17 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk) NIM. A1011201196, SRI REGAWATI WIRASNATA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Currently there are still many children who commit criminal acts, one of which is persecution and some even result in death. It certainly needs law enforcement and the applicable legal basis related to children, especially in the case of child perpetrators who commit acts of child abuse that result in death in Pontianak City with decision number: 17 Pid. Sus-Anak/2019/PN. PTK. In the decision, the child perpetrator committed maltreatment such as hitting, kicking repeatedly against the victim named Ramadhan who was a disabled child. When the victim ran away, the child perpetrator was still waiting for the child to plan another persecution of the victim Ramadhan. When the victim Ramadhan returned, the child perpetrator committed maltreatment again until the victim Ramadhan died. Based on the verdict, the prosecutor charged the juvenile offender with a sentence of 3 (three) years 6 (six) months under Article 76c Jo. Article 80 paragraph 3 of Law No.35 of 2014 on the amendment of Law No.23 of 2002 on child protection. However, the judge decided to impose punishment on the child perpetrator with imprisonment of 2 (two) years 6 (six) months. This means that the judge is not maximal in imposing punishment on child perpetrators who commit child abuse that results in death. Therefore, the formulation of the problem in this study is why judges do not impose maximum imprisonment on child perpetrators who commit child abuse resulting in death in Pontianak City? The method used in this type of research is normative juridical legal research conducted by examining primary and secondary legal materials such as laws, theories, literature studies, and interviews. The results of this study are that the judge in imposing punishment on children should be adjusted to Article 355 paragraph (2) of the Criminal Code on premeditated serious maltreatment which contains "if the act causes the death of the person, the person is sentenced to imprisonment for a maximum of 15 (fifteen) years". Because in that case, there was a plan or time lag where the child perpetrator wanted to beat the child victim again. Seeing that the persecution was carried out by a child, the child can be punished as stated in Article 81 paragraph (2) concerning the juvenile criminal justice system which reads "imprisonment that can be imposed 1/2 (one-half) of the maximum imprisonment for adults". Based on this, the child perpetrator should be given a sentence of 7 (seven) years and 5 (five) months.Keywords: Children, Judges' Consideration, Crime of Maltreatment. Abstrak Saat ini masih banyak anak-anak yang melakukan tindak pidana salah satunya seperti penganiayaan bahkan ada yang mengakibatkan kematian. Hal itu tentu perlu adanya penegakkan hukum dan dasar hukum yang berlaku terkait anak, terutama yaitu dalam kasus pelaku anak yang melakukan tindak penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian di Kota Pontianakdengan putusan nomor : 17 Pid. Sus-Anak/2019/PN. PTK. Dalam putusannya, Pelaku anak melakukan penganiayaan seperti memukul, menendang berkali-kali terhadap korban yang bernama Ramadhan yang merupakan anak difabel. Pada saat korban melarikan diri, pelaku anak tetap menunggu anak untuk merencanakan penganiayaan kembali terhadap korban Ramadhan. Saat korban Ramadhan kembali, Pelaku anak melakukan penganiayaan kembali hingga korban Ramadhan meninggal dunia. Berdasarkan putusannya, Jaksa menutut pelaku anak dengan penjatuhan pidana yaitu 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan pasal 76c Jo. Pasal 80 ayat 3 UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun, Hakim memutuskan penjatuhan pidana kepada pelaku anak dengan pidana penjara 2 (dua) 6 (enam) bulan. Artinya, Hakim tidak maksimal dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak yang melakukan penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa hakim tidak menjatuhkan penjara maksimal terhadap pelaku anak yang melakukan penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian di Kota Pontianak? Metode yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti dari bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, teori-teori, studi pustaka, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak seharusnya disesuaikan dengan Pasal 355 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan Berat Berencana yang berisi "jika perbuatan itu menyebabkan kematianorangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun". Karena dalam kasus ini, terdapat rencana atau jeda waktu yang dimana pelaku anak ingin menghajar kembali korban anak. Melihat penganiayaan itu dilakukan oleh anak, maka anak dapat dihukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (2) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "pidana penjara yang dapat dijatuhkan 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Berdasarkanhal itu, maka pelaku anak seharusnya diberikan penjatuhan pidana yaitu 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan. Kata Kunci : Anak, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA SECARA IN ABSENTIA DI PENGADILAN MILITER PONTIANAKSTUDI KASUS PUTUSAN ( NO.66-K/PM.1-05/AD/XI/2022) NIM. A1011201300, WARASATI JANNAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractMilitary specific criminal law contains articles that specific made for someone that work at military agency or soldier by profession.desertion is the most commited cases military soldier do. the act of fleeing from the unit for more than 30 days during peacetime without permission from the commander for no particular reason. The trial in desertion cases is carried out in absentia if the defendant is missing. The judge's consideration in deciding the case of desertion in absentia considers that in order to prevent the accumulation of cases and for the sake of legal certainty against the defendant, the defendant's case can be examined and decided without the presence of the defendant. Keywords : Judge consideration, Military Criminal law, Military, Desertion, in absentia. AbstrakHukum pidana khusus militer berisi pasal "“ pasal mengenai hukum pidana yang khusus berlaku untuk seorang militer atau sering disebut tentara. Desersi merupakan kasus yang paling banyak dilakukan oleh tentara. Tindakan melarikan diri dari kesatuan melebihi dari 30 hari dalam masa damai tanpa ijin dari komandannya dengan alasan yang tidak diketahui. persidangan pada kasus desersi ini dijalankan secara in absentia jika terdakwanya tidak ditemukan. . Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Desersi in absentia mempertimbangkan bahwa untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara dan demi kepastian hukum terhadap terdakwa maka perkara terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Kata kunci : Pertimbangan hakim,Hukum pidana militer, milter, Desersi, in absentia.

IMPLEMENTASI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM MELAKSANAKAN UPAYA PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PARIS AGREEMENT NIM. A1011201134, LOLA OVIANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research discusses how the Pontianak city government implements efforts to address climate change based on the Paris Agreement policy which recognizes that the government has an important role in handling climate change and what are the challenges and obstacles in the implementation. This research uses empirical legal research methods. The results of this study show that there are efforts made by the Pontianak City Government in implementing climate change management reflected in the mitigation Action Plan and Adaptation Action Plan that refer to the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change with international cooperation. This effort is through a review of the condition of a city that shows Pontianak city has disasters due to climate change, increased climatic conditions, decreased rainfall, and increased emissions in Pontianak City. The efforts made by the Pontianak city government are through two efforts, namely mitigation and adaptation efforts. Mitigation efforts aim to reduce the risk of climate change impacts through various sectors, namely the energy, agriculture, forestry and land use, and waste sectors. This mitigation effort is carried out by optimizing land use such as planting trees in the city. As for adaptation efforts to improve the ability to adapt to climate change through environmental impact analysis to determine the level of vulnerability and potential impacts of climate change such as the existence of a flood resilience program that is reflected in sustainable environmental management. However, in carrying out the implementation, there are also challenges and obstacles by the Pontianak City government, namely from social factors such as population growth which increases the amount of emissions to trigger climate change, and the obstacles faced are differences in views that cause misalignment of programs, lack of human resources in related fields, to lack of community participation causing planning to be difficult to achieve. Keywords : Implementation, Climate Change, Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, City Government. Abstrak Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi pemerintah kota Pontianak dalam melaksanakan upaya penanganan perubahan iklim berdasarkan kebijakan Paris Agreement yang mengakui bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam penanganan perubahan iklim dan apakah yang menjadi faktor tantangan dan hambatan dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam mengimplementasikan penanganan perubahan iklim yang tercermin pada Rencana Aksi mitigasi dan Rencana Aksi Adaptasi yang merujuk pada Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change dengan kerja sama internasional. Upaya ini melalui peninjauan kondisi suatu kota yang menunjukkan kota Pontianak terdapat bencana akibat adanya perubahan iklim, peningkatan kondisi iklim, penurunan curah hujan, dan adanya peningkatan emisi di Kota Pontianak. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah kota Pontianak melalui dua upaya, yaitu upaya mitigasi dan adaptasi. Upaya Mitigasi bertujuan untuk mengurangi resiko dampak perubahan iklim yang melalui berbagai sektor, yaitu sektor energi, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan, dan limbah. Upaya mitigasi ini dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan seperti penanaman pohon di wilayah kota. Adapun upaya adaptasi untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim yang melalui analisis dampak lingkungan untuk menetapkan tingkat kerentanan dan potensi dampak perubahan iklim seperti adanya program tangguh banjir yang tercermin dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Namun, dalam melaksanakan implementasi terdapat pula tantangan dan hambatan oleh pemerintah Kota Pontianak yaitu dari faktor sosial seperti pertambahan penduduk yang meningkatkan jumlah emisi menjadi pemicu perubahan iklim, serta hambatan yang dihadapi ialah perbedaan pandangan yang menyebabkan tidak selarasnya program-progam, kurangnya sumber daya manusia di bidang terkait, hingga kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan perencanaan sulit tercapai. Kata Kunci : Implementasi, Perubahan Iklim, Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Pemerintah Kota.

PELAKSANAAN UPACARA ADAT MANGUPA UPA PARUMAEN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1011191187, DHEOVA SITUMORANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Masyarakat Batak Toba merupakan masyarakat yang berasal dari daerah Sumatera Utara, dimana daerah tersebut adalah tempat lahir dan berkembangnya masyarakat Batak Toba. Seiring perkembangan zaman dan masyarakat batak toba yang mulai merantau namun tetap melaksanakan adat istiadat yang diwariskan membuat kemungkinan terjadinya pergeseran terhadap hukum adat batak toba.Penerapan Upacara Adat Batak Toba Mangupa-Upa Parumaen di Kota Pontianak sebagai salah satu upacara yang mungkin mengalami pergeseran karena penerapannya terjadi di daerah yang bukan merupakan asal masyarakat Batak Toba. dengan penelitian empiris melalui angket dan wawancara narasumber penelitian ini mencari tetang pergesera apa saja yang terjadi terhadap Upacara Adat Batak Toba Mangupa-Upa Parumaen di Kota PontianakMelalui penelitian ini, ditemukan bahwa budaya masyarakat Batak yang merantau/berpindah pindah dan juga latar belakang konidisi sosiologis dan geografis membuat penerapan ini mengalami pergeseran seperti penggunaan ikan mas yang sebelumnya menggunakan Ihan Batak (Semah) atau penyampaian harapan doa yang tidak lagi wajib disampaikan oleh saudara kandung dan waktu mulainya upacara tersebut. Kata Kunci: Hukum Adat, Upacara Adat, Mangupa Upa Parumaen, Batak Toba, Perkawinan Adat. ABSTRACT The Batak Toba community is a community that originates from the North Sumatra region, where this area is the birthplace and development of the Batak Toba community. As time progresses and the Batak Toba people begin to migrate but still carry out inherited customs, it is possible that there will be a shift in Batak Toba customary law. The implementation of the Batak Toba Mangupa-Upa Parumaen Traditional Ceremony in Pontianak City is one of the ceremonies that may experience a shift because its implementation occurs in areas where the Batak Toba community does not originate. with empirical research through questionnaires and interviews with resource persons, this research seeks to find out what changes have occurred in the Toba Mangupa-Upa Parumaen Batak Traditional Ceremony in Pontianak City Through this research, it was found that the culture of the Batak people who migrated/migrated and also the sociological and geographical conditions caused this application to experience a shift, such as the use of goldfish which previously used Ihan Batak (Semah) or conveying prayer wishes which were no longer required to be conveyed by relatives. birth and the start time of the ceremony. Keywords: Customary Law, Traditional Ceremonies, Mangupa Upa Parumaen, Toba Batak, Traditional Marriage.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 48/PID.SUS/2021/PN SKW) NIM. A1011201011, LIDIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak hingga menyebabkan kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singkawang No. 48/Pid.Sus/2021/PN Skw) dan bagaimana seharusnya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak hingga menyebabkan kematian tersebut untuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan hukum yang mengkaji data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Selanjutnya data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam sesuai dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian ini, yaitu (1) putusan hakim memiliki kelemahan normatif karena putusan tersebut belum menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1). Hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya melakukan pertimbangan terhadap aspek yuridisnya saja, sedangkan aspek sosiologis dan filosofisnya tidak dipertimbangkan. (2) Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, namun hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa merupakan orang tua korban yang seharusnya menjadi salah satu alasan pemberat terdakwa. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, Anak, KematianABSTRACT This research aims to find out and analyze how judges consider in deciding cases of criminal acts of abuse of children resulting in death (Singkawang District Court Case Study No. 48/Pid.Sus/2021/PN Skw) and How should judges consider when deciding cases of criminal acts of abuse of children that cause death in order to realize justice?This research is normative legal research that is descriptive analytical in nature using a legal approach that examines secondary data collected using library research data collection techniques. Furthermore, the data that has been obtained is then analyzed in depth according to the objectives and problems in this research.The results of this research are (1) the judge's decision has normative weaknesses because the decision has not implemented the provisions of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, especially Article 5 paragraph (1) and Article 50 paragraph (1). In handing down a decision, the judge only considers the juridical aspects, while the sociological and philosophical aspects are not considered. (2) The perpetrator's actions have fulfilled the elements of a criminal offense in Article 80 paragraph (3) of Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2022 concerning Child Protection, but the judge did not consider the fact that the applicant was the victim's parent, which should have been one of the aggravating reasons.Keywords: Judge's considerations, abuse, children, death

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 131/PK/PID.SUS/2015 NIM. A1012211015, RIZKY DAUD MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe occurrence of rights violations at one or all levels of examination is one of the problems faced by the Criminal Justice System. The types of violations can include administrative violations, procedural violations, or violations against the suspect himself, to serious violations such as witness fabrication and evidence fabrication in cases. Wrongful arrests, also known as wrongful arrests, start from human error or errors in the investigation carried out by investigators. Errors that occur during the investigation process have a significant impact because these errors will continue in the next steps if not corrected immediately. Legal protection and rights for children in Indonesia, especially children in conflict with the law, have not been implemented properly, the many violations that occur in the process of enforcing this regulation have resulted in various cases that have harmed the legal protection of children themselves. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for children as victims of wrongful arrest in Decision Number 131/PK/Pid.Sus/2015. In this study, a normative legal approach method is used using the nature of descriptive analytical research, namely presenting data on the contents of laws and regulations and the contents of decisions that are in accordance with the focus of the discussion, then collected to gain understanding and conclusions can be drawn. This study describes (1) What is the form of Legal Protection for Children as Victims of Wrongful Arrest according to the Criminal Procedure Code (KUHAP), (2) What is the form of Legal Protection for Children as Victims of Wrongful Arrest according to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System, and (3) Analysis of Legal Protection for Children as Victims of Wrongful Arrest in Decision No. 131/PK/Pid.Sus/2015.Keywords : Legal Protection, Children as Victims of Wrongful Arrest, Juvenile Criminal Justice System ABSTRAKTerjadinya pelanggaran hak di salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Sistem Peradilan Pidana. Jenis pelanggaran tersebut dapat mencakup pelanggaran administratif, pelanggaran prosedur, atau pelanggaran terhadap diri tersangka sendiri, sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti dalam kasus. Salah tangkap, juga disebut sebagai salah orang, bermula dari kesalahan manusia atau kesalahan dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kesalahan yang terjadi selama proses penyidikan memiliki dampak yang signifikan karena kesalahan tersebut akan berlanjut di langkah-langkah berikutnya jika tidak diperbaiki segera. Perlindungan hukum dan hak bagi anak di Indonesia terutama anak yang berhadapan dengan hukum belum terlaksana dengan baik, banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam proses penegakan peraturan ini mengakibatkan timbulnya berbagai kasus yang mencederai perlindungan hukum anak itu sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap pada Putusan Nomor 131/ PK/Pid.Sus/2015. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu Menyajikan data tentang isi peraturan perundang-undangan dan isi putusan yang sesuai dengan fokus pembahasan kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman dan dapat ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menguraikan tentang (1) Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Salah Tangkap menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (2) Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Salah Tangkap Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dan (3) Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Salah Tangkap Pada Putusan No. 131/PK/Pid.Sus/2015.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban Salah Tangkap, Sistem Peradilan Pidana Anak

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA