Garuda - Garba Rujukan Digital

REFORMULASI PENGATURAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Budimansyah, Budimansyah; Arabiyah, Syarifah
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 7, No 1 (2023): VOLUME 7 NUMBER 1, JANUARY 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v7i1.50432

AbstractCorruption is a criminal act that causes state financial losses, hampers national development, loses of social and economics community rights. But, the perpetrators of corruption cannot be sentenced to death, except in certain circumstances as regulated in the elucidation of Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. That vacum of norm of the death penalty against the perpetrators of corruption causes for the inequality between the impact of corruption with that punishment. Different way to punish in the application of nisab restrictions for theft in islamic law, namely theft with a minimum loss of 1/4 dinar victims can be sentenced to cut off hands. The purpose of this study is to reformulate the regulation of the death penalty in the Eradication of Corruption act based on the application of nisab restrictions for theft in islamic law. This study is a normative legal research with the legislation and comparative approach. Legal material collection techniques by the literature study, and legal material analysis techniques by descriptive method of analysis with deductive reasoning. Based on this study revealed that the need for changes in the Eradication of Corruption act by expanding the meaning of certain circumstances in the explanation of Article 2 Paragraph (2), namely determining the minimum limit for state financial losses that can be sentenced to death. AbstrakTindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, merugikan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Namun terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi hukuman mati kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak diaturnya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berimplikasi terhadap ketimpangan antara dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman yang dianggap terlalu ringan. Cara berhukum tersebut berbeda dengan penerapan batasan nisab dalam jarimah pencurian yaitu pencurian dengan minimal kerugian korban 1/4 dinar dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Tujuandari penelitian ini adalah untuk melakukan reformulasi pengaturan hukumam mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan batasan nisab dalam jarimah pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis dengan penalaran deduktif. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah perlunya dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperluas makna keadaan tertentu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu kerugiaan keuangan negara dalam batas minimal tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.

PENGATURAN HAK PAKAI SEBAGAI OBJEK HAK TANGGUNGAN ATAS RUMAH TINGGAL WARGA NEGARA ASING Arsensius Arsensius
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 7, No 2 (2023): VOLUME 7 NUMBER 2, JULY 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v7i2.58807

AbstractThe purpose of this study is to examine the right to use, as the object of mortgage rights on the houses that foreigners stay in Indonesia. The research method used is normative legal research, which includes literature study pertaining research on laws as regulated in Article 4 paragraphs (2) and (3) of Act No. 4 of 1996 on Mortgage and Article 4 Government Regulation (GR) No. 103 of 2015 with Article 53 Paragraph (1) GR No. 40 of 1996. The results of this research shows as follows right of use that can be used as Mortgage according to Article 4 paragraph (2) and (3) of Act No. 4 of 1996 on Mortgage is associated with Article 4 GR 103 of 2015 which provides a synchronical statement, the type of house that can be owned by foreigners is a single house located on the land with the right to use and ownership with the deed of the government official who is in the authority and the apartment unit located on the land with the right to use. However, there appears to be a discrepancy. According to Article 53 paragraph (1) GR No. 40 of 1996, Land Use Rights on State Owned Land and Management Rights can function as collateral for debt with encumbered mortgage rights. To achieve legal certainty, the government should revise GR No. 103 of 2015 Jo Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 29 of 2016, so that it contains provisions that regulate the types of rights of use and the criteria for residences of foreigners with mortgage rights and to harmonize the provisions governing the types of rights of use that can be used as mortgage rights. AbstrakTujuan penelitian untuk mengkaji pengaturan hak pakai sebagai objek hak tanggungan terhadap rumah tempat tinggal Warga Negara Asing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti bahan pustaka, khususnya penelitian hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang yang berkaitan dengan hak pakai sebagai objek hak tanggungan atas rumah tempat tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015 dengan Pasal 53 Ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukan: jenis hak pakai yang dapat dijadikan hak tanggungan menurut Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUHT dikaitkan dengan jenis hak pakai untuk rumah tempat tinggal bagi WNA pada Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015 memiliki kesesuaian, yaitu jenis rumah yang dapat dimiliki oleh WNA adalah rumah tunggal yang berada di atas tanah hak pakai dan hak pakai atas tanah hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah serta satuan rumah susun yang berada di atas tanah hak pakai. jika dibandingkan dengan Pasal 53 PP Nomor 40 Tahun 1996, tampak adanya ketidaksesuaian. Menurut Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996, hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Untuk terwujudnya kepastian hukum, hendaknya pemerintah merevisi PP Nomor 103 Tahun 2015 Jo PMNA/KBPN Nomor 29 Tahun 2016, sehingga memuat ketentuan yang secara jelas mengatur jenis hak pakai serta kriteria rumah tinggal WNA yang dapat dibebani hak tanggungan serta menyelaraskan ketentuan yang mengatur jenis hak pakai yang dapat dijadikan hak tanggungan.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (NILAI KEARIFAN LOKAL) Hartanto Hartanto; Cahyono Cahyono; Yosua Richard Y
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 7, No 2 (2023): VOLUME 7 NUMBER 2, JULY 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v7i2.62085

AbstractCommunication, social, economics, and science are currently synergizing with technology (internet) to create a new world in Indonesia and all countries in the world. In Indonesia, the problem of technology using the internet besides the positive side, is also a negative side that creates new problems in social relations. Restorative justice appears to be a new term in the world of law, and emerged when 3 law enforcement institutions each issued rules regarding the use of this approach, but if one looks closely the spirit of restorative justice has existed since ancient times in the values of the Indonesian people, namely deliberation to reach consensus, as the embodiment of part of the nation's ideological values, namely Pancasila. There is always debate about information and electronic transactions. This indirectly shows the public's need for this law. If you look closely at the issues that often arise are defamation and hate speech, especially during campaigns (related to politicians) and in the entertainment sector (celebrities). So this research is about legal aspects both in terms of the applicable laws and regulations regarding the criminal responsibility of perpetrators who distribute and transmit information, generally related to defamation of social media and examines the application and implementation of these regulations in relation to ITE law with a restorative approach to justice. The application of restorative justice for now is quite good, and accommodates local wisdom values. But in the future it still requires the professionalism of law enforcement (human resources) in its implementation.AbstrakKomunikasi, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan saat ini bersinergi dengan teknologi (internet) menjadikan dunia baru di Indonesia maupun seluruh negara di dunia. Di Indonesia permasalahan teknologi yang menggunakan internet ini selain sisi positif, juga sisi negatif yang menimbulkan permasalahan baru dalam relasi sosial. Restorative justice tampak sebagai istilah baru dalam dunia hukum, dan muncul ketika tiga institusi penegak hukum masing-masing menerbitkan aturan tentang penggunaan pendekatan ini, namun jika dicermati semangat restorative justice telah ada sejak kuno dalam nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagai perwujudan dari bagian dari nilai ideologi bangsa yaitu Pancasila. Perdebatan soal informasi dan transaksi elektronik selalu ada, secara tidak langsung ini menunjukkan kebutuhan masyarakat atas undang-undang ini. Jika dicermati isu yang sering muncul adalah pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian, terutama pada masa kampanye (terkait politisi) maupun bidang entertainment (selebritas). Maka penelitian ini tentang aspek hukum baik dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang mendistribusikan maupun mentransmisikan informasi, pada umumnya terkait pencemaran nama baik media sosial dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan hukum ITE dengan pendekatan restorative justice. Penerapan restorative justice untuk saat ini sudah cukup baik, dan mengakomodir nilai kearifan lokal. Namun kedepan tetap membutuhkan profesionalisme penegak hukum (sumber daya manusia) dalam pelaksanaannya.

ARRANGEMENT OF TRADITIONAL INSTITUTIONS IN INDONESIAN LEGAL SYSTEM Oktavani Yenny; I Wayan Atmanu Wira Pratana; I Made Halmadiningrat
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 7, No 2 (2023): VOLUME 7 NUMBER 2, JULY 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v7i2.57492

AbstractThe establishment of the Majelis Desa Adat/Traditional Village Council (MDA) in Bali Province and the Majelis Dewan Adat Dayak Nasional/National Dayak Customary Council in Kalimantan (MADN) in Kalimantan Province are clear examples that the customary law community unit seriously shows its existence to accommodate the interests of members and create policies that can directly affect the customary law community unit. However, the existence of these two customary institutions does not yet have legal certainty in Indonesian legal arrangements that specifically discuss their position. As a result, the position of these customary institutions in the national realm is ambiguous due to the unclear status and position of legal products and the strength of the policies issued. The purpose of this research is to discuss the position of the customary village council in Bali Province and the national Dayak Customary Council in Kalimantan in the laws and regulations and the status of policies issued by customary institutions in Indonesian laws and regulations. The method used is normative legal research. Data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this research, the data is analyzed qualitatively and then presented descriptively to get a comprehensive conclusion. The results show that the MDA and the MADN have experienced significant developments ranging from institutional arrangements to legal products issued. Therefore, to provide legal certainty to the position of customary institutions and the status of legal products issued by Customary Institutions, it is necessary to explicitly regulate in Law Number 12 of 2011 as amended by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation concerning the position of Customary Institutions and the resulting Legal Products so that there is no overlap of policies between positive law and customary law that is currently running.AbstrakPembentukan Majelis Desa Adat (MDA) di Provinsi Bali dan Majelis Dewan Adat Dayak Nasional (MADN) di Provinsi Kalimantan menjadi contoh nyata bahwa kesatuan masyarakat hukum adat secara serius menunjukan keberadaannya untuk mengakomodir kepentingan anggota dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh secara langsung kepada kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, keberadaan kedua lembaga adat ini belum memiliki kepastian hukum di dalam pengaturan hukum Indonesia yang secara spesifik membahas mengenai kedudukannya. Akibatnya kedudukan lembaga adat ini di ranah nasional menjadi ambigu karena ketidakjelasan status dan posisi produk hukum maupun kekuatan dari kebijakan yang dikeluarkan. Tujuan penelitian ini untuk membahas mengenai kedudukan majelis desa adat di Provinsi Bali dan majelis adat dayak nasional di Kalimantan dalam peraturan perundang-undangan dan status kedudukan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga adat pada peraturan perundang-undangan di indonesia. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MDA dan MADN telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan mulai dari tata kelembagaan hingga produk hukum yang dikeluarkan. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan lembaga adat serta status kedudukan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga adat, maka perlu adanya pengaturan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Kedudukan Lembaga Adat dan Produk Hukum yang dihasilkan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara hukum positif dengan hukum adat yang saat ini telah berjalan.

TUMPAHAN BATU BARA: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LAUT SERTA KEBERLANGSUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN Evi Dwi Hastri; AA Muhammad Insany Rachman; Fitri Annisa Putri
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 7, No 2 (2023): VOLUME 7 NUMBER 2, JULY 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v7i2.60140

AbstractCoal spill in Masalembu waters, Sumenep causes unrest experienced by the surrounding community. The community has reported this to the provincial government, but there has been no response from the relevant agencies. With this article, it is intended that law enforcement against marine pollution inMasalembu waters can be clearly given and know the impact of coal spills on environmental sustainability in the waters. This research is a type of normative legal research, the approach used is legislation. The result of this study is that the environmental law enforcement used is through criminal law enforcement. Law enforcement in accordance with Law Number 27 of 2007 jo Law 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands in article 35 letter c and article 75 paragraph 1 letter a. In addition, appropriate law enforcement is contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management article 98 paragraphs 1 and 2, article 103 and article 104 as amended by Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Job Creation.Keywords: coal spill; criminal law enforcement; marine pollutionAbstrakTumpahan batu bara di Perairan Masalembu, Sumenep menimbulkan keresahan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Masyarakat telah melaporkan hal ini kepada pemerintah provinsi, akan tetapi tidak ada respon dari lembaga yang terkait. Artikel ini bertujuan agar penegakan hukum terhadap pencemaran laut di Perairan Masalembu dapat secara jelas diberikan serta mengetahui akan dampak dari adanya tumpahan batu bara terhadap keberlangsungan lingkungan di perairan. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah perundang- undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya penegakan hukum lingkungan yang digunakan adalah melalui penegakan hukum pidana. Penegakan hukum yang sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 35 huruf c dan Pasal 75 ayat (1) huruf a. Selain itu, penegakan hukum yang sesuai terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) dan (2), Pasal 103 dan Pasal 104 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU Dimas Dwi Arso; Slamet Muljono; Edytiawarman Edytiawarman; Nurhani Fithriah
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 7, No 2 (2023): VOLUME 7 NUMBER 2, JULY 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v7i2.59995

AbstractSettlement of disputes in society can be resolved through the courts. Currently, there is a Supreme Court Regulation Concerning Procedures for Settlement of Simple Claims. Simple lawsuits are mild civil lawsuits with a fast case settlement process. Several restrictions have been regulated in this supreme court regulation. This is because this simple lawsuit case is designed to find a quick and straightforward solution to the legal issues faced by the parties so that a protracted settlement of claims does not occur and the payment of cases is resolved based on the principle of a fast, simple, and low-cost trial. This study aims to identify and analyze the implementation of supreme court regulation concerning Procedures for the Settlement of Simple Claims at Class IA Bengkulu District Court. The research method is carried out by empirical juridical research. The study results are the Implementation of Supreme Court Regulation concerning Procedures for Settlement of Simple Claims at the Class I Bengkulu District Court, carried out by existing regulations such as for the settlement of unlawful acts or defaults with a maximum lawsuit of Rp.500.000.000,- (Five hundred million rupiah) and settled by a single judge.However, for dispute resolution, the judge may decide more than 25 days by the supreme court regulation provisions because the judge needs more time to seek peace and give a decision to the parties in settlement of a simple lawsuit. Then the obstacle faced in the payment of a simple lawsuit at the Class I Bengkulu District Court is during the peace process when the plaintiff and the defendant do not have the same nominal value to be paid; it could be because the defendant is unable to pay off the default claim or unlawful act. AbstrakPenyelesaian sengketa dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui pengadilan. Saat ini, telah ada Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat merupakan gugatan sederhana. Perma ini sudah mengatur beberapa pembatasan. Karena, penyelesaian gugatan sederhana ini merupakan gagasan guna menjadi solusi dari masalah hukum melibatkan para pihak dengan sederhana dan cepat guna tidak terjadi proses yang lama dalam penyelesaian sengketa dan penyelesaian perkara diselesaikan berdasarkan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis implementasi Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu. Metode penelitian yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian yaitu Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yaitu dilaksanakan dengan sesuai regulasi seperti untuk penyelesaian kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan gugatan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan diselesaikan oleh hakim tunggal. Namun,untuk penyelesaian sengketa bisa saja hakim memutuskan lebih dari 25 hari sesuai dengan ketentuan Perma sebab hakim membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengupayakan perdamaian dan memberikan putusan kepada para pihak dalam acara peradilan gugatan sederhana. Kendala yang dihadapi melalui proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yakni saat proses perdamaian bilamana antara penggugat dan tergugat tidak ada persamaan nilai nominal yang harus dibayarkan, bisa jadi karena tergugat tidak mampu melunasi gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

ANALISIS ATURAN KEGIATAN PERDAGANGAN E-COMMERCE DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN (STUDI PADA APLIKASI SHOPEE ONLINE) Anggita Anggriana
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 7, No 2 (2023): VOLUME 7 NUMBER 2, JULY 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v7i2.62256

AbstractThe existence of online transactions, even though it provides convenience, certainly does not rule out the possibility of risks that must be faced by its consumers. The trend of online shopping in e-commerce has grown quite rapidly, and Shoppe has become one of the choices for consumers for buying and selling transactions online. On that basis, it is essential to analyze the government regulations and policies issued by e-commerce, in this case, e-commerce Shopee, regarding consumer protection. This study uses an empirical juridical method. Source of data obtained from primary data and secondary data. The data collection method is through interviews with Shopee users, and secondary data is obtained through related literature, including laws, books, scientific journals, and sources related to government regulations and Shopee e-commerce. The results show that consumer protection in online transactions mainly refers to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UU Perlindungan Konsumen/UUPK), even though there have been regulations from the government regarding online transactions. E-commerce Shopee also provides consumer protection regulations in the form of policies, one of which isa policy on returning goods and funds, which is one of the risks that consumers are vulnerable to when conducting online buying and selling transactions. Therefore, between government regulations and e-commerce policy regulations, there must be a connection so that there are no multiple interpretations from consumers. Until now, e-commerce policies have complied with UUPK, but they have not been able to fully become a solid support for consumer protection, especially in online transactions.AbstrakAdanya transaksi secara online meskipun memberikan kemudahan tentu tidak menutup kemungkinan adanya risiko yang harus dihadapi para konsumennya. Tren berbelanja online pada e-commerce cukup berkembang pesat hingga saat ini dan e-commerce Shopee menjadi salah satu pilihan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli online. Atas dasar tersebut makap enting untuk dikaji bagaimana ketentuan dalam regulasi pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak e-commerce, dalam hal ini Shopee, terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dengan pengguna Shopee, dan data sekunder didapatkan melalui literatur terkait diantaranya undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan sumber terkait regulasi pemerintah dan e-commerce Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi secara online sebagian besar masih merujuk pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) meskipun telah ada regulasi dari pemerintah terkait transaksi yang dilakukan secara online. Pihak e-commerce Shopee juga memberikan aturan perlindungan konsumen dalam bentuk kebijakan tentang pengembalian barang dan dana, yang mana hal tersebut menjadi suatu mitigasi risiko yang rentan dihadapi oleh para konsumen dalam menikmati transaksi jual beli online. Maka dari itu, perlu adanya kesesuaian antara regulasi pemerintah dengan regulasi kebijakan pihak e-commerce agar tidak adanya multitafsir dari para konsumen. Sampai saat ini kebijakan e-commerce telah sesuai dengan UUPK meskipun belum dapat sepenuhnya menjadi pondasi yang kokoh dalam perlindungan konsumen, terutama pada transaksi online.

EKSTENSI KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT INDONESIA: HARMONISASI KEWENANGAN HUKUM LAUT INDONESIA Sugianto, Fajar; Agustian, Sanggup Leonard
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i2.76094

AbstractThe maritime security discourse in Indonesia by the Maritime Security Agency (Bakamla) is ineffective. The main cause is the disharmony of authority in security, order, and law enforcement in Indonesia between Bakamla and other institutions. The facts show that maritime law enforcement in Indonesia still uses the Multi Agency Single Tasks paradigm; This is in contrast to Malaysia, India, Japan, and the United States which already use the Single Agency Multi Task paradigm. This normative legal research uses statutory, conceptual, and comparative approaches, with the main discussion relating to the implementation of single-agency multi-task and harmonization through expanding the authority of the state described. The results of the research show that for the single agency multi-tasks paradigm to be implemented, delegation of authority for security, control, and maritime law enforcement to coast guards is very necessary because this delegation is carried out by Malaysia and Japan which regulate coast guards in their regulations. Efforts to harmonize authority in securing, controlling, and enforcing maritime law in Indonesia, delegation of authority to Bakamla, confirmation of relations with related agencies after the delegation is carried out, as well as changes to the organizational structure of Bakamla, are urgent things to do.AbstrakDiskursus keamanan laut di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak efektif. Penyebab utama dikarenakan adanya disharmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum di Indonesia antara Bakamla dan institusi lainnya. Fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum laut di Indonesia masih menggunakan paradigma Multi Agencies Single Tasks; hal ini berbanding terbalik dengan negara Malaysia, India, Jepang, dan Amerika Serikat yang sudah menggunakan paradigma Single Agency Multi Task. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan pembahasan utama terkait penerapan single agency multi task berikut harmonisasi melalui perluasan kewenangan dari negara yang diuraikan. Hasil penelitian menunjukkan agar paradigma single agency multi tasks dapat dijalankan pelimpahan kewenangan pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum laut kepada coast guard sangat diperlukan, dikarenakan pelimpahan ini dilakukan oleh Malaysia dan Jepang yang mengatur coast guard dalam regulasinya. upaya harmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum laut di Indonesia, pelimpahan kewenangan pada Bakamla, penegasan mengenai hubungan dengan instansi terkait setelah pelimpahan dilakukan, serta perubahan terhadap struktur organisasi Bakamla menjadi urgensi untuk dilakukan.

DISCRIMINATION OF KEJAWEN BELIEVERS IN INDONESIA Mahanani, Rosemary Rindiyaningtyas
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 1 (2024): VOLUME 8 NUMBER 1, JANUARY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i1.66796

AbstractPopulation diversity can be found in Indonesia. The population is made up of several tribes, cultures, dialects, and faiths. There are many religions and beliefs that exist in Indonesia, one of which is Kejawen. Kejawen people have one view called Manunggaling Kawula Lan Gusti, which assumes that man's moral obligation is to achieve harmony with the ultimate power and the ultimate unity, that man surrenders himself as kawula to his God. Freedom to express religion is clearly stated as human rights on many national and international laws including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the discrimination is still felt by Kejawen believers in society. They are experiencing rejection, scorn, and judgment from others. Mostly, the reason is because they are seen as polytheistic based on the belief of the majority which is because of tolerance and knowledge of the Kejawen belief system. It is necessary to apply strict sanctions for people who discriminate against adherents of the Kejawen belief in order to create a safe and comfortable environment for all Indonesian people.AbstrakKeanekaragaman penduduk dapat ditemukan di Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dialek, dan kepercayaan. Ada banyak agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kejawen. Masyarakat Kejawen memiliki satu pandangan yang disebut Manunggaling Kawula Lan Gusti, yang mengasumsikan bahwa kewajiban moral manusia adalah untuk mencapai keselarasan dengan kekuatan tertinggi dan kesatuan tertinggi, bahwa manusia menyerahkan dirinya sebagai kawula kepada Tuhannya. Kebebasan untuk mengekspresikan agama secara jelas dinyatakan sebagai hak asasi manusia di banyak hukum nasional dan internasional termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, diskriminasi masih dirasakan oleh para penghayat Kejawen di masyarakat. Mereka mengalami penolakan, cemoohan, dan penghakiman dari orang lain. Sebagian besar alasannya adalah karena mereka dianggap musyrik berdasarkan keyakinan mayoritas yang disebabkan oleh toleransi dan pengetahuan tentang sistem kepercayaan Kejawen. Perlu adanya penerapan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap penganut kepercayaan Kejawen agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

RECONSTRUCTION OF STANDARD CLAUSES IN ELECTRONIC CONTRACTS IN INDONESIA: THE VALUE ORIENTATION OF DIGNIFIED JUSTICE Karo, Rizky Karo; Stefana, Violent Ester; Kumagap, Elsa Finelia; Sugianto, Joanne Natasha
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i2.67437

AbstractThe rapid and advanced achievement of internet technology makes it easier to access any information needed, including product information. The existence of this facility makes it a very important potential to influence trade patterns, especially electronic transactions through e-commerce which are legally bound to electronic contracts. Electronic contracts have standard clauses, Standard clauses have the benefit of saving the parties' usage and transaction time. Electronic contracts containing standard clauses have the potential to violate the law and damage the dignity of users if they do not comply with the Law on Electronic Information and Transactions. The research method used is the normative juridical research method. Researchers use secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials and use qualitative analysis. The results of the study, namely the value of Dignified Justice, aim to humanize people, in this case, to provide justice for consumers and business actors in electronic contracts. AbstrakKemajuan teknologi dan informasi melalui jejaring internet memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan kebutuhan manusia secara pesat dan cepat. Adanya kemudahan tersebut membuatnya menjadi suatu potensi yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi pola perdagangan, terkhusus transaksi elektronik melalui e-commerce yang secara yuridis terikat kepada kontrak elektronik. Kontrak elektronik memiliki klausula baku, klausula baku memiliki manfaat untuk menghemat waktu penggunaan dan transaksi para pihak. Kontrak elektronik yang bermuatan klausula baku berpotensi melanggar hukum dan merusak martabat pengguna apabila tidak mematuhi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier, serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yakni nilai keadilan bermartabat bertujuan untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini untuk memberikan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam kontrak elektronik.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA